Embed Size (px)
Citation preview
LKjIP 2018 1
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan
kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan
pemberdayaan peran serta masyarakat.
Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang
menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yang
menempatkan periode 2016-2021 sebagai tahapan ketiga untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.
2. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang
menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
4. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan
Utara dengan pembangunan kesehatan nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.
LKjIP 2018 2
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 21 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa
mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu
perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus
mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang
akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum
sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan
dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LKjIP 2018 3
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
adalah :
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas
Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang,
khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya
dalam rentang waktu satu tahun .
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Dinas Kesehatan meneyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis upaya kesehatan;
LKjIP 2018 4
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis sumber daya manusia kesehatan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 21 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3
(tiga) Kepala Bidang, sebagai berikut:
Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang I
Kesehatan Masyarakat
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Bidang II
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
LKjIP 2018 5
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Bidang III
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan
b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
Sumber yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dalam
melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai berikut :
1. Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian
Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan
UPTD Instalasi Farmasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 50
orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepegawaian dapat dilihat
pada tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara tahun 2018
Sebagian besar (76%) pegawai Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan,
terbanyak adalah golongan II yaitu 38 orang, sedangkan golongan II
sebanyak 14% (7 orang) dan sebanyak 10% adalah pegawai golongan
IV (5 orang).
No Institusi Golongan Kepegawaian
Jumlah I II III IV
1. Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara
- 6 35 5 46
2. UPTD IFP - 1 3 - 4
Jumlah 7 38 5 50
LKjIP 2018 6
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2. Pegawai berdasarkan Golongan Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel
2.2 berikut:
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara tahun 2018
Sebagian besar 66% pegawai Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPTD berlatar belakang pendidikan Sarjana /
Diploma 4 (33 orang), sedangkan SLTA dan D-I masing-masing hanya 1
orang (2%), Diploma III sebanyak 12% (6 orang), dan S-2 sebanyak 18%
(9 orang).
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KESEHATAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
antara lain:
1. Regulasi bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dinilai masih
sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan;
2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai;
3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan
fasilitas kesehatan;
No Institusi Tingkat Pendidikan
Jumlah SLTA D-I D-III D-IV S-1 S-2
1. Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara
1 1 5 3 27 9 46
2. UPTD IFP - - 1 - 3 - 4
Jumlah 1 1 6 3 30 9 50
LKjIP 2018 7
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata;
5. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal;
6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin
meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain;
7. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat
dengan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif
melalui VCT di Rumah Sakit;
8. Penyakit-penyakit menular / infeksi masih menjadi masalah di
masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa
penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM),
kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung
meningkat.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2018 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II : PERJANJIAN KINERJA
Dalam Bab ini menjelaskan tentang ringkasan / ikhtisar rencana kinerja
tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2018 antara Gubernur Kalimantan
Utara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
LKjIP 2018 8
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi
organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan kinerja.
LKjIP 2018 9
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
A. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
LKjIP 2018 10
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas
Kesehatan pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan
Gubernur Kalimantan Utara untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan 12 (dua belas)
program utama dan 3 (tiga) program pendukung dengan 50 kegiatan yang
didukung oleh APBD Provinsi mendasarkan DPA Perubahan sebesar Rp.
33.827.860.357,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan APBN
sebesar Rp. 17.893.478.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan
puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).
Gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan
Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kesehatan dengan
Gubernur Tahun 2018 secara lengkap dijelaskan pada bab ini.
B. RENCANA KERJA TAHUNAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2018
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas
1.1 Umur Harapan Hidup 74,80 tahun
1.2 Angka Kematian Ibu 105/100.000 KH
1.3 Angka Kematian Bayi 16/1.000 KH
2
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
2.1 Angka Kesakitan Malaria 4/1.000 pddk
2.2 Angka Kesakitan DBD 43
2.3 Penemuan kasus baru TB Paru (CDR)
78
3
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin
3.1 Persentase pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
80%
LKjIP 2018 11
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
C. PERJANJIAN KINERJA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas
1.1 Umur Harapan Hidup 74,80 tahun
1.2 Angka Kematian Ibu 105/100.000 KH
1.3 Angka Kematian Bayi 16/1.000 KH
2
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
2.1 Angka Kesakitan Malaria 4/1.000 pddk
2.2 Angka Kesakitan DBD 43
2.3 Penemuan kasus baru TB Paru (CDR)
78
3
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin
3.1 Persentase pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
80%
Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara bersumber
APBD Provinsi 2018 sebesar Rp. 33.542.010.437,- (Tiga puluh tiga milyar lima
ratus empat puluh dua juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah),
sedangkan jumlah anggaran bersumber APBN/Dekonsentrasi sebesar Rp.
17.893.478.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta
empat ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) sehingga jumlah seluruh
anggaran sebesar Rp. 51.435.488.437,- (Lima puluh satu milyar empat ratus
tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga
puluh tujuh Rupiah). Setelah Perubahan Anggaran, alokasi anggaran APBD
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Rp. 33.827.860.357,-
(Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam
puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah), sedangkan alokasi APBN tidak
mengalam perubahan anggaran, sehingga jumlah alokasi anggaran APBD
dan APBN/Dekonsentrasi sebesar Rp. 51.721.338.357,- (Lima puluh satu
milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga
ratus lima puluh tujuh Rupiah). Ada sedikit kenaikan anggaran sebesar 0,56%
setelah adanya rasionalisasi APBD.
LKjIP 2018 12
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata
cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Dinas
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
LKjIP 2018 13
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kesehatan Provinsi Daerah, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang
harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:
1. Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Keluarga yang
Berkualitas
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
2018 2017 2016 %
Capaian
thd
target akhir
Renstra 2021
Target
Capaian
%
Target
Capaian
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Keluarga
yang Berkualitas
Umur Harapan Hidup
74,80 72,47 97 74 72,47 98 72,43 97
Angka Kematian Ibu
240 80 300 280 190 148 133 200
Angka Kematian Bayi
18 9 200 20 3 667 4 167
Rata-rata Capaian Sasaran 1
199 304,34 154,67
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 199% dari 3
indikator kinerja. Semua indikator telah mencapai/melebihi target yang
ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 tahun
2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami
peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 199 dan pada tahun 2017
sebesar 136,67. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis, Dinas Kesehatan telah tercapai
154,67%, ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu
sebesar 83,34%. Berikut ditampilkan data pendukung atas pencapaian
ketiga indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dalam rentang waktu 5
tahun, yaitu tahun 2014 – 2018.
LKjIP 2018 14
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Umur Harapan Hidup Menurut Kab/Kota Tahun 2013-2017
Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 2017
BULUNGAN 72,02 72,11 72,21 72,36 72,51
NUNUKAN 70,74 70,82 70,83 71,23 71,25
TANA TIDUNG 70,68 70,80 70,81 71,31 71,33
TARAKAN 73,41 73,50 73,52 73,69 73,85
MALINAU 70,82 70,93 71,03 71,24 71,39
KALIMANTAN UTARA 72,02 72,12 72,16 72,43 72,47
Sumber Data : BPS Kaltara Tahun 2018
Umur Harapan Hidup di Kalimantan Utara mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun. Ini artinya secara tidak langsung telah terjadi
perbaikan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kalimantan
Utara.
Umur Harapan Hidup tahun 2017 adalah 72,47 tahun
menandakan bayi-bayi yang lahir di tahun 2017 bisa hidup hingga usia
72 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status
kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan.
Penghitungan umur harapan hidup dengan menghitung rata-rata
anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal
ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian
berdasarkan kelompok umur.
Jadi umur harapan hidup berhubungan erat dengan angka
kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka umur harapan
hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi
rendah, umur harapan hidup tinggi. Peningkatan umur harapan hidup
tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga soal hidup sehat dan
produktivitas.
LKjIP 2018 15
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2018
Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
BULUNGAN 7 2 2 8 2
NUNUKAN 5 6 4 7 1
TANA TIDUNG 3 0 1 2 0
TARAKAN 5 4 4 3 7
MALINAU 1 3 4 4 0
PROVINSI 21 15 15 24 10
AKI PROV (100 Rb) 174 157 133 190 80
PROV (10 Rb) 17 16 13 19 8
AKI MENKES (100 Rb) 346 322 318 314 310
MENKES (10 Rb) 35 34 33 32 31
Kelahiran Hidup 12.048 9.548 11.303 12.610 12.546
Sumber Data : Bidang Kesmas Dinkes Kaltara Tahun 2018
Angka Kematian Ibu apabila dilihat trend per tahun mengalami
penurunan, namun harus tetap memberikan perhatian yang lebih untuk
indikator ini dan saat ini masih menjadi prioritas utama masalah
kesehatan di Kalimantan Utara. Simpul penyebab kematian ibu adalah
status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya
kasus kehamilan yang tidak diinginkan; kompetensi bidan desa masih
kurang; jumlah dan penyebaran dokter tidak merata; dan belum
optimalnya pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi,
penyakit dalam dan anak) yang ada di rumah sakit dalam penanganan
kasus kegawatdaruratan obstetri.
Penyebab kematian ibu sangat komplek, namun penyebab
kematian ibu dapat dirinci menjadi dua, yaitu penyebab langsung
seperti: perdarahan (42%), eklamsia/pre-eklamsia (13%), abortus
(11%), partus lama/macet (9%), penyebab lain (15%); dan penyebab
tidak langsung seperti: pendidikan, sosial ekonomi dan budaya.
Jumlah kematian ibu di provinsi Kalimantan Utara tahun 2017
terbesar diakibatkan karena perdarahan (33,3%) dan eklamsia (37%),
sedangkan pada bayi karena lahir dengan BBLR.
LKjIP 2018 16
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Angka Kematian Ibu tahun 2018 sebesar 80/100.000 kelahiran
hidup, mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2017 sebesar
190 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih baik dari target
240/100.000 KH dan lebih baik dari capaian tahun 2016 sebesar 133.
Angka Kematian Bayi Tahun 2014-2018
Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
BULUNGAN 6 2 12 8 25
NUNUKAN 6 7 14 17 57
TANA TIDUNG 3 1 1 2 4
TARAKAN 18 7 6 2 22
MALINAU 10 5 7 6 10
PROVINSI 43 22 40 35 118
MENKES 32 28 27 26 25
Kelahiran hidup 12.048 9.548 11.303 12.610 12.546
AKB 4 2 4 3 9
Sumber Data : Bidang Kesmas Dinkes Kaltara Tahun 2018
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup tahun
2018 sebesar 9/1.000 KH (118 kasus) lebih baik dari target 18/1.000
KH dengan tingkat capaian 200%, dan mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya sebesar 3/1.000 KH. Tingginya tingkat capaian
disebabkan adanya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan baik
SDM, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan
persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu,
keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen
pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan
semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.
Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian
ibu dan angka kematian bayi diantaranya: di tingkat Provinsi, 1) Dinas
Kesehatan Provinsi membentuk tim audit external dari campion dan
mentor untuk ditugaskan melakukan review/audit kematian ibu; 2)
Mapping alur sistem rujukan yang melibatkan semua fasilitas
LKjIP 2018 17
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) diikat perjanjian kerjasama
sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir yang diketahui
Bupati/Walikota, 3) Membangun dialog Bupati/Walikota, Kadinkes,
Direktur RS dan para dokter spesialis kebidanan, anak, dan lain-lain
untuk perbaikan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir,
4) Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan kematian ibu
dengan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak,
serta meningkatkan kemampuan strategi promosi kesehatan
penurunan AKI (dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev)
bagi petugas promkes dan kepala puskesmas di daerah AKI
tinggi.
Pengunaan sumber daya keuangan APBD Provinsi untuk
pencapaian Sasaran 1 adalah sebesar Rp. 2.762.558.701,- atau
73,21% dari total pagu sebesar Rp. 3.773.481.180,-. Hal ini berarti
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,79% dari Pagu
yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas
dari dilaksanakan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak, dengan kegiatan antara lain adalah:
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
dan Nifas
2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatn Ibu, Bayi, Balita dan
Anak
Selain itu ada beberapa program pendukung dalam rangka
meningkatkan pencapaian sasaran 1, khususnya untuk indikator Umur
Harapan Hidup, antara lain:
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
4. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
LKjIP 2018 18
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2. Sasaran 2 : Menurunkan Angka Kesakitan, Kematian dan
Kecacatan akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular
Capaian kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2018 2017 2016 %
Capaian
thd
target
akhir
Renstra 2021
Target
Capaian
%
Target
Capaian
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Menurunkan Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka Kesakitan Malaria
4 0,04 10.000 4,5 0,09 5.000 0,04 2.500
Angka Kesakitan DBD
43 52 82,69 44 42,11 95,70 136 76,92
Penemuan Kasus Baru TB (CDR)
67 46 68,66 67 57 85,07 39 68,66
Rata-rata Capaian Sasaran 2 83,78 93,59 81,86
Secara umum capaian sebagian indikator pada sasaran
menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
menular dan tidak menular di Kalimantan Utara sudah sesuai bahkan
melebihi target. Dari 3 indikator, ada 2 indikator yang belum memenuhi
target. Capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu Angka
Kesakitan DBD 52, lebih tinggi dari target sebesar 43 (capaian 82,69%
dibawah target) dan Capaian Penemuan Kasus Baru TB (CDR) 46%
lebih rendah dari target 67% (capaian 68,66%). Berikut ditampilkan
data pencapaian selama kurun waktu 3 tahun terakhir:
LKjIP 2018 19
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Kaltara Tahun 2018
Dari tabel diatas terlihat pengendalian Malaria di Kalimantan Utara
telah membuahkan hasil yang membanggakan. Upaya pengendalian Malaria
di Kalimantan Utara ditandai dengan menurunnya angka kesakitan Malaria
atau Annual Parasite Incidence (API), terlihat dalam kurun waktu 2016 – 2018
API < 1, artinya capaian sudah jauh dibawah target akhir renstra 2021, yaitu
API = 1 per 1.000 penduduk.
Kendati demikian, dalam pelaksanaan pengendalian Malaria di
Kalimantan Utara tidak luput dari kendala seperti: 1) Masih ada kasus
penularan setempat terutama di daerah Kabupaten Bulungan, khususnya
Daerah Sekatak Puji dan KM.52; 2) Keterbatasan biaya untuk melakukan
penyelidikan epidemiologi: 3) Adanya daerah endemis yang sulit di akses
(daerah tambang emas illegal); dan 4) Sulitnya pemberantasan sarang
nyamuk di daerah hutan.
Untuk makin menurunkan angka kesakitan malaria, perlu diupayakan
hal-hal berikut: 1) Pemetaan daerah reseptif malaria; 2) Massa Blood Survey
(MBS) pemeriksaan darah massal daerah reseptif malaria serta tata laksana
yang tepat; dan 3) Pembagian kelambu anti nyamuk di daerah endemis
Malaria untuk mencegah malaria.
JUMLAH PENDUDUK
1 Tarakan 244.185 253.026 262.025 14 0,06 8 0,03 9 0,03
2 Nunukan 185.499 193.390 201.580 - - 0 0,00 4 0,02
3 Bulungan 132.533 135.770 138.878 9 0,07 54 0,40 16 0,12
4 Malinau 80.619 83.788 87.032 3 0,04 0 0,00 0 0,00
5 KTT 23.497 25.084 26.892 1 0,04 0 0,00 0 0,00
666.333 691.058 716.407 27 0,04 62 0,09 29 0,04
JUMLAH
KASUS
2017
JUMLAH
KASUS
2018
KALTARA
DATA KASUS MALARIA TAHUN 2016 - 2018
No KAB/KOTA2016 2017 2018
API
2017
API
2018
KASUS MALARIA
JUMLAH
KASUS
2016
API
2016
LKjIP 2018 20
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Kaltara Tahun 2018
Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang utama di Kalimantan Utara. Seiring dengan
meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk, jumlah penderita dan luas
daerah penyebarannya semakin bertambah.
Incidence Rate (IR) penyakit DBD tahun 2017 – 2018 di Kalimantan
Utara cenderung meningkat, yaitu IR 42,11 di tahun 2017 meningkat 23,49% di
tahun 2018 menjadi 52 per 100.000 penduduk. Bahkan di tahun 2016,
Kalimantan Utara mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD hingga IR = 36
per 100.000 penduduk, 323% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 hanya
42,11 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan
iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan vektor, di luar faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan,
suhu, kelembaban dan arah udara, sehingga berpengaruh terhadap ekosistem
daratan dan lautan serta berpengaruh terhadap kesehatan. Perubahan iklim
tersebut dapat mempengaruhi perkembangbiakkan vector penyakit, seperi
nyamuk Aedes, malaria dan lainnya. Selain itu, faktor perilaku dan partisipasi
masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang
Jumlah
PendudukKasus DBD
Incident
Rate
(Angka
Kesakitan)
/ 100.000
penduduk
Jumlah
PendudukKasus DBD
Incident Rate
(Angka
Kesakitan)
/ 100.000
penduduk
Jumlah
PendudukKasus DBD
Incident Rate
(Angka
Kesakitan)
/ 100.000
penduduk
1 Tarakan 244.185 460 188 253.026 140 55,33 262.025 124 47
2 Nunukan 185.499 187 101 193.390 93 48,09 201.580 112 56
3 Bulungan 132.533 145 109 135.770 28 20,62 138.878 43 31
4 Malinau 80.619 110 136 83.788 3 3,58 87.032 78 90
5 Tana Tidung 23.497 7 30 25.084 27 107,64 26.892 18 67
666.333 909 136 691.058 291 42,11 716.407 375 52KALTARA
DATA PENYAKIT DBD
2017 2018
Kab/KotaNo.
2016
LKjIP 2018 21
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nyamuk), serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan
mobilitas penduduk yang diiringi oleh peningkatan sarana transportasi
menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.
Dalam pelaksanaan guna menurunkan angka kesakitan DBD di
Kalimantan Utara ditemui kendala-kendala yang perlu untuk ditangani dan
ditindaklanjuti seperti: 1) Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik tidak berjalan dengan
baik; 2) Pemberantasan Sarang Nyamuk belum optimal; dan 3) Kerjasama
lintas program belum terkoordinasi dengan baik.
Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan tahun mendatang dalam
menurunkan angka kesakitan DBD adalah:
1) Mengupayakan pembudayaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M
Plus secara berkelanjutan sepanjang tahun dan mewujudkan
terlaksananya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik;
2) Mengupayakan terbentuknya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD
di setiap tingkat administrasi dan melakukan revitalisasi Pokjanal DBD
yang sudah ada dengan dukungan APBD
3) Upaya promosi kesehatan dilakukan di semua sektor, termasuk
pembentukan Juru Pembasmi Jentik (Jumantik) pada anak sekolah dan
pramuka;
4) Penemuan dini kasus DBD dan pengobatan segera (early diagnosis and
prompt treatment) yang merupakan bagian dan tata laksana kasus di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (Puskesmas
dan Rumah Sakit);
5) Pelatihan tata laksana kasus untuk dokter dan tenaga kesehatn di
Puskesmas dan Rumah Sakit;
6) Penyediaan logistic tata laksana kasus DBD berupa rapid diagnostic test
(RDT) dan reagen untuk diagnosis serotype virus DBD;
7) Pelaksanaan surveilans kasus DBD untuk memantau dinamika kejadian
penyakit DBD di Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya KLB DBD
dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini;
LKjIP 2018 22
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
8) Pelaksanaan surveilans vektor Aedes spp. untuk memantau dinamika
vektor, dengan demikian peningkatan populasi Aedes spp. dapat
diantisipasi dan dicegah.
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Kaltara Tahun 2018
Penyakit Tuberkolusis adalah penyakit menular langsung yang
disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis. Tuberkulosis merupakan
penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya
pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat tuberculosis.
Dengan jumlah kasus tuberculosis yang tinggi akan meningkatkan
penularan penyakit, diperlukan langkah pengendalian yang tepat. Salah satu
strategi utama dalam penanggulangan tuberculosis adalah penemuan kasus
dan pengobatan tuberculosis. Program penanggulangan TB yang telah
direkomendasikan oleh WHO (World Health Organization) dan sudah
diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1995, yaitu strategi DOTS
(Directly Observed Treatment Short-course). Fokus utama DOTS adalah
penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien
tuberculosis tipe menular.
Perkiraan
Insiden
Jumlah
Kasus
CDR
(%)
Perkiraan
Insiden
Jumlah
Kasus
CDR
(%)
Perkiraan
Insiden
Jumlah
Kasus
CDR
(%)
BULUNGAN 600 210 35 798 335 42 443 217 49
KOTA TARAKAN 1.102 496 45 926 537 58 964 434 45
MALINAU 434 252 58 354 418 118 264 235 89
NUNUKAN 808 210 26 879 422 48 655 216 33
TANA TIDUNG 58 11 19 100 18 18 78 14 18
PROV KALTARA 3.002 1.179 39 3.057 1.730 57 2.404 1.116 46
DATA PENEMUAN KASUS TB BARU (CDR)
Kabupaten/Kota
2016 2017 2018
LKjIP 2018 23
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Dalam program pengendalian tuberculosis, salah satu indikator yang
digunakan adalah Case Detection Rate (CDR) atau bisa disebut dengan
angka penemuan kasus. Case Detection Rate (CDR) adalah proporsi kasus
tuberculosis paru BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan
jumlah perkiraan kasus tuberculosis paru yang ada di suatu wilayah.
Angka penemuan kasus di Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar
46%, pencapaian hanya 68,66% dari target 67% dan angka penemuan kasus
di tahun 2017 lebih tinggi, yaitu sebesar 57% dari target 67%. Pada tahun
2016 pun angka penemuan kasus masih terlalu kecil, hanya sebesar 39%.
Jika dilihat dari data penemuan kasus TB Baru (CDR) pada tabel
diatas, terlihat hanya Kabupaten Malinau yang mencapai bahkan melebihi
target Renstra 67% di tahun 2017 – 2018, yaitu pencapaian sebesar 118%
dan 89%. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya selama rentang waktu
2016 – 2018 angka penemuan kasus tidak mencapai target.
Salah satu kendala yang menjadi penghambat rendahnya penemuan
kasus adalah sumber daya manusia. Salah satu unsur pokok yang
dibutuhkan dalam keberhasilan pengontrolan program TB adalah staf yang
cukup untuk mengatur orang-orang dalam penemuan suspek dan penetapan
TB serta petugas P2TB (pemegang program tuberkulosis) puskesmas yang
mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan program P2TB. Tanpa
penemuan suspek maka program pemberantasan TB paru dari penemuan
sampai pengobatan tidak akan berhasil sehingga proses penemuan suspek
TB paru oleh petugas sangat menentukan keberhasilan program.
Selain kendala diatas, masih ada beberapa kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan program TB di Kalimantan Utara, yaitu: 1) Anggaran
untuk program TB di provinsi/kabupaten/kota sangat minim; 2) Belum ada
Rencana Aksi Daerah (RAD) TB maupun Kabupaten/Kota sebagai pedoman
untuk penanggulangan TB; 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas
masih belum menggunakan strategi DOTS karena keterbatasan SDM; 4)
Deteksi dini untuk kelompok resiko tinggi belum optimal; 5) PPM (Publik
Private Mix) kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penemuan dan
LKjIP 2018 24
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
pelaporan; 6) KOPI (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia) TB belum
terbentuk; dan 7) Penyisiran kasus TB di rumah sakit belum optimal.
Dari kendala-kendala diatas perlu dilakukan upaya guna perbaikan
program TB ke depan di Kalimantan Utara sebagai berikut: 1) Penambahan
anggaran sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD); 2) Tindaklanjuti draft
RAD yang sudah diserahkan ke Bappeda; 3) Pelatihan bagi Tenaga
Kesehatan pengelola TB sesuai PMK 75 tahun 2014; 4) Optimalisasi Deteksi
Dini ke masyarakat resiko tinggi; 5) Pembentukan PPM dengan mengadakan
MoU dengan klinik swasta untuk pelaporan kasus; 6) Pembentukan KOPI TB
di Provinsi; dan 7) Optimalisasi penyisiran kasus TB di rumah sakit.
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategi 2 tahun 2018 apabila
dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2018
sebesar 83,78% dan pada tahun 2017 sebesar 93,59%.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan
dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis Dinas Kesehatan telah tercapai 81,86%, ini berarti telah melampaui
target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran
strategi 2 sebesar Rp. 1.901.986.888,- atau 86,86% dari total pagu sebesar
Rp. 2.189.622.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 13,14% dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dengan kegiatan antara lain adalah:
1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2) Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
3) Kegiatan Peningkatan Imunisasi
4) Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
5) Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
LKjIP 2018 25
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
3. Sasaran 3 : Berkembangnya Pola Pembiayaan Kesehatan
yang Berbasis Asuransi terutama bagi Masyarakat Miskin
Capaian kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat sebagai berikut:
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
2018 2017 2016 %
Capaian
thd
target
akhir
Renstra 2021
Target
Capaian
%
Target
Capaian
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berkembangnya Pola Pembiayaan Kesehatan yang
Berbasis Asuransi
terutama bagi Masyarakat
Miskin
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
80 85,75 107,19 70 80 114,29 - 85,75
Rata-rata Capaian Sasaran 3 107,19 114,29 85,75
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Berkembangnya Pola
Pembiayaan Kesehatan yang Berbasis Asuransi terutama bagi Masyarakat
Miskin sebesar 107,19%, jauh melebihi target 80% yang ditentukan.
Secara umum capaian indikator pada Sasaran 3 sudah melebihi target.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah mencapai 85,75%.
Tingginya tingkat capaian disebabkan meningkatnya komitmen pemerintah
daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin/tidak mampu
terhadap akses pelayanan kesehatan, pemenuhan amanah peraturan
perundangan tentang penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah melalui
APBD untuk akses pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengah program
JKN dan amanat UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah
daerah mempunyai kewenangan wajib untuk memenuhi layanan dasar
kesehatan, sehingga gubernur memiliki hak dan kewajiban untuk menegur
Bupati/walikota yang belum mengalokasikan 10% APBD-nya untuk kesehatan.
LKjIP 2018 26
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen dalam pencapaian
Universal Health Coverage (UHC), yang mana pada tahun 2018 sebanyak
85,75% dari seluruh masyarakat Kalimantan Utara, bukan hanya diperuntukkan
bagi masyarakat miskin telah memiliki, terdaftar dan mendapatkan jaminan
kesehatan dengan memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan program
pemerintah pusat jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah
Kabupaten/Kota serta lintas sektor yang didalamnya terdiri dari berbagai
akademisi untuk dapat menghasilkan kesepakatan pembiayaan bagi
masyarakat di Kalimantan Utara. Pada tahun 2018 didapatkan data-data terkait
kependudukan serta data kepesertaan JKN/KIS, namun dari pembahasan demi
pembahasan dapat diketahui bahwa pembiayaan harus dilakukan secara
bertahap karena faktor alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun
daerah.
Pada tanggal 23 April 2018 telah terjadi kesepakatan antara
penyelenggara jaminan kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara. Dimana didalam kesepakatan tersebut memuat tentang 3(tiga) hal
penting, yaitu: 1) kepesertaan; 2) pembiayaan; dan 3) pelayanan. Yang
dimaksud 1) kepesertaan adalah komitmen untuk dapat membantu BPJS
Kesehatan guna mencapai kepesertaan 95%; 2) pembiayaan yang dimaksud
adalah besaran kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk
meng-cover biaya atau iuran bagi penerima bantuan iuran; 3) pelayanan yang
dimaksud adalah mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh masyarakat
Kalimantan Utara melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
kesehatan.
Capaian program jaminan kesehatan di Kalimantan Utara untuk tahun
2018 yaitu sebanyak 36.120 jiwa penduduk di Kalimantan Utara telah dibiayai
pembayaran iurannya sebesar Rp. 23,000,- per jiwa, dengan asumsi
pembiayaan dari pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 60% dan Pemerintah
LKjIP 2018 27
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Provinsi menanggung 40% dari jumlah tagihan. Uraian jumlah penduduk
Kalimantan Utara yang dibiayai di tahun 2018 adalah sebagai berikut:
CAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA S.D OKTOBER 2018
No.
Kab/Kota Jumlah
Penduduk Jumlah Peserta
Tambahan PBI Kaltara
Jumlah Total
% UHC
1 Tarakan 262.025 205.759 6.044 211.803 80,83
2 Nunukan 201.580 144.000 12.306 156.306 77,54
3 Bulungan 138.878 102.459 15.101 117.560 84,65
4 Malinau 87.032 78.735 4 78.739 90,47
5 Tana Tidung 26.892 22.956 2.665 25.621 95,27
T O T A L 716.407 553.909 36.120 590.029 85,75
Sumber Data : Bidang SDK &Yankes Dinkes Kaltara Tahun 2018
Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan pada Sasaran 3 ini
ditemui beberapa kendala, antara lain:
a) Data penduduk yang berubah-ubah karena migrasi penduduk yang sulit
dipantau;
b) Sulinya mengumpulkan data penduduk miskin berdasarkan SK
Bupati/Walikota;
c) Data kependudukan yang kurang sesuai dengan keadaan di
lapangan/tidak update.
Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang adalah Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara meminta ulang data penduduk yang
terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi
Kalimantan Utara serta membandingkan dengan data penduduk yang terdaftar
di masing-masing puskesmas; meminta data penduduk miskin dari pemerintah
Kabupaten/Kota; memastikan kartu JKN/KIS tersampaikan kepada pemegang
kartu, jika pemegang kartu sudah tidak ada (meninggal, pindah) maka kartu
dipastikan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilakukan
LKjIP 2018 28
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
pergeseran pembiayaan serta meminta data penduduk untuk di validasi kembali
oleh Disdukcapil.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3
adalah sebesar Rp. 6.883.566.941,- atau 90,80% dari total pagu Rp.
7.581.053.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 9,2% dari pagu anggaran.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakannya program-program seperti; 1) Upaya Kesehatan Masyarakat; 2)
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; dan 3) Standarisasi Pelayanan
Kesehatan, dengan kegiatan antara lain adalah:
1) Peluncuran Kartu Kaltara Sehat;
2) Pelayanan Dokter Terbang di Daerah Terpencil Perbatasan dan
Kepulauan di Kalimantan Utara; dan
3) Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dalam rangka peningkatan standar
fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara.
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2018, di dukung
dengan anggaran APBD-P Provinsi sebesar Rp. 33.827.860.357,- dengan
rincian:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.026.016.920,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.
11.591.530.257,-
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 613.860.000,-
d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 1.006.916.000,-
e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 7.208.638.780,-
f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 861.980.000,-
LKjIP 2018 29
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Rp. 80.813.000,-
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp.
2.189.622.000,-
i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp. 420.200.000,-
j. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
2.309.333.400,-
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 714.100.000,-
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 183.110.000,-
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp.
124.500.000,-
n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 176.000.000,-
o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp.
321.240.000,-
Selain anggaran bersumber APBD Provinsi, Dinas Kesehatan juga
mendapatkan anggaran APBN/Dekonsentrasi sebanyak Rp.
17.893.478.000,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Program Sekretariat Jenderal (01) Rp. 1.426.891.000,-
b. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat (03) Rp. 7.899.870.000,-
c. Program Pelayanan Kesehatan (04) Rp. 1.101.784.000,-
d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (05) Rp.
3.507.074.000,-
e. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (07) Rp. 1.303.972.000,-
f. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Rp. 2.653.887.000,-
LKjIP 2018 30
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Penggunaan anggaran langsung APBD Provinsi apabila diperinci dalam
mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis
Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
Realisasi
1 Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan, Keluarga yang berkualitas
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
990.578.780
786.306.256 79,38
a. Peningkatan kapasitas petugas
kesehatan jiwa bagi Puskesmas dan RS
138.300.000
129.107.300 93,35
b. Pertemuan Evaluasi dan
Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
133.600.000
43.432.500
32,51
c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara Terpadu
346.500.000
321.437.500
92,77
d. Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi
86.520.000
65.748.000
75,99
e. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang Kesehatan
285.658.780
226.580.956
79,32
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
807.280.000
541.181.556 67,04
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
807.280.000
541.181.556 67,04
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
714.100.000
548.457.125
76,80
a. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
449.400.000
424.806.933
94,53
b. Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian sadar gizi
264.700.000
123.650.192 46,71
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
102.150.000
43.081.871 42,18
a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
102.150.000
43.081.871
42,18
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
537.632.400
425.639.300
79,17
a. Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup Sehat
430.740.000
365.101.700 84,76
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam
pengembangan UKBM menuju Desa Siaga
106.892.400
60.537.600 56,63
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
300.500.000
212.910.621 70,85
a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
124.500.000
113.355.500
91,05
b. Pelayanan Kesehatan
176.000.000
99.555.121 56,57
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
321.240.000
204.981.972
63,81
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
201.640.000
100.610.339
49,90
b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak
119.600.000
104.371.633
87,27
2 Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan
akibat penyakit menular dan tidak menular
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.189.622.000
1.901.986.888
86,86
a. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
706.250.000
593.369.288
84,02
b. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
240.400.000
190.915.443
79,42
c. Peningkatan Imunisasi
724.492.000
715.173.130 98,71
LKjIP 2018 31
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
d. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
245.800.000
168.648.429
68,61
e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
272.680.000
233.880.598
85,77
3 Berkembangnya pola pembiayaan
kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi
masyarakat miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.218.060.000
6.137.404.418
98,70
a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
5.553.060.000
5.475.396.808
98,60
b. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan
665.000.000
662.007.610
99,55
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
420.200.000
316.113.319
75,23
a. Pengendalian dan penanggulangan gangguan indera
dan fungsi pendengaran secara terpadu
420.200.000
316.113.319 75,23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
861.980.000
430.049.204
49,89
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
372.900.000
101.370.753
27,18
b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
489.080.000
328.678.451
67,20
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK
80.813.000
-
0,00
a. Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
80.813.000
-
0,00
Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara TA 2018 sebesar Rp. 33.827.860.357,- digunakan untuk program wajib
sebesar Rp. 16.210.313.180,- dan program pendukung sebesar Rp.
17.617.547.177,- termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan Gedung Balai
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kalimantan Utara. Dilihat dari sisi
penyerapan anggaran tahun 2018, apabila dibandingkan tahun 2017 maka
terjadi peningkatan sebesar 10,4%, tahun 2017 sebesar 73,83% ; tahun 2018
sebesar 84,23%, sedangkan untuk realisasi fisik terjadi peningkatan sebesar
4,44% disbanding tahun 2017 yaitu 89,66% meningkat menjadi 94,10% pada
tahun 2018.
LKjIP 2018 32
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB IV
P E N U T U P
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara sebagai OPD teknis yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi
untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi teresebut berjalan secara optimal maka
diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan
efisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah
ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung
dengan data sebagai berikut:
1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 129,99%,
dengan rincian sasaran 1. (Meningkatkan pelayanan kesehatan,
keluarga yang berkualitas) sebesar 199%, sasaran 2.
(Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat
penyakit menular dan tidak menular) sebesar 83,78%, sasaran 3.
(Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis
asuransi terutama bagi masyarakat miskin) sebesar 107,19%;
2. Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara TA 2018 sebesar Rp. 33.827.860.357,-, dari sisi penyerapan
anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 28.493.850.701,- (84,23%),
sedangkan untuk realisasi fisik 94,10%.
LKjIP 2018 33
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan
dimasa mendatang antara lain:
1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder
dalam pembangunan kesehatan;
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya
pembangunan kesehatan yang masih memerlukan upaya keras;
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, khususnya antara kabupaten/kota dengan
provinsi maupun dengan pusat;
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan
penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlinbatan berbagai
pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat
dipertanggungjawabkan;
5. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi
Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah disusun.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
Tanjung Selor, Februari 2019 Kepala Dinas,
Usman, SKM, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP. 19680817 199312 1 004
