BAB I PENDAHULUAN - · PDF fileb. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. ... dan bahaya NAPZA baik antara sektor

1

BAB I PENDAHULUAN

1. UMUM

Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita

lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan

penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah

yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran,

kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan terus

membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi

semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan

pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut.

Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah

satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban

yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor

dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan

tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan

angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan

yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana

Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur

kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi diatas

maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung akan

memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang

terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu

penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya

dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini

adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang

selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan

peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang

2

pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus

utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan

dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT

dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu:

1. Bagian Sekretariat

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Informasi dan Data Keluarga

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Keluarga Berencana

a. Sub Bidang Pengendalian KBKR

b. Sub Bidang Reproduksi Remaja

4. Bidang Keluarga Sejahtera

3

a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga

b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

a. Sub Bidang Pengurusutamaan Gender

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan

6. Bidang Perlindungan Anak

a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak

b. Sub Bidang Integrasi hak anak

7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

8. Penyuluh KB (PKB) dan PLKB

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TENAGA

Struktur Organisasi dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a. Struktur Organisasi

Struktur yang dipimpin oleh seorang pejabat esselon yang terdiri dari : - Eselon II sebanyak - Eselon III a sebanyak - Eselon III b sebanyak - Eselon IV sebanyak - Fungsional - Pelaksana - TKK Jumlah

: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 74 orang : 100 orang : 19 orang

: 201 orang : 1 orang

b. Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

- Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kepala Sub Bagian - Kepala Sub Bidang - Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) - PLKB - Pelaksana - UPT Pengendali Program KB - Kasubag TU - TKK Jumlah

: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 3 orang : 10 orang : 100 orang : 4 orang : 14 orang : 31 orang : 31 orang

: 201 orang : 1 orang

4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana

program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan renstra

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai dengan RPJMD

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang mana program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri

dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan

kedua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut:

Bersadarkan Peraturan Pemerintah No 38 dalam pembagian urusan pemerintah

bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu:

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.

b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.

c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.

b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta

5


kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.

3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.

b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan

jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.

d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.

e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.

f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota.

b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten/kota.

c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota.

5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota.

b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota

b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.

2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR,

6


pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.

b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.

3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.

b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan

KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota.

c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.

d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.

e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.

f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.

1. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.

2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.

2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.

b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota.

3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL

7


termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota.

b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.

d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota.

e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota.

f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota.

g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota.

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.

2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.

b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.

c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan

peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.

d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.

f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.

3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB

8


nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.

c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.

d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.

e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.

f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.

g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan

pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota.

h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.

i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota.

j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota.

k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.

5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.

b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.

3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan

pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.

d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk

9


pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.

b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.

3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.

b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan

data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB

nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB

nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.

7. Keserasian Kebijakan Kependudukan

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.

2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.

3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota.

b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan

daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.

8. Pembinaan

1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.

10

Kemudian kewenangan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak meliputi:

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN\KOTA

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota.

2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.

1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota.

2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.

1. Pelaksanaan analisis gender,

perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota.

3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.

2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.

1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan

11


KABUPATEN\KOTA

HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.

1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.

1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.

3. Perlindungan Anak 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota.

1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

12


KABUPATEN\KOTA

1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk

melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.

5. Data dan Informasi

Gender dan Anak 1. Penjabaran dan penetapan

kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.

1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota.

3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.

1. Penyusunan model informasi data

(mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota.

2. ―

Sejalan dengan RPJMD tahun 2010-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak.

2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

13

4. Program Keluarga Berencana

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs

9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita

B. VISI DAN MISI

Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini

disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat

rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi

lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan pemerintah

Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten Bandung yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya

saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan

pembangunan perdesaan, berdasarkan religious, kultral dan berwawasan

lingkungan”

Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2012 dapat dicapai oleh Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Rencana strategis periode 2010 - 2015 Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan sepenuhnya mendukung rencana strategis yang disusun oleh

pemerintah Kabupaten Bandung. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuam di rencanakan sebagai strategi untuk

keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang

Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut sangat mendukung Visi

Kabupaten Bandung. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan

Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.

3. Memantapkan Pembangunan Pedesaan

14

4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wilayah

6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing

7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan

Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai

dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan

perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan

sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan,

sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu” Meningkatkan

Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta

melestarikan Budaya Sunda”.

Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan keluarga

berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian proses untuk

terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan berkesinambungan.

Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui

peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini lapangan, melalui

peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak holder dan kebijakan

pemerintah Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan

Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk mencapai

visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia

Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan

keluarga sejahtera.

2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan

program di daerah.

3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB

4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan

anak.

5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB

Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.

15

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya

manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu :

a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net

Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang.

b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang

telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :

c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode

sebelumnya.

d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana

Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.

f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu

terarah dan terukur

i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan

operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD

dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:

a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012.

b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga

dan masyarakat dalam program KB.

16

c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.

d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan

dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung.

e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 %

f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor

g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan,

analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan

i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM

perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan

dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang.

l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di

seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek

pembangunan.

D. RENCANA KERJA

Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.

Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan

Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi Rate

(NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015

Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi permasalahan

dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah, aspirasi dan

dinamika yang berkembang.

Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan

strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi

kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada

hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan

komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli

Masyarakat.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi :

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

17

- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

- Promosi Pelayanan KHIBA

- Pembinaan Keluarga Berencana

- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat

- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2)

- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam

Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

E. PENETAPAN KINERJA

………………….

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. KEGIATAN PENGENDALIAN LAPANGAN ( DALLAP ) :

A. Cakupan Laporan

a. Laporan Bulanan Institusi di Lapangan

Dari jumlah Desa yang ada sebanyak 276 Desa / Keluarahan melapor sebanyak 276

Desa / Kelurahan atau 100 %.

b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB )

Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada sebanyak 215 orang yang melapor

sebanyak 186 orang atau 86,51 %.

c. Laporan Bulanan PPKBD

PPKBD yang ada sebanyak 315 orang dan yang menyampaikan laporan sebanyak

313 orang atau 99,37 %.

d. Laporan Bulanan SUB PPKBD

Jumlah Sub PPKBD yang ada sebanyak 4.299 dan yang melapor sebanyak 4.092 atau

95,18 % .

e. Laporan Bulanan Kelompok KB

Kelompok KB yang ada sebanyak 16.076 kelompok, dan yang melapor sebanyak

15.634 atau 97,25 % .

B. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Kelompok Bina-Bina

a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita ( BKB )

Jumlah kelompok BKB yang ada tercatat sebanyak 483 kelompok dan yang aktif

melapor sebanyak 479 klp atau 99,17 %.

b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR )

Jumlah kelompok BKR yang ada tercatat sebanyak 239 klp dan melapor sebanyak

235 klp atau 78,10 %,

c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia ( BKL )

Jumlah kelompok BKL yang ada tercatat sebanyak 310 klp dan melapor 306 Klp atau

98,71 %.

d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS ).

Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada tercatat sebanyak 350 kelompok dan

yang melapor sebanyak 347 klp atau 99,14 % .

e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR)

19

Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja tercatat sebanyak 134 klp dan yang

melapor sebanyak 95 klp atau 70,90 %,

II. HASIL PENGENDALIAN LAPANGAN

1. Kegiatan Oprasional

Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat

Kecamatan tercatat sebanyak 31 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 100,00

%, sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan

sebanyak 273 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau 98,91 %,

kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.102 kali atau

rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dalam satu bulan

dari jumlah desa sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke

tingkat desa tercatat 187 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan 1 kali,

Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 560 kali

atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali dan Frekwensi KIE dengan

menggunakan KIE Kit sebanyak 750 kali.

2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina )

Kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga meliputi Kelompok – kelompok sebagai

berikut :

a. Bina Keluarga Balita ( BKB )

Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKB sebanyak

52.509 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 36.819

( 70,12 % ).

Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 76 keluarga,

sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB sebanyak 404 kali , rata-

rata setiap Kelompok Kegiatan BKB melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu

) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKB yang hadir dalam

pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2012 sebanyak 27.494 keluarga (

74,67 % ). Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan

sebanyak 68 keluarga.

Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKB yang mengikuti

pertemuan/penyuluhan secara administratif sudah cukup menggembirakan , untuk

itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus

diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur .

Dan Keluarga anggota Kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA

sebanyak 21.410 ( 58,15 % ).

20

b. Bina Keluarga Remaja ( BKR )

Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 39.468

sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 23.371 ( 59,22

% ).

Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 98 keluarga,

sedangkan jumlah pertemuan / penyuluhan poktan BKR sebanyak 240 kali , rata-

rata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu

) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam

pertemuan/penyuluhan sebanyak 18.153 keluarga ( 77,67 % ). Jumlah keluarga

yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 76 keluarga.

Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKR yang mengikuti

pertemuan/penyuluhan cukup baik , namun tetap agar menjadi perhatian para

pengelola program KB Kecamatan untuk terus mengadakan pembinaan secara

terpadu dan teratur .

c. Bina Keluarga Lansia ( BKL )

Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 24.406

sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 17.617 ( 72,18

% ).

Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 57 keluarga,

sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKL sebanyak 271 kali ,rata-rata

setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu )

kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam

pertemuan/penyuluhan sebanyak 13.695 keluarga ( 77,74 %). Jumlah keluarga

yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 51 keluarga.

Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKL yang mengikuti

pertemuan/penyuluhan sudah cukup baik , namun perlu menjadi perhatian para

pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu

dan teratur.

21

GRAFIK I

3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB

a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 6.844 keluarga, sedang

Keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS tercatat sebanyak 4.447

keluarga ( 64,98 % ). Ini menunjukkan bahwa anggota Kelompok UPPKS di dominasi

oleh para keluarga yang tingkat ekonominya masih lemah . Hal ini sejalan dengan

program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga. Jumlah

anggota UPPKS yang status PUS sebanyak 4.884 yang sudah menjadi peserta KB

sebanyak 4.363 keluarga / Akseptor atau 89,33 % , sedangkan anggota UPPKS dari

keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.181

keluarga / Akseptor atau 87,56 % dari PUS Keluarga Pra KS dan KS I sejumlah 3.633

keluarga.

Adapun jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat akses modal dan masih bergulir

sebesar Rp. 697.470.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp.457.500.000,- ( 65,59

% ), bersumber dari APBD Rp.180.000.000,- ( 25,81 % ), bersumber dari KRISTA /

PEGADAIAN Rp.29.370.000,- ( 4,21%) dan dari Sumber lainnya sebesar

Rp.30.600.000,- ( 4,39 %) tersebar pada 116 kelompok.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DESBKB 80.4 80.5 79.9 77.6 74.6 74.9 74.8 74.8 68.7 72.6 77.5 74.6

BKR 48.5 72.4 73.9 73.5 73.0 72.8 73.4 74.7 72.3 72.9 81.7 77.6

BKL 76.3 73.9 74.2 78.1 79.2 77.7 73.7 75.0 75.5 78.6 82.5 77.7

TREN

D

Prosentase Kehadiran Anggota Keluarga dalam Pertemuan/Penyuluhan

Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL Tahun 2012

22

GRAFIK II

Sumber Modal Yang Dapat di Akses Kelompok Kegiatan UPPKS

b. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR )

Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dan mendukung keberhasilan Program

Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan

secara terpadu dengan sektor lain. Jumlah PIK Remaja yang ada tercatat sebanyak

134 kelompok terdiri dari Tumbuh 78 Klp, Tegak 44 Klp dan Tegar 12 Klp. Dan

yang melapor sebanyak 95 Klp.( 70,90 % ), terdiri dari Tumbuh 56 Klp (71,79 %),

Tegak 29 Klp (65,91 %) dan Tegar 10 Klp.(83,33 %).

APBNRp 457,500,000

66%

APBDRp 180,000,000

26%

KRISTA (PEGADAIAN)Rp 29,370,000

4%

KUR-BRIRp 00%

PNPMRp 00%

SUMBER LAINRp 30,600,000

4%

APBN APBD KRISTA (PEGADAIAN) KUR-BRI PNPM SUMBER LAIN

23

GARFIK III

CAKUPAN LAPORAN PIK REMAJA

4. Kesertaan ber KB

a. Pencapaian Peserta KB aktif

Jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 517.007 akseptor atau 81,02 % dari PUS sebesar 638.141. Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif jika dibanding PPM CU (528.149)

tahun 2012 sebesar 97,89 %.

NO. MIX KONTRASEPSI

PPM PA 2012

PENC. PA S.D BLN

DESEMBER 2012

% PENC. THD.

PPM PA 2012

% PENC. TRHD. TOTAL

PA 1 2 3 4 5 6 1 IUD 89.504 81.313 90,85% 15,73%

2 MOW 13.563 13.098 96,57% 2,53%

3 MOP 6.456 5.427 84,06% 1,05%

4 KONDOM 8.066 6.774 83,98% 1,31%

NON

HORMONAL 117.589 106.612 90,66% 20,62%

5 IMPLANT 17.851 18.475 103,50% 3,57% 6 SUNTIKAN 272.633 282.774 103,72% 54,69% 7 PIL 120.076 109.146 90,90% 21,11%

HORMONAL 410.560 410.395 99,96% 79,38%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

TREND

JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

PIK REMAJA TEGAR 55.56 58.33 50.00 50.00 88.89 100.0 88.89 75.00 58.33 83.33 91.67 83.33

PIK REMAJA TEGAK 81.25 70.00 62.50 60.71 92.00 92.00 96.00 60.53 63.16 76.92 65.91 65.91

PIK REMAJA TUMBUH 57.14 70.15 67.65 84.62 91.80 91.80 77.05 52.81 65.17 80.00 75.64 71.79

24

JML TOTAL 528.149 517.007 97,89% 100,00%

b. Partisipasi Pria dalam Program KB

Jumlah peserta KB aktif Pria tercatat sebanyak : 12.201 akseptor atau 2,36 %

dari total peserta KB aktif 517.007 akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP :

5.427 akseptor ( 44,48 % ),dan Kondom sebanyak : 6.774 akseptor ( 55,52 % ) .

c. Peserta KB Wanita dalam Program KB

Jumlah peserta KB aktif Wanita tercatat sebanyak : 504.806 akseptor atau 97,64

% dari total peserta KB aktif 517.007 akseptor dengan metoda kontrasepsi IUD

: 81.313 ( 16,11 %) akseptor, MOW : 13.098 akseptor ( 2,59 % ),IMPLANT :

18.475 akseptor ( 3,66 %), SUNTIKAN : 282.774 akseptor ( 56,02 % ), dan PIL :

109.146 akseptor ( 21,62 % ).

GRAFIK IV Peserta KB Aktif Menurut Peran Suami – Istri

d. Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan KKB

Pemerintah dan KKB Swasta )

Peserta KB aktif sebanyak 517.007 akseptor, dengan menggunakan pasilitas

sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 215.240 Akseptor ( 41,63 % ) dan

melalui KKB Swasta sebanyak 301.767 akseptor ( 58,37 % ) , hal ini

menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup

baik atau KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten

Bandung.

PA PRIA12201

2%

PA WANITA 504806

98%

PA PRIA PA WANITA

25

Peserta KB Aktif Menurut Tempat / Jenis Pelayanan

e. Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED)

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 638.141 sedangkan yang sudah

ber KB sebanyak : 517.007 akseptor (81,02% ) dan yang belum ber KB tercatat

sebanyak : 121.134 atau 18,98 % pasangan dengan alasan

1. PUS Hamil sebanyak : 21.938 Orang ( 18,11 % )

2. Ingin anak segera : 38.675 Orang ( 31,93 % )

3. Ingin anak ditunda : 26.885 Orang ( 22,19 % )

4. Tidak ingin anak lagi : 33.636 Orang ( 27,77 % )

Point 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi menjadi

peserta KB baru )

GRAFIK V

Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED)

KKB PEMERINTAH

21524042%

KKB SWASTA301767

58%

HAMIL21,93818.11%

INGIN ANAK SEGERA38,67531.93%

INGIN ANAK

DITUNDA26,88522.19%

TIDAK INGIN ANAK LAGI

33,63627.77%

HAMIL INGIN ANAK SEGERA

INGIN ANAK DITUNDA TIDAK INGIN ANAK LAGI

26

III. KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI

A. Cakupan Laporan

a. Laporan Klinik KB Pemerintah

Laporan yang masuk sebanyak 87 klinik dari 87 klinik yang ada atau 100,00 % .

b. Laporan Klinik KB Swasta

Laporan yang masuk sebanyak 164 klinik dari 164 klinik yang ada atau 100,00 %.

B. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI

1. Pelayanan Peserta KB Baru

Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan peserta KB Baru

sebanyak 89.777 akseptor atau 115,54 % dari PPM tahun 2012 sebanyak 77.699

akseptor.

Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi sebagai

berikut :

No Mix Kontrasepsi

PPM Peserta KB Baru Tahun

2012

Realisasi Peserta KB

Baru s.d Bln Desember 2012

% Pencapaian dibanding PPM

PB

1 2 3 4 5 1. IUD 10344 14.323 138,46% 2. MOW 915 1.484 162,13% 3. MOP 1103 1.104 100,06% 4. IMPLANT 3617 5.696 157,47% 5. SUNTIKAN 36550 50.830 139,07% 6. PIL 20219 12.681 62,72% 7. KONDOM 4949 3.659 73,93%

JUMLAH 77.699 89.777 115,54%

Adapun pencapaian PB secara terinci dapat dilihat pada lampiran.

2. Pelayanan Peserta KB Ulang

Jumlah Komplikasi tidak ada

Jumlah Kegagalan ada 2 terdiri : IUD 1 akseptor, MOP 1 akseptor

Jumlah pencabutan IUD 43 akseptor dan Implant 88 akseptor.

Jumlah Peserta Ganti Cara ke IUD 25 akseptor, Kondom 6, Implant 87 akseptor,

Suntik 22 akseptor, Pil 5 akseptor.

Jumlah Pemasangan Ulang IUD 47 Akseptor dan Implant 89 Akseptor.

3. Peserta KB Drop Out ( DO )

27

Keadaan Peserta KB Drop Out s.d bulan Desember 2012 tercatat sebanyak

115.528 akseptor atau 18,26 % dengan rincian sebagai berikut :

NO. MIX

KONTRASEPSI

PA / CU S.D

DESEMBER 2011

Realisasi Peserta

KB Baru s.d Bln

Desember 2012

Peserta KB Aktif (PA) SEHARUS

NYA Desember

2012

PA / CU Desember

2012

Perkiraan Drop

Out (DO)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 IUD 83.041 14.323 97.364 81.313 16.051 16,49

2 MOW 13.245 1.484 14.729 13.098 1.631 11,07

3 MOP 5.620 1.104 6.724 5.427 1.297 19,29

4 IMP 16.513 5.696 22.209 18.475 3.734 16,81

5 STK 291.922 50.830 342.752 282.774 59.978 17,50

6 PIL 124.451 12.681 137.132 109.146 27.986 20,41

7 KDM 7.966 3.659 11.625 6.774 4.851 41,73

JUMLAH 542.758 89.777 632.535 517.007 115.528 18,26

Dari data tersebut diatas dapat dilihat peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi

Bulan Desember 2012 di atas rata-rata Kabupaten terdapat pada kontrasepsi seperti

: MOP 19,29, Pil 20,41 %, , Kondom 41,73 % .

Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kesalahan administrasi pencatatan

dan pelaporan yang masih belum rapih di setiap tingkatan ( Klpk Akseptor, Sub

PPKBD ,PPKBD dan PKB/PLKB ) dan Akseptor Ganti Cara dianggap sebagai

Peserta KB Baru.

4. Pengeluaran dan Persediaan Alat Kontrasepsi

NO Persediaan

alat Kontrasepsi

IUD (Unit)

Kondom (Lusin)

Implant (Set)

Suntikan (Vial)

Pil (Strip)

1 2 3 4 5 6 7

1 Sisa Akhir bulan ini

2.109 2.208 2.151 29.575 40.033

2 Diterima bulan ini

623 36 472 6.632 7.260

3 Dikeluarkan bulan ini 918 405 632 18.744 29.658

4 SisaAkhir bulan ini

1.814 1.839 1.991 17.463 17.635

28

IV. PROGRAM KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Pelaksanaan system Informasi dan manajemen Program KB selama ini telah

dilakukan dengan menyediakan data dan informasi Program KB yang cepat, tepat, akurat,

berkualitas dan konverhensif serta berkelanjutan di semua tingkatan, mulai tingkat

RT,RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang dapat memberikan gambaran

keadaan di lapangan sebagai modal dasar untuk mendukung terwujudnya Keluarga Kecil

Bahagia dan Sejahtera.

System Informasi dan manajemen Program KB meliputi Sub System Pencatatan

Pelaporan Pengendalian lapangan (Dallap), Sub System Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon)

dan Sub System Pendataan Keluarga.

Sub System Pencatatan Pelaporan dallap dan Pelkon telah sedang dan tetap akan

dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui website. Aplikasi.bkkbn.go.id / sr. untuk

menyediakan data dan informasi program KB bulanan; sedangkan Pendataan Keluarga

dilaksanakan setiap tahun.

Pendataan Keluarga secara umum bertujuan untuk mendapatkan data

dan informasi mengenai keluarga dan perkembangan pelaksanaan program KB di tinjau dari

asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera, sebagai bahan

masukan dan pertimbangan penentuan kebijakan dan penyusunan program yang sedang dan

akan dilaksanakan.

Proses pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dilakukan melalui kunjungan

rumah ke rumah oleh PKB, Kader Pendata dan Tokoh Masyarakat selama 3 (tiga) bulan (

mulai bulan Juli s.d September 2012 ).

Dengan memperhatikan berbagai tuntutan dan perkembangan pemanfaatan teknologi

informasi, pengembangan sistem pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan

keluarga dilakukan dengan membangun satu instrumen pengumpulan data terpadu yaitu satu

lembar untuk satu keluarga (form F/I/MDK/II), sehingga data keluarga ini dapat tercatat

secara utuh dan mempermudah perekaman / pemutakhiran data keluarga ke dalam media

komputer menjadi Database Keluarga.

Dengan telah terbangun system aplikasi Pendataan Keluarga / Pemutakhiran Data

Keluarga tahun 2012 di harapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang

berkaitan dengan parameter kependudukan dalam berbagai program pembangunan

berwawasan kependudukan dan keluarga disemua tingkatan wilayah, sejalan dengan amanat

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan :

a) Evaluasi pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

29

b) Pembuatan Laporan Umpan Balik (Feedback) Program KB dan KS

c) Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Dallap maupun Pelkon

d) Diseminasi Pendataan Keluarga.

e) Sosialisasi Pendataan Keluarga.

f) Monitoring pelaksanaan Pendataan Keluarga.

g) Expose Hasil Pendataan Keluarga

h) Saresehan Hasil Pendataan Keluarga

i) Updating Data Keluarga

b. Sasaran :

a) Para Pengelola program terdiri dari UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik

berkaitan dengan operasiional kegiatan maupun keuangan.

b) Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti

PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS.

c) Para Petugas Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah

maupun KKB Swasta.

c. Indikator Kinerja.

a) Tersedianya Database Keluarga yang akurat, lengkap dan berkualitas, meliputi :

asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera.

b) Tertib adminstrasi UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik berkaitan dengan

operasiional kegiatan maupun keuangan.

c) Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan

Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok

BKB,BKR,BKL dan UPPKS.

d) Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah

maupun KKB Swasta.

V. PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayuaan Perempuan

(P2TP2).

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

a) Sosialisasi Pendampingan Korban KDRT dan Trafficing Tingkat Kecamatan.

b) Study banding daerah khusus ke Prop.Bangka Belitung.

Sasaran :

a) Memberi pelayanan dan pendampingan terhadap korban trafficing dan KDRT.

30

b) Meningkatkan pengetahuan Tim P2TP2A dalam menangani kasus trafficing dan

KDRT.

Indikator Kinerja :

a) Adanya penurunan angka korban trafficing dan KDRT.

b) Dapat terfasilitasinya korban trafficing dan KDRT sesuai prosedur yang ada.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah.


a) Sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga

tingkat kecamatan.

b) Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga.

c) Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga.

Sasaran :

a) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.

b) Terbentuknya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan.

c) Terbinanya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan.

Indikator Kinerja :

a) Meningkatnya ekonomi dan kesejahteran keluarga.

b) Terbentuknya kelompok usaha dari perempuan kepala keluarga sehingga

mudah dalam peningkatan mutu usaha.

c) Meningkatkan hasil dan kualitas produk yang dapat meningkatkan ekonomi

perempuan kepala keluarga.

3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

melalui Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun

Keluarga Sejahtera.


a) Survey Calon Lokasi P2WKSS.

b) Evaluasi penilaian awal P2WKSS.

c) Evaluasi penilaian akhir P2WKSS.

d) Sosialisasi program terpadu P2WKSS.

e) Sosialisasi pencegahan KDRT.

f) Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender.

g) Pelatihan ketrampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin.

Sasaran :

a) Mengetahui kondisi calon lokasi P2WKSS.

b) Mengetahui kondisi awal yang ada di lokasi P2WKSS.

31

c) Mengetahui hasil akhir dari pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh

SKPD terkait dalam Tim P2WKSS.

d) Terlaksananya progra P2WKSS kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.

e) Tersosialisasikannya pencegahan KDRT kepada 100 KK binaan di lokasi

P2WKSS.

f) Tersosialisasikannya tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender kepada 100

KK binaan di lokasi P2WKSS.

g) Terlatihnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin di 100


Indikator Kinerja :

a) Dapat menentukan lokasi P2WKSS sesuai indikator yang yelah ditetapkan.

b) Dapat menentukan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan Tim

P2WKSS.

c) Terwujudnya Desa Binaan P2WKSS yang berhasil dalam meningkatkan

SDM maupun SDA.

d) Terwujudnya 1 Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS).

e) Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal pencegahan KDRT.

f) Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal Keadilan dan Kesetaraan

Gender.

g) Meningkatnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin 100


4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan di daerah.


a) Momentum kegiatan Peringatan Hari Ibu.

Sasaran :

a) 150 orang ibu-ibu Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Indikator Kinerja :

a) Terlaksananya Peringatan Hari Ibu oleh Gabungan Organisasi Wanita

(GOW) se Kabupaten Bandung

VI. PROGRAM KEGIATAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui :

1. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam

dan Anak


32

4.3.1.1 Pertemuan Rutin Forum Anak Daerah Kab. Bandung.

4.3.1.2 Diskusi Anak dan Remaja.

4.3.1.3 Sosialisasi Desa Layak Anak.

4.3.1.4 Pembentukan Forum Anak Daerah Tk. Desa.

4.3.1.5 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja.

4.3.1.6 Peringatan Hari Anak Nasiona l.

Sasaran :

a) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan Kecamatan.

b) 50 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilansetiap RW di LokasiDesa

Layak Anak.

c) 30 orang terdiri dari Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, dan TP PKK Desa.

d) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan setiap RW.

e) 60 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan setiap RW atau anggota

FAD Desa.

f) 200 orang anak Kab.Bandung.

Indikator Kinerja :

a) Terbentuknya pengetahuan mengenai Hak Anak, Permasalahan Anak serta

Konsolidasi di Tubuh Organisasi FAD.

b) Terbentuknya pengetahuan mengenai Hak-hak Anak dan Permasalahan Anak di

Kab.Bandung.

c) Terbentuknya pengetahuan secara utuh mengenai Desa Layak Anak.

d) Terbentuknya Forum Anak Daerah Desa di lokasi Desa Layak Anak.

e) Terbentuknya pengetahuan secara utuh mengenai kesehatan reproduksi.

f) Terbentuknya Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Anak.

2. Koordinasi Program Bidang Perlindungan Anak dan Fasilitasi Korban

Kekerasan.


a) Konsolidasi Program PA Prov. Jabar dgn Kebijakan Bidang PA Kab.Bandung.

b) Survey Lokasi Desa Layak Anak.

c) Pembinaan Desa Layak Anak.

d) Rapat Gugus Tugas Kota Layak anak.

e) Bantuan Alat Permainan Edukasi Luar.

f) Bantuan Bahan Informasi dan Karakter Anak.

Sasaran :

a) Program PA Prov. Jabar.

b) 23 orang yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak.

33

c) 23 orang yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak.

d) 30 orang anggota gugus30 orang anggota gugus tugas kota layak anak.

e) 1 set APE Luar

f) 100 buah bahan informasi bagi anak.

Indikator Kinerja :

a) Adanya Sinergitas Kebijakan Program PA Prov. Jabar dgn Kebijakan Bidang

PA Kab.Bandung.

b) Terpilihnya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung.

c) Terbentuknya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung.

d) Terbentuknya konsolidasi program di masing-masing SKPD yang akan

dialokasikan untuk Desa Layak Anak.

e) Terolahnya psikomotorik anak.

f) Terolahnya kognitif dan afektif anak.

3. Pengembangan system Informasi Gender dan Anak.


a) Saresehan Anak Kab. Bandung.

b) Pendataan Pemetaan Potensi Anak Kab. Bandung.

Sasaran :

a) 110 orang anak Kab.Bandung dan forum anak daerah Kab. Bandung.

b) 276 Desa di wilayah Kab.Bandung.

Indikator Kinerja :

c) Terbentuknya kepengurusan Forum Anak Daerah Yang baru serta serta

terbentuknya pemahaman mengeni hak-hak anak.

d) Tersedianya data potensi anak Kabupaten Bandung tahun 2012.

4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan kondisi tersebut dibuat Program dan Alokasi dana tahun 2012

yang berpedoman pada akuntabilitas kinerja Badan sebagai upaya menilai tingkat

keberhasilan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga ukuran

keberhasilan lembaga akan terlihat jelas dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat

kuantitatif.

Adapun Program dan alokasi dana sebesar Rp. 6.286.530.866,- dengan rincian

Prorgam sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp1,148,373,744-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

Rp1,936,340,606-

34

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sebesar Rp.55,940,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan sebesar Rp. 66,401,750,-

5 Program Keluarga Berencana sebesar Rp.1,771,300,000,-

6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp.139,823,640,

7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri Sebesar Rp.518,714,172,-

8 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

sebesar Rp.77,807,174,-

9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga sebesar

Rp. 132,658,000,-

10 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak sebesar

Rp. 331,269,900,-

11 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

sebesar Rp. 107,901,900,-

35

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang

sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing –

masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, diantaranya

adalah :

Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 54,69% dan Pil sebanyak 21,11%,

kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB.

Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun

sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai

kawin pertama 20 tahun

Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam

penggunaan data untuk penanganan kemiskinan.

Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,25 dari sasaran 2,10

Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 2,36 %,meskipun sudah

naik persentasenya dari tahun lalu

Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek

217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 )

Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan UPPKS

masih rendah berkisar antara 30 %

Masih terjadi kasus KDRT dan traffiking setiap tahunnya.

Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.

2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan

menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD

Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam

program KB

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola

program melalui pendidikan dan pelatihan

Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (

PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa.

36

Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan mobil

pelayanan keliling disetiap kecamatan.

Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan

peran pria dalam program KB

Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah berhasil,

konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun

pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.

Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan

BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Soreang, Januari 2013

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN BANDUNG KEPALA,

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes NIP. 19621214 198803 2 004

37

EXECUTIVE SUMMARY

Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs

dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program

Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB di pada

era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan

pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan

peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child).

Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi

social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi berakibat

membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga menyebabkan

perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah factor pendorong

perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita dan

meningkatnya status perempuan.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system

manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-

program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Visi tersebut adalah : “Terwujudnya Keluarga

Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut

diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu :

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia

Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan

Keluarga Sejahtera.

2. Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah

3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB

4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan,

keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

5. Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB

Untuk mengukur pencapaian tiga pilar kebijakan pokok bidang Keluarga Berencana

di atas, Renstra BKBPP menetapkan berbagai indikator kunci kinerja sekaligus targetnya

sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Secara rinci indikator itu

disajikan pada tabel di bawah ini.

38

NO URUT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 1 11.1.12. Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS 669.016 751.992 796.696 813.124 814.406 Jumlah Peserta

KB (Jumlah Akseptor KB) 558.495

643.329 699.977 724.819. 749.661

Jumlah tidak ber KB 110.521 108.663 96.719 88.305 64.745 Rasio Akseptor KB 83,48 85,55 87,86 89,14 92,05 Contrasepsi Prevalensi

Rate (CPR) 65 67 68 70 72

Usia Kawin Pertama 18 19 20 21 22 Penyeediaan Kontrasepsi 0 30 30 30 30

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak/Persentase Partisipasi Perempuan diLembaga Pemerintah

2,1 2,75 3,50 4,25 5,40

Partisipasi perempuan dilembaga Swasta

98,4 98,75 99,01 99,25 100

Rasio KDRT 0,0016 0,0014 0,0010 0,0008 0,0005 Presentase Jumlah Tenaga

Kerja Dibawah Umur 0 0 0 0 0

Presentase Angkatan Kerja Perempuan 50% 60% 65% 70% 80%

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

20% 40% 60% 80% 100%

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera / rata-rata jumlah anak perkeluarga

233 223 2,17 2,10 200

Selanjutnya Indikator Kinerja Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung yang mengacu kepada RPJMD tahun 2010-2015 dalam

prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah prioritas ke-8 (delapan)

peningkatan derajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat

39

Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dalam Penyediaan Singgle

Data untuk Program penanggulangan kemiskinan diKabupaten Bandung.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - · PDF fileb. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. ... dan bahaya NAPZA baik antara sektor