BAB II -29 - jatimprov.go.id. BAB II.pdf · melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth , yang dilandasi pemikiran bahwa

BAB II -29 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran,

dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala

Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun

2014-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka

menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan

yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan

berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2019

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pemerintah Provinsi Jawa

TimurTahun 2014–2019 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2019 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Timur nomor 3 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.


1. V i s i

Visi PemerintahProvinsiJawa Timur Tahun 2014–2019 adalah

sebagai berikut:“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” ,bahwa pembangunan

Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua tanpa terkecuali,

yang secara implisit didalamnya mengandung makna

pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum

pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas

menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin

melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada

rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth, yang dilandasi

pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan

serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap

lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan misi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur “ Makin Mandiri dan Sejahtera

bersama Wong Cilik “, dimana wong cilik atau rakyat miskin tidak

boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari

pertumbuhan ekonomi.

2. M i s i

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan yang merupakan penjabaran dariVisi yang telah

ditetapkan. Misi PemerintahProvinsi Jawa Timur Tahun 2014–

2019 sebagai berikut :

“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik“ ,maka

dirumuskan fokus-fokus program pembangunan yang

dikelompokkan kedalam 5 (lima) Misi Utama, yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri,

dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan

Industrialisasi;


3. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, dan

Penataan Ruang;

4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik;

5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni

Sosial.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019, adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir

orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan

adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik

atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak

boleh tertinggal, apalagi ditinggalkan, dari proses dan hasil

pembangunan, dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel : 2.1

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI

TUJUAN

INDIKATOR

1 Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1

Meningkatkan perluasan lapangan kerja

1 2

3

Rasio penduduk yang bekerja. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial.


2

Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

Angka rata-rata lama sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana/Pasca Sarjana Persentase Pemuda berprestasi yang dibina. Persentase Atlit berprestasi yang dibina.

3

Meningkatkat derajat kesehatan masyarakat

1

2

3

4 5

6

Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angkat kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup. Persentase masyarakat miskin peserta JAMKESDA terintegrasi JKN. Persentase cakupan peserta KB Aktif.

4

Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan

1 2 3

4 5

Persentase penduduk miskin. Persentase penurunan PMKS. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ Agroindustri dan industrialisasi

1

Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi

1 2 3 4

Persentase Koperasi Aktif. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB. Pertumbuhan Wirausaha baru. Rasio perputaran modal Kopwan.

2

Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian

1

2

3

4

5

Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.


3

Meningkatkan ketahanan pangan

1 2 3

4 5

Ketersediaan pangan (ton). Skor pola pangan harapan. Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (Kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%). Stabilitas harga beras di tingkat konsumen (%)

4

Meningkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri

1

Pertumbuhan Sub Sektor perdagangan terhadap PDRB.

5

Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

1

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

6

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

1

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

7

Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

1

2

3

4

5

Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip ( trilyun rupiah). Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas ( trilyun rupiah).

8

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah . Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan. Persentase rusun terbangun. Luas area layanan irigasi. Rasio/kinerja jaringan irigasi. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. Penurunan luas genangan banjir. Rasio ketersediaan listrik. Persentase RT pengguna listrik.


3

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

1

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya

1 2

3

4

Luas konservasi kawasan hutan. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air. Penurunan emisi gas rumah kaca (juta ton eq CO2).

2

Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjtan

1

2 3

4

Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

4

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

1

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik

1

2 3 4 5 6

7

Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil EKPPD. Hasil Penilaian SAKIP. Jumlah Raperda Inisiatif Dewan. Opini BPK. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan. Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran.

5

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

1

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1 2

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk. Presentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani

2

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1

2

Persentase penanganan gangguan ketertiban umum. Persentase penanganan gangguan ketentraman masyarakat.

3

Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

1

Persentase Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

4

Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azazi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1

2

Presentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.


4. S a s a r a n

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun yaitu tahun 2016 , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran

TUJUAN

SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 1


1. Rasio penduduk yang bekerja. 2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 3. Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial

1

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja. 2. Penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT).

2 Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

1. Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan

industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial

2 Meningkatkan

pemerataan, dan

perluasan akses

pendidikan

1. Angka rata-rata lama sekolah. 2. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A. 6. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B. 7. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C. 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. 9. Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana /Pasca Sarjana

10. Persentase Pemuda berprestasi yangdibina. 11. Persentase Atlit berprestasi

yangdibina.

1 Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

1. Angka rata-rata lama sekolah. 2. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. 5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A. 6. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B. 7. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C.

2

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini (PAUD)

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

3 Meningkatnya mutu

pendidikan dan tenaga kependidikan

1. Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana /Pasca Sarjana

4 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

1. Persentase Pemuda berprestasi yangdibina. 2. Persentase Atlit berprestasi

yangdibina.


3 Meningkatkat derajat kesehatan masyarakat

1. Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk. 2. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 4. Angka Harapan Hidup. 5. Persentase masyarakat miskin peserta JAMKESDA terintegrasi JKN. 6. Persentase cakupan peserta KB Aktif.

1

Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata

1. Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk

2 Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

3 Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal

Angka Harapan Hidup (AHH)

4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah( JAMKESDA) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

5 Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)

Persentase cakupan peserta KB aktif

4 Mempercepat dan

memperluas

penanggulangan

kemiskinan

1. Persentase penduduk miskin 2. Persentase penurunan PMKS. 3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG). 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1 Menurunnya penduduk miskin

Persentase pendudukmiskin.

2 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Persentase penurunan PMKS

3 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG). 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

5 Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi

1. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB. 2. Pertumbuhan Wirausaha baru. 3. Rasio perputaran modal Kopwan. 4. Persentase Koperasi Aktif.

1 Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas Kelembagaan koperasi

1. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB 2. Persentase Koperasi Aktif

2 Meningkatnya Wirausaha baru (WUB)

Pertumbuhan Wirausaha baru.

3 Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

1. Rasio perputaran modal Koperasi Perempuan (Kopwan).


6

Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

1. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. 2. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. 3. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. 4. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. 5. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

1

Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)

1. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. 2. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. 3. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. 4. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. 5. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

7 Meningkatkan ketahanan pangan

1. Ketersediaan pangan (ton). 2. Skor pola pangan harapan. 3. Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th) 4. Tingkat keamanan pangan (%) 5. Stabilitas harga beras di tingkat konsumen (%)

1 Meningkatnya ketersediaan pangan (food avaibility)

Ketersediaan pangan (ton). - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula

2 Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)

1. Skor pola pangan harapan. 2. Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th) 3. Tingkat keamanan pangan (%)

3 Meningkatnya akses pangan (food acses)

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (coefisien variasi/CV)

8 Meingkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri


1 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri


9 Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

1 Meningkatnya kontribusi sektro industri

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB

10 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

1 Meningkatnya kunjungan wisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara 2. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara

2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

1. Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman 2. IKM terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim

11 Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

1. Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). 2. Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).

1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan Inventasi Daerah

1. Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). 2. Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).


3. Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 4. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 5. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah).

3. Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 4. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 5. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah).

12 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. 2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. 3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 5. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang. 7. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . 8. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah. 9. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. 10. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan. 11. Persentase rusun Terbangun. 12. Luas area layanan irigasi. 13. Rasio/kinerja jaringan irigasi. 14. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. 15. Penurunan luas genangan banjir. 16. Rasio ketersediaan listrik. 17. Persentase RT pengguna listrik.

1 Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasara transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara

1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. 2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. 3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 5. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang.

2 Meningkatnya

akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air bersih dan sanitasi

1. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . 2. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah. 3. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. 4. Persentase KK perkotaan yang mendaptkan pelayanan persampahan. 5. Persentase rusun terbangun.

3 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1. Luas area layanan irigasi.(ha) 2. Rasio/kinerja jaringan irigasi. 3. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. 4. Persentase penurunan luas Genangan banjir


4 Meningkatnya

infrastruktur dan

ketersediaan energi

1. Rasio ketersediaan listrik. 2. Persentase RT pengguna listrik.

13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya

1. Luas konservasi kawasan hutan. 2. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. 3. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air.

4. Penurunan emisi gas rumah

kaca (juta ton eq CO2).

1 Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi

Luas konservasi kawasan hutan.(ha)

2 Meningkatnya

sumber mata air terkonservasi

Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi.

3 Meningkatnya

kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama DAS dan wilayah pesisir serta laut

Persentase titik pantaudengan peningkatan kualitas air.

4 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Penurunan emisi gas rumah kaca

(juta ton eq CO2).

14 Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan

1. Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. 2. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. 3. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang.

4. Persentase kasus mediasi

pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai Rencana Tata

Ruang.

1 Terwujudnya

perumusan dan

pelaksanaan

kebijakan bidang

penataan ruang

1. Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. 2. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. 3. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang.

4. Persentase kasus mediasi

pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai Rencana Tata

Ruang.

15

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik

1. Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 2. Hasil EKPPD. 3. Hasil Penilaian SAKIP. 4. Jumlah Raperda Inisiatif Dewan. 5. Opini BPK. 6. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan.

7. Persentase korban bencana

yang tertangani secara cepat

dan tepat sasaran.

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Hasil EKPPD.

3 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

Hasil Penilaian SAKIP.


4 Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Jumlah Raperda InisiatifDewan.

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Opini BPK

6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan.

7 Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Persentase korban bencana


dan tepat sasaran.

16 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1. Rasio tempat ibadah persatuan penduduk.

2. Persentase kerusuhan

bermotif SARA. yang

ditangani

1 Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

Rasio tempat ibadah

persatuan penduduk

2 Meningkatnya komunikasi antar umat beragama

Persentase kerusuhan bermotif

SARA yang ditangani

17 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1. Persentase penanganan gangguan ketertiban umum.

2. Persentase penanganan

gangguan ketentraman

masyarakat.

1 Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib

1. Persentase penanganan gangguan ketertiban umum.

2. Persentase penanganan


masyarakat.

18 Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

1 Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

19 Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1. Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti 2. Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

Presentase kejadian terkait HAM yang ditindalanjuti

2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.


5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi

pembangunan daerah Jawa Timur 2014 -2019 tersebut dilakukan

melalui tiga strategi pokok pembangunan :

a. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people

centered development), yang inklusif dan mengedepankan

partisipasi rakyat (participatory based development).

b. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat

miskin (pro-poor growth ), yang didalamnya secara implisit

termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-

environment.

c. Pengarusutamaan gender ( pro-gender ).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan

Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, sebagai kelanjutan dari

pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan mengenai

inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat(people

centered development), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah

pembangunn untuk semua, tanpa kecuali yang secara implisit

didalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan

dan merata.

Strategi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara

lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada

rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang

berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth

(Dollar and Kraay, 2000) yang dilandasi pemikiran bahwa

pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan

bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap lainnya.

Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi ”Makin

Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dimana wong cilik

atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam

memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan

perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada

Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan

yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan

namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan

pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih

mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat

dan RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah

Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32Tahun

2014tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2015.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Provinsi

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2016 Pemprov Jatim

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1


1 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja

1 Rasio penduduk yang bekerja. 95,98 2 Penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT).

3,97

2 Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

1 Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial.

19,00


2 Meningkatkan

pemerataan, dan

perluasan akses

pendidikan

1 Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

1 Angka rata-rata lama sekolah. 8,80 2 Angka Partisipasi Murni(APM)

SD/MI/Paket A. 97,96

3 Angka Partisipasi Murn(APM) SMP/MTs/Paket B.

86,70

4 Angka Partisipasi Murni(APM) SMA/SMK/MA/Paket C.

62,11

5 Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A.

112,84

6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B.

102,45

7 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C.

80,90

2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini (PAUD)

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

86,64

3 Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

1 Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana/Pasca Sarjana

87,34

4 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

1 Persentase Pemuda berprestasi yangdibina.

60,00

2 Persentase Atlit berprestasi yang dibina

51,00

3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1 Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata

1 Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk

24,00

2 Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

97,25

2 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

24,74

3 Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal

1 Angka Harapan Hidup (AHH)

70,82

4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

1 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah( JAMKESDA) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

15,00

5 Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)

1 Persentase cakupan peserta KB aktif

65,00

4 Mempercepat dan

memperluas

penanggulangan

kemiskinan

1 Menurunnya penduduk miskin

2 Persentase penduduk miskin.

11,72

2 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1 Persentase penurunan PMKS

1,42

3 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

28,00

2 Indeks Pembangunan Gender (IPG).

69,00

3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

71,02


5 Meningkatkan

aktivitas ekonomi

dan kualitas

kelembagaan

UMKM dan

Koperasi

1 Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas Kelembagaan koperasi

1

Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB

54,85

2 Persentase Koperasi aktif

80,18

2 Meningkatnya Wirausaha baru (WUB)

2 Pertumbuhan Wirausaha baru.

9,25

3 Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

1 Rasio perputaran modal Koperasi Perempuan (Kopwan).

2,20

6 Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian

1 Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)

1 Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB.

1,96

2 Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB.

2,1

3 Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB.

4,38

4 Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB.

6,9

5 Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

4,8

7 Meningkatkan ketahanan pangan

1 Meningkatnya ketersediaan pangan (food avaibility)

1 Ketersediaan pangan (ton). - Beras

7.780.579

- Jagung 6.474.225 - Kedelai 490.417 - Daging 362.861 - Telur 352.216 - Susu 415.521 - Ikan 1.465.727 - Gula

1.316.966

2 Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)

1 Skor pola pangan harapan. 84,40

2 Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th)

85,00

3 Tingkat keamanan pangan (%)

81,00

3 Meningkatnya akses pangan (food acses)

1 Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (coefisien variasi/CV)

< 10

8 Meningkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri

1 Meningkatnya volume ekspor

dalam dan luar negeri 1 Pertumbuhan Sub Sektor

perdagangan terhadap PDRB.

9,69

9 Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

1 Meningkatnya kontribusi sektro industri

1 Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB

6,6

10 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

1 Meningkatnya kunjungan wisata

1 Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara

368.626

2 Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara

45.824.051

2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

1 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya pameran dan perfilman

205


2 IKM terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim

78

11 Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan Inventasi Daerah

1 Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah).

60,72

2 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).

49,38

3 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah).

41,40

4 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyunrupiah).

42,92

5 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas( trilyun rupiah).

94,28

12

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

1 Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasara transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara

1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional.

92,00

2 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan.

57,9

3 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

-

4 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

-

5 Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha.

55,00

6 Indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan penimbangankendaraan angkutan barang

81,00

2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air bersih dan sanitasi

1 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih .

63,96

2 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah.

65,97

3 Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase.

82,12

4 Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan.

85,48

5 Persentase rusun terbangun 49,11

3 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1 Luas area layanan irigasi.(ha) 2.055.362

2 Rasio/kinerja jaringan irigasi. 68,40 3 Rasio ketersediaan dan

kebutuhan air baku. 87,89

4 Persentase Penurunan luas daerah genangan Banjir

75,73


4 Meningkatnya infrastruktur

dan ketersediaan energi

1 Rasio ketersediaan listrik. 72,53 2 Persentase RT pengguna listrik.

99,61

13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya

1 Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi

1 Luas konservasi kawasan hutan.(ha)

10.000

2 Meningkatnya sumber mata air terkonservasi

1 Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi.

15,00

3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama DAS dan wilayah pesisir serta laut

1 Persentase titik pantaudengan peningkatan kualitas air.

33,00

4 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

1 Penurunan emisi gas rumah kaca

(juta ton eq CO2).

4,00

14 Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjtan

1 Terwujudnya perumusan dan

pelaksanaan kebijakan

bidang penataan ruang

1 Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun.

69,23

2 Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota.

7,00

3 Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang.

25,00

4 Persentase kasus mediasi

pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai Rencana Tata Ruang.

75,00

15

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) serta profesionalisme pelayanan publik

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

1 Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

25,00

2 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

1 Hasil EKPPD. ST

3 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

2 Hasil Penilaian SAKIP. A

4 Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

1 Jumlah Raperda InisiatifDewan.

5,00

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1 Opini BPK WTP

6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

1 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan.

70,00


7 Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

1 Persentase korban bencana


dan tepat sasaran.

100,00

16 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1 Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

1 Rasio tempat ibadah

per satuan penduduk 5,466

2 Meningkatnya komunikasi antar umat beragama

1 Presentase kerusuhan bermotif

SARA yang ditangani

100,00

17 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1 Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib

1

Persentase penanganan gangguan ketertiban umum.

100,00

2 Persentase penanganan


masyarakat.

100,00

18 Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

1 Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

1 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

100,00

19 Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

1 Presentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti

100,00

2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

1 Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

1.033,00

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2016 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program

dan sasaran di Tahun 2016 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Provinsi

Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2016 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti

dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan

Kinerja.

Pada Tanggal 21 April 2014 terbitPeraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta

ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

pada tanggal 20 Nopember 2014, yang menjadikan Perjanjian Kinerja

sebagai KomitmenKinerja Gubernur Jawa Timur. Sebagaimana dapat

dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun

2016 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2016 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP).

Documents

BAB II -29 - jatimprov.go.id. BAB II.pdf · melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth , yang dilandasi pemikiran bahwa