Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian masih menjadi sektor
penting, hal ini jelas terlihat pada RPJM tahap-3 (2015-2019). Penyediaan bahan
pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, sumber utama pendapatan
rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, penyumbang
nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, berperan dalam
upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta penyerap tenaga kerja merupakan
kontribusi nyata sektor pertanian hingga saat ini.
Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh
mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor
strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai
tambah dan daya saing maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat
diperlukan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 2/2015 tentang Rencana
Pembangunan Nasional 2015-2019 ada 3 dokumen sebagai lampiran yaitu :
1. Agenda Pembangunan Nasional.
2. Agenda Pembangunan Bidang.
3. Agenda Pembangunan Wilayah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan acuan bagi arah
kebijakan Kementan dalam pembangunan pertanian. Arah kebijakan pembangunan
pertanian 2017 selain mengacu pada RPJM juga memperhatikan hasil
penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (musrenbangtan)
tahun 2016 sehingga perencanaan program dan kegiatan pembangunan dapat
dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan sesuai ketentuan yg berlaku
dengan memperhatikan :
1) Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM 2015-2019,
2) Capaian Kinerja 2015 dan
3) Rencana Target Capaian tahun 2016.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai
dengan perencanaan yang ditetapkan dalam bentuk suatu dokumen yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan untuk periode satu tahunan.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 2
Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja)merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.
1. Prinsip Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Karantina Pertanian 2017
didalam penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut :
a) Mengacu pada rancangan awal TA 2017 digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam
Renja TA.2017.
b) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai acuan perumusan
tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan dan prakiraan maju dalam
rancangan Renja serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.
c) Substansi rancangan Renja memuat :
1) Program dan Kegiatan.
2) Lokasi Kegiatan.
3) Indikator Kegiatan.
4) Sasaran dan Target.
5) Pagu Indikatif dalam prakiraan maju.
d) Penyusunan program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan
mengacu pada ketentuan IKU (Indikator kinerja utama) dan SPM (standar
pelayanan minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang
ada.
2. Renja tahun 2017 merupakan masa transisiantara Renstra Badan Karantina
Pertanian 2010-2014 dan Renstra 2015-2019, karenanya penyusunan Renja
2017perlu memperhatikan :
a) Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Renja 2017 dapat mengacu
pada target indikator kinerja 2014-2015 maupun Renstra 2015-2019 dengan
prakiraan target tahun 2017yang diestimasikan.
b) Perkembangan dinamikakekiniandengan memperhatikan hasil capaian
kinerja sebelumnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Rencana kerja Badan Karantina Pertanian tahun 2017 merupakan pedoman
penyusunan Renja Satuan Kerja (satker)tahun 2017.
Tujuan :
Penyusunan Renja adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pusat dan UPT Lingkup Barantan serta merupakan efisiensi
alokasi sumberdaya.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 3
BAB II
EVALUASI KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN
TAHUN 2015-2016
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian terkait
dengan sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pelaksanaan fungsi
karantina, maka harus dilakukan berbagai pembenahan, peningkatan dan
pengembangan sesuai standar yang telah ditetapkan guna pencapaian hasil kerja
yang sudah ditargetkan. Fasilitas sarana/prasarana tersebut terdiri dari : 1) sarana
pemeriksaan, 2) instalasi karantina dengan fasilitas tindakan karantina, 3)
laboratorium dan peralatannya serta 4) sarana pendukung lainnya .
Dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas
harus didasarkan pada evaluasi dan penataan, hal ini merupakan kegiatan yang
diprioritaskan dikarenakan SDM merupakan salah satu faktor penting keberhasilan
dalam pelaksanaan program kegiatan.
Peningkatan Produksi Pangan merupakan salah satu tujuan kegiatan dari Program
Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang mengacu pada 9 agenda
pembangunan nasional. Tugas fungsi Badan Karantina Pertanian adalah mencegah
masuk, mencegah menyebar, mencegah keluar Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke/dari dan antar
area Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya semua kegiatan Barantan
baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan ke depan haruslah mengacu
pada tugas dan fungsi tersebut. Khusus pada kegiatan Barantan tahun 2015 – 2016
kegiatan yang telah dilakukan dan capain yang telah diraih memberikan gambaran
nyata bagi rencana kegiatan ke depan.
Badan Karantina Pertanian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2015 - 2016
telah didukung dengan anggaran dari tahun 2015 sebesar Rp.807.354.242.000,-,
dan tahun 2016Rp894.424.353.000,-.Berdasarkan kinerja serapan anggaran dari
tahun 2015 sebesar : 93,55 %, dan pada tahun 2016 ini sampai tanggal 31
Desember 2016 sebesar 94,86 %. Apabila dilihat dari trend kenaikan pagu
anggaranBarantan tampak bahwa kenaikan tersebut tidak signifikan, hal ini
mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah seiring dengan perkembangan
jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa Hama dan Penyakit
Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
(OPTK) yang semakin meningkat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Karantina Pertanian sampai saat
ini mempunyai kontribusi yang paling besar di lingkungan Kementerian Pertanian.
Untuk target PNBP dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 4
2015sampai dengan 2016. Untuk tahun 2015 adalah : Rp 135.108.590.904,- ; dan
tahun 2016 sebesar Rp.168.000.053.146,-. Realisasi PNBP tersebut setiap tahunnya
selalu melebihi target, sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 realisasinya
sebesar 144,95%Kondisi saat ini PNBP masih menjadi pagu pokok dalam
penetapan alokasi anggaran (APBN). Kedepan diharapkan kontribusi PNBP ini
dijadikan sebagai reward dantidak diperhitungkandalam penentuan pagu pokok di
Badan Karantina Pertanian.
Tabel 1. Target dan Realisasi AnggaranTA. 2012 – 2016
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016*)
Pagu (Rp) 734.303.739.000 807.354.242.000 604.699.761.000 807.354.242.000 894.424.353.000,-
Realisasi (Rp)
623.122.158.005 755.271.997.838 582.890865.761 755.271.997.838 848.409.848.021,-
Persentase (%)
84,86 93,55 96,39 93,55 94,86
*) = Per, 31 Desember 2016
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 5
BAB III
DISKRIPSI CAPAIAN KEGIATAN 2016 DAN PRAKIRAAN 2017
Ikhtiar untuk pencapaian dan perwujudan kedaulatan pangan nasional tersebar pada
berbagai sektor baik di dalam Kementerian Pertanian maupun kementerian/lembaga
lainnya, dan kesemuanya itu memerlukan satu kesatuan langkah, menautkan semua
kegiatan hingga terjadi saling isi, sinergis dan berhasil guna bagi pembangunan
nasional secara menyeluruh dan utuh.
Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin
meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff
barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini memicu
masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan
keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar
negara.
Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam,
ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap
produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman
yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global
telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan
perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
2) invassive species; 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak
sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian
plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8)
ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.
Sertifikasi Karantina Hewan Dan Karantina Tumbuhan Tahun2016
Badan Karantina Pertanian yang membawahkan 3 Pusat yaitu 1) Pusat Karantina
Tumbuhan, 2). Pusat Karantina Hewan dan 3) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan
Informasi Perkarantinaan merupakan garda terdepan dalam penangkalan masuk ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau keluarnya berbagai Hama dan
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (OPTK). Resiko masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dari luar negeri
semakin meningkat dalam era globalisasi ini karena lalu lintas manusia, komoditas
pertanian, peternakan dan bahan pangan serta barang lainnya semakin terbuka
antar Negara karena tercipta suatu kondisi geografi yang seakan tanpa batas
(borderless). Tugas Badan Karantina Pertanian dalam mencegah dan menangkal
masuknya HPHK dan OPTK ini semakin tahun semakin berat, namun demikian
pelaksanaan berbagai upaya di lapangan terus ditingkatkan dan setiap tahun
capaian tersebut semakin meningkat.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 6
Salah satu indikator dari capaian tugas Badan Karantina Pertanian dapat dilihat dari
jumlah komoditas yang telah disertifikasi oleh Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa jaminan keamanan
terhadap komoditas hewan dan tumbuhan yang diberikan oleh Badan Karantina
Pertanian semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 2016
hingga tanggal 31Desember 2016, tercatat jumlah frekuensi sertifikasi Karantina
Hewan sebanyak700.703 kali, sedangkan jumlah frekuensi sertifikasi Karantina
Tumbuhan sebesar 688.372 kali.
Penyebaran Penyakit Asal Luar Negeri Tahun 2016
Sesuai dengan tugas Badan Karantina Pertanian dalam menangkal masuk dan
tersebarnya OPTK maupun HPHK, maka berbagai OPTK dan HPHK dari luar negeri
telah berhasil ditangkal dan dicegah masuk ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras semua lini dalam
lingkup Badan Karantina Pertanian.
1. OPTK asal luar negeri yg tertangkal mulai tahun 2010-2016 antara lain :
Helminthosporium solani,TuMV,RSV,Erwinia carotovora pv. atroceptica,
Acidovorax avenae subsp avenae, Liberobacter asiaticum, Tilletia foetida, T.
caries, Pseudomonas syringae pv syringae,Clavibacter michiganensis subsp
sepedonicum, Xylella fastidiosa, Arabis Mosaic Nepovirus, Strawberry Latent
Ring Spot Nepovirus (SLRSV), Potato Mop Top Virus, Burkholderia glumae,
Erwinia stewartii (Pantoea stewartii),Corynebacterium michiganense pv.
michiganense, Rhodococcus fascians, Tobacco Streak Ilarvirus, Pratylenchus
vulnus,Pratylenchus Cucumber green mottle mosaic tobamoviruspenetrans,
Aphelenchoides besseyi,Alfalfa Mosaic Virus (AMV), Erwinia chrysanthemi,
Panonichus citri, Burkholderia glumae, Tilletia laevis, T. indica, T. tritici,
Pseudomonas syringae pv. lachrimans, Pseudomonas viridiflava, Panonichus
citri. Tahun 2016 :Aphelenchoides besseyi, Burkholderia glumae, Helminthosporium
solani, Poronospora manshurica, Pseudomonas syringe pv. Syringae, Pseudomonas
viridiflava Tilletia laevis, Tilletia tritici, Asphodelus fistulosus, Stenocarpella maydis,
Dasheen Mosaic Potyvirus (DsMV), Pantoea stewartii Subsp.stewartii, Sitophlius
granaries, Ditylenchus dipsaci.
2. HPHK asal luar negeri yg tertangkal mulai tahun 2010-2016 antara lain :
Penyakit John’s Disease (Paratuberculosis ), Bovine Spongiform Encephalophaty
(BSE), Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Enzootic Bovine Leukosis (EBL), Bovine
Viral Diarrhea (BVD), Leptospira, Brucellosis dan Surra. Tahun 2016 : Brucellosis,
Septichaemia, Epizootica (SE) dan, Brucellosis, BVD, Brucellosis Trypanosomosis,
Avian Influinza (AI), Bovine Anaplasmosis, Bovine Babesiosis.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 7
Walaupun berbagai OPTK dan HPHK telah berhasil dicegah dan ditangkal masuk ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, beberapa HPHK/OPTK yang sudah ada
di Indonesia daerah sebarnya bertambah antaralain : Avian Influenca (AI) Pantoea
stewartii.Bertambahnya daerah sebar beberapa OPTK dan HPHK yang sudah ada di
Indonesia ke beberapa daerah lainnya memang merupakan suatu yang patut
disayangkan, hal ini menjadikan suatu bahan introspeksi tersendiri dalam
serangkaian keberhasilan penangkalan OPTK dan HPHK dari luar negeri.Beberapa
hal secara garis besar menjadi faktor yang penting, yaitu meliputi 1) sistem, 2)
sarana dan prasarana dan 3) sumber daya manusia.
DATA INFRASTRUKTUR
Instalansi Karantina Hewan (IKH) di Wilker UPT
Instalansi Karantina Tumbuhan (IKT) di Wilker UPT
Laboratorium Karantina Hewan
Laboratorium Karantina Tumbuhan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 8
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KARANTINA
Sesuai dengan sasaran program Barantan yang tertuang dalam Rencana Strategis
Badan Karantina Pertanian 2015-2019 yaitu 1) meningkatnya efektivitas
pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, 2)
meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan
hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati,
dan 3) meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian,
maka semua kegiatan Barantan baik di Pusat maupun UPT mengacu dan
berlandaskan hal tersebut guna keberhasilan pencapaian secara menyeluruh.
Prioritas dan sasaran dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan.
Selain itu perlu diperhatikan identifikasi isu strategis dan masalah mendesak tingkat
UPT dan Pusat.Perumusan prioritas dan sasaran serta indikasi prioritas kegiatannya
juga memperhatikan usulan UPT dan Pusat .
Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan
dalam Renstra,maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian
melaui tiga strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan
sarana/prasarana dan 3)Penguatan sistem.
Penguatan tiga aspek tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan
memperhatikan beberapa hal yaitu :
1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah remote,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan.
Skala prioritas, penguatan 3 aspek pembangunan dengan memperhatikan beberapa
hal tersebut diatas yaitu1) Tempat pemasukan/pengeluaran diperbatasan lintas
batas negara,2) tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,3) tempat
pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor),dan 4) tempat pemasukan/pengeluaran
(domestik).
Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang
dalam bentuk peraturan,pedoman,juklak/juknis yang merupakan payung hukum
dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan.Kebijakan yang dituangkan dalam
suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi
permasalahanterkini yang ditemukan di lapangan yang merupakan salah satu faktor
/ kendala dalam pencapaian tujuan dan target tugas fungsi.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 9
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KARANTINA PERTANIAN
Rencana program dan kegiatan prioritas 2017ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
tahunan dan capaian kinerja yang telah dicapai dan mengacu serta berlandaskan
pada Renstra Barantan 2015-2019. Secara garis besar, rencana kegiatan tahun
2017 terdiri dari :
1. Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan Keamanan
Hayati
2. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi
Perkarantinaan
3. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
4. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina
Pertanian
6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji
Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Tujuh rencana kegiatan tersebut dijabarkan secara rinci ke dalam matriks kegiatan
tahunan disertai dengan target, indikator kegiatan dan biaya yang diperlukan,
sehingga dapat selalu di monitor dan dilakukan evaluasi berkelanjutan pada tahun
berjalan.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 10
Tabel 2. DATA GEDUNG/BANGUNAN UPT DANWILKER BARANTAN MILIK SENDIRI 2016
NO UPT
WILKER STATUS
2016 2017
TANAH BANGUN
IKH IKT TANAH BANGUN
IKH IKT
TANAH BANGUN TANAH BANGUN TANAH BANGUN TANAH BANGUN
VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL SAT VOL
SAT
1
SEKRETARIS BADAN KARANTINA PERTANIAN
2
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
Kantror Induk
1 Pelabuhan Laut Tanjung Priok
. 2 Pelabuhan Laut Sunda Kelapa
3 Kantor Pos besar DKI Jakarta
4 Jati Asih bangunan gedung Milik Sendiri
5 Wilker Bogor bangunan gedung Milik Sendiri
6 Kantor Pos Bogor
3
BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
Kantor Bangunan Permanen, Milik Sendiri
4
BALAI UJI TERAP TEKNIK & METODE KARANTINA PERTANIAN
Kantor Bangunan Permanen, Milik Sendiri
5
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDUNG
Kantor Induk
Bangunan Permanen,Tanah Milik Sendiri
Bandara Husein
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 11
Sastranegara
Pelabuhan Laut Cirebon
Terminal Peti Kemas Gedebage
Kantor Pos Bandung
6
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I SEMARANG
Kantor Induk
3000 M2 1000 M2
Bandara Ahmad Yani
Pelabuhan Laut Tanjung Emas
Pelabuhan Laut Tegal
Pelabuhan Laut Yuwana
Kantor Pos Semarang
Pelabuhan Laut Juwana-Pati
7
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I CILACAP
Kantor Induk
600 M2
Bandara Tunggu Wulung
Tanah milik sendiri
Pelabuhan laut Tanjung Intan
8
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II YOGYAKARTA
Kantor Induk Gedung Permanen Milik Sendiri
Bandara Adi Sucipto
Bandara Adi Sumarno
Gedung Permanen, tanah milik Sendiri
Kantor Pos Yogyakarta
Kantor Pos Solo
Terminal Peti Kemas Jebres, Solo
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 12
9
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA
Kantor Induk
Gedung Permanen, milik sendiri
2000 M2 Bandara Juanda
Bandara Abdul Rahman Saleh
Gedung Permanen, milik sendiri 50 M2
Pelabuhan Tanjung Perak
Pelabuhan Gresik Gedung Permanen, milik sendiri
Pelabuhan Jangkar
Pelabuhan Kalbut
Pelabuhan Panarukan
Pelabuhan Probolinggo
Bangunan Kandang, Milik sendiri
Pelabuhan Sangkapura
Pelabuhan Sedayu-Lamongan
Pelabuhan Sungai Kalimas
Pelabuhan Sungai Tanjung Wangi
Gedung Permanen, milik sendiri
Pelabuhan Penyebrangan Ketapang
Proses Pembangunan, tanah milik sendiri 215 M2
Kantor POS Surabaya
10
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II BANGKALAN
Kantor Induk
Gedung permanen, Tanah milik sendiri
Pelabuhan laut telaga Biru
Pelabuhan laut Branta
Gedung Tanah milik sendiri
Pelabuhan laut Nepa
Pelabuhan laut
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 13
Kalianget
Pelabuhan laut Sapudi
Pelabuhan laut Kangean
Penelabuhan Penyebrangan Kamal
11
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDA ACEH
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri 250 M2
Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikul saleh, Maimun Saleh
Bangunan Gedung Kantor Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut meulaboh
Pelabuhan Laut Sinabang
150 M2
Pelabuhan Laut Malahayati
Gedung LAB Permanen, Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Lhokseumawe
Pelabuhan Laut Sabang
Kantor Pos Banda Aceh
Pelabuhan Laut Kuala Langsa
50 M2
Pelabuhan Laut Labuhan Haji
Pelabuhan Laut Balohan
Pelabuhan Laut Ulee Lheue
Kantor Pos Banda Aceh
12
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN
Kantor Induk
Bandara Binaka
Bandara Pinang Sori
Bandara Aek
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 14
Godang
Pelabuhan Laut Belawan
Pelabuhan Laut Sibolga
Pelabuhan Laut Gunung Sitoli
13
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II MEDAN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Polonia
Bandara Kualanamu
Pelabuhan Laut Pangkalan Brandan
Pelabuhan Laut Pangkalan Susu
200 M2 1200 M2
Kantor Pos Medan
14
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I TG BALAI ASAHAN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan laut teluk Nibung
Pelabuhan Tanjung Balai
50 M2
Pelabuhan laut Kuala Tanjung
gedung Pos Jaga, Tanah Milik Sendiri 50 M2
Pelabuhan laut Tanjung Tiram
Pelabuhan laut Tanjung Elang
Pelabuhan Laut Labuhan Bilik
Pelabuhan Laut Bagan Asahan
Pelabuhan Laut Tanjung Leidong
15
BALAI KARANTINA KLS I PADANG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Udara
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 15
Minang Kabau
Pelabuhan Laut Teluk Bayur
Kantor Pos Padang
Pelabuhan Laut Sungai Muara
Pelabuhan Laut Bungus
Pelabuhan Laut Sikakap
Pelabuhan Laut Siberut
Pelabuhan Laut Tua Pejat
16
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PEKANBARU
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Udara Sultan Syarief
Bang. Ged. Kantor Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Kasim II, Pinang Kampai
NIHIL
Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api
Pelabuhan Laut Selat Panjang
Pelabuhan Laut Bengkalis
Pelabuhan Laut Dumai
5513 M2 200 M2 100 M2 100 M2
Pelabuhan Laut Tembilahan
Pelabuhan Laut Kuala Enok
Pelabuhan Laut Kuala Gaung
Pelabuhan Laut Rumbai
Pelabuhan Sungai Siak Sri Indrapura
Pelabuhan Sungai Guntung
Pelabuhan Sungai Pakning
Pelabuhan Sungai Tanjung Buton
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 16
Sungai Duku/Pekanbaru
Kantor Pos Pekanbaru
`
17
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I JAMBI
Kantor Induk
Bandara Sultan Taha
Pelabuhan Laut Kuala Tungkal
Pelabuhan Laut Muara saba
Kantor Pos Jambi
18
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PALEMBANG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Sultan Mahmud Badarudin II
Gedung permanan, tanah milik sendiri
Pelabuhan Sungai Boom Baru
Gedung permanan, tanah milik sendiri
Pelabuhan Sungai Tangga Buntung
Pelabuhan Laut Lais
Kantor Pos Palembang
19
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDAR LAMPUNG
Kantor Induk
3345 M2 1200 M2 IKH Tarahan 5000 M2 600 M2
Bandara Raden Inten II
Pelabuhan laut Panjang
Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 17
Kantor Pos Bandar Lampung
20
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PONTIANAK
Kantor Induk
50
M2
Bandara Supadio
Bandara Rahasi Usman Ketapang
Pelabuhan Laut Dwikora
Pelabuhan Laut Sintete
Pelabuhan Laut Kendawang
Pelabuhan Laut Pemangkat
Pelabuhan Laut Sambas
Kantor Pos Pontianak
21
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I ENTIKONG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Pos pemeriksaan lintas batas
6 UNIT
Entikong
Nangabadau, Senaning
Sajingan
Aruk
Pos Lintas batas Jagoibabang
500 M2
22 BALAI PERTANIAN KLS II PALANGKARAYA
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Tjilik Riwut
Gedung dan kandang Permanen, Milik sendiri
Bandara Haji Hasan-sampit
Gedung kantor permanen, lab semi Permanen.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 18
Milik sendiri
Iskandar-Pangkalan Bun
Gedung dan kandang Permanen, Milik sendiri 128 M2
Pelabuhan Laut Palangkaraya
Pelabuhan Laut Sampit
Pelabuhan Laut Panglima Utar Kumai
Pelabuhan Laut Sukamara
Pelabuhan Laut Seruyan
Kantor Pos Palangkaraya
23
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BANJARMASIN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Syamsudin Noor
Pelabuhan Laut Trisakti
Pelabuhan Laut Batu Licin
553 M2 2000 M2 100 M2 100 M2
Pelabuhan Laut Stagen
Pelabuhan Laut Pagatan
Kantor Pos Banjarmasin
24
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SAMARINDA
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
50
M2
Bandara temindung
Pelabuhan Laut Bontang
Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Sangata
Pelabuhan Sungai
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 19
Samarinda
Pelabuhan Sungai Siring
2000 M2 150 M2
kantor Pos Samarinda
25
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BALIKPAPAN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Sepinggan
Gedung Permanen, tanah milik sendiri 180 M2
Pelabuhan Laut Semayang
Pelabuhan Laut Pondang
Pelabuhan Laut Kampung Baru
Pelabuhan Penyebrangan Karingau
200 M2
Wilker Paliango 1145 M2
Kantor Pos Balikpapan
26
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TARAKAN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Banda Juwata, Long Bawang
Pelabuhan laut Malindung
IKH Juwata 40 M2
Pelabuhan laut Nunukan
50 M2
Pelabuhan laut Sebatik
250 M2 60 M2
Pelabuhan laut Tanjung Selor
Gedung Bangunan Permanen, tanah milik sendiri 50 M2
Pelabuhan laut Tanjung Redep
Pelabuhan laut Bunyu
kantor Pos Tarakan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 20
27
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I MANADO
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Sam Ratulangi
Pelabuhan Laut Bitung
Pelabuhan Laut Manado
Pelabuhan Laut Labuhan Uki
Pelabuhan Laut Tahuna
Pelabuhan Laut Melanguare
Kantor Pos Manado
28
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II PALU
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
pelabuhan Toli-Toli
gedung permanen, tanah milik sendiri
pelabuhan Patoloan
gedung permanen, tanah milik sendiri
Bandara Mutiara
Donggala
Bandara Luwuk
gedung permanen, tanah milik sendiri
Pagimana
kantor Pos Palu
29
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Hassanudin
Pelabuhan Laut Soekarno Hatta
Pelabuhan Laut Paotere
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 21
Pelabuhan Laut Bulukumba
gedung permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Malili Soroako
Pelabuhan Laut Palopo
Pelabuhan Laut Siwa
Pelabuhan Pulau Selayar
gedung permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Penyebrangan Bajo E
Kantor Pos Makassar
30
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I PARE-PARE
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
5238
Bandara Pongtiku
Bandara Andi Jemah
Pelabuhan Laut Nusantara
KANTOR induk
Pelabuhan Laut Awerange
Pelabuhan Laut Cappa Ujung
Pelabuhan Laut Parepare
Pelabuhan Laut Balantan
Pelabuhan Laut Garongkong
Pelabuhan Laut Siwa
Bang. Ged. Kantor Permanen, tanah milik sendir
Pelabuhan Laut Balantang/Malili
Pelabuhan Laut Palopo
31 BALAI Kantor Induk Gedung
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 22
KARANTINA PERTANIAN KLS II KENDARI
Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Wolter Monginsidi
Bangunan kantor permanen, milik sendiri
Pelabuhan Laut Kendari
Pelabuhan Laut Bau-bau
Pelabuhan Laut Pomala
Pelabuhan Laut Tobaku
Pelabuhan Laut Raha, Muna
Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Wanci, Buton
Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Boe, Piang, Bombana
Pelabuhan Penyebarangan Kolaka
Gedung dan kandang, tanah milik sendiri
Kantor Pos Kendari
32
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II MAMUJU
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Tampa Padang
Pelabuhan Laut Mamuju
26507 M2 500 M2
Pelabuhan Laut Pasang Kayu
Gedung permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Majane
Gedung permanen, tanah milik sendiri
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 23
Pelabuhan Laut Polewali Mandar
Gedung permanen, tanah milik sendiri
Kantor Pos Mauju
33
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I AMBON
kantor Induk
2000
M2
Bandara Patimura
Gedung Permanen, Tanah milik sendiri
70
M2
Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Ambon
Pelabuhan Laut Pulau Buru
Gedung Permanen, Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Tual
Gedung Permanen, Tanah milik sendiri
Kantor Pos Ambon
Pelabuhan Laut Kobi Sadar
Gedung Permanen, Tanah milik sendiri
34
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I DENPASAR
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Ngurah Rai
Pelabuhan Laut Benoa
Pelabuhan Laut Celukan Bawang
Gedung Permanen, Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Padang Bai
Gedung Permanen dan IKH, tanah milik sendiri
Pelabuhan Gedung
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 24
Penyebrangan Gilimanuk
Permanen dan IKH, tanah milik sendiri
Kantor Pos Denpasar
Pelabuhan Laut Sangsit
35
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I MATARAM
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Internasional Lombok
Pelabuhan Laut Lembar
Pelabuhan Penyebrangan Kayangan
Pelabuhan Haji
Pelabuhan Laut Tanjung Luar
Kantor Pos Mataram
36
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SUMBAWA BESAR
bandara M. Salahuddin
Bandara Brang Biji
Pelabuhan laut Badas
Pelabuhan laut Bima
Pelabuhan laut Sosodumpu
Pelabuhan laut Alas
Pelabuhan laut Benete
Pelabuhan Penyebrangan Sape
Pelabuhan Kempo
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 25
37
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I KUPANG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Eltari-Kupang
Bandara Mau Hau-Waingapu
Bandara Tambulaka
Pelabuhan Laut Tenau
Pelabuhan Laut Waingapu
Gedung dan IKH Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Wini
Gedung dan IKH Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Seba
Gedung Permanen, tanah milik sendiri 200 M2
Pelabuhan Laut Atapupu
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Kalabahi
Pelabuhan Laut Waikelo
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut baa-Rote
Pelabuhan Laut Pantar Alor
Pelabuhan penyebrangan Bolok
Pos Perbatasan matoain, Metameok, Napan.
Gedung Permanen, tanah milik sendiri 2000 M2 200 M2
Kantor Pos Kupang
Pos Perbatasan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 26
metamasin
38
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II ENDE
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Wai Oti, Maumere
Bandara Satar Tacik, Ruteng
Bandara Hasan Aburusaman, Ende
Pelabuhan Laut Reo
Kantor, Gudang, Kandang. Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Marapokot
Gedung permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut maumere
1000 M2
Pelabuhan Laut Larantuka
Pelabuhan Laut Maumbawa
Saat ini bangunan digunakan sebagai mess pemda, karena tidak ada kegiatan pemeriksaan karantina lagi
Pelabuhan Laut Ipi Ende
Pelabuhan Laut Aimere
1000 M2
Pelabuhan Laut Lembata
Pelabuhan Penyebrangan Labuhan Bajo
Gedung permanen, tanah milik sendiri 1000 M2
39
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I JAYAPURA
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Sentani
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 27
Bandara Serui
Bandara kaisiepo
Pelabuhan Laut Jayapura
20000 M2 500 M2 10000 M2
Pelabuhan Laut Serui
Pos Perbatasan Skow
5 UNIT
Kantor Pos Jayapura
40
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I MERAUKE
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Mopah
Plabuhan Laut Merauke
Pelabuhan Laut Asikie
Pos Lintas Batas Sota
41
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BIAK
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Frans Kaisiepo
Pelabuhan Laut Biak
Pelabuhan Laut Serui
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Nabire
Supiori
Kantor Pos biak
42
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I TIMIKA
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Moses Kilangin
Pelabuhan Laut Amamapare
Pelabuhan Laut Paumako
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 28
43
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BENGKULU
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Fatmawati Sukarno
Pelabuhan Laut Pulai Baai
Gedung kantor dan Lab Permanen, Tanah Milik Sendiri
kantor Pos Bengkulu
44
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TERNATE
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri 1000 M2
Bandara Sultan Baabullah
Pelabuhan Laut Ahmad Yani, Ternate
1800 M2
Pelabuhan Laut Morotai
375 M2
Pelabuhan Laut Bacan
Pelabuhan Laut Tobelo
Kantor dan gedung Permanen, milik sendiri
Kantor Pos Ternate
45
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA
Kantor Induk
Bandaa Soekarno Hatta
1000 M2
Bandara Halim Perdana Kusuma
Kantor Pos Soekarno Hatta
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 29
46
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II CILEGON
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Ciwanda
Pelabuhan Laut Cigading
Pelabuhan Laut Bojanegara, Merak Mas
10000 M2
Pelabuhan Penyebrangan Merak
Kantor Pos Serang
47
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II PANGKAL PINANG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Depati amir
gedung Kantor permanen, Milik sendiri
Bandara H.As Hanandjoeddin
gedung Kantor permanen, Milik sendiri (bermasalah dengan TNI AU)
Pelabuhan Laut Pangkal Balam
Gedung Kantor permanen, pinjam Pakai Pemda/ sewa PT.Pelindo
Pelabuhan Laut Muntok
Gedung instalasi milik sendiri
Pelabuhan Laut Tanjung Pandan-Belitung
Pelabuhan Laut Manggar-Belitung
gedung Kantor permanen, Milik sendiri
Pelabuhan Laut pelabuhan Sungai
100 M2
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 30
Selan
kantor Pos Pangkal Pinang
48
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II GORONTALO
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Jalaludin
Gedung Kantor, LAB, Pagar Permanen. Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Gorontalo
550 M2 150 M2
Pelabuhan Laut Kwadang
Pelabuhan Laut Anggrek
Pelabuhan Laut Bualemo
Kantor Pos Gorontalo
49
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TANJUNG PINANG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Raja Haji Fisabilillah
Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura
Pelabuhan Laut Pelabuhan Kijang
gedung kantor permanen, Tanah Milik Sendiri
Pelabuhan Laut Sri payung batu enam
Pelabuhan Laut Tanjung Uban
gedung kantor permanen, Tanah Milik Sendiri
Pelabuhan Laut Lagoi
Pelabuhan Laut Pulau Bulan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 31
Pelabuhan Laut Pelantar II
50
BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BATAM
Kantor Induk Gedung Permanen, Tanah millik
Bandara Internasional Hang Nadim
Pelabuhan Laut Batu Ampar
Pelabuhan Laut Sekupang
Pelabuhan Laut Kabil
Pelabuhan Laut Harboury
Pelabuhan Laut Waterfront
Pelabuhan Laut Nongsa
Pelabuhan Laut Batam Center
Pelabuhan Laut Telaga Punggur
Kantor Pos Batam
51
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II TG, BALAI KARIMUN
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Sei bati
Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun
MESE dan Lab. Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Tanjung batu
Lab dan Pos Jaga. Tanah Milik Sediri
Pelabuhan Laut Moro
Bangunan Ged. Kantor, milik sendiri
Pelabuhan Laut Paritkapok
Kantor Pos Tanjung balai Karimun
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 32
52
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SORONG
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Dominie Edward Osok
Bandara Torea, fakfak
bangunan kantor, gedung instalasi. Tanah milik sendiri
Pelabuhan Laut Sorong
Pelabuhan Laut fak fak
Pelabuhan Laut kaimana
520 M2 552 M2
Pelabuhan Laut Kokas
Kantor Pos Sorong
Kantor Pos fak fak
53
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II MANOKWARI
Kantor Induk
Gedung Permanen, tanah milik sendiri
Bandara Rendani
Pelabuhan Laut Manokwari
Pelabuhan Laut Bintuni
200 M2 50 M2
Pelabuhan Laut Kantor Pos Manokwari
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 33
KODE MAK
1818
PUSAT KKIP
1818.101
PROGRAM / KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan dan
Penindakan
[Base Line]
INDIKATOR KINERJA KEGAIATN
Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Bimbingan Pengawasan dan Penindakan
Pertemuan dalam Rangka Bimbingan Pengawasan dan Penindakan
Bimbingan Teknis Penyidikan Pelanggaran
Monitoring Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan
Monitoring Implementasi Kebikjakan
Monitoring Tindakan Pre-Emptif
Monitoring Pengawasan Perkarantinaan
Pemetaan Zona Rawan
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perjalanan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan
VOLUME/TARGET
2 Keg
1Keg
1 Keg
1 Keg
PAGU
426,884,000 3,964,000
3,964,000
84,600,000
84,600,000
155,000,000
155,000,000
50,000,000
50,000,000
108,600,000
108,600,000
4,720,000
4,720,000
20,000,000
20,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
25,000,000
25,000,000
50,000,000
1,043,070,000
100,000,000
KETERANGAN
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 34
1818.102
Kerjasama Nasional/internasional
[Base Line]
Evaluasi Tindakan Pre-Emptif
Evaluasi Pengawasan Perkarantinaan
Evaluasi Penerapan Kebijakan Kewasdakan di UPT KP
Dukungan Internal Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KKIP
Fasilitasi Rakernas, Rapat Teknis dan Evaluasi
Pelaporan Pusat KKIP
Fasilitasi Pengelolaan PPNS, Intelijen dan Polsus KP
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPNS
Pengelolaan Administrasi KKIP
Koordinasi Perkarantinaan Pengawasan dan Penindakan dengan instansi terkait
Pertemuan Koordinasi Kewasdakan
Temu Koordinasi Nasional Intelijen Barantan
Rapat Koordinasi Nasional Polsus Barantan
Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait
Fasilitasi Dukungan UPSUS Capaian Peningkatan Produksi Pangan
Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat
Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan Pertanian Koordinasi dengan Instansi Terkait (DN)
Fasilitasi Delegasi RI (DELRI) dalam Pertemuan Internasional
Kerjasama Multilateral
Kerjasama Bilateral
Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Kerjasama Multilateral dan Bilateral
Perundingan Multilateral
Pertemuan Bilateral/Regional/Multilateral
Persiapan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia
1 Keg
1 Keg
25,000,000
25,000,000
50,000,000
943,070,000
41,120,000
33,000,000
70,000,000
189,350,000
485,200,000
124,400,000
1,440,180,000 914,260,000
434,780,000
98,200,000
381,280,000
40,000,000
40,000,000
485,920,000
238,320,000
201,600,000
46,000,000
1,677,100,000
1,168,490,000
916,500,000
16,080,000
17,080,000
14,080,000
204,750,000
191,280,000
1,950,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 35
1818.103
1818.104
Desiminasi SPS dengan stakeholder
dan instansi terkait
[Base Line]
nformasi yang valid, handal dan
mudah diakses
[Base Line]
Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia
Seminar Hasil Pertemuan
Penyelenggaraan Seminar Hasil Pertemuan Internasional
Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia
MoU dengan K/L terkait yang terimplementasikan
Pertemuan Kesepakatan Kerjasama
Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Peningkatan Kerjasama Nasional
Rapat Kerjasama Perkarantinaan
Perundingan Regional dan Bilateral
Pembinaan/Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan
Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU di UPT Karantina Pertanian Desiminasi Notifikasi SPS WTO
Koordinasi dan Kerjasama SPS
Kesekretariatan SPS
Penyusunan Posisi Runding Multilateral
Penyusunan SPS News Letter
Kompilasi Perjanjian SPS
Koordinasi Tim SPS Antar K/L Terkait
Evaluasi Implementasi Prinsip SPS dalam Tindakan Karantina di UPT Pedoman/Juklak/Juknis Sistem Informasi Perkarantinaan
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
1 Keg
1 Kerjasama
1 Sistem Informasi
189,330,000
317,330,000
128,000,000
189,330,000
1,032,240,000
792,240,000
145,000,000
203,490,000
150,000,000
84,500,000
209,250,000
240,000,000
120,000,000
120,000,000
418,500,000
418,500,000
93,600,000
24,400,000
36,000,000
50,000,000
94,500,000
120,000,000
248,820,000
2,360,000
2,360,000
42,300,000
42,300,000
77,500,000
77,500,000
50,000,000
50,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 36
1819
Pusat KH
dan Kehani 1819.101
Kebijakan Teknis Karantina Hewan
dan Keamanan Hayati Hewani
[Base Line]
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Barantan
Pertemuan Dalam Rangka Bimbingan Sistem Informasi
Workshop Pengelolaan Website TI Barantan
Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan
Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan
Koordinasi IT dengan instansi terkait
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi dengan instansi terkait
Sistem Aplikasi Perkarantinaan
Penyempurnaan atau Update Sistem Aplikasi
Update Aplikasi SIMPONI-Barantan
Update Aplikasi Berbasis Android
Update Aplikasi Data Integrasi INSW
Update Aplikasi E-Cert
Update Aplikasi Pengawasan Food Safety
Pengembangan Aplikasi TPK (Percepatan Dwelling Time)
Pembuatan Sistem Aplikasi
Pengadaan dan Uji Coba Aplikasi Integrasi ASW
Pengadaan dan Uji Coba Aplikasi Pengolahan Data Kantor Pusat
Peraturan atau Keputusan Menteri Pertanian tentang Perkarantinaan Hewan Hidup
Permentan tentang Tata Cara Pemasukan Produk Hewan
1
1
1
2
1
54,300,000
54,300,000
2,360,000
2,360,000
20,000,000
20,000,000
352,700,000
352,700,000
102,700,000
350,000,000
350,000,000
6,000,000
6,000,000
380,000,000
310,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
160,000,000
70,000,000
30,000,000
40,000,000
177,400,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 37
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan
Penyusunan Rancangan
Penyusunan Rancangan
Pembahasan Rancangan
Pembahasan Rancangan
Uji Publik Rancangan
Uji Publik Rancangan
Finalisasi Pembahasan Rancangan
Finalisasi Pembahasan Rancangan
Permentan/Kepmentan
Permentan/Kepmentan
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Hewan Hidup Pedoman Juklak/Juknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia Kecil
Pedoman Juklak/Juknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa Hewan Babi
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Produk Hewan
Penyempurnaan Pedoman/Juklak/Juknis TKH untuk Produk Hewan
2
2
1,680,000
1,680,000
34,300,000
34,300,000
72,100,000
72,100,000
28,870,000
28,870,000
24,950,000
24,950,000
15,500,000
15,500,000
457,920,000
4,720,000
4,720,000
100,200,000
100,200,000
175,000,000
175,000,000
50,000,000
50,000,000
86,000,000
86,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
457,800,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 38
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Pengawasan Keamanan Hayati
Penyusunan Deskripsi Media Pembawa HPHK Benda Lain berupa Bahan Pembuat Pakan Ternak
Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan terhadap Bahan Potogenik dan Bahan Biologik
Pengujian Laboratorium terhadap Bahan Patogenik, Bahan Biologik, dan/atau Biakan Organisme
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
3
4,600,000
4,600,000
100,200,000
100,200,000
175,000,000
175,000,000
50,000,000
50,000,000
86,000,000
86,000,000
2,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
686,880,000
7,080,000
7,080,000
150,300,000
150,300,000
262,500,000
262,500,000
75,000,000
75,000,000
129,000,000
129,000,000
3,000,000
3,000,000
60,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 39
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Analisa Resiko HPHK
Persiapan dan Pengumpulan Data Analisa Resiko
Persiapan Penyusunan Analisa Resiko
Penyusunan Analisa Resiko
Penyusunan Analisa Resiko
Kajian dan On Desk Review Analisa Resiko
Kajian (On Desk Review) Analisa Resiko
Verifikasi ke Negara Asal (On Site Review)
Pembahasan Analisa Resiko
Pembahasan Analisa Resiko
Workshop atau Seminar Analisa Resiko
Workshop (Seminar) Analisa Resiko
Finalisasi Analisa Resiko
Finalisasi
Dokumen Analisa Resiko
Laporan
Pencetakan Dokumen Analisa Resiko
Pencetakan dan Penggandaan Analisa Resiko
Sosialisasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup
Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi
Workshop Nasional Tindakan KH
Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani
Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi
Workshop Deskripsi Media Pembawa HPHK Benda Lain berupa Bahan Patogenik dan Sediaan Biologik
Bimbingan Teknis Karantina Hewan Hidup
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Bimtek TKH terhadap Media Pembawa Hewan Ruminansia Besar Dan Unggas
3
1
1
1
1
60,000,000
787,860,000
7,080,000
7,080,000
17,580,000
17,580,000
532,800,000
232,800,000
300,000,000
137,250,000
137,250,000
43,000,000
43,000,000
32,200,000
32,200,000
2,950,000
2,950,000
15,000,000
15,000,000
223,540,000
223,540,000
223,540,000
172,050,000
172,050,000
172,050,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 40
Bimbingan Teknis Karantina Produk Hewan
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Penetapan nomor registrasi tempat pemrosesan sarang walet untuk ekspor ke Tiongkok
Penetapan nomor registrasi rumah walet
Bimbingan Teknis Keamanan Hayati Hewani
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Perlakuan Terhadap Alat Angkut dan Kemasan
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup
Monitoring Pelaksanaan TKH Terhadap MP HPHK di Tempat Pemasukan/Pengeluaran & IKH
Fasilitasi Dukungan UPSUS Capaian Peningkatan Produksi Pangan
Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara
Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan
Monitoring IKPH Sarang Walet Ekspor ke Tiongkok dan Verifikasi Ulang Alat Pemanas
Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani
Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani
Monitoring Implementasi Kebijakan BAH & HBAH
Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani
Evaluasi Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup
Kegiatan Evaluasi Implementasi Kebijakan
Evaluasi dan Koordinasi Pusat KH dan Kehani
Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Peraturan Tindakan KH
Evaluasi Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan
Kegiatan Evaluasi Implementasi Kebijakan
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Sarang Walet ke Tiongkok
1
1
1
1
1
1
1
100,000,000
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
332,800,000
125,000,000
125,000,000
207,800,000
77,400,000
125,400,000
5,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
200,400,000
200,400,000
90,000,000
110,400,000
65,300,000
65,300,000
65,300,000
942,068,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 41
Koordinasi Perkarantinaan Karantina Hewan Hidup Dengan Instansi Terkait
Pertemuan Koordinasi
National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Dukungan Internal Pusat Karantina Hewan & Keamanan Hayati Hewani
Pengelolaan Administrasi Pusat KH dan Kehani
Penyusunan Rencana Kerja Pusat KH dan Kehani
Pelaporan Pusat KH dan Kehani
Fasilitasi Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis Nasional
Monitoring Fungsional
Temu koordinasi Pejabat Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet
Koordinasi Perkarantinaan Karantina Produk Hewan Dengan Instansi Terkait
Pertemuan Koordinasi
Rapat Koordinasi Kebijakan Karantina Produk hewan dengan Pemerintah Daerah
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Koordinasi Perkarantinaan Keamanan Hayati Hewani dengan instansi terkait
Pertemuan Koordinasi
Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan
Pertemuan dengan Importir Bahan Patogenik
Pertemuan dengan Asosiasi Pakan Ternak
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Pembinaan Karantina Hewan Hidup
Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan
Pembinaan Pusat KH dan Kehani
Rekomendasi Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan
Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan
Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan
1
1
1
1
382,428,000
284,000,000
98,428,000
25,000,000
25,000,000
534,640,000
217,500,000
13,220,000
14,720,000
75,000,000
100,000,000
114,200,000
110,100,000
85,100,000
85,100,000
25,000,000
25,000,000
270,100,000
245,100,000
71,800,000
71,800,000
101,500,000
25,000,000
25,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
80,100,000
50,000,000
50,000,000
30,100,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 42
1820
Pusat KT dan
Keamanan
Nabati
1820.101
Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan
dan Keamanan Hayati Nabati
[Base Line]
Penetapan Ruang Lingkup Laboratorium Karantina Hewan
Penetapan Ruang Lingkup Laboratorium Karantina Hewan
Peraturan atau Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Hayati Nabati Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan
Penyusunan Rancangan
Penyusunan Rancangan
Pembahasan Rancangan
Pembahasan Rancangan
Uji Publik Rancangan
Uji Publik Rancangan
Finalisasi Pembahasan Rancangan
Finalisasi Pembahasan Rancangan
Permentan/Kepmentan
Permentan/Kepmentan
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Tumbuhan Benih
Prosedur Ekspor Benih Per Komoditas
Pedoman Penyusunan AROPT Berdasarkan OPT
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
2
2
342,740,000 2,700,000 2,700,000
63,200,000
63,200,000
144,200,000
144,200,000
57,740,000
57,740,000
43,900,000
43,900,000
31,000,000
31,000,000
456,150,000
2,950,000
2,950,000
100,200,000
100,200,000
175,000,000
175,000,000
50,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 43
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Non Benih
Pedoman sertifikasi fitosanitari berbasis in line inspection untuk komoditas ekspor strategi
Pedoman pengawasan penggunaan marking ISPM 15 terhadap pemasukan dan pengeluaran kemasan kayu
Pedoman pengawasan pelaksanaan tindakan karantina antar area
Pedoman pengawasan pelaksanaan tindakan pemusnahan MP OPTK
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Pedoman/Juklak/Juknis tentang Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
Phytosanitary Measures of Trade Facilitation
Pedoman Pengkajian Dokumen Pengakuan Sistem Keamanan Pangan (sudah di fasilitasi pada TA 2016)
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
4
2
50,000,000
86,000,000
86,000,000
2,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
909,350,000
2,950,000
2,950,000
200,400,000
200,400,000
350,000,000
350,000,000
100,000,000
100,000,000
172,000,000
172,000,000
4,000,000
4,000,000
80,000,000
80,000,000
456,240,000
3,040,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 44
Persiapan Penyusunan Pedoman
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Rancangan Pedoman
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Pembahasan Rancangan Pedoman
Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pelaporan
Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis
Pencetakan Pedoman
Analisa Resiko OPTK Benih
Penyusunan Analisa Resiko
Penyusunan AROPT
Kajian dan On Desk Review Analisa Resiko
Verifikasi Dalam Rangka Mitigasi Resiko
Fasilitasi Pertemuan IPPC, APPPC dan CODEX
Pembahasan Analisa Resiko
Pembahasan Analisa Resiko
Workshop atau Seminar Analisa Resiko
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Analisa Resiko
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Analisa Resiko OPTK Non Benih
Penyusunan Analisa Resiko
Penyusunan AROPT
Pembahasan Analisa Resiko
Pembahasan Analisa Resiko
Workshop atau Seminar Analisa Resiko
Uji Konsep Implementasi Pedoman
Finalisasi Analisa Resiko
8
2
3,040,000
100,200,000
100,200,000
175,000,000
175,000,000
50,000,000
50,000,000
86,000,000
86,000,000
2,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
1,064,280,000
46,880,000
46,880,000
500,000,000
250,000,000
250,000,000
271,400,000
271,400,000
203,000,000
203,000,000
43,000,000
43,000,000
220,130,000
19,880,000
19,880,000
106,500,000
106,500,000
50,750,000
50,750,000
43,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 45
Finalisasi Pembahasan Pedoman
Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati
Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi
Workshop Phytosanitary Measures of Trade Facilitation
Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Benih
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Benih
Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Non Benih
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Non Benih
Bimbingan Teknis Keamanan Hayati Nabati
Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis dan Monitoring Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Benih
Workshop Hasil Pemantauan OPTK
Fasilitasi Dukungan UPSUS Capaian Peningkatan Produksi Pangan
Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat
Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih
Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Non Benih
Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati
Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati
Monitoring dan Evaluasi Keamanan Hayati Nabati
1
1
1
1
1
1
1
43,000,000
158,440,000
158,440,000
158,440,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
929,650,000
237,450,000
75,000,000
162,450,000
692,200,000
571,700,000
72,000,000
48,500,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 46
1821
Dukungan
Manajemen
dan
Dukungan
Teknis
Lainnya pada
Barantan
Evaluasi Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati
Kegiatan Evaluasi Implementasi Kebijakan
Evaluasi Pusat Karantina Tumbuhan & Keamanan Hayati Nabati
Koordinasi Perkarantinaan Karantina Tumbuhan Benih Dengan Instansi Terkait
Pertemuan Koordinasi
Pertemuan NPPO
Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT
Koordinasi Perkarantinaan Karantina Tumbuhan Non Benih Dengan Instansi Terkait
Pertemuan Koordinasi
International Workshop on Methodologies for Sampling of Consignments (ISPM No. 31)
Rapat Koordinasi Lapangan SKIM Audit Barantan
Koordinasi Perkarantinaan Keamanan Hayati Nabati dengan instansi terkait
Dukungan Internal Pusat Karantina Tumbuhan & Keamanan Hayati Nabati
Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KH dan Kehani
Pelaporan Pusat KH dan Kehani
Fasilitasi Mengikuti Rakernas, Rapat Evaluasi dan Teknis Nasional
Pengelolaan Perijinan Impor
Pengelolaan NPPO
Tata Kelola dan Rekomendasi SKIM Audit Barantan
Monitoring dan Evaluasi Fungsional POPT
Penyusunan Rekomendasi SAB
Review Manajemen SKIM Audit
Pengelolaan Administrasi Pusat KT dan Kehati
Pembinaan Karantina Tumbuhan Benih
Perjalanan Dalam Rangka Pembinaan
Pembinaan KT dan Kehati
1
1
1
1
85,350,000
85,350,000
85,350,000
464,200,000
464,200,000
289,200,000
175,000,000
311,695,000
311,695,000
193,245,000
118,450,000
726,339,000
726,339,000
13,220,000
14,720,000
60,000,000
30,000,000
30,000,000
66,000,000
75,000,000
19,584,000
74,675,000
343,140,000
215,000,000
215,000,000
215,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 47
1821.101
1821.951
SDM Aparatur Sipil Negara Karantina
Pertanian yang Kompeten dan
Profesional
[Base Line]
Layanan Internal (Overhead)
[Base Line]
Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Ahli
Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis POPT Ahli
Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Medik Veteriner
Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Medik Veteriner
Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil
Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil
Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner
Penyelenggaraan Penguatan Dasar Teknis Calon paramedik Veteriner
Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih Peralatan dan Mesin
Service Berat Kendaraan R4
Perangkat Pengolah Data
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Alat Pengolah Data
Fasilitas Perkantoran Lainnya
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Meubelair Workstation
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
2,543,492,000
2,543,492,000
2,543,492,000
2,543,492,000
2,821,894,000
2,821,894,000
2,821,894,000
2,821,894,000
2,627,266,000 25,000,000
25,000,000
25,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
2,402,266,000
2,402,266,000
2,402,266,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 48
1821.952
Layanan Perencanaan
[Base Line]
Dokumen Rencana Pembangunan Barantan Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2017
Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2016
Kajian Lampiran Renstra 2015-2019
Kajian Renstra 2015-2019
Penyusunan Lampiran Renstra Barantan 2015-2019
Pembahasan Renstra Barantan 2015-2019
Dokumen Rencana Kerja Barantan TA 2018
Workshop Penyusunan E-Proposal Badan Karantina Pertanian
Pengembangan E-Proposal Barantan
Identifikasi Kegiatan Barantan
Identifikasi Kegiatan Barantan
Penyusunan Rencana Kegiatan Barantan 2018
Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2017 (2 Wilayah)
Rekonsiliasi Capaian Kinerja Output
Workshop Analisa Kinerja
Fasilitasi Mengikuti Kunker, Raker dan RDP DPR-RI
Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait (Bappenas, Sekjen, Itjen, DJA & DJPB)
Penyusunan Rencana Kerja TA 2018
Penyusunan Konsep Rencana Kerja TA 2018
Pembahasan Renja Barantan TA 2017
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Logic model Karantina Pertanian Masa Depan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Kinerja Barantan TA 2016 (Pedum)
Workshop Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis
Workshop Implementasi Pedoman Standar Bangunan Negara
Pedoman Rehab Gedung Barantan
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyempurnaan Pedoman Rehab Gedung Barantan
1
1
1
1
7,638,911,000
597,275,000
466,375,000
466,375,000
81,400,000
81,400,000
49,500,000
49,500,000
3,133,614,000
80,250,000
80,250,000
300,000,000
300,000,000
1,770,070,000
1,180,150,000
121,620,000
68,400,000
72,100,000
327,800,000
983,294,000
62,450,000
128,550,000
69,350,000
722,944,000
422,920,000
71,450,000
71,450,000
351,470,000
351,470,000
48,500,000
48,500,000
48,500,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 49
Pedoman Standar Pengadaan Tanah
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis
Penyusunan Pedoman Pengadaan Tanah
Rencana Kerja Anggaran Barantan 2018
Penyusunan Belanja Pegawai dan Barang Operasional/Mengikat
Penyusunan Rencana Alokasi PNBP Barantan
Penyusunan Standar Biaya Keluaran
Penyusunan Standar Biaya Keluaran
Pembahasan & Review Standar Biaya Keluaran
Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran Barantan
Penyusunan Pedoman RKA Barantan TA 2017
Sosialisasi, Bimbingan dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Barantan
Penyempurnaan Pedoman Standar Biaya Satuan Khusus Barantan
Penyusunan Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian
Penyusunan Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian
Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Indikatif
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif Barantan TA 2017 (2 Wilayah)
Penyusunan RKA Sekretariat (Kantor Pusat) Barantan TA 2017
Penelaahan dan Penyempurnaan RKA-KL Indikatif Barantan TA 2017
Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Anggaran
Persiapan Penelitian, Review dan Pembahasan RKAKL Pagu Anggaran
Pelaksanaan Penelitian dan Review RKAKL oleh Sekjen dan APIP Kementan
Penelaahan dan Pembahasan RKAKL Pagu Anggaran TA 2017 oleh Kemenkeu
Workshop SIM-RA
Workshop SIMRA 2018
Penyusunan Final RKA-KL (Sesuai Pagu Definitif) dan DIPA Barantan
Workshop Finalisasi Penyusunan RKA-KL Barantan TA 2017
Persiapan Penelitian, Review dan Pembahasan RKAKL Pagu Definitif
Pelaksanaan Penelitian dan Review RKAKL oleh Sekjen dan APIP Kementan
Penelaahan dan Pembahasan RKAKL Pagu Indikatif TA 2017 oleh Kemenkeu
Dokumen Pengelolaan Revisi Anggaran TA 2017
Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2017
1
58
9
48,500,000
48,500,000
48,500,000
3,131,102,000
50,200,000
49,500,000
80,600,000
69,100,000
11,500,000
449,050,000
92,950,000
300,000,000
56,100,000
48,900,000
48,900,000
1,441,178,000
1,276,298,000
107,780,000
57,100,000
85,550,000
72,800,000
11,250,000
1,500,000
458,170,000
458,170,000
467,954,000
389,904,000
72,800,000
3,750,000
1,500,000
257,000,000
60,200,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 50
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
[Base Line]
Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2017
Penyusunan Revisi Anggaran TA 2017
Penyusunan dan Pembahasan Revisi Anggaran TA 2016
Pembahasan Revisi Anggaran TA 2017
Penyusunan dan Pembahasan Revisi Anggaran TA 2016
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Badan Karantina Pertanian
Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja Kegiatan
Penyusunan Pedoman Evaluasi Laboratorium
Monitoring dan Evaluasi Barantan
Laporan Triwulan & Verifikasi Simonev Barantan
Workshop Sinkronisasi Simonev Barantan
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring TA 2016 dan Hasil Evaluasi Kinerja Barantan TA 2015
Evaluasi Kinerja Barantan Semester I TA 2016
Evaluasi Kinerja Barantan 2016
Rapat Evaluasi Nasional Barantan TA 2017
Rapat Evaluasi Nasional Barantan TA 2016
Dokumen Pelaporan Badan Karantina Pertanian
Penyempurnaan Pedoman Pelaporan Barantan
Penyusunan Laporan Barantan
Penyusunan Laporan Tahunan Barantan TA 2015
Fasilitasi RAPIM A
Penyelenggaraan RAPIM B Badan Karantina Pertanian
Penyusunan Laporan Bulanan Badan Karantina Pertanian TA 2016
Penyusunan LKJ Barantan
Workshop SAKIP Barantan
Penyusunan LKJ Sekretariat Badan
Penyusunan LKJ Barantan
Penyusunan Data Statistik Barantan
Penyelenggaraan SPI Barantan
Koordinasi Tim Satlak Pengendalian Internal
Pembinaan SPI Sekretariat Barantan
7
16
60,200,000
187,800,000
187,800,000
9,000,000
9,000,000
2,844,830,000
1,641,530,000
69,600,000
69,600,000
789,250,000
210,800,000
172,200,000
47,750,000
58,500,000
300,000,000
713,080,000
713,080,000
1,203,300,000
68,000,000
444,380,000
108,480,000
43,500,000
165,200,000
127,200,000
420,720,000
288,420,000
53,800,000
78,500,000
78,100,000
192,100,000
117,100,000
75,000,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 51
Layanan Manajemen SDM
[Base Line]
Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Pegawai Barantan
Pemberkasan Kenaikan Pangkat Pegawai Barantan
Penyusunan Formasi Pegawai
Penyusunan Rencana Formasi Pegawai Barantan Penyusunan Mutasi Pegawai Barantan
Fasilitasi Mutasi Pegawai
Rekruitmen Pegawai
Fasilitasi Rekruitmen Pegawai Baru
Pembekalan Pegawai Baru Barantan
Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Pegawai Barantan
Pengambilan Sumpah
Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Jabatan
Penyempurnaan Pedoman Pengembangan Pegawai
Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan
Pengelolaan Administrasi Pengembangan Pegawai
Pengelolaan Diklat Perkarantinaan
Koordinasi Pembinaan Kepegawaian
Fasilitasi Tugas Belajar
Fasilitasi Pre Training Program Master Degree di USA
Bimbingan/Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Bimbingan pegawai Barantan
Pembinaan Mental Pegawai Kantor Pusat
Pembinaan Mental Pegawai Barantan
Penyelesaian Kasus Kepegawaian
Monitoring Kepegawaian
Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Barantan
Fasilitasi Penialaian Angka Kredit Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet
Fasilitasi Penialaian Angka Kredit Fungsional POPT
Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pegawai Barantan
7
8,067,775,000
8,067,775,000
107,500,000
15,000,000
92,500,000
1,512,234,000
30,500,000
96,344,000
1,385,390,000
95,070,000
27,500,000
20,170,000
47,400,000
56,200,000
56,200,000
44,475,000
44,475,000
3,373,404,000
13,250,000
386,050,000
19,050,000
2,815,000,000
140,054,000
513,112,000
111,950,000
150,000,000
31,362,000
14,800,000
50,000,000
155,000,000
1,256,000,000
628,000,000
628,000,000
1,109,780,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 52
Layanan Manajemen Keuangan
[Base Line]
Uji Kompetensi
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Apresiasi Pejabat Pengelola Anggaran TA 2017
Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK,PP-SPM, Verifikator )
Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Pengeluaran dan PPK
Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Penerimaan, E-Plaq dan E-Qvet
Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran
Administrasi Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2016
Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran
Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran
Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara
Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara
Penyusunan Juklak/Juknis PNBP, Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2017
Pembinaan dan monitoring PNBP
Pembinaan dan Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP
Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantan Terkait SAI
Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Terkait SAI
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2017
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2017
Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target & Pagu PNBP TA 2017
Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target & Pagu PNBP TA 2018
Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil pemeriksaan (LHP) TA 2016
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil pemeriksaan (LHP) TA 2016
Sosialisasi Aplikasi SAIBA
1
1
1
1,109,780,000
4,242,487,000
71,450,000
71,450,000
71,450,000
2,305,108,000
306,400,000
306,400,000
283,650,000
283,650,000
578,000,000
184,100,000
75,000,000
318,900,000
576,100,000
576,100,000
84,664,000
28,664,000
56,000,000
125,000,000
125,000,000
185,544,000
185,544,000
88,400,000
88,400,000
77,350,000
77,350,000
1,865,929,000
220,000,000
220,000,000
440,289,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 53
Layanan Manajemen BMN
[Base Line]
Sosialisasi Aplikasi SAKTI-SAIBA TA 2016
Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2016 dan Semester I TA 2017
Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2016 dan Semester I TA 2017
Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2016 dan Semester I 2017
Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2016 dan Semester I 2017
Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Eselon I Barantan Semester II 2016 dan Semester I 2017
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat Sekretariat Badan dan Tingkat Eselon I Barantan TA 2016
Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Eselon I Barantan Semester II 2016 dan Semester I 2017
Dokumen Barang Milik Negara Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan
Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan
Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2016 dan Semester I 2017
Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2016 dan Semester I 2017
Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian
Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian
Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2016 dan Semester I Tahun 2017
Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2016 dan Semester I Tahun 2017
Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017
Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017
Sosialisasi Aplikasi terkait BMN
Sosialisasi Aplikasi terkait BMN
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Bimbingan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Barantan
1
440,289,000
690,640,000
690,640,000
39,500,000
39,500,000
475,500,000
399,000,000
76,500,000
1,886,769,000
1,886,769,000
363,800,000
363,800,000
672,650,000
672,650,000
61,500,000
61,500,000
61,500,000
61,500,000
263,280,000
263,280,000
454,539,000
454,539,000
9,500,000
9,500,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 54
Layanan Hukum
[Base Line]
Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Pengewasan Keamanan Hayati Hewani Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Kehani TA 2017
Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Kehani TA 2016
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KH dan Kehani TA 2017
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KH dan Kehani TA 2016
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan Kehani
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan Kehani
Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Pengewasan Keamanan Hayati Nabati
Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Kehati TA 2017
Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Kehati TA 2016
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2017
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2016
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati
Pertimbangan dan Bantuan Hukum
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati
Pengumpulan dan Penyusunan Saran Bantuan Hukum TA 2016
Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Kasus
Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Kasus
Koordinasi dan Konsultasi Peraturan Karantina Pertanian
Tinjauan dan Evaluasi Peraturan Perkarantinaan
Tinjauan Peraturan Perkarantinaan
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perkarantinaan
Analisa dan Internalisasi Peraturan Karantina Pertanian
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Fasilitasi Dukungan UPSUS Capaian Peningkatan Produksi Pangan
Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara
Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara
Rancangan Revisi Peraturan
1
1
1
4,017,450,000
359,800,000
190,100,000
190,100,000
154,700,000
154,700,000
15,000,000
15,000,000
359,800,000
190,100,000
190,100,000
154,700,000
154,700,000
15,000,000
15,000,000
1,295,700,000
93,000,000
93,000,000
203,000,000
203,000,000
99,500,000
560,000,000
280,000,000
280,000,000
38,500,000
42,500,000
259,200,000
122,100,000
111,600,000
25,500,000
2,002,150,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 55
Layanan Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi
[Base Line]
Pembahasan dan Sinkronisasi Rev isi UU no. 16 Th 1992
Pembahasan dan Sinkronisasi Rev isi UU no. 16 Th 1992
Penyempurnaan Revisi UU no 16 Th 1992
Penyempurnaan Revisi UU no 16 Th 1992
Harmonisasi Revisi UU no.16 Th 1992
Harmonisasi Revisi UU no.16 Th 1992
Penyusunan Laporan Akhir Rancangan Revisi UU no 16 Th. 1992
Penyusunan Laporan Akhir Rancangan Revisi UU no 16 Th. 1992
Dokumen Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Event Kehumasan
Penyelenggaraan Event Kehumasan
Penyelenggaraan PENAS 2017
Dokumen Publikasi
Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi
Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi
Pengelolaan Majalah Internal
Pengelolaan Radio Barantan
Penyelenggaraan Promosi Pada Media Luar Ruang
Penyelenggaraan Promosi Pada Media
Pameran
Pameran
Dokumen Layanan Informasi Publik
Fasilitasi Jumpa Pers dan Talk Show Perkarantinaan Pertanian
Penyelenggaraan Jumpa Pers
Penyelenggaraan Talk Show
Pelayanan SMS Centre dan Pengembangan Website Barantan
Pengelolaan Website
Pengembangan SMS Centre
Evaluasi Pengelolaan Website
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Barantan
Pengelolaan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian
1
1
1
1
1,389,000,000
1,389,000,000
127,690,000
127,690,000
381,710,000
381,710,000
103,750,000
103,750,000
3,518,963,000
621,923,000
621,923,000
444,623,000
177,300,000
1,879,550,000
739,400,000
516,080,000
161,160,000
62,160,000
798,450,000
798,450,000
341,700,000
341,700,000
1,017,490,000
471,050,000
193,750,000
277,300,000
224,800,000
104,800,000
45,000,000
75,000,000
84,240,000
19,890,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 56
Layanan Reformasi Birokrasi
[Base Line]
Pertemuan Optimalisasi Perpustakaan Karantina Pertanian Virtual
Survey dan Monitoring Public Awareness
Survey dan Monitoring Public Awareness
Evaluasi Layanan Informasi Publik Perkarantinaan dan Hubungan Masyarakat
Evaluasi Program Kehumasan
Dokumen Pengembangan Integritas Barantan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Data PMPRB
Penyelenggaraan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Pengelolaan IKM dan IPNBK
Penyusunan IKM Barantan 2016
Penyusunan IPNBK Barantan
Penyusunan Indikator IKM
Pengembangan Organisasi
Pembahasan Organisasi Badan Karantina Pertanian
Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Integritas dan Reformasi Birokrasi
Bimbingan Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi
Dokumen Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi
Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana
Sosialisasi SMM dan Akreditasi
Analisa Jabatan dan Beban Kerja
Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Beban Kerja Wilayah Barat
Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Beban Kerja Wilayah Timur
Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi
Fasilitasi Fungsional Teknis
Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional
Pengembangan Pelayanan Publik
Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik
2
1
64,350,000
157,650,000
157,650,000
79,750,000
79,750,000
2,587,558,000
964,130,000
401,930,000
44,180,000
357,750,000
122,200,000
12,350,000
12,350,000
97,500,000
260,000,000
260,000,000
180,000,000
90,000,000
90,000,000
1,623,428,000
19,528,000
19,528,000
853,400,000
473,100,000
380,300,000
115,200,000
115,200,000
200,000,000
104,200,000
104,200,000
331,100,000
126,900,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 57
Layanan Umum
[Base Line]
Layanan Pendidikan dan Pelatihan
[Base Line]
Layanan Perkantoran
[Base Line
Pengembangan Standar Pelayanan Publik
Pelatihan Program SPP dan Audit Dalam Mempersiapkan Barantan sebagai Lembaga Sertifikasi
Dokumen Ketatausahaan dan Tata Kelola Rumah Tangga Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat
Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Kantor Pusat
Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Ketatausahaan Kantor Pusat
Pengembangan Kearsipan Elektronik Badan Karantina Pertanian
Penyusunan Laporan Kearsipan Badan Karantina Pertanian (4 Kali Kegiatan)
Pengelolaan Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Pusat
Pembinaan, Monitoring, Koordinasi Kearsipan dan Ketatausahaan
Temu Koordinasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Lingkungan Barantan
Diklat PPNS Penyelenggaraan Diklat PPNS
Diklat Intelijen
Penyelenggaraan Diklat Intelijen
Diklat Polsus
Penyelenggaraan Diklat Polisi Khusus Karantina
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Operasional Perkantoran
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran
1
1
12
104,200,000
100,000,000
717,344,000 717,344,000
28,100,000
230,604,000
56,200,000
51,600,000
122,804,000
28,100,000
430,540,000
116,540,000
314,000,000
1,839,000,000
613,000,000
613,000,000
613,000,000
613,000,000
613,000,000
613,000,000
29,343,880,000
29,343,880,000
15,563,948,000
15,563,948,000
13,779,932,000
10,401,224,000
3,378,708,000
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 58
Kegiatan dan Anggaran TA 2017Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi
KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
740.281.007.000
1 Pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK
a. Tersedianya peraturan, prosedur, petunjuk, yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan (yang terkait dengan Pemasukan MP HPHK, Jenis OPTK, Persyaratan TK Tumbuhah, IT dan E- Sertifikat,)
58 Dokumen 17.927.006.000 Penyediaan peraturan, prosedur, petunjuk, yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
b.
Jumlah Data Analisa Resiko sebagai referensi penyusunan peraturan, prosedur dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
20
Dokumen 2.072.270.000 Mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, terutama hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat merusak dan menggagalkan peningkatan produksi pangan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 59
c. Jumlah sertifikasi karantina
Impor, dan Antar Area
terhadap media pembawa
OPTK dan HPHK melalui
pelaksanaan tindakan
karantina
745.880 Sertifikat di 50 UPT di 34 Propinsi
84.141.793.000 Mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, terutama hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat merusak dan menggagalkan peningkatan produksi pangan
2. Akreditasi Laboratorium
Jumlah teknik dan metoda serta validasi pengujian laboratorium yang dikembangkan
7
Dokumen 5.392.640.000 Pengembangan metode dan validasi uji laboratorium serta layanan uji rujukan sehingga tindakan pendeteksian HPHK dan OPTK lebih efektif.
Jumlah teknik dan metode uji terap yang dikembangkan serta juklak/juknis yang di desiminasi
7
Dokumen 3.292.260.000 Pengembangan metode uji terap tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK dan OPTK dapat dilakukan lebih efektif, sehingga meningkatkan pengendalian penyebaran hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantinatersebut.
Jumlah Jenis HPHK/OPTK yang dicegah masuk dan dikendalikan penyebarannya
100 Kegiatan Pendeteksian Dini terhadap ancaman HPHK dan OPTK di Daerah Sentra Produksi Pangan
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Penyelenggaran Karantina Pertanian
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 60
Tersedianya aparatur yang handal dan Profesional, Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN (WTP), Integritas dan reformasi birokrasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja yang Baik, serta Pengelolaan Organisasi yang Baik
86 Dokumen Dukungan Manajemen
79.020.887.000 Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM (diklat perkarantinaan, teknis, PPNS, Pasca Sarjana (S2/S3) dan diklat administrasi); perencanaan kegiatan; pembiayaan; pengembangan ketatalaksanaan; dan penguatan peraturan terhadap pelaksanaan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
4. Penguatan Instalansi Karantina
Jumlah Instalasi yang memadai dan sesuai dengan standar untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan (M2)
6.256 M2 12.603.500.000 Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan
5. Tersedianya Kajian Sistem dan Infrasturktur Pulau Karantina
2 Dokumen Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina berasal dari zona bebas yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan
6. Penguatan jaringan informasi dan penyediaan data di 53 Satker dan 329 Wilker
Tersedianya akses informasi yang cepat dalam penyediaan data (UNIT)
893 Unit 7.959.750.000 Tersedianya informasi yang akurat, aktual dan mudah diakses mengenai data sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 61
7. Penguatan Infrastruktur Perbatasan sesuai Inpres nomor 6 Tahun 2015
Tersedianya Fasilitas Infrastruktur yang memadai dan memenuhi standar Sistem Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian di Perbatasan (M2)
1.497 M2 6.902.500.000 Memperketat cegah tangkal terhadap ancaman hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa oleh media pembawa
8. Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perkarantinaan pertanian
12 Bulan Layanan 183.114.598.000 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan fasilitas saran, prasarana dalam rangka pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
Terpenuhinya belanja pegawai dalam 1 Tahun Anggaran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perkarantinaan pertanian
12 Bulan Layanan 234.900.000.000 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai karantina dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 62
NO SUMBER DANA
PAGU INDIKATIF PAGU
ANGGARAN-1
PAGU
ANGGARAN-2
PAGU
ANGGARAN-3
PAGU
ANGGARAN-4
(SB MenPPN & Menkeu No
0163/M.PPN/05/2016 & S-
378/MK.02/2016 tgl 13 Mei 2016)
(Surat Menkeu No
S-549/MK.02/2016
(Surat Menkeu No
S-635/MK.02/2016
Pasca Rapim 9
September 2016
Raker DPR-RI 24
Oktober 2016
1 Rupiah Murni 921.034.439 921.359.439 823.070.223 735.070.223 683.070.223
2 PNBP 57.210.784 57.210.784 57.210.784 57.210.784 57.210.784
Total Pagu 978.245.223 978.570.223 880.281.007 792.281.007 740.281.007
PPeerrkkeemmbbaannggaann PPaagguu BBaarraannttaann TTAA 22001177
PPeerr SSuummbbeerr DDaannaa
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 63
EVALUASI TAHUN 2015 BADAN KARANTINA PERTANIAN : A. SERAPAN ANGGARAN DAN PNBP
1) Fokus anggaran ke depan dilakukan untuk peningkatan 3 (tiga) pilar Badan
Karantina Pertanian yaitu : (1) Pengembangan Kelembagaan (kebijakan, SOP, ketatalaksanaan); (2) Pengembangan dan Penguatan SDM; (3) Pengembangan Infrastruktur (Instalasi Karantina serta sarana dan prasarana tindakan karantina lainnya)
2) RPP Pulau Karantina telah disampaikan kepada Posko Regulasi yang berada di
Menko Perekonomian, dengan target penyelesaian bulan Desember 2015.
3) Perlu disusun peraturan khusus mengenai pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan di perbatasan Negara dengan memperhatikan status dan situasi penyakit dan kearifan lokal masyarakat perbatasan.
4) Kegiatan kehumasan menjadi salah satu strategi penyampaian pesan
perkarantinaan pada masyarakat agar masyarakat semakin kenal, perduli dan ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan HPHK/OPTK. Agar kedepan kampanye public awareness Barantan dapat diwujudkan dengan kesamaan dan keseragaman materi publikasi, metode publikasi serta program kampanye public awareness yang sama antara kantor pusat dan UPT
B. PENINGKATAN KEPATUHAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
1) Pemahaman mengenai dwelling time oleh instansi terkait harus sama khususnya
jajaran internal UPT terlibat, sehingga upaya pengurangan dwelling time dapat dilakukan secara simultan dan proporsional. Progres dwelling time di Tanjung Priok harus dipantau dan dilaporkan kepada Kepala Badan setiap 2 (dua) minggu
2) Prinsip-prinsip kemitraan perlu terus dikedepankan terhadap pengguna jasa dalam
rangka peningkatan kepatuhan 3) Pemanfaatan aplikasi E-QVet dan Eplaq agar dimaksimalkan, agar dapat dilakukan
analisis terhadap dinamika data terhadap 7 komoditas utama (padi, jagung, kedele, tebu, bawang, cabe dan daging) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maupun intelijen pergerakan media pembawa HPHK/OPTK ilegal
4) Untuk aplikasi E-QVet dan Eplaq agar dapat segera disatukan dengan format yang
sama dalam design sistem informasi operasional karantina hewan, karantina tumbuhan serta keamanan hayati
5) Upaya penegakan hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan melalui
kerjasama dengan Aster TNI Angkatan Darat dan Aster TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan antar negara yang rawan pemasukan media pembawa illegal di
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 64
pantai timur Sumatera, Kalimantan Timur, NTT dan Papua. Diharapkan pada tahun 2016 kegiatan sinergitas dengan aparat TNI dan Kepolisian akan terus ditingkatkan.
6) Kegiatan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan, pada tahun 2015
menurun sebesar 25 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 (total 3.807 kali). Penegakan hukum melalui kegiatan Penyidikan pelanggaran terhadap UU Nomor 16 tahun 1992 tercatat sebanyak 14 kasus strategis, atau menurun sebesar 64% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini memberikan indikasi bahwa kegiatan Pre-emptip dan Preventif telah berjalan semakin meningkat dan terus dioptimalkan lagi.
7) harus ada upaya penguatan infrastruktur TI pada UPT yang melayani kegiatan
Impor dan Ekspor produk pertanian dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan melalui portal INSW.
8) Dalam kaitan dengan kerjasama pertukaran informasi, maka pada tahun 2015 telah
ditandatangani antara Barantan dan Belanda dalam pengembangan kerjasama pertukaran data elektronik (e-cert) PC & HC dan penandatangannya secara elektronik (e-signature) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 diharapkan dapat dilakukan kepada Negara mitra lainnya khususnya Negara dengan kegiatan ekspor dan impornya tinggi
9) Dalam rangka penguatan kapsitas POPT ahli dan manajer Lab di beberapa UPT
utama Barantan, dilakukan kerjasama on the job training selama 1 bulan di beberapa institusi ternama di New Zealand, sebanyak 12 orang. Pada masa yang akan datang kegiatan ini akan terus ditingkatkan dalam mempersiapkan SDM karantina yang handal dan profesional. Selain itu penguatan BUT TMKP menjadi tempat pelatihan petugas karantina ASEAN (ASEAN Quarantine Training Centre). Agar Tim Kerja yang telah dibentuk agar mulai bekerja, dan segera menyampailkan laporannya pada pertengahan Desember 2015.
10) Terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan, maka diharapkan kepada Ka
UPT khsusnya NTT, Papua dan Entikong agar terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pusat setiap rencana pengembangan operasional terhadap kelancaran tugas dan fungsi Barantan di wilayah perbatasan, sehingga rencana pembangunan yang telah disepakati bersama agar terus dikawal dengan baik, termasuk regulasi dan SOP tindakan karantina perbatasan
11) Terkait dengan kisruh dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Barantan telah
menerbitkan 2 regulasi strategis masing-masing: Permentan Nomor 04 tahun 2015 tentang Pengawasan PSAT dan Permentan nomor 12 tahun 2015 tentang Tindakan Karantina di TPK sebelum respon kepabeanan. Pusat KKIP agar dalam waktu dekat mengundang rapat beberapa UPT utama untuk memberikan pemahaman yang sama serta melihat model implementasi TPK sebelum respon kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
12) Terkait dengan kelancaran bisnis proses karantina sebelum respon kepabeanan,
maka agar media pembawa HPHK dan OPTK yang tergolong resiko rendah agar dikaji lebih mendalam, terkait kajian mitigasi risiko untuk industri dengan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 65
didukung SOP tindakan karantina termasuk penilaian kepatuhannya. Target penyelesaian Desember 2015
C. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI
HEWANI 1) Kegiatan Pengkajian Pulau Karantina pada Tahun 2016 difokuskan untuk
melakukan: a. pembahasan RPP Pulau Karantina b. penetapan pulau naduk sebagai pulau karantina c. penyusunan rancangan kegiatan 2016 d. Perpres Pulau Karantina e. Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan f. Penetapan Koordinator Rencana Aksi (monitoring, evaluasi dan pelaporan).
2) Perbaikan fasilitas IKH milik Pemerintah difokuskan pada UPTKP pengeluaran
antar area, UPTKP pemasukan dengan status dan situasi bebas HPHK tertentu, dan UPTKP pemasukan dari luar negeri.
3) Perlu Peta Pengamatan HPHK secara regular dipergunakan oleh Pusat sebagai salah satu dasar utama dalam menyusun kebijakan perkarantinaan hewan, dipergunakan oleh UPTKP dalam memprioritaskan anggaran operasional karantina hewan, dan dipergunakan oleh BBUSKP dalam menganalisis dan merencanakan kebutuhan pencapaian akreditasi ruang lingkup pengujian bagi laboratorium UPTKP operasional.
4) Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2015, khususnya dalam hal penentuan tingkat risiko dan tata cara operasional tindakan karantina secara lebih detil di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK).
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) Meninjau ulang dan menyempurnakan substansi rancangan-rancangan peraturan
menteri yang telah lama diajukan namun belum ditetapkan oleh Menteri.
2) Menyusun pedoman perlindungan keselamatan petugas karantina hewan dari risiko penularan zoonosis.
D. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
1) Terkait dengan pengakuan fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, telah
diregistrasi sebanyak 19 perusahaan, sehingga ekspor PKE ke New Zealand sudah dapat dilakukan;
2) Telah dilakukan penetapan rekognisi Pest Free Area (PFA) terhadap California, USA untuk anggur dan komoditas segar lainnya dan Thailand (Propinsi Srisaket)
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 66
untuk bawang merah (shallot). Dengan adanya penetapan PFA tersebut dapat memberikan solusi terhadap pemasukan komoditas tersebut di tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
3) Masih adanya NNC terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oeh pihak ketiga yang telah diregistrasi melalui Skim Audit Barantan, maka perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaannya oleh UPT sebagai Korlap terhadap perusahaan fumigator dan perusahaan kemasan kayu dalam penerapan ISPM #15.
E. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI
STANDAR DAN UJI TERAP TEKNIK DAN METODA KARANTINA PERTANIAN
1) Terdapat 4 tambahan laboratorium UPT yang telah mendapatkan ISO 17025 : 2008 (sampai dengan bulan Oktober 2015), sehingga total jumlah UPT yang telah mendapatkan ISO 17025 : 2008 terdapat 14 UPT, yaitu :BBUS-KP, BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soetta, BBKP Belawan, BKP Palembang, BKP Balikpapan, BKP Denpasar, BKP Jambi, BKP Mataram, BKP Banjarmasin, BKP Medan, BKP Cilegon. Adapun 9 (Sembilan) UPT dalam dalam proses pengajuan akreditasi: BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas II Kendari, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas II Pangkalpinang, BKP Kelas II Ternate, SKP Kelas I Banda Aceh, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas II Bangkalan
2) Terkait persiapan BUT-TMKP sebagai Asean Quarantine Training Centre (AQTC) yang menjadi talking point pada sidang AMAF ke 37 di Manila pada tanggal 7-12 September 2015, maka diperlukan : menambahkan Tupoksi BUTTMKP sebagai AQTC, penyesuaian jumlah dan kualifikasi SDM sesuai kebutuhan sebagai AQTC; peningkatan kualitas SDM khususnya sebagai penyelengaara kegiatan2 internasional (misal: training, magang, studi banding), perbaikan/renovasi ruang kelas dan ruang laboratorium sesuai dengan standar internasional, penambahan alat laboratorium (misal: mikroskop stereo, compound dll.).
F. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA Terkait dengan permasalahan impor, ekspor dan antar area ada beberapa hal yang masih perlu penyempurnaan kebijakan, yaitu antara lain : Kegiatan Impor 1) Implementasi Permentan 09/2009 terdapat hal yang perlu dilakukan
penyempurnaan dalam pengaturannya, al. : penanganan terhadap MP OPTK yang sudah diproses yang tercantum dalam lampiran 2.
2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :
2897.A/Pd.670.320/L/10/07 Tentang Pedoman Pengambilan Sampel Dalam Rangka Monitoring Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Pada Hewan Dan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 67
Bahan Asal Hewan Serta Hasil Bahan Asal Hewan Di Daerah Pemasukan/Pengeluaran Dan Daerah Penyebaran Eks Pemasukan (Tabel 6 Pengambilan sampel dalam bentuk curah). Perlu Adanya Pedoman Pengambilan Sampling Berdasarkan Kategorisasi
3) Implementasi Permentan 23 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan
Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan. Pada Pasal 45 ayat 3, apakah karantina melakukan pengawasan perijinan (RPP/SPP/SPI), Pengajuan KH 1 harus dilengkapi dengan izin pemasukan, padahal untuk mengurus ijin pemasukan dipersyaratkan IKPH, Pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah ada TPK/TPFT sehingga tidak diperlukan IKPH. Oleh karena itu perlu masukan kajian terhadap permentan tersebut sehingga tidak menjadi faktor yang dapat menimbulkan dwelling time semakin meningkat
4) Terhadap implmentasi Permentan No. 42 dan 43 tahun 2012 dari tahun ke
tahun masih terus menimbulkan permasalahan diperbatasan/pintu-pintu pemasukan illegal sehingga perlu solusi dengan berbagai pertimbangan.
Kegiatan Ekspor Terkait dengan implementasi kebijakan ekspor sarang burung wallet ada beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain : 1) Validasi Dokumen terkait stempel resmi (perubahan stempel) harus
dilakukan notifikasi ke Tiongkok. 2) Perlu fasilitasi khusus pencetakan HC format Tiongkok, melalui aplikasi e-
QVet. 3) Peningkatan fungsi verifikasi dalam penerbitan HC. 4) Peningkatan kompetensi dalam sertifikasi 5) Perlu penyikapan terhadap kebijakan Tiongkok, antara lain pemeriksaan yang
dilakukannya berbeda-beda disetiap Bandara (terkait jenis pengujian laboratorium), customs di Bandara Tiongkok membebankan biaya tambahan 300 -400 RMB, jika SBW transit via Hongkong
Adapun untuk pengeluaran MP OPTK, yang pengeluaranya dari UPT lain, tidak di laporkan ke UPT pintu pengeluaran, sehingga apa bila terjadi penolakan dari negara tujuan arsipnya tidak ada pada BBKP Belawan. Agar menyesuaikan kembali dengan permentan 38 tahun/permentan/OT.140/3/2014 Bunyi pasal 28, 29 masalah tempat pengeluaran, tidak sinkron dengan pasal 30 yang mengatur masalah domestik
Kegiatan Antar Area Terkait dengan implementasi kebijakan antar area lalu lintas MP HPHK/OPTK ada beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain :
1) Sampai saat ini pelaksanaan lalu lintas MP HPHK tentang antar area antar
UPT masih belum sinkron, misal : pemasukan bebek dan produknya ke Sulawesi Selatan. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.4/228/Disnakeswan tahun 2013 tentng Pengendalian Penyakit AI pada
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 68
Itik, UPT pengeluaran mengeluarkan sertifikat untuk masuk ke Makasar, sedangkan SK tersebut melarang. Perlu komunikasi antar UPT dengan baik dan koordinasi dengan instansi terkait
2) Adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan
Sementara Masuknya Ternak, Hewan/Satwa, Bahan Asal Hewan dari Provinsi Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan PP No. 82 / 2000, diperbolehkan sepanjang tidak terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II. Sehingga perlu harmonisasi dan sinergitas peraturan lalu lintas hewan dan produk hewan tingkat Pusat dan daerah
3) Penyeberangan masih dianggap merupakan salah satu moda tranportasi
darat melalui perantaraan kapal pengangkut kendaraan darat (ferry/ro-ro), sehingga memerlukan SOP Tindakan Karantina yang spesifik. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Menteri tersendiri dalam mengatur pemasukan/pengeluaran antar area secara spesifik di pelabuhan penyeberangan
EVALUASI TAHUN 2016 BADAN KARANTINA PERTANIAN :
B. PELAYANAN PUBLIK 1) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengapresiasi
Badan Karantina Pertanian dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkup
kerjanya, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan Badan Karantina
Pertanian sd oktober 2016 berjumlah 30.286 pengaduan dan ORI mengapresiasi
Barantan atas penanganan pengaduan yg 100 % ditindaklanjuti.
2) Tahun 2016 ORI telah melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan komponen yang
dikategorikan dalam 3 bagian besar yaitu : system dan mekanisme, jangka waktu
layanan, pemenuhan kebutuhan pengguna layanan khusus terhadap 57 wilayah
kerja Barantan dan hasilnya secara resmi akan disampaikan ke lembaga
(Kementerian Pertanian) pada bulan November 2016.
3) Berdasarkan hasil penilaian sementara terhadap 3 kategori tersebut dapat
digambarkan bahwa : a) Adanya sistem dan mekanisme 99 % terpenuhi; b) Jangka
waktu penyelesaian 91% terpublikasi; c) Namun baru 37% dalam hal ketersediaan
pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus; (sbg contoh loket
atau line antrian bagi pengguna layanan kebutuhan khusus).
4) Untuk komponen bagi pengguna layanan kebutuhan khusus bersifat optional namun
unit kerja perlu memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing pengguna
layanan di unit kerjanya masing-masing dalam hal pemenuhan standar pelayanan.
5) Terus mengembangkan pelayanan kepada pengguna yaitu mengupayakan tidak ada
kontak antara petugas dengan pengguna jasa dengan melakukan pembayaran non
tunai.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 69
6) Badan Karantina Pertanian akan berupaya melakukan MoU dengan Bank untuk
memfasilitasi pembayaran non tunai atau melalui ATM.
7) Sebagai instansi pelayanan, Badan Karantina Pertanian akan terus meningkatkan
kualitas pelayanan khususnya Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
C. PENINGKATAN INTEGRITAS, TATA KELOLA DAN KINERJA
1) Agar setiap insan di Badan Karantina Pertanian harus meningkatkan integritas dan
profesionalisme dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di
masing-masing Satker.
2) Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian merekomendasikan secara umum
untuk : a) Meningkatkan kualitas tindakan karantina guna menjamin pencegahan/
penangkalan HPHK/OPTK b) Mengefektifkan Itjen Kementan sebagai mitra yang
proaktif c) Meningkatkan penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60/2008: membangun
KSOP berbasis risiko untuk semua kegiatan pokok hingga mencapai maturitas SPIP
level optimum. Agar dapat segera melakukan pengembangan pengendalian internal
untuk masing-masing kegiatan. d) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan setiap
komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3) Agar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian segera menyelesaikan sisa
kerugian Negara sebesar Rp 341.822.150,- terkait pekerjaan rehabilitasi gedung
Laboratorium Karantina Tumbuhan dan dilaporkan perkembangan
penyelesaiannya secara periodik sampai dengan akhir tahun 2016.
4) Badan Karantina Pertanian agar dapat mengawal terhadap target produksi nasional
TA 2017, yaitu : padi (78,13 juta ton), jagung (25,20 juta ton), kedelai (1,2 juta ton),
tebu (2,95 juta ton), daging sapi (0,64 juta ton karkas), cabai (2,16 juta ton), bawang
merah (1,33 juta ton), sawit (32,66 juta ton CPO), karet (3,56 juta ton biji kering),
kopi (0,75 juta ton berasan), kakao (0,75 juta ton kering).
5) Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian, agar Badan
Karantina Pertanian lebih aktif (ofensif) dalam menawarkan produkproduk
pertanian ke Negara-Negara mitra dagang yang memenuhi persyaratan SPS negara
pembeli dan meyakinkan bahwa Indonesia memiliki area-area produksi sesuai
persyaratan untuk diekspor.
D. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
1) PENGEMBANGAN SDM a) Sebagai upaya mengatasi keterbatasan SDM dihampir
seluruh satker maka diperlukan peningkatan skill. Badan Karantina Pertanian
mengalokasikan 10 % alokasi anggaran untuk pendidikan formal dan diklat
teknis/non teknis. Agar Pusat Teknis, Setban, BBUS-KP dan BUT-TMKP
berkoordinasi untuk dapat merumuskan substansi kediklatan dan sebagai bahan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 70
kegiatan pada tahun 2017 dan tahun selanjutnya. b) UPT akan mengoptimalkan
SDM petugas / pegawai yang ada dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan
dan tumbuhan. c) perlu penguatan kapasitas dan kompetensi SDM baik dibidang
teknis maupun non teknis dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan
hewan dan tumbuhan. d) perlu diinventarisir jenis diklat/pelatihan spesifik teknis
yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi petugas sesuai jenjang fungsional
sedangkan untuk diklat non teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan UPT. e)
perlu dilakukan pendataan jumlah pegawai di UPT yang telah mengikuti diklat dan
jenis diklat yang telah dikuti. Hal ini akan dijadikan data base bagi pusat dalam
penyelenggaraan diklat bagi pegawai UPT. f) mulai tahun 2017 sampai dengan
tahun 2019 secara bertahap akan dilakukan pengurangan THL di UPT, oleh karena
itu perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan THL di UPT (berapa kebutuhan riil
di tiap UPT serta justifikasinya apabila masih dibutuhkan). g) perlu dihitung beban
kerja setiap UPT dan perlu dibuat analisis jabatan untuk kepentingan penerimaan
pegawai baru. h) perlu dikaji dengan matang pembentukan atau pengurangan
wilker di setiap UPT. i) untuk pengembangan SDM perlu ada silabus pada setiap
jenjang fungsional dari pusat dalam pelaksanaan in house training di UPT. j) perlu
dibuat sistem yang dapat merekam data per petugas / pegawai (dari awal sampai
akhir). k) keterlambatan pengiriman PAK/HPAK/SK dari kantor pusat antara lain
disebabkan penandatanganan PAK masih dilakukan oleh pejabat di luar Barantan.
Ke depan diharapkan penandatangan PAK dapat dilakukan oleh pejabat Barantan.
2) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN a) Dalam
rangka percepatan pencapaian target out put dilakukan review pada seluruh Satker
Barantan dengan menjaga kualitas dan volume out put / sub out put dengan
membuat komitmen Kepala UPT selaku KPA Satker terhadap pertanggungjawaban
kegiatan dan capaian out put. b) Dengan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2016
perjalanan dinas dalam rangka tindakan karantina hewan dan tumbuhan perlu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - Perjalanan dinas harus dilakukan
dengan selektif dan akuntabel; - Pada prinsipnya tindakan karantina dilakukan di
tempat pemasukan dan pengeluaran, dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar
tempat pemasukan dan pengeluaran dengan implementasi sistem in-line inspection
dan pengakuan; - Pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan
pengeluaran perlu dipertimbangkan mengenai beban kerja yang meliputi tingkat
risiko MP, negara asal MP, jumlah dan jenis MP tersebut dll, sehingga akan
diperoleh justifikasi jumlah petugas yang diperlukan untuk melakukan tindakan
karantina tersebut. c) Perlu dibuat rambu-rambu bagi perjalanan dinas untuk
tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. d) Apabila
diperlukan akan disusun pedoman pengenaan tarif PNBP atas tindakan karantina
hewan dan tumbuhan di tempat pemasukan maupun tempat pengeluaran agar
seragam. e) Agar aset yang telah dimiliki di seluruh Satker Badan Karantina
Pertanian wajib dipelihara/dirawat.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 71
3) PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN a) Perlu dilakukan
inventarisasi masalah/substansi yang menjadi titik singgung dengan instansi
terkait / unit kerja terkait dan pembahasan difokuskan pada substansi yang
menjadi titik singgung. b) Perlu upaya percepata target penerbitan Permentan
melalui konsolidasi antara Pusat Teknis, Sekretariat Badan dan Biro Hukum.
5) KEHUMASAN a) Sosialisasi dalam rangka mewujudkan quarantine minded perlu
diperluas antara lain memasang iklan di media elektronik dan kreatifitas bentuk
lain sesuai trend publikasi yang mudah diterima dalam opini public. b) Sebagai
sarana untuk sosialisasi terhadap eksistensi Badan Karantina Pertanian, agar
seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian mempunyai Website yang aktif dan
menggunakan domain pertanian.go.id
E. PENINGKATAN KEPATUHAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
1) Sebagai wujud dari upaya penguatan pengawasan penindakan maka pada tahun
2016 telah dilakukan diklat Polsus, Intelijen dan PPNS masing-masing 30 orang.
Agar tambahan kompetensi terhadap diklat tersebut untuk lebih
diimplementasikan secara optimal di lapangan.
2) Untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kewasdakan di UPT perlu dilakukan
harmonisasi antara Permentan No.22/2008 dengan Permentan No.43/2015,
sehingga diperlukan kajian/review kembali Permentan No. 22/2008
3) Sebagai wujud peningkatan efektifitas pengawasan dan penindakan telah terjalin
perjanjian kerjasama dengan TNI AD dan TNI AL tahun 2016.
4) Sampai dengan triwulan III jumlah kasus pelanggararan menurun sekitar 18 % bila
dibandingkan dengan tahun 2015.
5) Dalam Specific Trade Concern (STC) Indonesia Terhadap Negara Mitra Dagang di
Sidang Komite SPS Tahun 2016 masih terdapat hambatan ekspor terhadap manggis
ke Cina. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam sidang SPS ke67 pada tanggal 27-28
Oktober 2016.
6) Progress Perkembangan Kerjasama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) a) Sebagai
wujud kerjasama dan penguatan pengawasan di PLBN telah dilakukan
pembangunan fisik di wilayah kerja BKP kelas I Kupang, BKP Kelas I Jayapura dan
SKP Kelas I Entikong. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
segera akan mereview rancangan Permentan untuk pelaksanaan tindakan
karantina hewan di PLB yang sempat terhenti pembahasannya b) Barantan akan
menyusun SPP operasional bersama dengan UPT dengan konsep yang terintegrasi
dengan Bea dan Cukai. c) Pembangunan jaringan IT terintegrasi akan dibicarakan
lebih lanjut dengan melibatkan Bea dan Cukai, Imigrasi dan Kementerian Kelautan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 72
dan Perikanan. PLBN Motaain (Kupang) akan menjadi pilot project jaringan IT
terintegrasi tersebut
7) Progress SLA di Tempat Pemeriksaan Karantina Sebagai wujud implementasi
Permentan No. 12 Tahun 2015, progress SLA pasca pertukaran data elektronik di 4
Pelabuhan Utama, sebagai berikut : a) BBKP Tanjung Priok o TPK Koja : 0,05 hari
(1,32 jam) o TPK JICT : 0.03 hari (0,79 Jam) o TPK NPCTI : 0,01 hari (0,3 Jam) b)
BBKP Surabaya TPK TPS Surabaya : 0.5 hari c) BBKP Belawan TPK Graha Segara :
1.26 hari d) BBKP Makasar : rata-rata 1.5 hari
8) Pertukaran data melalui sistem E-TPK sesuai Permentan nomor 12 Tahun 2015
belum optimal. Agar 4 UPT Utama segera melakukan koordinasi dengan Bea dan
Cukai serta Pengelola TPK. 9) Untuk pengadaan alat pengolah data (komputer)
sebagai penyediaan supply data ke Kantor Pusat sebaiknya dengan Keputusan
Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga spesifikasi komputer relative lebih
berkualitas dan seragam. 10) Masih terdapat wilker-wilker di UPT belum
dilengkapi dengan sarana komputer meskipun sudah ada bantuan dari kominfo
terkait titik-titik penyediaan jaringan internet di daerah terpencil. 11) Perubahan
sistem terkait dengan aplikasi E-QVet atau E-Plaq akan berpengaruh terhadap
custom clearance dan proses di TPK. Agar segera sosialisasi dan uji coba sharing
data dengan manifest untuk mengetahui atau melacak barang yang wajib periksa
karantina. 12) Bidang informasi akan menyempurnakan aplikasi E-QVet maupun
E-Plaq terkait dengan adalanya terbitnya Permentan tentang dokumen KT,
terbitnya PP 35/2016 serta masukan dari UPT. Selanjutnya akan ada sosialisasi
antara E-plaq dan E-Qvet yang terintegrasi dengan sistem lainnya
F. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI
1) Capaian kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani pada tahun 2016
sebagai berikut : a) Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Pengamanan
Maksimum (draft telah final) b) Rancangan Permentan tentang TKH Pengeluaran
Produk Hewan ke Luar Negeri (draft dalam proses) c) Kebijakan Kepala Badan yang
telah final draftnya (4 Konsep)
2) Agar segera menindaklanjuti, dalam rentang waktu tahun 2011 s.d Oktober tahun
2016 terdapat 13 Rancangan Permentan yang belum difinalisasi penetapannya oleh
Biro Hukum dan Informasi Publik, selanjutnya dari tahun 2013 s.d Oktober 2016
terdapat 7 Rancangan Juknis yang belum difinalisasi penetapannya oleh Bagian
Hukum dan Humas Barantan.
3) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani serta Unit Pelaksana Teknis
agar memperhatikan dan menindaklanjuti Rumusan Workshop Nasional Tindakan
Karantina Hewan Tahun 2016 dan Rumusan Workshop Naional Pemantauan Hama
dan Penyakit Hewan Karantina Tahun 2016 dalam kegiatan Tahun Anggaran 2017.
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 73
4) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani segera menyusun manajemen
risiko untuk pelayanan karantina hewan dalam rangka mendukung percepatan
pelayanan di tempat pemasukan.
5) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian diharapkan untuk melaporkan hasil
akhir kegiatan uji coba, pengembangan metode dan pengenbangan verifikasi paling
lambat pada minggu pertama bulan November 2016.
6) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian diharapkan untuk
melaporkan hasil akhir kegiatan uji terap dan desiminasi bidang karantina hewan
paling lambat pada minggu pertama bulan November 2016.
7) Sebanyak 7 (TUJUH) UPT yang belum memiliki ruang lingkup akreditasi pengujian
hama dan penyakit hewan karantina agar menargetkan 1 jenis ruang lingkup uji
paling strategis untuk dapat dicapai akreditasinya pada tahun anggaran 2017.
Adapun ketujuh UPT tersebut adalah BBKP Belawan, BKP Kelas II Gorontalo, SKP
Kelas I Ambon, SKP Kelas I Timika, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas II Manokwari
dan SKP Kelas II Ende.
8) Terkait dengan rekomendasi daerah terhadap lalu-lintas MP HPHK antar area, perlu
adanya advokasi ke Pemda agar rekomendasi diterbitkan sebelum Sertifikat
Veteriner.
9) Matriks evaluasi operasional karantina hewan beserta langkah tindak lanjutnya
secara terperinci sebagaimana terlampir.
G. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
1) Capaian kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati pada tahun
2016 sebagai berikut : a) Penyempurnaan Pementan No.9 Tahun 2009 (Finalisasi)
b) Penyelenggaraan AROPT Benih (6 dari 7 kali pertemuan telah dilakukan) c)
Penyelenggaraan AROPT Non Benih (Selesai) d) Sistem Sertifikasi Phytosanitary
Bahan Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China (PKE, Copex, Wheat brand)
(Dalam proses)
2) Dalam Revisi Permentan No. 09/2011 telah mengakomodir permasalahan
pemasukan barang tentengan melalui MP OPTK melalui bandara, pelabuhan laut
dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
3) Permentan No.12/2015 agar dapat review kembali, karena implementasinya tidak
harmonis, Low Risk, Medium Risk dan Hight Risk harus sinkron antar lembaga.
Masalah dwelling time, harus ada rambu2nya. 4) Implementasi Permentan No.4
Tahun 2015 perlu menambahkan mekanisme ketentuan untuk dapat dilakukan
pengujian di tempat pemasukan terhadap PSAT dari negara yang beum memiliki
laboratorium penguji belum terregistrasi. Agar revisi segera diselesaikan
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 74
5) Terkait dengan pelayanan pemasukan benih impor, penyelenggaraan Analisis
Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) masih belum sesuai ketentuan
waktunya sebagaimana tercantum dalam Permentan No.
05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pemasukan dan pengeluaran benih
hortikultura dan Permentan 127/2014 tentang pemasukan dan pengeluaran benih
tanaman. Sehingga Badan Karantina Pertanian memberikan penjelasan kepada
pihak pengguna jasa terkait proses AROPT sedang berlangsung dengan
memerlukan waktu kajian teknis sebagai bahan rekomendasi teknis.
6) Terkait dengan implementasi Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.
605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang Pedoman Umum Tindakan Pengasingan
dan Pengamatan (Singmat) OPTK. Bahwa tindakan pengasingan dan pengamatan
terkendala oleh sulitnya mendapatkan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana tercantum pada pedoman tindakan pengasingan dan pengamatan.
Selain itu dengan ditutupnya kantor perwakilan produsen benih kelapa sawit Costa
Rica (ASD) di Miami (USA) maka pelaksanakan tindakan karantina (penggantian
kemasan dan perlakuan) tidak bisa dilakukan. Sehingga Pedoman Umum Tindakan
Singmat perlu disempurnakan.
7) Hasil temuan OPTK pada pemantauan daerah sebar OPTK TA 2016 agar segera
dilakukan klarifikasi dan usulan kegiatan tindak lanjutnya dari Pusat Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk dapat difasilitasi penganggarannya.
8) Agar dapat lebih mengefektifkan kerja sama dengan PT POS dan Asperindo
terkait dengan makin maraknya pengiriman benih tumbuhan yang tidak memenuhi
ketentuan persyaratan karantina tumbuhan. Agar UPT lebih intensif melakukan
sosialisasi dan pengawasan lalu lintas MP OPTK melalui jasa kiriman
pos/perusahaan jasa kiriman barang.
9) Terkait dengan implementasi Permentan No. 73 Tahun 2012 Tentang Persyaratan
dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) Milik Peroangan Dan
Badan Hukum. Dengan masih minimnya petugas karantina yang mempunyai
kompetensi sebagai penilai IKT, maka perlu dilakukan desiminasi tentang penilaian
IKT di BUT-TMKP atau in house training di UPT. Selain itu adanya Pusat Logistik
Berikat (PLB) terhadap importasi MP OPTK perlu ditetapkan sbg IKT dan draft
Permentan tentang PLB agar segera diselesaikan.
10) Terkait dengan implementasi Permentan No 42/2012 dan No.43/2012 telah ada
kajian teknis penyempurnaanya untuk segera dilakukan pembahasan secara
internal dan melibatkan Biro Hukum. Selain itu agar UPT yang berada pada zona
yang rawan terhadap pemasukan illegal agar meningkatkan pengawasannya dan
senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait.
11) Terkait dengam implementasi Permentan No. 38 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, Pusat
Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati perlu segera meninjau kembali
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 75
wilayah layanan setiap UPT yg ditetapkan dalam ketentuan tersebut dengan
mempertimbangkan usulan dari UPT. Hal ini dapat mendukung efektifitas
pelaksanaan tindakan KT di luar tempat pemasukan/ pengeluaran.
12)Terkait dengan perubahan dalam Penyelenggaraan Skim Audit Barantan (SAB)
sebagai implementasi Permentan No. 43 Tahun 2015. Agar kajian teknis
penyempurnaan Permentan No.271 Th. 2006 perlu pembahasan dengan Biro
Hukum Kementan untuk penerbitan dan pengesahannya.
13)Pengurangan NNC terhadap sertifikasi kesehatan tumbuhan (phytosanitary
certification), khususnya perlakuan fumigasi masih sering ada temuan serangga
hidup dari komoditas yang telah difumigasi, diminta para korlap terus melakukan
pembinaan teknis untuk menghindari terjadi tidak konsistensi pelaksanaan
fumigasi sesuai standard.
14)Agar Permentan No. 14/2016 segera disosialisasikan ke UPT dan agar supaya
sinkron dengan PP 35/2016.
15)Untuk pemeriksaan terhadap MP OPTK di pelabuhan penyeberangan agar
diprioritaskan untuk diperiksan di UPT asal dengan pengembangan sistem in-line
inspection, sehingga di UPT pemasukan tinggal cek dokumen pemeriksaan.
16) Fungsional POPT di Balai Besar dan Balai Karantina Pertanian tertentu (Belawan,
Lampung, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Semarang, Surabaya, Makasar. Manado)
untuk membuat Standard Operasional untuk tindakan karantina pada impor
dan/atau export terhadap komoditas tertentu yang menjadi core business utama di
Tempat Pemasukkan/Pengeluaran guna mendukung kepastian dalam penurunan
Dwelling Time, Akselerasi Export, Trade Facilitation, dan Pengamanan Negara.
Peran Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai team
pendampingan.
17)Temuan OPTK selama masa pemaantauan perlu dilakukan kajian terhadap
konfirmasi OPTK, asal usul terjadi pemasukkan OPTK dari importasi benih. Serta
perlunya pengkajian/workshop terhadap pemasukkan benih import untuk mitigasi
peluang pemasukkan OPTK dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati dengan UPT dengan wilayah layanan tempat ditemukaannnya
OPTK.
18) Penguatan/peningkatan jenjang professional pejabat POPT terus ditingkatkan guna
optimalisasi layanan teknis antara lain diberikan kursus Bahasa Inggris, Pelatihan
tertentu untuk melengkapi pelatihan dasar karantina.
H. PENGEMBANGAN LABORATORIUM DAN UJI TERAP KARANTINA HEWAN, KARANTINA
TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 76
1) Berdasarkan pemenuhan ISO-17025 (akreditasi laboratorium), maka pada tahun 2016
(per September 2016) telah terdapat tambahan 8 UPT yang sudah terakreditasi, yaitu :
BKP Kelas II Yogyakarta (Lab KH dan KT), BKP Kelas II Pangkal Pinang (Lab KH dan KT),
BKP Kelas I Jayapura (Lab KH dan KT), SKP Kelas I Bengkulu (Lab KH dan KT)dan SKP
Kelas II Bangkalan (Lab KH), BKP Kelas II Tanjung Pinang (Lab KH dan KT), BKP Kelas II
Ternate (Lab KH dan KT), BKP Kelas I Batam (Lab KH dan KT). Sehingga total UPT yang
sudah akreditasi laboratoriumnya berjumlah 25 UPT.
2) Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak tahun 2011, Balai Uji Terap Teknik dan
Metode telah melakukan 38 jenis uji terap yang terdiri dari sebanyak 33 (tiga puluh
tiga) jenis untuk tindakan perlakuan, 2 (dua) jenis untuk tindakan pemeriksaan dan 3
(tiga) jenis untuk tindakan pemusnahan. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis telah
dalam bentuk rekomendasi dan 7 (tujuh) jenis masih dalam pelaksanaan.
3) Sebanyak 12 (duabelas) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang telah direkomendasikan
telah ditindaklanjuti Kantor Pusat (38 %), yaitu: a. Pedoman Pengawasan dan Tindakan
Karantina terhadap Kulit oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani b.
Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina terhadap Pakan dan atau Bahan
Pakan c. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina pada MBM oleh Pusat
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani d. Permentan Nomor
43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk
Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. e.
Surat Edaran Kepala Badan Karantina PertanianNo. 9492/HM.110/L/12/2012 tentang
Kesiagaan Dini terhadap Media Pembawa Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)
yang berasal Dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
f. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. g. SK. Kepala Barantan
No.832/Kpts/OT/140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan
Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Saeang Burung Walet dari Wilayah RI ke RRC h.
Panduan (Pictorial Guide) Deteksi MP OPTK/HPHK Menggunakan Mesin X-Ray Bagasi i.
SK Kepala Badan Karantina No: 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis
Perlakuan Fumigasi Fosfin Formulasi Cair (Liquid Phosphine) j. SK Kepala Badan
Karantina No: 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis Perlakuan
Fumigasi Ethyl Formate k. Standar Teknis Perlakuan Air Panas (HotWater Treatment,
HWT) oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati l. Pedoman
Pengawasan dan Tindakan Karantina pada Vektor oleh Pusat Karantina Hewan dan
Keamanan Hayati Hewani
4) Hasil uji terap yang telah didesiminasikan sebanyak 10 (sepuluh) jenis dari 31 (tiga
puluh satu) yang telah direkomendasikan (32 %), yaitu : a. Model Pemeriksaan
Kandungan Residu Antibiotika Tetrasiklin pada Susu b. Perlakuan kemasan MP
tercemar Avian Influenza menggunakan beberapa desinfektan. c. Efektifitas teknik
perlakuan sarang burung walet thd cemaran mikroba dan nitrit. d. Deteksi MP potensial
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 77
OPTK/HPHK menggunakan teknologi X-ray. e. Penggunaan Phospin cair sbg alternatif
perlakuan kutu putih pada manggis, nanas dan anggrek bulan. f. Efektifitas Ethyl
format thd mortalitas Dysmicoccus sp pada manggis, Colletotrichum gloeosporioides
pada stroberi dan pisang. g. Efikasi fumigan Ethyl format dlm berbagai suhu kontainer
thd kutu putih Planococcus minor pada buah manggis dan mangga. h. Pengaruh
perlakuan udara panas thd mortalitas Liposcelis entomophila dan Liposcelis
brostichophila pada kulit kayu manis. i. HWT sbg alternatif perlakuan thd Bactrocera
papayae dan Colletrotrichom gloeosporioides pada mangga. j. Efektifitas desinfektan
pada permukaan MP tercemar virus AI dengan penyemprotan.
5) Beberapa hasil uji terap yang telah diimplemetasikan ke UPT ada 3 (tiga) jenis dari 31
(tiga puluh satu) yang direkomendasikan (10 %) adalah : a. Perlakuan iradiasi & udara
panas thd kedelai utk eradikasi cendawan model Microcyclus ulei. Perlakuan udara
panas pada jagung telah dilaksanakan di BKP Kelas I Lampung. b. Perlakuan kemasan
MP tercemar Avian Influenza menggunakan desinfektan. Perlakuan telah dilakukan di :
BKP Kelas I Manado, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas II Gorontalo, BKP Kelas II
Cilegon, dan BKP Kelas II Polonia. c. Perlakuan Air Panas dan Bakterisida untuk
Mengeliminasi Bakteri Burkholderia glumae pada Benih Padi asal Cina di oleh BBKP
Surabaya
Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian 78
BAB VI
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Prinsip
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Karantina Pertanian 2017 didalam
penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut :
- Mengacu pada rancangan awal TA 2017 digunakan sebagai acuan perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja TA.2017.
- Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan dan prakiraan maju dalam rancangan Renja
serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.
- Substansi rancangan Renja memuat :Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan,
Indikator Kegiatan, Sasaran dan Target, Pagu Indikatif dalam prakiraan maju.
Penyusunan program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada
ketentuan IKU (Indikator kinerja utama) dan SPM (standar pelayanan minimal) dengan
mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada.
Renja tahun 2017 merupakan masa transisi antara Renstra Badan Karantina Pertanian
2010-2014 dan Renstra 2015-2019, karenanya penyusunan Renja 2017 perlu
memperhatikan :
- Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Renja 2017 dapat mengacu pada
target indikator kinerja 2014-2015 maupun Renstra 2015-2019 dengan
prakiraan target tahun 2017 yang diestimasikan.
- Perkembangan dinamika kekinian dengan memperhatikan hasil capaian kinerja sebelumnya.
Demikian Rencana Kerja tahun 2017 telah tersusun, dan masih banyak kekurangan
dalam penyusunan ini, namun demikian Rencana Kerja ini merupakan acuan
pelaksanaan program kegiatan 2017. Dan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pusat
dan UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.