Upload
buituyen
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan memainkan peranan penting dalam upaya
mensuksekan pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional maupun
daerah. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang – Undang No. 25
tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan
nasional.
Sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka perencanaan
pembangunan daerah perlu dirumuskan dengan berdasarkan berbagai prinsip
seperti transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dokumen perencanaan
pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan satu dokumen resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting
pada kualitas proses dan hasil penyusunan dokumen RPJMD. Selain itu seluruh
pemangku kepentingan perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan review
berkala atas implementasinya. Hal ini dikarenakan dokumen RPJMD sangat
terkait dengan visi dan misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih. Sehingga kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh
mana kredibilitas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memandu,
mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan
pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan serta
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JUNI 2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-2
mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa
kepemimpinannya.
RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan
diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima
tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah
strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini,
adalah sangat penting bagi RPJMD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemudian menerjemahkan secara
strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan
program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya dengan berbagai
pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Kabupaten
Probolinggo adalah teknokratik, legislasi, dan partisipatif.
Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
Proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2013 – 2018 disusun
melalui berbagai pendekatan, meliputi (gambar 1.1) :
1. Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja dalam hal ini Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Probolinggo yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Kerangka
berpikir yang digunakan adalah kerangka pemikiran strategis (strategic
thinking process) mencakup elemen-elemen dasar sebagai berikut:
Konsultasi dan Diskusi dengan Bupati dan
Kepala Bappeda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-3
Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan
dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART
(specific, measurable, achievable, reliable, time bound)
Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan
dana (kendala fiskal daerah)
Ada prioritas program
Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program
Ada pagu indikatif program
Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan,
sasaran dan hasil, waktu penyelesaian termasuk review kemajuan
pencapaian sasaran.
Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap
perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang
dihasilkan
Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk
mendukung proses perencanaan.
2. Pendekatan Legislasi, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah merupakan
bagian proses penyusunan rencana dan karena rakyat pemilih telah
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye berupa Visi, Misi dan
Program yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan
jangka menengah. Pendekatan politik pula bermakna bahwa penyusunan
RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis DPRD.
Cheklis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Ada konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan
yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah
Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan
daerah
Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-4
Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD
Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD
Ada review, saran dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan
terhadap rancangan RPJMD
Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD
Ada pengesahan RPMJD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.
3. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, guna
mengakomodasi aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Proses
penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan
melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan
perencanaan disemua tahapan perencanaan:
Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan perencanaan
Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders
dalam pengambilan keputusan
Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD
Ada pelibatan dari media
Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas
program
RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi,
misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam
tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa
jabatan lima tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja
SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka
menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka
pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai
dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan
yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Penggambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan
dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-5
1. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025, Visi Misi Kepala
Daerah Terpilih, tuntutan aspek legal formal dan dinamika pembangunan lokal,
regional, maupun nasional. Maka disusunlah Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tahap ke dua dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.
RPJMD tahap ke dua melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah
yaitu “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing”.
1.2 DASAR HUKUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun atas dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-6
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-7
Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m
ppn/04/2010 ; Nomor : pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-
2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2008-2013 ;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2010-2014 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ;
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011-2015 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-8
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2010-2015 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.
1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (2005-2025) dan
RTRW (2010-2029) kabupaten Probolinggo, memperhatikan RPJMN, RPJMD
Provinsi Jawa Timur, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga. Rancangan
awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan awal
Renstra SKPD. Selanjutnya Rancangan awal Renstra SKPD menjadi masukan
bahan penyempurnaan Rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD
tersebut kemudian dibahas dalam forum Musrenbang RPJMD yang hasil
akhirnya menjadi Rancangan RPJMD yang akan dibahas bersama antara
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Probolinggo untuk ditetapkan
dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. RPJMD yang telah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan
penyusunan Ranwal RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dan RPJPD
Berdasarkan gambar hubungan RPJMD dan RPJPD di atas, RPJMD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan tahap ke dua Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-9
Gambar 1. 3 Hubungan RPJMD dan Rencana Stategis SKPD
Berdasarkan gambar di atas, RPJMD menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program
dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih
dahulu oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian
kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan
dengan baik.
Gambar 1. 4 Hubungan RPJMD dan RKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-10
Berdasarkan gambar di atas, pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013 – 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memuat prioritas program
dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Probolinggo yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota hingga provinsi.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
lainnya
Menjelaskan tentang hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013-2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik
tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
1.4 Sistematika Penulisan
Memberikan gambaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 terkait pengaturan bab serta garis
besar isi setiap bab di dalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan
RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi Kabupaten Probolinggo
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan dan menyajikan aspek kesejahteraan masyarakat yang
terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan
social serta seni budaya dan olahraga
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan dan menyajikan pelayanan umum dalam segala bentuk
jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
2.4 Aspek Daya Saing
Menjelaskan dan menyajikan aspek daya saing Kabupaten
Probolinggo baik dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur,
fasilitas berinvestasi serta sumber daya manusia
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo tahun
2008 sampai dengan 2012
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Menggambakan kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta
pembiayaan APBD tahun 2008 sampai dengan 2012
3.3 Kerangka Pendanaan
Menjelaskan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan
untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5
(lima) tahun ke depan
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang
merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Menyajikan permasalahan pembangunan maupun maupun yang
berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-12
BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi
Menyajikan Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
5.2 Misi
Menyajikan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
5.3 Tujuan dan Sasaran
Menyajikan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama 5
(lima) tahun ke depan dan sasaran yang ditetapkan untuk
mendukung tujuan yang terkait
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
6.1 Strategi Pembangunan
Menjelaskan strategi pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
6.2 Arah Kebijakan
Menjelaskan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi
dan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah
kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan
target capaian indicator kinerja
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan
Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait
beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD beserta
kebutuhan pendanaannya
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode
masa jabatan
BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun
setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018
BAB I I-13
terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga
menguraikan kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan
visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih sebagai
kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
serta memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan maupun
dalam pelaksanaan pembangunan.
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk mewujudkan
keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka
kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat
mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Probolinggo.