Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk
masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan
misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur yang tertera pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur . Rencana Strategis
tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan agar mengarahkan
organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang
merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan
seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Cianjur, yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana. Renstra
yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Cianjur selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian
keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.
Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan
perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis,
bottom- up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain
diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan,
dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana
(sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder
dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat
penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi
implementasinya.
Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi
Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber
daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik,
nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 9
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang
ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Renstra BPBD Kabupaten Cianjur mengandung nilai yang urgen dan strategis
karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :
a. Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi
Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic
service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor
unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta
semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang
mendorong BPBD untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya
sumber daya yang strategis, BPBD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif
yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.
b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan
Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap
pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang
strategis, BPBD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting
organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara
optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
c. Berorientasi pada masa depan
Sumber daya yang strategis memungkinkan Badan Penanggulangan BPBD
untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan
informasi secara menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas
berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
d. Adaptif
Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplemen-
tasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat
dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator
kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam
pekerjaan teknis.
a. Pelayanan Prima (Service Excelence)
Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 10
yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk
diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut
instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima.
Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan
bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola
pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan
kebutuhannya.
b. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)
dan Pemerintah yang bersih (clean goverment)
Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus
mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada
tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan
keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik,
misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2017 -
2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Cianjur Tahun 2017- 2021adalah Rencana Strategis BPBD merupakan
salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis
dari RPJMD Tahun 2017-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program
internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD BPBD,
program lintas SKPD, dan Program lintas wilayah.
Untuk tahapan langkah penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cianjur
2017-2021 sebagai berikut :
1. Mengkaji implikasi visi, misi, program sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Cianjur kaitannya terhadap tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cianjur
2. Melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja program BPBD
Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2015
3. Melakukan perumusan Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Cianjur untuk
jangka waktu 2017 -2021 dengan memperhatikan hasil di point (1) dan (2)
1.2. LANDASAN HUKUM
Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupten Cianjur Tahun
2016-2021, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah
sebagai berikut:
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 11
1. Tap MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 TentangPedoman Penyusunan Dan
PenerapanStandar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 12
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan
Bantuan Bencana;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencan Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Peraturan Daerah Kabupten Cianjur Nomor Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 TentangRencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten CianjurNomor 17Tahun 2012TentangRencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten CianjurTahun 2011 - 2031
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur
27. Peraturan daerah no. 08 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Cianjur sebagaimana telah di ubah dengan peraturan bupati no.83 tahun 2016
tentang tugas fungsi dan tata kerja unit organisasi dilingkungan badan
penanggulangan bencana daerah
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Penyusunan RENTRA BPBD Cianjur 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan arah 5
(lima) tahun kedepan dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan tujuan dan
sasaran OPD dengan memperhatikan Visi dan Misi bupati dan wakil bupati.
1.3.2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan RENTRA BPBD Cianjur 2016-2021, yaitu:
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 13
1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5
(lima) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra
perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan RENJA setiap tahun sebagai
penjabaran RENTRA, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Pra RKA, RKA;
dan
4. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah sekaligus capaian kinerja BPBD
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Renstra BPBD Kabupten Cianjur untuk periode tahun 2016-2021 kami
susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kabupten Cianjur
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupten Cianjur
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupten Cianjur
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupten Cianjur
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
Kabupaten Cianjur
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawabarat
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
4.2 Strategi dan Kebijakan
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 14
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 15
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPBD
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN
CIANJUR
Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2010 Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan
bupati cianjur no.83 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja unit organisasi
dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah. Perbup Cianjur Nomor 51 tahun
2010 Pada bab II pasal 3 BPBD mempunyai tugas :
1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekontruksi secara adil dan merata;
2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan
3) Menyuysun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah
8) Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan
ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
Fungsinya
Pada bab II Pasal 4 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada pasal 3, BPBD
mempunyai fungsi:
1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan
bencana dengan bertindak cepat, dan tepat, efektip dan efisien
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh
3) Penyelenggara pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku
Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab Cianjur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 16
Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
Dari struktur organisasi diatas maka Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cianjur merupakan esselon IIb, sekretaris dan 3 bidang setara esselon
III/b, 9 Kasi/Kasubbag setara Esselon IV/a, dan kelompok jabatan fungsional serta unsur
pengarah. Adapun penjabaran tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Pengarah
a. Memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD
b. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana
c. Pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
d. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Unsur Pelaksana
Unsur Pelaksana mempunyai fungsi sebagai Koordinasi, komando dan pelaksana
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan unsur pelaksana
terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Tugas dari unsur pelaksana meliputi
pra bencana saat tanggap darurat,dan pasca bencana secara terinteregrasi. unsur
pelaksana terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana (KA LAK)
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 17
KALAK mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penanggulangan
bencana serta memimpim, mengkoordinasikan pelaksaan kegiatan teknis
operasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atauu
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Tugas Sekretariat adalah mengkoordinasikan perencanaan, membina, dan
Pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta
kerjasama, fungsi kesekretariatan adalah :
1) Pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi di lingkungan badan
2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis badan
3) Pembinaan dan pelayanan administasi ketatausahaan hokum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian,
keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga badan
4) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol
dilingkungan badan
5) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah penanggulangan
bencana
6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan.
Untuk menyelenggarakan Fungsinya dibantu Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga)
Sub Bagian, yaitu :
1) Sub Bag Umum dan Penyusunan Program
Subag Umum dan Program mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi umum, arsip, administrasi barang dan perlengkapan,
kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, persandian serta melakukan
penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan teknis, penyusunan
perencanaan dan evaluasi program dan kegitan badan, sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Subag Keuangan
Sub Bag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan
dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Subag HUMAS
Sub Bag Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penjaringan
data dan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 18
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melakukan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan
Bencana Pada Pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
melaksanakan tugasnya bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan
Fungsi:
1) Penyusunan Program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiagaan
sesuai dengan program dan kegiatan badan
2) Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat
3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;
4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan Fungsinya dibantu Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
1) Seksi Pencegahan
Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pencegahan
resiko bencana, melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber
bahaya atau ancaman bencana, pemantauan, pengawasan terhadap
pelaksanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan resiko bencana sesuai dengan dan/atau
ketentuan peraturan p-erundang-undangan yang berlaku
2) Seksi Kesiapsiagaan
Seksi Kesiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pelaksanaan
kesiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat serta melakukan koordinasi dan dukungan
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 19
logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, bidang kedaruratan dan
logistik menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sesuai
dengan program dan kegiatan badan;
2) Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah
Daerah di bidang penanggulanagn bencana pada tanggap darurat dan
penanganan pengungsi;
3) Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah
Daerah di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan
penanggulanagn bencana;
4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan
pengungsi;
5) Penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulanagn bencana;
6) Komando pelaksanaan penanggulanagan bencana pada saat tanggap
darurat;
7) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
8) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
Untuk menyelenggarakan fungsi, bidang kedaruratan dan logistik di bantu
oleh :
1) Seksi Kedaruratan
Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan
pengungsi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku
2) Seksi Logistik
Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan umum, kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan
logistic dan peralatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 20
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
dibantu oleh:
1) Seksi Rehabilitasi
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis
operasional di bidang rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum,
bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosio psykologis,
pelayanan kesehatan, pemulihan sosi, ekonomi dan budaya, keamanan dan
ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan public sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) Seksi Rekontruksi
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis
operasional di bidang pembangunan kembali sarana dan prasarana
perhubungan, sarana sosial, penerapan rencana bangun yang tepat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Satuan Tugas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2. SUMBER DAYA BPBD KABUPTEN CIANJUR
2.2.1 KEPEGAWAIAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupten Cianjur
sampai dengan bulan Januari 2016 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak …..
orang. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada
tabel berikut :
a. Komposisi Pegawai BPBD Kabupaten Cianjur
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 21
No Kedudukan Komposisi Pegawai
Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kepala Pelaksana
2 Sekretariat
1. Sekretaris
2 . Kasubag Umum dan Penyusunan Program
3. Kasubag Keuangan
4. Kasubag Humas
5. Staf Pelaksana – PNS
– CPNS
- Non PNS
3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Kabid
2. Seksi Pencegahan
3. Seksi Kesiagaan
4. Staf Pelaksana – PNS
– CPNS
- Non PNS
4 Bidang Kedaruratan dan Logistik
1. Kabid
2. Seksi Kedaruratan
3. Seksi Logistik
4. Staf Pelaksana – PNS
– CPNS
- Non PNS
5 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
1. Kabid
2. Seksi Rehabilitasi
3. Seksi Rekontruksi
5. Staf Pelaksana – – PNS
– CPNS
- Non PNS
6 Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1. Kabid
2. Seksi Pencegahan
3. Seksi Penanggulangan
4. Staf Pelaksana – PNS
– CPNS
7 Satuan Tugas
8 Kelompok Jabatan Fungsional
Jumlah
b. Komposisi Pegawai BPBD Kabupaten Cianjur menurut kepangkatan/golongan
NO Kedudukan JUMLAH STATUS
Gol. IV Gol.III Gol .II
1 Sekreta-riat
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 22
NO Kedudukan JUMLAH STATUS
Gol. IV Gol.III Gol .II
2 Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
3 Bidang Kedaruratan dan Logistik
4 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
5 Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
6 Satuan Tugas
7 Kelompok Jabatan Fungsional
JUMLAH
Sumber : Sekretariat BPBD
2.2.2 ASET YANG DIKELOLA
Berkaitan dengan asset yang dikelola BPBD, disusun daftar perlengkapan
sebagaimana diungkapkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1 Daftar Perlengkapan BPBD sampai dengan Tahun 20…
No. Uru
t
Nama Barang/Jenis
Barang Merk/Type Banyaknya
Kondisi Keteranga
n Baik
Sedang
Rusak
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tanah dan bangunan
10.000m2
ALAT ANGKUTAN
1 Mobil Daihatshu Feroza
12 Unit 7 4 1
2 sepeda motor MOTOR HONDA MCBWIN-100
9 Unit 5 4
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1 Kompresor
1 Unit 1
2 Mesin Penghancur kertas
1 Unit
1
3 Mesin tik Broder 1 Unit
1
4 Calculator Citizen 8 Unit
4 4
5 Tabung Pemadam Kebakaran
X-Trem Fire Extinguister
6 AC LG 1 Unit
1
7 Tiang Bendera
8 Pengadaan TV
9 Televisi 21 "
4 Unit 4
10 Komputer PC
6 Unit 4
2
11 Laptop DELL INSPIRON 5 Unit
5
12 Printer
Laser Jetprofesional, Kecepatan 1600, Type P1102, USB, 150 MBRan
9 Unit 4 2 3
13 Hardisk 500 USB 3.0 GB 3 Unit
3
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 23
No. Uru
t
Nama Barang/Jenis
Barang Merk/Type Banyaknya
Kondisi Keteranga
n Baik
Sedang
Rusak
1 2 3 4 5 6 7 8
External
14 Meja 1/2 biro
8 Unit
8
15 Meja Rapat
4 Buah
2 2
16 Kursi Rapat Dhanka 20 Buah
5 15
17 Kursi Lipat Chitos 75 Buah
75
18 Tempat Tidur/ranjang
17 Buah
10 7
19 Kasur, Bantal dan spre
6 Unit
6
20 Kasur Busa
21 Kursi Sice/Sofa
22 Lemari Loker
5 Buah
5
23 lemari besar
2 Buah
2
24 lemari kecil
1 Buah
1
25 Lemari Data
1 Buah
1
26 Kursi Tamu
4 Buah
4
27 Lemari Perpustakaan
2 Buah
2
28 Kompor Gas Elpiji
Rinnai 4 Buah
4
29 Auning
1 buah
1
30 Papan Nama
4 Buah
4
31 Megaphone
2 Buah
2
32 GPS GARMIN Type Efftrek HI
2 Buah
2
33 Nozle Pemadam Kebakaran
10 Buah
10
34 Selang Pemadam Kebakaran
15 Rol 10 5
35 Tabung Oxigen dan Regulator
2 Buah 2
36 Mesin Pompa Hisap Semprot
2 Unit
2
37 Alat Selam
3 Unjit
3
ALAT STUDIO
38 Kamera
5 Buah
2 3
39 Handycamp Sony 3 Unit
1 2
40 Handy Talky (HT)
66 Unit
60 6
41 pesawat rige
8 Unit
5 3
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 24
Kondisi aset fisik yang dikelola BPBD Kabupaten Cianjur pada umumnya masih
dalam kondisi baik atau sedang. Keberadaan aset sebagaimana diuraikan di atas dapat
digunakan untuk menunjang sebagian besar kegiatan BPBD.
Aset fisik yang masih belum dipenuhi secara baik adalah alat pendukung koneksi
internet yang belum dapat melayani kebutuhan secara handal dan Radio Pancar Ulang
(RPU) yang hanya bisa dipakai di wilayah utara saja.
2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN CIANJUR
BPBD Kabupaten Cianjur sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan
pertama atas peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten Cianjur dan secara lebih rinci pengaturan tugas pokok dan fungsinya
diatur dalam Peraturan Bupati No 51 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Organisasi di Lingkungan BPBD, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
penanggulangan bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten
Cianjur. Pengukuran kinerja pelayanan organisasi dapat diukur terhadap beberapa tolok
ukur kinerja
Berikut adalah kinerja BPBD yang diukur terhadap indikator masukan dan
keluaran kegiatan yang diselenggarakan oleh BBPB dari Tahun 2011 – 2021.
Tabel 2.2 Kinerja Kegiatan BPBD Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Penyelenggaraan Program/Kegiatan Tahun 2011-2015
No URAIAN PROG/
KEGIATAN Tolok Ukur Satuan 2011 2012 2013
2014 2015
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim
selama satu tahun
surat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpenuhinya Kepentingan Dinas
melalui telepon
Reke-
ning
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpenuhinya jasa petugas
kebersihan kantor
Orang
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Lancarnya kegiatan Administrasi
Perkantoran
ATK
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 25
No URAIAN PROG/
KEGIATAN Tolok Ukur Satuan 2011 2012 2013
2014 2015
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpenuhinya formulir kegiatan
kantor
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Jenis
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Paket
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersedianya kebutuhan makan
dan minum peserta rapat
%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terlaksananya Rakor dan
Konsultasi ke Provinsi
Kali
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
− Masukan : Dana
− Keluaran : Terlaksananya Rakor dengan
SKPD di lingkungan BPBD
Kali
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
− Masukan : Dana
− Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan
peralatan kebersihan Kantor
Paket
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Buah
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpeliharanya Bangunan
Gedung Kantor
%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan
Operasional BPBD
Unit
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor paket
8. Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 26
No URAIAN PROG/
KEGIATAN Tolok Ukur Satuan 2011 2012 2013
2014 2015
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersedianya kendaraan Dinas
roda dua untuk Monotoring dan
evaluasi
Unit
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersedianya Pakaian Olahraga
dan Pakaian Muslim
Unit
2. Pendidikan dan pelatihan formal
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Jumlah yang mengikuti
diklat/kursus/bintek
Orang
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terlaksananya Aparatur BPBD
untuk mengikuti Pendidikan
Formal
Orang
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Terciptanya Sumber Daya
Aparatur yang Profesional
Orang
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian & Kerja Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
paket
2 Penyusunan Laporan Keuangan
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran
Paket
3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : Tersusunnya Prognosis Realisasi
Anggaran
Paket
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
-Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir tahun
Paket
F PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
1 Pengadaan alat - alat pelatihan RESCUE penanganan
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 27
No URAIAN PROG/
KEGIATAN Tolok Ukur Satuan 2011 2012 2013
2014 2015
bencana
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
2 Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi
Pengungsi pada SOPD, Sekolah - Sekolah dan Perusahaan –
Perusahaan
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
3 Kegiatan Bantuan untuk Penanggulangan Darurat Bencana
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
4 Kegiatan Pelatihan Balawista Penjaga Pantai
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -…. Paket
5 Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
6 Kegiatan Bantuan Penggantian Biaya Penanggulangan
Bencana Saat Kedaan Darurat Bencana
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
7 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di
Kabupaten Cianjur
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
8 Pelatihan Relawan
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
G PROGRAM Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1 Kegiatan Penunjang Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -…. Paket
2 Kegiatan Survey dan Pemetaan Kantung Air pada Daerah
Padat Penduduk
− Masukan : Dana Rp. x 106
− Keluaran : -… Paket
Sementara itu, kinerja pelayanan dapat digambarkan melalui indikator kinerja
pembangunan daerah dalam urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD itu
sendiri. Indikator kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Cianjur hanya indikator utama saja
yang dapat dipresentasikan. Berikut adalah capaian indikator utama pelayanan BPBD
dimaksud.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 28
Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupten Cianjur
Tahun 2011-2015
No. Urusan Pemerintahan/
Indikator kinerja
Capaian Kinerja Standar/ Target
Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>) 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1
Jumlah sekolah yang terfasilitasi untuk peningkatan pemahaman, ketrampilan dan kewaspadaannya
dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (sekolah)
19 0,00 (<)
2.1 Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam (Kec)
32 32 32 32 32 32 100,00 (=)
2.2
Tersedianya pedoman dan
pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana,penanganan
darurat,rehabilitasi dan rekontruksi (dok)
2 3 66,67 (=)
2.3 Pengurangan risiko bencana 80 0,00 (<)
2.4 Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran (%)
27,96 32,68% 33,08 34,48 38,80 82,5 47,03 (<)
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 47
Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
A Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri
1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam (Kec)
32 1.020.591.000
32 964.128.500
32 725.262.950
32 586.442.698
32 615.972.800
1.1 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur (L-2010)
Tersalurkannya bahan obat-obatan pertanian,
Tersalurkannya biaya jaminan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan setapak, saluran jalan lingkungan dan talud penahan
air (5%)m Pemeliharaan Jaminan Rehabilitasi jembatan cigugur (5%), Tersalurkanya alat-alat medis dan non medis
(100%), tersalurkanya biaya jaminan pemeiliharaan pembangunan sarana sanitasi/MCK (5%),
5 Paket
317.153.000
1 paket
42.180.000
1.2
Kegiatan Bantuan Penggantian
biaya penanggulangan bencana saat keadaan darurat bencana (L-2010)
Tersedianya kebutuhan untuk
para pengungsi terdiri dari : obat dan alat kesehatan, pangan, sandang dan hunian sementara
76 Jenis
244.800.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 48
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
1.3 Sosialisasi Kebencanaan Jumlah Media Masa yang mensosialisaikan kebencanaan
1 media
20.000.000
1.4 Pelatihan Balawista Penjaga
Pantai
Jumlah Peserta yang mengikuti
pelatihan
75
orang
99.225.000
1.5 Bantuan untuk penanggulangan darurat bencana (L-2010)
Terselenggaranya pengadaan logistik dan peralatan rescue
25 Jenis
235.295.000
1.6
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan evakuasi
pengungsi pada SOPD, sekolah-sekolah, dan Perusahaan-perusahaan
Jumlah SOPD, sekolah-sekolah,
dan perusahaan
10
SOPD
124.118.000
1.7 Pelatihan Dapur Umum Lapangan (DURLAP)
Jumlah Peserta Pelatihan Dapur Umum Lapangan (orang)
100 52.350.000
100 49.750.000
1.8
Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur (L-2011)
Tersalurkannya alat alat medis
dan non medis 100
42.180.000
1.9 Sosialisasi Kebencanaan Jumlah media masa yang
mensosialisasikan kebencanaan 100
20.000.000
1.10 Sosialisasi tsunami Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Tsunami
100 74.617.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 49
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
1.11 Pelatihan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Alam
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan perbaikan rumah pasca bencana alam
100 42.800.000
1.12 Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Petugas Siaga Bencana Jumlah Perahu Karet yang
diberikan kepada pihak ketiga (%)
100
270.176.500
1.13 Pelatihan Simulasi Penanggulangan korban bencana pada saat bencana
jumlah Pelatihan Simulasi Penanggulangan korban bencana pada saat bencana
100 49.825.000
1.14
Pelatihan Penanggulangan
Bencana Kebakaran pada masyarakat sebagai cikal bakal terbentuknya barisan relawan kebakaran (BALAKAR)
di tingkat RW
Jumlah anggota BALAKAR di
tingkat RW yang mengikuti pelatihan penanggulangan dan evakuasi korban kebakaran pada masyarakat
100 350.000.000
1.15
Pelatihan simulasi
Penanggulangan Bencana pada saat bencana
Jumlah Peserta yang terampil
dalam menanggulangi bencana (orang)
100 50.000.000
1.16 Pelatihan Pemulihan sosial
psikologis
Meningkatnya kader pemulihan
Psikologis 100
49.265.000
1.17 Sosialisasi Longsor Jumlah Peserta pelatihan yang memahami dan trampil dalam penangangan bahaya longsor
100 49.265.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 50
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
1.18 Pelatihan Inventarsisasi dan Identifikasi Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana
Jumlah Peserta yang paham dan terampil di Bidang Inventarisasi kerugian/kerusakan Pasca
Bencana
100 50.000.000
1.19 Penyusunan Prosedur Penanganan Keadaan darurat Bencana
Tersusunnya Protap TRC dan Pusdalops (dok)
3 80.580.000
1.20 Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi
Jumlah Peserta yang terampil dan paham dalam pemulihan ekonomi pasca bencana
100 47.396.950
1.21
Penanggulangan Bencana Alam
Kekeringan, Banjir dan Longsor
Tersedianya bahan evaluaasi
penyelenggaraan pemerintahan 100
52.889.500
1.22
Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Jumlah Peserta Koordinasi dan
Pembagian Tugas Fungsi TRC 50
47.450.000
1.23 Kegiatan Pemberian Bantuan
Perbaikan Rumah Masyarakat
Jumlah Peserta yang memahami dan terampil membuat
bangunan hunian sementara (orang)
50
49.625.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 51
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
1.24 Kegiatan Pembentukan Desa Tanggu Bencana Longsor dan Gunung Api
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Desa Tegalega Kec Warungkondang tentang Desa
Tangguh Bencana Gunung Api dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Desa Cikancana Kec Sukaresmi tentang Desa
Tangguh Bencana Longsor (desa)
2 144.445.000
1.25 Siaga Penanggulangan
Bencana Alam
Jumlah korban yang dapat di
selamatkan 80
296.116.500 75
344.922.698
80
356.026.200
1.26
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca
bencana alam berpola partisifasi masyarakat
Terwujudnya perbaikan rehabilitasi dan rekontruksi
pasca bencana alam berpola partisafasi masyarakat (%)
25
85.134.000
1.27 kegiatan pengadaan toilet
portable
Jumlah toilat portable penanggulangan pengungsi
(unit)
7
174.812.600
1.28 kegiatan prngadaan mobil darurat kebencanaan
jumlah mobil darurat kebencanaan (unit)
-
-
B Bidang Urusan Perumahan
1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%)
25 769.653.000
25 256.734.000
25 466.160.240
25 444.665.000
25 509.490.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 52
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
1.1
Kegiatan Penunjang Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
(L-2010)
Jumlah Kendaraan pemadam Kebakaran yang di service
(diperbaiki)
5 unit 72.073.000
1.2 Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan bahaya kebakaran
Teralkasanya Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
(%)
59
orang
697.580.000 20
256.734.000 80
417.240.240 80
444.665.000
80
509.490.000
1.3 Potensi Wajib Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Terlaksananya pendataan potensi Wajib Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (dok)
1 48.920.000
2
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pemeliharaan sarana dan
Prasarana Penanggulangan Kebakaran (unit)
5
- 5
93.981.000 7
190.280.102 7
248.419.980 7
448.620.000
2.1 Pengadaan Pakaian dan perlengkapan tahan api
penanggulangan kebakaran
jumlah pakaian dan perlengkapan tahan api
penanggulangan kebakaran (stel)
8
187.000.000
2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Tersedianya alat pemadam
kebakaran (unit) 20
93.981.000
2.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
100
79.830.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 53
No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib
2.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terpeliharanya kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran (unit)
5 110.450.102
12 248.419.980
7 261.620.000
C Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Tersedianya bahan perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana (dok)
3
1.235.231.000
3.1 Pembuatan Peta Lokasi
Bencana Longsor
Tersedianya peta lokasi bencana longsor (bahan
pedoman Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya longsor)
1
661.915.000
3.2 Pembuatan Peta Lokasi
Bencana Tsunami
Tersedianya peta lokasi bencana tsunami (bahan
pedoman Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya tsunami)
1
188.848.000
3.3 Pembuatan Peta Lokasi Bencana Gunung Merapi (Gunung Gede dan Pangrango)
Tersedianya peta lokasi
bencana gunung merapi (bahan pedoman Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya gunung merapi)
1 384.468.000
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 47
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD CIANJUR
Tantangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai
wujud dari pelaksanaan program kerja, BPBD Kabupaten Cianjur menghadapi
beberapa masalah attau tantangan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut
a. Memberikan pelayanan berupa Penanganan Penanggulangan Pada Saat Bencana
Alam dengan cakupan wilayah yang luas namun sarana dan prasarana yang
terbatas
b. Masih rendahnya kesadaran pengurangan risiko bencana di usia sekolah
c. koordinasi yg masih rendah antara Desa dan BPBD terhadap pendataan
masyarakat terdampak akibat bencana
d. Penilaian Kerugian dan Kerusakan yg tidak akurat sehingga mengakibatkan
tidak optimalnya sistem perencanaan dan terhadap upaya rehabilitasi dan
rekontruksi pasca bencana
e. Belum tersedianya peralatan PB yang memadai
f. Distribusi bantuan bagi korban bencana tidak merata karena data yang
dilaporkan tidak akurat dan kesulitan akses ke lokasi bencana
g. masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan
pemahaman terhadap kesiagaan dlm menghadapi bencana
h. - Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektip
i. Keterbatasan Sarana Penanggulangan Kebakaran pada Pos Wilayah Manajeman
Kebakaran (WMK)
j. Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran terbatas
k. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK hanya 1
unit
Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh BPBD Kabupaten Cianjur dengan
memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :
a. Adanya mitra bagi BPBD untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang
Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran. Mitra kerja ini merupakan
Potensi Relawan PB, Anggota Linmas dan Barisan Relawan Kebakaran
Masyarakat yang antara lain terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Relawan Penanggulangan
Bencana, PMI. Potensi ini dioptimalkan namun harus dibarengi dengan
program kegiatan dan pendanaan yang baik.
b. BPBD Sebagai kelembagaan Penanggulangan Bencana akan terus meningkatkan
kualitas penyelenggaraan melalui peran :
(1) Koordinasi & Komando Penyelenggaraan PB yang mampu menyiapkan dan
merumuskan kebijakan, mengelola, mengalokasikan, memobilisasi dan
mengendalikan sumberdaya PB.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 48
(2) Sebagai pelaksana, BPBD harus mampu mengelola, mengalokasikan Sumber
Daya yang ada.
c. BPBD didorong untuk mampu mengintegrasikan kebijakan PB ke dalam agenda
pembangunan daerah, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan
baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten & tantangan lingkungan yang
dihadapi;
d. Penanggulangan Bencana diselenggarakan sesuai arah kebijakan pembangunan
untuk menurunkan potensi risiko bencana dan menekan potensi kerugian
ekonimi akibat bencana
e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara efektif melalui upaya
peningkatan kapasitas seluruh sumberdaya dan sinergi antara pusat dan daerah
yang diarahkan guna mencapai kemandirian Kabupaten Cianjur dalam
Penanggulangan Bencana (PB)
f. Penyelenggaraan PB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip
akuntabilitas dan transparansi, menekan tingkat kebocoran dan
penyelewengan anggaran melalui peningkatan upaya pengaturan, pembinaan
dan pengawasan terpadu
g. Pengurangan risiko bencana berbasis sekolah/madrasah aman bencana perlu
menjadi pengembangan dalam mempercepat peningkatan kapasitas dalam
Pengurangan Risiko Bencana
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 49
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Cianjur
Pengaturan Lembaga BPBD pada umumnya dan BPBD Kabupaten Cianjur pada
khususnya ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Pengaturan Lembaga BPBD menurut Peraturan Perundangan
Peraturan Pemerintah Permen
Perka BNPB
Perda
1 2 3 4
1. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. PP No. 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana
3. PP No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
1. Permendagri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
2. PermenESDM No. 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Geologi;
3. Permendagri No.69 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri no.62 tahun 2008 tentang standar pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negri di kabupaten/kota
4. SE Mendagri No.360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari belanja tidak Terduga
1. Perka BNPB No.03 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah
2. Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
3. Perka BNPB No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019
4. Perka BNPB No 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
5. Perka BNPB No 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
1. Perda Prov Jawabarat No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur .
3. Perda No.08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten cianjur
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kab Cianjur
Aspek Kajian Capaian kondisi Saat
Ini
Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan BPBD
Cianjur Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap penanggulangan bencana
BPBD Kabupten Cianjur telah menangani seluruh kejadian bencana di Cianjur
Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM
Terbatasanya sarana dan prasarana operasional
Terbatasnya anggaran untuk melatih tenaga terampil di bidang penanganan bencana
Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
Penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara cepat (kurang dari 3 jam)
Peraturan Perundangundangan
Belum tersedianya Perda Penanggulangan Bencana
Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi BPBD
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 50
Aspek Kajian Capaian kondisi Saat
Ini
Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan BPBD
Cianjur Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6
Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum Optimal
Masih dalam psoses Adaptasi dengan Tupoksi Baru
Kuota perekrutan Terbatas Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Aparatur BPBD
Sumber Daya Anggaran
Baru Terpenuhinya kebutuhan reguler BPBD
Perda APBD Ranacanagan kebutuhan anggaran
Kajian dan Kebijakan penentu Anggaran APBD
Belum optimalnya pelaksanaan TUPOKSI
Sarana dan Prasarana
Saranaa dan Prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai
Permendagri No.7 Tahun tentang Standarisasi sarana dan prasarana pemerintah
Belum lengkapnya RESCUE KIT
Kebijakan penentu Anggaran APBD
Belum optimalnya pelaksanaan TUPOKSI
Pengurangan RISIKO BENCANA (Mitigasi)
Belum adanya rencana aksi daerah dan Pengurangan Risiko bencana (RAD/PRB)
Pembuatan rancangan RAD/PRB sedang dalam usulan program
Perda PB belum
terbit
Belum optimalnya pelaksanaan PRB diwil rawan Bencana
Pemetaan Daerah Rawan Bencana
Peta Daerah Potensi Risiko Bencana belum tersosialisasikan ke seluruh wilayah kecamatan dan Desa
Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana
Kebijakan penentu anggaran APBD
Belum optimalnya
kegiatan sosialisasi
daerah rawan
bencana dan
respon yang
diperlukan
Pengembangan partisifasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
Belum terbentuknya Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat, dan Forum yang menampung Aspirasi masyarakat dalam PB
Terbatasnya ketersediaan anggaran
Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana
Belum optimalnya
peran serta
masyarakat yang
dikoordinir oleh
BPBD dalam
Penanggulangan
Bencana
Penanggulangan Kedaruratan
Penanggulangan bencana masih bersifat parsial
Belum adanya Rencana Kontijenti PB yang memadai
Belum adanya SOP PB yang memadai
Koordinasi Terpadu antar SKPD dan Stakeholder
Rancangan Rencana Kontijenti PB dalam proses penyusunan
SOP masih dalam Rancangan Pembuatan
Persepsi SKPD terhadap PB belum seragam
Penanggulangan bencana belum terpadu
Belum terwujudnya pola standar
Penanganan Rehabilitasi danRekontruksi Pasca Bencana
Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekontruksi secara menyeluruh
Standarisasi Tingkat kerusakan akibat bencana
Kebijakan penentu anggaran APBD
Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruks
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Pemerintah Daerah Kabupten Cianjur yaitu “Cianjur lebih Maju dan
Agamis” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupten Cianjur
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional,
maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Cianjur tersebut adalah sebagai berikut :
Lebih Maju : Pembangunan akan terus meningkat dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi di semua bidang baik infrastruktur,
ekonomi, kesehatan maupun pendidikan dalam upaya
mensejahterakan masyarakat
Agamis : Pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai akhlakul
karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan
di berbagai sektor
Dengan memperhatikan program Nawa Cita Pemerintah Pusat, Common Goals
nya Pemerintah Provinsi serta amanat RPJPD Cianjur 2005-2025, merumuskan misi
utama untuk Pemerintah Kabupten Cianjur 5 Tahun ke depan, sebagai berikut:
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Pembangunan keagamaan
3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi salah
satu input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan BPBD.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 52
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Cianjur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Cianjur Lebih Maju dan Agamis
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan Pelayanan BPBD
Faktor
Penghambat Pendorong
1
Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
1. Kurangnya SDM yang
terlatih dalam
pelaksanaan Program
Kerja BPBD;
2. Masih rendahnya
kapasitas kelembagaan
penanggulangan
bencana alam dalam
pengurangan risiko
bencana;
3. Masih rendahnya upaya
pencegahan dan
penanggulangan
bencana dalam rangka
mengurangi kerugian
harta benda dan jiwa
dengan dukungan
sarana prasarana
penanggulangan
bencana sesuai dengan
kemajuan teknologi
4. Belum sinerginya upaya
penanggulangan bencana
dengan perencanaan
pembangunan daerah
dengan belum adanya
peraturan daerah
tentang penanggulangan
bencana
5. Koordinasi dengan
beberapa Stakeholder
masing sangat kurang
terutama pada
penyelesaian tugas–
tugas pra bencana dan
pasca bencana
1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan
2. Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM
3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana
5. Belum adanya aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulngan bencana di daerah
6. Kemampuan penyusunan konsep pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki
1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD
4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi
Dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpokus kepada pencapaian:
Misi Kepala Daerah : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
berwawasanlingkungan
Tujuan BPBD : Meningkatnya Mitigasi dan Pencegahan bencana
secara terpadu
Sasaran BPBD : Meningkatnya pencegahan dan pengurangan resiko
bencana
Indikator Kinerja Sasaran :
1. Persentase daerah rawan bencana yang dibina
2. Cakupan Penanggulangan Bencana Alam
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 53
3. Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah
3.3. Telaah Renstra BNPB dan Renstra Provinsi
Penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur tidak dapat dilakukan oleh
Pemerintah Kabupten Cianjur semata, akan tetapi perlu dukungan dari
stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah
Kabupaten Cianjur, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang
berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten
Cianjur tahun 2011-2016.
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupten Cianjur Bedasarkan Sasaran
Renstra BNPB Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penangannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
BNPB
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
BPBD Jawa Barat
Permasalahan
Pelayanan BPBD Kab
Cianjur
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Internalisasi
pengurangan risiko
bencana dalam
kerangka
pembangunan
berkelanjutan di Pusat
dan daerah
Ouitfs
Meningkatnya
masyarakat sadar
bencana dan
terlaksananya
penanganan korban
bencana melalui
kerjasama Sinergis
dengan Stakholder
dalam sistem jaringan
yang terintegerasi.
1. Kurangnya SDM
yang terlatih
dalam
pelaksanaan
Program Kerja
BPBD;
2. Masih rendahnya
kapasitas
kelembagaan
penanggulangan
bencana alam
dalam
pengurangan
risiko bencana;
3. Masih rendahnya
upaya
pencegahan dan
penanggulangan
bencana dalam
rangka
mengurangi
kerugian harta
benda dan jiwa
dengan dukungan
sarana prasarana
penanggulangan
bencana sesuai
dengan kemajuan
teknologi
4. Belum sinerginya
upaya
penanggulangan
bencana dengan
perencanaan
pembangunan
daerah dengan
belum adanya
1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan
2. Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM
3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana
5. Belum adanya aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulngan bencana di daerah
6. Kemampuan penyusunan konsep pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki
1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD
4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi
Penurunan tingkat
kerentanan terhadap
bencana
Peningkatan kapasitas
dalam penanggulangan
bencana
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 54
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
BNPB
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
BPBD Jawa Barat
Permasalahan
Pelayanan BPBD Kab
Cianjur
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
peraturan daerah
tentang
penanggulangan
bencana
5. Koordinasi
dengan beberapa
Stakeholder
masing sangat
kurang terutama
pada
penyelesaian
tugas–tugas pra
bencana dan
pasca bencana
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Cianjur
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra BPBD Cianjur
Permasalahan
Pelayanan BPBD
Kabupaten Cianjur
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya
Pencegahan dan
pengurangan risiko
bencana
1. Kurangnya SDM
yang terlatih
dalam
pelaksanaan
Program Kerja
BPBD;
2. Masih rendahnya
kapasitas
kelembagaan
penanggulangan
bencana alam
dalam
pengurangan
risiko bencana;
3. Masih rendahnya
upaya pencegahan
dan
penanggulangan
bencana dalam
rangka
mengurangi
kerugian harta
benda dan jiwa
dengan dukungan
sarana prasarana
penanggulangan
bencana sesuai
dengan kemajuan
teknologi
4. Belum sinerginya
upaya
penanggulangan
bencana dengan
perencanaan
pembangunan
daerah dengan
belum adanya
peraturan daerah
tentang
penanggulangan
bencana
5. Koordinasi dengan
beberapa
1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan
2. Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM
3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana
5. Belum adanya aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulngan bencana di daerah
6. Kemampuan penyusunan konsep pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki
1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD
4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 55
Stakeholder
masing sangat
kurang terutama
pada penyelesaian
tugas–tugas pra
bencana dan
pasca bencana
Tabel 3.6 Permasalahan pelayanan BPBD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BPBD
Permasalahan Pelayanan BPBD
Cianjur
Faktor
Penghambat Pendorong
WP Utara, WP Tengah,
WP Selatan
1. Kurangnya SDM
yang terlatih
dalam
pelaksanaan
Program Kerja
BPBD;
2. Masih rendahnya
kapasitas
kelembagaan
penanggulangan
bencana alam
dalam
pengurangan
risiko bencana;
3. Masih rendahnya
upaya
pencegahan dan
penanggulangan
bencana dalam
rangka
mengurangi
kerugian harta
benda dan jiwa
dengan dukungan
sarana prasarana
penanggulangan
bencana sesuai
dengan kemajuan
teknologi
4. Belum sinerginya
upaya
penanggulangan
bencana dengan
perencanaan
pembangunan
daerah dengan
belum adanya
peraturan daerah
tentang
penanggulangan
bencana
5. Koordinasi dengan
beberapa
Stakeholder
masing sangat
kurang terutama
pada
penyelesaian
tugas–tugas pra
bencana dan
pasca bencana
1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan
2. Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM
3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana
5. Belum adanya aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulngan bencana di daerah
6. Kemampuan penyusunan konsep pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki
1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD
4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi
a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 56
Tabel 3.7 Arahan Struktur dan Pola Ruang Untuk Kawasan Rawan Bahaya Gempa bumi
No Tingkat
Kerawanan Keterangan
Arahan Struktur Ruang
Arahan Pola Ruang
Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
1. Sangat Tinggi Kawasan yang berpotensi terlanda goncangan gempabumi kuat dengan intensitas lebih dari VIII MMI. Percepatan gempa lebih dari 0,30 g.
Tidak untuk dikembangkan sebagai PKN
Tidak untuk pusat instalasi energi dan listrik skala besar
Tidak dikembangkan untuk pusat industri berat
Tinggi Penyiapan peta mikrozonasi untuk kawasan perkotaan
Penerapan building code sesuai peta mikrozonasi
Pengaturan kepadatan bangunan, KDB, dan KLB rendah pada daerah rawan tinggi berdasarkan peta mikrozonasi
Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman untuk ruang evakuasi
Sedang Penyiapan peta mikrozonasi untuk kawasan perkotaan
Penerapan building code sesuai peta mikrozonasi
Pengaturan kepadatan bangunan, KDB, dan KLB rendah pada daerah rawan tinggi berdasarkan peta mikrozonasi
Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman untuk ruang evakuasi
2. Tinggi Kawasan yang berpotensi terlanda goncangan gempabumi dengan skala intensitas VII – VIII MMI. Percepatan gempabumi berkisar 0,25 – 0,30 g
Pengembangan kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung
Tinggi Penyiapan peta mikrozonasi untuk kawasan perkotaan
Penerapan building code sesuai peta mikrozonasi
Pengaturan kepadatan bangunan, KDB, dan KLB rendah pada daerah rawan tinggi berdasarkan peta mikrozonasi
Sedang Penyiapan peta mikrozonasi pada kawasan perkotaan
Penerapan building code sesuai peta mikrozonasi
Pengaturan kepadatan bangunan, KDB, dan KLB rendah pada daerah rawan tinggi berdasarkan peta mikrozonasi
Penyediaan ruang terbuka hijau untuk ruang evakuasi (assembly point)
(sumber: RTRW Kabupaten Cianjur) Tabel 3.8 Arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Untuk Kawasan Rawan Tsunami
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
1. Tinggi Kawasan yang berpotensi tinggi terlanda gelombang tsunami karena letaknya di pinggir pantai dan memiliki ketinggian lahan yang rendah
Tidak untuk pusat permukiman perkotaan (kepadatan tinggi)
Tidak untuk pusat perdagangan
Tidak untuk lokasi pusat instalasi energi, listrik,
Kawasan lindung
Kawasan hutan
Kawasan pertanian
Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan pariwisata
Tinggi/Sedang Penyiapan jalur evakuasi
Penyediaan ruang pengungsian sementara (evakuasi) di lokasi aman dalam jarak terjangkau
Penyediaan bangunan publik yang tinggi dengan konstruksi yang kuat yang tahan terhadap goncangan gempabumi serta dapat
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 57
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
& telekomunikasi skala kabupaten/ kota
Kawasan perikanan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
dijadikan sebagai tempat evakuasi pada saat terjadi bencana tsunami
Penyediaan rambu-rambu evakuasi yang menyediakan informasi mengenai jalur yang harus ditempuh untuk evakuasi, serta peta zonasi kerawanan tsunami. Rambu-rambu tersebut memuat informasi mengenai penentuan daerah (zona) yang harus dihindari, jalur aman untuk menuju tempat evakuasi (zona yang aman), serta tempat evakuasi dan penampungan sementara yang ditetapkan, dan lain sebagainya
Pengaturan tata letak kawasan permukiman sejajar pantai
Pembuatan zona penyangga (bufffer zone)
Permukiman di teluk minimal pada jarak 200 meter dari garis pantai
Membangun sistem pertahanan pantai
Pengembangan saluran buatan/alam sebagai peredam gelombang tsunami
Fasilitas publik dan umum yang vital diletakkan pada lokasi yang aman (pada ketinggian yang aman)
2 Sedang Kawasan yang memiliki potensi landaan tsunami lebih rendah dibandingkan zona rawan tinggi
permukiman perkotaan (kepadatan tinggi)
Tidak untuk pusat perdagangan
Tidak untuk lokasi pusat instalasi energi, listrik, & telekomunikasi skala kabupaten/ kota
Kawasan lindung
Kawasan hutan
Kawasan pertanian
Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan pariwisata
Kawasan perikanan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
Tinggi/Sedang Penyiapan jalur evakuasi
Penyediaan tanda-tanda peringatan dan jalur evakuasi
Penyediaan ruang evakuasi di tempat yang aman
Kepadatan kawasan permukiman sedang
Fasilitas publik dan umum dapat diletakkan di lokasi ini, kecuali fasilitas vital
(sumber: RTRW Kabupaten Cianjur)
Tabel 3.9 Arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Untuk Kawasan Gerakan Tanah
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang
Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
1. Tinggi daerah yang Tidak untuk Tidak untuk Tinggi Tidak untuk kawasan
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 58
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang
Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
secara umum mempunyai kerentanan tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah berukuran besar sampai sangat kecil telah sering terjadi dan akan cenderung sering terjadi.
pusat permukiman perkotaan
Tidak untuk lokasi pusat instalai energi, listrik, dan telekomunikasi
kawasan permukiman perkotaan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
Tidak untuk pusat perdagangan
permukiman perkotaan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
Kegiatan pertanian dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor kerentanan fisik (lahan)
Mengembangkan struktur penceegah longsor
Penyiapan jalur evakuasi
Penyiapkan tempat penampungan sementara beserta fasilitasnya
Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi aman
Fasilitas umum dan publik di berlokasi di lereng/kaki bukit
Tidak memotong tebing secara tegak lurus
Mengembangkan wilayah penyangga (buffer zone) antara wiayah rawan longsor dengan wilayah yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman
Rekayasa konstruksi (physical engineering) yaitu melalui pembuatan lereng menjadi landai melalui penyesuaian kelerengan agar aliran drainase lebih lancar, karena kelancaran pengaliran air akan memperkuat kestabilan tanah lereng serta menempatkan sistem drainase permukaan melalui penataan dan pengefektifitan pemanfaatan drainase alami di wllayah lereng dan menstabilkan tanah lereng yang rawan longsor
Bio Engineering (pengaturan tutupan lahan atau vegetasi)
Penghutanan kembali (reforestry) dengan jenis vegetasi yang dapat menahan kelongsoran pada wilayah rawan longsor
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 59
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang
Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
2. Menengah Daerah yang secara umum mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan
Tidak untuk pusat permukiman perkotaan
Tidak untuk lokasi pusat instalai energi, listrik, dan telekomunikasi
Tidak untuk kawasan permukiman perkotaan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
Tinggi Tidak untuk kawasan permukiman perkotaan
Tidak untuk pusat kegiatan industri
Mengembangkan struktur pencegah longsor
Penyiapan jalur evakuasi
Penyiapkan tempat penampungan sementara beserta fasilitasnya
Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi aman
Fasilitas umum dan publik di berlokasi di lereng/kaki bukit
Tidak memotong tebing secara tegak lurus
Mengembangkan wilayah penyangga (buffer zone) antara wiayah rawan longsor dengan wilayah yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman
Rekayasa konstruksi (physical engineering) yaitu melalui pembuatan lereng menjadi landai melalui penyesuaian kelerengan agar aliran drainase lebih lancar, karena kelancaran pengaliran air akan memperkuat kestabilan tanah lereng serta menempatkan sistem drainase permukaan melalui penataan dan pengefektifitan pemanfaatan drainase alami di wllayah lereng dan menstabilkan tanah lereng yang rawan longsor
Bio Engineering (pengaturan tutupan lahan atau vegetasi)
Penghutanan kembali (reforestry) dengan jenis vegetasi yang dapat menahan kelongsoran pada wilayah rawan longsor
Tabel 3.10 Arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Untuk Kawasan Rawan Bahaya Gunungapi
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
1. Kawasan Rawan Bencana II
Kawasan yang sering terlanda bahaya langsung, seperti aliran lava, aliran piroklastik, tehpra, aliran lahar, dsb.
Tidak untuk pusat permukiman
Tidak untuk pusat instalasi energi, listrik, dan telekomunikasi
Kawasan lindung
Kawasan hutan
Kawasan perkebunan
Tinggi Penyiapan jalur evakuasi
Pemberian tanda-tanda peringatan
Penyediaan ruang penampungan sementara (evakuasi) di lokasi di luar KRB II
Pembatasan pengembangan permukiman
Kawasan pertanian dibatasi
Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi aman (di luar kRB II)
Penyediaan utilitas
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 60
No Tingkat
Kerawanan Keterangan Struktur Ruang Pola Ruang Tingkat Risiko
Persyaratan Peruntukan Ruang
(listrik, air bersih, telekomunikasi, dll) untuk kondisi tanggap darurat di lokasi yang aman dan dekat dengan lokasi evakuasi
Penyiapkan sistem peringatan dini
Pembangunan bangunan pengelak lahar
Mengamankan wilayah aliran sungai atau lembah yang berhulu di gunung berapi dan berbagai kawasan yang berpotensi menjadi jalur aliran materi letusan gunungapi
Sedang Penyiapan jalur evakuasi
Penyediaan tanda-tanda peringatan
Penyediaan ruang penampungan sementara (evakuasi di lokasi yang aman
Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi aman
Penyediaan utilitas (listrik, air bersih, dll) untuk kondisi darurat di lokasi penampungan sementara
Pembatasan kegiatan pertanian
2. Kawasan Rawan Bencana I
Tidak untuk pusat permukiman
Tidak untuk pusat instalasi energi, listrik, dan telekomunikasi
Kawasan lindung
Kawasan hutan
Kawasan perkebunan
Kawasan pertanian
Kawasan pariwisata
Kawasan permukiman perdesaaan terbatas
Tinggi/Sedang Penyiapan jalur evakuasi
Penyediaan tanda-tanda peringatan
Penyiapan lokasi penampungan sementara (evakuasi)
Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi aman
Penyediaan utilitas (listrik, air bersih, dll)
Pembangunan struktur penahan lahar (check dam, bendungan lahar, dsb)
Pengembangan sistem peringatan dini
Memanfaatkan hutan yang ada yang berada di antara wilayah gunung berapi dengan wilayah yang akan dikembangkan sebagai wilayah penyangga (buffer zone)
(sumber: RTRW Kabupaten Cianjur)
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 61
b. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas
penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana
pada tabel Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cianjur.
Tabel 3.11 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cianjur
No Jenis Bencana Rengking Skor Kelas
1 Indeks Risiko Bencana Banjir 167 36 Tinggi
2 Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi 73 22 Tinggi
3 Indeks Risiko Bencana Tsunami 73 24 Tinggi
4 Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor 58 24 Tinggi
5 Indeks Risiko Bencana Gunung Api 18 16 Tinggi
6 Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 30 36 Tinggi
7 Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan 11 36 Tinggi
8 Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim 8 20 Tinggi
9 Indeks Risiko Bencana Kekeringan 2 36 Tinggi
10 Multi Ancaman 1 250 Tinggi
Sumber : Indek Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013
Tabel 3.12 Indek Risiko Bencana Perkecamatan
No Jenis Bencana Kecamatan Tinggi Sedang Rendah
Keterangan (Desa)
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah longsor /
pergerakan tanah
agrabinta, bojongpicung, campaka, campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cilaku, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, kadupandak, karangtengah, leles, mande, naringgul, pacet, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukaluyu, sukanagara, sukaresmi, takokak, tanggeung, warungkondang
156 145 59 32 Kecamatan (360
desa/kelurahan)
2 Cuaca ekstrim berupa angin puting beliung
agrabinta, bojongpicung, campaka, campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cilaku, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, kadupandak, karangtengah, leles, mande, naringgul, pacet, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukaluyu, sukanagara, sukaresmi, takokak, tanggeung, warungkondang
227 102 31 32 Kecamatan (360
desa/kelurahan)
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 62
Tabel 3.12 Indek Risiko Bencana Perkecamatan
No Jenis Bencana Kecamatan Tinggi Sedang Rendah
Keterangan (Desa)
1 2 3 4 5 6 7
3 Kekeringan
agrabinta, bojongpicung, campaka, campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cilaku, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, kadupandak, karangtengah, leles, mande, naringgul, pacet, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukaluyu, sukanagara, sukaresmi, takokak, tanggeung, warungkondang,
193 149 18 32 Kecamatan (360
desa/kelurahan)
4 Gempa bumi
agrabinta, bojongpicung, campaka,campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cilaku, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, kadupandak, karangtengah, leles, mande, naringgul, pacet, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukaluyu, sukanagara, sukaresmi, takokak, tanggeung, warungkondang
145 185 30 32 Kecamatan (360
desa/kelurahan)
5 Tsunami agrabinta, cibinong, cidaun, leles, naringgul, sindangbarang
24 12 3 6 kecamatan (39
desa)
6 Kebakaran hutan dan
lahan
agrabinta, bojongpicung, campaka, campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, kadupandak, karangtengah, leles, mande, naringgul, pacet, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukaluyu, sukanagara, sukaresmi, takokak, tangeung, warungkondang,
119 139 30 31 kecamatan (288
desa)
7 Banjir
bojongpicung, campaka, campakamulya, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cikalongkulon, cipanas, ciranjang, cugenang, gekbrong, haurwangi, karangtengah, leles, mande, pagelaran, pasirkuda, sindangbarang, sukanagara, tanggeung
9 25 7 22 kecamatan (41 desa/kelurahan)
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 63
Tabel 3.12 Indek Risiko Bencana Perkecamatan
No Jenis Bencana Kecamatan Tinggi Sedang Rendah
Keterangan (Desa)
1 2 3 4 5 6 7
8 Kebakaran gedung
dan pemukiman
agrabinta, bojongpicung, campaka, cianjur, cibeber, cibinong, cidaun, cijati, cikadu, cikalongkulon, cilaku, cipanas, ciranjang, gekbrong, haurwangi, karangtengah, mande, pacet, pagelaran, sindangbarang, sukaluyu, sukaresmi, tanggeung, warungkondang
5 63 14 24 kecamatan (82 desa/kelurahan)
9 Gunung api
cianjur, ciklalongkulon, cilaku, cipanas, cugenang, gekbrong, pacet, sukaresmi, warungkondang
2 46 13 9 kecamatan (61
desa)
Dalam menanggapi permasalahan tersebut diatas masih adanya
permasalahan dalam Penentuan isu dalam hal penanggulangan bencana alama
ntara lain:
1) Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam
dalam pengurangan risiko bencana.
2) Belum optimalnya pengurangan resiko dan dampak bencana
3) Belum sinerginya upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan
pembangunan daerah dengan belum adanya peraturan daerah tentang
penanggulangan bencana
4) Belum sinerginya lintas sektor dalam penanggulangan bencana
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
6) Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencan.
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Cianjur
BPBD Kabupaten Cianjur sebagai salah satu instansi dari Pemerintah
Kabupaten, dalam menetapkan tujuan tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten
Cianjur dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten
Cianjur Tahun 2016 – 2021 yaitu :
‘’Cianjur lebih maju dan agamis’’
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi
BPBD Kabupaten Cianjur yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta
sasaran yang ingin dicapai.
Tujuan BPBD Kabupaten Cianjur merupakan sesuatu yang akan dicapai
dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD
Kabupaten Cianjur. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
yaitu:
‘’Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu’’
Sasaran merupakan merupakan kegiatan operasional yang dirumuskan
berdasarkan visi dan misi. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
‘’Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana’’
dengan indikator sasaran adalah
1. Persentase daerah rawan bencana yang dibina
2. Cakupan Penanggulangan Bencana Alam
3. Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur disajikan dalam tabel 4.1
Renstra BPBD Tahun 2016–2021 65
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Me
nin
gka
tnay
Mit
igas
i dan
pe
ng
en
dal
ian
be
nca
na
seca
ra t
erp
adu
1.1.
3 M
en
ing
katn
ya p
en
ceg
ahan
dan
p
en
gu
ran
gan
re
siko
be
nca
na
Persentase daerah rawan bencana yang dibina
1,32 2,2 2,2 4,41 6,61 8,81 11,01
Cakupan Penanggulangan Bencana Alam
80 80 93,70% 94,20% 96% 97,8 98%
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5 15 20% 24,80% 30,6 40% 50%
Cakupan Pendidikan Pengurangan Risiko
Bencana
0 9.09 9.09 27,27 27,27 27,27 27,27
4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Cianjur
Dalam kerangka peran koordinasi dan komando penyelenggaraan
penanggulangan bencana, BPBD mengkoordinasikan dan melaksanakan komando
pengerahan sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif
dalam rangka pencapaian sasaran strategis agenda pembangunan daerah; adapun
dalam kerangka peran pelaksana BPBD:
a) Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kerangka sistem nasional
penanggulangan bencana guna meningkatkan indek risiko bencana kabuapten;
b) Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam rangka membangun
kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi
daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta
mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Strategi Arah Kebijakan
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1 Meningkatnya pencegahan dan pengurangan resiko bencana
Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan
Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu
1 Cakupan layanan administrasi perkantoran
93,58 99,54 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur 94 99,77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Tingkat kepatuhan aparatur 95,5 99,58 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Persentase sumber daya aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya 85 91,12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98 98 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran
98 98 Program Perencanaan Dan Penganggaran
7 Persentase daerah rawan bencana
yang dibina 1,32 33
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
8 Cakupan Penanggulangan Bencana
Alam 80 98
9 Cakupan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana 5 50
10 Cakupan Pendidikan Pengurangan
Risiko Bencana di Tingkat Sekolah 9,09 100
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Nomor Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab
Realisasi 2015
Target 2016
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran
93,58 95 96,90
390.000 97,87 436.800,00 98,85 489.216,00 99,34 547.921,92 99,44 613.672,55
99,54
2.477.610,47
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
94
95,88 97,80
120.000
98,29 134.400,00 98,78 150.528,00 99,27
204.528 99,77
258.528
99,77
867.984,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan aparatur
95,5
96,17 97,13
35.000
97,62 39.200,00 98,10 43.904,00 98,59
97.904 99,09
151.904
99,58
367.912,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
85
86,70 88,43
55.000
88,96 61.600,00 89,50 68.992,00 90,04
122.992 90,58
176.992
91,12
485.576,00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98
99,96 98
35.000
98 39.200,00 98 43.904,00 98
97.904 98
151.904
98
367.912,00
6 Program Perencanaan Dan Penganggaran
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran
98
99,96 98
20.000
98 22.400,00 98 25.088,00 98
79.088 98
133.088
98
279.664,00
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 3
Nomor Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab
Realisasi 2015
Target 2016
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
7 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana Alam
Persentase daerah rawan bencana yang dibina
1,32 2,2 2,20
950.000 4,41 1.064.000,00 6,61 1.191.680,00 8,81
1.245.680
11,01 1.299.680
33
5.751.040,00
Cakupan Penanggulangan Bencana Alam
80 80 93,7%
650.000 94,2% 728.000,00 96% 815.360,00 97,8 913.203,20 98% 1.022.787,58 98%
4.129.350,78
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5 15 20%
900.000 24,8% 1.008.000,00 30,6 1.128.960,00 40% 1.264.435,20 50% 1.416.167,42 50%
5.717.562,62
Cakupan Pendidikan Pengurangan
Risiko Bencana di Tingkat Sekolah
9,09 900.000 9,09 1.008.000,00 27,27 1.128.960,00 27,27 1.264.435,20 27,27 1.416.167,42 100 5.717.562,62
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 4
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 1
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai
sasaran, maka disusunlah program-program yang akan dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang dirumuskan
sebagaimana tabel 5.1 terlampir.
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 2
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD KAB CIANJUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pengelolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraannya
meliputi 3 aspek yaitu :aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,
dan aspek daya saing. Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan
penelitian, monitoring BPBD dan data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik)
pusat maupun daerah dan Instansi Pemerintah serta hasil/riset/audit/studi oleh
lembaga yang kompeten dibidangnya. Dengan hal tersebut maka untuk
menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 dapat dicapai.
Indikator Kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga
bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kreteria yang
mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya bersifat
kuantitatif.
Critical Success Factor (Faktor keberhasilan utama) adalah suatu area
yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Key performance
indicators (Indikator Kinerja Kunci /IKK) merupakan sekumpulan indikator yang
dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun
non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit pelayanan. Penentuan
indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen biaya pelayanan (cost
service), penggunaan (utilization), kualitas dan stándar pelayanan (Quality and
standards), cakupan pelayanan (coverage) dan kepuasan (satisfaction). Syarat-
syarat indikator yang ideal anatara lain, consitency, comparibility, clarity,
controllability, contingency, comprehensiveness, boundedness,
relevance,feasibility. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan
melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas
pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 3
diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi,
haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat
menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.
Berikut disajikan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan
dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagaimana Tabel berikut ini :
Tabel. 6.1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Cianjur
N
o
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Realisasi 2015
Target 2016
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target target target target target
URUSAN RUTIN
1 Cakupan layanan administrasi perkantoran
93,58 95 96,90 97,87 98,85 99,34 99,44 99,54
2 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
94 95,88 97,80 98,29 98,78 99,27 99,77 99,77
3 Tingkat kepatuhan
aparatur 95,5 96,17 97,13 97,62 98,10 98,59 99,09 99,58
4 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
85 86,70 88,43 88,96 89,50 90,04 90,58 91,12
5 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98 99,96 98 98 98 98 98 98
6 Tingkat ketepatan waktu
penyusunan dokumen rencana dan anggaran
98 99,96 98 98 98 98 98 98
URUSAN WAJIB
1 Persentase daerah rawan bencana yang dibina
1,32 2,2 2,20 4,41 6,61 8,81 11,01 33
2 Cakupan
Penanggulangan Bencana Alam
80 80 93,7% 94,2% 96% 97,8 98% 98%
3 Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5 15 20% 24,8% 30,6 40% 50% 50%
4 Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah
0 9.09 9.09 27,27 27,27 27,27 27,27 100%
Renstra BPBD Tahun 2016-2021 4
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Cianjur ini, disusun sebagai bahan pedoman pelaksanaan pembangunan 5 (lima)
tahunan dibidang penanggulangan kebencanaan serta bahan rujukan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bahan penyusunan
Rencana Kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya rencana strategis ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas unsur
aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, dan tetap
merespons terhadap perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan
keadaan masa depan. Oleh karena itu, penyesuaian-penyesuaian di dalam
pelaksanaan sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-
pokok kebijakan yang telah ditetapkan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhoi segala daya dan
ikhtiar.
Cianjur, Januari 2015 Cianjur, 23 Nopember 2016
Kepala Pelaksana
H. ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si Nip:19680610 199403 012