1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa mempunyai peran yang sangat penting bagi

kehidupan masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan

dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah.

Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang

kian pesat, maka metode komunikasi pun mengalami

perkembangan yang pesat pula. Perkembangan tersebut

mempengaruhi semua bidang baik sosial, politik, ekonomi, serta

budaya. Tak terlepas dari peran media adalah bidang politik dimana

media memiliki peran yang sangat istimewa. Salah satu buktinya

adalah peran media dalam Pemilihan Umum.

Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh

masyarakat adalah awal yang cerah bagi peran televisi sebagai

media paling efektif memperkenalkan diri, dan media iklan yang

dianggap juga paling tepat, jauh lebih tepat dibanding beriklan di

media cetak.1 Media televisi sudah berkembang sedemikian rupa

dan menjangkau hampir setiap rumah tangga warga negara.

1 Sumakidjo, Atmadji, Televisi Masih Media Paling Ampuh Untuk Komunikasi

Politik, dalam Media Dan Komunikasi Politik, Editor: Heri Budianto,S.Sos., M.Si., UI Press, Jakarta, 2011, hlm 155.

2

Dengan demikian, iklan politik di televisi menjadi sangat efektif

sebagai cara untuk menjangkau rakyat pemilih.2

Di dalam pemilihan umum (Pemilu), media massa memiliki

fungsi dan peranan yang sangat penting. Sebagai langkah awal

perbaikan politik untuk mencapai keberhasilan pemerintahan yang

demokratis, sangat ditentukan peran media massa dalam

mempropagandakan pesan-pesan yang penuh harapan kepada

masyarakat sebagai upaya pemulihan krisis multidimensional.

Apabila pelaksanaan pemilu 2014 mendapat dukungan dari

sebagian masyarakat maka akan berdampak pada jalannya

pemerintahan selanjutnya.

Dunia politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam

hiruk-pikuk berpolitik. Media dalam hal ini diartikan secara luas,

yaitu segala sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik

yang bersifat riil maupun simbolik, dari institusi politik kepada

masyarakat yang lebih luas. Media dalam hal ini dapat berupa TV

radio, majalah, dan koran. Digunakannya media massa sebagai

instrumen untuk mengkomunikasikan ide, pesan, dan program kerja

politik adalah karena kenyataan bahwa media dapat dipakai untuk

menyampaikan pesan kepada masyarakat luas dengan biaya orang

yang relatif sangat murah.

2 Ibid.

3

Keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan politik

telah menjadikannya sebagai ajang baru pertempuran politik.

Dengan adanya deklarasi bahwa abad ini adalah Abad Informasi

membuat siapa pun yang memiliki akses kepada media massa

memiliki kemampuan untuk menggairahkan dan membentuk opini

publik sesuai dengan yang diharapkannya.

Perang media merupakan suatu keniscayaan dengan

adanya kemajuan teknologi. Konsekuensi logisnya, dunia politik

tidak dapat dipisahkan dari media massa. Persaingan pun muncul

untuk mencari aliansi. dengan suatu media massa guna menjamin

lancarnya pesan politik yang ingin disampaikan. Dengan adanya

persaingan tersebut sangat diperlukan adanya regulasi yang jelas

dalam mengatur keberlangsungan sistem penyiaran di Indonesia

khususnya dalam hal menyangkut media politik. Regulasi dan

sistem penyiaran sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik

yang dianut suatu negara. Komunikasi penyiaran terselenggara

sebagai akibat perilaku politik dan ekonomi.3 Oleh karena itu bentuk

implementasi serta pengaruh dari media penyiaran terhadap politik

di suatu negara bergantung pada sistem ekonomi politik negara

tersebut baik itu yang menganut sistem demokrasi maupun otoriter.

Media dalam era demokrasi mampu meyuplai aspirasi

masyarakat umum untuk Negara, sehingga pimpinan negara dapat

3 Masduki, Regulasi Penyiaran: dari Otoriter ke Liberal, LKiS, Yogyakarta, 2007,

hlm 63.

4

melihat dan berkomunikasi. Tanpa media bangsa ini tidak bisa

maju. Seluruh aspek kehidupan didorong oleh media, media

penyampaian berita, baik ekonomi, politik, keamanan,

kewirausahaan, kebutuhan sehari-hari dan beragam kebutuhan lain

mampu terjamah.

Di tengah arus globalisasi bermacam produk dan gaya

hidup, kampanye politik juga masuk dalam arus globalisasi itu.

Menurut Deddy N. Hidayat yang dikutip oleh Sumakidjo dalam

bukunya “Televisi Masih Media Paling Ampuh Untuk Komunikasi

Politik, dalam Media Dan Komunikasi Politik” hal ini merupakan

awal dari tumbuhnya industri kampanye sebagai konsekuensi dari

the third wave of democratization, gelombang ketiga dari

demokratisasi.4 Oleh karena itu, sistem penyiaran demokratis

bercirikan perlindungan kepentingan publik, pluralitas, dan

kompetisi yang teratur antarsesama institusi penyiaran sehingga

demokrasi sebagai sebuah pandangan hidup terdiri dari empirisme

rasional, pementingan individu, teori instrumental tentang negara,

prinsip kesukarelaan, hukum dibalik hukum, penekanan pada soal

cara, musyawarah dan mufakat serta persamaan asasi semua

manusia.5

Salah satu upaya untuk membentuk masyarakat demokratis

secara lebih efektif adalah dibentuknya undang-undang berkaitan

4 Sumakidjo, Atmadji, Op. Cit., hlm 155.

5 Masduki, Op. Cit., hlm 97.

5

dengan media massa dan lembaga media/lembaga penyiaran.6

Seringkali ditemui bahwa suatu pemerintahan berusaha

membangun sistem media yang efektif untuk mendorong demokrasi

tanpa memahami berbagai aspek hukum yang mempengaruhi

proses dimaksud.7 Dalam pandangan dasar sistem otoriter adalah

keinginan untuk mengatur masyarakat oleh negara melalui

pemerintah, elit tertentu atau mereka yang dianggap dipercaya

untuk itu.8 Sistem otoriter menilai diperlukan pemerintah yang

dominan untuk mengatur masyarakat karena mayoritas masyarakat

tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri.9

Sistem Pers Otoritarian merupakan sistem pers dimana

kepemilikan pers dikuasai oleh pemegang kekuasaan maupun

pemerintahan. Dalam sistem pers otoritarian, hal-hal yang

disampaikan tidak diperkenankan untuk mengkritisi maupun

mengomentari pemerintahan, pers dalam sistem ini berupa

perwujudan perpanjangan tangan pemerintah.10 Istilah teori otoriter

juga mengacu pada perangkat pengaturan pers yang jauh lebih

besar yang beranjak dari pengaturan yang menghendaki kenetralan

pers dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara, sampai

dengan pengaturan dimana pers secara sengaja dan langsung

6 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi

Regulasi dan Konvergensi, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm 71. 7 Ibid.

8 Masduki, op. cit., hlm 70.

9 Ibid.

10 Ibid.

6

digunakan sebagai wahana kekuasaan Negara untuk menekan.11

Di Indonesia sendiri siaran televisi dimulai pada tahun 1962

saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun

kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962.12 Siaran itu

masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai

24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung

upacara pembukaan Asean Games IV dari stadion utama Gelora

Bung Karno.13 Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang

disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun (stasiun

call) hingga sekarang. Selama tahun 1962-1963 TVRI berada

diudara rata-rata satu jam sehari dengan segala

kesederhanaannya.14 Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan

keinginan rakyat Indonesia yang tersebar diberbagai wilayah agar

dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus

1976 Presiden Soeharto meresmikan penggunaan saatelit Palapa

untuk telekomunikasi dan siaran televisi.15 Dalam

perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama

diganti dengan Palapa A2, selanjutnya Palapa B. Palapa B2, B2P,

B2R dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1922.16 TVRI yang berada di

11

Dennis McQuail, Mass Communication Theory Second Edition, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm 111.

12 Mufid, Muhamad, Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran, Kencana, Jakarta,

2005, hlm 47. 13

Ibid. 14

Ibid, hlm 48. 15

Ibid. 16

Ibid.

7

bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siarannya sudah

dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar

210 juta jiwa. Sejak tahun 1989 TVRI mendapatkan saingan siaran

televisi lainnya, yakni Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang

bersifat komersial. Secara berturut-turut berdiri stasiun televisi,

Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI),

Andalas Televisi (ANTV), Indosiar, TV7, Lativi, Metro TV, JakTV,

Bali TV, dan lain-lain.

Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun

televisi milik Negara, yang bersifat publik. Artinya, pengelola

penyiaran televisi itu bukan bertanggung jawab kepada publik.17

Setiap isi siaran TVRI harus memenuhi kepentingan publik, bukan

kepentingan Pemerintah atau Penguasa. Sebelum lahirnya

Undang-undang Penyiaran tahun 2002, TVRI menjadi corong

pemerintah atau penguasa. Tapi sejak lahirnya Undang-undang

Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, TVRI berubah menjadi televisi

publik. Tahun 2002 TVRI secara nasional mengalami transisi

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 32 tahun 2002

tentang Penyiaran. Pelaksanaan undang-undang ditindak lanjuti

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor: 11 tahun

2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor: 13

17

Ahmad Fuad Rosyadi, Peran LPP TVRI Jawa Tengah Dalam Menyiarkan Agama Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2011, hlm 5.

8

Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik

Indonesia.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran membentuk lembaga yang mengawasi kegiatan

penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat

peraturan dan standar untuk Lembaga Penyelenggara Penyiaran

yang terlibat di Indonesia. Selanjutnya peraturan itu lebih dikenal

dengan P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran). Undang-Undang Penyiaran mengatur dua sanksi

terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini. Pelanggaran yang dimaksud antara lain: pelanggaran

kode etik dan pelanggaran teknik administratif. Undang-Undang

Penyiaran disini mengatur tentang bagaimana pelaksanaan

penyiaran baik itu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran

Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga

Penyiaran Berlangganan. TVRI sendiri merupakan salah satu

Lembaga Penyiaran Publik. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran tersebut terdapat peraturan yang mengharuskan setiap

Lembaga Penyiaran wajib menjaga netralitasnya dalam setiap

siarannya, begitu juga yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah

No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga

Penyiaran Publik yang menitikberatkan pada netralitasnya sebagai

salah satu Lembaga Penyiaran Publik. LPP TVRI memiliki sebuah

9

organ lembaga yang berfungsi sebagai pengawas LPP TVRI yaitu

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, merupakan

organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili

masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang

menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga

penyiaran publik.18

Penulis disini ingin menganalisis peran Komisi Penyiaran

Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengawasi program

siaran televisi di Indonesia dan Dewan Pengawas selaku organ

lembaga penyiaran publik yang berfungsi mengawasi lembaga

penyiaran publik dihubungkan dengan kasus penayangan konvensi

salah satu Partai Politik 15 September 2013 secara blocking time

dan penayangan pertemuan sebuah ormas pada 6 Juni 2013

secara blocking time berdasarkan asas netralitas, hal ini sangat

menarik perhatian kalangan masyarakat karena TVRI yang

merupakan TV Nasional seharusnya bisa menjadi contoh dalam hal

netralitasnya bagi Televisi lain namun dianggap telah melanggar

asas tersebut, sehingga KPI menerima laporan dari masyarakat

bahwa TVRI telah melakukan pelanggaran. Begitu juga dengan

Dewan Pengawas yang juga bertindak atas dasar kewenangan

pengawasan terhadap lembaga penyiaran publik, sehingga

menjadikan kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang

18

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

10

serupa yang menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih satu

sama lain.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan

sebelumnya pada perpustakaan Universitas Padjadjaran dan

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran belum

pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan-

permasalahan yang sama. Penelitian ini merupakan hal yang baru

dan asli sehingga penelitian dimaksud dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya dan terbuka untuk kritikan-

kritikan yang sifatnya membangun sehubungan dengan topik dan

permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik

untuk mengajukan usulan penelitian berjudul:

“PERAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN

PUBLIK (LPP) TVRI DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

DALAM MENJAGA NETRALITAS ISI PROGRAM SIARAN TVRI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG PENYIARAN”.

11

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas dan KPI dalam menjaga

netralitas isi program siaran dalam stasiun TVRI berdasarkan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

2. Institusi mana yang berwenang dalam menyelesaikan kasus

apabila terjadi pelanggaran dalam hal netralitas isi program

siaran?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan

diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan peran Dewan Pengawas dan Komisi

Penyiaran Indonesia terhadap penyelenggara penyiaran

berkaitan dengan netralitas isi program siaran khususnya

LPP TVRI

2. Untuk menentukan institusi yang berwenang menangani

apabila terjadi suatu pelanggaran mengenai netralitas isi

program siaran Lembaga Penyiaran sehingga terdapat

kejelasan fungsi pengawasan serta regulasi.

12

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik

secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum

telekomunikasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

kepada pemerintah, mengingat masalah ini patut

mendapatkan perhatian lebih mendalam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan

kepada masyarakat luas pada umumnya, sehingga

masyarakat bisa menjadi kontrol sosial terhadap dunia

penyiaran khususnya dalam hal netralitas isi program

siaran.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Iskandar Alisyahbana seperti dikutip Yusufhadi

Miarso teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi

kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga

13

seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih

ampuh anggota tubuh, pancaindra, dan otak manusia.19

Telieus Cicero (106-45 SM) mengatakan “Ubi Societas Ibi

Ius”, di mana ada masyarakat disitu ada hukum.20 Pernyataan ini

menggambarkan bahwa setiap masyarakat pasti ada hukumnya

dan perkembangan masyarakat tersebut akan mempengaruhi

pertumbuhan hukum tersebut. Salah satu faktor yang

mempengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat adalah

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.21 Ilmu

pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dalam

memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang

menuju tanpa batas. Manusia yang tidak hanya sekedar

mempertahankan hidupnya saja (survival), tetapi juga untuk

mengembangkan kebudayaan, mendorong manusia untuk terus

meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya berbagai perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan

masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya.22 Peranan

hukum sangat penting dalam pembangunan masyarakat, hukum

dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang meliputi

19

Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 131.

20

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Edisi 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

21 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.

159. 22

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 85.

14

pula lembaga dan proses guna mewujudkan hukum dalam

kenyataan.

Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan,

sebab pembangunan yang sehat menghendaki adanya konsepsi

hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai

cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu

keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya

adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan

masyarakat dan kepentingan penguasa.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan

sarana pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social

engineering) didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan

dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu

merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

Fungsi hukum mencakup sarana pembaharuan masyarakat, yang

di dalamnya mencakup pembinaan hukum yang pernah ada, yang

masih memadai juga memperbaharui hukum yang pernah ada

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

yang sedang membangun. Menurut pendapat Mochtar

Kusumaatmadja, oleh karena lebih menonjolnya perundang-

undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, maka

undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama,

15

pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti

pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara

adil dan berkelanjutan, sesuai amanat alinea kedua Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip perikeadilan adalah

upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan

manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang

lebih tinggi dari hukum positif.23

Selanjutnya, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

alinea keempat menyatakan bahwa :

“…pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengatur mengenai hak atas informasi bagi warga negara

Indonesia yaitu:

Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

23

Otje Salman S dan Anton F.S, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

16

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Sistem Penyiaran yaitu Rangkaian penyelenggaraan

penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai

elemen di dalamnya,24 sesungguhnya Hukum Penyiaran

merupakan bagian terkecil dari kajian Hukum Telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Penyiaran, lembaga independen

penyiaran yang selanjutnya disebut KPI diatur pada Pasal 7 angka

2 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur

hal-hal mengenai penyiaran. Pasal 8 menjelaskan:

(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan

pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan

pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh

informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

24

Masduki, Opcit, hlm. 3.

17

b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan

f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan memperhatikan peraturan lainnya sebagaimana

termuat dalam Pasal 36 angka (4), Undang-Undang No 32 tahun

2002, dimana netralitas lembaga penyiaran harus dijaga, tidak

mementingkan suatu golongan tertentu, maksudnya bila lembaga

penyiaran tersebut milik seorang atau sekelompok perkumpulan

maupun partai tidak di izinkan menguntungkan pemiliknya secara

tidak faktual. Pasal 36 angka (5) isi siaran dilarang bersifat fitnah,

menghasut, menyesatkan dan bohong; menonjolkan unsur

kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat

terlarang; dan dilarang mempertentangkan suku, agama, ras, dan

antar golongan, maksudnya Lembaga Penyiaran dalam isi siaran

harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, menjaga

generasi muda dan menghargai perbedaan. Pasal 36 angka (6) Isi

siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan

dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia

Indonesia, atau merusak hubungan internasional, maksudnya

18

setiap isi siaran dilarang memprovokasi orang lain yang bersifat

sensitif.

Lembaga Penyiaran menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran

komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Penyiaran Publik menurut UU No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang berbentuk

badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen,

netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk

kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik sendiri terdiri

atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.

Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

wewenang pengawasan terhadap isi program siaran lembaga

penyiaran dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan dalam

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga

Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Dewan Pengawas

juga memiliki tugas untuk mengawasi program siaran yang

berkaitan dengan independensi serta netralitas siaran.

Peraturan yang mengatur tentang Lembaga Penyiaran

Publik antara lain:

19

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik;

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik

Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara

deskriptif analistis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan

dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik

data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, seperti data sekunder bahan hukum

sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data

sekunder bahan hukum tersier berupa data yang didapat melalui

majalah dan brosur yang berhubungan dengan penayangan

kampanye politik di TVRI.

20

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah

metode yuridis normatif25, yaitu metode yang menitik beratkan

terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum

primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti

artikel, makalah, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan

ensiklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti

data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-

undangan yang berlaku.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan

(Library Research), yaitu mengumpulkan sumber data sekunder.

Data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat berupa peraturan perundang-undangan,

misalnya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain

tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel

25

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

21

makalah, jurnal, koran, internet (virtual research) dan

sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang

memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder, antara lain: wawancara, ensiklopedia, kamus,

situs internet, artikel dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan dengan penelaahan data terhadap peraturan

perundang-undangan dan atau artikel-artikel lain yang ada

relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis

dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu

suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan

perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang

kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif

dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada

berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan

yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan

yang matematis.

22

6. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian untuk melengkapi tulisan,

Penulis mengambil lokasi di:

a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas

Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor

35 Bandung.

b. Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran, Jalan

Dipatiukur Nomor 46 Bandung.

c. Wawancara pada pihak KPI dan TVRI selaku objek

penelitian.