1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi pemerintah daerah dipandang dalam konteks keseluruhan

pemerintahan, menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal.

Manfaat pemerintah daerah itu baru akan nampak bila pemerintah daerah mampu

mengatur penyediaan barang publik sesuai dengan selera dan preferensi

masyarakat lokal didalam pengelolaannya. Untuk itu sejumlah ahli di bidang

pemerintahan berpendapat bahwa dengan pemberian otonomi daerah maka

pemerintah daerah harus diberi kekuatan yang memadai dari sisi pengelolaan

pajak daerah agar mampu membiayai tanggung jawab pengeluaran mereka, dan

tidak berkepanjangan bergantung pada hibah dari pemerintah pusat (Peter, 2006).

Dalam pembicaraan pemerintah daerah para ahli di bidang pemerintahan

bahkan senantiasa merujuk pada tiga nilai dasar yang dapat memenuhi struktur

pemerintahan daerah, yakni: a) otonomi : di sini alasan yang dikemukakan adalah

bahwa keberadaan pemerintahan daerah akan mampu mencegah konsentrasi

kekuasaan politik berlebihan, yang kemungkinan terjadi perbedaan pilihan politik

di lokasi berbeda, b ) demokrasi : di sini alasan yang dikemukakan adalah bahwa

pemerintahan daerah dapat diharapkan mampu mendorong setiap warga

keterlibatan aktif dalam pemerintahan, c ) efektivitas : di sini alasan yang

dikemukakan adalah bahwa struktur pemerintahan daerah yang efisien mampu

menyediakan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2

Selama sebelum ada pemerintahan daerah ini, penekanan nilai-nilai dasar

yang dimaksudkan di atas itu berbeda-beda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut dibuktikan melalui laporan yang dipersiapkan oleh L.J Sharpe

(Pawel, 2003) untuk Komite Keuangan Pemerintah Daerah di Inggris – Layfeld.

Menurut L.J Sharpe sejak tahun 1960-an nilai efektivitas dalam pemerintahan

daerah lebih mendominasi dan dikawal seperti sekarang, sementara penekanan

nilai otonomi dan demokrasi diprioritaskan setelah periode itu. Itulah yang

menjadi penyebab sistem demokrasi nampak tidak begitu berkembang dengan

baik selama periode itu.

Nilai efektifitas yang ditekankan dalam pemerintahan daerah

memungkinkan pengambil keputusan dalam desentralisasi lebih dekat dengan

hasil keputusan mereka, bahkan juga terbantu dalam memprediksi efek atas

keputusan yang harus mereka buat dan lebih lanjut keputusan yang dibuat itu

mendukung alokasi sumber daya secara efektif. Pemerintahan daerah

memungkinkan persaingan yang lebih baik atas kebijakan yang dibuat dengan

preferensi dan kondisi lokal. Efektivitas mendapat dukungan baik obyektif dan

subyektif (kebijakan yang lebih dekat dengan preferensi pemilih) bahkan dapat

dilihat sebagai contoh positif dari berbagai solusi dalam mempromosikan inovasi

dan difusi (pembauran). Pemerintahan daerah adalah fitur dari semua negara

anggota Uni Eropa hingga sekarang, meskipun diantara negara-negara tersebut

banyak memiliki perbedaan. Alasan menonjol yang perlu dicatat bahwa

keberadaan pemerintah daerah adalah sebagai sebuah solusi atas masalah yang

terkait dengan barang publik lokal. Sementara banyak barang publik selain

3

pertahanan nasional, seperti; taman lokal, penerangan jalan dan batas geografis

yang dimiliki daerah dimanfaatkan sangat terbatas oleh pemerintah daerah.

Keuntungan utama yang dipetik dari keberadaan pemerintahan daerah

yaitu ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat lokal dimungkinkan untuk

disesuaikan dengan mengikuti selera dan preferensi warga setempat. Alex (1945)

menyatakan bahwa berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat

lokal dapat saja tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh pemerintah secara

terpusat. Namun demikian di negara-negara dengan legislator yang sangat terpusat

wajib memberikan keseragaman karakter pada hukum, walaupun tidak selalu

sesuai dengan keragaman kabupaten dan adat. Oates (1972) secara resmi

mengungkap bahwa desentralisasi amat menguntungkan bagi pemerintah daerah,

dengan memberi pernyataan yang dipaparkan sebagai berikut. Untuk barang

publik – seperti konsumsi masyarakat secara keseluruhan di suatu bagian

geografis – sejumlah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah di

wilayah yurisdiksi masing-masing, selalu lebih efisien (atau setidaknya efisien)

daripada disediakan oleh pemerintah pusat yang memberikan sejumlah barang dan

jasa tertentu dan seragam di semua wilayah hukum. Menurut Oates (2005)

implikasi rancangan yurisdiksi dari pemerintah daerah haruslah didasarkan pada

struktur barang publik lokal yang bermanfaat bagi daerah.

Menurut Brian (2009) keuangan pemerintah daerah ini ditinjau dari latar

belakang tren global yang terjadi akhir-akhir ini, haruslah lebih terarah ke

desentralisasi sektor publik seperti yang terjadi di banyak negara. Tren ini

didorong oleh berbagai kekuatan ekonomi, politik dan sosial, bahkan tidak sedikit

4

upaya untuk memenuhi perbedaan kebutuhan lokal dan regional di banyak negara

maju dan berkembang, serta mengatasi kegagalan negara transisi yang terpusat di

negara sosialis. Sebagai konsekuensi dari tren ini, perlu kesepakatan besar dari

upaya yang diarahkan pada sistem pemerintahan desentralisasi dalam merancang

masalah keuangan yang efisien dan adil. Namun, dihampir semua kasus, tanggung

jawab desentralisasi untuk tingkatan pemerintahan yang lebih rendah terutama

pemerintah daerah, belum disertai dengan desentralisasi yang sesuai dengan

dukungan kemampuan keuangan. Kecukupan finansial bagi pemerintah daerah

yang tidak hanya membutuhkan kekuatan tambahan untuk memungut pajak

daerah, tetapi juga kebebasan untuk menentukan biaya lokal dan sumber-sumber

pendapatan lokal lain. Konsekuensi utama dari kegagalan pemerintah nasional

untuk mendesentralisasikan kapasitas fiskal telah memperparah krisis dalam

keberlanjutan keuangan dibanyak sistem pemerintah daerah, terutama kota

pedesaan.

Brian (2009) juga menyatakan bahwa alasan spesifik kesulitan finansial

yang muncul dalam sistem pemerintah daerah antara negara-negara berbeda, serta

antara yurisdiksi pemerintah daerah di suatu negara yang juga berbeda, secara

umum dapat ditelusuri dan dikembalikan melalui kedua faktor umum berikut.

a) Pertama, ketidakseimbangan fiskal vertikal yang ada dalam sistem

pemerintahan hampir beragam dan universal, serta fakta menunjukkan

pengumpulan pendapatan pajak yang besar biasa dilakukan oleh

pemerintah nasional, bahkan melebihi persyaratan pengeluaran lembaga

pemerintahan pusat. Alasan utama yang dikemukakan adalah

5

ketidakseimbangan struktur fiskal yang ada bertumpu pada pemungutan

pajak berskala ekonomi besar. Menurut Brian (2009) karena Pemerintah

pusat memiliki kebutuhan yang berlebihan dibandingkan dengan

pendapatan dan sebaliknya, ini berarti kebutuhan untuk transfer fiskal

antara tingkatan pemerintahan pun menjadi berbeda. Untuk mengatasi hal

itu Brian (2009) menganjurkan tiga jalan yang mungkin dapat digunakan,

yakni: sharing pajak, transfer keuangan dari pusat dan/atau pemerintah

provinsi, dan melimpahkan kekuasaan pajak. Ketiga cara itu memperjelas

bahwa jika sejumlah dana yang ditransfer ke pemerintah daerah melalui

tiga metode tersebut tidak memadai, maka masalah keuangan akan

dikembangkan di pemerintahan lokal bilamana penyediaan layanan saat ini

harus dipertahankan. Hal ini sangat relevan dalam situasi di mana fungsi

tambahan ditransfer ke pemerintah daerah tanpa penyertaan dana

tambahan, sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi.

b) Kedua, persoalan yang sama dengan ketidakseimbangan fiskal vertikal,

yakni kebanyakan sistem pemerintahan juga menunjukkan

ketidakseimbangan fiskal horizontal. Ketidakseimbangan fiskal horizontal

yang dimaksud, yaitu kondisi yang menggambarkan di mana pemerintah

daerah memiliki karakteristik dalam penggalangan pendapatan dan

pengeluaran yang berbeda-beda. Singkatnya, beberapa pemerintah daerah

ada yang “kaya” dan yang lain “miskin”, dengan pemerintah daerah

pedesaan yang kecil, di mana yang dikatagorikan terakhir ini sering

mengalami kebangkrutan. Implikasi yang dimunculkan yakni penyediaaan

6

pelayanan kepada masyarakat lokal yang tidak sepadan.

Brian (2009) lebih lanjut menyatakan ketidakseimbangan fiskal horizontal

dilihat dari yuridiksi pemerintah daerah banyak menimbulkan masalah, yangmana

hal ini diketahui melalui berbagai tingkat pentransferan fiskal. Sejumlah

ketidakseimbangan fiskal horizontal bagaimanapun juga jika lebih dintensifkan di

bawah desentralisasi maka akan memperburuk kesenjangan antara pemerintah

daerah yang berbeda.

Di Indonesia, pola perkembangan pemerintahan daerah sebelum tahun

1998 mengalami perubahan sejak era reformasi bergulir setelah tahun 1998.

Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi

menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam

Undang-Undang (UU) Nomor 2, Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian diganti dengan UU. Nomor 32, Tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah

itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam naungan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang semakin kokoh,

melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien,

dan adanya akselerasi pertumbuhan serta perkembangan potensi daerah yang

semakin cepat. Dalam bahasa yang lebih sederhana dikatakan mewujudkan

pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom

didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri, sesuai

kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerah masing masing.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di daerah, instrumen utama

yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah melalui Anggaran Pendapatan dan

7

Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD yang direncanakan setiap tahun yang

utama ditampilkan adalah sumber-sumber pendapatan daerah, disamping alokasi

belanja yang digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pendapatan daerah

adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang

menambah ekuitas dana lancar, dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU. Nomor 33,

Tahun 2004). Pendapatan daerah yang dimaksud di sini bersumber dari

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat,

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Kementrian Keuangan- RI, 2014).

Untuk melihat gambaran secara komprehensif atas anggaran daerah di

Indonesia pada tahun 2014, dapat ditelaah dari APBD 2014 secara agregatif,

maupun terpisah antara provinsi dengan kabupaten/kota. Uraian ini dimaksudkan

untuk melihat kontribusi pendapatan daerah Bali melalui pajak, terhadap

perekonomian Indonesia yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi.

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD, 2014 (data diolah).

Gambar 1.1.

Komposisi Pendapatan Daerah, APBD 2014 ( Juta Rupiah)

8

Pada Gambar 1.1 disajikan pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana

perimbangan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, yaitu mencapai

sebesar Rp 482,22 triliun (63,49 persen). Sementara itu PAD dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah masing-masing hanya mencapai sebesar Rp 180,35

triliun (23,75 persen) dan sebesar Rp 96,91 triliun (12,76 persen).

Gambaran rasio pendapatan daerah berdasarkan data APBD tahun 2014 di

kabupaten, kota, dan provinsi di beberapa wilayah disajikan pada Gambar 1.2.

Secara agregat fakta menunjukkan daerah yang mempunyai rasio PAD

dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang tertinggi adalah daerah-daerah

di wilayah Jawa dan Bali, yaitu mencapai 37,36 persen. Hal ini menandakan

tingkat kemandirian seluruh daerah yang berada di wilayah Jawa dan Bali relatif

lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

40% Jawa-Bali 35%

30%

25%

20% Kalimantan Sumatra 15% Sulawesi NTT-Maluku Papua 10%

5%

0%

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD 2014 (Data diolah).

Gambar 1.2.

Rasio Pendapatan Daerah APBD 2014 Per Wilayah

37,36

%

15,66

%

18,83

%

14,14

%

7,08

%

9

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat tingkat pertumbuhan total pendapatan

daerah beserta komponen PAD. Tren pertumbuhan total pendapatan tahun 2010-

2014 menunjukkan Provinsi Banten adalah provinsi yang memiliki rata-rata PAD

paling tinggi, yaitu mencapai 26,69 persen. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi DKI

Jakarta yang mencapai 25,74 persen, dan Provinsi Jawa Barat yang mencapai

22,33 persen. Sedangkan Bali menduduki posisi kedelapan yakni mencapai 20

persen. Peningkatan PAD tersebut diperkirakan banyak mendorong antara lain;

30% Banten DKI-Jakarta

25% Jawa Barat 20% Bali

15%

10%

5%

0%

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD 2014 (Data diolah).

Gambar 1.3

Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Agregat Provinsi,

Kabupaten Dan Kota

antara lain oleh keberadaan kebijakan penguatan kewenangan perpajakan daerah,

pertumbuhan ekonomi, upaya penggalian PAD oleh daerah.

Pajak daerah yang biasa dinyatakan dengan pajak adalah kontribusi wajib

pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

26,69%

Ranking

1

25,74%

Ranking

2 22,33%

Ranking

3

20,00%

Ranking

8

10

kemakmuran rakyat (Kesit, 2003). Dalam UU. Nomor 28, Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah, dinyatakan sebagai berikut,bahwa penguatan perpajakan daerah

dapat dilakukan, antara lain melalui pemberian diskresi penetapan tarif dan

pendaerahan beberapa jenis pajak baru. Hasil dari perubahan kebijakan penguatan

perpajakan daerah itu terlihat dari peningkatan PAD mulai tahun 2010 sampai

dengan 2014 yang mencapai 22,1 persen secara rata-rata.

Menurut UU. Nomor 28, Tahun 2009 kebijakan pajak daerah memberikan

kewenangan kepada daerah Pemerintah provinsi untuk memungut 5 jenis pajak

dan pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis

pajak, yang penjelasan selengkapnya disajikan pada BAB II. Dengan adanya

pengalihan kewenangan pemungutan pajak tersebut kepada daerah, diharapkan

akan menambah peluang bagi daerah untuk melakukan pemungutan secara lebih

optimal.

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi perbandingan jumlah

penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu

tahun digunakan rasio pajak. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan

perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak

dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar

pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.

PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan

kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik itu

menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Ilustrasi mengenai rasio pajak secara agregat provinsi, kabupaten dan kota

11

pada 33 provinsi seluruh Indonesia disajikan pada Gambar 1.4. Secara agregat,

rata-rata pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun

kabupaten dan kota hanya 1,9 persen dari PDRB non migas. Provinsi Bali

memiliki rasio pajak tertinggi, yaitu sebesar 5,3 persen. Provinsi Bali mencapai

tertinggi karena didukung oleh posisi Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata,

yang memiliki basis pajak (atau kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek

pajak) yang cukup besar terutama dari pajak perhotelan, restoran dan sarana

hiburan lain. Provinsi lain selain Bali yang memiliki rasio pajak di atas rata-rata

nasional, adalah: Kalimantan Selatan, Maluku (3,5 persen), Banten (3,0 persen),

Maluku, Gorontalo (2,8 persen) dan Provinsi lain dibawah (2,8 persen), sesuai

dengan data yang disajikan pada Gambar 1.4.

4,0% Bali 3,5%

Banten

3,0% Maluku & Gorontalo

2,5%

2,0% Rerata 1,9%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD 2014 (Data diolah).

Gambar: 1.4

Rasio Pajak Agregat Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Rasio pajak per pemerintah kabupaten dan kota untuk masing - masing

2,8%

3,5%

2,8%

12

wilayah provinsi, disajikan pada Gambar 1.5. Rata-rata pajak yang dipungut oleh

pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sebesar 0,53 persen dari PDRB non

migas. Rasio ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,37

persen. Data itu mempunyai pengertian bahwa upaya perluasan objek pajak dan

pengalihan beberapa jenis pajak ke daerah yang diatur dalam UU. Nomor 28

Tahun 2009 telah memberikan efek positif kepada penguatan perpajakan daerah.

Rasio pajak pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bali menunjukkan angka

yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,4 persen. Sebagai daerah tujuan wisata, sumber

penerimaan pajak daerah di Bali berasal dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel,

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, sehingga potensi penerimaan pajaknya

menjadi lebih tinggi dibanding daerah lain.

3,5% Bali

3,0%

2,5%

2,0%

1,5% Banten

Yogyakarta Maluku/MalukuUtara/Riau 1,0%

0,5% Rerata 0,53 %

0,0%

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD 2014 (Data diolah).

Keterangan: Tidak termasuk DKI-Jakarta.

Gambar 1.5

Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se Provinsi

Pada Gambar 1.6 disajikan data tentang rata-rata pajak yang dipungut oleh

3,4%

1,2 %

0,9 % 0,8 %

13

pemerintah provinsi sebesar 1,4 persen dari PDRB non migas. Untuk seluruh

pemerintah provinsi di Indonesia, rasio pajak tertinggi dicapai oleh Provinsi

Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 3,1 persen. Sedangkan untuk Provinsi Bali

mencapai 2,2 persen atau diposisi ke empat dibandingkan dengan daerah lain. Ini

berarti kontribusi pajak ditingkat provinsi masih cukup besar karena berada di atas

rata-rata nasional.

3,5% Kalimantan

Selatan 3,0% Maluku DKI-Jakarta

2,5% Bali/Gorontalo 2,0%

1,5% Rerata 1,4%

1,0%

0,5%

0,0%

Sumber: Kementrian Keuangan RI, APBD 2014 (Data diolah).

Gambar 1.6

Rasio Pajak Provinsi

Pendapatan daerah Provinsi Bali ditentukan melalui Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Bali Nomor 14, Tahun 2009. Pada Perda ini tertera bahwa

Provinsi Bali memiliki sumber PAD yang membentuk penerimaan daerah, antara

lain pajak daerah yang dikelola provinsi seperti pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD

memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial, yakni sumber–

sumber yang dapat digali sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan

3,1%

2,7% 2,6%

2,2%

14

yang berlaku baik Pajak dan Retribusi daerah. Semakin tinggi kewenangan

keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur

keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

memiliki potensi PAD yang diperkirakan masih banyak belum dikelola secara

maksimal dan dalam ukuran jumlah terus meningkat secara signifikan setiap

tahun, tetapi belum maksimal digali karena ada faktor keterbatasan. Di era

otonomi daerah adalah waktu yang tepat untuk mengoptimalkan pajak daerah ini.

Menurut Mangku Pastika (Metro Bali, 2014) pajak memiliki peran yang

sangat penting dalam pembangunan daerah, karena PAD daerah Provinsi Bali

ditopang oleh pajak daerah. Mangku Pastika juga mengapresiasi usaha Kanwil.

Dirjen. Pajak Bali yang berupaya melakukan ekstensifikasi pajak yaitu berupa

perluasan basis wajib pajak atau objek pajak terutama objek pajak kendaraan

bermotor (UU. Nomor 33 Tahun 2004), dan upaya lain seperti peningkatan mutu

pelayanan pajak kepada masyarakat. Sebagai hasil dari upaya itu Kanwil. Dirjen.

Pajak Bali telah mampu melampaui target perolehan pajak yang ditetapkan

pemerintah, yakni mencapai sebesar Rp 5.054 triliun atau 103 persen (Antara

News, 2014). Setelah berhasil menembus target penerimaan pajak pada tahun

2012, Kanwil. Ditjen. Pajak Bali pada tahun 2013 ini kembali mampu melampaui

target yang ditetapkan dengan jumlah penerimaan pajak senilai Rp 6.768 triliun

atau meningkat 40 persen dari penerimaan tahun 2012 (Inspirasi Bangsa, 2013).

Mangku Pastika (Antara News, 2014) juga menyatakan selama ini

pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengandalkan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB). Disamping itu perlu dipikirkan sumber-sumber lain untuk

15

meningkatkan pajak daerah, misalnya penerapan pajak progresif kendaraan

bermotor di Bali dan lain-lain. Apabila pajak ini diberlakukan maka diperkirakan

akan mampu menambah pendapatan sekitar 5 – 7 persen per tahun. Dengan

menggali berbagai sumber potensial yang ada di daerah Bali maka target

pendapatan di tahun-tahun berikut dapat dimaksimalkan.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara

menaikkan persentase pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek

pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak ada 2 (dua) jenis pajak

yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu (i) Pajak Penghasilan; dan (ii)

Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan pengenaan tarif pajak progresif pajak

kendaraan bermotor, selain untuk menambah potensi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), juga ditujukan untuk mengurangi tingkat kemacetan karena jumlah

kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu (Indarto, 2014).

Suarjana (2014) sebagai Kadispenda menegaskan rencana penerapan pajak

progresif di daerah Provinsi Bali dengan mempertimbangkan realitas yang ada,

yakni kendaraan bermotor yang ada di daerah ini secara keseluruhan belum

terdaftar sebagai objek wajib pajak hingga tahun 2014. Suarjana (2014) bahkan

mensinyalir basis pajak kendaraan bermotor masih banyak yang belum

didaftarkan oleh pemilik kendaraan, dikarenakan dalam proses pelaksanaan jual

beli kendaraan banyak yang tidak dilaporkan sehingga menyulitkan pendataan

kendaraan ini dengan tepat. Tarif pajak progresif di daerah Bali diberlakukan

untuk kendaraan bermotor roda empat saja dengan nilai pajak untuk kendaraan

bermotor yang pertama 1,5 persen, kedua 2 persen, ketiga 2,5 persen, keempat 3

16

persen, kelima dan seterusnya 3,5 persen. Obyek pajak yang dikenakan pajak

progresif adalah kendaraan bermotor pelat hitam atau pribadi seperti sedan, jeep,

station wagon, minibus, kabin ganda dan pikup. Khusus kendaraan bermotor yang

berpelat merah, kendaraan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kendaraan umum mendapatkan pengecualian

dari pajak progresif. Pengenaan pajak tersebut atas kepemilikan kendaraan

bermotor didasarkan kesesuaian kepemilikan dengan nama dan alamat yang sama.

Sementara itu, khusus kendaraan roda dua belum akan dikenakan pajak

progresif, namun untuk selanjutnya menurut Suarjana perlu dikaji ulang untuk

dikenakan pajak progresif, dengan pertimbangan jumlah jenis kendaraan itu

sudah sangat banyak. Suarjana menyatakan pula bahwa saat ini mungkin belum

perlu, tetapi jika ada pertimbangan lain sepertinya perlu juga dikaji.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS-Bali, 2014), pada 2013

jumlah kendaraan bermotor di daerah Bali ini sebanyak 440 ribu unit. Jenis

kendaraan bermotor yang masuk katagori kena pajak progresif dimasing-masing

kabupaten/kota disajikan pada Tabel 1.1. Jumlah kendaraan bermotor terbanyak

pada tahun 2013 berdasarkan data pada Tabel 1.1 ada di Kota Denpasar (55,04

persen), disusul tempat kedua Kabupaten Badung (12,84 persen) dan Kabupaten

Gianyar ditempat ketiga (9,39 persen), ditempat keempat Kabupaten Tabanan

(7,86 persen) dan kabupaten lain mencapai persentase dibawah 7 persen. Dengan

data tersebut jelas jumlah kendaraan bermotor yang terkena pajak progresif

sebagian terbesar beroperasi di daerah Bali Selatan. Sampai dengan akhir tahun

2014 jumlah kendaraan bermotor yang termasuk dikenakan pajak progresif belum

17

diketahui secara tepat, karena diperkirakan masih banyak anggota masyarakat

yang belum mendaftarkan kembali kendaraan yang dimiliki.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kena Pajak Progresif Per

Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2013

Kabupaten

/Kota

Jumlah

(Unit) (%)

Jenis Kendaraan (Unit)

Sedan Jeep Minibus Pickup

Jembrana

8 326 2.22 463 509 4 383 2 971

Tabanan

29 413 7.86 2 434 2 908 15 042 9 029

Badung

48 075 12.84 6 227 5 153 29 153 7 542

Gianyar

35 151 9.39 2 508 4 187 20 460 7 996

Klungkung

8 222 2.20 506 741 4 374 2 601

Bangli

7 101 1.90 241 497 2 098 4 265

Karangasem

10 138 2.71 321 560 5 568 3 689

Buleleng

21 883 5.84 1 613 1 476 10 887 7 907

Denpasar

206 022 55.04 25 531 25 543 122 228 32 720

B a l i

374 331 100.00 39 844 41 574 214 193 78 720

Sumber :Bali Dalam Angka, 2014.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di daerah Bali diyakini

berdampak pada PAD Provinsi Bali selama tahun 2010 – 2014. PAD Provinsi

Bali berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2 menunjukkan peningkatan

setiap tahun. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Bali

pada tahun terakhir (2014) mencapai tertinggi yaitu 33,33 persen dibandingkan

dengan tahun 2013. Menurut Suarjana (2015) pemerintah daerah dalam upaya

18

meningkatkan kembali penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2015, dapat

dilakukan dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Bentuk perbaikan yang dimaksud antara lain Samsat On-Line, yang bertujuan

mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. Khusus pajak progresif atas

kendaraan bermotor ini Suarjana (2014) mengakui bahwa penerimaan dari pajak

progresif memang memiliki andil dalam peningkatan pajak daerah, akan tetapi

dari besaran nilai kontribusi pajak tersebut masih tergolong relatif kecil.

Tabel 1.2

Perkembangan PAD Dan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Bali

Tahun 2011-2014

Tahun Realisasi

PAD

(Triliun Rp)

Realisasi

PKB

(Triliun Rp)

PKB/PAD

(%)

2011 1.7 0.5 29,41

2012 2.1 0.6 28,57

2013 2.2 0.7 31,81

2014 2.4 0.8 33,33

Sumber:Dispenda. Provinsi Bali, Tahun 2011s/d 2014.

Menurut Mankiw (2000) Ketika tarif pajak menigkat, pendapatan

pemerintah dari pajak pada awalnya meningkat dengan meningkatnya tarik pajak.

Akan tetapi dalam jangka panjang justru dapat mengurangi pendapatan

pemerintah karena semakin besar pajak memperkecil ukuran pasar dan

menimbulkan gangguan insentif yang lebih terasa, dan kerugian beban bakunya

semakin besar. Pajak menimbulkan “kerugian beban baku” karena pajak

19

menyebabkan konsumsi pembeli lebih sedikit dan prosuksi penjual juga lebih

sedikit, dan perubahan pada perilaku ini menyusutkan ukuran pasar di bawah

tingkat yang memaksimumkan surplus total. Penurunan surplus total yakni

jumlah surplus konsumen, surplus produsen dan pendapatan pemerintah dari pajak

disebut kerugian beban baku akibat pajak. Pajak yang dikenakan pada barang

mengurangi kesejahteraan para pembeli dan para penjual barang, dan penurunan

surplus konsumen dan produsen biasanya lebih besar dari pada pendapatan yang

diperoleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam teori perpajakan pemungutan pajak tidak saja bergantung kepada

perubahan – perubahan ekonomi yang terjadi di masyarakat maupun adanya

perbedaan – perbedaan dalam perekonomian daerah, tetapi juga bergantung

kepada kemampuan administrasi pemungutan pajak daerah. Dengan diberlakukan

pajak progresif atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali tentu memunculkan

berbagai reaksi dari masyarakat terutama bagi wajib pajak (WP) pemilik

kendaraan bermotor. Tanggapan masyarakat yang dimaksud antara lain

berkenaan dengan kemungkinan basis pajak, prilaku konsumtif, kepatuhan

pembayar pajak dalam membayar dan perkiraan pendapatan daerah provinsi Bali

yang bersumber dari pajak dari wajib pajak (WP).

Dengan berbagai fenomena yang dikemukakan di atas, maka dalam

penelitian ini diajukan masalah sebagai berikut.

20

1) Bagaimanakah pengaruh peningkatan beban pajak progresif, terhadap

kemungkinan kepemilikan dan /atau penguasaan (basis pajak) dari WP

kendaraan bermotor di Provinsi Bali?

2) Bagaimanakah pengaruh peningkatan beban pajak progresif, terhadap

perilaku konsumtif WP kendaraan bermotor di Provinsi Bali?

3) Bagaimanakah pengaruh peningkatan beban pajak progresif dan perilaku

konsumtif, terhadap kepatuhan WP membayar pajak di Provinsi Bali?

4) Bagaimanakah pengaruh peningkatan beban pajak progresif, kepatuhan

membayar pajak, terhadap perkiraan pendapatan daerah yang bersumber

dari pajak dari WP di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang disajikan berikut disesuaikan dengan masalah

yang diajukan, dan dinyatakan sebagai berikut.

1) Untuk menganalisis pengaruh peningkatan beban pajak progresif, terhadap

kemungkinan kepemilikan dan /atau penguasaan (basis pajak) kendaraan

bermotor dari WP di Provinsi Bali.

2) Untuk menganalisis pengaruh peningkatan beban pajak progresif,

terhadap perilaku konsumtif WP kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

3) Untuk menganalisis pengaruh peningkatan beban pajak progresif dan

perilaku konsumtif, terhadap kepatuhan membayar pajak dari WP di

Provinsi Bali.

21

4) Untuk menganalisis pengaruh peningkatan beban pajak progresif dan

kepatuhan dalam membayar pajak, terhadap perkiraan pendapatan daerah

yang bersumber dari pajak oleh WP di Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis.

Penelitian ini sebagai media dalam mengaplikasikan teori ekonomi

terutama teori pembangunan daerah, perpajakan, dengan masalah riil di

masyarakat seperti pemberlakuan pajak progresif atas kendaraan bermotor

oleh Pemerintah Provinsi Bali.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberi sumbang pemikiran

dalam bentuk hasil analisis pemberlakukan pajak progresif kepada

masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menjadi masukan dalam

penyusunan kebijakan perpajakan bagi instansi berwenang. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan informasi, sebagai

rujukan kepada peneliti lain, dalam pengembangan ilmu ekonomi.