BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagaimanakah umat Kristen berperan dalam politik di era reformasi? Pertanyaan ini masih

merupakan perdebatan hingga saat ini di kalangan umat Kristen di Indonesia. Hal itu

terlihat dari banyaknya pendapat dan persepsi yang berbeda-beda untuk menjawab

pertanyaan ini. Selain itu, opsi politik yang dipilih oleh umat Kristen di Indonesia dalam

mengisi reformasi juga cukup beragam. Sebagian umat Kristen di Indonesia memilih untuk

berpartisipasi dalam politik melalui politik praktis dengan hadirnya ‘Partai-partai Politik

Berbasis Kristen’. Apakah yang melatar belakangi berdirinya partai ini, bagaimana mereka

menghubungkan iman dan politik dan persoalan-persoalan apakah mungkin

ditimbulkannya? Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam memilih topik ini untuk

melakukan tinjauan kritis terhadap opsi peran politik umat Kristen melalui politik praktis.

A. Wacana Pemikiran Tentang Peran Umat Kristen Dalam Politik Di Era

Reformasi

Setelah bergulirnya reformasi di Indonesia ada suatu pertanyaan mendasar bagi umat

Kristen di Indonesia, yaitu: bagaimana orang Kristen mengambil sikap dan apa yang dapat

dilakukan dalam mengisi reformasi. Atau dengan pertanyaan praktis opsi apakah yang

dapat dilakukan oleh umat Kristen di era reformasi? Pertanyaan ini muncul berkaitan

dengan adanya perubahan mendasar di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Di era

reformasi masyarakat menuntut adanya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Khusus di bidang politik, era reformasi memberikan

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik sebagai upaya

untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Berbagai kelompok sosial masyarakat

beramai-ramai mendirikan partai politik. Pada tahun 1999 misalnya 181 partai politik

menyatakan diri siap menjadi peserta pemilu dan mendaftarkan diri ke KPU.1

Di kalangan Kristen Protestan dan Katolik telah muncul berbagai wacana tentang bentuk

dan format peran umat Kristen di bidang politik. Pencarian format itu dilakukan dengan

berbagai diskusi, sarasehan dan seminar yang diprakarsai oleh gereja, lembaga oikumene

maupun orang-orang Kristen itu sendiri tanpa terikat dengan gereja atau lembaga-lembaga

gerejani. Salah satu peran yang mendapat diskusi yang paling hangat adalah keterlibatan

orang-orang Kristen dalam partai politik. Di kalangan Katolik misalnya perbincangan

tentang peran politik di era reformasi diprakarsai oleh Forum Katolik Indonesia (FKI).

1 Litbang Kompas, Partai-Parta Politik Indonesia; Idiologi dan Program 2004-2009, (Jakarta: Kompas, 2004), hl. vii.

2

Menurut FKI setidaknya ada lima kemungkinan opsi yang dapat dilakukan oleh orang

Katolik dalam menentukan pilihan politik, yaitu: 1) mendirikan Partai Katolik, 2)

mendirikan partai minoritas, 3) mendirikan partai berdasarkan program tertentu, 4) masuk

dalam salah satu partai politik yang ada, 5) variasi dari keempat alternatif di atas. Namun

mereka menekankan bahwa pilihan-pilihan peran politik tidak boleh dilatar belakangi oleh

rasa takut, melainkan pilihan terbaik dari sekian banyak kemungkinan yang produktif.2

Untuk melihat berbagai kemungkinan dan mengkritisi peran politiknya umat Katolik

membentuk suatu Forum yakni FMKI (Forum Musyawarah Katolik Indonesia) pada

tanggal 15 Agustus 1998. Forum ini sekaligus bertujuan untuk memberikan pembinaan

warga Katolik yang memiliki komitmen dalam perjuangan politik nasional. Forum ini

bukan sebagai institusi politik praktis umat Katolik, tetapi sebagai wadah pembinaan

warga Katolik yang terlibat dalam politik praktis sesuai pilihan politis masing-masing

warga.

Di kalangan Protestan, kita sangat sulit merangkumkannya karena ciri Protestan adalah

pluralitas, jadi amat sulit kita untuk mengemukakan pandangan Protestan untuk mewakili

pendapat umum kalangan Protestan itu sendiri.3 Dalam seminar yang diprakarsai oleh

Yakoma PGI awal tahun 1999 yang menghadirkan pembicara Eka Darmaputera, A. A.

Yewangoe dan pembicara lainnya dari kalangan Protestan tidak mengangkat opsi-opsi

kongkrit yang dapat dilakukan oleh umat Kristen (Protestan) di era reformasi. Pertemuan

itu, pada umumnya berbicara tentang isu-isu politik di era reformasi dan berbagai kritik

2 Sularto (ed), Visi Sosial Politik: Tantangan dan Kemungkinan, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hl. 32. 3 Band. Eka Darmaputera, “Bukan Keterpisahan, Tapi Kemitraan: Beberapa catatan sekitar hubungan Agama dan Negara: Refleksi seorang Kristen Protestan”, dalam Eddy Kristiyanto (ed), Etika Politik Dalam Konteks Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hl. 117

3

terhadap peran politik umat Kristen di masa pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya umat

Kristen di Indonesia telah memiliki rumusan teologis yang cukup bagus dalam melihat

peran politik di Indonesia, namun pada masa pemerintahan Orde Baru nampaknya

mengalami pergeseran yang akhirnya tidak kritis terhadap pemerintah dan cenderung

memihak pada status quo. Hal ini dikemukakan oleh Eka Darmaputera, untuk itu

pentingnya umat Kristen mempertahankan peran politik di era reformasi dalam rumusan:

positif, kritis, kreatif dan realistis.4 Hal ini amat penting karena menurut Eka Darmaputera

ada pergeseran peran politik umat Kristen di era pemerintahan Orde Baru, menggeser sikap

kritis di belakang sikap kreatif, pada akhirnya umat Kristen cenderung menghitung orang-

orang Kristen yang duduk di jabatan politis dan terhisap dalam struktur kekuasaan.

Akibatnya adalah lemahnya sikap kritis gereja terhadap pemerintah yang berkuasa.

Menurut Eka Darmaputera prinsip partisipasi umat Kristen dalam mengisi reformasi harus

tetap dalam kerangka pembaharuan, kebangsaan dan kerakyatan atau demokrasi, persatuan

4 Rumusan peran politik ini dikembangkan oleh T. B. Simatupang sewaktu menjabat ketua PGI, peran ini menjadi warna peran politik Kristen di Indonesia. T.B. Simatupang merumuskannya sebagai berikut: “hubungan antara iman Kristen dan partisipasi Kristen dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kondisi manusia harus dirumuskan secara jelas. Bagaimana kita merumuskan hubungan antara iman kita sebagai orang Kristen di satu pihak dan pemikiran serta tindakan kita sebagai orang-orang yang revolusioner dengan pengharapannya akan kebebasan dari berbagai macam penindasan dan penghisapan, dari kelaparan, penyakit dan pengharapannya akan pembaharuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan bahkan pembaharuan manusia itu sendiri. Dia merumuskan peran orang Kristen dalam revolusi: revolusi yang harus melahirkan masyarakat baru, suatu dunia baru, sebagai hasil kreativitas manusia, hasil kreativitas manusia diakui tidak sama dengan Injil Kerajaan Allah. Ini tidak berarti bahwa revolusi itu berada di luar rencana Allah, atau bahwa tujuan-tujuan revolusi harus dilihat tidak berbarti dalam terang Injil. Allah bekerja dan manusia bekerja, dan ideal-ideal serta hasil-hasil pekerjaan manusia itu harus dalam terang rencana Allah. Di dalam terang Injil Kerajaan Allah, orang orang Kristen harus terlibat dalam revolusi bersama-sama dengan orang-orang beragama lain dari agama-agama dan kepercayaan lain. Terlibat secara positip dan kreatif disatu pihak, yaitu menunjang dan dimana mungkin memelopori perjuangan untuk keadilan dan kehidupan manusia yang lebih sempurna, sedangkan dipihak lain bersifat secara kritis dan realistis menentang semua kecenderungan yang bersifat demonis dan utopis dalam revolusi itu.” Lih. T. B. Simatupang, Iman Kristen Dan Pancasila, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989) hl. 44-45, (garis miring dari penulis)

4

dan keadilan.5 Demikian halnya A. A. Yewangoe tidak mengangkat bentuk kongkrit peran

yang dapat dilakukan oleh umat Kristen di era reformasi. Dia hanya menekankan

pentingnya gereja memperbaharui diri dari pengalaman peran politik pada masa Orde

Baru. Peran politik di era reformasi hendaknya berorientasi pada solidaritas terhadap

orang-orang yang menderita dan turut aktif dalam upaya reformasi. Bagi Yewangoe peran

politik umat Kristen bukanlah dipahami sebagai upaya untuk memperjuangkan

kepentingan kelompok sendiri tetapi demi kepentingan seluruh bangsa.6

Untuk merujuk peran politik umat Kristen (Protestan) di era reformasi Th. Sumartana

mengemukakan bahwa peran politik umat Kristen harus terbuka dan menghargai pluralitas

masyarakat Indonesia. Peran politik umat Kristen tidak boleh merupakan hidden agenda

bagi kelompok lain yang dapat menimbulkan kecurigaan dan saling tidak mempercayai.

Menurut Th. Sumartana setidaknya ada empat model yang dapat dilakukan oleh umat

Kristen di Indonesia dalam politik. Keempat model ini harus tetap dikritisi dan didialogkan

secara terbuka, yaitu: 1) keterlibatan praktis melalui partai politik Kristen, bagi Sumartana

model ini bersifat eksklusif, 2) menawarkan wacana yang bercorak “sekuler”, 3) jalan

ketiga didasarkan pada Pancasila dan 4) wacana yang benar-benar terbuka bagi semua hal

yang hidup dalam masyarakat majemuk. 7

Masih dalam upaya mencari peran umat Kristen dalam politik di era reformasi Emmanuel

Gerrit Singgih turut pula memberikan kontribusi penting. Dia mengemukakan bahwa

5 Eka Darmaputera, “Mengevaluasi Kehadiran Gereja di Indonesia di Tengah-tengah Tuntutan Reformasi”, dalam Viktor Silaen (ed), Gereja dan Reformasi, (Jakarta:Yakoma PGI, 1999), hl. 15 6 Ibid, hl. 169 7 Th. Sumartana, “Panggilan Gereja Dalam Reformasi Politik Di Indonesia” dalam Ferdind Suleeman, dkk (ed), Bergumul Dalam Pengharapan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), hl. 205-207

5

setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Gereja-gereja dalam

mengisi reformasi yang sedang berjalan adalah 1) menghayati dan menghidupkan kembali

suara nabiah sebagai bagian dari kehidupan orang beriman di dalam masyarakat. Artinya

sebagai orang Kristen kita harus belajar membangun kepekaan terhadap penderitaan

rakyat, dan bukan hanya sensitif terhadap penderitaan warga gereja saja. 2) Menjaga jarak

terhadap pemerintah dan negara. Orang Kristen di Indonesia harus menyadari bahwa kita

hidup di dalam pemerintahan dan negara tertentu. Ia ikut di dalam struktur masyarakat

dalam arti dia harus memperhatikan aturan main di tempat. Meskipun demikian ia tidak

dapat terlalu mengandalkan pemerintah atau negara. Pemberhalaan terhadap pemerintah

dan negara harus diakhiri. Secara iman kita harus berani mengakui bahwa hidup kita tidak

ditentukan oleh negara atau pemerintah tetapi oleh Tuhan, Raja Gereja. 3) berkaitan

dengan maraknya sentimen agama suku dan ras di Indonesia pada masa reformasi, maka

perlu membangun kembali sebuah gambaran teologis mengenai “other” yang dapat

dipertanggungjawabkan secara biblis atau dengan istilah lain bagaimana kita membangun

‘teologi pertetanggaan’ dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemahaman kembali

makna pertetanggaan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis di Indonesia

sebagai masyarakat yang majemuk, tanpa harus saling curiga dan merasa takut antara

kelompok agama yang satu terhadap kelopok agama lain.8

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas ditekankan bahwa umat Kristen harus

turut berpartisipasi secara aktif mengisi dan memberikan arah pada reformasi yang sedang

berjalan. Dalam mengisi reformasi tersebut peran politik umat Kristen mendorong adanya

8 Emmanuel Gerrit Singgih, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), hl. 20-25.

6

kesadaran baru agar tetap kritis terhadap pemerintah. Perjuangan politik hendaknya

dilakukan bukan untuk perjuangan kepentingan orang Kristen semata tetapi lebih

merupakan sumbangsi umat Kristen dalam membangun bangsa yang mengalami berbagai

krisis dan menyadari konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Pemikiran-pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas tentu tidak terfokus pada satu opsi

saja tetapi merupakan pemikiran yang terbuka untuk ditafsirkan tergantung bagaimana

umat Kristen melakukannya. Pada dasarnya wacana pemikiran peran politik umat Kristen

di Indoensia bertujuan agar kehadiran umat Kristen di Indonesia menjadi suatu kesaksian

bagi bangsa Indonesia.

B. Munculnya Sejumlah Partai Politik Berbasis Kristen

Salah satu opsi yang telah dilakukan oleh sebagian umat Kristen di era reformasi adalah

terlibat dalam politik praktis dengan mendirikan partai politik berbasis Kristen. Hal ini

merupakan suatu fenomena baru dalam melihat peran Kristen dalam politik di Indonesia

pasca Orde Baru. Sebagaimana kita tahu sejak tahun 1973 kita tidak lagi mengenal partai

politik berbasis Kristen.9 Partai-partai politik ini sengaja didirikan oleh orang-orang

Kristen untuk berperan aktif di bidang politik dengan membawa ‘bendera’ kekristenan.

Partai-partai ini menjadikan kekristenan sebagai basis keterlibatannya dalam politik,

bahkan diklaim didorong oleh iman. Tidaklah begitu sulit untuk mengidentifikasi partai

politik berbasis Kristen karena selain nama Kristen, mereka memakai istilah-istilah yang

9 Pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistim kepartaian di Indonesia, partai-partai yang ada dipaksakan bergabung pada tiga partai politik yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu : PPP, Golkar dan PDI. Pada waktu itu Partai Politik Berbasis Kristen, yakni: Parkindo dan Partai Katolik fusi ke PDI.

7

akrab dalam wacana orang Kristen seperti: Damai, Kasih, Sejahtera yang dihubungkan

dengan politik dan kebangsaan serta memakai simbol-simbol yang dapat ditangkap secara

mudah oleh umat Kristen dalam logo partai.

Pada pemilu tahun 1999 tercatat dua partai politik berbasis Kristen peserta pemilu, yaitu:

Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan

satu partai Katolik yakni Partai Katolik Demokrat (PKD). Partai Krisna (369.719 suara)

dan Katolik Demokrat (216.675 suara) tidak berhasil memperoleh suara yang cukup untuk

menempatkan perwakilan mereka di legislatif, sementara PDKB memperoleh 550.851

suara dan berhasil menempatkan wakilnya lima kursi di legislatif dan membentuk fraksi

tersendiri di DPR periode 1999-2004. Ketiga partai politik berbasis Kristen peserta pemilu

1999 tidak berhasil memenuhi electoral tresshold (3%) dari total hasil pemungutan suara,

sehingga kepesertaan mereka untuk pemilu berikutnya secara otomatis gugur sebagaimana

ketentuan Undang-undang Pemilu. Namun, tetap ada upaya dari partai-partai ini untuk

tetap berperan dalam politik praktis dengan mengubah nama partainya Kristen Nasional

Demokrat Indonesia (sebelumnya Krisna Indonesia), Pewarta Damai Kasih Bangsa

(sebelumnya PDKB), Katolik Demokrat Indonesia (sebelumnya PKD). Penggantian nama

itu dilakukan agar ikut menjadi peserta pemilu pada tahun 2004. Selain partai sebagaimana

disebut di atas masih banyak lagi partai politik berbasis Kristen lainnnya yang terdaftar di

Departemen Kehakiman namun ada yang dibatalkan karena tidak memenuhi UU

No.32/2002. Sebagian ada yang telah berbadan hukum namun tidak lolos verifikasi KPU

8

diantaranya adalah Kristen Indonesia 1945, Demokrat Kasih Bangsa Indonesia, Partai

Demokrat Katholik, Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan. 10

Pada pemilu tahun 2004 hanya satu partai politik berbasis Kristen yang lolos menjadi

peserta pemilu yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) pimpinan Royandi Hutasoit.11 Hasil

pemilu 2004 PDS berhasil menempatkan perwakilan mereka di legislatif dengan 13 kursi.

Hasil ini jauh melebihi partai politik berbasis Kristen sebelumnya.

Apa yang kita lihat dalam dua kali pemilu di era reformasi menunjukkan adanya upaya

yang cukup intens dari kalangan umat Kristen untuk berpartisipasi dalam politik praktis

melalui partai politik yang didasarkan pada agama Kristen.

Jika kita memperhatikan jumlah suara pemilih partai politik berbasis Kristen nampaknya

disambut dingin oleh umat Kristen sendiri. Kalau kita coba membuat istimasi bahwa

jumlah umat Kristen di Indonesia sekitar 18% kalau lebih optimis 20%, persentasi ini kita

pakai untuk jumlah suara pemilih yang partai politik berbasis Kristen tahun 1999 hanya

1.137.245 dari 1.057.786.661 sekitar: 1.071%. Namun pada pemilu tahun 2004, perolehan

suara PDS menunjukkan adanya peningkatan dua kali lebih jumlah pemilih partai politik

berbasis Kristen dengan perolehan suara 2.414.245 juta dari 113.462.414 atau 2.13% dari

total suara pemilih.12 Istimasi ini menunjukkan umat Kristen lebih banyak memilih partai-

partai nasional atau yang berwawasan kebangsaaan, seperti Golkar dan PDIP serta partai-

10 Catatan Litbang Kompas, Partai-partai Politik Indonesia; Idiologi dan program 2004-2009, hl. 483-497. 11 Lih. Ibid, hl. 375-386 dan Gantyo Koespardono, Partai-Partai Kristen Rontok, (Tangerang: Sirao Credentia Center, 2003), hl. 112 12 Hasil resmi pengumuman Komisi pemilihan Umum, lih. www.kpu.go.id, diakses tgl 5 Oktober 2004

9

partai baru berbasis nasional dan tidak tertutup kemungkinan orang Kristen juga pemilih

PAN atau PKB yang pada dasarnya berbasis Islam karena dari daftar caleg kedua partai ini

ada pula sejumlah orang Kristen.13 Selain itu ada pula partai berdasarkan program tertentu

yang didirikan oleh orang Kristen sendiri seperti: Partai Buruh Sejahtera pimpinan

Mokhtar Pakpahan yang dua kali pemilu turut menjadi peserta pemilu dengan dukungan

suara yang relatif minim.

1.2. Pokok-Pokok Permasalahan

Dengan demikian secara politik kehadiran partai-partai politik berbasis Kristen dapat kita

katakan sebagai upaya orang-orang Kristen untuk mengisi reformasi dalam bidang politik

lewat politik praktis. Secara positip kehadiran partai-partai ini merupakan suatu keberanian

dan langkah baru peran umat Kristen dalam politik yang tidak nampak selama

pemerintahan Orde Baru yang dihantui oleh minority complex. Keberanian mereka adalah

tidak menutupi identitas kekristenanannya dalam berperan di bidang politik.

Berkaitan dengan kehadiran partai-partai ini telah melahirkan beberapa persoalan pula.

Beberapa persoalan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut;

13 Dalam catatn penulis ada sejumlah daftar Caleg dari partai politik berbasis islam, sebagai contoh: Dumoli Siahaan salah satu anggota jemaat HKBP Sutoyo Jakarta merupakan caleg PKB dari Wilayah Sumatera Utara dan dr. T. M. Simanjuntak anggota jemaat HKBP Yogyakarta merupakan caleg PAN dari wilayah D.I. Yogyakarta.

10

1. Partai politik berbasis Kristen ini sering disebut dengan ‘Partai Kristen’. Menurut

penulis, istilah ‘partai Kristen’ kurang tepat dan bisa menimbulkan kesalahan pengertian.

Seolah-olah orang Kristen memiliki partainya sendiri dan dengan sendirinya memiliki

kewajiban politik terhadapnya. Kehadiran partai-partai politik berbasis Kristen haruslah

kita pahami sebagai upaya orang-orang Kristen secara pribadi atau kelompok yang

menggunakan hak politiknya berpartisispasi dalam politik praktis. Jadi tidak ada kewajiban

umat Kristiani terhadap partai politik berbasis Kristen.14

2. Dengan munculnya parta-partai politik berbasis Kristen tersimpan semangat dan

kerinduan untuk menghimpun kekuatan politik umat Kristen dalam suatu wadah politik.

Kekuatan politik semacam itu diharapkan akan mampu memperjuangkan kepentingan

orang-orang Kristen di Indonesia yang selama ini dipinggirkan. Hal itu nampak dalam

pandangan Gantyo Koespardono yang mengemukakan bahwa lemahnya peran politik

Kristen di Indonesia disebabkan gereja-gereja (umat Kristen) di Indonesia tidak pernah

bersatu untuk menentukan peran politik di dalam suatu wadah politik.15 Pada masa-masa

kampanye PDS mengangkat hal ini untuk meraih sebanyak mungkin dukungan dari

kalangan Kristen karena partai merekalah satu-satunya partai Kristen peserta pemilu tahun

2004.

3. Dengan kehadiran partai-partai politik berbasis Kristen sentimen keagamaan muncul ke

permukaan dari pihak Kristen, karena tidak dapat dipungkiri bahwa partai ini mencoba

berjuang untuk memenuhi kepentingan politik dengan basis dan demi kekristenan. Hal ini

14 Lih. Eka Darmaputera, “Sebaiknya Pilih Apa” (artikel lepas), 2004 15 Gantyo Koespradono, Partai-partai Kristen Rontok, hl. 140. Dalam kurung dari penulis.

11

dapat menimbulkan ketajaman sentimen agama yang sarat terjadi pada beberapa tahun

terakhir ini di Indonesia. Apalagi jika partai politik Kristen didasarkan pada ketakutan

terhadap partai-partai Islam di Indonesia. Sehingga perjuangan politik Kristen merupakan

suatu jawaban atau untuk mengimbangi kekuatan partai Islam yang cenderung semakin

menguat. Perjuangan demikian tentu akan semakin menambahkan kecurigaan dan

ketakutan kita terhadap agama Islam (Islam Politik) di Indonesia yang gencar

memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia di era reformasi. Memang harus

kita akui bahwa perjuangan pemberlakuan syariat Islam dari kalangan Islam Politik di

Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi umat Kristen. Sekalipun ada jawaban yang

spekulatif dari teolog Kristen akan hal ini seperti Th. Sumartana yang mengemukakan jika

dengan pemberlakuan syariat Islam membawa bangsa kita keluar dari krisis dan menjamin

hak-hak dan kebebesan non muslim siapa tahu syariat Islam dapat diterima dengan lapang

hati sebagai dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang baru.16 Gerrit Singgih

menjawab hal ini, secara ideal jika syariat Islam diberlakukan dengan menjamin bahwa

keadilan, kebenaran, kesetaraan dalam masyarakat adalah baik, tetapi manusia yang

menjalankan politik cenderung berpikir praktis, bukan idealis.17 Jadi tidak ada jaminan hal

ideal itu dapat berjalan dengan baik di dalam masyarakat. Tentu umat Kristen mencari

alternatif guna mengantisipasi pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia, tetapi alternatif

yang dilakukan hendaknya jangan menjadi bumerang bagi umat Kristen sendiri. Seperti

pengalaman PIKI yang dirikan oleh sejumlah cendikian Kristen tahun 1963, setelah

tenggelam selama 20 tahun organisasi ini kembali dihidupkan pada tahun 1987/88.

Kehadiran PIKI ini telah mendorong cendikian agama lain untuk mendirikan organisasi

16 Th. Sumartana, “Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia”, dalam Eddy Kristiyanto (ed), Etika politik Dalam Konteks Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hl. 139 17 Emmanuel Gerit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hl. 173

12

yang sama. Dalam Islam kita kenal dengan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia)

yang didirikan pada tahun 1990 sebagai wadah mempersatukan cendikiawan Muslim.

ICMI dalam sepak terjangnya langsung menembus kekuasaan dan berpengaruh

menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa-masa paroh kedua Orde Baru

bahkan kebijakan-kebijakannya nyata diskriminatif terhadap non muslim dalam

menentukan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan.18

4. Kehadiran partai-partai politik berbasis Kristen diklaim didasarkan pada panggilan.

Dengan demikian partai-partai ini mencoba menafsirkan dasar teologis keterlibatan mereka

dalam politik bahkan bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai kekristenan dalam realitas

politik. PDKB misalnya didasarkan pada Kasih. Kasih Demi Bangsa demikian semboyan

partai ini. Sedangkan PDS didasarkan pada transformasi salib. Menurut mereka umat

Kristen harus ikut melakukan transformasi masyarakat yang didasarkan pada salib. Disini

ada keyakinan yang kuat bahwa peran Kristen dalam politik dapat merealisasikan nilai-

nilai kekristenan dalam politik. Apakah keputusan-kuputusan politik yang diperjuangkan

yang oleh partai-partai ini dapat kita samakan dengan nilai-nilai kekristenan. Bukankah

keputusan-keputusan politik merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan

kelompok masyarakat? Jadi kalau partai-partai ini mengkalim untuk mengaktualisasikan

nilai-nilai kekristenan dalam real politik masih harus dipertanyakan secara mendalam

melalui suatu kajian teologis. Demikian halnya dengan PDS yang berkeinginan untuk

melakukan transformasi masyarakat yang didasarkan pada salib. Apakah transformasi yang

18 Band. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hl. 456-462

13

didasarkan pada salib dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia majemuk? Bukankah

hal semacam ini akan mengundang sentimen agama?

1.3. Hipotesis

Dari persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan di atas penulis mencoba menyusun

hipotesis-hipotesis yang sebagai berikut :

1. Partisipasi umat Kristen melalui partai politik berbasis Kristen merupakan wujud

nyata penolakan umat Kristen terhadap peminggiran dan keputusan-keputusan

politik (realm politik) yang dianggap tidak adil dalam mengatur tatanan hidup

bersama dalam masyarakat.

2. Amat sulit membuktikan bahwa nilai-nilai kekristenan dapat direalisasikan dalam

real politik sebagaimana diperjuangkan oleh parta-partai politik berbasis Kristen.

Karena politik amat terkait dengan berbagai kepentingan individu dan kelompok

serta tidak dapat mengelak dari kenyataan bahwa keputusan-keputusan politik

merupakan buah dari kompromi untuk menampung kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, keputusan politik yang adil sekalipun tidak dapat disamakan dengan

keadilan dalam pengertian teologis.

3. Partai politik berbasis Kristen memiliki landasan teologis yang bersifat eksklusif

dalam melihat peran politik di Indonesia. Peran eksklusif ini berpotensi

mempertajam sentimen agama yang sarat terjadi akhir-akhir ini di Indonesia karena

menonjolkan simbol-simbol agama dan sarat dengan sentimen agama.

14

Hal-hal inilah yang mau dibuktikan oleh penulis dalam tesis ini dengan penelitian utama

pada partai-partai politik berbasis Kristen di era reformasi.

1.4. Tujuan Penulisan Tesis

Tesis ini bertujuan untuk memberikan suatu penilaian atau lebih tepatnya sebagi suatu

tinjauan terhadap peran politik praktis umat Kristen melalui partai politik berbasis Kristen.

Penilaian ini didasarkan pada analisis teologis tanpa mengesampingkan aspek politik dan

sosial. Pertanyaan pokok adalah bagaimana partai-partai politik berbasis Kristen

memainkan peran politiknya di era reformasi yang diklaim didasarkan pada iman atau

didasarkan pada nilai-nilai kekristenan. Setelah memberikan tinjauan teologis, penulis

bermaksud pula memberikan sumbangan pemikiran terhadap orang-orang Kristen yang

terlibat dalam politik praktis dengan memperhatikan masyarakat Indonesia yang plural.

Konteks masyarkat Indonesia yang plural ini merupakan hal mendasar bagi penulis

bagaimana umat Kristen di Indonesia berperan dalam politik. Selain itu umat Kristen harus

mempertimbangkan suasana politik di era reformasi yang mengalami berbagai ketegangan

dan sentimen agama.

1.5. Batasan Penelitian

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa di era reformasi amat banyak partai-partai

politik berbasis Kristen baik peserta pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 dan juga partai

yang bukan peserta pemilu. Bagi penulis tidaklah mungkin untuk melakukan penelitian

15

terhadap semua pertai-partai tersebut. Dalam tesis ini, penulis membatasi penelitian pada

dua partai politik saja, yaitu PDKB peserta pemilu tahun 1999 dan PDS peserta pemilu

tahun 2004. Pembatasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya menggeneralisasikan

peran politik umat Kristen di era reformasi dengan mengambil sampel kedua partai ini,

tetapi lebih merupakan kajian khusus terhadap keduanya.

A. PDKB; Kasih Sebagai Landasan Etika Sosial

Partai Demokrasi Kasih Bangsa disingkat dengan PDKB didirikan pada tanggal 3 Agustus

1998 oleh sejumlah tokoh-tokoh cendikiawan Kristen. Dalam waktu yang relatif singkat

hasil kerja keras mereka berbuah manis dengan lolos ferivikasi KPU pada pemilu tahun

1999. Pada pemilu tahun 1999 PDKB mengantongi 550.851 suara dan memperoleh 5 kursi

di DPR.19 Partai ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mamasse Malo yang terpilih sebagai ketua

umum partai pada Munas pertama tahun 1998. Apabila kita melihat tokoh-tokoh yang

terlibat dalam partai ini kita akan menemukan sejumlah kaum cendikiawan Kristen dari

berbagai bidang displin ilmu dalam susunan kepengurusan partai ditambah anggota dan

simpatisannya. Sampai-sampai tim litbang Kompas menyebut partai ini sebagai ‘partai

kaum professor, guru besar dan rektor.’20 Dalam partai ini tidak terdapat tokoh-tokoh

gereja (pimpinan Gereja) ditingkat pusat, hal ini berbeda dengan Parkindo masih terdapat

tokoh-tokoh PGI dalam pengurusan partai tentu hal ini memiliki afiliasi baik secara

langsung maupun tidak langsung dengan gereja-gereja anggota PGI.21 Dengan demikian

19 Lihat, www.kpu.go.id/dokumen, (diakses tgl. 11 April 2004) 20 Kompas (ed), Partai-partai Politik Indonesia; Idiologi, hl. 432 21 Hal ini berbeda pada masa Parkindo dimana masih ada tokoh PGI yang terlibat seperti Ds. Probowinoto. Lih. Zakarias J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hl. 179

16

dapat kita katakan PDKB tidak berafiliasi secara langsung dengan gereja atau lembaga

oikumene gereja-gereja di Indonesia. Tetapi mereka yakin akan mendapat dukungan dari

wilayah-wilayah yang penduduknya banyak orang Kristen seperti Sumatera Utara,

Sulawesi Utara dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia Timur.

Dalam peran politiknya PDKB mengangkat kasih sebagai landasan etika sosial, bagaimana

agar tatanan kehidupan sehari-hari dan berbangsa didasarkan pada kasih. Keinginan

menerapkan kasih sebagai landasan dalam mengatur hubungan sosial masyarakat

ditafsirkan melalui program politik agar tercapai persamaan di bidang hukum (equality

before the law) dan persamaan di bidang pemerintahan (equality before the goverment).

Menurut partai ini kasih terdapat di dalam Pancasila, yaitu pada sila kedua; kemanusiaan

yang adil dan beradab.22 Hal inilah yang mendorong partai ini melibatkan diri dalam

politik agar kasih dapat dihadirkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan

terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Fenomena teologis yang muncul dari kehadiran PDKB adalah mencoba menafsirkan kasih

sebagai landasan etika sosial, ada indikasi pemahaman bahwa kasih dapat diterapkan

sebagai landasan untuk mengatur tatanan hidup bersama. Seboyan yang dipakai PDKB

dalam peran politiknya adalah “Kasih Demi Bangsa”.

22 Litbang Kompas (ed), Partai-partai Politik Indonesia; Idiologi, hl. 44

17

B. PDS : Salib Dalam Transformasi Politik

Partai Damai Sejahtera disingkat dengan PDS, lahir pada tanggal 1 Oktober 2001 dan

dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2001. Partai ini dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit

yang dikenal sebagai seorang Kristen fundamental atau Injili. Pada tahun 1998 dia

menjabat sebagai wakil ketua Persekutuan Injili Indonesia (PII), aktif dalam berbagai

agenda gereja-gereja Injili seperti JDS (Jaringan Doa Sedunia), JDN (Jaringan Doa

Nasional) dan pengurus di berbagai lembaga-lembaga aliran Injili di Asia (SEACOE:

South East Asia Conference On Evangelisim). Royandi Hutasoit adalah pendiri Yayasan

Doulos yang dibakar oleh massa pada masa-masa kerusuhan tahun 1999.23 Partai ini

berbeda dengan PDKB karena ketua umum PDS merupakan salah satu pengurus

Persekutuan Injili Indonesia, tentu sedikit banyaknya berafiliasi langsung dengan gereja-

gereja Evangglikal atau gereja-gereja yang bersifat Injili dan sebagian aliran Karismatik.24

Dan tidak tertutup kemungkinan bagi umat Kristen anggota gereja-gereja Ekumenikal yang

bergabung dalam PGI dan juga Katolik yang berkeinginan kuat memasuki partai politik

berbasis Kristen memilih partai ini karena satu-satunya partai berbasis Kristen peserta

pemilu pada tahun 2004.

Menurut partai ini adalah merupakan kekeliruan besar selama ini dirasakan oleh umat

Kristiani menyalurkan asiprasinya melalui peran tokoh politik Kristen yang bernaung

dalam berbagai partai bercorak kebangsaan (nasionalis). Partai ini memandang partai

23 Lih. Litbang Kompas (ed), Partai-partai Politik Indonesia; Idiologi dan Program 2004-2009, hl. 375-386. dan Gantyo Koespardono, Partai-Partai Kristen Rontok, hl. 112 24 Namun informasi terbaru PDS mendapat Kritik dari kalangan Kharismatik seperti Jakub Nahuway dan tokoh Evanggelikal Sthepen Tong. Ini menunjukkan tidak seluruhnya gereja Evanggelikal mendukung PDS. Lih. Majalah Bulanan Warning Edisi 26, April 2004

18

politik tersebut selama ini memosisikan elite Kristen tidak lebih sebagai ‘penumpang’.

Para politisi elite Kristen pada kenyataannya terikat dalam etika politik yang berlaku pada

partai yang dimasukinya. Parahnya, aspirasi dan kepentingan golongan minoritas,

khususnya Kristen tidak tampak dan tersalurkan.25 Partai ini bertekad untuk

memperjuangkan kepentingan Kristen dan golongan minoritas; sejumlah keputusan-

keputusan politik yang dirasakan meminggirkan kepentingan umat Kristen diangkat secara

gamblang dan transparan, kebebasan beribadah dan sulitnya pemberian ijin mendirikan

rumah ibadah (baca=gereja), sulitnya minoritas masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Menurut partai ini kelompok monoritas tidak dapat menumpangkan harapannya pada

partai-partai besar yang bersifat kebangsaan tetapi harus berjuang dengan satu partai

politik yang bercorak Kristiani.

Di dalam PDS identitas Kristen melekat dalam perjuangan politik. Hal itu misalnya dapat

kita lihat pada masa kampanye. Kita tidak bisa membedakan mana kotbah atau mana orasi

politik, antara KKR atau kampanye politik sangat kabur. Salah satu thema kampanye PDS

adalah ‘Datanglah kepadaKu, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, Aku akan

memberikan kelegaan kepadamu.’ yang dikutip dari ayat Alkitab, Matius 11:28. 26 Dalam

perjuangan politiknya PDS amat sering membuat bahasa-bahasa simbolik atau ungkapan-

ungkapan yang diambil dari Alkitab. Misalnya, “Awas ada Yudas!”, “Inilah waktunya

25 Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia 1999-2004, hl. 376 26 Tema kampanye PDS ini telah dirangkumkan dalam bentuk buku kecil dengan judul: “Marilah Kepada-Ku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.” Dalam beberapa kampanye PDS di berbagai daerah buku kecil ini dibagi-bagikan kepada massa pendukung.

19

Tuhan menempatkan menempatkan Yusuf di Cendana”, “Menaruh Daniel, Sadrakh,

Mesakh di Senayan dll.27

PDS dalam program politiknya ingin memeperjuangkan agar urusan agama menjadi urusan

agama masing-masing terpisah dari lembaga negara, menolak segala usaha-usaha yang

mau menggantikan idiologi Pancasila sebagai landasan idiologi negara, menggalang

solidaritas umat Kristen dan usaha-usaha lainnya yang memperjuangkan kepentingan

Kristen dan kelompok minoritas lainnya. Salib menjadi dasar teologis PDS dalam

melakukan transformasi; transformasi hubungan manusia dengan Allah, transformasi

hubungan manusia dengan sesamanya, tranformasi diri sendiri dan transformasi manusia

dengan alam lingkungan hidup. Partai ini menyadari bahwa jumlah umat Kristen di

Indonesia tidak lebih dari 30%, namun itu bukan menjadi penghambat dalam mewujudkan

semua perjuangan politiknya karena berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada yang

mustahil bagi Allah.28

Dalam perjuangan politiknya, partai ini mencoba memperjuangkan kepentingan minoritas

yang selama ini dipinggirkan melalui kebijakan-kebijakan politik masa lalu. Dalam

memperjuangkan kelompok minoritas PDS berperan dengan berusaha memasuki struktur

kekuasaan. Peran politik didasarkan teologi salib sebagai titik berangkat melakukan

transformasi sosial masyarakat.

27 Majalah Damai Sejahtera, Edisi Perdana: Maret 2004. 28 Data-data dan informasi tentang PDS ini dirangkumkan dari brosur dan buku-buku kecil yang diterbitkan oleh PDS: 1) Damai Negeriku Sejahtera Bangsaku, 2) Mengapa Harus Memilih PDS dan 3) Marilah Kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

20

Partai ini merekomendasikan Royandi Hutasoit sebagai Capres RI, namun partai ini gagal

ikut dalam bursa pemilihan capres karena perolehan suara mereka tidak sampai 3% sebagai

salah satu syarat pengajuan calon presiden yang diaturkan dalam undang-undang Pemilu.

Pada pemilihan presiden langsung 2004 partai ini bergabung dengan koalisi kebangsaan

bersama Golkar, PDIP dan PPP untuk mendukung Megawati Sukarno Putri.

1.6. Judul Tesis

Berangkat dari masalah sebagaimana dikemukakan di atas penulis memberikan judul tesis

dengan :

Kristen Politik di Era Reformasi

Suatu Tinjauan Teologis Terhadap Peran Politik PDKB dan PDS

Istilah ‘kristen politik’ dalam judul ini sengaja digunakan untuk membedakan opsi peran

politik umat Kristen lainnya. Hal ini cukup beralasan, karena orang-orang Kristen yang

terlibat dalam partai politik berbasis Kristen menekankan kekristenan sebagai dasar

keterlibatannya di bidang politik praktis.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian tesis ini berangkat dari fenomena-fenomena yang ada dalam hubungan antara

iman Kristen pada partai-partai politik berbasis Kristen di era reformasi. Untuk

21

mengungkapkan dan membuktikan hipotesis sebagaimana dikemukakan di atas penulis

memakai tiga tahapan metode penelitian :

Pertama : Pengumpulan data-data tentang partai politik berbasis Kristen guna mencari

sumber yang otentik dan akurat menyangkut partai politik berbasis Kristen. Hal

ini dilakukan untuk mencari tahu latar belakang pendirian, idiologi, visi dan

misi serta sasaran dan program yang hendak dicapai.

Kedua : Penelitian literatur; terhadap berbagai sumber yang tersedia menyangkut etika

politik atau teologi politik secara umum dan buku-buku, artikel-artikel serta

makalah yang menyangkut teologi politik yang ditulis oleh teolog-teolog

Kristen Indonesia termasuk juga arsip atau dokumen partai politik berbasis

Kristen peserta pemilu tahun 1999 dan 2004.

Ketiga : Wawancara terhadap tokoh-tokoh partai politik berbasis Kristen. Hal ini sangat

diharapkan untuk bertemu secara langsung dengan orang-orang yang telibat

dalam partai politik berbasis Kristen sebagai sumber utama. Wawancara ini

bertujuan untuk mengenal tokoh, memahami dan mendalami lebih jauh tentang

pemikiran dan gagasan mereka tentang peran politik Kristen dan hubungan

iman dan politik.

1. 8. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penulis dalam merangkai penilitian ini, penulis mencoba membuat

sistematika penulisan sebagai berikut:

22

Bab I Pendahuluan: pada bagian ini penulis mengungkapkan latar belakang

permasalahan, perumusan masalah, hipotesis, judul, dan metode penelitian.

Bab II Pandangan Umum Peran Kristen Dalam Politik : Mendeskripsikan pandangan

umum tentang hubungan teologi dan politik serta mengemukakan beberapa

pandangan teolog tentang peran umat Kristen dalam politik.

Bab III Peran Partai-Partai Politik Berbasis Kristen Di Era Reformasi

3.1. PDKB (Partai Demokrasi Kasih bangsa)

Hal yang mau dilihat adalah bagaimana orang-orang Kristen dalam bendera

PDKB menghubungkan antara iman Kristen dengan politik. Dalam bagian ini

penulis akan menjelaskan latar belakang pendirian, landasan idiologi, visi dan

misi serta sasaran dan program yang hendak dicapai dan diakhiri dengan suatu

analisis.

3.2. PDS ( Parta Damai Sejahtera)

Hal yang mau dilihat adalah bagaimana orang-orang Kristen dalam bendera PDS

menghubungkan antara iman Kristen dengan politik. Dalam bagian ini penulis

akan menjelaskan latar belakang pendirian, landasan idiologi, visi dan misi serta

sasaran dan program yang hendak dicapai dan diakhiri dengan suatu analisis.

3.3. Kehadiran PDKB dan PDS Bagi Masyarakat Indonesia; mendeskripsikan

persamaan dan perbedaan peran politik kedua partai ini.

Bab IV Tinjauan Teologis Terhadap Peran Politik PDKB dan PDS serta Upaya

Pencarian Peran Politik Yang Kontekstual. Melakukan tinjaun teologi terhadap

peran yang ditampilkan oleh PDKB dan PDS. Setelah itu penulis turut

23

memberikan pemikiran sekitar peran politik umat Kristen yang kontekstual di

Indonesia dengan penekanan pada peran politik nabiah. Suatu pendekatan

terhadap peran politik Kristen dalam konteks Indonesia yang majemuk.

Bab V Penutup: menyimpulkan rangkaian penelitian

Apapun yang menjadi opsi politik umat Kristen bahkan apolitik sekalipun harus kita hargai

karena kebebasan berpolitik merupakan hak personal sebagai usaha mereka dalam

memaknai dan mengisi kebebasan berpolitik dan hal ini harus tetap kita pelihara di era

kebebasan berpolitik. Namun peran politik Kristen harus tetap dikritisi dan ditinjau dari

pandangan teologis yang mendalam agar peran politik Kristen dalam pluralitas opsinya

dibangun berdasarkan landasan etika politik Kristen sehingga kehadiran umat Kristen

benar-benar memberikan sumbangan yang berharga dalam membangun bangsa Indonesia

yang plural baik melalui pengaturan tatanan hidup bersama (politik), ekonomi, sosial dan

budaya.

24