BAB I PENDAHULUAN - p4tkbispar.files.wordpress.com · pembukaan UUD itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan

Rencana Strategis 2010 - 2014 Revisi 2011

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliknya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu: tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan



2

pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, dan menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik mengemban tugas "melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidangnya” (bidang Bisnis dan Pariwisata).

Dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2010-2014, Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014, serta tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2007 dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Renstra PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010-2014 ini, menjadi pedoman bagi semua tingkatan dan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan.

B. Paradigma PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Kesepakatan global dan regional mengarah pada dibukanya semua jenis jasa bagi perdagangan dunia (broadening) dengan tingkat liberalisasi (depending) sebesar 100 persen (Tjokrowinoto, 1996). Dalam hubungan ini, birokrasi harus mampu mengantisipasi kecenderungan baru, dan siap melakukan perubahan dan



3

penyesuaian (reformasi) yang diperlukan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Birokrasi adalah suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang-orang yang mendudukinya (Sofian Effendi, 1994). Konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan peraturan-peraturan (rule) dan prosedur yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai atau norma-norma yang diinginkan (Azhar Kasim, 1993).

Birokrasi menghadapi tugas ganda, disatu pihak birokrasi harus mampu melakukan kiat-kiat strategik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (outward looking), dipihak lain harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam lingkungannya (inward looking). Kedua peran birokrasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan bergantian, tetapi harus dilakukan secara simultan. Manakala birokrasi menitikberatkan pada peningkatan pelayanan masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian peningkatan sumber daya manusia, maka akan sangat sulit memenangkan persaingan dalam era global ini. Sebaliknya jika peningkatan kualitas sumber daya manusia didahulukan, maka upaya penyederhanaan prosedur (debirokratisasi) tidak akan berarti, karena kemungkinan akan sangat sulit memahami apa yang dikehendaki oleh debirokratisasi. Dengan demikian peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Birokrasi masa depan yang dipandang lebih mampu adalah suatu sistem birokrasi yang lebih mendekati sifat-sifat birokrasi Weber serta lebih terpisah dari kekuatan politik. Birokrasi masa depan harus menggunakan pola otoritasi yang amat terdesentralisasi, agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugas secara baik. Seiring dengan perubahan struktur birokrasi, prosedur juga akan mengalami perubahan. Birokrasi harus lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan pelaksana pembangunan, yaitu dengan berorientasi pada etos pelayanan masyarakat dan produktivitas.

Sosok perilaku birokrasi yang diperlukan dalam era globalisasi adalah entrepreneurial bureaucracy. Pelaku birokrasi (pejabat pemerintah) dan seluruh jajarannya harus mampu mencermati, menyiasati, dan mencerdiki berbagai



4

perubahan yang sedang dan akan terjadi pada masa mendatang, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Menghadapi tantangan global, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dituntut untuk selalu responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dan perkembangan global. Dengan demikian, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata harus melakukan perubahan menyeluruh, dilakukan secara cermat dan cerdik, sehingga mampu berkiprah dalam percaturan global.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, harus berubah, karena masa depan obviously, is about change (Weiner and Brown, 2006), artinya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata harus melakukan perubahan (reformasi) dengan meninjau kembali mental attitude, merubah system thinking, paradigma, manajemen, dan perilaku. Ucapan Prahalad "If you don't change you die" diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi reformasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Penyelenggaraan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata didasarkan paradigma universal yang perlu diperhatikan:

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta pendidikan dan pelatihan sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta diklat sebagai manusia yang utuh. Peserta diklat memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta diklat untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan).



5

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Diklat

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta diklat menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

3. Pendidikan dan Pelatihan yang Bermutu untuk Semua

Fasilitasi peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan sistem terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender, sehingga dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta diklat yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan diklat untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan diklat di lokasi (in house learning), diklat jarak jauh (open and distance learning), dan bentuk diklat lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya diklat yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

4. Pendidikan dan Pelatihan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan dan pelatihan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan



6

datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan dan pelatihan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan dan pelatihan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

5. Fasilitasi PTK untuk Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB)

Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB) merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas professional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB) dapat dilakukan secara mandiri, dan dapat pula difasilitasi, misalnya melalui Pendidikan dan pelatihan. Sebagai salah satu bentuk PPB, maka diklat harus merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas professional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selanjutnya, diklat harus dijadikan modal bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan secara mandiri.

Paradigma ini juga mengajak peserta diklat untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kompetensi, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.



7

6. Penyelenggara Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK yang Baik

Penyelenggaraan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, disiplin, kompetensi, kualitas, kreativitas dan inovasi. Paradigma ini menekankan pentingnya serta penyelenggaraan administrasi publik yang modern dengan semangat efisiensi, ekonomis, berkeadilan, kerjasama kemitraan (partnerships), pemberdayaan (empowerment), pelayanan prima (customer care), kualitas, serta mendorong semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit) sumber daya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Sekolah, serta masyarakat.

C. Landasan Hukum

Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014 disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;



8

14. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, 20 Januari 2010;

15. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, 19 Februari 2010;

16. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja; 17. Permendiknas Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

18. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2008 tangal, 4 september 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

19. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendikan Nasional 2010 – 2014;

20. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendikan Nasional 2010 – 2014;



9

BAB II

ANALISIS KONDISI UMUM

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2010-2014 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis. Analisis lingkungan strategis yang dikaji dalam bab ini dapat dilihat baik dari kelemahan dan kekuatan internal maupun peluang dan tantangan dari eksternal Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

A. Tantangan Globalisasi

Dunia kini seolah tanpa batas, tak satu negara/bangsa-pun yang dapat menghindar dari era ini. Semua negara/bangsa akan mengalami berbagai masalah dan tantangan kompetisi yang begitu tajam. Kotler menyatakan “tidak ada satu pun bangsa dewasa ini yang bebas dari masalah, walaupun sifat, kedalaman dan jangkauannya sangat bervariasi” (Kotler, Jatusripitak, dan Maesincee, 1998).

Kondisi lingkungan global yang berubah demikian cepat memaksa suatu negara/bangsa melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian diri dengan berbagai perubahan yang terjadi, sehingga negara/bangsa tetap dapat survive, yang pada gilirannya adalah kesejahteraan/kemakmuran bangsa. Karena “kemakmuran bangsa itu diciptakan dan bukan warisan” (Porter, 1998) dan untuk menciptakan kesejahteraan/ kemakmuran negara/bangsa bukanlah pekerjaan mudah. Modal manusia menyumbang langsung pada penciptaan kekayaan nasional. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan, semakin mudah bagi individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan, dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknik, dan akhirnya semakin tinggi standar hidup bangsa (Kotler, Jatusripitak, dan Maesincee, 1998).



10

Seperti halnya dengan negara/bangsa, oraganisasi yang lebih kecilpun perlu melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan berinovasi guna menghadapi tantangan dan persaingan global. Drucker mengatakan bahwa, organisasi adalah tentang manusia. Oleh sebab itu tujuannya haruslah mengusahakan agar kekuatan manusia lebih efektif, dan kelemahan-kelemahannya menjadi tidak relevan (Drucker, 1997). Menghasilkan tenaga professional yang memiliki kinerja yang baik di lingkungan kerja hanya merupakan satu sisi dari lingkup tugas organisasi. Sukar bagi industri untuk mandiri apabila pangkalan teknologinya ada di manca negara. Penguasaan Iptek untuk membangun kemampuan bangsa dalam mengembangkan teknologi diperlukan sebagai landasan pembangunan jangka panjang. Dimasa depan, Iptek berperan dalam menentukan kehidupan dan juga persaingan antar negara di dunia (Jalal dan Supriadi, 2001).

Dalam era yang penuh dengan gejolak (turbulensi) dan sangat sulit diprediksi (unpredictable) dengan mengandalkan SDM yang biasa-biasa saja. Sumber daya manusia dalam era persaingan yang sangat tajam perlu melakukan berbagai perubahan, sehingga organisasinya tetap dapat survive dalam percaturan global. Prahalad mengatakan “If you don’t change you die”. Jika organisasi tidak berubah menuju yang lebih baik (mengembangkan dirinya), maka suatu organisasi tidak dapat survive. Perubahan dimaksud adalah dalam rangka menjawab tantangan ketidakpastian yang terjadi. Einstein mengatakan: ”Dunia adalah buah pikiran kita. Bila kita ingin merubah dunia, maka rubahlah pikiran kita”

Dalam kaitannya dengan globalisasi, setidaknya terdapat 4 prinsip yang disepakati yaitu:

1. Prinsip cross-boarder Supply. Prinsip ini mengandung arti pemasok jasa asing (foreign service provider) bebas untuk menjual jasanya di negara tuan rumah (host country).

2. Prinsip Consumption Abroad. Dalam hal ini pemakai jasa di negara tuan rumah bebas membeli jasa dari pemasok asing

3. Prinsip Commercial Presence. Berdasar pada prinsip ini pemodal asing boleh memiliki saham sampai 100 persen di host country.

4. Prinsip Presence of Natural Person, artinya pemasok jasa asing bebas untuk mengirimkan tenaga kerjanya untuk bekerja di negara tuan rumah (Tjokrowinoto, 1996).



11

Dalam percaturan global, keunggulan komparatif menjadi kurang dapat diandalkan, dan memaksa organisasi untuk berusaha memiliki keunggulan kompetitif. Hammer mengatakan bahwa “organisasi abad 21 ditandai dengan tanggung jawab, otonomi, risiko, dan ketidakpastian” (Hammer, 1997). Menurut Jack Welch organisasi abad 21 akan berkonsentrasi pada tujuan untuk memberi keyakinan bahwa masing-masing memiliki informasi dan kewenangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan (Sangkala, 2002). Organisasi masa depan adalah organisasi yang inovatif, adaptif, dan cepat merespon perubahan yang terjadi (Lucky, 2002).

Dalam hubungan ini, seluruh SDM dalam organisasi harus mampu mengantisipasi kecenderungan baru ini, dan siap melakukan perubahan dan penyesuaian (reformasi) yang diperlukan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi kehidupan organisasi sekaligus memenangkan persaingan, dengan cara memberikan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ini berarti kepuasan pelanggan harus menjadi titik tolak dalam semua aktivitas organisasi. Untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, suatu organisasi harus benar-benar efektif dan efisien, dan memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang memiliki kinerja yang baik ditunjukkan oleh hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan organisasi yang bersangkutan.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keputusan harus diambil berdasarkan kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan (Klein, 1999). Menyikapi kondisi yang demikian, maka lapisan pemimpin puncaklah yang mula-mula mesti memahami urgensinya, kompleksitasnya, serta faktor-faktor pendukung yang diperlukan para karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Agar organisasi mampu mengelola perubahan yang cepat, kompetisi yang sangat tajam dan penuh ketidakpastian yang terjadi, organisasi memerlukan pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan (visioner). Pemimpin dengan kepemimpinan yang visioner itulah pula yang dapat menjaga agar kepentingan-kepentingan sesaat tidak merugikan keuntungan jangka panjang. Pengmatan Warren Bennis ada benarnya, bahwa trilogi yang diperlukan seorang pemimpin sekarang bukan lagi COP alias “control, order, and predict”, tetapi paradigma (trilogi) baru yaitu ACE: “align, create, and empower” (Kattopo, 1997).



12

Disamping itu, SDM dalam suatu organisasi juga perlu memiliki semangat wirausaha, melakukan pemberdayaan (empowerment), mendorong dan mengupayakan organisasi menjadi organisasi pembelajar (learning organization) sehingga pada gilirannya akan menjadi organisasi yang cerdas (an intelligent organization), efektif, dan memiliki kinerja yang tinggi.

Gambar 2.1 Tingkatan Komitmen

Political Commitment

Intellectual Commitment or Emotional Commitment

Intellectual Commitment and Emotional Commitment

Spiritual Commitment



13

berada pada peringkat 109 dari 179 negara, dan pada tahun 2007 berada pada peringkat 111 dari 182 negara (UNDP, Human Development Report 2009: p 199 - 202). Gambaran mengenai Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di Negara Asean dan beberapa Negara lain dapat dilihat pada tabel 2.1b.

Memperhatikan kondisi IPM Indonesia yang berada pada peringkat 111 dimaksud Indonesia harus berusaha keras dan cerdik dalam membangun sumberdaya manusia, sehingga secara bertahap IPM Indonesia dapat menempati peringkat yang lebih tinggi dari yang sekarang diraih. Setidaknya kembali seperti IPM tahun 1995 yang menduduki peringkat 104 atau bahkan mampu masuk dalam peringkat di atas Philippina (peringkat 105), atau Thailand (peringkat 87), dan bahkan Malaysia yang menduduki peringkat IPM 66 dari 182 negara.

Dalam konteks pembangunan sumberdaya manusia, pendidikan memegang peran penting. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata sebagai unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik tentunya secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan IPM Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup 33 propinsi, maka dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi seluruh propinsi. Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 2.1a dan Gambar 2.2 berikut di bawah ini.

Tabel 2.1a Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004 sd. 2008

No Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008

IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank 1 NAD 68.7 18 69.05 18 69.41 18 70.35 17 70.76 17 2 Sumut 71.4 7 72.03 8 72.46 8 72.78 8 73.29 8 3 Sumbar 70.5 9 71.19 9 71.65 9 72.23 9 72.96 9 4 Riau 72.2 5 73.63 3 73.81 3 74.63 3 75.09 3 5 Jambi 70.1 10 70.95 11 71.29 10 71.46 12 71.99 13



14

No Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008

IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank 6 Sumsel 69.6 13 70.23 13 71.09 13 71.4 13 72.05 12

7 Bengkulu 69.9 11 71.09 10 71.28 11 71.57 11 72.14 11

8 Lampung 68.4 19 68.85 19 69.38 19 69.78 20 70.3 20

9 Babel 69.6 12 70.68 12 71.18 12 71.62 10 72.19 10 10 Kepri 70.8 8 72.23 7 72.79 7 73.68 6 74.18 6

11 DKI Jakarta 75.8 1 76.07 1 76.33 1 76.59 1 77.03 1

12 Jabar 69.1 14 69.93 14 70.32 14 70.71 15 71.12 15 13 Jateng 68.9 17 69.78 16 70.25 15 70.92 14 71.6 14 14 DIY 72.9 3 73.5 4 73.7 4 74.15 4 74.88 4 15 Jatim 66.8 23 68.42 22 69.18 20 69.78 19 70.38 18

16 Banten 67.9 20 68.8 20 69.11 21 69.29 23 69.7 23

17 Bali 69.1 15 69.78 15 70.07 16 70.53 16 70.98 16 18 NTB 60.6 33 62.42 32 63.04 32 63.71 32 64.12 32 19 NTT 62.7 31 63.59 31 64.83 31 65.36 31 66.15 31 20 Kalbar 65.4 27 66.2 28 67.08 28 67.53 29 68.17 29 21 Kalteng 71.7 6 73.22 5 73.4 5 73.49 7 73.88 7 22 Kalsel 66.7 24 67.44 26 67.75 26 68.01 26 68.72 26 23 Kaltim 72.2 4 72.94 6 73.26 6 73.77 5 74.52 5 24 Sulut 73.4 2 74.21 2 74.37 2 74.68 2 75.16 2 25 Sulteng 67.3 22 68.47 21 68.85 22 69.34 22 70.09 22 26 Sulsel 67.8 21 68.06 23 68.81 23 69.62 21 70.22 21 27 Sultra 66.7 25 67.52 24 67.8 25 68.32 25 69 25

28 Gorontalo 65.4 28 67.46 25 68.01 24 68.83 24 69.29 24

29 Sulbar 64.4 29 65.72 29 67.06 29 67.72 28 68.55 27

30 Maluku 69 16 69.24 17 69.69 17 69.96 18 70.38 19 31 Maut 66.4 26 66.95 27 67.51 27 67.82 27 68.18 28

32 Papua Barat 63.7 30 64.83 30 66.08 30 67.28 30 67.95 30

33 Papua 60.9 32 62.08 33 62.75 33 63.41 33 64 33 Indonesia

(BPS) 68.7

69.57

70.1

70.59

71.17

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2009



15

Tabel 2.1b Indeks Pengembangan Sumberdaya Manusia di Negara Asean dan beberapa

Negara lainnya

Country

Life expectancy at birth (years)

2007

Adult literacy ratea

1999–2007

(% aged 15 and above)

Combined gross

Enrolment ratio in

educationb (%) 2007

Estimated earned incomec (PPP US$)

2007 HDI

Rank

Famale Male Famale Male Famale Male Famale Male SINGAPORE 82.6 77.8 91.6 97.3 34,554 64,656g,i 23 g,i BRUNEI DARUSSALAM 79.6 74.9 93.1 96.5 79.1 76.5 36,838 62,631g,i 30 g,i

MALAYSIA 76.6 71.9 89.6 94.2 73.1 69.8f 7,972f 18,886i 66 i THAILAND 72.1 65.4 92.6 95.9 79.6f,h 76.6 6,341f,h 10,018i 87 i PHILIPPINES 73.9 69.4 93.7 93.1 81.6 77.8f 2,506f 4,293i 105 i INDONESIA 72.5 68.5 88.8 95.2 66.8f,h 69.5f,h 2,263i 5,163i 111 VIETNAM 76.1 72.3 86.9 93.9 60.7 63.9f,h 2,131f,h 3,069i 116 i LAO PDR 65.9 63.2 63.2 82.5 54.3 64.8f 1,877f 2,455i 133 i CAMBODIA 62.3 58.6 67.7 85.8 54.8 62.1h 1,465h 2,158i 137 i MYANMAR 63.4 59.0 86.4 93.9 640 1,043i 138 i JAPAN 86.2 79.0 85.4 87.7f 21,143f 46,706g 10 g KOREA REP OF 82.4 75.8 90.6 105.8f,g 16,931f,g 32,668i 26 i CHINA 74.7 71.3 90.0 96.5 68.5 68.9f 4,323f 6,375i 92 i INDIA 64.9 62.0 54.5 76.9 57.4 64.3f 1,304f 4,102i 134 i AUSTRALIA 83.7 79.1 115.7 112.8 f,g 28,759f,g 41,153g 2 g UNITED STATES 81.3 76.7 96.9 88.1f 34,996f 56,536g,i 13 g,i UNITED KINGDOM 81.5 77.1 92.8 85.9f,h 28,421f,h 42,133g 21 g

GERMANY 82.3 77.0 87.5 88.6 25,691 43,515g,

i 22 g,i

Sumber: UNDP - Human Development Report 2009



16

Gambar 2.2

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia per Propinsi



17

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2009

B. Analisis Kondisi

Analisis kondisi ini menerapkan model analisis TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths). Analisis TO adalah analisis yang bersifat eksternal mencakup berbagai hal yang berupa peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi, sedangkan analisis WS adalah analisis yang bersifat internal mencakup kelemahan dan kekuatan organisasi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata.

1. Tantangan (Threats)

Terdapat beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, yaitu:

a. Adanya persaingan tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi dari negara lain menuntut kita untuk mengelola pendidikan dan pelatihan yang lebih bermutu, sehingga menghasilkan keluaran yang bermutu pula;

b. Adanya penawaran program yang standar dari lembaga-lembaga diklat negara lain dengan fasilitator yang memiliki kompetensi (dianggap) lebih baik dengan pendekatan pembelajaran yang menarik dan diakui secara internasional;

c. Adanya kemungkinan lembaga asing membuka lembaga diklat di Indonesia, dengan program-program yang standar dan diakui secara internasional, baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) atau diklat berbasis ICT;

d. Dengan otonomi daerah, kabupaten/kota dan provinsi bebas untuk mentukan pilihan lembaga organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya;

e. Adanya lembaga-lembaga diklat lain dan atau lembaga-lembaga diklat di daerah yang menawarkan program-program sejenis dengan biaya bersaing dan yang relatif lebih kecil.

f. Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2008 telah terbentuk 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, dan 300 SMK berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program



18

sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal.

Tabel 2.2 Jumlah Sekolah Rintisan bertaraf Internasional dan Berkeunggulan Lokal

No. Indikator Kinerja Kunci

Realisasi Target 2009

Kondisi Awal

(2004) 2005 2006 2007 2008

1. Sekolah bertaraf atau dirintis untuk bertaraf internasional (kumulatif) 296 749 10.43 1.153

a. SD 22 141 207 273 b. SMP 34 170 277 277 c. SMA 100 259 259 300 d. SMK 140 179 300 303

2. Sekolah berbasis keunggulan lokal 300 417 441 441 a. SMA 100 100 100 100 b. SMK 200 317 341 341

Sumber: Renstra Kemendiknas 2010-2014 Edisi 1

2. Peluang (Opportunities)

Meski terdapat begitu banyak tantangan yang menghadang, tetapi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata tetap memiliki secercah harapan, karena peluang masih tetap ada betapapun sulitnya untuk menggapainya. Beberapa peluang yang perlu digapai dan dimanfaatkan dalam rangka mencapai misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata antara lain:

a. Adanya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam menghasilkan SDM yang bermutu;

b. Adanya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yang diantaranya memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta pembinaan pendidik;



19

c. Ditetapkannya PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berimplikasi pada kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

d. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor; 74/2008 tentang Guru e. Diterbitkannya Permendiknas nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

f. Adanya kebijakan restrukturisasi departemen dan adanya peraturan perundangan yang relevan dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

g. Alokasi biaya pendidikan yang secara berangsur-angsur akan mencapai 20% dari APBN. Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran, diharapkan berbanding lurus dengan upaya peningkatan mutu pendidikan;

h. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), memudahkan berbagai pihak untuk mengakses informasi untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

i. Kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masih terbuka lebar;

j. Masih cukup tingginya minat sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari usulan dari SMK untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata.

k. Kemungkinan adanya subsidi dari lembaga lain terkait (antara lain direktorat pada Ditjen Manajemen Dikdasmen, dan direktorat di Ditjen PMPTK) untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau yang sejenisnya;

l. Sebagian besar Dinas Pendidikan dan BKD/BKPP Kabupaten/Kota, dan Provinsi mengakui eksistensi dan kompetensi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

m. Pengembangan organisasi secara internal dimungkinkan;



20

n. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata telah berpengalaman menyelenggarakan fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK jenjang Dikdasmen dan Dikti untuk keahlian/spesialisasi/program tertentu;

o. Banyaknya jumlah SMK yang membuka kompetensi keahlian yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata.

Berdasarkan data NPSN Tahun 2010, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seluruhnya sebanyak 243.300 sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Propinsi TK* RA* SD* MI* SMP* MTs* SMA* MA* SMK**

1 NAD 1.391 167 3.443 575 1.004 362 452 194 131

2 Sumut 708 153 10.364 784 2.498 1.053 1.133 467 785 3 Sumbar 1.877 92 4.347 131 789 408 273 200 173 4 Riau 1.242 8 3.567 418 1.020 551 381 236 176 5 Jambi 938 6 2.420 786 638 336 219 176 126 6 Sumsel 1.401 196 4.711 524 1.229 467 571 189 196 7 Bengkulu 184 8 1.347 127 398 79 133 45 70 8 Lampung 2.704 14 4.951 782 1.519 629 607 268 282 9 Kep. Babel 255 19 793 41 190 40 74 23 45 10 Kepri 408 109 839 52 278 51 113 26 64 11 DKI Jakarta 2.409 2 3.345 475 1.177 233 545 85 572 12 Jabar 7.242 2.119 21.150 3.723 4.348 2.417 1.674 851 1536 13 Jateng 14.170 2.262 20.627 3.906 3.478 1.515 1.029 514 1185 14 DI Yogya 2.135 95 1.910 156 439 88 179 40 191 15 Jatim 14.460 2.586 20.940 7.104 4.447 2.963 1.514 1.260 1241 16 Banten 517 283 4.607 1.002 1.187 797 488 300 406 17 Kalbar 618 16 4.415 439 1.259 256 401 99 149 18 Kalteng 598 20 2.466 256 635 135 221 55 91 19 Kalsel 1.956 40 3.080 598 634 355 187 132 84 20 Kaltim 1.203 39 2.285 115 716 145 282 66 180 21 Sulut 1.018 4 2.219 44 659 46 229 20 130 22 Sulteng 1.243 38 2.819 189 762 240 181 113 107 23 Sulsel 2.718 185 6.486 658 1.560 625 569 304 332 24 Sultra 330 19 2.247 109 611 191 247 89 98 25 Gorontalo 569 7 921 70 351 53 58 28 41



21

No. Propinsi TK* RA* SD* MI* SMP* MTs* SMA* MA* SMK** 26 Sulbar 581 75 1.309 138 292 108 71 54 65 27 Bali 1.235 1 2.462 47 411 27 181 14 136 28 NTB 358 11 3.051 620 626 640 275 306 187 29 NTT 1.174 8 4.967 148 1.167 62 321 26 122 30 Maluku 121 16 1.730 120 592 78 247 43 77 31 Malut 273 9 1.686 116 512 91 183 48 68 32 Papua 418 23 2.399 21 543 25 198 16 81 33 Papbar 121 17 916 24 221 22 99 10 34 34 Luar Negeri 1 0 13 0 13 0 13 0 0

Total 66.576 8.647 154.832 24.298 36.203 15.088 13.348 6.297 9.161

Sumber: *NPSN, 16 Juli 2011 **Data Pokok SMK, 23 Mei 2011

Gambar 2.3 Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Sumber: *NPSN, 16 Juli 2011

**Data Pokok SMK, 23 Mei 2011



22

Berdasarkan data NPSN Tahun 2010 dan Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011, jumlah SMK sebanyak 9.161 Sekolah. Dari jumlah tersebut, kelompok Bisnis dan Pariwisata mencapai 4.505 SMK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah SMK Kelompok Bisnis dan Pariwisata per Propinsi Tahun 2011

NO NAMA PROPINSI SMK

TOT SMK BISPAR

TOT NEG SWAS NEG SWAS

1 D.K.I. JAKARTA 64 508 572 39 332 371 2 JAWA BARAT 195 1341 1536 97 652 749 3 JAWA TENGAH 199 986 1185 108 427 535 4 D.I. YOGYAKARTA 49 142 191 24 75 99 5 JAWA TIMUR 257 984 1241 144 456 600

6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 90 41 131 37 14 51

7 SUMATERA UTARA 177 608 785 84 345 429 8 SUMATERA BARAT 81 92 173 38 45 83 9 RIAU 74 102 176 32 58 90 10 JAMBI 60 66 126 31 38 69 11 SUMATERA SELATAN 62 134 196 34 82 116 12 LAMPUNG 66 216 282 37 135 172 13 KALIMANTAN BARAT 68 81 149 24 56 80 14 KALIMANTAN TENGAH 61 30 91 16 10 26 15 KALIMANTAN SELATAN 50 34 84 25 11 36 16 KALIMANTAN TIMUR 71 109 180 33 62 95 17 SULAWESI UTARA 57 73 130 37 46 83 18 SULAWESI TENGAH 51 56 107 20 23 43 19 SULAWESI SELATAN 113 219 332 47 52 99 20 SULAWESI TENGGARA 62 36 98 27 8 35 21 MALUKU 51 26 77 9 8 17 22 BALI 42 94 136 27 67 94 23 NUSA TENGGARA BARAT 76 111 187 26 28 54 24 NUSA TENGGARA TIMUR 63 59 122 11 31 42 25 PAPUA 53 28 81 11 12 23 26 BENGKULU 46 24 70 18 11 29 27 BANTEN 53 353 406 36 231 267 28 BANGKA BELITUNG 24 21 45 11 12 23 29 GORONTALO 31 10 41 15 2 17 30 MALUKU UTARA 44 24 68 3 6 9 31 KEPULAUAN RIAU 19 45 64 6 27 33



23

NO NAMA PROPINSI SMK

TOT SMK BISPAR

TOT NEG SWAS NEG SWAS

32 PAPUA BARAT 20 14 34 8 6 14 33 SULAWESI BARAT 33 32 65 13 9 22

TOTAL 2,462 6,699 9,161 1,128 3,377 4,505

Sumber: diolah dari Data Pokok SMK, Dit PSMK, 23 Mei 2011, http://datapokok.ditpsmk.net Dari data dimaksud menunjukkan bahwa sebanyak 4.505 (49,18%) SMK

menyelenggarakan kompetensi keahlian Bisnis dan Manajemen, serta Periwisata, dan sebanyak 4.656 (50,82%) SMK menyelenggarakan kompetensi keahlian lainnya.

Tabel 2.5 Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan pada SMK di 33 Propinsi

NO NAMA PROPINSI

SMK BISPAR KOMPETENSI KEAHLIAN

NEG SWAS TOT

Adm

inis

trasi

P

erka

ntor

an

Aku

ntan

si

Per

bank

an

Pem

asar

an

Ako

mod

asi

Per

hote

lan

Usa

ha p

erja

lana

n W

isat

a

Jasa

Bog

a

Pat

iser

i

Tata

Bus

ana

Tata

Kec

antik

an

Ram

but

Tata

Kec

antik

an

Kul

it

Per

awat

an S

osia

l

Gar

men

1 D.K.I. JAKARTA 39 332 371 241 293 4 136 37 24 12 3 7 1 1 1 0 2 JAWA BARAT 97 652 749 379 325 14 298 82 24 45 6 53 5 7 2 3 3 JAWA TENGAH 108 427 535 216 329 9 179 30 12 38 8 138 14 10 3 10 4 D.I. YOGYAKARTA 24 75 99 27 56 1 33 9 4 11 4 30 4 3 2 0 5 JAWA TIMUR 144 456 600 174 324 7 207 52 22 61 8 133 25 8 4 1 6 N ACEH DARUSSALAM 37 14 51 24 26 0 16 10 3 8 1 18 3 3 0 0 7 SUMATERA UTARA 84 345 429 289 271 1 44 25 14 14 2 33 10 2 1 1 8 SUMATERA BARAT 38 45 83 52 57 4 30 14 9 10 4 7 3 2 1 0 9 RIAU 32 58 90 35 72 0 18 9 4 5 1 8 2 0 1 0

10 JAMBI 31 38 69 32 43 0 30 3 1 4 1 8 1 1 0 0 11 SUMATERA SELATAN 34 82 116 69 76 0 31 12 3 9 1 8 3 2 0 0 12 LAMPUNG 37 135 172 74 124 5 73 8 1 4 0 6 1 0 1 0 13 KALIMANTAN BARAT 24 56 80 28 53 3 44 8 8 4 0 6 1 0 0 0 14 KALIMANTAN TENGAH 16 10 26 12 15 0 9 2 2 3 0 6 4 0 0 0 15 KALIMANTAN SELATAN 25 11 36 20 22 0 16 5 3 3 1 7 2 0 1 0 16 KALIMANTAN TIMUR 33 62 95 42 63 4 24 11 9 8 2 9 2 3 1 1 17 SULAWESI UTARA 37 46 83 29 59 1 26 15 15 8 0 7 1 1 2 0 18 SULAWESI TENGAH 20 23 43 28 16 0 8 7 4 4 1 9 0 2 0 0 19 SULAWESI SELATAN 47 52 99 61 45 2 22 19 9 6 1 20 5 2 2 0 20 SULAWESI TENGGARA 27 8 35 13 15 0 5 4 2 2 1 7 4 0 0 0 21 MALUKU 9 8 17 12 12 0 7 2 4 2 1 2 1 1 1 0 22 BALI 27 67 94 17 28 1 18 61 10 32 0 6 5 2 2 0 23 NUSA TENG BARAT 26 28 54 12 11 2 6 16 14 11 0 18 2 1 1 0 24 NUSA TENG TIMUR 11 31 42 21 28 0 21 11 15 7 0 5 1 1 3 0 25 PAPUA 11 12 23 18 14 0 5 5 6 2 0 3 1 0 1 0 26 BENGKULU 18 11 29 14 15 0 5 3 2 2 2 8 0 2 1 0 27 BANTEN 36 231 267 164 165 6 69 22 8 6 1 5 1 0 0 0 28 BANGKA BELITUNG 11 12 23 10 20 0 15 2 2 1 0 0 0 0 0 0 29 GORONTALO 15 2 17 7 11 0 3 4 2 1 1 2 1 1 0 0 30 MALUKU UTARA 3 6 9 8 4 0 3 1 2 1 0 2 0 1 0 0 31 KEPULAUAN RIAU 6 27 33 11 29 0 13 11 3 3 0 3 1 1 0 0 32 PAPUA BARAT 8 6 14 10 10 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 33 SULAWESI BARAT 13 9 22 12 8 0 2 2 0 0 1 6 0 1 0 0

TOTAL 1,128 3,377 4,505 2,161 2,639 65 1,416 504 242 329 51 581 105 58 31 16

Sumber: diolah dari Data Pokok SMK, Dit PSMK, 23 Mei 2011, http://datapokok.ditpsmk.net

http://datapokok.ditpsmk.net/�

http://datapokok.ditpsmk.net/�



24

Kelamahan (Weaknesses)

Terdapat beberapa kelemahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, antara lain:

a. Sumberdaya Manusia

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 264 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik pejabat struktural, staf, maupun pejabat fungsional widyaiswara (data tahun 2011).

Latar belakang pendidikan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata cukup beragam, mulai jenjang pendidikan dasar (SD/MI, dan SMP/MTs), jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK), maupun jenjang pendidikan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri yang ahli di bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian per September 2009, komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, sebagai berikut:

Gambar 2.4 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Golongan/Ruang



25

03

32

43

0

15

68

60

14

34

347

34

00

10

20

30

40

50

60

70

80

GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV

A B C D

Sumber: Subbag Kepegawaian PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Mei 2011

Gambar 2.5 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Jabatan

(Subbag Kepegawaian, Mei 2011)



26

Tenaga Administrasi,

190

Widyaiswara, 73

Gambar 2.6 SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Berdasar Tingkat Pendidikan

Gambar 2.7 SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Berdasar Gender

2 7

71

4

100

78

10

20

40

60

80

100

120

Wanita, 114Pria,

149

Kebutuhan Widyaiswara dan jumlah Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata adalah sebagai berikut:



27

Gambar 2.8 Kebutuhan dan Jumlah Widyaiswara PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Komposisi tersebut jelas tidak memadai jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata selaku lembaga pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.



28

Disisi lain selama periode 2010–2025 jumlah widyaiswara akan mengalami penurunan secara bertahap setiap tahun. Oleh karena itu, perlu ada penambahan atau rekrutmen widyaiswara baru, baik mengangkat PNS yang sudah ada di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menjadi widyaiswara dan atau PNS dari instansi lain yang memenuhi persyaratan.

Gambar 2.9 Jumlah Tenaga Fungsional Widyaiswara yang Ada dan Pensiun Tahun 2010 - 2025

Disamping kekurangan widyaiswara sesuai dengan keahlian, juga tidak meratanya kemampuan widyaiswara yang ada dalam beberapa hal. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dan peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam bidang tertentu.

Jumlah dan komposisi sumberdaya manusia (SDM) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata yang diharapkan adalah berbanding terbalik. Artinya jumlah tenaga fungsional widyaiswara lebih banyak dibandingkan tenaga non fungsional (administratif termasuk pejabat struktural). Harapan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.10 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (yang diharapkan)



29

b. Organisasi

Dengan diterbitkannya Permendiknas No. 8 Tahun 2007, dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, tugas dan fungsi, serta rincian tugas menjadi semakin jelas. Sesuai dengan Permendiknas No. 8 Tahun 2007 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata terdiri dari seorang Kepala, seorang Kabag Umum dengan 3 Kasubbag, dua orang Kepala Bidang masing-masing dengan dua orang Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.11 Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

(Permendiknas Nomor: 8 Tahun 2007)

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI

BIDANG PROGRAM DAN

INFORMASI

BAGIAN UMUM

Subbag Tatalaksana dan

Kepegawaian

Subbag Keuangan

Subbag Tata Usaha dan Rumah

Tangga

Seksi Program

Seksi Data dan Informasi

Seksi Penyelenggaraan

Seksi Evaluasi



30

Untuk kepentingan operasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, kemudian dikembangkan organisasi secara internal (lampiran 1A). Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas.

c. Fasilitas

Gedung dan bangunan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata sebagian besar dibangun tahun 1989 yang berarti sudah berusia kurang lebih 20 tahun, sebagian gedung/bangunan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu rehabilitasi dan atau perbaikan dan modernisasi gedung dan bangunan yang signifikan sehingga daya dukung fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Disamping rehabilitasi gedung dan bangunan, juga perlu ada penambahan gedung/bangunan baru, sebagai tempat praktik pendidikan dan pelatihan terpadu untuk seluruh keahlian yang diampu PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Ini penting mengingat lembaga ini adalah contoh bagi sekolah (terutama SMK) dalam mengembangkan unit produksi. Dengan demikian tidak terjadi “pelatihan untuk pelatihan” training just for the sake of training.

Sebagian besar peralatan praktik dan penunjang pendidikan dan pelatihan sudah relatif tua dan jumlah yang terbatas. Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bisnis dan pariwisata, diperlukan modernisasi dan penambahan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan IPETK dan juga dunia usaha/industri. Namun demikian, sampai saat ini belum dapat dilakukan modernisasi dan penambahan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan yang signifikan, karena terbatasnya dana yang dapat dialokasikan dalam Rencana Kerja-DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

d. Dana

Untuk menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, alokasi dana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata masih sangat terbatas, tergantung dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah (mulai



31

tahun 2006, melalui Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Akibatnya tidak semua target rencana kegiatan dapat direalisasikan.

Gambar 2.12 Perkembangan Anggaran DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Periode 2006 - 2011

Meski jika dilihat perkembangan dari tahun 2006 sd. 2011 ada peningkatan

secara kumulatif sekitar 15,85%, namun alokasi tersebut belum mampu menjangkau sebagian besar usulan peserta pendidikan dan pelatihan.

Sebagai contoh dari DIPA 2009 (setelah revisi) sebesar Rp. 41.616.491.000,- sebesar 41,15% diperuntukan untuk program pendukung fasilitasi peningkatan kompetensi PTK (termasuk gaji dan kebutuhan perkantoran sehari-hari), dan 58,85% untuk fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Kekuatan (Strengths)

Untuk mewujudkan misi dan visinya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata memiliki beberapa kekuatan, antara lain:

a. Adanya Permendiknas No. 8 Tahun 2007, dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008 sebagai payung hukum keberadaan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.



32

b. Sesuai Permendiknas No. 8 tahun 2007, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 1 ayat 1). Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (pasal 1 ayat 2).

c. Adanya komitmen dan semangat yang tinggi seluruh pimpinan, staf dan widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPK) Bisnis dan Pariwisata;

d. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 pada Oktober 2005;

e. Adanya kerjasama kemitraan dengan beberapa instansi lain, baik dalam lingkup Depdiknas maupun non Depdiknas dan swasta;

f. Pengalaman PPPPTK Bisnis dan Pariwisata selama kurang lebih 30 tahun menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan program D3/D4/S1 Calon Guru Kejuruan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Pada periode tahun 2005 sd. 2009, telah direalisasikan berbagai kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6, tabel 2.7, dan tabel 2.8;

g. Adanya dana operasional (DIPA) untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain (meskipun terbatas);

Tabel 2.6 Data Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Tahun 2005 sd. 2010 (DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata)

NO. PROGRAM DIKLAT TAHUN

TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A Diklat Reguler

1 Tata Boga 24 24 24 24 72 48 71 287 2 Tata Busana 25 24 24 24 111 48 72 328

3 Tata Kecantikan Rambut 24 24 24 24 48 0 24 168

4 Tata Kecantikan Kulit 23 24 24 0 0 24 24 119



33


TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 Usaha Perjalanan Wisata 24 24 24 24 46 48 46 236

6 Akomodasi Perhotelan 24 24 24 0 107 24 73 276 7 Akuntansi 134 48 48 24 296 72 143 765

8 Administrasi Perkantoran 24 72 48 24 327 48 119 662

9 Pemasaran/Penjualan 47 48 48 24 149 48 96 460 10 Pekerjaan Sosial 18 24 24 23 24 24 24 161

11 Pembel. Bhs Inggris & Bhs Asing lain 140 72 72 97 153 48 45 627

12 Pembel. Bhs Indonesia 22 24 24 0 24 48 23 165

13 Pembelajaran Matematika 26 24 24 24 24 24 23 169

14 Pembelajaran IPA 25 24 24 24 24 48 23 192 15 Kewirausahaan SMK 0 48 48 24 326 48 96 590 16 Kewirausahaan SMA 0 - - - 31 0 0 31 17 Teknologi Informasi 49 48 71 48 212 48 72 548

18 Pendidikan Lingk. Hidup/EfSD 24 24 24 24 170 72 24 362

19 Manajemen Sekolah 118 20 49 47 240 48 0 522 20 Talent Scouting 59 40 24 - 24 24 0 171

21 Strategi/Penilaian Pembelajaran 118 48 92 71 250 48 72 699

22 Sertifikat III Hotel Operation 0 0 0 24 0 24 0 48

23 Sertifikat III Account Clerical 0 0 0 0 30 24 0 54

24 Sertifikat IV TAA 0 0 0 24 24 24 24 96

25 Pengembangan Kurikulum (KTSP) 0 0 45 0 99 0 0 144

26 Pengelolaan Adm. Sekolah 0 0 24 0 48 48 0 120

27 Pengelolaan Perpustakaan 0 0 0 0 24 24 26 74

28 Kepengawasan Sekolah 0 0 0 0 72 54 0 126

29 Sistem Manajemen Mutu-ISO 0 0 0 0 48 24 24 96

30 Diklat Jarak Jauh 0 0 0 0 24 72 0 96 31 Penulisan Karya 24 0 0 0 96 0 0 120



34


TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ilmiah

32 Asistensi Manajemen (IHT) 0 800 800 0 0 0 144 1744

33. Peningkatan Kemampuan SDM 0 67 80 24 48 72 0 291

34. Pembekalan Program CLCC 0 0 0 0 51 0 0 51

35. Pembekalan Program KTSP 0 0 0 0 50 0 0 50

36. Literasi Komputer SD/SMP 0 0 0 0 192 48 0 240

37. Pendidikan Teknologi Dasar 0 0 0 0 0 48 0 48

38. Ekonomi-Akuntansi SMA 0 0 0 0 0 48 0 48

39. Penguatan Kepala sekolah 0 0 0 0 0 1510 1948 3458

40. Kemitraan Nasional/ Internasional 0 0 0 0 0 170 0 170

41. Calon Fasilitator Daerah/ Guru Inti 0 0 0 0 0 48 0 48

B Diklat Melalui Kemitraan

1 Tata Boga 0 0 0 0 0 0

2 Tata Busana 0 0 0 0 0 0

3 Tata Kecantikan

Rambut 0 0 0 0 0 0

4 Tata Kecantikan Kulit 0 0 0 0 0 0

5 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 0 0 0 0

6 Akomodasi Perhotelan 0 0 0 0 0 0

7 Akuntansi 0 0 0 0 0 0

8 Administrasi

Perkantoran 0 0 0 0 0 0

9 Pemasaran/Penjualan 0 0 0 0 0 0

10 Pekerjaan Sosial 0 0 0 0 0 0

11 Pembel. Bhs Inggris & Bhs Asing lain 0 0 0 0 0 0

12 Pembel. Bhs Indonesia 0 0 0 0 0 0

13 Pembelajaran Matematika 0 0 0 0 0 0



35


TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14 Pembelajaran IPA 0 0 0 0 0 0

15 Kewirausahaan SMK 0 0 0 0 0 0 160 160 16 Kewirausahaan SMA 0 0 0 0 0 0

17 Teknologi Informasi 0 0 0 0 0 0

18 Pendidikan Lingk.

Hidup/EfSD 0 0 0 0 0 0

19 Manajemen Sekolah 0 0 0 0 0 0

20 Talent Scouting 0 0 0 0 0 0

21 Strategi/Penilaian Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 400 400

22 Sertifikat III Hotel Operation 0 0 0 0 0 0

23 Sertifikat III Account Clerical 0 0 0 0 0 0

24 Sertifikat IV TAA 0 0 0 0 0 0

25 Pengembangan

Kurikulum (KTSP) 0 0 0 0 0 0

26 Pengelolaan Adm. Sekolah 0 0 0 0 0 0

27 Pengelolaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0

28 Kepengawasan Sekolah 0 0 0 0 0 0

29 Sistem Manajemen Mutu-ISO 0 0 0 0 0 0

30 Diklat Jarak Jauh 0 0 0 0 0 0

31 Penulisan Karya

Ilmiah 0 0 0 0 0 0 80 80

32 Asistensi Manajemen (IHT) 0 0 0 0 0 0

33. Peningkatan Kemampuan SDM 0 0 0 0 0 0

34. Pembekalan Program CLCC 0 0 0 0 0 0

35. Pembekalan Program KTSP 0 0 0 0 0 0

36. Literasi Komputer SD/SMP 0 0 0 0 0 0

37. Pendidikan Teknologi Dasar 0 0 0 0 0 0

38. Ekonomi-Akuntansi SMA 0 0 0 0 0 0



36


TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

39. Penguatan Kepala sekolah 0 0 0 0 0 0

40. Kemitraan Nasional/ Internasional 0 0 0 0 0 0

41. Calon Fasilitator Daerah/ Guru Inti 0 0 0 0 0 0

27 Pengelolaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0

28 Kepengawasan Sekolah 0 0 0 0 0 0

29 Sistem Manajemen Mutu-ISO 0 0 0 0 0 0

30 Diklat Jarak Jauh 0 0 0 0 0 0

31 Penulisan Karya

Ilmiah 0 0 0 0 0 0

32 Asistensi Manajemen (IHT) 0 0 0 0 0 0

33. Peningkatan Kemampuan SDM 0 0 0 0 0 0

34. Pembekalan Program CLCC 0 0 0 0 0 0

35. Pembekalan Program KTSP 0 0 0 0 0 0

36. Literasi Komputer SD/SMP 0 0 0 0 0 0

37. Pendidikan Teknologi Dasar 0 0 0 0 0 0

38. Ekonomi-Akuntansi SMA 0 0 0 0 0 0

39. Penguatan Kepala sekolah 0 0 0 0 0 0

40. Kemitraan Nasional/ Internasional 0 0 0 0 0 0

41 Calon Fasilitator Daerah/ Guru Inti 0 0 0 0 0 0

C.

Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan MGMP

2710 2710

D Diklat PCT Assesor PKG

198 198



37

Tabel 2.7

Data Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2006 sd. 2011 (Kerjasama dengan Instansi lain)

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA KETERANGAN

1. Peningkatan Kompetensi PTK Jenjang Dikdasmen

810 BKPP/Dinas Pendidikan Kota Tangerang

2. Peningkatan Kompetensi Guru SMK

289 LPMP Banten (Dana Dit. PSMK)

3. Peningkatan Kompetensi PTK SMK

79 Dinas Dikmenti Prop. Jabar

4. Peningkatan Kompetensi Guru SMK Bisnis dan Manajemen

680 LPMP Lampung (Dana Dit. PSMK)

5. Peningkatan Kompetensi PTK SMK/ SMA/PT

241 Swadana Sekolah/Dinas Pendidikan/PT


27 Dinas Pendidikan Prop. NAD


19 Dinas Pendidikan Prop. Papua

8. IHT KTSP 88 Direktorat Pembinaan Diklat

9. Character Building Mahasiswa 195 Biro PKLN

10. Diklat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, LKS

52 Dinas Pendidikan Prop. NTT

11. Peningkatan Kompetensi PTK-PNF

150 Direktorat PTK-PNF

12. Peningkatan Kompetensi PTK SMK SBI

931 Direktorat Pembinaan SMK

13. Peningkatan Kompetensi PTK 170 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan/Dinas Pendidikan Prop. Kaltim

14. Peningkatan Kompetensi PTK 240 Badan Diklat Kab. Tangerang


8 Dinas Pendidikan Prop. Bali

16. Peningkatan Kompetensi Guru jenjang Dikdasmen

997 Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru

17. Peningkatan Kompetensi PTK dalam Bidang SMM-ISO

30 Dinas Pendidikan Prop. Gorontalo



38

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA KETERANGAN

18. Diklat Busana 16 Direktorat Profesi Pendidik

19. Diklat Busana (Pembuatan Jilbab)

30 Direktorat Diniyah dan Pesantren

20. Fasilitasi Workshop EfSD 42 PPPPTK TK/TKLB Bandung

21. Fasilitasi Diklat Leadership Skills

30 British Council-PPPPTK TK/TKLB Bandung

22 Peningkatan Kompetensi siswa SMK 2 NAD

5 SMK 2 NAD

23 Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 1 Lhokseumawe

1 SMKN 1 Lhokseumawe

24 Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 3 Lhokseumawe

2 SMKN 3 Lhokseumawe

25 Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 3 Banda Aceh

1 SMKN 3 Banda Aceh

26 Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 20 Samarinda

1 SMKN 20 Samarinda

27 Peningkatan Kompetensi siswa SMKN Pangkalan Bun

3 SMKN Pangkalan Bun

28 Kursus Manajemen Perkantoran Bagi Karyawan PPPPTK Matematika

7 PPPPTK Matematika

29 Kursus Perhotelan Bagi Karyawan PPPPTK Matematika

10 PPPPTK Matematika

30 Diklat Penyusunan Bahan Ajar bagi Guru SMP,SMA,SMK kota Tangerang

30 BKPP Kota Tangerang

31 Diklat Pengelolaan keuangan bagi Ka. SD,SMP,SMA,SMK dan Pengawas Kota Tangerang


32 Diklat design web bagi staf Pemda Kota Tangerang


33 Diklat KTSP bagi guru kota tangerang


34 Diklat UPW bagi Guru SMK 11 Swadana

35 Diklat Dinas Pendidikan Kota Tangerang

150 Dinas Pendidikan Kab. Tangerang

36 Diklat EFSD bagi pengelola 20 Direktorat PNF



39

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA KETERANGAN

kursus tata boga

37 Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kalsel Angkt. I

40 Dinas Pendidikan Kalsel

38 Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kalsel Angkt. II

40 Dinas Pendidikan Kalsel

39 Diklat pengelola adm sekolah (TU) sekolah kota tangerang


40 Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kaltim

46 Dinas Pendidikan Kaltim

41 Diklat Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur (sangata)

10 Dinas Pendidikan Kutai Timur

42 Diklat lesson study (studi pembelajaran) bagi guru kota tangerang


43 Diklat ISO dan penilaian SMK aliansi SBI Invest angkt. 1&2

115 PSK Diknas

44 Diklat Penjualan bagi SMK Manokwari

6 Dinas Kab. Manokwari

45 Diklat Pengawas Sekolah bagi BKPP Kota Bogor

50 BKPP Kota Bogor

46 Diklat Kepribadian bagi Guru Kota Tangerang


47 Seminar SMK PGRI Pekanbaru 44 PGRI Pekanbaru

48 Diklat Pengelola keuangan Puskesmas Kota Tangerang


49 Diklat Busana Bagi Guu SMK Manado

8 Dinas Pend. Manado

50 Diklat Penjualan, Adm Perknatoran dan Hotel bagi Guru SMK Kab. Karo

3 Dinas Kab. Karo

51 Diklat Sistem manajemen mutu (SMM) bagi kepala sekolah kota tangerang


52 Diklat kepala SD Kab. Tangerang

40 BKD Kab. Tangerang

53 Diklat Kurikulum Kab. Tangerang

40 BKD Kab. Tangerang

54 Bimtek Pengelolaan 30 BKPP Kota Tangerang



40

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA KETERANGAN

Perpustakaan Kota Tangerang

55 Magang Persiapan LKS SMKN 1 Sampit

1 SMKN 1 Sampit

56 Diklat penyusunan bahan ajar muatan local mata pelajaran budi pekerti pada Dinas Pendidikan Tangerang


57 Diklat Pemasaran dan Akuntansi bagi Gru Serau Tj Redep Kaltim

30 Dinas Kab. Berau

58 Diklat didaktik dan metodik bagi guru di lingkungan pemerintah Kota Tangerang


59 Diklat supervise akademik dan manajerial bagi pengawas, sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Kaimana

18 Dinas Pendidikan Kab. Kaimana

60 Diklat pengelolaan keuangan bagi KTU UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang


61 Diklat Tenologi Informasi bagi Guru di Kota Tangerang


62 Diklat Seal dan Retail bagi guru SMK (Aceh)

8 RESASI PEM Consult

63 Diklat system manajemen mutu bagi Kep Sek Kota Tangerang


64 Diklat Kewirausahaan bidang Perkoperasian di lingkungan Kota Tangerang


65 Pelatihan Pengintegrasian dan Implementasi Pendidikan Budaya Karakter Bangsa ke dalam Kurikulum KTSP dan Perangkat Pembelajaran


66 Pelatihan Pengelolaan Lab. Sekolah (Lab. Bahasa/IPA) Pendidikan Kota Tangerang

30 BKPP KotaTangerang

67 Diklat Kepala Sekolah Kab. Pesisir Selatan

100 Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan



41

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA KETERANGAN

68 Lokakarya (Workshof) sertifikasi keterampilan khusus

67 Dir. Pembinaan Pend. Khusus

69 Lokakarya (Workshof) sertifikasi keterampilan khusus

68 Dir. Pembinaan Pend. Khusus

70 Pelatihan penggunaan method dan strategi pembelajaran bagi guru SD,SMP,SMA dan SMK dinas Kota Tangerang

30 Dinas Kota Tangerang

71 Diklat penelitian tindakan kelas 30 BKPP Kota Tangerang

72 Diklat Busana Tingkat dasar bagi Guru SMK Provinsi Jateng

18 BKPP Propinsi Jateng

73 Diklat pengelolaan hasil perikanan


74 Diklat Multi Media Angkatan I 30 BKPP Kota Tangerang

75 Diklat Multi Media Angkatan II 30 BKPP Kota Tangerang

76 Diklat Pengembangan Propesi Guru


Jumlah Seluruhnya 6825

Selain program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK sebagaimana tersebut di

atas, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata bekerjasama dengan STP Trisakti, Politeknik VEDC Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta, juga menyelenggarakan program Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Akademik (Program Diploma III/IV/S1) bagi Calon Guru Kejuruan Periode 2006 sd. 2009. Program dimaksud merupakan program lanjutan yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun 2003. Pada tahun 2006 sampai tahun 2007 telah lulus program D-III sebanyak 195 orang, dan pada tahun 2007 sampai tahun 2009 telah lulus Program D-IV dan S1 sebanyak 361 orang.

Tabel 2.8

Realisasi Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi (Program D3/D4/S1 Calon Guru SMK) Tahun 2006 sd. 2009

No Program LULUS D3 LULUS D4/S1 Keterangan



42

Studi 2006 2007 2007 2008 2009 1. Perhotelan 30 20 30 54 0 STP Trisakti

2. UPW 15 19 15 67 0 STP Trisakti

3. Tata Boga 17 22 17 48 0 STP Trisakti

4. Akuntansi 26 22 26 17 64 Politeknik VEDC Bandung

5. Bahasa Inggris 0 24 0 23 0 D-III UI, dan S1 UNJ

Jumlah 88 107 88 209 64

Total Lulus D3/D4/S1 195 361 C. Faktor Penentu Keberhasilan

Memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang secara langsung dan atau tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian visi, dan misi sebagaimana tersebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata menetapkan faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Faktor Sumberdaya manusia. Tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang profesional dengan komitmen yang tinggi dengan imbalan yang proposrional dan memadai.

2. Faktor Produk (Barang dan Jasa). Adanya produk (barang dan jasa) yang unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelanggan lainnya)

3. Faktor Organisasi dan Manajemen. Struktur organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien dan birokrasi yang praktis, didukung sistem informasi (ICT) yang handal, serta dilandasi prinsip learning organization.

4. Faktor Keuangan. Tersedianya dukungan dana yang sesuai dengan kebutuhan program

5. Faktor Fasilitas. Tersedianya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan proram diklat dan pengembangan lembaga.



43

BAB III

MANDAT, STAKEHOLDER, DAN CORE BUSINESS PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

A. Mandat PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata merujuk pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas (UU 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 1 butir c). Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003, misi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip:

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;

c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;



44

f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan lampiran Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, tahapan dan skala prioritas pembangunan nasional selama periode dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

2

RPJPN 2005-2025

RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat penguatan daya saing perekonomian

RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

RPJMN 4 (2020-2024)

RPJMN 3 (2015-2019)

RPJMN 2 (2010-2014)

RPJMN 1 (2005-2009)

Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ke-2 (tahun 2010-

2014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.



45

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana PP 19 mencakup beberapa komponen, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP 19/2005, pasal 2).

4. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pasal 32 disebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi penugasan, kanaikan pangkat, dan promosi.

5. Permendiknas nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, dan nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan PPPPTK.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepandidikan (Permendiknas no: 8/2007 pasal 1 ayat 1). PPPPTK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas no: 8/2007 pasal 1 ayat 2)

Sesuai dengan Permendiknas Nomor: 8 Tahun 2007, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) memiliki tugas: “melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud PPPPTK memiliki fungsi: (a) penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; (b)



46

pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (c) fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (d) evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (e) pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Untuk kelancaran berbagai kegiatan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, mengembangkan susunan organisasi intern sesuai kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada Bab II..

Sedangkan tugas dan rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana Permendiknas no. 8/2007 dan Permendiknas no. 50/2008, serta tugas dan kegiatan Widyaiswara dapat pada lampiran 2.

B. Stakeholder PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Merujuk pada tugas dan fungsi sebagaimana Permendiknas No. 8 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, pemangku kepentingan utama (key stakeholder) PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, dan SMK/MAK;

2. Pegawai/Karyawan PPPPTK Bispar (fungsional, struktural, dan staf); 3. Setjen Kemdiknas, Badan Pengembangan SDMP-PMP; Ditjen Dikdas, Ditjen

Dikmen, Ditjen PAUDNI, serta Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah, PPPPTK lain, LPMP, Lembaga Diklat lain, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

4. Badan Kepegawaian dan Diklat serta Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota;

5. Kemnaker, Kemperin, Kembudpar, Kemenag, dll. 6. Masyarakat Umum, Asosiasi Profesi, Perusahaan (Dunia Usaha/Industri), dan

Penyandang Dana.

C. Core Business PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana Permendiknas No. 8 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, core business PPPPTK Bisnis dan



47

Pariwisata adalah “Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan” melalui program-program sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Produktif Bidang Bisnis dan Pariwisata bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang mencakup: Akomodasi Perhotelan, Tata Boga, Usaha Jasa Pariwisata, Tata Busana, Tata Kecantikan Rambut dan Kulit, Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, dan Perawatan Sosial, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, serta Kewirausahaan.

2. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Adaptif bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang meliputi: Pembelajaran Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Prancis), Pembelajaran Matematika, Pembelajaran Sains (IPA), Ekonomi, dan lain-lain.

3. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Normatif dan Penunjang bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang antara lain meliputi: Pembelajaran Bahasa Indonesia, Pengembangan Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Penilaian Berbasis Kompetensi, dan lain-lain.

4. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Manajerial dan Teknis bagi Tenaga Kependidikan Dikdasmen terutama SMK, yang antara lain meliputi: manajemen sekolah bagi kepala/wakil kepala sekolah, manajemen sekolah (talent scouting) bagi calon kepala sekolah, Administrasi Sekolah (Ketatausahaan Sekolah), Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Pengelolaan Laboratorium Sekolah, serta diklat manajerial dan teknis lainnya.

5. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah, baik pada lingkup Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama.

6. Pengkajian dan Pengembangan di bidang pendidikan bisnis dan pariwisata, teknis pendidikan (manajemen sekolah, kurikulum, bahan ajar, pengembangan dan standarisasi fasilitas, pengembangan kewirausahaan, pengembangan sistem evaluasi dan sertifikasi, pengembangan TI, pengembangan PLH dan EfSD, pengembangan hubungan dengan DU/DI, dan kelembagaan.

7. Jasa Konsultansi, baik manajemen pendidikan maupun teknis pendidikan.



48

BAB IV

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENGAMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

A. Visi, dan Misi Pendidikan Nasional

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

2

“Menjadi Organisasi yang Modern, Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan Pranata Pendidikan Menuju

Terciptanya Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan



49

5. Memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; 2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis; 4. Meningkatkan kualitas jasmani; 5. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar kepada semua jalur, jenis, dan

jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual;

6. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia;

7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara; 8. Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki ataupun

perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;

9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;

10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;

11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, serta pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;

12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;



50

13. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; dan

14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.

B. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Tujuan Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai visi: 2

Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas omprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 4.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 4.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Makna Insan Indonesia Kompetitif

Cerdas spiritual

• Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

• Berkepribadian

unggul dan gandrung akan keunggulan

• Bersemangat juang tinggi

• Mandiri • Pantang menyerah • Pembangun dan

pembina jejaring

Cerdas emosional dan sosial

• Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.



51

Makna Insan Indonesia Cerdas Makna Insan Indonesia Kompetitif

• Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

• Bersahabat dengan perubahan

• Inovatif dan menjadi agen perubahan

• Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran

sepanjang hayat • Menjadi rahmat

bagi semesta alam

Cerdas intelektual

• Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

Cerdas kinestetis

• Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

• Aktualisasi insan adiraga.

Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2014 adalah:

2

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

(1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan

bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;



52

(4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan

(5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi 2014, Kemdiknas pada tahun 2010 – 2014 mempunyai misi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Misi Kementerian Pendidikan Nasional

KODE MISI M1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2 Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan M3 Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan M4 Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan M5 Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan

Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, perlu didukung oleh tata nilai yang merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai dimaksud adalah: amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Selanjutnya dari visi, misi dan tata nilai, serta fokus pada periode ini, maka dirangkum dalam satu kalimat motto sebagai berikut:

2

MMeellaayyaannii SSeemmuuaa ddeennggaann AAmmaannaahh

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemendiknas tahun 2010–2014, dirumuskan tujuan strategis sebagai berikut:



53

Tabel 4.3 Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

KODE TUJUAN STRATEGIS T1 Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan

di semua provinsi, kabupaten dan kota T2 Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu

dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

T4 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

T5 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

T6 Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS

T7 Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.4 sampai dengan tabel 4.10, berikut di bawah ini.

Tabel 4.4

Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 1

KODE SASARAN STRATEGIS S1.1 APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75%

provinsi mencapai APK ≥ 60%, sekurang -kurangnya 75% kota mencapai APK ≥ 75%, dan sekurang -kurangnya 75% kabupaten mencapai APK ≥ 50%.

S1.2 Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.



54

KODE SASARAN STRATEGIS S1.3 Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem

pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak

Tabel 4.5


KODE SASARAN STRATEGIS S2.1 APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85%

provinsi mencapai APM ≥ 95%; sekurang -kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96%, dan sekurang -kurangnya 90% kabupaten mencapai APM ≥ 94%;

S2.2 APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9% S2.3 APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya

90% provinsi mencapai APK ≥ 95%; sekurang -kurangnya 80% kota mencapai APK ≥ 115%, dan sekurang -kurangnya 85% kabupaten mencapai APK ≥ 90%;

S2.4 APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8% S2.5 APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 96% S2.6 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan

SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan S2.7 Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%,

angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;

S2.8 Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50% S2.9 Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi; S2.10 Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB

terakreditasi minimal B; S2.11 Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB

melaksanakan e-pembelajaran; S2.12 Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI; S2.13 Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI; S2.14 Sekurang-kurangnya 88% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan

80% bersertifikat; S2.15. Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan

90% bersertifikat; S2.16 Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan

Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;



55

KODE SASARAN STRATEGIS S2.17 Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan

meningkatnya angka melanjutkan minimal 95%, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar;

S2.18 Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

Tabel 4.6


KODE SASARAN STRATEGIS S3.1 APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi

mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%;

S3.2 Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;

S3.3 Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;

S3.4 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

S3.5 Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;

S3.6 Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;

S3.7 Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008; S3.8 Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-

pembelajaran; S3.9 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan S3.10 Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan

kewirausahaan S3.11 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK

mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan S3.12 Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan

meningkatnya angka melanjutkan minimal 95%, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1,69% untuk jenjang pendidikan menengah;

S3.13 Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%;

S3.14 Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.



56

Tabel 4.7


KODE SASARAN STRATEGIS S4.1 APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30% S4.2 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 S4.3 Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi

minimal B S4.4 Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan

sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES

S4.5 Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2

S4.6 Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3

S4.7 Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi S4.8 Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi

50%; S4.9 Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi

6,5%; S4.10 Menurunnya disparitas gender yang ditunjukan dengan rasio kesetaraan

gender menjadi 104% S4.11 Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun

karakter dan kewirausahaan.

Tabel 4.8 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 5

KODE SASARAN STRATEGIS S5.1 Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan

pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;

S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;

S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education



57


KODE SASARAN STRATEGIS S6.1 Sekurang-kurangnya 80% bahasa daerah di Indonesia terpetakan; S6.2 Sekurang-kurangnya 20% guru Bahasa Indonesia memiliki kemahiran

berbahasa Indonesia sesuai standar nasional; S6.3 Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan

secara berkala; S6.4 Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa

Indonesia.


KODE SASARAN STRATEGIS S7.1 Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 S7.2 Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sekurang-kurangnya 75 S7.3 Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan

pendidikan nasional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan; S7.4 Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan

dasar. Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan

dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan seperti tabel 4.10 berikut di bawah ini. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.11 Sasaran Strategis Gabungan

KODE SASARAN STRATEGIS SG.1 APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-

kurangnya 86,3%, SG.2 Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun SG.3 Tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%



58

C. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Tujuan Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Memperhatikan visi Kementerian Pendidikan Nasional, serta tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2007, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2025

2

MMeennjjaaddii lleemmbbaaggaa ppeennggeemmbbaannggaann ddaann ppeemmbbeerrddaayyaaaann ppeennddiiddiikk ddaann tteennaaggaa kkeeppeennddiiddiikkaann BBiissnniiss ddaann PPaarriiwwiissaattaa bbeerrttaarraaff IInntteerrnnaassiioonnaall ddeennggaann

bbaassiiss bbuuddaayyaa bbaannggssaa

Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2025 2

Memberikan layanan prima bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat, melalui fasilitasi peningkatan kompetensi bertaraf internasional, penelitian dan pengembangan, serta layanan

konsultansi dengan basis budaya bangsa

Untuk mewujudkan visi dan misi tahun 2025 terdebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata menetapkan visi dan misi pada tahun 2014 sebagai berikut:

Visi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014 2

Menjadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Bisnis dan Pariwisata bertaraf internasional dengan

basis budaya bangsa



59

Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014 2

Memberikan layanan prima bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat, melalui fasilitasi

peningkatan kompetensi bertaraf internasional, penelitian dan pengembangan, serta layanan konsultansi dengan

basis budaya bangsa

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata berpedoman pada Tata Nilai Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu: amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Disamping berpedoman pada tata nilai tersebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, menetapkan Core value sebagai berikut:

1. Saling percaya dan menghargai. Saling percaya sesama anggota dalam melaksanakan tugas, setiap anggota memiliki keinginan untuk sukses bersama, tidak saling mencurigai dengan cara membangun positive thinking, saling menghargai keunggulan, keahlian dan menyadari kekurangan masing-masing.

2. Kebersamaan. Menentukan tujuan bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil dan menikmatinya bersama.

3. Inovasi. Tidak pernah merasa puas atas prestasi yang dicapai, dan selalu mensyukurinya sebagai motivasi untuk selalu mengadakan pembaharuan untuk senantiasa memiliki keunggulan.

4. Pelayanan prima. Memberikan layanan prima kepada pelanggan internal dan eksternal dengan mengembangkan sikap ramah, pelayanan yang cepat, tepat dan efisien.

Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014 mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis masing-masing sebagai berikut:



60

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Tujuan Strategis Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014

KODE TUJUAN STRATEGIS T1 Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi

peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK)

T2 Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD

T4 Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari tujuan strategis pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014, sebagaimana tabel 4.13 sd. tabel 4.16 berikut:


KODE SASARAN STRATEGIS S1.1 Guru pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

S1.2 Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

S1.3 Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%;



61


KODE SASARAN STRATEGIS S2.1 Guru SD, dan SMP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%; S2.2 Kepala Sekolah dan Pengawas SD, dan SMP yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

S2.3 Tenaga Administrasi (TU), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD, dan SMP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%;

Tabel 4.15


KODE SASARAN STRATEGIS S3.1 Pendidik TK PAUD Non Formal yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 55,0%; S3.2 Kepala TK dan Pengawas PAUD yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;


KODE SASARAN STRATEGIS S4.1 Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis

dan Pariwisata sekurang-kurangnya mencapai 85,0%

S4.2 Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

S4.3 Laporan SAI (SAK dan SA-BMN) ketepatan waktu penyampaiannya mencapai 100%



62

BBAABB VV

SSTTRRAATTEEGGII DDAANN AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN PPPPPPPPTTKK BBIISSNNIISS DDAANN

PPAARRIIWWIISSAATTAA 22001100––22001144

Strategi dan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, serta mengacu pada RPJMN 2010-2014, Renstra Kemendiknas 2010-2014, dan evaluasi capaian pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2010-2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kebutuhan tersebut mencakup diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengelaolaan data dan informasi, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

AA.. Strategi Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010-2014

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran



63

strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1

Tujuan strategis T1, yaitu tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah;

b. Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Menengah;

c. Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Menengah.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.1.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1

NO SASARAN STRATEGIS KONDISI (2009)

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 1. Persentase guru jenjang Pendidikan

Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

32,00% 34,0 45,9 57,6 69,5 81,30

2. Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

0 10 30 50 80 100



64


TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 3. Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga

Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

5 10 25 45 63 70

Gambar 5.1

Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

1. Penyiapan silabus dan program Diklat PTK;

2. Penyiapan Bahan Ajar Diklat PTK;

3. Penyiapan perangkat dan administrasi fastingkom PTK

Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

1. Penyiapan perangkat evaluasi program fastingkom PTK;

2. Penyiapan perangkat evaluasi pelaksanaan & dampak fastigkom PTK;

3. Penyiapan perangkat pelaporan fastingkom PTK;

1. Penyiapan rencana program fastingkom PTK (tahunan);

2. Pengembangan model fastingkom PTK;

3. Pengembangan direktori fastingkom PTK.

Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan

jenjang Pendidikan Menengah

1. Pengumpulan data dan informasi PTK;

2. Pengelolaan data dan informasi PTK;

3. Penyajian data kompetensi PTK; 4. Penyajian program fastingkom

PTK.

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program

fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan

Menengah

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

jenjang Pendidikan Menengah melalui pendidikan dan pelatihan


Tujuan strategis T2, yaitu , terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar;

b. Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Dasar;



65

c. Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Dasar.


Gambar 5.2 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar melalui

pendidikan dan pelatihan







Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan

jenjang Pendidikan Dasar




PTK.


pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar




Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program

fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan

Dasar (SD dan SMP)

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan

pada Tabel 5.2



TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 1. Persentase guru Pendidikan Dasar (SD/SMP)

yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPB)

32 34,0 45,9 57,6 69,5 81,3

2. Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0 10 30 50 80 100



66


TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 3. Persentase Tenaga Administrasi Sekolah,

Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0 10 25 45 63 70


Tujuan strategis T3, yaitu Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi penJumlah TK: didik dan tenaga kependidikan PAUD;

b. Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; c. Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan PAUD.





TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase tutor/pendidik PAUD/TK yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan 5 15 25 35 45 55

2. Persentase Kepala TK mengikuti PPB 0 10 25 45 70 100 3. Persentase Pengawas TK/PAUD yang

mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan 0 10 25 50 75 100



67

Gambar 5.3

Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

PAUD melalui diklat







Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)




PTK.


pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini




Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program

fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)


Tujuan strategis T4, yaitu tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; b. Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; c. Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK Bisnis

dan Pariwisata; d. Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan pengeleluaran

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; e. Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; f. Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata



68


Gambar 5.4 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4

Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan

prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

jenjang Dikdasmen

1. Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan;

2. Penyusunan Laporan SAKIP; 3. Penyusunan Laporan SA-BMN; 4. Penyusunan LAKIP.

Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. Perencanaan kebutuhan sarana-prasarana;

2. Pemeliharaan sarana-prasarana; 3. Pengadaan sarana-prasarana; 4. Pemberdayaan sarana-prasarana.

Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan

pengeleluaran PPPPTK Bispar

1. Pengkajian temuan inspektorat/ pemeriksa;

2. Evaluasi program dan pelaksanaan Fastingkom;

3. Audit kinerja; 4. Evaluasi LAKIP

Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan

Pariwisata

Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. Perencanaan rekrutmen pegawai; 2. Peningkatan budaya kerja dan

capacity building; 3. Pembinaan adm. Pegawai; 4. Pemetaan kualifikasi dan

kompetensi SDM; 5. Peningkatan kualifikasi dan

kompetensi SDM; 6. Pemberdayaan SDM.

1. Penyusunan/penyempurnaan Renstra;

2. Penyusunan RKA-KL; 3. Penyusunan Rencana Kinerja; 4. Penyusunan POK-TOR

Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK

Bisnis dan Pariwisata

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. Peningkatan SMM-ISO; 2. Penyusunan Pedoman/Juknis; 3. Penyiapan Bahan Informasi; 4. Pengembangan Kemitraan; 5. Pengembangan perangkat diklat; 6. Peningkatan pengelolaan data dan

informasi.




TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 1. Pengembangan organisasi dan penguatan

prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mencapai minimal 85,0%

75,0% 78 81 83 84 85



69


TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2. Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan

Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

85,0% 86 87 88 89 90

3. Laporan SAKIP, SAI (SAK dan SA-BMN) disusun dan disampaikan kepada yang berwenang dengan tepat waktu, mencapai 100%

85,0% 90 92 94 96 100

5. Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum, sebagaimana Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5

Rumusan Strategi Umum

NO KOMPONEN SISTEM DIKLAT KODE STRATEGI UMUM

1 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SU1.1 Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen.

SU1.2 Penyediaan SDM (widyaiswara dan fasilitator, serta SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

2 Pengelolaan Data dan Informasi PTK Dikdasmen

SU2.1 Penyediaan sistem pengelolaan data dan informasi PTK jenjang Dikdasmen.

3 Sarana dan Prasarana SU3.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

4 Pendanaan SU4.1 Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

SU4.2 Penyediaan alokasi dana untuk penerapan sistem pembelajaran diklat jarak jauh berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.



70

NO KOMPONEN SISTEM DIKLAT KODE STRATEGI UMUM

5 Tata Kelola SU5.1 Penataan organisasi dan manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

SU5.2 Penguatan akuntabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan asset/barang milik negara di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

SU5.3 Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

B. Arah Kebijakan dan Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010 – 2014

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan adalah seperti dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

KODE STRATEGI UMUM ARAH KEBIJAKAN

SU1.1 Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi PTK jenjang Dikdasmen.

a. Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat;

b. Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat

SU1.2 Penguatan SDM (Widyaiswara/Fasilitator dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

a. Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

b. Pemetaan kualifikasi dan kompetensi, serta Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata


a. Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;



71

KODE STRATEGI UMUM ARAH KEBIJAKAN

SU3.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

a. Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

SU4.1 Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

a. Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK;

b. Kemitraan dengan pemerintah daerah, Instansi lain, Perguruan Tinggi, masyarakat, dan dunia usaha/industri


a. Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

SU5.1 Penataan organisasi dan manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar.

a. Penataan organisasi, mekanisme, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

b. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya)


a. Penguatan akuntabilitas keuangan (SAK) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN)


a. Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Penjelasan masing-masing arah kebijakan tersebut di atas adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat pendidikan dan pelatihan

Untuk meningkatkan daya jangkau dan fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PTK, perlu dikembangkan berbagai model pendidikan dan pelatihan. Pengembangan model-model pendidikan dan pelatihan ini



72

dimaksudkan untuk menganekaragamkan program yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu juga untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pendidikan dan pelatihan perlu didukung dengan berbagai perangkat, seperti silabus, program operasional, bahan ajar, media pembelajaran, dan berbagai perangkat lainnya. Dengan kesiapan perangkat dimaksud diharapkan proses penyelenggaraan diklat dapat berjalan dengan lancer. Namun permasalahan yang ada, sering penyelenggaraan diklat belum disiapkan dengan baik. Oleh karena itu penyiapan perangkat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

• Pengembangan model-model pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

• Penyiapan silabus, program operasional (panduan) pendidikan dan pelatihan, baik untuk diklat fungsional penjenjangan, maupun diklat teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen;

• Pengembangan bahan ajar pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan teknis;

• Pengembangan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan kediklatan.

2. Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui pendidikan dan pelatihan

a. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik Dalam proses pembelajaran di sekolah, pendidik memegang peran penting. Pendidik bukan hanya sekedar melakukan transfer of knowledge and skills, tetapi juga transfer of value. Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus. Oleh karena itu pendidik harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya secara berkelanjutan. Dengan peningkatan profesionalitas berkelanjutan akan terealisir pembelajaran yang terus-menerus sepanjang hayat. Peningkatan profesionalitas berkelanjutan bagi pendidik dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

• Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau diklat teknis bagi guru produktif, adaptif, dan normatif SMK Bisnis dan Pariwisata;



73

• Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru SMA, sesuai dengan kompetensi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

• Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP);

• Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD dan atau TK;

• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi pengelola kursus dan pendidik pada PKBM.

b. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;

Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;

c. Pendidikan dan pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium.

Disamping pendidik, kepala sekolah, dan pengawas, unsur SDM yang memegang peranan penting bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah adalah tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium sekolah. Sebagian dari mereka belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga dimungkinkan mereka tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:



74

• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga administrasi sekolah;

• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga perpustakaan sekolah;

• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga laboratorium sekolah.

3. Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dan atau pengembangan profesionalitas berkelanjutan di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, perlu diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

b. Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

c. Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

4. Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi, serta Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen, perlu didukung tenaga pengelola dan fasilitator/pemateri dalam pendidikan dan pelatihan. Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, perlu diambil kebijakan-kebijakan yang menunjang terwujudnya pengembangan profesionalitas berkelanjutan, yaitu:

a. Pemetaan kualifikasi dan kompetensi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata b. Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan cara

memberikan bantuan untuk peningkatan kualifikasi;



75

c. Peningkatan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penulisan karya tulis ilmiah;

d. Pengembangan tim building/character bulding bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, sehingga terwujud harmoni dalam pelaksanaan tugas;

e. Koordinasi dan sinkronisasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK antar PPPPTK dan instansi lain terkait.

5. Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi

Dalam rangka mendukung program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK, perlu dikembangkan sistem pengelolaan, pengolahan dan penyajian data PTK dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PTK. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk diperlukan sistem pengelolaan data dan informasi yang sistematis, dan akurat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan dimaksud adalah:

a. Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Pengolahan dan updating data dan informasi PTK yang terus-menerus; c. Penyajian data dan informasi fasilitasi peningkatan kompetensi PTK; d. Penyajian data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan

profesionalitas berkelanjutan.

6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Untuk mendukung keberhasilan program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahannya sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagian besar sudah cukup tua, sehingga perlu pembaharuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana diklat dan kantor yang dimiliki PPPPTK Bisnis dan Pariwisata masih belum memadai dan out of date. Oleh karena itu perlu ada peremajaan dan penambahan peralatan diklat dan perkantoran. Sementara dari segi prasarana, khususnya gedung dan bangunan serta halaman perlu mendapatkan



76

pemeliharaan yang berkelanjutan dan sebagian besar perlu rehabilitasi karena usia gedung dan bangunan sudah mencapai kurang lebih 20 tahunan. Memperhatikan kondisi yang demikian, dalam rangka revitalisasi sarana dan prasarana, dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Pengadaan peralatan praktik dan penunjang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kompetensi keahlian dan atau program pendidikan dan pelatihan;

b. Pengadaan peralatan penunjang operasional perkantoran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

c. Pemeliharaan/perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

d. Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

7. Rasionalisasi Pendanaan Fastingkom PTK

Dalam periode pembangunan 2005--2009, program fasilitasi Peningkatan kompetensi PTK masih sangat terbatas. Akibatnya daya jangkau program juga terbatas. Untuk menjangkau semua PTK yang ada, diperlukan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan alokasi dana yang signifikan. Disamping itu juga perlu dilakukan pemetaan kompetensi, sehingga fasilitasi peningkatan kompetensi PTK difokuskan untuk PTK yang benar-benar membutuhkan peningkatan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

a. Pemetaan struktur biaya total pendidikan dan pelatihan bagi PTK dengan memperhatikan keragaman wilayah;

b. Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;

8. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia

Usaha/Industri

Kepedulian sebagian pemerintah daerah, dan kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan kompetensi PTK melalui pendidikan dan



77

pelatihan masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.

a. Pengembangan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, untuk pengembangan program dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi PTK;

b. Kemitraan dengan mengembangkan pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan PTK.

9. Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan

basis TIK dan atau modular learning

Untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK, diperlukan terobosan yang memungkinkan semua PTK dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesionalitas berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, jika dalam delivery system hanya mengandalkan model yang konvensional, maka pemerataan dan kesempatan memperoleh fasilitas pendidikand an pelatihan menjadi terbatas. Oleh karena itu, guna mendukung perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang terstandar, ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Penguatan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam pengembangan model pendidikan dan pelatihan jarak jauh;

b. Penyiapan sistem, program, dan perangkat fasilitasi peningkatan kompetensi PTK dengan model pembelajaran jarak jauh;

c. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dengan model pembelajaran jarak jauh;



78

10. Penataan organisasi, mekanisme, rincian tugas, dan pemberdayaan unit

kerja

Pengembangan organisasi secara internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sangat dimungkinkan. Dengan tugas dan fungsi yang begitu luas, maka pengembangan struktur dan uraian tugas satuan unit kerja internal di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata diperlukan. Hal ini penting dalam rangka mendukung pemberdayaan unit kerja dan SDM secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan persaingan sehat menuju organisasi pembelajar yang baik dapat diwujudkan. Kebijakan yang terkait dengan hal ini antara adalah:

a. Pengembangan organisasi, uraian tugas, mekanisme kerja, dan pemberdayaan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

11. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya)

Pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO dan SMM lainnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang terkait dengan hal ini antara adalah:

a. Penyesuaian dokumen SMM-ISO sesuai dengan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

b. Pembudayaan SMM-ISO kepada seluruh SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan cara menyelenggarakan pertemuan secara periodic;

c. Pengembangan SMM lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

12. Penguatan akuntabilitas keuangan (SAK) dan akuntabilitas barang milik

negara (SA-BMN)

Akuntabilitas oraganisasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga terwujud institusi yang baik (good institution). Dalam hubungan ini diharapkan terjadi



79

penurunan temuan auidi dari Itjen Kemendiknas dan atau BPK RI. Kebijakan-kebijakan yang diperlukan antara lain:

a. Peningkatan kemampuan tim SAI (SAK dan SA-BMN) dan tim pengelola anggaran;

b. Penguatan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang milik Negara;

13. Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Dengan terbentuknya tim Satuan Pengawasan Internal di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, diharapkan dapat membantu mengendalikan/mengawai jalannya seluruh aktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan pemberdayaan tim SPI diharapkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Kebijakan yang berkaitan dengan hal ini antara lain:

a. Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; b. Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.



80

BBAABB VVII

PPRROOGGRRAAMM PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN PPPPPPPPTTKK BBIISSNNIISS DDAANN PPAARRIIWWIISSAATTAA TTAAHHUUNN 22001100––22001144

A. Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi proyek percontohan untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Ja-nuari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 5.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin accountable. Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (input) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance ba-sed budgeting) khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional sejak diberlakukannya undang-



81

undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional (Gambar 6.1).

Gambar 6.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ANGGARAN

STRUKTUR PERENCANAAN

KEBIJAKAN

STRUKTUR MANAJEMEN

KINERJA

IMPACT (SASARAN KINERJA K/L)

IMPACT (SASARAN POKOK)

OUTCOME & INDIKATOR KINERJA PRIORITAS

PRIORITAS

FOKUS PRIORITAS

FUNGSI

SUB FUNGSI

ORGANISASI

ESELON 1A

ESELON 2

JENIS BELANJA

PROGRAM OUTCOME & INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

OUTPUT & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KEGIATAN

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010-2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom up dilakukan untuk



82

memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

B. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

C. Pengelompokan Program

Jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan tersebut, Kemendiknas telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Program-program



83

tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut (tabel.6.1):

Tabel 6.1 Program dan Unit Eselon I Kementerian Pendidikan Nasional

KODE PROGRAM UNIT ESELON I

P1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

P2 Program Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

P3 Program Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

P4 Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

P5 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

P6 Program Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan

P7 Program Pengembangan dan Pembinaan bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

P8 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Jenderal

P9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Inspektorat Jenderal

D. Program Kementerian Pendidikan Nasional yang terkait dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Dari program Kemendiknas Tahun 2010-2014, terdapat 1 (satu) program besaran yang terkait dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, yaitu: Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut:



84

1. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);

2. Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);

3. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);

4. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Penyediaan pendidik PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;

2. Penyediaan manajemen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama, sebagaimana table 6.2.

Pencapaian target Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut:

a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;

b. Peningkatan penjaminan mutu pendidikan; c. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik; e. Penjaminan Mutu Pendidikan; f. Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan;



85

Ta

bel 6

.2

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

Pro

gram

Pen

gem

bang

an S

DM

Pen

didi

kan

dan

Pen

jam

inan

Mut

u P

endi

dika

n

TA

HU

N

2014

(%

)

91,1

84,9

81,3

100

100

70,0

100

2013

(%

)

79,4

70,7

69,5

70,0

100

63,0

80,0

2012

(%

)

68,5

56,4

57,6

45,0

100

56,0

60,0

2011

(%

)

59,6

44,8

45,9

25,0

100

50,0

40,0

2010

(%

)

50,8

33,6

34,0

10,0

100

10,0

20,0

KO

ND

ISI

AW

AL

(200

9)

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

UTA

MA

PE

RS

EN

TASE

GU

RU

DA

LAM

JA

BATA

N

BE

R-K

UA

LIFI

KAS

I AKA

DE

MIK

MIN

IMA

L S

-1/

D-4

PE

RS

EN

TASE

GU

RU

BE

RS

ER

TIFI

KAT

PE

ND

IDIK

PE

RS

EN

TASE

GU

RU

ME

NG

IKU

TI

PE

NIN

GK

ATA

N K

OM

PE

TEN

SI D

AN

P

RO

FES

ION

ALIS

ME

BE

RK

ELA

NJU

TAN

PE

RS

EN

TASE

KEP

ALA

SE

KOLA

H

PE

NIN

GK

ATA

N K

OM

PE

TEN

SI D

AN

P

RO

FES

ION

ALIS

ME

BE

RK

ELA

NJU

TAN

PE

RS

EN

TASE

PE

NG

AW

AS

SEK

OLA

H

PE

NIN

GK

ATA

N K

OM

PE

TEN

SI D

AN

P

RO

FES

ION

ALIS

ME

BE

RK

ELA

NJU

TAN

JUM

LAH

KU

MU

LATI

F P

EG

AW

AI

KE

MD

IKN

AS

YA

NG

ME

NG

IKU

TI D

IKLA

T

PE

RS

EN

TASE

SA

TUA

N P

EN

DID

IKA

N

AN

AK

US

IA D

INI Y

AN

G T

ELA

H

DIL

AK

UK

AN

PE

NJA

MIN

AN

MU

TU

PE

ND

IDIK

AN

NO

IKU

5.1

IKU

5.2

IKU

5.3

IKU

5.4

IKU

5.5

IKU

5.6

IKU

5.7



86

TAH

UN

2014

(%

)

100

100

100

50,0

90,0

8,0

2013

(%

)

80,0

80,0

80,0

40,0

70,0

7,0

2012

(%

)

60,0

60,0

60,0

30,0

55,0

6,0

2011

(%

)

40,0

40,0

40,0

20,0

40,0

5,0

2010

(%

)

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

KO

ND

ISI

AW

AL

(200

9)

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

UTA

MA

PE

RS

EN

TASE

SA

TUA

N

PE

ND

IDIK

AN

DA

SAR

YA

NG

TE

LAH

D

ILA

KU

KA

N P

EN

JAM

INA

N M

UTU

P

EN

DID

IKA

N

PE

RS

EN

TASE

SA

TUA

N

PE

ND

IDIK

AN

ME

NE

NG

AH

YA

NG

TE

LAH

DIL

AK

UK

AN

PE

NJA

MIN

AN

M

UTU

PE

ND

IDIK

AN

PE

RS

EN

TASE

SA

TUA

N

PE

ND

IDIK

AN

TIN

GG

I YA

NG

TE

LAH

D

ILA

KU

KA

N P

EN

JAM

INA

N M

UTU

P

EN

DID

IKA

N

PE

RS

EN

TASE

PE

ND

IDIK

YA

NG

TE

LAH

DIS

UPE

RV

ISI K

INE

RJA

NY

A

SE

SU

AI P

ER

SYA

RA

TAN

STA

ND

AR

P

EN

DID

IK

PE

RS

EN

TASE

KAS

US

PE

ND

IDIK

D

AN

TE

NA

GA

KE

PE

ND

IDIK

AN

Y

AN

G D

ITA

NG

AN

I

TER

SE

DIA

NY

A J

EN

IS

PE

NG

HA

RG

AA

N B

AG

I PTK

NO

IKU

5.8

IKU

5.9

IKU

5.1

0

IKU

5.1

1

IKU

5.1

2

IKU

5.1

3



87

E. Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010 – 2014

Memperhatikan program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional selama periode 2010-2014 di atas, maka program dan kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata selaku unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Nasional, mengacu pada program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional pada periode 2010-2014, terutama Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut:

1. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (T1)

2. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (T2)

3. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (T3)

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut di atas, sebagai berikut:

1 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Pendidik jenjang Pendidikan Menengah (ST1.1)

2 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah (ST1.2)

3 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, dan tenaga Laboratorium jenjang Pendidikan Menengah (ST1.3)

4 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Pendidik jenjang Pendidikan Dasar (ST2.1)

5 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Dasar (ST2.2)



88

6 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, dan tenaga Laboratorium Sekolah jenjang Pendidikan Menengah (ST2.3)

7 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Pendidik TK/PAUD (ST3.1)

8 Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Kepala TK dan Pengawas PAUD (ST3.2)

Pencapaian target Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dicapai melalui kegiatan berikut:

a. Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata);

b. Penyediaan Data & Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata);

c. Pelaksanaan diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata);

d. Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata);

e. Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP);

f. Penyediaan Data & Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP);

g. Pelaksanaan diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP);

h. Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP);

i. Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas);

j. Penyediaan Data & Informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas);

k. Pelaksanaan diklat kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas);



89

l. Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas).

Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen (T4). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1); b. Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1); c. Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK Bisnis

dan Pariwisata (ST4.1); d. Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan pengeleluaran

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.2); e. Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.3); f. Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1)

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja b. Pembinaan pegawai (SDM) c. Peningkatan dan pengembangan SDM d. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana e. Peningkatan layanan prima dalam pengendalian internal f. Penguatan sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran g. Penguatan sistem pengelolaan anggaran & pencatatan h. Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata



90

BAB VII

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

A. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan atau kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

B. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja



91

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Untuk melakukan pengukuran kinerja dapat digunakan data dan informasi dari dalam organisasi, serta dapat juga digunakan data dari luar organisasi, baik data primer maupun data sekunder (LAN, 2003). Secara singkat masing-masing kelompok indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (inputs). Indikator masukan (inputs) mengukur jumlah sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator masukan ini mencakup antara lain: dana, SDM, informasi, kebijakan, peraturan, peralatan, bahan/material, dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (outputs). Indikator keluaran (outputs) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Termasuk dalam indikator keluaran (outputs) antara lain: kualitas produk (barang dan atau jasa), jumlah pelanggan yang dilayani (baik perorangan maupun organisasi), tingkat kompetensi, jumlah pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa, dan sebagainya.

3. Indikator hasil (outcomes). Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran langsung (efek langsung) dari suatu kegiatan, dan biasanya bersifat kualitatif. Termasuk dalam indikator hasil (outcomes) antara lain: efektivitas pelaksanaan kegiatan, tingkat kompetensi dan profesionalitas SDM, kreativitas dan inovasi SDM, kualitas kompetensi kerja guru, kualitas SMK (komponen kesekolahan), kualitas tim, kualitas kerjasama, kenaikan pendapatan institusi, dan sebagainya.

4. Indikator manfaat (benefits). Indikator manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yan diperoleh dari idikator hasil, dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator ini menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai dari suatu kegiatan apabila keluaran dapat dilaksanakan dan berfungsi dengan optimal. Termasuk dalam indikator ini antara lain: kompetensi SDM lebih baik, SDM lebih profesional, kerja tim lebih solid, SMK lebih berkualitas, dan sebagainya.

5. Indikator dampak (impacts). Indikator dampak (impacts) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dalam jangka panjang. Termasuk indikator ini antara lain: kualitas proses pembelajaran lebih baik, daya saing SDM meningkat, kesejahteraan karyawan



92

meningkat, citra sekolah meningkat, citra organisasi (PPPPTK Bisnis dan Pariwisata) meningkat, dan sebagainya.

Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan guna memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap gap kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

Dalam evaluasi kinerja perlu juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara:

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan 2. kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya 3. kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau

dengan sektor swasta 4. kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar

internasional.

Penyajian hasil evaluasi ini dapat berupa narasi, tabel atau grafik, sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja



93

Analisis meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi, serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Analisis dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas, baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Proses umum pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.1 Proses Pelaporan

PROGRAM/KEGIATAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA

TAHUNAN

RENCANA STRATEGIS

Mangacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Keputusan LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003, maka untuk



94

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) suatu organisasi atau instansi, digunakan kerangka sebagai berikut:

Sampul depan

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. PERENCANAAN STRATEGIK

A. Gambaran Umum

B. Rencana Strategik

C. Rencana Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi Kinerja

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja

D. Keberhasilan dan Kegagalan

E. Hambatan/Kendala/Permasalahan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN



95

DAFTAR PUSTAKA

Bahaudin, Taufik, Brainware Management: Generasi Kelima Manajemen Manusia, Jakarta: Elex Media Komputindo,1999.

Beckhard, Richard, "Pemimpin Masa Depan", Pemimpin Masa Depan: Visi, Strategi, dan Praktik Baru untuk Masa Depan, ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Richard Beckhard, Alih Bahasa: Bob Widyahartono, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997.

Covey, Stephen R. The 8th

Depdiknas, Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014, Jakarta: Depdiknas, 2009.

Habit: Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ditjen PMPTK, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2009.

Drucker, Peter F. “Menuju Organisasi Baru,” The Organization of the Future, Ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Ricahrd Bechard, Terj. Achmad Kemal, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997.

Effendi, Sofian. Lingkungan Bisnis, Yogyakarta: MM-UGM, 1994

Hammer, Michael, “Jiwa dari Organisasi Baru” The Organization of the Future, Ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Ricahrd Bechard, Terj. Achmad Kemal, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (ed.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

Kasim, Azhar, Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

Kattopo, Aristides (Ed), Dari Meja Tanri Abeng: Gagasan, Wawasan, Terapan, dan Renungan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Kemendiknas, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, Jakarta, 2010.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.



96

Klein, Peter G., Entrepreneurship and Corporate Governance, The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 2, No, 2, Summer, 1999.

Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee, Pemasaran Keunggulan Bangsa: Pendekatan Strategis untuk Membangun Kekayaan Nasional, Alih Bahasa: Aldie Jenie, Jakarta: Prenhallindo, 1998.

Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

LAN-BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3, Jakarta, LAN-BPKP, 2000.

Lucky, Elizabeth, Peran Pemimpin dalam Maksimisasi Sumber Daya Manusia dan Strategi Bersaing untuk Membentuk Organisasi Kelas Dunia, Usahawan, No. 11 Th. XXXI, Nopember, 2002.

Meredith, Geoffrey G. at. al., Kewirausahaan: Teori dan Praketik, Jakarta: Pusataka Binaman Pressindo, 1996.

Nanus, Burt, Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran akan Arah dan Tujuan dalam Organisasi, Alih Bahasa: Frederick Ruma, Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Osborne, David and Ted Gabler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, New York: Plume, 1993.

Osborne, David dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi Revisi, Jakarta: PPM, 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Permendiknas No. 14 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;



97

Permendiknas No. 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Permendiknas No. 3 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2007.

Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014.

Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014.

Porter, Micahel E. On Competition, Boston: Harvard Business School Publishing, 1998.

Richards, Dick, The Art of Winning Commitment: 10 Ways Leaders Can Engange Minds, Herats, and Spirits. New York: AMACOM, 2004.

Sangkala, “Superleadership”: Gaya Kepemimpinan di Era Bisnis yang Hiperkompetisi, Usahawan, No. 11 Th. XXXI, Nopember, 2002.

Timmons, Jeffry A., Leonard E. Smollen, and Alexander L.M. Dingee, Jr., New Venture Ceration: Entrepreneurship in the 1990s, 3rd

Tjokrowinoto, Moeljarto, Citra Birokrasi Publik dalam Era Globalisasi; Makalah pada Seminar Nasional Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi tanggal 25 Juli 1996; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Jakarta

Edition, Boston: Irwin, 1990.

Undang-Undang Dasar Negera RI 1945, Amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



98

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025

United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, 2007

United Nations Development Programme, Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human mobility and development, 2009

Weiner, Edie and Arnold Brown, Future Think: How to Think Clerly in a Time of Change. New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 2006.

Wibowo, Murti, “Kemampuan SDM bagi Sektor Industri”, Makalah disampaikan dalam Dialog Profesi, Fakultas Teknik Kimia, Universitas Gdjah Mada, Yogyakarta, 3 Desember 1994.



99

LLAAMMPPIIRRAANN--LLAAMMPPIIRRAANN



100

LLAAMMPPIIRRAANN 11AA

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepandidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1)

PPPPTK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2).

A. TUGAS

Sesuai dengan Permendiknas No. 8 Tahun 2007, PPPPTK mempunyai tugas:

“Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya”.

B. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPPPTK mempunyai fungsi (Permendiknas No. 8 Tahun 2007):

1. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 5. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.



101

C. STRKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

(Permendiknas nomor 8 Tahun 2007)

KEPALA

BIDANG FAS. PENINGKATAN KOMPETENSI

Seksi Penyelenggaraan

Seksi Evaluasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PROGRAM DAN

INFORMASI

Seksi Program

Seksi Data & Informasi

BAGIAN UMUM

Subbag Tatalaksana & Kepegawaian

Subbag Keuangan

Subbag Tata Usaha & Rumah

Tangga



102

Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (Pengembangan Internal)



103

Juru

san

Aku

ntan

si

Juru

san

Pem

asar

an

Juru

san

Adm

.Per

k Ju

rusa

n Pe

ksos

Ju

rusa

n

TI

Ju

rusa

n

Ak.

Hot

el

Juru

san

Bog

a Ju

rusa

n U

PW

Juru

san

Bus

ana

Juru

san

Kec

antik

an

Div

isi

Bah

asa

Div

isi

M

IPA

L D

ivis

i

Te

kdik

D

ivis

i Te

ndik

Koo

rdin

ator

W

idya

isw

ara

KEP

ALA

BA

GIA

N U

MU

M

Subb

ag

Tata

laks

ana

dan

Kep

egaw

aian

Subb

ag

Keu

anga

n

Subb

ag T

ata

Usa

ha d

an R

umah

Ta

ngga

Seks

i

Prog

ram

Se

ksi

D

ata

dan

Info

rmas

i Se

ksi

Peny

elen

ggar

aan

Seks

i

Eval

uasi

BID

AN

G F

ASI

LITA

SI

PEN

ING

KA

TAN

K

OM

PETE

NSI

BID

AN

G

PR

OG

RA

M D

AN

IN

FOR

MA

SI

LLAAMMPPIIRRAANN 11BB



104

TUGAS DAN RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

Tugas dan rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana Permendiknas no. 8/2007 dan Permendiknas no. 50/2008, masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala PPPPTK

Sesuai dengan Permendiknas No. 8/2007, tugas Kepala PPPPTK adalah:

a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal. (pasal 22, poin a);

b. Melaksanakan akuntabilitas kinerja (pasal 22 poin b); c. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan (pasal 22, poin c); d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang

(pasal 22, poin d) e. Menyampaikan laporan kepada Dirjen PMPTK dengan tembusan kepada

pimpinan unit utama terkait (pasal 23) f. Menyampaikan hasil fasilitasi peningkatan kompetensi PTK kepada pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota terkait (pasal 24) 2. Bagian Umum

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bagian Umum adalah: “melaksanakan urusan administrasi PPPPTK”. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan PPPPTK; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; d. pelaksanaan urusan keuangan.

Rincian tugas Bagian Umum sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian, dan penyiapan bahan penyusunan program kerja Pusat

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pusat;



105

c. Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran; d. Melaksanakan penyusunan rancangan bahan nota keuangan (RBNK); e. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan; f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, laboratorium dan bengkel; g. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; h. Melaksanakan urusan perlengkapan; i. Melaksanakan kelembagaan dan ketatalaksanaan; j. Melaksanakan urusan kepegawaian; k. Melaksanakan urusan keuangan; l. Melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi; m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan

anggaran; n. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; o. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan p. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian, dan penyiapan penyusunan

laporan Pusat.

Tugas dan rincian tugas Sub Bagian pada Bagian Umum, masing-masing sebagai berikut: a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Meldalaakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan” (ps 8 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:

1) Melakukan penyusunan program kerja subbagian dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian;

2) Melakukan urusan persuratan dan kearsipan; 3) Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas

pimpinan; 4) Melakukan urusan keamanan,ketertiban,kebersihan dan keindahan; 5) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan

sarana dan prasarana; 6) Melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik Negara;

kantor, dan prasarana lainnya; 7) Melakukan urusan pengaturan penggunaan alat kantor, kendaraan dinas,

gedung 8) Melakukan pemeliharaan dan dan perawatan sarana dan prasarana; 9) Melakukan penyusunan risalah rapat dinas; 10) Melakukan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, dan bengkel; 11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;dan



106

12) Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan penyiapan penyusunan laporan Bagian.

b. Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai” (ps 6 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:

1) Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian

2) Melakukan penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis organisasi; 3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan system dan prosedur kerja; 4) Melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-

undangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan rencana pengembangan

pegawai; kepangkatan, pemindahan pegawai dan mutasi lainnya; 6) Melakukan penyiapan usul pengangkatan, penempatan, 7) Melakukan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/suami, asuransi

kesehatan, dan tabungan pensiun; 8) Melakukan urusan pemberian cuti pegawai; 9) Melakukan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; 10) Melakukan urusan disiplin dan pendayagunaan pegawai; 11) Melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti ujian dinas, ujian

penyesuaian ijazah, pendidikan dan pelatihan, ijin belajar, dan tugas belajar; 12) Melakukan penyiapan bahan usul penetapan angka kredit pendidik dan tenaga

kependidikan serta jabatan fungsional lainnya; 13) Melakukan penyiapan bahan kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; 14) Melakukan urusan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan dokumen

pegawai; 15) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 16) Melakukan penyusunan laporan Subbagian, dan penyiapan bahan laporan

Bagian. c. Sub Bagian Keuangan

Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran” (ps 6 ayat 3). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:



107

(1) Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian

(2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran; (3) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembiayaan; (4) Melakukan penyusunan rancangan bahan nota keuangan (RBNK); (5) Melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan

pembayaran lainnya; (6) Melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai

yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia; (7) Melakukan penyusunan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran; (8) Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran; (9) Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan daya serap anggaran; (10) Melakukan penyusunan bahan perhitungan anggaran; (11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan (12) Melakukan penyusunan laporan Subbagian, dan dan penyiapan laporan

Bagian. 3. Bidang Program dan Informasi

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bidang Program dan Informasi adalah: “Melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 11)”. Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin a);

b. Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin b)

c. Pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin c);

d. Evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin d).

Rincian tugas Bidang Program dan Informasi sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang dan penyiapan penyusunan program kerja Pusat

b. Melaksanakan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

c. Melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

d. Melaksanakan pengkajian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan



108

e. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

f. Melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

g. Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

h. Melaksanakan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang program dan informasi, dan

j. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang k. Melaksanakan penyusunan laporan bidang, dan penyiapan laporan Pusat

Sedangkan tugas dan rincian tugas Seksi pada Bidang Program dan Informasi,

masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Program

Tugas Seksi Program sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyusunan dan evaluasi program, serta pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 14 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Seksi Program sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:

1) Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan penyiapan penyusunan program kerja Bidang;

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program serta pengembangan model peningkatan kompetensi PTK;

3) Melakukan penyusunan program peningkatan kompetensi PTK; 4) Melakukan penyiapan bahan evaluasi program peningkatan kompetensi PTK; 5) Melakukan pengkajian dan inovasi peningkatan kompetensi PTK 6) Melakukan pengembangan model peningkatan kompetensi PTK 7) Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang program pengembangan dan

pemberdayaan PTK 8) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi 9) Melakukan penyusunan laporan Seksi dan penyiapan penyusunan laporan

Bidang. b. Seksi Data dan Informasi

Tugas Seksi Data dan Informasi sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 14 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Seksi Data dan Informasi sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:



109

1) Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan penyiapan penyusunan program kerja Bidang

2) Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kompetensi PTK 3) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi PTK; 4) Melakukan pemutakhiran data dan informasi kompetensi PTK; 5) Melakukan penyiapan bahan informasi pengembangan dan pemberdayaan

PTK 6) Melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi

PTK 7) Melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi pengembangan dan

pemberdayaan PTK 8) Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang data dan informasi

pengembangan dan pemberdayaan PTK 9) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi 10) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan penyusunan laporan

Bidang. 4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi adalah: “Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 15). Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 16 poin a)

b. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 16 poin b)

Rincian tugas Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Pusat

b. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

c. Melaksanakan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; d. Melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabi peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; e. Melaksanakan penyiapan alat, modul, dan metode peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; f. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan; g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidik dan tenaga

kependidikan;



110

h. Melaksanakan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang fasilitasi peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan;

j. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

k. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan l. Melaksanakan penyusunan laporan Bidang, dan menyiapkan bahan

penyusunan laporan Pusat

Sedangkan tugas dan rincian tugas Seksi pada Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi, masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Penyelenggaraan

Tugas Seksi Penyelenggaraan sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 18 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Seksi Penyelenggaraan sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1) Melakukan penyusunan program kerja Seksi, dan menyiapkan bahan

penyusunan program kerja Bidang 2) Melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4) Melakukan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan pemanggilan peserta dan tenaga pengajar peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; 6) Melakukan penyusunan kurikulum dan silabi peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan; 7) Melakukan penyiapan alat, modul, dan metode peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; 8) Melakukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan; 9) Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang fasilitasi peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 10) Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (laporan singkat) 11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan 12) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan bahan penyusunan

laporan Bidang. b. Seksi Evaluasi



111

Tugas Seksi Evaluasi sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 18 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Seksi Evaluasi sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1) Melakukan penyusunan program kerja Seksi, dan menyiapkan bahan

penyusunan program kerja Bidang 2) Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Melakukan evaluasi program pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan; 4) Melakukan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 6) Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Melakukan penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut hasil pemantauan

pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 8) Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang evaluasi peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 9) Melakukan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; 10) Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (laporan penyelenggaraan secara komprehensif)

11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan 12) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan bahan penyusunan

laporan Bidang.



112

LLAAMMPPIIRRAANN 11CC

TUGAS DAN RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Sesuai dengan Permendiknas no. 8/2007, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19 ayat 1). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala PPPPTK (pasal 19 ayat 2)

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (pasal 19 ayat 3). Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19 ayat 4).

Untuk jabatan fungsional Widyaiswara, sesuai Permenpan nomor: 14 tahun 2009, tugas utamanya adalah: mendidik, mengajar, dan melatih (dikjartih), dengan rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Widyaiswara Pertama

Rincian kegiatan Widyaiswara Pertama sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi:

1) menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 2) menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; 3) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; 4) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; 5) menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 6) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 7) menyusun kurikulum Diklat Fungsional PenjenjanganTingkat Lanjutan; 8) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 9) menyusun kurikulum Diklat Teknis; 10) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan I

dan II; 11) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan

III; 12) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Dasar; 13) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 14) menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun

Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran



113

(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

15) menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;

16) menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

17) menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

18) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

19) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;

20) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

21) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 22) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II; 23) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III; 24) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Dasar; 25) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 26) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II; 27) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III; 28) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Dasar; 29) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 30) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 31) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Prajabatan Golongan III; 32) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 33) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Teknis; 34) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II; 35) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III;



114

36) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

37) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 38) mengelola program Diklat di instansinya; 39) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan

II; 40) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; 41) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan

Tingkat Dasar; 42) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. b. Widyaiswara Muda

Rincian kegiatan Widyaiswara Muda sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi:

1) melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; 2) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 3) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; 4) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat IV; 5) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; 6) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 7) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 8) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Dasar; 9) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Lanjutan; 10) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Menengah; 11) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Tinggi; 12) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; 13) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 14) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional; 15) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 16) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis; 17) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim

Tingkat IV; 18) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Pembentukan Jabatan Fungsional; 19) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;



115

20) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

21) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 22) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional; 23) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 24) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 26) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional; 27) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 28) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 30) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional; 31) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 32) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklatpim Tingkat IV; 34) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 35) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 36) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Teknis; 37) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat

IV; 38) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat

Pembentukan Jabatan Fungsional; 39) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 40) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 41) membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada Diklatpim

Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 42) membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Observasi

Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 43) menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas

pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 44) mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota; 45) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat IV; 46) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan

Fungsional;



116

47) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

48) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. c. Widyaiswara Madya

Rincian kegiatan Widyaiswara Madya sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi:

1) melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; 2) menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 3) menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; 4) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; 5) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; 6) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II; 7) menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I; 8) menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 9) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 10) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 11) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat menengah; 12) menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 13) menyusun kurikulum Diklat Teknis; 14) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 15) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat

Menengah; 16) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 17) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim

Tingkat III; 18) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Fungsional Tingkat Menengah; 19) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Teknis; 20) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 21) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat

Menengah; 22) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 23) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 24) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat

Menengah; 25) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 26) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 27) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Tingkat Menengah; 28) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklatpim Tingkat III;



117

30) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;

31) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

32) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;

33) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;

34) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 35) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV

sesuai spesialisasinya; 36) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III

sesuai spesialisasinya; 37) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai

spesialisasinya; 38) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai

spesialisasinya; 39) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas

pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 40) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas

pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 41) mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 42) melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III; 43) melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Menengah; 44) melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis. d. Widyaiswara Utama

Rincian kegiatan Widyaiswara Utama sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi:

1) melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; 2) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; 3) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 4) menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I; 5) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Lanjutan; 6) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Menengah; 7) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Tinggi; 8) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; 9) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 10) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;



118

11) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;

12) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 13) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim

Tingkat II; 14) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim

Tingkat I; 15) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 16) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat

Teknis; 17) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 18) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 19) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Tinggi; 20) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 21) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 22) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 23) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Tinggi; 24) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 26) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 27) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Tinggi; 28) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklatpim Tingkat II; 30) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklatpim Tingkat I; 31) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 32) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada

Diklat Teknis; 33) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat

II; 34) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat

I; 35) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Tinggi; 36) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 37) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV

sesuai spesialisasinya; 38) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III

sesuai spesialisasinya;



119

39) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;

40) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;

41) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

42) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;

43) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;

44) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;

45) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

46) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;

47) menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;

48) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;

49) mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 50) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 51) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat I; 52) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan

Tingkat Tinggi; 53) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.



120


Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata 112

LAMPIRAN 2A

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, DAN TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DARI TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014

KODE TUJUAN STRATEGIS KODE SASARAN STRATEGIS TAHAPAN PENCAPAIAN

SASARAN STRATEGIS DARI TUJUAN STRATEGIS

KONDISI (2009)

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

T1 Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

S1.1 Guru pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

1 Persentase guru SMK Kelompok Bisnis dan Pariwisata yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0 34,0 45,9 57,6 69,5 81,3

2 Persentase guru SMA yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0 34,0 45,9 57,6 69,5 81,3

S1.2 Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Dikmen yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

3 Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan (PPB)

0,0 10 30 50 80 100

S1.3 Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Dikmen yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%

4 Persentase Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustaan, dan Tenaga Laboratorium Sekolah jenjang Pendidikan Menengah mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan (PPB)

5,0 10 25 45 63 70





KONDISI (2009)

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

T2 Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

S2.1 Guru SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

5 Persentase guru SD yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0 34,0 45,9 57,6 69,5 81,3

6 Persentase guru SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0 34,0 45,9 57,6 69,5 81,3

S2.2 Kepala Sekolah dan Pengawas SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

7 Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0,0 10 30 50 80 100

S2.3 Tenaga Administrasi (TU) Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%;

8 Persentase Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0,0 10 25 45 63 70

T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga

S3.1 Pendidik TK/PAUD yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 55,0%;

9 Persentase tutor/pendidik PAUD/TK yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

5,0 15 25 35 45 55

S3.2 Kepala TK dan Pengawas PAUD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

10 Persentase Kepala TK mengikuti PPB 0,0 10 25 45 70 100

11 Persentase Pengawas TK/PAUD yang mengikuti

0,0 10 25 50 75 100





KONDISI (2009)

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kependidikan TK/ PAUD

mencapai 100%; Diklat Profesional Berkelanjutan

T4 Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselengga-ranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen

S4.1 Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sekurang-kurangnya mencapai 85,0%

12 Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sekurang-kurangnya mencapai 85%

75,0 78,0 81,0 83,0 84,0 85,0

S4.2 Opini Audit Itjen Kemdiknas dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

13 Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90%;

85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

S4.3 Laporan SAI (SAK-SA-BMN) ketepatan waktu penyampaian-nya mencapai 100%

14 Laporan SAI (SAK dan SA-BMN) disusun dan disampaikan kepada yang berwenang dengan tepat waktu

85,0 90,0 92,0 94,0 96,0 100



LAMPIRAN 2B

KOMPONEN SISTEM DIKLAT, STRATEGIN UMUM, ARAH KEBIJAKAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014

NO KOMPONEN SISTEM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE STRATEGI UMUM KODE ARAH KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


AK1.1.1 Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat;

AK1.1.2A Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (a) Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik

AK1.1.2B Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (b) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

AK1.1.2C Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (c) Pendidikan dan pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium

SU1.2 Penyediaan SDM (widyaiswara/ fasilitator dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

AK1.2.1 Perencanaan kebutuhan, pengusulan, rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bispar

AK1.2.2 Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bispar

2 Pengelolaan Data dan Informasi PTK

SU2.1 Penyediaan sistem pengelolaan data dan informasi PTK Dikdasmen.

AK2.1.1 Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;



NO KOMPONEN SISTEM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE STRATEGI UMUM KODE ARAH KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Dikdasmen

3 Sarana dan Prasarana SU3.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

AK3.1.1 Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

4

Pendanaan

SU4.1 Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, & kota.

AK4.1.1 Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK;

AK4.1.2 Pemberdayaan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha/industri


AK4.2.1 Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

5 Tata Kelola SU5.1 Penataan organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar

AK5.1.1 Penataan organisasi, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

SU5.2 Penguatan akuntabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan asset/ barang milik negara di PPPPTK Bispar

AK5.2.1 Penguatan akuntabilitas keuangan (SAI) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN)

SU5.3 Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPPPTK Bispar

AK5.3.1 Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata



LLAAMMPPIIRRAANN 22CC

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010 – 2014

KODE STRATEGI UMUM KODE ARAH KEBIJAKAN KODE KEBIJAKAN NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN KONDISI

(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


AK1.1.1 Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat;

K1.1.1.1 Pengembangan model-model diklat fungsional dan teknis bagi pendidik dan Tendik;

1 Penyusunan model-model penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi pendidik & Tendik

1,1 Penyusunan rancangan model diklat bagi pendidik dan tendik

Naskah 1 1 1 1 1 1

1,2 Pengembangan diklat bagi PTK dengan model diklat jarak jauh, atau kombinasi

Naskah 2 2 2 2 3 3

K1.1.1.2 Penyiapan silabus, program operasional diklat, baik untuk diklat fungsional penjenjangan, maupun diklat teknis bagi pendidik dan tendik jenjang Dikdasmen;

2 Penyusunan silabus diklat bagi pendidik

2,1 Penyusunan silabus diklatkompetensi keahlian kelompok Bisnis dan Manajemen

Paket 3 3 3 3 3 3

2,2 Penyusunan silabus diklat kompetensi keahlian kelompok Pariwisata

Paket 7 7 7 7 7 7

2.3 Penyusunan silabus diklat Mata Pelajaran Kewirausahaan & KKPI

Paket 2 2 2 2 2 2

2,4 Penyusunan silabus diklat pembelajaran MP adaptif, dan normatif.

Paket 4 5 7 7 7 7




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.5 Penyusunan silabus diklat kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Paket 3 3 5 5 5 5

3 Penyusunan silabus diklat bagi Tenaga Kependidikan

3,1 Penyusunan silabus diklat Tenaga Kependidikan

Paket 3 3 6 6 6 6

K1.1.1.3 Pengembangan bahan ajar diklat fungsional penjenjangan dan bahan ajar diklat teknis;

4 Pengembangan bahan ajar pendidikan dan pelatihan

4,1 Penyusunan bahan ajar diklat dalam bentuk naskah

Paket 2 4 4 4 4 4

4,2 Penyusunan bahan ajar diklat dalam bentuk multimedia

Paket/ Multi-media

0 3 4 5 6 6

4,3 Penyusunan bahan ajar diklat jarak jauh

Paket 0 2 3 5 7 14

K1.1.1.4 Pengembangan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan kediklatan.

5 Pengembangan pedoman/petunjuk teknis kediklatan

5,1 Penyusunan pedoman teknis pengembangan program diklat

Naskah 1 1 1 1 1 1

5,2 Penyusunan pedoman teknis pengembangan model-model diklat

Naskah 1 1 1 1 1 1

5,3 Penyusunan pedoman teknis evaluasi pelaksanaan diklat

Naskah 1 1 1 1 1 1

5,4 Penyusunan pedoman teknis penyusunan bahan ajar diklat (tertulis)

Naskah 1 1 1 1 1 1




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5,5 Penyusunan pedoman teknis evaluasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK & dampak diklat

Naskah 2 2 2 2 2 2

5,6 Penyusunan pedoman teknis tindak lanjut diklat

Naskah 1 1 1 1 1 1

AK1.1.2A Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (a) Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik

K1.1.2A.1 Penyelenggaraan diklat fungsional/teknis bagi guru SMK Bispar

6 Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi guru SMK Bispar

6,1 Diklat fungsional/ teknis bagi guru kompetensi keahlian kelompok Bisnis dan Manajemen

Orang 3.068 9.414 15.760 22.106 28.452 34.798

6,2 Diklat fungsional/ teknis bagi guru kompetensi keahlian kelompok Pariwisata

Orang 799 2.652 4.505 6.358 8.211 10.064

6,3 Diklat bertaraf internasional bagi guru SMK/SDM Bispar

Orang 126 198 294 390 486 582

6,4 Diklat bagi guru MP adaptif dan normatif pada SMK

Orang 988 5.354 9.720 14.086 18.452 22.818

6.5 Diklat kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial bagi guru SMK

Orang 905 1.025 1.097 1.193 1.337 1.481

6.6 Diklat Education for Sustainable Development (EfSD), dan atau PLH bagi guru SMK

Orang 218 266 290 338 386 434




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.7 Diklat fungsional/ teknis bagi Guru Inti (MGMP Produktif SMK)

Orang - - 312 1.248 2.496 4.056

6.8 Diklat fungsional/ teknis bagi Pendidik melalui diklat jarak jauh (guru SMK)

Orang 48 120 192 312 552 1.032

7 Diklat fungsional/ teknis di SMK/ MGMP/ Daerah Propinsi/ Kab/Kota

7.1 Asistensi Manajemen/ Pengembangan Pembelajaran/ Pendampingan di SMK

Lokasi 201 201 207 213 221 231

Orang 600 600 4.740 9.000 13.420 18.040

7.2 Peningkatan kompetensi pendidik di daerah (kemitraan)

Lokasi 6 6 22 38 54 70

Orang 144 144 1.024 2.544 4.704 7.504

7.3 Pemberdayaan MGMP

Lokasi - - 154 308 462 616

Orang - - 2.310 6.930 13.860 23.100

K1.1.2A.2 Penyelenggaraan diklat fungsional/ teknis bagi guru SMA, sesuai kompetensi PPPPTK Bispar

8 Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi guru SMA

8,1 Diklat fungsional keahlian MP Ekonomi-Akuntansi, Kewirausahaan, MP lainnya bagi guru SMA

Orang 306 378 546 810 1170 1626

8,2 Diklatkompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru SMA

Orang 352 352 352 376 424 472




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K1.1.2A.3 Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru pada jenjang Dikdas (SD/SMP);

9 Pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi guru SD/SMP

9,1 Diklat bidang MP, Pendidikan Teknologi Dasar (PTD), Literasi Komputer, dan MP lainnya bagi guru SD/SMP

Orang 40 96 72 96 120 120

9,2 Diklatkompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru SD/SMP

Orang 490 0 48 48 72 96

K1.1.2A.4 Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD/TK;

10 Diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD dan atau TK

10,1 Diklat fungsional/teknis pembelajaran PAUD/TK

Orang 40 136 208 304 424 544

AK1.1.2B Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (b) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

K1.1.2B.1 Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah

11 Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah jenjang Dikdasmen

11,1 Diklat fungsional bagi Kepala Sekolah

Orang 490 490 538 586 658 754

11,2 Diklat fungsional bagi Calon Kepala Sekolah

Orang 42 42 42 90 162 258

11,3 Diklat fungsional bagi Pengawas Sekolah

Orang 1496 1650 3731 5916 8116 10316

11,4 Diklat fungsional bagi Calon Pengawas Sekolah

Orang 151 175 175 223 271 319

11,5 Diklat manajemen mutu (SMM-ISO) Sekolah

Orang 104 260 572 1040 1664 2446

K1.1.2B.2 Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;

12 Pemberdayaan organisasi profesi tenaga kependidikan (MKKS/MKPS)

12,1 Pendampingan pengembangan MKKS

Lokasi 0 0 0 0 10 20

Orang 0 0 0 0 200 400

12,2 Pendampingan pengembangan MKPS

Lokasi 0 0 0 0 10 20

Orang 0 0 0 0 150 300




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AK1.1.2C Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (c) Diklat Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium

K1.1.2C.1 Penyelenggaraan diklat fungsional/ teknis bagi tenaga adm sekolah

13 Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah

13,1 Diklat bagi Tenaga Administrasi Sekolah

Orang 88 112 160 232 328 448

K1.1.2C.2 Penyelenggaraan Diklat fungsional-teknis bagi tenaga perpustakaan sekolah

14 Penguatan Tenaga Perpustakaan Sekolah

14,1 Diklat pengelolaan perpustakaan Orang 64 88 112 160 208 256

17,2 Diklat pengelolaan perpustakaan digital (e-Library)

Orang 0 0 0 48 144 240

K1.1.2C.3 Penyelenggaraan diklat fungsional- teknis bagi tenaga lab. Sekolah

15 Penguatan Tenaga Laboratorium Sekolah

15,1 Pendidikan dan pelatihan pengelolaan Lab/ Workshop/ Bengkel/ Sanggar

Orang 0 0 0 24 120 240

SU1.2 Penyediaan SDM (widyaiswara, fasilitator, dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

AK1.2.1 Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

K1.2.1.1 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

16 Penyusunan rencana dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

16,1 Analisis kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bispar

Naskah 1 1 1 1 1 1

16,2 Pengusulan rekrutmen WI bidang PAUD, TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, dan SMA/SMALB

Orang 1 1 1 6 6 8

K1.2.1.2 Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bispar

17 Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bispar

17,1 Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bispar

Orang 12 12 12 50 100 150

K1.2.1.3 Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bispar

18 Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bispar

18,1 Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bispar

Bulan 12 12 12 12 12 12




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AK1.2.2 Peningkatan & pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bispar;

K1.2.2.1 Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bispar dengan cara memberikan bantuan untuk peningkatan kualifikasi

19 Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bispar

19,1 Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang 6 6 6 6 12 18

K1.2.2.2 Peningkatan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penulisan karya tulis ilmiah

20 Penguatan kemampuan teknis bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

20,1 Pemberian bantuan biaya pendidikan dan pelatihan (training), seminar, dan sejenisnya bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang 0 0 26 28 28 28

20,2 Pemagangan bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang 3 3 3 12 12 24

20,3 Studi Banding dalam rangka perluasan wawasan dan Best Practices di Negara lain

Orang 0 5 5 10 15 20

21 Peningkatan kemampuan Widyaiswara dalam penulisan karya tulis ilmiah

21,1 Pembantuan penulisan karya tulis ilmiah bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Naskah 4 8 14 21 28 31

K1.2.2.3 Pengembangan tim building/ character bulding bagi SDM PPPPTK Bispar, sehingga terwujud harmoni dalam pelaksanaan tugas

22 Penguatan karakter & pengembangan potensi diri bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

22,1 Pengembangan tim dan harmonisasi bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang 0 0 150 100 50 50

22,2 Pengembangan karakter dan daya saing SDM PPPPTK Bispar

Orang 0 0 150 250 300 350




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K1.2.2.4 Koordinasi dan sinkronisasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK antar PPPPTK dan instansi lain terkait

23 Peningkatan kerjasama antar lembaga sejenis (antar PPPPTK) dan Direktorat terkait dalam fastingkom PTK

23,1 Sinkronisasi program antar PPPPTK dan Direktorat terkait dalam fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Orang 0 0 100 200 300 400


AK2.1.1 Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;

K2.1.1.1 Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

24 Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

24,1 Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

Paket 0 1 1 1 1 1

K2.1.1.2 Pengolahan dan updating data dan informasi PTK yang terus-menerus

25 Pemutakhiran data PTK

25,1 Pemutakhiran data dan informasi peserta fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Paket 1 1 2 2 2 2

K2.1.1.3 Penyajian data dan informasi fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

26 Penyajian data fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

26,1 Penyajian data fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Naskah 1 1 2 2 2 2

K2.1.1.4 Penyajian data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas berkelanjutan

27 Penyiapan profil, leaflet, training directory PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

27,1 Penyiapan profil dan leaflet PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Naskah 1 2 2 2 2 2

27,2 Penyiapan training directory dan kelengkapan lainnya

Naskah 0 3 3 3 3 3

SU3.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

AK3.1.1 Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

K3.1.1.1 Pengadaan peralatan praktik dan penunjang diklat, sesuai dengan kompetensi keahlian dan atau program diklat

28 Revitalisasi peralatan praktik pendidikan dan pelatihan

28,1 Pengadaan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Paket 1 14 14 14 14 14




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

28,2 Pengadaan peralatan pembelajaran pendidikan dan pelatihan bagi pendidik & Tendik

Paket 1 3 3 3 3 3

K3.1.1.2 Pengadaan peralatan penunjang operasional perkantoran PPPPTK Bispar

29 Revitalisasi peralatan penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

29,1 Pengadaan peralatan penunjang kantor pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Paket 0 2 2 2 2 2

K3.1.1.3 Pemeliharaan/ perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

30 Pemeliharaan/ perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

30,1 Pemeliharaan/ perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

Tahun 1 1 1 1 1 1

K3.1.1.4 Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

31 Rehabilitasi dan perbaikan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

31,1 Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

Unit 1 1 2 3 4 4

SU4.1 Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

AK4.1.1 Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK;

K4.1.1.1 Pemetaan struktur biaya total diklat bagi PTK dengan memperhatikan keragaman wilayah

32 Penyusunan standar pembiayaan ideal dan minimal pendidikan dan pelatihan

32,1 Penyusunan standar pembiayaan ideal dan minimal pendidikan dan pelatihan

Naskah 0 0 0 1 1 1

K4.1.1.2 Pengaturan sistem pembia-yaan diklat yang proporsional dengan memper-timbangkan indeks daya beli masyarakat

33 Pengembangan sistem pembia-yaan pendidikan dan pelatihan berbasis indeks daya beli masyarakat Kab/ Kota/propinsi

33,2 Pengembangan sistem pembiayaan diklat berbasis indeks daya beli masyarakat Kab/ Kota/propinsi

Naskah 0 1 1 1 1 1




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AK4.1.2 Pemberdayaan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha/industri

K4.1.2.1 Pengembangan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan pemda, organisasi pe-nyelenggara satuan pendidik-an & dengan organisasi profesi, DU/DI, untuk pengem-bangan program dan penyeleng-garaan pening-katan komp PTK;

34 Pengembangan sistem kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri untuk pengem-bangan program dan penyeleng-garaan pening-katan kompetensi PTK

34,1 Pengembangan sistem kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri untuk pengembangan program dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi PTK

Naskah 1 1 1 1 1 1

K4.1.2.2 Pemberdayaan/ pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas diklat PTK

35 Pemberdayaan potensi daerah, masyarakat, DU/DI untuk peningkatan kompetensi PTK

35,1 Pemberdayaan potensi daerah, masyarakat, DU/DI untuk peningkatan kompetensi PTK MoU 0 10 15 20 30 40

SU4.2

Penyediaan alokasi dana untuk penerapan sistem pembelajaran diklat jarak jauh berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

AK4.2.1 Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

K4.2.1.1 Penguatan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam pengembangan model diklat jarak jauh

36 Penguatan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh

36,1 Peningkatan kemampuan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam penyelenggaraan model diklat jarak jauh

Orang 24 24 24 48 48 48

K4.2.1.2 Penyiapan sistem, program, dan perangkat fasilitasi peningkatan kompetensi PTK model pembelajaran jarak jauh

37 Pengembangan sistem, program, dan perangkat pendidikan dan pelatihan jarak jauh

37,1 Pengembangan sistem diklat jarak jauh

Naskah 1 1 1 1 1 1

37,2 Pengembangan program dan perangkat diklat jarak jauh

Paket 1 3 10 14 14 14




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K4.2.1.3 Penyelenggaraan program diklat model pembelajaran jarak jauh

38 Penyelenggaraan diklat jarak jauh

38,1 Pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis ICT dan atau modular learning

Orang 48 120 120 192 312 792

SU5.1 Penataan organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar

AK5.1.1 Penataan organisasi, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

K5.1.1.1 Pengembangan struktur, uraian tugas, mekanisme kerja, dan pemberdayaan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bispar

39 Penataan organisasi internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

39,1 Pengembangan organisasi, mekanisme kerja, dan uraian tugas unit kerja di lingkungan PPPPTK Bispar

Naskah 1 1 1 1 1 1

AK5.1.2 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya)

K5.1.2.1 Penyesuaian dokumen SMM-ISO sesuai tugas dan fungsi PPPPTK Bispar

40 Penyempurnaan dokumen SMM ISO PPPPTK Bispar

40,1 Pengembangan dan pemeliharaan implementasi SMM ISO

Bulan 12 12 12 12 12 12

K5.1.2.2 Pembudayaan SMM-ISO kepada seluruh SDM PPPPTK Bispar dengan cara menyelenggarakan pertemuan secara periodik

41 Internalisasi SMM ISO secara periodik kepada SDM PPPPTK Bispar

41,1 Sosialisasi SMM ISO secara periodik kepada SDM PPPPTK Bispar Kali 2 4 4 4 4 4

K5.1.2.3 Pengembangan SMM lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global

42 Penyusunan dokumen dan implementasi SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

42,1 Penyusunan dokumen SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Naskah 1 1 1 1 1 1

42,2 Implementasi SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Bulan 0 0 0 0 6 12




(2009) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


AK5.2.1 Penguatan akuntabilitas keuangan (SAI) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN)

K5.2.1.1 Peningkatan kemampuan tim SAI (SAK,SA-BMN) dan tim pengelola anggaran

43 Peningkatan kemampuan tim SAI dan tim pengelola anggaran

43,1 Peningkatan kemampuan tim SAI dan tim pengelola anggaran

Orang 2 3 4 6 6 6

K5.2.1.2 Penguatan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

44 Pengembangan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

44,1 Penyusunan pedoman teknis perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

Naskah 0 3 3 3 3 3


AK5.3.1 Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

K5.3.1.1 Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bispar

45 Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bispar

45,1 Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bispar

Paket 0 1 1 1 1 1

K5.3.1.2 Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan PPPPTK Bipar

46 Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan PPPPTK Bispar

46,1 Pertemuan bulanan, triwulan, tengah tahunan, dan tahunan

Kali 0 9 14 14 14 14



JUMLAH SEKOLAH DAN GURU JENJANG DIKDASMEN, 2011

No. Jenjang Pendidikan Sekolah* Guru** 1. Pendidikan Menengah

1.1 SMK 9.161 Sekolah 161.656 Orang

1.2 SMA 13.372 Sekolah 254.387 Orang

2. Pendidikan Dasar

2.1 SMP 36.299 Sekolah 533.830 Orang

2.2 SD 154.796 Sekolah 1.572.643 Orang

3. TK & SLB

3.1 TK 66.841 Sekolah 252.477 Orang

3.2 SLB 16.211 Orang

280.469 Sekolah 2.791.204 Orang

Sumber: * : NPSN, Juli 2011 ** : Badan Pengembangan SDMP-PMP, April 2011



JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN

Jenis Tenaga Kependidikan Jumlah

TU

Kepala 25.855 Orang

Staff Keuangan 17.248 Orang

Staff 197.731 Orang

Laboran 11.611 Orang

Pustakawan 21.245 Orang

Pengawas 24.373 Orang

Kepala Sekolah 184.832 Orang

Jumlah 482.895 Orang

Sumber: Badan Pengembangan SDMP-PMP, April 2011



PRAKIRAAN JUMLAH GURU KOMPETENSI KEAHLIAN BISPAR, GURU SMA PENGAMPU MATA PELAJARAN EKONOMI-AKUNTANSI, TIK, DAN GURU SMP PENGAMPU MATA PELAJARAN IPS-

EKONOMI, DAN TIK

SMK 9.161 Sumber : Data Pokok SMK, Mei 2011

Guru SMK 161.656 Sumber: BPSDMPMP, April 2011

SMK Bispar 4.505 Sumber : Data Pokok SMK, 22 Mei 2011

Guru SMK Bispar 81.090 Prakiraan (Jml SMK Bispar x rerata jml guru per SMK)

Guru Kejuruan SMK Bispar 48.654 Prakiraan: 60% dari Jml Guru SMK Bispar

Rerata GK per SMK Bispar 11 Prakiraan

SMA 13.372 Sumber: NPSN, Juli 2011

Guru SMA 254.387 Sumber: BPSDMP-PMP, April 2011

Guru SMA Pengampu MP Ek-Akuntansi* 13.372 Prakiraan berdasar jumlah SMA

Guru SMA Pengampu MP TIK 13.372 Prakiraan berdasar jumlah SMA

SMP 36.299 Sumber: NPSN, Juli 2011

Guru SMP Pengampu MP TIK 36.299 Prakiraan berdasar jumlah SMP

Guru SMP Pengampu MP IPS-Ekonomi 36.299 Prakiraan berdasar jumlah SMP

Documents

BAB I PENDAHULUAN - p4tkbispar.files.wordpress.com · pembukaan UUD itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan