BAB I PENDAHULUAN - Grobogan · 1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RENSTRA Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi, pranata hukum, sosial dan budaya

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RENSTRA

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi,

pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah keadaan yang lebih baik, yang

mencakup aspek fisik dan kelembagaan, serta perubahan taraf kehidupan dan tingkat partisipasi

masyarakat yang lebih berkualitas. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal

yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dapat berhasil bilamana dapat memunculkan kemauan

dan kemampuan masyarakat untuk maju dan mandiri dalam menciptakan proses pembangunan

selanjutnya, serta melestarikan dan mengembangkan hasil-hasilnya.

Pembangunan pada masa lalu cenderung memprioritaskan perkembangan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dan kota-kota besar, sehingga salah satu dampak negatifnya adalah polarisasi

dan marginalisasi. Oleh karena itu agar supaya disparitas / kesenjangan antar wilayah tidak semakin

melebar dan kegiatan pembangunan dapat bermanfaat lebih signifikan dan nyata, maka

pembangunan harus dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan dan pemberdayaan

segenap potensi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat merupakan

paradigma yang dianggap lebih realistik. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan

kemandirian masyarakat beserta pranata-pranata tradisionalnya. Konsep ini mencerminkan

paradigma yang bersifat bertumpu pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada asumsi bahwa masyarakat

pedesaan menjadi subyek pembanguan dan memiliki sumberdaya yang potensial. Oleh karena itu

pendekatannya menekankan pada penguatan motivasi dalam diri masyarakat serta perubahan sikap

mental individu dan masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan bermakna.

Pendekatan ini lebih mengutamakan inner construction dan jiwa manusia sebagai sosiopsikologis

yang diharapkan dapat membentuk dirinya dan bersikap mandiri.

Pemberdayaan masyarakat semakin mempunyai pijakan yang kuat dengan munculnya sistem

pemerintahan yang baik (good governance) yang mempunyai prinsip-prinsip antara lain :

1. Penyelenggara pemerintah yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme dan

akuntabilitas.

2. Pemerintah yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi secara

substansial.

3. Pemerintah yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan

kepada segenap masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Kepemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat secara efektif.


2

Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat dan

Daerah yang menggunakan filosofi “keberagaman dalam kesatuan”. Selain perubahan pada tataran

filosofi, pola dan fungsi utama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menawarkan beberapa

paradigma baru antara lain kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat serta

pemerataan dan keadilan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui

perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat

pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai bersumber daya pembangunan

yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh

proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia. Sehingga pembangunan yang

berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Dimensi pemberdayaan adalah upaya menumbuhkan keinginan untuk aktualisasi sehingga

merasa berdaya dan memampukan masyarakat untuk bermobilitas sehingga lebih mandiri dan

produktif berorientasi pada kesetaraan dan menumbuhkan iklim demokrasi yang menjamin hak-hak

masyarakat dari intervensi pihak-pihak lain.

Nuansa pemberdayaan masyarakat sebagaimana uraian tersebut di atas juga merupakan

tuntutan era Good Governonce dan Otonomi Daerah yang mengharuskan aparat Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan lebih profesional dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjawab tantangan tersebut dapat dilakukan dengan suatu

pendekatan manajemen stratejik yang mempunyai tujuan menyusun langkah-langkah stratejik dalam

rangka pemberdayaan masyarakat.

Manajemen Stratejik adalah seni dan pengetahuan yang memformulasikan, melaksanakan

dan mengevaluasi pengambilan keputusan lintas fungsi organisasi sehingga memungkinkan

organisasi mencapai tujuan. Dengan demikian maka Manajemen Stratejik membahas hubungan

antara organisasi dan lingkungannya baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal,

sehingga memberikan petunjuk bagi pimpinan organisasi bagaimana menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi dalam organisasi (internal) ataupun di luar organisasi (eksternal).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua

puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya

disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah


3

dan bersifat indikatif. Renstra OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas

bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga

keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Grobogan ke

depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja

tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap

pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, tetapi juga seluruh

aparatur pemerintah Kabupaten Grobogan dan stakeholder lainnya yang ada di Grobogan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2016 – 2021 sebagaimana yang tercantum di

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2016, sehingga Rencana Strategis ini

dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam

strategi pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dimana

Kepala Dinas sebagai pihak yang menerima sebagian kewenangan yang diberikan Bupati.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu

rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam

aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan

untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-2 ini,

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka

dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada

peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan

Menteri ini;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai

dengan Peraturan Menteri ini;

c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Hal yang mendasar dari evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Grobogan berdasarkan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri


4

Nomor 86 tahun 2017, diketahui bahwa terjadi perubahan yang mendasar mencakup perubahan

kebijakan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/Sj Tahun 2016

tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana

Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan perubahan

dokumen Renstra sesuai dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 memenuhi syarat sebagaimana diatur

diatas.

Lebih lanjut, mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra OPD

maka penyusunan perubahan RPJMD juga diikuti dengan perubahan Renstra OPD. Hal ini sejalan

dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan

bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif

dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD. Perubahan

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan pada prinsipnya

merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah OPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap

dinamika internal maupun eksternal. Perubahan Tata Kelembagaan atas pertanggungjawaban dan

penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

menjadi alasan yang substantif dilakukannya kegiatan Review ini. Disamping itu tuntutan

peningkatan pelayanan publik menjadi realitas faktual yang tidak bisa terhindarkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki perangkat daerah,

maka disusunlah Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan. Fungsi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan mencakup sebagai berikut: (1) Menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat

daerah; (2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan dan tahunan perangkat daerah;

(3) Mengarahkan proses penyusunan Renja perangkat daerah; (4) Instrumen bagi perangkat daerah

untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan masing-masing

perangkat daerah; (5) Instrumen bagi perangkat daerah untuk mengukur capaian target kinerja

program dan kegiatan pembangunan jangka menengah.

Pendekatan perencanaan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mencakup pendekatan Teknokratis,


5

Politis, Partisipatif, Top-Down dan Bottom-Up. Tahapan dan Proses penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini diawali dengan: (1)

Persiapan penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah; (2) Penyusunan rancangan Perubahan

Renstra perangkat daerah; (3) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra perangkat daerah; (4)

Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra perangkat daerah. Dengan adanya perubahan

dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini, diharapkan

OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur

mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi

dalam kurun waktu lima tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


6

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang

Daerah, rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2012 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2016 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Grobogan;

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS

PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan dimaksud untuk memperbaiki ulang tolok ukur dan alat bantu serta menjadi

landasan penyusunan Dokumen Operasional Perencanaan, Kebijakan dan Program Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan tupoksi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

sampai dengan Tahun 2021.


7

b. Tujuan

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah untuk lebih memantapkan terselenggarakannya

kegiatan mengutamakan Skala Prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 serta untuk

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Bupati Grobogan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENSTRA

Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun menjadi 8 (delapan) bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari:

1.1. Latar Belakang Perubahan Renstra,

1.2. Landasan Hukum,

1.3. Maksud dan Tujuan,

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN

Bagian ini berisi tentang:

2.1. Tugas Pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Grobogan,

2.2. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan,

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

sampai saat ini,

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Kabupaten Grobogan,

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Bagian ini memuat :

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan,

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Tengah,


8

3.4. Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis,

3.5. Penentuan isu-isu strategis,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan yang terkait langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Grobogan,

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.


9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN GROBOGAN

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.

Tugas pokok :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi :

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

e. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi terinci dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

pada Gambar 1:


10

BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan

Fungsional Tertentu

SEKRETARIAT

SUBBAG. SUBBAG. SUBBAG. Perencanaan Keuangan Umum

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Kerjasama Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Pemberdayaan

Pembangunan Kawasan Desa dan Teknologi Tepat Masyarakat

Perdesaan Guna

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

Kerjasama Desa Lembaga Perencanaan Pengembangan

Kemasyarakatan Desa

Pembangunan Desa

Swadaya Masyarakat


Pembangunan Kawasan Pengembangan Teknologi Pembangunan Desa Peningkatan Kapasitas Pedesaan Tepat Guna Masyarakat


Pengelolaan Lingkungan Lembaga Ekonomi Evaluasi dan Pemberdayaan dan Sumber Daya Alam Masyarakat Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana

Informasi Desa

Gambar 1.

Struktur Organisasi

Sumber: Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2016


11

(1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna;

e. Bidang Pembangunan Desa;

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum.

(3) Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahkan:

a. Seksi Kerjasama Desa;

b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

c. Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

(4) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna,

membawahkan:

a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan

c. Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat.

(5) Bidang Pembangunan Desa, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;

b. Seksi Pembangunan Desa; dan

c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Desa;

(6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat;

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan

c. Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

RINCIAN TUGAS:

1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas :

a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;

b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;


12

c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di

bidang lingkungan hidup;

d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;

e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang

didelegasikan;

h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan


j. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaaan program dan kegiatan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

k. memberikan rekomendasi, fasilitasi, verifikasi bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

l. menetapkan rencana program, pendataan, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. menetapkan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan lembaga adat

serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

n. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi

pelaksanaan di bidang sosial budaya, perekonomian masyarakat, pengentasan dan

penanggulangan kemiskinan serta pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi

Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar/Madarasah Ib”idaiyah di desa tertinggal /

desa tidak mampu / desa miskin / desa rawan pangan / desa kritis;

o. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi, pembinaan,

pendataan dan bimbingan perencanaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan

perempuan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) /Peningkatan Peranan

Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) dan peningkatan

kesejahteraan sosial serta perlindungan tenaga kerja informal;


13

p. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi pendataan,

pengembangan sumber pendapatan desa dan pemberdayaan lembaga perekonomian

desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

q. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, fasilitasi

pendataan dan pengembangan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan

keswadayaan masyarakat/partisipasi swadaya gotong royong dalam pengembangan

sumberdaya masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam,

pemasyarakatan teknologi tepat guna, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

desa/kelurahan, perumahan, sarana air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan

terpadu serta pendayagunaan ruang kawasan perdesaan berbasis pemberdayaan

masyarakat;

r. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan

pengembangan desa, pengembangan wilayah kawasan terpadu dengan meningkatkan

sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan

pembangunan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

s. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis keswadayaan

masyarakat dan kegotongroyongan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong

masyarakat, perlombaan desa/kelurahan dan program pembangunan masuk desa serta

kegiatan gelar teknologi tepat guna;

t. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bagi pemerintah desa/kelurahan,

badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

u. menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan dan perencanaan urusan program,

kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

v. menetapakan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai

dengan visi, misi dan tujuan organisasi;

w. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan

bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan

fungsinya;

x. menetapkan laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan

neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan;

y. menetapkan penetapan indikator kinerja kegiatan;

z. menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan


2. Sekretaris Mempunyai Tugas :


14

a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan

perundang - undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan

arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi sektoral

terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan

perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi

kepegawaian, dan administrasi keuangan;

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standar

Operasional Prosedur (SOP,) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan

(Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA);

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan

secara berhasil guna dan berdaya guna;

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat,

kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,

urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan

ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi

perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan,

Subbagian Umum, dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;

m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan


n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan



15

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun

tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;


perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan

dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun

tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral

terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah

dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian,

hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,

protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan

formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk

keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud, dan

barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Grobogan dalam rangka proses

pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


16

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan

tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian,

pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan

berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna

terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,

pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun

(taspen), pengiriman peserta kesehatan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis

(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan

protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar

tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di Su

Bagian Umum;

q. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

disusun oleh masing-masing subbagian dan seksi;

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan

pengambilan kebijakan berikutnya;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis

berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk

menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan hasil



perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;





17

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan atau

pedoman untuk melaksanakan kegiatan;


dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung


g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari

masing-masing seksi, subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perubahan anggaran sesuai ketentuan

dan plafon anggaran yang ditetapkan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator

Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis

dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang perencanaan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan

kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi sebagai bahan penyusunan laporan

Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan

jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan

pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di

bidang sistem informasi Dinas;

p. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

q. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;









18


2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;







dinas yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna mendukung


g. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan

anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

h. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan

Sekretariat dan Bidang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui

aplikasi system informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada

pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan

yang ditetapkan sebelumnya;

l. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan

pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi

penyempurnaan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta

jenis pelaporan keuangan lainnya;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang keuangan;




19

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis




3. Kepala Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kerjasama desa dan pembangunan

kawasan perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasFasilitasi pelaksanaan

musyawarah rencana pembangunan desa;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan

arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun

horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya

sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang kerjasama desa dan

pembangunan kawasan perdesaan;

g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

program dan kegiataan di bidang kerjasama desa dan pembangunan kawasan

perdesaan;

h. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana operasional kerja kegiatan bidang

kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;

i. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana program tataruang kawasan perdesaan

partisipatif;

j. menyiapkan bahan dan merumuskan pembangunan infrastruktur antar perdesaan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi, tim fasilitasi dan tim

pelaksana kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, program

pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya

alam di desa;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak

lain, program pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan lingkungan serta

sumber daya alam di desa;


20

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, pemberian dukungan

bantuan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, program

pembangunan kawasan perdesaan dan Pengelolaan Lingkungan serta Sumber Daya

Alam (BP-SPAMS) dan yang lain yang ada di desa;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan program kerjasama

desa, desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, pembangunan kawasan perdesaan

dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam di desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau

dengan fihak lain, program pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan

lingkungan serta sumber daya alam di desa;

p. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan penguatan kapasitas masyarakat di bidang

pembangunan kawasan perdesaan, bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya

alam;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa untuk

meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi desa;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan manajemen pelaksanaan

program pembangunan perdesaan;

s. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional dan Prosedur di bidang

kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;

t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3.1. Kepala Seksi Kerjasama Desa, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kerjasama Desa berdasarkan hasil



perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;





21



f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama desa, antar desa

dan atau dengan fihak lain;

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program

dan kegiataan di bidang kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain;

h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim pelaksana kerjasama desa, antar

desa dan atau dengan fihak lain;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa

dan atau dengan fihak lain;

j. melaksanakan tata administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan

atau dengan fihak lain;

k. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal

Masuk Desa (TMMD) dan pengembangan pola terpadu program masuk desa;

l. melaksanakan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain yang

telah direncanakan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur di bidang

kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain;

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3.2. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaaan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;


22






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan kasawan

perdesaan;


dan kegiataan di bidang pembangunan kasawan perdesaan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan

pembangunan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan

kawasan perdesaan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan

penyelenggaraan penataan pendayagunaan kawasan perdesaan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan

optimalisasi pola tata desa, tata ruang desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan

dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan serta pemberdayaan

masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian bantuan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan

perdesaan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan

penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan atau yang terlibat

dalam program pembangunan kawasan perdesaan;

n. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam

rangka pelaksanaan tugas;

o. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur di bidang

pembangunan kasawan perdesaan;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3.3. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam,

mempunyai tugas :


23

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber

Daya Alam berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan

dan sumberdaya alam;


dan kegiataan di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan kapasitas

pemerintahan desa di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di

daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan peran masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia serta

peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan serta

sumber daya alam di desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan,

pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, pemanfaatan lahan sekitar

wilayah hutan dan perdesaan;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan bagi pengelola lingkungan serta

sumber daya alam dan yang lain yang ada di desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bantuan di lingkungan kumuh

termasuk di dalamnya bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis bagi pengelola

program pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam di desa;

o. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam;






24



menghindari penyimpangan;



25

4. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang lembaga kemasyarakatan desa dan

teknologi tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;









f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;


program dan kegiataan di bidang kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan

bidang lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna bagi lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan

lembaga adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan

manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan menyelenggarakan

pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pemetaan, pengembangan,

pendayagunaan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan dukungan dan pemberian bantuan, pembinaan,

bimbingan, supervisi fasilitasi pendataan dan pengembangan serta koordinasi

penyelenggaraan kelembagaan dan teknologi tepat guna;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, motivasi, bimbingan

teknis, pembinaan, pemberian bantuan dan pengembangan kelembagaan masyarakat

dan peningkatan keswadayaan masyarakat dengan mengembangkan Sumber Daya

Manusia (SDM), melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dengan


26

memberikan pembekalan, desiminasi, sosialisasi maupun pelatihan serta

pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan

monitoring kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

o. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk operasional dalam rangka pendataan

dan pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis lembaga

kemasyarakatan;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kemampuan institusi/lembaga

kemasyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/ kelurahan, Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, karang taruna dan lembaga kemasyarakat

desa yang lain;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan partisipasi perempuan dan anak

dalam rangka pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan Peningkatan Peran Wanita menuju

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS), pengembangan Gerakan Nasional Orang

Tua Asuh (GNOTA), pengembangan pokjanal-posyandu, gerakan sayang ibu dan

Kelangsungan Hidup Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA),

pelaksanaan desa siaga dan penanganan tenaga kerja (pekerja anak informal) yang

berbasis pemberdayaan masyarakat;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemasyarakatan

teknologi tepat guna dengan melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan

serta pengembangan, pemasyarakatan, dan penyebarluasan teknologi tepat guna

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pembentukan Pos Pelayanan

Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK), pembentukan Warung Teknologi Tepat

Guna (WARTEK) dan penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna;

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan,

supervise, pelaksanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan

desa, pengembangan lembaga perekonomian masyarakat, perlindungan tenaga kerja

informal, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui program penanggulangan

kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan social berbasis pemberdayaan

masyarakat;

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan bantuan,

supervise, fasilitas pendataan, pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan

masyarakat desa, badan kredit desa, pengelolaan Dana Bantuan Modal Usaha

Bergulir (DBMUB), Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), Lembaga Pemberdayaan


27

Ekonomi Masyarakat kecamatan (LPEMK), pengelolaan pasar desa, pengembangan

pertanian pangan serta lembaga keuangan mikro perdesaan berbasis pemberdayaan


v. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas pelaksanaan pembangungan dan

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan

teknis dengan mengembangkan sumbrer daya manusia, sebagai kebijakan pemerintah

daerah;

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pendataan pemberian

makanan tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanak dan sekolah dasar di desa

tertinggal/desa tidak mampu/miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa terisolir;

x. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang

lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;

y. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


z. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


4.1. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa


undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan

desa;


dan kegiataan di bidang lembaga kemasyarakatan desa;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan,

bimbingan dan pelatihan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi


28

masyarakat, pemberdayaan lembaga adat serta pengembangan kehidupan soasial

budaya masyarakat;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan

manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan menyelenggarakan

pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis mengenai

pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, meliputi pembentukan

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pembentukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, pembentukan dan fasilitasi karang taruna,

pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan lembaga

kemasyarakatan lain yang berkedudukan di desa/kelurahan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kemampuan,

penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT)

dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), karang taruna, dan lembaga

kemasyarakatan lain desa yang lain.

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan

dan pembekalan bagi pemuda, remaja, pelajar, pramuka, karang taruna dan lembaga

swadaya masyarakat serta mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata, praktek

lapangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional

pembentukan asosiasi/forum atau tim pembina lembaga kemasyarakatan kabupaten,

kecamatan dan desa/kelurahan;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan,

bimbingan teknis, monitoring evaluasi dan pemberian bantuan penunjang kepada

lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu lembaga

kemusyarakatan lain yang di butuhkan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan fasilitasi

pendataan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan dengan jenis-jenis swadaya gotong royong masyarakut, baik berupa

material maupun nonmaterial, tata cara pemeliharaan dan melestarikan hasil-hasil

pembangunan dengan swadaya gotong royong masyarakat;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam

rangka menggerakkan menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi

gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong


29

masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) serta program/proyek

masuk desa/kelurahan;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi hubungan kerjasama antar tim

pembina, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan

dan anak dalam rangka Pendataan, Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

(P2MBG), Peningkatan Keluarga Sehat dan Sejahtera (/P2W-KSS), pengembangan

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), pengembangan pokjanal-posyandu,

gerakan sayang ibu, Kelangsungan Hidup Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan

Anak (KHPPIA), pemantapan pembentukan desa siaga dan gerakan Lanjut Usia

(LANSIA);

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan masalah tenaga kerja

anak/pekerja anak informal, penanganan masalah anak dan remaja, kekerasan dalam

rumah tangga yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

t. menyiapkan bahan, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan Perencanaan

Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dengan melakukan analisis

kebutuhan, perancangan dan pengembangan kurikulum, modul dan metode,

mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan pemberdayaan partisipatif pengembangan

ketrampilan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pelatihan manajemen

partisipatif masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat kelompok rumpun

sumber daya masyarakat, kelompok rumpun sosial budaya masyarakat, kelompok

rumpun usaha ekonomi masyarakat;

u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang lembaga kemasyarakatan desa;

v. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


w. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4.2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat

Guna berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;


30


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;






f. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi tepat guna;


dan kegiataan di bidang pengembangan teknologi tepat guna;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi,

bimbingan teknis, pembinaan, pemberian bantuan dan pengembangan,

pemasyarakatan dan penyebarluasan teknologi tepat guna, dengan mengembangkan

layanan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) dan Warung

Teknologi Tepat Guna (WARTEK) sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang

lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;

i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman operasional dalam rangka sosialisasi,

motivasi, pembinaan dan bimbing teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta

pemberian bantuan dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan

teknologi tepat guna;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis

operasional pemberian bantuan/fasilitasi kredit dalam rangka pengembangan

kelompok usaha masyarakat sekitar wilayah Waduk Kedung Ombo, wilayah desa

hutan, desa terisolir maupun bagi Kelompok Masyarakat (POKMAS), Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan karang taruna serta lembaga kemasyarakatan

di desa/kelurahan melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian

teknologi tepat guna, pengembangan desa mandiri energi, rintisan desa berdikari,

pemberian bantuan kredit penerapan teknologi tepat guna dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasyarakatan penerapan teknologi tepat

guna melalui lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam wadah Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga kemasyarakatan yang lain;


31

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasyarakatan jenis-jenis penerapan

teknologi tepat guna unggulan daerah baik melalui promosi/pameran gelar teknologi

tepat guna tingkat provinsi maupun tingkat nasional;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pendataan, mengolah dan

menganalisis jenis-jenis kebutuhan teknologi tepat guna sebagai bahan kajian studi

dalam rangka penerapan teknologi tepat guna di perdesaan;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan kelompok rumpun

teknologi tepat guna;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan sektor terkait,

perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat

maupun swasta dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan, penerapan dan

pemanfaatan serta rekayasa teknologi tepat guna;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemberian bantuan, dan pembinaan

pengembangan, pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengelolaan, serta pendayagunaan

dan penerapan teknologi tepat guna;

r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan

pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang teknologi tepat guna;

s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang pengembangan teknologi tepat guna;









4.3 Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat


undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;


32






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pelatihan,

pendayagunaan, pemanfaatan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat;


dan kegiataan di bidang lembaga ekonomi masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan penggunaan dan

pemberdayaan lembaga keuangan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan usaha

ekonomi penduduk miskin, lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan,

pengelolaan pasar desa dan pengembangan lumbung pangan masyarakat;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan dan pengembangan

sumber pendapatan desa, pengembangan lembaga perekonomian masyarakat

desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis,

pembinaan dan pemberian bantuan lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit

desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam, pengelolaan dana bantuan modal usaha

bergulir, badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa dan lembaga – lembaga

perekonomian masyarakat desa, usaha pengembangan agribisnis pedesaan, Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta fasilitasi dan koordinasi

pengembangan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK);

k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional

mengenai pembentukan tim pembina dan pengendali pengelolaan usaha ekonomi

masyarakat desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa;

l. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional dalam

rangka pendataan dan pengolahan data, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring,

evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang lembaga ekonomi masyarakat;

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan



33

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Kepala Bidang Pembangunan Desa, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pembangunan desa berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;









f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa;


program dan kegiataan di bidang pembangunan desa;

h. menyiapkan bahan dan merumuskan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

kegiatan di bidang pembangunan desa yang meliputi pengembangan potensi

penyusunan data profil desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, evaluasi pembangunan desa, pengembangan sistem informasi

desa dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;

i. menyiapkan bahan, melaksanakan dan menyelenggarakan sosialisasi dan

penyebarluasan informasi atas kebijakan teknis di bidang pembangunan desa malalui

berbagai media, cetak, elektronik, visual, digital dan lainya;

j. menyiapkan bahan, melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau

pelatihan mengenai proses dan pelaksanaan penyusunan data potensi/profil desa,

perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, evaluasi

pembangunan desa, pengembangan system informasi dan akuntabilitas pelaksanaan

pembangunan desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

tata cara pelaksanaan penyusunan data potensi dan profil desa;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes);


34

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

proses dan tata cara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, laporan hasil kegiatan dan

musyawarah desa (musdes) pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi

desa;

p. menyiapkan bahan dan merumuskan Indek Kesulitan Geografis (IKG) Desa;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana

bantuan pembangunan desa lainnya;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi teknis perhitungan, penetapan,

verifikasi, rekomendasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan yang berlaku;

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas pendamping desa di bidang

pembangunan desa;

t. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang pembangunan desa;

u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5.1. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa, mempunyai tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Desa


undangan;


perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;


35





terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan

desa;


dan kegiataan di bidang perencanaan pembangunan desa;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi atas

kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi, data profil dan

perencanaan pembangunan desa, malalui media cetak, elektronik ataupun digital

lainnya;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan di bidang

pengembangan potensi, penyusunan data profil dan perencanaan pembangunan desa;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

tata cara penyusunan data profil desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan administratif mengenai

proses dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa partisipatif melalui

pelatihan dan/kegiatan lainnya.


proses dan tata cara pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah

perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Kepala

Desa;


tata cara penyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);


tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan yang

diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur

pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa

(LPMD, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan lain-lain), Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kelompok masyarakat lainnya dalam

proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang perencanaan pembangunan desa;


36









5.2 Kepala Seksi Pembangunan Desa, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembangunan Desa berdasarkan hasil



perundang-undangan;



pelaksanaan tugas;





terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa;


dan kegiataan di bidang pembangunan desa;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi atas

kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dana desa anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana bantuan pembangunan desa lainya

melalui berbagai media, cetak, elektronik dan/ataupun media lainya;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai

teknis, mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

tata cara penyusunan Desain gambar dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai

proses dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa;


tata cara penyusunan/pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) dan Penyedia atau Pihak Ketiga;


37


tata cara penyusunan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);


tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) pelaksanaan pembangungan

dalam rangka penyerahan hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan

Perwakilan Desa (BPD);

o. menyiapkan bahan dan menyusun data Indek Kesulitan Geografis (IKG) desa;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perhitungan, penetapan, verifikasi,

rekomendasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

belanja Negara (APBN) dan dana bantuan pembangunan desa lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur

pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan

desa, kepala desa Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kelompok

masyarakat lainnya dalam proses dan pelaksanaan pembangunan desa;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di wilayah sesuai bidang tugasnya,

melalui kegiatan supervisi dan/atau analisis data laporan;

s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang pembangunan desa;









5.3 Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Desa,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;


perundang-undangan;


dan petunjuk baiksecara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;


38






f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan

pengembangan sistem informasi desa;


dan kegiataan di bidang evaluasi dan pengembangan sistem informasi desa;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi

mengenai kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan desa

atau lomba dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa malalui media

cetak, elektronik ataupun digital lainya;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi perkembangan desa

dan/atau lomba pembangunan desa;

j. menyiapkan bahan dan menyusun data perkembangan desa dan klasifikasi desa

berdasarkan Profil Desa, Indek Desa Membangun (IDM) dan/atau ketentuan lainnya

sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi desa

dan pembangunan desa berbasis internet;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai

tata cara penilaian, evaluasi perkembangan desa, lomba desa dan pengembangan

sistem informasi desa lainnya;


tata cara mengevaluasi tingkat perkembangan desa menurut profil desa dan Indek

Desa Membangun (IDM);


tata cara pengembangan sistem dan operasionalisasi pelaksanaan sistem informasi

desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa, peran serta lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses

evaluasi dan mendayagunakan sistem informasi desa;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang evaluasi dan pengembangan sistem informasi desa;

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan



39

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


40

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;









f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;


program dan kegiataan di bidang pemberdayaan masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis keswadayaan

masyarakat dan kegotongroyongan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong

masyarakat, perlombaan desa/kelurahan dan program pembangunan masuk desa serta

kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara umum;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan

pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bagi pemerintah

desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan srana /

prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, monitoring,

sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis dengan mengembangkan sumber daya manusia,

sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk

merumuskan kebijakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang pemberdayaan masyarakat;


41

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan masyarakat;

6.1. Kepala Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat


undangan;


perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan

petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas;




e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait

lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan swadaya

masyarakat;


dan kegiataan di bidang pengembangan swadaya masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi untuk pendampingan

kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di Daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pengembangan sumber-sumber

pendapatan dan kekayaan desa, pengembangan lembaga swadaya masyarakat,

perlindungan tenaga kerja informal, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui


42

program DBHCHT (Dana Bantuan Hibah Cukai Hasil Tembakau)/daerah penghasil

cukai tembakau untuk peningkatan kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan

masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan

teknis dengan mengembangkan sumber daya manusia, sebagai kebijakan pemerintah

daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pendataan pemberian makanan

tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanan dan sekolah dasar di desa

tertinggal/desa tidak mampu/desa miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa

terisolir;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam

rangka menggerakkan, menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan

keswadayaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan kader pemberdayaan

masyarakat, untuk penguatan pogram pemerintah yang berbasis pemberdayaan

masyarakat melalui melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan

Usaha Ekonomi Desa untuk Simpan Pinjam (UED-SP);

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang pengembangan swadaya masyarakat;



p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan


q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis




6.2 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, mempunyai tugas :


43

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat


undangan;


perundang-undangan;



tugas;






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas

masyarakat;


dan kegiataan di bidang peningkatan kapasitas masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan untuk pendampingan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di

Daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan,

monitoring, evaluasi serta pelaporan program-program penanggulangan kemiskinan

lintas sektor, meliputi bantuan operasional sekolah, asuransi kesehatan miskin, beras

miskin, bantuan langsung tunai, program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar

minyak, program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan dan program nasional

pemberdayaan masyarakat perdesaan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pendataan pemberian makanan

tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanan dan sekolah dasar di desa

tertinggal/desa tidak mampu/desa miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa

terisolir;


44

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisirasi program- program

penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan program-program penanggulangan kemiskinan;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis operasional mengenai pembentukan tim koordinasi unit pengaduan masyarakat

pemantauan pengurangan subsidi bahan bakar minyak tingkat kabupaten, kecamatan

maupun desa/kelurahan ;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi, untuk

meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan usaha agribisnis pertanian, pengadaan air minum berbasis

masyarakat dan infrastruktur perdesaan;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur perdesaan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan Program Penanggulangan

Kemiskinan (PRONANGKIS) dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh

dinas/instansi terkait berbasis pemberdayaan masyarakat;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dengan

dinas/badan/bagian/kantor/bidang terkait maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pengolahan data dan inventarisasi

permasalahan dengan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah

bidang penanggulangan kemiskinan;melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan

kegiatan;

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang peningkatan kapasitas masyarakat;

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas


t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan



45

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis



v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana


undangan;


perundang-undangan;



tugas;






f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prasarana dan

sarana di daerah;


dan kegiataan di bidang pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan

dan pendayagunaan perumahan, penataan pemukiman dan pemugaran perumahan

lingkungan desa terpadu, serta permukiman kawasan perbatasan dan kawasan hutan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional,

pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan

sarana dan prasarana perdesaan, infrastruktur jalan desa, jalan dusun serta jalan

lingkungan perdesaan dan perkotaan, pengembagan sarana air bersih, sanitasi, dan

prasarana kesehatan lingkungan perdesaan dan perkotaan;


46

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi,

bimbingan teknis, pembinaan, pemberian bantuan, monitoring, supervisi, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan prasarana dan sarana ;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan,

pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis

pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, pengelolaan dan

pendayagunaan perumahan, pendataan type rumah, Penataan Pemukiman dan

Pemugaran Perumahan Lingkungan;

l. menyiapkan bahan pengembangan, Pengelolaan Sarana Air Minum/Air Bersih dan

Sarana Lingkungan Pedesaan (PSAB-SLP), pendataaan dan pengembangan jamban

keluarga, pelaksanaan dan pemanfaatan lahan sekitar kawasan hutan, serta

pengembangan sanitasi, sarana dan prasarana kesehatan lingkungan.

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan dan peningkatan

kinerja lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam rangka pendayagunaan,

pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya lingkungan desa/

kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan

pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis bidang pengembangan

sarana dan prasarana;

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di

bidang peningkatan prasarana dan sarana di daerah;









7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, mempunyai tugas :


47

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan

tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan

teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan

bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 SUMBERDAYA YANG DIMILIKI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN


Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu

institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan

diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan

institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta

kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

berjumlah: 51 orang, terdiri dari 35 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan 16 orang pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

Sumber Daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai

pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Tabel 2.1 di bawah

ini:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Keadaan Maret 2019

Golongan ESELON

Fungsional Staf Total I II III IV V

IV/e - - - - - - - -

IV/d - - - - - - - -

IV/c - 1 - - - - - 1

IV/b - - 1 - - - - 1

IV/a - - 4 5 - - - 9

Jumlah

Gol. IV - 1 5 5 - - - 11

III/d - - - 7 - - - 7

III/c - - - 3 - - 1 4

III/b - - - - - - 3 3

III/a - - - - - - 4 4


48

Jumlah

Gol. III - - - 10 - - 8 18

II/d - - - - - - 1 1

II/c - - - - - - 3 3

II/b - - - - - - 2 2

II/a - - - - - - - -

Jumlah

Gol. II - - - - - - 6 6

I/d - - - - - - - -

I/c - - - - - - - -

I/b - - - - - - - -

I/a - - - - - - - -

Jumlah

Gol. I - - - - - - - -

Jumlah

PNS - 1 5 15 - - 14 35

Jumlah dan komposisi Penyebaran pegawai dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Grobogan disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Komposisi Penyebaran Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Keadaan Maret 2019

N0

Jabatan

Golongan Jenis

Kelamin Jumlah

I II III IV L P

Kepala Dinas 1 1 1

1. Sekretariat

a. Sekretaris

b. Ka.Sub.Bag.Perencanaan

c. Ka.Sub.Bag.Keuangan

d. Ka.Sub.Bag. Umum

e. Staf PNS

f. Non PNS

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

5

1

3

3

1

1

1

1

5

8

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

b. Ka sie Pengembangan Swadaya

Masyarakat

c. Ka sie Peningkatan Kapasitas

Masyarakat

d. Ka sie Pemberdayaan Prasarana dan

Sarana

e. Staf PNS

f. Non PNS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

3. Bidang Pembangunan Desa

a. Kepala Bidang Pembangunan Desa

b. Ka Sie Perencanaan Pembangunan Desa

1

1

1

1

1

1


49

N0

Jabatan

Golongan Jenis

Kelamin Jumlah

c. Ka Sie Pembangunan Desa

d. Ka Sie Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi Desa

e. Staf PNS

f. Staf Non PNS

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

3

4. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Teknologi Tepat Guna

a. Kepala Bidang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Teknologi

Tepat Guna

b. Ka Sie Lembaga Kemasyarakatan Desa

c. Ka Sie Pengembangan Teknologi Tepat

Guna

d. Ka Sie Lembaga Ekonomi Masyarakat

e. Staf PNS

f. Staf Non PNS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan

a. Ka.Bid. Kerjasama Desa dan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

b. Ka Sie Kerjasama Desa

c. Ka Sie Pembangunan Kawasan

Perdesaan

d. Ka Sie Pengelolaan Lingkungan Dan

Sumber Daya Alam

e. Staf PNS

f. Staf Non PNS

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

JUMLAH

6

18

11

36

15

51

Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada

Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keadaan Maret 2019

No ASET TETAP KONDISI

JUMLAH Baik Rusak

1. Tanah bangunan Kantor Pemerintah Baik 2

2. Mobil Baik 5

3. Sepeda Motor Baik 13

4. Mesin Ketik Manual Standar Baik 4

5. Mesin Ketik Elektronik Baik 3

6. Lemari Besi Baik 3

7. Rak Besi/metal Baik 6

8. Rak Kayu Baik 1

9. Filling Besi /metal Baik 21

10. Brankas Baik 1


50

11. Papan visual Baik 3

12. Alat Penghancur Kertas Baik 2

13. Papan Nama Instansi Baik 1

14. Overhead Projektor Rusak 1

15. Papan data Informasi Baik 1

16. Lemari Kayu Baik 15

17. Meja Kayu/Rotan Baik 62

18. Kursi Kayu/ Rotan/Bambu Baik 25

19. Kursi Kayu/ Rotan/Bambu Rusak 1

20. Meja Rapat Baik 10

21. Kursi Rapat Baik 99

22. Kursi tamu Baik 1

23. Kursi Putar Baik 3

24. Kursi Putar Rusak 3

25. Kursi Lipat Baik 23

26. Meja Komputer Baik 2

27. Meja Komputer Rusak 4

28. Jam Mekanis Baik 3

29. Mesin Penghisap Debu Baik 1

30. Lemari Es Baik 1

31. AC Split Baik 19 32. AC Split Rusak 1

33. Kipas Angin Baik 2

34. Kipas Angin Rusak 2

35. Alat Pendingin Lain Baik 2

36. Sound Sistem Baik 1

37. Lambang Garuda Pancasila Baik 1

38. Gambar Presiden dan Wakil Presiden Baik 2

39. Tangga Alumunium Baik 1

40. Mimbar / Podium Baik 1

41. Lampu Hias Baik 1

42. Pigura Baik 3

43. Personil Computer unit (PC) Baik 14

44. Laptop Baik 3

45. Note Book Baik 22

46. Monitor Baik 1

47. Printer Baik 19

48. Kursi Kerja Pejabat Baik 64

49. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Baik 4

50. Camera + Attachment Baik 1

51. Proyektor + Attachment Baik 1

52. Handycam Baik 2

53. Photo Tustel Baik 7

54. Telephon ( PABX ) Baik 1

55. Pesawat Telephone rusak 2

56. Facsimile Baik 1

57. Wireles Amplifier Baik 1

58. Bangunan Gedung Kantor Permanen Baik 4

59. Bangunan Gedung Tertutup Permanen Baik 1

60. Bangunan Gedung Tepat Pertemuan Permanen Baik 1

61. Tempat Parkir Baik 2


51

62. Pagar Baik 1

63. Piano / Organ / Keyboard Baik 1

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN GROBOGAN SAMPAI SAAT INI

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya pembangunan

untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa, kemandirian

dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata

kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga

diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan

kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan

kelembagaan, maka dinamika pembangunan di desa semakin meningkat dan tingkat

kesejahteran masyarakat desa dapat terwujud.

Implementasi pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Grobogan

selama lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015 belum sepenuhnya target yang ditetapkan

dapat tercapai. Ada beberapa indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa

capaiannya sesuai yang diharapkan anatra lain PKK aktif dimana pada tahun 2014 dan

2015 sudah mencapai target yaitu 100%, demikian juga POSYANDU aktif pada tahun

2011 – 2015 target tercapai sebesar 95%.

Kinerja pada upaya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dalam lima

tahun terakhir menunjukkan kondisi yang stagnan. pada tahun 2015, Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) aktif di Kabupaten Grobogan tercapai sebesar 5,4%.

Keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan besarnya swadaya yang diberikan pada

proses pelaksanaan pembangunan, tercatat se tiap tahunnya mencapai 14,5% dan upaya

pemeliharaan terhadap program paska pemberdayaan masyarakat sebesar 5%.

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat belum sesuai harapan dan

penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes belum sepenuhnya menghasilkan

dokumen perencanaan yang baik serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan

dokumen perencanaan di tingkat desa belum sesuai harapan.

Selanjutnya permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat dan

desa yang berdampak tidak tercapainya target kinerja antara lain belum optimalnya

pembinaan terhadap kelompok PKK dan pembinaan yang dilakukan oleh LPM kepada


52

lembaga-lembaga kemasyarakatan masih jauh capaian targetnya, hal ini terbukti tahun

2015 capaian kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM baru tercapai

13,57%.

Gambaran terkait dengan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa

di Kabupaten Grobogan dapat disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015

No Indikator Satuan

Kondisi Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. PKK aktif % 100 100 100 100 100

2. Rata-rata jumah kelompok binaan PKK % 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57

3. Posyandu aktif % 95 95 95 95 95

4. LPM Berprestasi % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

5. Rata-rata jumlah kelompok binaan % 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPMD)

6. Persentase Lembaga Keuangan Mikro % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

(LKM) aktif (Bumdes)

7. Swadaya Masyarakat terhadap Program % 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Pemberdayaan Masyarakat

8. Pemeliharaan Pasca Program % 5 5 5 5 5


9. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif % 80 80 80 80 80

10. Desa yang berprofil % 87,14 87,14 87,14 87,14 87,14

11. Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin % 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

12. RPJMDes % 0 0 0 0 98,53

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN

2.4.1 TANTANGAN


53

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor

yang dianggap merupakan tantangan (Threat) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :

a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Grobogan yang

cukup besar;

b. Kurangnya pemahaman terhadap hakekat Pemberdayaan, kurangnya

kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan pembangunan dan

peran serta masyarakat relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan;

c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok – kelompok

masyarakat di perdesaan;

d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan didesa dalam

pelaksanaan pembangunan;

e. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai;

2.4.2 PELUANG

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (Threats)

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :

a. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Propinsi seperti adanya Adanya peluncuran Dana Desa dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan peluang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, adanya bantuan Keuangan untuk

Pembangunan Insfrastruktur desa dan rintisan model desa berdikari dari

Pemerintah Propinsi Jateng, memberikan peluang peningkatan pemberdayaan

masyarakat di desa.

b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang

bersumber dari APBN maupun Tugas Pembantuan;

c. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan

masyarakat. Jaringan kerja dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mulai dari Pemerintah daerah sampai ke Desa /

Kelurahan ke Desa, RT, RW sudah terbentuk.

d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan

serta dukungan partisipasi masyarakat.


54

e. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian

dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan

hidup organisasi.

Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda

analisis SWOT (Sternghts, Weakness, Opportinities dan Threats), akan membantu

organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan minimalkan kelemahan secara internal,

kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta

menghindari ancaman.

Pemahaman lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada

organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi, dimana lingkungan internal ini

sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting

dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi

sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui

peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal

diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang

terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang

berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan

memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

1. Peluang ( Opportunity )

a. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Propinsi

seperti adanya Adanya peluncuran Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan peluang meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, adanya bantuan Keuangan untuk Pembangunan Insfrastruktur desa dan

rintisan model desa berdikari dari Pemerintah Propinsi Jateng, memberikan peluang


55

peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa.

b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang bersumber dari

APBN maupun Tugas Pembantuan;

c. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat.

Jaringan kerja dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mulai dari Pemerintah daerah sampai ke Desa / Kelurahan sudah terbentuk.

d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta

dukungan partisipasi masyarakat.

e. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

2. Tantangan ( Threat )

a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Grobogan yang cukup besar;

b. Kurangnya pemahaman terhadap hakekat Pemberdayaan, kurangnya kesadaran

masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan pembangunan dan peran serta masyarakat

relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan;

c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok – kelompok masyarakat di

perdesaan;

d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan didesa dalam pelaksanaan

pembangunan;

e. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai;


56

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Manajemen

Kuantitas sumber daya aparatur yang masih terbatas serta belum optimalnya

kemampuan teknis lembaga- lembaga masyarakat di tingkat desa.

b. Permasalahan capaian manfaat dan dampak

1. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, sedangkan setiap desa

memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan untuk mendukung

pemberdayaan berbasis masyarakat.

2. Masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan pengangguran yang cukup

banyak.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta masih

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, masih rendahnya

kelompok binaan lembaga masyarakat, hal ini dapat diketahui rata-rata jumlah

kelompok PKK yang dibina baru mencapai 13,57%, LPM berprestasi sebesar

0,44%, dan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat masih rendah yaitu baru mencapai 13,57%.

4. Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal dapat

dilihat jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan

kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha. Sehingga usaha

ekonomi masyarakat, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang

berbasis pemberdayaan masyarakat belum optimal ditandai dengan masih

rendahnya prosentase lembaga keuangan mikro yang aktif.

5. Komitmen dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharan dan pelestarian

pasca program masih rendah, hal ini terbukti capaian kinerjanya baru mencapai

14,5%.


57

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Grobogan dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail

dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, sehingga semua langkah-

langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2016-2021.

Visi Kabupaten Grobogan :

‘Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera

Secara Utuh dan Menyeluruh’.

Penjelasan Visi :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi

masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik

secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh

unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan,

pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak

dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain

terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani

kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.

2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi

masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara

moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah

kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan

masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar

wilayah.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari

pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam

mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :


58

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-

pemukiman, dan sumberdaya air.

2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan

pariwisata.

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan

kualitas pelayanan publik.

7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.

9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender,

perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling

berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misi

diatas adalah sebagai berikut:

Dari visi Bupati terpilih Kabupaten Grobogan yaitu "Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh”, maka visi tersebut

sangat berkaitan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan. Sebab masyarakat Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh tidak bisa

dilepaskan dari peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat. Sementara aspek tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah bagian pokok dari tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.

Sedangkan dari misi Bupati terpilih sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan adalah misi yang keempat yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan

sosial dasar lainnya”. Alasannya adalah, salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah “melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa”.


59

Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Grobogan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan

adalah Kemandirian masyarakat masih rendah melalui program-program pemberdayaan

masyarakat dan desa serta belum optimalnya tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan

pembangunan sehingga dimungkinkan memperlambat pencapaian misi Bupati. Namun

demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan juga memiliki

banyak faktor pendorong yang bisa mempercepat pencapaian misi Bupati, yaitu tersedianya

lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat, jaringan kerja dalam

pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai dari Pemerintah daerah

sampai ke Desa / Kelurahan sudah terbentuk khususnya yang bergerak di bidang Pemberdayaan

Masyarakat, serta adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang

bersumber dari APBN maupun Tugas Pembantuan sehingga hal ini akan mempercepat

tercapainya misi yang keempat, yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki

potensi sejalan dengan mandat terhadap kedudukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi atas tugas pokok dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara guna mencapai

tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Visi dan Misi Presiden sebagai visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet

Kerja,tanggal 27 Oktober 2014 yaitu:


60

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan Demokratis Berlandaskan Negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara

Maritim

4. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tersebut tampak jelas kedudukan dan fungsi dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dimana keberadaannya mengemban misi

keempat yaitu “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera“.

2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Propinsi Jawa Tengah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI JAWA

TENGAH YANG BERDAYA DAN MANDIRI “

Dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan makna atau artinya sebagai berikut :


61

Frase Visi Makna

1. Masyarakat

Berdaya

: Masyarakat yang mempunyai kekuatan/potensi untuk

mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan taraf

hidup yang lebih baik

2. Masyarakat

Mandiri

: Masyarakat yang mampunyai kapasitas mengelola potensi

sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteran

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Propinsi Jawa Tengah mengandung beberapa frase sebagai berikut.

Frase Visi Rumusan Misi

1. Masyarakat

yang

Berdaya

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai

tugas pokok dan fungsi dengan didukung sarana dan prasarana

yang memadai.

2.

Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan

Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat

dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

pembangunan

3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat

2. Masyarakat

yang Mandiri

4. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumberdaya

Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis

pemberdayaan masyarakat

5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan

pengembangan jaringan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Secara sistematis rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas pokok dan

fungsi dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2. Meningkatkan kemampuan aparat, dan kelembagaan masyarakat dan desa serta

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

4. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumberdaya Alam dan pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat.

5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan

berbasis pemberdayaan masyarakat.


62

3.4 Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis,

a. Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan

mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai

pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian

dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

a. Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat

pelayanan;

b. Perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam

koridor

c. Pengembangan Kedungsepur;

d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah

secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur

Jawa Tengah;

e. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan

Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;

f. Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang

didukung Peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;

g. Pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung

kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah

berkelanjutan;

h. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung

ketahanan pangan nasional; dan

i. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan

negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas rencana pengembangan

sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Pola

pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kondisi dan potensi

pada masing-masing wilayah. Rencana pengembangan sistem perdesaan dipusatkan pada


63

desa-desa dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan

pelayanan permukiman sebagai berikut :

1) Desa Karangasem Kecamatan Wirosari

2) Desa Boloh Kecamatan Toroh

3) Desa Jeketro Kecamatan Gubug

4) Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi

5) Desa Putatsari Kecamatan Grobogan

6) Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan

7) Desa Simo Kecamatan Kradenan

8) Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo

9) Desa Sedadi Kecamatan Penawangan

10) Desa Telawah Kecamatan Karangrayung

11) Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati

12) Desa Jambon Kecamatan Pulokulon

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS},

Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan,

utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam rencana pembangunan,

dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (sustainability key

questions). Pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan rencana pembangunan

sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan

tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna ”kepentingan”

Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga

tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan

telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga

prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi,

yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (interdependency), (2) keberlanjutan (sustainability),

dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (environmental justice). Masing-masing

kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-

indikator input dan proses (implementasi). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam

bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional.

Isu strategis KLHS RPJMD berupa isu Kemiskinan dan Pengangguran, Pelayanan

Dasar dan Infrasruktur, Kelembagaan dan Tata Kelola, Konflik dan Kesenjangan Sosial,

serta Kerentanan dan Pelestarian Sosial Budaya, Penurunan dan Kerusakan Kualitas


64

Lingkungan, dan Alih Fungsi Lahan sudah masuk dalam substansi yang disebutkan sebagai

isu strategis RPJMD.

3.5. Penentuan isu-isu strategis,

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya.

Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan yang

menjadi prioritas penanganan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap kelembagaan/kelompok masyarakat

ditingkat desa serta peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Belum optimalnya tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pemeliharaan pembangunan. Swadaya masyarakat dan Kemandirian masyarakat

terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Menurunnya daya beli

masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Hal ini berimbas pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

c. Persepsi masyarakat tentang kemiskinan masih kurang sehingga melalui kegiatan

penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan

potensi yang ada. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan agar lebih optimal untuk membuat perencanaan program kegiatan.

d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) untuk

perdesaaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin

terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas;

e. Belum optimalnya pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi

dan sumberdaya yang dimiliki; pemanfaatan potensi ekonomi desa serta pemberdayaan

Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya

melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan mendayagunakan

potensi ekonomi masih belum optimal;

f. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;

g. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung

pertumbuhan ekonomi;


65

h. Belum optimalnya pengawasan dana amanah eks Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang bekerja sama dengan Aparat

Pengawas Intern Pemerintah;

i. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;

j. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam pedesaan;

k. Belum optimalnya peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;

l. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Peranan BPD dan LPMD

serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.


66

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangan isu strategis yang

dihadapi untuk periode tahun 2016-2021. Adapun Tujuan untuk mendukung misi adalah:

1. 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi

desa;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok – kelompok

masyarakat;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ditingkat desa;

4. Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya masyarakat untuk berperan serta

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

dan peningkatan prasarana dan sarana pedesaan;

6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa;

7. Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa;

8. Menurunkan angka kemiskinan;

9. Meningkatan ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif

dalam pembangunan;

10. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa,

kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;

11. Meningkatkan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur

di lingkungan Dinas.

B. Sasaran :

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan. Adapun Sasaran untuk mendukung misi dan Tujuan adalah:

1) Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes;


67

2) Meningkatnya jumlah kelompok – kelompok masyarakat yang dibina.

Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di pedesaan / kelurahan

yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha sehingga akan

menambah dan membuka lapangan pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya

modal dan stimulan secara mudah dan cepat;

3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Meningkatnya

ketrampilan aparatur dalam memberdayakan masyarakat;

4) Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan

masyarakat.

5) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan prasarana dan sarana pedesaan;

6) Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa.

7) Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan

pembangunan desa berbasis internet;

8) Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok

Masyarakat (Pokmas);

9) Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam

pembangunan, Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya

peningkatan kesejahteraan;

10) Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di desa serta kerjasama antar desa dan penataan kawasan

perdesaan;

11) Meningkatnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

desa ditunjukkan dengan Tabel 4.1 berikut :


68

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Data Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran

pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan kualitas

perencanaan, pelaksanaan pembanguna

n desa, kerjasama

desa serta penataan kawasan

perdesaan

Persentase desa memiliki

RPJMDes sesuai aturan

Meningkatnya kapasitas Perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di desa

Persentase aparatur desa

yang meningkat kapasitasnya dalam

Perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan desa

98,53

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Berkembangnya profil

desa/ kelurahan

Persentase desa

yang berprofil

87,14% 90% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya penataan

kawasan perdesaan

Persentase

penataan kawasan perdesaan

0%

19,4%

33,2%

54,2%

75%

100%

2 Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pembinaan

kelompok -kelompok masyarakat

LPM Berprestasi

Meningkatnya jumlah kelompok -kelompok

masyarakat yang di bina

Rata rata jumlah

kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPMD)

13,57 %

27,14 %

40,57 %

54,28 %

67,85 %

81,42 %

Meningkatnya ketrampilan dan

wawasan perempuan guna berperan aktif

dalam pembangunan

Persentase kelompok usaha

ekonomi produktif

87 % 90 % 92 % 95 % 95 % 95 %

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan di tingkat desa

Persentase

Kelembagaan dan pos pelayanan

Teknologi Tepat Guna di Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya

pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat

desa

Prosentase

Pemanfaatan Tehnologi Tepat

Guna di perdesaan

26%

32%

38%

44%

50%

54 %

3 Meningkatka

n pelayanan administratif

dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan

Dinas

Nilai Lakip OPD Meningkatnya

pelaksanaan tugas ketatausahaan,

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan

program dan pelaporan

Persentase

tertib penatausahaan,

administrasi keuangan, perencanaan

dan pelaporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 Meningkatka

n partisipasi masyarakat terhadap

pelaksanaan pembanguna

n dan peningkatan prasarana

dan sarana pedesaan

Swadaya

masyarakat terhadap program


Meningkatnya partisipasi

masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan prasarana dan sarana pedesaan

Pemeliharan

Paska program pemberdayaan masyarakat

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Meningkatnya peran lembaga swadaya

masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Persentase PKK aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-Rata jumlah kelompok

Binaan PKK

13,57% 27,14% 40,57% 54,28% 67,85% 81,42%


69

Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Meningkatka

n keberdayaan masyarakat

dan pemanfaatan

potensi ekonomi desa

Jumlah Rumah

Tangga Miskin yang terbantu melalui

Program Pengentasan

Kemiskinan

Meningkatnya

persentase desa memiliki Bumdes

Persentase

Lembaga Keuangan Mikro Aktif (Bumdes)

19,40%

33,3%

54,2%

75%

100%

100%


70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran – sasaran strategi secara , nyata

yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran strategi sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan

memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada maka

selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Grobogan selama lima tahun mendatang (2016 - 2021), yaitu :

1. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan,

pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa;

melaksanakan pembinaan pemberian dukungan bantuan, fasilitasi pendataan,

pengembangan dan pemberdayaan Bumdes dan meningkatkan promosi usaha

melalui pameran usaha dan pemberian bantuan stimulan; Melaksanakan

koordinasi fasilitasi, pembinaan, bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro;

Melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap

lembaga ekonomi desa;

2. Pelaksanakan sosialisasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi serta bantuan

stimulan;

3. Melaksanakan pembinaan Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi;

4. Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan kemampuan lembaga

kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

5. Melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat serta pengembangan

dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat

bidang pengembangan sarana dan prasarana;

6. Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan

meningkatkan penggalian, pemanfaatan sumber daya dan teknologi tepat guna di

perdesaan;


71

7. Melaksanakan peningkatan kapasitas desa dan peran serta lembaga

kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses pengembangan profil

desa/kelurahan dan mendayagunakan sistem informasi desa;

8. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan

kemiskinan;

9. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pembinaan dan

pendampingan;

10. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai teknis, mekanisme

dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap persiapan,

pelaksanaan dan evaluasi; Meningkatkan kualitas perencanaan di desa melalui

fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan

dokumen perencanaan di tingkat desa, monitoring dan evaluasi kerjasama antar

desa, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

11. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenangan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

SASARAN, TUJUAN, MISI dan VISI organisasi. Arah kebijakan adalah rangkaian

prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan

dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah

pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan

agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode

5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang

lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dipusatkan pada desa-desa dengan

fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan

permukiman. Guna mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


72

Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka arah kebijakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan

sumberdaya yang dimiliki; Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat dan

Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan; Peningkatan pendataan,

pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap lembaga ekonomi desa;

Pemberdayaan Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas

serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan

mendayagunakan potensi ekonomi;

2. Peningkatan sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan

stimulan;

3. Peningkatan peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga

kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam

membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat potensial,

kader dan tenaga terampil;

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pemeliharaan pembangunan serta pendataan, perencanaan, pelaksanaan

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan

masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana;

6. Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan melalui peningkatan pengelolaan

sumber daya alam pedesaan yang berwawasan lingkungan dalam menghasilkan

kuantitas dan kualitas produk unggulan desa; Peningkatan kelompok masyarakat

pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan

kualitatif dengan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

7. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan

dan pengembangan sistem informasi desa;

8. Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan dengan Pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perdesaaan/kelurahan sebagai upaya

peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan

produktifitas;

9. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai


73

kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi

produktif masyarakat;

10. Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di

tingkat desa serta monitoring dan evaluasi; Peningkatan fasilitasi terhadap perangkat

desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses

pelaksanaan pembangunan desa; melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian

bantuan; monitoring dan evaluasi kerjasama antar desa dan pelaporan pelaksanaan

program pembangunan kawasan perdesaan.

11. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan

penyusunan pelaporan.

Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2016 - 2021 ditunjukkan dengan

Tabel 5.1 berikut :


74

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. RENCANA PROGRAM

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan

pelayanan sosial dasar lainnya”, maka program pembangunan yang mendukung misi

ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan.

11. Program Pengembangan Data;

12. Program Pengentasan Kemiskinan;

II. KEGIATAN

Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

adalah :

1. Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat Kantor

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

6. Penyediaan Bahan Bacaan


75

7. Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9. Rapat – rapat Koordinasi ke Dalam daerah

10. Rapat Konsultasi (Rakon) PKK

11. Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Transportasi

12. Pembangunan Gedung kantor

13. Penataan Lingkungan Kantor

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16. Pengadaan Mebelair

17. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2

18. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

19. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

20. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

21. Pemeliharaan Rutin / berkala Mebelair

22. Pengadaan Pakaian Dinas

23. Bimbingan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

24. Pemberangkatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

25. Pendidikan dan Pelatihan Formal

26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

27. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah,

LKPJ, Renja, Renstra

28. Pengelolaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan

29. Pengelolaan Aset

30. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa

31. Peningkatan kapasitas pendampingan desa

32. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

33. Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan

Monitoring Munsrebangdes

34. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan

35. Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)

36. Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ( Posyantek )


76

37. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

38. Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna

39. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

40. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

41. Pembinaan dan Pelatihan Keberdayaan Masyarakat Desa

42. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Program Kemitraan (Paket) P2KP

43. Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa

44. Fasilitasi Lomba Desa

45. Penunjangan Administrasi Kegiatan Dana Desa APBN/ Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

46. Gerakan Masyarakat Menuju Sehat dan Sejahtera (GEMASUTRA)

47. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa

48. Penyiapan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Pelaksanaan Program STBM

49. Perlombaan Posyandu

50. Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Pemberian Hadiah Pemenang

51. Verifikasi Data Tingkat Provinsi

52. Bintek Kader PKK

53. Peningkatan Kreatifitas Tim Penggerak PKK

54. Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK Kabupaten, Kecamatan,

Desa/Kelurahan

55. Pendataan Data Dinding

56. Fasilitas dan Evaluasi TP PKK

57. Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK

58. Temu Kader Tingkat Provinsi Jateng

59. Seminar PKK

60. Bintek Pendampingan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(PKDRT) 4 Desa / Kelurahan

61. Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan PKDRT di 4 desa / kelurahan

62. Bintek Kader Pola Asuh Anak Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan

Kadarkum

63. Pengajian bagi karyawati dan pengurus PKK

64. Penyelenggaraan Kegiatan Kerohanian Masyarakat


77

65. Pelatihan Ketrampilan (Life Style)

66. Pelatihan Seni Ukir Buah

67. Sosialisasi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)

68. Sosialisasi Pola Asuh Anak Remaja Penuh Cinta Kasih Sayang

69. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

70. Workshop Shibori

71. Sosialisasi Pemberdayaan sampah menjadi Produk yang bermanfaat

72. Pelatihan Kader BKB (Bina Keluarga Balita)

73. Seminar “ Education For All “

74. Pelatihan Keserasian Berbusana dan Kreasi Berjilbab

75. Pelatihan Pengolahan Kudapan untuk usia anak Berbahan Baku Lokal

76. Sosialisasi Makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

77. Pelatihan Pengurus PKK

78. Pembinaan Pengurus PKK

79. Revitalisasi Posyandu

80. Jambore Kader Posyandu

81. Seminar Kesehatan

82. Penyuluhan Kesehatan

83. Hari Cuci tangan Pakai Sabun

84. Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu

85. Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK

86. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Masyarakat

87. Pelatihan Ketrampilan Perbengkelan Sepeda Motor bagi Kelompok Masyarakat

Kawasan Penghasil Tembakau (DBHCHT)

88. Pendampingan KPMD

89. Monitoring dan Pendampingan Pasar murah

90. Pelatihan Ketrampilan Usaha pertanian dan peternakan

91. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

92. Pembinaan Kelembagaan dan Pengendalian Aset dana Bergulir Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Grobogan

93. Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir

94. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan

Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K PKK, UED-SP, Lumbung Desa dan Pasar


78

Desa)

95. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDesa

96. Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

97. Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

98. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Ekonomi Masyarakat

99. Fasilitasi Lembaga/Kelompok Ekonomi Masyarakat

100. Seleksi Kelompok UP2K-PKK Terbaik

101. Pendamping Bantuan Hibah Bumdes Bersama (Hand Traktor)

102. Pembinaan Hibah Pasar Kawasan

103. Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

104. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

105. Penunjangan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

106. Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa

107. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung (Bantuan

Propinsi) / Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung (Bantuan Propinsi)

108. Pendampingan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Sengkuyung/ Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD Sengkuyung

109. BOP Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Peningkatan jalan antar desa dan

peningkatan lingkungan

110. Fasilitasi gerakan revitalisasi lahan non produktif

111. Fasilitasi kegiatan kerjasama antar desa

112. Pendampingan kegiatan peningkatan masyarakat desa dan kegiatan penguatan

sarana prasarana perdesaan

113. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

114. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

115. Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

116. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Alokasi Dana Desa Bidang


117. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BP-SPAMS yang ada di Pedesaan

118. Karya Bhakti Mandiri / TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)/

Penyelenggaraan Karya Bhakti Mandiri/ TMMD


79

119. Biaya Operasional Pendampingan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa untuk rintisan model desa berdikari

120. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

121. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

122. Fasilitasi KPMD

123. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

124. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender ( P2-MBG)

125. Pelatihan dan Peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha

ekonomi produktif

126. Pendataan dan Pengolahan Profil Desa dan Kelurahan

127. Fasilitasi Profil Desa

128. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang informasi desa

129. Pengembangan Sistem Informasi Desa

130. Fasilitasi Sistem Informasi Desa

131. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bantuan Propinsi)

132. Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang

pembangunan kawasan perdesaan

133. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Desa

134. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kabupaten Grobogan

135. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Makanan Tambahan

Anak Sekolah ( PPM PMT –AS )

136. Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin

137. Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Propinsi kepada

Pemerintah Desa Berkembang

138. Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Kegiatan Bidang


139. Pelatihan Kader Posyandu Menuju Sistem Informasi Posyandu (SIP)

140. Pembinaan Kelompok Lansia dan Pemberian Sembako

141. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui fasilitasi

promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)

142. Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni

143. Fasilitasi Pemugaran RTLH


80

144. Pembinaan Aduan Masyarakat

III. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan

kegiatan dalam setiap programnya.

Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan

dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan kebutuhan kinerja perkantoran untuk

menunjang pelayanan kepada masyarakat, Nilai Lakip OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kerja.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja : Tingkat disiplin kerja aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Indikator Kinerja : Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

Indikator Kinerja: Tingkat ketertiban administrasi aset, pelaporan kinerja dan

keuangan

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja : a. Jumlah PKK aktif;

b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

c. Posyandu aktif;

d. LPM Berprestasi.

e. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja : Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif

(BUMDesa)


81

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja: a. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat

b. Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja : RPJMDes

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan

Indikator Kinerja : Kelompok usaha ekonomi produktif

11. Program Pengembangan Data

Indikator Kinerja : Desa yang berprofil

12. Program Pengentasan Kemiskinan;

Indikator Kinerja : Pemugaran perumahan penduduk miskin

IV. PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai Visi dan

Misi disediakan pada APBD dimasing-masing program kegiatan OPD, sebagaimana Tabel

6.1.


82

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD UNTUK OPD

Tujuan dan sasaran program kegiatan yang mengacu dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021, dapat

dijelaskan sebagaimana pada Tabel 7.1.


83

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan yang mencerminkan aspirasi masyarakat

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-

2021 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan

dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan

satu tahun transisi yaitu tahun 2021.

Renstra Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara

konsisten, jujur, transparan, positif dan penuh rasa tanggung jawab dan merupakan pedoman

dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dengan disusunya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan Tahun 2016-2021, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi

untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun.

Keberhasilan Strategis ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta masyarakat

melalui proses komunikasi serta dukungan dalam menciptakan kebersamaan terhadap

penyelenggaraan pembangunan di bidan pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan dan

Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok untuk dalam

pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan

organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.

Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan perhatian yang serius dari

seluruh struktur organisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang

telah ditetapkan.

Karena dengan berpijak pada perencanaan strategis sebagai dasar akuntabilitas kinerja

yang telah disusun, maka diharapkan seluruh struktur organisasi yang ada (Sumber Daya


84

Manusia, Sarana prasarana dan Anggaran ) dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga hasil

kinerjanya benar – benar dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

Dengan disusunnya Renstra sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang dilaporkan setiap tahun anggaran, maka segala aktivitas dan tindakan dapat

dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka menuju

perwujudan pemerintah yang baik.

Demikian Renstra ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Grobogan.

Purwodadi, Maret 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN

Drs. SANYOTO, MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19620304 198503 1 026



86






91



93

1

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA ) Jl. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421084 Fax (0292) 421084

PURWODADI - 58111

BERITA ACARA

DESK VERIFIKASI REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN GROBOGAN

Pada Hari Jum’at , tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Hotel Grand HAP Surakarta, telah diadakan desk verifikasi revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan selaku tim verifikator dengan tim penyusun revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, dengan hasil sebagai berikutt:

1. Dasar Evaluasi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Bupati Grobogan No. 38 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

2. Hasil Verifikasi Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi dokumen Rencana Strategis dengan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -2021, serta ketentuan perundangan yang berlaku guna pencapaian indikator kinerja yang optimal dan keperluan pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun catatan hasil verifikasi renstra untuk keseluruhan bab secara rinci adalah sebagai berikut:

No Bab Aspek - aspek yang

diverifikasi Catatan

Sesuai/belum

sesuai

1 Bab I Latar Belakang

- Sesuai

2

Landasan Hukum

- Sesuai

Maksud dan Tujuan

- Sesuai

Sistematika Penulisan

- Sesuai

2 Bab II Tugas, Fungsi, Struktur PD

- - Sesuai

Sumber Daya PD

Adanya Gap Antara Tabel Jumlah

PNS dan Tabel Penyebaran pegawai

Disesuaikan

Kinerja Pelayanan PD

- Sesuai

Tantangan & Peluang Pengembangan PD

- Sesuai

3 Bab III Identifikasi Permasalahan

Perumusan Isu-Isu Permasalahan

harus mengacu pada data yang

ditampilkan pada Bab II

Sesuai

Telaahan Visi, Misi & Program

- Sesuai

Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi

- Sesuai

Telaahan RTRW & KLHS

- Sesuai

3

Penentuan Isu Strategis

- Sesuai

4 Bab IV Tujuan & Sasaran

Indikator Tujuan harus sesuai dengan

RPJMD

Sesuai

5 Bab V Strategi & Arah

Kebijakan

- Sesuai

- Sesuai

5 Bab VI Rencana Program &

Kegiatan serta

Pendanaan

Masukkan Indikator Tujuan Tahun

2016-2021 dalam Tabel 6

Disesuaikan

6 Bab VII Kinerja

Penyelenggaraan

Bidang Urusan

di RPJMD BAB X ada 1 Item Indikator

kinerja Utama

Sesuai

7 Bab VIII Penutup

- Sesuai

4

3. Kesimpulan Sesuai dengan hasil verifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen revisi Rencana

Strategis Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dinyatakan (sesuai / tidak sesuai*) dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta dinyatakan (selesai sepenuhnya / selesai dengan catatan / belum selesai**), apabila belum selesai sepenuhnya, akan diselesaikan selambatnya tanggal 25 Maret 2019 untuk disampaikan kembali ke tim verifikator Bappeda.

Demikian Berita Acara Penyelesaian Verifikasi Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Maret 2019

Tim Verifikator Tim Penyusun Revisi Renstra

BAPPEDA Kabupaten Grobogan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Grobogan

Nurbani, S,Sos,MA. Azis Hasanudin, SE,AKT,MM.

NIP. 19721121 199211 2 001 NIP. 19800120 201001 1 006


Tabel 5.1

Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rendahnya kapasitas pelaksanaan pembangunan di desa

belum optimalnya kapasitas dan kemampuan teknis lembaga- lembaga masyarakat di tingkat desa

Belum optimalnya fasilitasi terhadap perangkat desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan desa serta penataan pendayagunaan kawasan perdesaan

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan pembangunan di desa

Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai teknis, mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi

Peningkatan fasilitasi terhadap perangkat desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa

Belum adanya penataan kawasan perdesaan

Belum optimalnya penataan kawasan perdesaan

Belum optimalnya pendataan, pemetaan, pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan

Meningkatkan penataan pendayagunaan kawasan perdesaan

Meningkatnya penataan kawasan perdesaan

monitoring dan evaluasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan

melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan

Masih rendahnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa

Belum optimalnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa

Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa serta monitoring dan evaluasi

Meningkatkan kualitas perencanaan di desa

Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa

Meningkatkan kualitas perencanaan di desa melalui fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di

tingkat desa

Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa serta monitoring dan evaluasi

2 Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa

Belum optimalnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang di bina

Belum optimalnya sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok -kelompok masyarakat

Meningkatnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang di bina

Pelaksanakan sosialisasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan

Peningkatan sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan


3 Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa

Belum optimalnya peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat desa

Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa

Melaksanakan pembinaan Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

Peningkatan peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

4 Rendahnya kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat

Belum optimalnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat potensial, kader dan tenaga terampil

Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Melaksanakan koordinasi

dan meningkatkan

kemampuan lembaga

kemasyarakatan di desa

dalam perencanaan,

pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan

secara partisipatif sesuai

dengan potensi desa

Peningkatan kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat potensial,

kader dan tenaga terampil

5 a. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah

b. Menurunnya daya beli

masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat

c. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan rendahnya prasarana

dan sarana pedesaan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pemeliharaan pembangunan serta pendataan, perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan


Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan


Melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pemeliharaan

pembangunan serta pendataan,

perencanaan, pelaksanaan

pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya desa


bidang pengembangan sarana dan prasarana

yang berbasis pemberdayaan

masyarakat bidang

pengembangan sarana dan

prasarana

6 Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa

a. Belum kuatnya perekonomian masyarakat di perdesaan melalui

peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan yang berwawasan lingkungan dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa

b. Masih rendahnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa

Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa

Melaksanakan pembinaan

untuk peningkatan Sumber

Daya Manusia dan

meningkatkan penggalian,

pemanfaatan sumber daya

dan teknologi tepat guna di

perdesaan

c. Penguatan perekonomian

masyarakat di perdesaan

melalui peningkatan

pengelolaan sumber daya

alam pedesaan yang

berwawasan lingkungan

dalam menghasilkan

kuantitas dan kualitas produk

unggulan desa

d. Peningkatan kelompok

masyarakat pengelola industri

kecil dan rumah tangga

dalam berproduksi secara

kuantitatif dan kualitatif

dengan pemanfaatan dan

pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

7 Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan

Belum optimalnya pengelolaan Bumdes

a. Belum berkembangya perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan

sumberdaya yang dimiliki

b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dan Penguatan perekonomian masyarakat di

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi desa

Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes

a. Pengembangan potensi

ekonomi masyarakat dengan

meningkatkan keterampilan,

pendampingan, dan fasilitasi

akses modal usaha, serta

pengembangan BUMDesa

b. melaksanakan

pembinaan pemberian

a. Pengembangan

perekonomian desa/kelurahan

sesuai dengan potensi dan

sumberdaya yang dimiliki

b. Peningkatan kinerja

kelembagaan masyarakat dan

Penguatan perekonomian

masyarakat di perdesaan


perdesaan c. Belum optimalnya

pendataan, pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap lembaga ekonomi desa

d. Belum optimalnya Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan mendayagunakan potensi ekonomi

dukungan bantuan, fasilitasi

pendataan, pengembangan

dan pemberdayaan Bumdes

c. meningkatkan promosi

usaha melalui pameran

usaha dan pemberian

bantuan stimulan

d. Melaksanakan koordinasi

fasilitasi, pembinaan,

bimbingan terhadap

lembaga keuangan mikro

e. Melaksanakan pendataan,

pembinaan, pemberian

dukungan bantuan terhadap

lembaga ekonomi desa

c. Peningkatan pendataan,

pembinaan, pemberian

dukungan bantuan terhadap

lembaga ekonomi desa

d. Pemberdayaan Fungsi

Ekonomi dari segi pengelolaan

Managemen Produktifitas serta

pemasarannya melalui

pembinaan, pelatihan maupun

penyediaan stimulant dan

mendayagunakan potensi

ekonomi

8 Masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan pengangguran yang cukup banyak

Kurang tumbuhkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan

a. Belum kuatnya perekonomian masyarakat di perdesaan

b. Persepsi masyarakat tentang kemiskinan masih kurang

Menurunkan Angka Kemiskinan

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan

Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan dengan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perdesaaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas

9 Masih Rendahnya peran aktif perempuan dalam pembangunan

Rendahnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan

Belum optimalnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat

Meningkatkan keterampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan

Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan

Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan

Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat


10 Belum terwujudnya profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa

Belum berkembangnya profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet

Belum optimalnya bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan dan pengembangan sistem informasi desa

Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa

Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet

Melaksanakan peningkatan kapasitas desa dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses pengembangan profil desa/kelurahan dan mendayagunakan sistem informasi desa

Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan dan pengembangan sistem informasi desa

11 Masih kurangnya pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas

Belum optimalnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan

Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan

Meningkatkan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas

Meningkatnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan

Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan

Satuan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Meningkatkan

pelayanan

administratif

dan

fungsional

kepada semua

unsur di

lingkungan

Dinas

Nilai Sakip

OPD

Predikat

(Nilai)

B B B B B B Meningkatnya

pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

, administrasi

umum dan

kepegawaian,

keuangan dan

perencanaan

program dan

Persentase

tertib

penatausaha

an,

administrasi

keuangan,

perencanaa

n dan

pelaporan

Persentase tertib

penatausahaan,

administrasi

keuangan,

perencanaan dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Penyediaan Jasa dan Surat

Menyurat Kantor

Jumlah pelayanan jasa

dan surat menyurat

bulan 12 12 12 58.163.600 12 12 70.377.956 12 77.415.752 12

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

bulan 12 12 12 88.000.000 12 12 106.480.000 12 117.128.000 12

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor

bulan 12 12 12 70.272.400 12 12 85.029.604 12 93.532.564 12

4. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

bulan 12 12 12 91.300.000 12 12 110.473.000 12 121.520.300 12

5. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

bulan 12 12 12 24.200.000 12 12 29.282.000 12 32.210.200 12

6. Penyediaan bahan bacaan Jumlah Penyediaan

bahan bacaan

bulan 12 12 12 9.966.000 12 12 12.058.860 12 13.264.746 12

7. Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah Penyediaan

makanan dan minuman

bulan 12 12 12 91.454.000 12 12 110.659.340 12 121.725.274 12

8. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

bulan 12 12 12 539.000.000 12 12 652.190.000 12 717.409.000 12

9.Rapat-rapat koordinasi kedalam

daerah

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

bulan 12 12 12 154.000.000 12 12 186.340.000 12 204.974.000 12

10.Rapat Konsultasi ( Rakon ) PKK Jumlah Rapat

Konsultasi ( Rakon )

PKK

bulan 12 12 12 30.250.000 12 12 36.602.500 12 40.262.750 12

11.Penyediaan Jasa Kebersihan,

Keamanan Dan Transportasi

Jumlah Pengelolaan

Keamanan,Kebersihan

dan transportasi

bulan 12 12 12 85.976.000 12 12 104.030.960 12 114.434.056 12

Tujuan Sasaran 1Program Peningkatan Sarana

dan Prasaranan Aparatur % 100 100 1.261.239.800 100 1.544.600.158 100 1.679.060.174 100

Indikator

Tujuan

TARGET INDIKATOR TUJUAN

Satuan

Tahun

100

100

Dispermades

Dispermades

Dispermades

63.979.960

96.800.000

77.299.640

100.430.000

Dispermades100.599.400

592.900.000

169.400.000

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

Dispermades

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

85.157.327

2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Ko

de

Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100

Meningkatnya

sarana dan

prasarana aparatur100 1.160.218.000

1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220

2.849.307.560

100

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

33.275.000

100

128.840.800

102.885.821

133.672.330

35.431.220

14.591.221

133.897.801

789.149.900

225.471.400

44.289.025

125.877.462

26.620.000

10.962.600

Dispermades

94.573.600

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

1.819.264.307

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Meningkatkan

pelayanan

administratif

dan

fungsional

kepada semua

unsur di

lingkungan

Dinas

Nilai Sakip

OPD

Predikat

(Nilai)


pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

, administrasi

umum dan

kepegawaian,

keuangan dan

perencanaan

program dan

Persentase

tertib

penatausaha

an,

administrasi

keuangan,

perencanaa

n dan

pelaporan

Persentase tertib

penatausahaan,

administrasi

keuangan,

perencanaan dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Pembangunan Gedung Jumlah gedung yang

dibangun

paket 2 3 2 679.668.000 2 2 822.398.280 2 904.638.108 2

2. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung

unit 5 3 14 25.300.000 6 6 30.613.000 6 33.674.300 6

3. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung

unit 10 10 11 57.200.000 6 6 69.212.000 6 76.133.200 6

4. Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair unit 14 22 18 61.050.000 6 6 73.870.500 6 81.257.550 6

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang

dipelihara

bulan 12 12 12 33.000.000 12 12 39.930.000 12 43.923.000 12


Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang dipelihara

bulan 12 12 12 99.000.000 12 12 119.790.000 12 131.769.000 12


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

Gedung Kantor

bulan 12 12 12 44.000.000 12 12 53.240.000 12 58.564.000 12


Mebelair

Jumlah mebelair yang

dipelihara

bulan 12 12 12 11.000.000 12 12 133.100.000 12 14.641.000 12

9. Penataan Lingkungan Kantor Jumlah Penataan

Lingkungan

paket - 2 1 150.000.000 1 150.000.000 200.000.000 200.000.000

Tujuan Sasaran 1Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% 100 100 125.000.000 100 94.000.000 100 46.585.000. 100 51.243.500 100 56.367.850 100

Meningkatkan

pelayanan

administratif

dan

fungsional

kepada semua

unsur di

lingkungan

Dinas

Nilai Sakip

OPD

Predikat

(Nilai)


pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

, administrasi

umum dan

kepegawaian,

keuangan dan

perencanaan

program dan

Persentase

tertib

penatausaha

an,

administrasi

keuangan,

perencanaa

n dan

pelaporan

Persentase tertib

penatausahaan,

administrasi

keuangan,

perencanaan dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

stel

Sasaran 1 % 100 100 148.025.000 100 179.352.250 197.287.475

Meningkatkan

pelayanan

administratif

dan

fungsional

kepada semua

unsur di

lingkungan

Dinas

Nilai Sakip

OPD

Predikat

(Nilai)


pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

, administrasi

umum dan

kepegawaian,

keuangan dan

perencanaan

program dan

Persentase

tertib

penatausaha

an,

administrasi

keuangan,

perencanaa

n dan

pelaporan

Persentase tertib

penatausahaan,

administrasi

keuangan,

perencanaan dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

100

51.243.500 56.367.850125.000.000

747.634.800

27.830.000

62.920.000

995.101.919

37.041.730

83.746.520

100 326.095.000

89.383.305

165.000.000

Jumlah pakaian dinas

Meningkatnya

disiplin aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas

Dispermades

Dispermades

16.105.100

108

100

48.400.000

12.100.000

48.315.300

144.945.900

64.420.400

Dispermades

Dispermades

Dispermades

67.155.000

36.300.000

108.900.000 Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

86 86 94.000.000

100134.750.000

472 384 108

100

46.585.000. 108

100

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

Tujuan

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

1. Bimbingan Teknis Manajemen


Jumlah peserta yang

mendapat bimbingan

teknis manajemen

orang 42 40 77.000.000 84.700.000 93.170.00040

102.487.000 40

2. Pemberangkatan Pelatihan

Teknis Manajemen Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah

pemberangkatan

pelatihan teknis

manajemen

pemberdayaan

orang 60 60 57.750.000 63.325.000 69.877.500 60 76.865.250 60

3. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah

pemberangkatan

pelatihan teknis

manajemen

pemberdayaan

masyarakat

Kader

4. Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peserta Bintek

Manajemen

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Penatausahaan

Keuangan

Orang

% 100 100 133.100.000 100 109.807.504 120.788.250

Meningkatkan

pelayanan

administratif

dan

fungsional

kepada semua

unsur di

lingkungan

Dinas

Nilai Sakip

OPD

Predikat

(Nilai)


pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

, administrasi

umum dan

kepegawaian,

keuangan dan

perencanaan

program dan

Persentase

tertib

penatausaha

an,

administrasi

keuangan,

perencanaa

n dan

pelaporan

Persentase tertib

penatausahaan,

administrasi

keuangan,

perencanaan dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ,

Renja , Renstra

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah,

LKPJ, Renja , Renstra

Dokumen 5 7 27.500.000 33.275.000 36.602.500

2. Pengelolaan dan Penyusunan

Pelaporan Keuangan SKPD

Jumlah laporan

pengelolaan dan

penyusunan pelaporan

semester 2 2 2 38.500.000 2 42.350.000 2 46.585.000 2 51.243.500 2

3. Pengelolaan Aset Jumlah laporan

pengelolaan asset

semester 2 2 2 16.500.000 2 2 19.965.000 2 21.961.500 2

Tujuan Sasaran 1

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Desa

meningkatnya

keberdayaan

masyarakat di

pedesaan

% 100 100 100 2.240.440.111 100 2.431.567.100 100 2.645.039.256 100 2.808.025.825 100 100

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pembinaan

kelompok -

kelompok

masyarakat

LPM

Berprestasi

% 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Meningkatnya

jumlah

kelompok -

kelompok

masyarakat

yang di bina

Rata rata

jumlah

kelompok

binaan

lembaga

pemberdaya

an

masyarakat

(LPMD)

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPMD)

% 13,57 13,57 27,14 40,57 54,28 67,85 81,42 81,42

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

di tingkat desa

Persentase

Kelembagaa

n dan pos

pelayanan

Teknologi

Tepat Guna

di Desa

Persentase

Kelembagaan dan

pos pelayanan

Teknologi Tepat

Guna di Desa

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya

pemanfaatan

teknologi

tepat guna

ditingkat desa

Prosentase

Pemanfaata

n Tehnologi

Tepat Guna

di perdesaan

Prosentase

Pemanfaatan

Tehnologi Tepat

Guna di perdesaan

% 26 26 26 32 38 44 50 54

56.367.850

24.157.650

3.152.450.481

30.250.000 40.262.750

60

40

60 84.551.775

112.735.70040

Dispermades

40 Dispermades

60

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya

pengembangan

sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan serta

Pelaporan Aset

Daerah

100 100 100100 100 99.825.00082.500.000

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Tujuan Sasaran 1

18.150.000

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Sasaran 1:

Meningkatnya

peran lembaga

swadaya

masyarakat

dalam

pemberdayaan

masyarakat

Persentase

PKK aktif

PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100

Rata-Rata

jumlah

kelompok

Binaan PKK

Rata-rata jumah

kelompok binaan

PKK

% 13,57 13,57 27,14 40,57 54,28 67,85 81,42 81,42

Posyandu

AktifPosyandu aktif % 95 100 100 100 100 100 100 100

LPM

BerprestasiLPM Berprestasi % 0,44 0,44 0,44 0,44 2,64

1. Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah peserta

diseminasi

Orang - - 75.000.000 100.000.000 57 115.000.000 57 120.000.000

2. Pemberdayaan Masyarakat

melalui Teknologi Tepat Guna

(TTG)

Jumlah Pokmas yang

dilatih

Desa 2 2 38 41.300.000 60.000.000 38 65.000.000 38 70.000.000 38

3. Pemberdayaan Pos

Pelayanan Teknologi Tepat

Guna Posyantek

Jumlah kegiatan

Posyantek

Kecamaatn 19 19 19 50.000.000 75.000.000 19 70.000.000 19 75.000.000 19

4. Pelaksanaan Gelar Teknologi

Tepat Guna ( TTG ) Nasional

Jumlah hasil produk /

alat TTG unggulan

Kelompok 2 2 10 175.000.000 200.000.000 10 250.000.000 10 255.000.000 10

5. Pembinaan dan Pelatihan

Kader Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kader desa

yang di latih dibidang

Pembangunan Desa

orang 57 57 57 62.500.000 75.000.000 57 110.000.000 57 115.000.000 57

6. Pelatihan Perencanaan

Partisipatif Pembangunan

Masyarakat Desa ( P3MD )

Jumlah orang yang

dilatih Perencana

pembangunan tingkat

desa

orang 60 57 75.000.000 110.000.000 57 115.000.000 57

7. Biaya Operasional

Pelaksanaan ( BOP ) Program

Kemitraan (Paket) P2KP

Jumlah Pokja paket

dana pendampingan

kepada desa /

kelurahan

desa 13 13 - 0 0 0

8. Evaluasi Perkembangan dan

Perlombaan Desa dan

Kelurahan

Jumlah desa terbaik kecamatan 19 19 109.320.111 150.000.000 1 175.000.000 1 180.000.000 1

9. Penunjangan Administrasi

Kegiatan Dana Desa APBN

Jumlah dana desa orang 1.029 1.029 527.570.000 - 0 - 0 - 0

10. Gerakan Masyarakat

Menuju Sehat dan Sejahtera

(GEMASUTRA)

Jumlah Kader Posyandu orang 57 57 62.500.000 80.000.000 57 110.000.000 57 115.000.000 57

11. Penyiapan dan

Pendampingan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelembagaan

Pelaksanaan Program STBM

Jumlah masyarakat

yang sadar akan

pentingnya kesehatan

lingkungan

desa 20 20 - 0 0 0 0 0 0

12. Perlombaan Posyandu Jumlah Posyandu yang

mengikuti lomba

kecamatan 3 19 60.000.000 90.000.000 19 110.000.000 19 115.000.000 19

13. Evaluasi Pelaksanaan 10

Program Pokok PKK dan

Pemberian Hadiah Pemenang

Jumlah kelurahan

binaan

0rang 6 36.000.000 128.500.000 76 55.000.000 76 60.000.000 76

14. Verifikasi data Tingkat

Provinsi

Jumlah verifikasi data

dari Tim verifikasi PKK

kecamatan 19 19 7.000.000 15.000.000 19 15.000.000 19 20.000.000 19

15. Bintek Kader PKK Jumlah Kader PKK yang

dibintek

kecamatan 19 27.500.000 30.250.000 19 35.000.000 19 40.000.000 19

16. Peringatan HKG PKK (

Lomba Tari Kreasi Daerah bagi

Kader PKK )

Jumlah Kader yang

memperingati lomba

HKG

kecamatan 19 15.000.000 20.000.000 19 25.000.000 19 30.000.000 19

17. Temu Kader Tingkat

Provinsi Jateng

Jumlah partisipasi

Kader PKK

kecamatan 5 19 8.000.000 10.000.000 19 15.000.000 19 20.000.000 19

18. Seminar PKK Jumlah SDM TP PKK

meningkat

kecamatan 19 19 23.000.000 36.300.000 19 40.000.000 19 45.000.000 19

19. Bintek Pendampingan

Kader Pencegahan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (PKDRT

) 4 Desa /Kelurahan

Jumlah kader yang

mengerti akan

pentingnya memahami

PKDRT

desa 4 27.500.000 35.000.000 40 40.000.000 40 45.000.000 40

0

150.000.000

0

0,44

57

0

200.000.000

25.000.000

127.833.801

64.420.400

35.000.000

25.000.000

50.000.000

130.000.000

75.000.000

0,44

0

19

19

19

19

76

19

19

19

19

29

40

1

0

57

0

19

80.000.000

300.000.000

130.000.000

50.000.000

0

19

76

19

38

19

1

546

57

0,44

57

57

0

50.000.000 57

19

57

45.000.000

40

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

20. Pembinaan dan monitoring

pelaksanaan PKDRT di 4 desa /

kelurahan

Jumlah kader yang

mengerti akan

pentingnya memahami

PKDRT

desa 4 19.250.000 25.000.000 4 30.000.000 4 25.621.800 4

21. Bintek Kader Pola asuh

Aanak Peningkatan Kesadaran

Bela Neagra ( PKBN ) dan

Kadarkum

Jumlah kader yang

memahami tentang

Pola Asuh Anak, PKBN

dan Kadarkum

74.800.000 82.280.000 95.000.000 105.000.000

22. Pengajian Bagi Karyawati

dan Pengurus PKK

Jumlah kader

pentingnya

pemahaman tentang

pengetahuan agama

orang 75 75 15.000.000 35.680.000 75 17.000.000 75 20.000.000 75

23. Pelatihan Ketrampilan ( Life

Style )

Jumlah peningkatan

kwalitas produk

unggulan

kecamatan 19 28.000.000 36.300.000 19 40.000.000 19 44.404.025 19

24. Sosialisasi ABK ( Anak

Berkebutuhan Khusus )

Jumlah Kader BKB yang

terlatih

kecamatan 19 19 22.000.000 19 25.000.000 19 30.000.000 19 35.000.000 19

25. Pelatihan Kader BKB ( Bina

Keluarga Balita )

Jumlah pengetahuan

dan wawasan bagi

Kader PKK

kecamatan 19 19 29.700.000 19 35.000.000 19 40.000.000 19 45.000.000 19

26. Seminar “Education For All” Jumalh Kader yang

trampil berbusana dan

kreasi berjilbab

kecamatan 19 19 19 55.000.000 19 65.000.000 19 70.000.000 19 75.000.000 19

27. Pelatihan Keserasian

Berbusanan dan Kreasi

Berjilbab

Jumlah TP PKK yang

trampil dalam

mengolah kudapan

untuk usia anak

kecamatan 19 19 19 38.500.000 19 45.000.000 19 50.000.000 19 55.000.000 19

28. Pelatihan Pengolahan

Kudapan Untuk Usia Anak

Jumlah TP PKK dan

Tomas yang paham

akan makanan bergizi

seimbang dan aman

orang 250 95 33.000.000 36.300.000 95 40.000.000 95 45.000.000 95

29. Sosialisasi Makanan

Beragam, Bergizi Seimbang dan

Aman

Jumlah Pelatihan bagi

Pengurus PKK

bertambah

pengetahuan

kecamatan 19 38.500.000 45.000.000 19 50.000.000 19 55.000.000 19

30. Pelatihan Pengurus PKK Jumlah Pengurus PKK

yang dilatih bertambah

kecamatan 19 19 15.000.000 18.000.000 19 20.000.000 19 25.000.000 19

31. Revitalisasi Posyandu Jumlah Kader Posyandu

meningkat

posyandu 1 40.000.000 50.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1

32. Jambore Kader Posyandu Jumlah Kader Posyandu

meningkat

kecamatan 19 19 40.000.000 60.000.000 19 55.000.000 19 55.000.000 19

33. Seminar Kesehatan Jumlah peran

masyarkat terhadap

pentingnya kesehatan

meningkat

orang 50 12.000.000 20.000.000 50 14.059.256 50 19.000.000 50

34. Penyuluhan Kesehaatn Jumlah masyarakat

desa meningkat

pemahaman tentang

kesehatan

orang 25 5.500.000 10.000.000 25 7.000.000 25 12.000.000 25

35. Hari Cuci tangan pakai

sabun

Jumlah peran serta

institusi pendidikan

dalam hari cuci tangan

pakai sabun meningkat

kecamatan 19 19 5.500.000 19 10.000.000 19 7.000.000 19 12.000.000 19

36. Lomba cerdas cermat kader

Posyandu

Jumlah kader Posyandu

pemahaman meningkat

kecamatan 19 19 10.000.000 19 10.000.000 19 9.980.000 19 15.000.000 19

37. Pelatihan Ketrampilan

Perbengkelan Sepeda Motor

Bagi Kelompok Masyaraakt

Kawasan Penghasil Tembakau

( DBHCHT )

Jumlah pelatihan

ketrampilan

masyarakat petani

tembakau meningkat

orang 110 60 200.000.000 400.000.000 160 400.000.000 160 400.000.000 160

38. Bintek MC Jumlah kader yang

dilatih

desa 280 280 280 22.500.000 0 0 0 0

39.Lomba Administrasi PKK

Tingkat Provinsi

Jumlah kecamatan

yang di nilai

Kecamatan 19 19 19 25.000.000 0 - 0 0

40.Membentuk dan Revitalisasi

Lembaga Swantantra (Lembaga

Pengaduan Masyarakat Tindak

Kekerasan Wanita dan Anak)

Tingkat Kecamatan dan desa di

2 Kecamatan Purwodadi dan

Penawangan

Jumlah Lembaga yang

direvitalisasi

Kecamatan 2 2 - 0 - 0 0

17.000.000

17.000.000

109.514.680

25.000.000

48.315.300

40.000.000

50.000.000

80.525.500

4

75

30.000.000

60.000.000

50.000.000

60.000.000

30.000.000

64.420.400

64.420.400

19

19

4

75

19

160

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

19.000.000

400.000.000

25.000.000

1

19

50

25

95

1

19

50

25

95

19

19

160

19

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

41.Penguatan Packing dan

Promosi Produk Unggulan

Jumlah orang yang

dilatih

orang 38 38 - 0 - 0 0

42. Pembinaan dan Penyuluhan

Pemanfaatan hakaman untuk

mewujudkan Halaman Asri

Tertib Indah dan Nyaman

(Hatinya ) PKK

Jumlah kader yang

dibina

orang 95 - 0 - 0 0

43.Pelatihan Seni Ukir Buah,

Merangkai Bunga dan sayur

Jumlah kader yang

dilatih

orang 95 - 0

44. Peningkatan Kapasitas

pendampingan desa

Jumlah orang yang

dilatih

orang - - 273 83.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0

45. Peningkatan Kreatifitas Tim

Penggerak PKK

Jumlah kader yang

dilatih

kader - - 30 19.000.000 30 25.000.000 30 30.000.000 40 35.000.000 45 50.000.000

46. Peningkatan Kelengkapan

Administrasi TP PKK Kabupaten,

Kecamatan, Desa/Kelurahan

Jumlah buku Paket buku - - 0 - 322 62.000.000 322 65.000.000 322 65.000.000 322 75.000.000

47. Pendataan Data Dinding Jumlah data dinding Kecamatan - - 19 27.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0

48.Sosialisasi Pola Asuh anak

remaja Penuh Cinta Kasih

Sayang

Jumlah orang yang

disosialisasi

kader - - 0 - 150 57.757.100 175 65.000.000 175 65.000.000 175 75.000.000

49. Sosialisasi Kabupaten Layak

Anak

Jumlah orang yang

disosialisasi

kader - - 0 - 100 38.500.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 50.000.000

50. Workshop Shibori Jumlah kader yang

dilatih

kader - - 0 - 50 54.700.000 50 55.000.000 50 55.000.000 50 65.000.000

51. Sosialisasi Pemberdayaan

Sampah menjadi Produk yang

bermanfaat

Jumlah orang yang

disosialisasi

kader - - 0 - 75 30.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 75 40.000.000

52.Kampanye Pencegahan HIV

AID

Jumlah orang yang

disosialisasi

orang - - 170 45.000.000 0 0 0 -

53.Seleksi Jambore Pendidik

PAUD

Jumlah orang yang

diseleksi

orang - - 95 55.000.000 0 0 0 -

54. Fasilitasi Lomba Desa Jumlah Juara Lomba

Desa

Desa

55. Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah Peserta

Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat

Orang

56. Fasilitasi Kegiatan

Teknologi Tepat Guna

Jumlah Kelompok TTG

yang dibina

Kelompok

57. Pembinaan dan Pelatihan

Keberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah Peserta

Pelatihan Keberdayaan

Masyarakat Desa58. Fasilitasi dan Pembinaan

Lembaga Kesehatan

Masyarakat Desa

Jumlah Lembaga

Kesehatan Masyarakat

Desa yang dibina

Kelompok

59. Fasilitas dan Evaluasi TP

PKK

Jumlah Rakon PKK dan

Evaluasi PKK

Kali

60. Peningkatan Kelengkapan

Administrasi TP PKK

Jumlah Tertib

Administrasi PKK

Bulan

61. Monitoring dan

Pendampingan Pasar Murah

Jumlah Pasar Murah Kecamatan

62. Penyelenggaraan Kegiatan

Sosial Masyarakat

Jumlah Bantuan Lansia Orang

63. Penyelenggaraan Kegiatan

Kerohanian Masyarakat

Jumlah Peserta

Pengajian

Orang

64. Pembinaan Pengurus PKK Jumlah Peserta

Pelatihan Pengurus PKK

Orang

Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dan

pemanfaatan

potensi

ekonomi desa

Persentase

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM)

aktif

(BUMDesa)

% 19,4 33,3 54,2 75 100 100 Meningkatnya

persentase

desa memiliki

Bumdes

Persentase

Lembaga

Keuangan

Mikro Aktif

(Bumdes)

Persentase Lembaga

Keuangan Mikro

(LKM) aktif

(BUMDesa)

% 5,4 19,4 33,3 54,2 75 100 100 100

1. Pembinaan Kelembagaan

dan Pengendalian Aset Dana

Bergulir Program Nasional


Mandiri Perdesaaan kiabupaten

Grobogan

Jumlah pengelolaan

aset dana bergulir

program PNPM Mandiri

perdesaan meningkat

pemahamannya

kecamatan 19 19 220.000.000 126.578.950 36 154.050.735 36 190.924.253 36 267.387.775

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

100 100Tujuan Sasaran 1

Dispermades

691.598.253 776.427.775

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

36

598.878.950% 100 100 100 100 100

36

551.805.632 651.455.735 100

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

2. Pembinaan , Pengendalian

dan Pengawasan kegiatan

Lembaga Keuangan Mikro dan

Lembaga Ekonomi Masyarakat (

UP2K PKK, UED SP, Lumbung

Desa dan Pasar Desa )

Jumlah kemampuan

dan ketrampilan

tentang kewirausahaan

meningkat

kecamatan 19 19 110.000.000 110.000.000 6.789 115.000.000 6789 115.000.000 6789

3. Pengembangan Lembaga

Ekonomi Desa Melalui BUMDesa

Jumlah pengelolaan

BUMDesa meningkat

kecamatan 19 19 110.000.000 110.000.000 273 119.790.000 273 120.000.000 273

4. Seleksi Kelompok UP2K PKK

Terbaik

Jumlah Pengelolaan

UP2K PKK meningkat

kecamatan 19 19 26.805.632 29.300.000 273 30.615.000 273 33.674.000 273

5. Pelatihan ketrampilan usaha

pertanian dan peternakan

Jumlah kader yang

dilatih

kader - - 0 0 75 32.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000

6. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah kader yang

dimonev

kader - - 0 0 38 16.000.000 38 17.000.000 38 17.000.000 38 17.000.000

7. Pendampingan Bantuan

Hibah Bumdes Bersama (Hand

Traktor)

Jumlah Bumdes Kecamatan - - 5 35.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000

8. Pembinaan Hibah Pasar

Kawasan

Jumlah Pasar Kawasan pasar

kawasan

- - 1 50.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000

9. Gelar Inovasi Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Jumlah Peserta lomba Kecamatan - - 0 0 19 100.000.000 19 100.000.000 19 100.000.000 1 100.000.000

10. Pembinaan Pengelolaan

Dana Bergulir

Jumlah pengelolaan

aset dana bergulir

program PNPM Mandiri

perdesaan meningkat

pemahamannya

kecamatan


Usaha Pertanian dan

Peternakan

Jumlah kader yang

dilatih

kader


Usaha Industri Kerajinan

Jumlah kader yang

dilatih

kader

13. Pembinaan dan

Pendampingan Lembaga

Ekonomi Masyarakat

Jumlah kemampuan

dan ketrampilan

tentang kewirausahaan

meningkat

kecamatan

14. Fasilitasi

Lembaga/Kelompok Ekonomi

Masyarakat

Jumlah pengelolaan

BUMDesa meningkat

kecamatan

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

dan

peningkatan

prasarana dan

sarana

pedesaan

Swadaya

Masyarakat

terhadap

Program

Pemberdayaa

n

Masyarakat

% 15 15,5 16 16,5 17 17,5 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

dan

peningkatan

prasarana dan

sarana

pedesaan

Pemeliharan

Paska

program

pemberdaya

an

masyarakat

Pemeliharaan Pasca

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

% 5 5 5 5 5 5 5 5

Swadaya

masyarakat

terhadap

program

pemberdaya

an

masyarakat

Swadaya

masyarakat

terhadap program

pemberdayaan

masyarakat

% 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 17,5

1. Penunjangan Koordinasi

Pengendalian Pelaksanaan TNI

Manunggal Membangun Desa (

TMMD )

Jumlah partisipasi dan

peran serta masyarakat

dalam pembangunan

desa meningkat

desa 12 12 117.870.516 131.028.641 12 173.219.913 12 138.744.901 12

2. Pencanangan dan

Pelaksanaan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (

BBGRM )

Jumlah Pelaksanaan

BBGRM meningkat

desa 280 280 74.000.000 110.000.000 280 100.000.000 280 100.000.000 280


Pelaksanaan ( BOP ) Alokasi

Dana Desa Bidang


Jumlah pelaksanaan

ADD bidang

pemberdayaan

masyarakat terpantau

desa 273 190 0 0 0 0 0 0 0

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

120.000.000

120.000.000

37.040.000

3.834.991.358

Dispermades273 273

Dispermades

Dispermades

6789

273

6789

273

3.415.994.901

191.711.358

100.000.000

0

2.725.520.516 100 100

Dispermades9

100 100 2.958.028.641 3.217.719.913

Dispermades

Dispermades

100Tujuan Sasaran 1

12

0

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Meningkatnya

Partisipasi dan

Peran Serta

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

100 % 100,0 100,0

280 280

0

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

4. Pembinaan , Monitoring dan

Evaluasi BP-SPAMS yang ada di

Pedesaan

Jumlah Pemberdayaan

dan penetahuan

masyarakat akan

pentingnya air bersih

meningkat

desa 70 70 198.000.000 150.000.000 70 150.000.000 70 150.000.000 70

5. Karya Bhakti Mandiri / TNI

Manunggal Membangun Desa (

TMMD)



meningkat

desa 10 10 1.000.000.000 1.250.000.000 10 1.327.500.000 10 1.560.250.000 10

6. Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa / TMMD

Sengkuyung ( Bantuan Provinsi

)



meningkat

desa 2 2 360.000.000 360.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 3

7. Pendampingan Pelaksanaan

TNI Manunggal Membangun

Desa / TMMD Sengkuyung



meningkat

desa 2 2 360.000.000 360.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 3


Pendampingan Bantuan

Keuangan Pemerintah desa

untuk rintisan Model Desa

Berdikari

Jumlah Desa Berdikari desa 3 2 5.000.000 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4


Pelaksanaan ( BOP )

Penunjangan Bantuan

Keuangan Pembangunan

Infrastruktur Desa dari

Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah

Jumlah Desa desa 99 300.000.000 300.000.000 273 300.000.000 273 300.000.000 273


Pendampingan Bantuan

Keuangan Pemerintah Desa

untuk peningkatan Ketahanan

Masyarakat desa ( KPMD dan

TTG )

Jumlah Desa desa 68.250.000 65.000.000 273 65.000.000 273 65.000.000 273

11. Pendampingan Perencanaan

Koordinasi Pengendalian

bantuan Fasilitasi dan Stimulan

Perbaikan Kualitas Lingkungan

Permukiman Berbasis

Masyarakat Provinsi jawa

Tengah

Jumlah Desa Kecamatan 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.Biaya Operasional Bantuan

Keuangan Kepada Pemerintah

Desa Bagi Kabupaten dari dana

Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Desa desa 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.BOP bantuan keuangan

untuk kegiatan Peningkatan

Jalan antar dan peningkatan

lingkungan

Jumlah Desa desa 273 273 189.400.000 273 50.000.000 273 200.000.000 273 200.000.000 273 200.000.000

14.Penunjangan Administrasi

Dana Tugas Pembantuan

Program Pembangnan Sarana

Prasarana Kawasan Perdesaan

Jumlah Desa desa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah pokmas yang

dibina

orang - - 0 0 700 122.000.000 700 122.000.000 700 122.000.000 700 122.000.000

16. Fasilitasi Gerakan

Revitalisasi Lahan Non Produktif

Jumlah Desa Desa - - 6 53.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000

17.Fasilitasi Kegiatan

Kerjasama Antar Desa

Jumlah Desa Desa - - 0 0 6 20.000.000 6 20.000.000 6 20.000.000 2 20.000.000

18. Fasilitasi TNI Manunggal

Membangun Desa



dalam pembangunan

desa meningkat

desa

19. Penyelenggaraan BBGRM Jumlah Pelaksanaan

BBGRM meningkat

desa

20. Penyelenggaraan Karya

Bhakti Mandiri/ TMMD



meningkat

desa


Pelaporan

Jumlah Pemberdayaan

dan penetahuan

masyarakat akan

pentingnya air bersih

meningkat

desa

22. Fasilitasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Jumlah Desa desa

23. Fasilitasi KPMD Jumlah Kader desa

24. Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa

Jumlah Desa desa

25. Fasilitasi TNI Manunggal

Membangun Desa/TMMD

Sengkuyung



meningkat

desa

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

150.000.000

12

3

70

273

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

70

9

273

1.926.280.000

360.000.000

360.000.000

20.000.000

300.000.000

3

3

4

273

3

4

273

65.000.000

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

26. Penyelenggaraan TMMD

Sengkuyung (Bantuan Propinsi)



meningkat

desa

27. Pendampingan Kegiatan

Peningkatan Sarana Prasarana

Perdesaan

Jumlah Desa desa

28. Pendampingan Kegiatan

Peningkatan Ketahanan

Masyarakat Desa

Jumlah Desa desa

100 100 316.518.147 100 365.521.943 410.355.850

Meningkatan

ketrampilan

dan wawasan

perempuan

guna

berperan aktif

dalam

pembangunan

Kelompok

Usaha

Ekonomi

Produktif

% 87 90 92 95 95 95 Meningkatnya

ketrampilan

dan wawasan

perempuan

guna berperan

aktif dalam

pembangunan

Persentase

kelompok

usaha

ekonomi

produktif

Persentase

kelompok usaha

ekonomi produktif

% 80 87 90 92 95 95 95 95

1.Sosialisasi Program Terpadu


Berprespektif Gender ( P2-MBG )

Jumlah pengetahuan

dan ketrampilan kader

P2MBG meningkat

kelompok 2 2 333.455.850

2.Pelatihan dan Peningkatan

Peranan Perempuan di Pedesaan

dalam bidang usaha ekonomi

Produktif

Jumlah kader yang

dilatih

kader - - 0 0 38 76.900.000 38 76.900.000 38 76.900.000 38 76.900.000 Disperma

des

Tujuan Sasaran 1Program Pengembangan Data % 100 100 253.202.958 100 292.404.205 100 100

Mewujudkan

profil

desa/kelurah

an dan sistem

informasi

desa

Desa yang

berprofil

% 87,14 90 100 100 100 100 Berkembangn

ya profil desa/

kelurahan

Persentase

desa yang

berprofil

Persentase desa

yang berprofil % 87,14 87,14 90 100 100 100 100 100

1.Pendataan Profil Desa dan

Kelurahan

Desa 19 19 19 233.300.600 19 253.202.958 19 275.432.153 19 292.404.205 19 328.269.693

Tujuan Sasaran 1

Program Pengentasan

Kemiskinan % 100 100 863.763.665 100 997.492.801 100 1.119.842.501 100

Menurunkan

angka

kemiskinan

Pemugaran

Perumahan

Penduduk

miskin

% 0,31 1,05 1,79 2,53 3,27 4,01Jumlah Rumah

Tangga Miskin

yang terbantu

melalui

Program

Pengentasan

Kemiskinan

Pemugaran

Perumahan

Penduduk

miskin

Pemugaran

Perumahan

Penduduk miskin

% 0,14 0,31 3,27 4,01 4,75

1. Penguatan Kelembagaan

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah ( TKPD )

Kabupaten Grobogan

Jumlah

penanggulangan

kemiskinan bidang

pemberdayaan

terpantau

desa 50 50.000.000 50.000.000 19 60.000.000 19 65.000.000 19

2. Fasilitasi Program


melalui Penyediaan Makanan

Tambahan Anak Sekolah ( PPM

PMT-AS )

Jumlah status gizi anak

sekolah meningkat

siswa 872 200.000.000 200.000.000 950 200.000.000 950 225.000.000 950

3. Penunjangan Administrasi

Pemugaran Perumahan

Penduduk Miskin

Jumlah kesejahtweraan

masyarakat akan

tempat tinggal

meningkat

unit 412 176.000.000 181.500.000 100 200.000.000 100 219.615.000 100

Dispermades

Dispermades

Dispermades

100 100

16

100 100 344.305.911100 291.639.064

939.595.211

16 291.639.064 16 239.618.147 267.405.911 16 16 288.621.943

Meningkatkan

Pengembangan Data

Profil Desa dan

Kelurahan

100 233.300.600

100

19

950950

275.432.153

%

100 100

Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

Meningkatnya peran

perempuan dalam

pembangunan desa

100 795.869.775 100 100

Mengurangi tingkat

kemiskinan di

Kabupaten

Grobogan

Jumlah Basis Data

Perencanaan

Pembangunan Desa

meningkat

1,05 1,79 2,53

19

250.000.000

241.576.000

Dispermades

Dispermades

Tujuan Sasaran 1

100

Dispermades

Dispermades

Dispermades103.006.501

328.269.693

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

4. Pembinaan , Pengendalian

dan Monitoring Bantuan

Keunagan Provinsi kepada

Pemerintah Desa Berkembang.

Jumlah tertib

administrasi desa

meningkat

desa 57 120.000.000 120.000.000 57 125.000.000 57 125.000.000 57

5. Unit Pengaduan Msayarakat

dan Pemantauan ( UPMP )

Kegiatan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah pengaduan

masyarakat berkaitan

dengan proogram

dalam rangka

mengurangi tingkat

kemiskinan berkurang

desa 50 50.460.000 36.300.000 10 39.930.000 10 43.923.000 10

6. Pelatihan Kader Posyandu

Menunju Sistem Informasi

Posyandu (SIP)

Jumlah pengetahuan

dan kualitas Kader

Posyandu meningkat

orang 57 62.500.000 84.700.000 57 93.170.000 57 127.487.000 57

7. Monitoring dan

Pendampingan Pasar Murah

Jumlah partispasi

masyarakat dalam

masyarakat meningkat

kecamatan 19 32.150.000 64.213.665 20 81.740.211 20 51.467.801 20

8. Pembinaan dan Pemberian

Bantuan Lansia

Jumlah kepedulian

terhadap lansia kurang

mampu meningkat

orang 250 70.010.000 90.750.000 250 99.825.000 250 100.000.000 250

9. Sosialisasi Rumah Sehat

Layak Huni

Jumlah pemahaman

akan rumah sehat

layak huni meningkat

RTLH 19 34.749.775 36.300.000 19 39.930.000 19 40.000.000 19

10. Fasilitasi Pemugaran RTLH Jumlah pemahaman

akan rumah sehat

layak huni meningkat

RTLH


Pelaporan

Jumlah tertib

administrasi desa

meningkat

desa

12. Pembinaan Aduan

Masyarakat

Jumlah pengaduan

masyarakat berkaitan

dengan proogram

dalam rangka

mengurangi tingkat

kemiskinan berkurang

desa

Tujuan Sasaran 1

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Meningkatnya

kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

% 100 100 100 973.717.770 100 1.056.783.479 100 1.149.560.621 100 1.220.396.221 100 100

Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan

pembangunan

desa,

kerjasama

desa serta

penataan

kawasan

perdesaan

RPJMDes 98,53 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya

kapasitas

Perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan

di desa

Persentase

aparatur

desa yang

meningkat

kapasitasny

a dalam

Perencanaa

n dan

pelaksanaan

pembangun

an desa

RPJMDesa % 98,53 98,53 100 100 100 100 100 100

Berkembangn

ya profil desa/

kelurahan

Persentase

desa yang

berprofil

Persentase desa

yang berprofil % 87,14 87,14 90 100 100 100 100 100

Meningkatnya

penataan

kawasan

perdesaan

Persentase

penataan

kawasan

perdesaan

Persentase

penataan kawasan

perdesaan

% 0 0 19,4 33,2 54,2 75 100 100

1. Pembinaan Teknis

Penyusunan Rencana

Pembangunan jangka

Menengah Desa dan Monitoring

Munsrebangdes

Jumlah Bimbingan

Teknis RPJM Desa dan

monev Munsrebangdes

Desa 113 113 113 310.927.770 1 1 130.000.000 1 150.000.000 1 Disperma

des

2. Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dan pengurus

lembaga desa dalam bidang

pembangunan kawasan

pedesaan

Jumlah aparatur yang

dilatih

Desa 0 0 0 0 18 80.000.000 18 100.000.000 18 120.000.000 18 130.000.000

3.Peningkatan Kapasitas

masyarakat dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan


dilatih

Orang 0 0 273 300.000.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000


pemerintah desa dalam bidang

informasi desa


dilatih

Desa 273 300.000.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000

128.840.000

165.000.000

48.315.000

127.000.000

52.000.000

120.790.000

20

57

10

57

20

250

19

57

10

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

126.783.479

1.370.086.635

57

250

19

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

48.315.000

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29

Indikator

Tujuan


Satuan

Tahun

100

30

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

19 20 21 22

Rp target

2020Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

2017


100 1.653.876.642

2018 2019 2021

Rp target

100 100


Sasaran

Ko

de


Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program Pelayanan


Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tujuan Sasaran 1

12 13 14

% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

5. Pengembangan Sistem

Informasi desa (bantuan

propinsi)


dilatih

Desa 0 0 273 62.790.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000

6.Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dalam bidang

pengelolaan keuangan desa


dilatih

Desa 0 0 0 0 273 400.000.000 273 439.560.621 273 440.396.221 273 535.086.635


Pemerintah Desa dalam bidang

Perencanaan Desa

Jumlah Bimbingan

Teknis RPJM Desa dan

monev Munsrebangdes

Desa

8. Fasilitasi Profil Desa Desa

9. Fasilitasi Sistem Informasi

Desa


dilatih

Desa

10. Pendataan dan pengolahan

data Profil Desa dan Kelurahan

Desa

KABUPATEN GROBOGAN

NIP. 19620304 198503 1 026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. SANYOTO, MM.

Pembina Utama Muda

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Dispermades

Jumlah Basis Data

Perencanaan

Pembangunan Desa

meningkat

Jumlah Basis Data

Perencanaan

Pembangunan Desa

meningkat


Tabel 7.1

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DALAM RPJMD Tahun 2016-2021

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tahun RPJMD

PROGRAM/KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya

masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam


1

Persentase PKK aktif

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1 Bintek Kader PKK

2 Seminar PKK

3 Rapat Konsultasi (Rakon) PKK

4 Temu Kader Tingkat Provinsi Jateng

5 Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK

6 Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK

7 Pembinaan Pengurus PKK

8 Penyelenggaraan Kegiatan Kerohanian Masyarakat

9 Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Masyarakat

10 Monitoring dan Pendampingan Pasar Murah

11 Fasilitas dan Evaluasi TP PKK


2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

27,14%

40,71% 54,28% 67,85%

81,42%


Perdesaan

1

2

3 4

5 6

7

1

Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK Kabupaten,

Kecamatan, Desa/Kelurahan

Pelatihan Pengurus PKK

Pengajian bagi karyawati dan pengurus PKK

Seminar Kesehatan

Penyuluhan Kesehatan

Monitoring dan Pendampingan Pasar murah

Pelatihan Ketrampilan Usaha pertanian dan peternakan

Program Pengentasan Kemiskinan

Pembinaan Kelompok Lansia dan Pemberian Sembako


Perdesaan

3 Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 1 2

3 4 5

1

Jambore Kader Posyandu

Revitalisasi Posyandu

Perlombaan Posyandu

Gerakan Masyarakat menuju Sehat Sejahtera (Gemasutra)

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa


Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistem informasi Posyandu

(SIP)

2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok -kelompok

Meningkatnya jumlah kelompok -kelompok masyarakat yang di bina

4 LPM Berprestasi 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%


Perdesaan


masyarakat

1 2 3 4

1 2

Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Pemberian

Hadiah Pemenang

Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu

Fasilitasi Lomba Desa

Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Seleksi Kelompok UP2K-PKK Terbaik

Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

5 Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM D)

13,57 %

13,57 %

13,57 %

13,57 %

13,57 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 2 3

4 5

6

7 8

1

Pendampingan KPMD

Peningkatan Kreatifitas Tim Penggerak PKK

Peningkatan kapasitas pendampingan desa

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Desa (P3MD)

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa

Pembinaan dan Pelatihan Keberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BP-SPAMS yang ada di


2

3

Pedesaan

Biaya Operasional Pendampingan Pengelolaan Bantuan

Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk rintisan model desa

berdikari

Fasilitasi KPMD

3 Meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi desa

Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes

6 Persentase Lembaga Keuangan Mikro Aktif

(Bumdes)

33,3%

54,2%

75%

100%

100%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1 2

3

4

5

6 7

8 9

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDesa

Pendamping Bantuan Hibah Bumdes Bersama (Hand Traktor)

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Lembaga

Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K

PKK, UED-SP, Lumbung Desa dan Pasar Desa)

Pembinaan Kelembagaan dan Pengendalian Aset dana Bergulir

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan Kabupaten Grobogan

Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir

Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi Lembaga/Kelompok Ekonomi Masyarakat

4 Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pedesaan

7 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

15%

19%

19%

20%

22,5%


Membangun Desa


prasarana dan sarana pedesaan

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12 13

14

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Karya Bhakti Mandiri / TNI Manunggal Membangun Desa

(TMMD)

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Sengkuyung (Bantuan Propinsi)

Pendampingan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa

(TMMD) Sengkuyung

Pendampingan kegiatan peningkatan masyarakat desa dan

kegiatan penguatan sarana prasarana perdesaan

Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

BOP Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Peningkatan jalan antar

desa dan peningkatan lingkungan

Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa

Penyelenggaraan Karya Bhakti Mandiri/ TMMD

Penyelenggaraan BBGRM

Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD

Sengkuyung

Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung (Bantuan Propinsi)

Pendampingan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana

Perdesaan

Pendampingan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat

Desa


15 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

5% 5% 5% 5% 5%


Membangun Desa

1

2

3

Penunjangan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Penyiapan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


1 Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan

Propinsi kepada Pemerintah Desa Berkembang

5 Meningkatan ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan

Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan

9 Persentase kelompok usaha ekonomi produktif

90 % 92 % 95 % 95 % 95 % 1

2

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif

Gender ( P2-MBG)

Pelatihan dan Peningkatan peranan perempuan di perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi produktif

6 Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa

Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet

10 Persentase desa yang berprofil

90 % 100% 100 % 100 % 100 %

1

2

Program Pengembangan Data dan Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pendataan dan Pengolahan Profil Desa dan Kelurahan

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang informasi


3 4 5

6 7

desa

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bantuan Propinsi)

Fasilitasi Profil Desa

Fasilitasi Sistem Informasi Desa

Pendataan dan pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan

7 Menurunkan Angka Kemiskinan

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok Masyarakat (Pokmas)

11 Pemugaran perumahan penduduk miskin

1,05%

1,79%

2,53%

3,27%

4,01%

1

2 3

4 5 6

Program Pengentasan Kemiskinan Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk

Miskin

Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Grobogan

Fasilitasi Pemugaran RTLH

Pembinaan Aduan Masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa serta penataan pendayagunaan kawasan perdesaan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan desa

12 Persentase desa memiliki RPJMDes sesuai aturan

98,9 %

100%

100%

100%

100%

1

2 3

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Monitoring Munsrebangdes

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga

desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan


5 6

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang

Perencanaan Desa

Documents

BAB I PENDAHULUAN - Grobogan · 1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RENSTRA Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi, pranata hukum, sosial dan budaya