BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGsimdik.bppsdmp.pertanian.go.id/storage/1510397306.pdf · A. LATAR BELAKANG ... Penyuluhan dan Pengembangan SDM ... untuk terjun di bidang pertanian

Hal. 1 dari 97

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki sumber daya

manusia (SDM) yang besar sebagai asset

potensial yang tidak ternilai harganya. Hal

ini merupakan jumlah yang sangat

fantastik karena Indonesia memiliki

bagian kurang lebih 3,4% dari seluruh

penduduk dunia. Jumlah penduduk yang

besar dengan pola sebaran yang semakin

merata merupakan modal yang cukup

besar untuk menjadikan Indonesia

berperan penting dalam mewujudkan

kedaulatan pangan dan swasembada

berkelanjutan.

Sektor pertanian dimasa mendatang

masih memegang peran strategis sebagai

penghela pembangunan ekonomi nasional,

karena memberikan kontribusi nyata bagi

Hal. 2 dari 97

237 juta penduduk Indonesia dalam

penyediaan bahan baku industri,

peningkatan Produk Domestik Bruto

(PDB), penghasil devisa negara melalui

ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan

peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk meningkatkan peran sektor

pertanian sebagai penghela pembangunan

ekonomi nasional, Kementerian Pertanian

telah menetapkan Visi Arah Pembangunan

Pertanian 2015 - 2019, yaitu

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani”.

Guna mencapai Visi Pembangunan

Pertanian tersebut maka Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian telah menetapkan Visi dan Misi,

yaitu “Terwujudnya Sumberdaya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Untuk

Hal. 3 dari 97

Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” dan Misi adalah

sebagai berikut :

1. Memantapkan Sistem Penyuluhan

Pertanian Yang Terpadu dan

Berkelanjutan.

2. Memperkuat Pendidikan Pertanian Yang Kredibel.

3. Memantapkan Sistem Pelatihan

Pertanian, Standardisasi dan

Sertifikasi Profesi Pertanian Yang

Berbasis Kompetensi dan Daya Saing.

4. Memantapkan Sistem Administrasi

dan Manajemen Yang Transparan dan

Akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi tersebut, diperlukan dukungan

ketersediaan sumberdaya manusia

pertanian yang profesional, kreatif,

inovatif, dan berwawasan global.

Hal. 4 dari 97

Dukungan tersebut dilakukan melalui

Kegiatan Utama: (1) Pemantapan Sistem

Penyuluhan; (2) Pemantapan Sistem

Pelatihan, (3) Penguatan Pendidikan Pertanian, (4) Pengembangan

Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM

Pertanian, serta (5) Pemantapan

Administrasi Manajemen dan Teknis

Lainnya.

Penguatan Pendidikan pertanian,

didasarkan pada kesadaran akan

pentingnya generasi muda dalam peran

dan fungsinya mencapai akselerasi

pembangunan pangan nasional. Dalam

proses pembangunan, pemuda merupakan

kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen

perubahan yang memiliki fungsi, peran,

karakteristik dan kedudukan strategis

dalam pembangunan nasional. Oleh

karena itu, regenerasi petani mutlak harus

Hal. 5 dari 97

dilakukan untuk menjamin

keberlangsungan produksi pangan di

Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Indonesia

saat ini dan ke depan adalah mengubah

pola pikir generasi muda terhadap

pertanian dan optimalisasi potensi

pertanian yang belum dimanfaatkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan

adalah meningkatkan daya tarik generasi

muda pada sektor pertanian, membangun

pertanian maju, modern, ramah

lingkungan dan berbasis inovasi dan

teknologi, serta pertanian dengan hasil

yang bernilai ekonomi tinggi dan laku di

pasaran. Pengembangan teknologi di

perdesaan menjadikan perdesaan maju

dan berbasis inovasi teknologi, akan

merangsang minat generasi muda untuk

terjun dalam sektor pertanian. Selain itu,

Hal. 6 dari 97

perlu langkah konkrit lainnya yaitu

penjaringan anak petani berprestasi untuk

dididik di Politeknik Pembangunan

Pertanian/STPP lingkup Kementerian

Pertanian. Politeknik/ STPP juga perlu

membenahi diri, dengan melakukan

penambahan program studi, perbaikan

kurikulum dan revitalisasi sarana

prasarana pembelajaran, peningkatan

kerjasama yang mendukung pendidikan

serta peningkatan kualitas dan kuantitas

tenaga pendidik.

B. KONDISI UMUM

Sumberdaya manusia pertanian,

baik aparatur dan non aparatur pertanian

(pelaku utama dan pelaku usaha),

memiliki peran yang strategis dalam

mewujudkan arah pembangunan

pertanian.

Hal. 7 dari 97

Kondisi umum aparatur dan non

aparatur pertanian secara rinci dijelaskan

sebagai berikut :

Pelaku Utama Ditinjau dari segi pendidikan,

berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2010, dari total 39.035.692

orang pelaku utama pembangunan

pertanian (petani), 15.023.269 orang

(38,49%) berlatar belakang pendidikan

tamat SD; 10.358.754 orang (26,54%)

tidak/belum tamat SD; 6.330.800 orang

(16,22%) tamat SLTP; 332.106 orang

(8,54%) tamat SLTA; dan 223.809 orang

(0,57%) tamat Perguruan Tinggi (diploma

dan sarjana). Selain itu masih tercatat

sebanyak 3.766.954 orang (9,65%) tidak

atau belum pernah sekolah.

Hal. 8 dari 97

Kondisi ini menunjukkan bahwa dari

segi pendidikan, kualitas pelaku utama

pembangunan pertanian masih rendah,

sehingga diperlukan upaya peningkatan

kualitas pendidikan. Sebaran pelaku

utama pembangunan pertanian

berdasarkan latar belakang pendidikan

dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelaku Utama Pembangunan

Pertanian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Hal. 9 dari 97

Berdasarkan sebaran umur

menunjukkan bahwa 12.879.608 orang

(33,00%) berusia 15 sampai dengan 34

tahun; 17.387.501 orang (44,54%) berusia

35 sampai dengan 54 tahun; dan

8.768.583 orang (22,46%) berusia di atas

54 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sebagian besar pelaku utama

pembangunan pertanian telah berusia

lanjut sehingga perlu adanya kaderisasi

dan menumbuhkan minat generasi muda

untuk bekerja di sektor pertanian dan

sekaligus mencegah second lost generation.

Sebaran pelaku utama pembangunan

pertanian berdasarkan sebaran umur


Hal. 10 dari 97


Pertanian Berdasarkan Sebaran Umur

Selanjutnya, berdasarkan jenis

usaha, pelaku utama pembangunan

pertanian yang berusaha di subsektor

Tanaman Pangan berjumlah 19.421.893

orang (49,75%), terdiri atas 11.613.675

orang (59,80%) laki-laki dan 7.808.218

orang (40,20%) perempuan; subsektor

Peternakan berjumlah 4.135.545 orang

(10.50%), terdiri atas 2.358.084 orang

(57,02%) laki-laki dan 1.777.461 orang

(42,98%) perempuan; subsektor

Hal. 11 dari 97

Hortikultura berjumlah 3.001.077 orang

(7,69%), terdiri atas 1.780.788 orang



Perkebunan berjumlah 12.108.179 orang

(31,02%), terdiri atas 8.003.430 orang



kombinasi/campuran Tanaman Pangan,

Perkebunan dan Peternakan berjumlah

171.020 orang (0,44 %), terdiri atas

201.001.889 orang (61,49%) laki-laki dan

15.033.808 orang (38,51%) perempuan.

Selain itu tercatat sebanyak 197.978 orang

(0,51%) terdiri atas 144.142 orang

(72,81%) laki-laki dan 53.836 orang

(27,19%) perempuan bergerak di subsektor

jasa penunjang pertanian.

Kondisi ini menunjukkan

bahwa mayoritas pelaku utama

Hal. 12 dari 97

pembangunan pertanian bekerja di sektor

tanaman pangan dan perkebunan. Sebaran

pelaku utama pembangunan pertanian

berdasarkan subsektor dapat dilihat pada

Gambar 3.


Pertanian Berdasarkan Jenis Usaha/Subsektor Pertanian

Berdasarkan kepemilikan lahan,

pelaku utama subsektor Tanaman Pangan

yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha

sebanyak 53,68%; antara 0,5 sampai

Hal. 13 dari 97

dengan 1 ha sebanyak 21,63%; antara 1

sampai dengan 2 ha sebanyak 14,42%;

antara 2 sampai dengan 3 ha sebanyak

5,79%; dan di atas 3 ha sebanyak 4,48%

seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pelaku Utama Sub Sektor

Tanaman Pangan Berdasarkan Kepemilikan Lahan

Di sisi lain, berdasarkan curahan

waktu bekerja menunjukkan bahwa

21.530.659 orang (55,16%) bekerja di

bawah 35 jam per minggu dan 17.505.033

orang (44,84%) bekerja di atas 35 jam per

minggu. Sedangkan ditinjau dari aspek jenis

kelamin, 11.171.862 orang laki-laki

Hal. 14 dari 97

(51,59%) dan 10.358.797 orang perempuan

(48,10%) bekerja di bawah 35 jam per

minggu. Sementara itu 12.830.027 orang

laki-laki (73,30%) dan 4.675.006 orang

perempuan (26,70%) bekerja di atas 35 jam

per minggu. Sebaran pelaku utama

pembangunan pertanian berdasarkan

curahan waktu bekerja dan jenis kelamin



Pertanian Berdasarkan Curahan Waktu Bekerja

Hal. 15 dari 97

Aparatur Pertanian Keberhasilan pembangunan

pertanian sangat ditentukan oleh

profesionalitas aparatur yang berperan

sebagai regulator, fasilitator, motivator dan

dinamisator. Aparatur pertanian yang

dibutuhkan dalam mendukung

pembangunan pertanian meliputi: 1)

perumus kebijakan, 2) perencana

pembangunan, 3) tenaga manajemen dan

administrasi, 4) peneliti pertanian, 5)

widyaiswara, dosen, guru, dan instruktur,

6) tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Pertanian (RIHP), 7) tenaga karantina

pertanian, dan 8) tenaga fungsional

lainnya.

Berdasarkan hasil pengkajian

tentang profil aparatur pertanian tahun

2008, jumlah aparatur pertanian sebanyak

96.647 orang, yang terdiri atas 76.009

orang laki-laki (78,59%) dan 20.638 orang

Hal. 16 dari 97

perempuan (21,41%) distribusi aparatur

pertanian berdasarkan jenis kelamin dapat

dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Aparatur Pertanian

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan sebaran usia,

aparatur pertanian yang berusia di bawah

40 tahun sebanyak 32%, antara 40 sampai

dengan 49 tahun sebanyak 53,45% dan

usia di atas 50 tahun sebanyak 14,55%.

Gambar 7 menyajikan informasi sebaran

aparatur pertanian berdasarkan usia.

Hal. 17 dari 97


Berdasarkan Usia

Ditinjau dari tingkat pendidikan,

seperti terlihat pada Gambar 8, aparatur

pertanian yang berpendidikan dibawah

SLTA sebanyak 6,38 %, setingkat SLTA

sebanyak 53,97%, Diploma III sebanyak

9,00%, S1 sebanyak 27,11%, S2 sebanyak

3,14% dan S3 sebanyak 0,40%.

Hal. 18 dari 97


Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hal. 19 dari 97

BAB. II ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN,

PELUANG, DAN TANTANGAN A. KEKUATAN

Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan Agustus 2017

Pusat Pendidikan Pertanian didukung 992

orang aparat yang bertugas di Pusat 41 orang dan di Daerah (UPT Pusdik)

sebanyak 951 orang. Berdasarkan tingkat

pendidikan adalah S3 sebanyak 45 orang,

S2 sebanyak 264 orang, S1 sebanyak 237

orang, D-IV sebanyak 123 orang, SM

sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 41 orang,

D2 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 205

orang, SLTP sebanyak 42 orang, dan SD

sebanyak 31 orang. Sebagaimana

tergambar pada Gambar 9 berikut.

Hal. 20 dari 97

Gambar 9. Keragaman Sumber Daya

Manusia Lingkup Pusat Pendidikan Pertanian

B. PERMASALAHAN

1. Menurunnya minat generasi muda

untuk terjun di bidang pertanian.

2. Undangan-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi dan

Permenristekdikti Nomor 50 Tahun

2015 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,

dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran

Perguruan Tinggi Swasta sehingga perlu

S3, 45

S2, 264

S1, 237D4, 123SM, 2

D3, 41D2, 2

D1, 0

SLTA, 205SLTP, 42 SD, 31

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Hal. 21 dari 97

dilakukan penyesuaian kelembagaan

institusi pendidikan pertanian milik

Kementerian Pertanian.

3. Undangan-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa pengelolaan Pendidikan

Menengah menjadi Kewenangan

Pemerintah Provinsi.

4. Keterbatasan Tenaga Penyuluh

Pertanian, Pengamat OPT, Pengawas

Benih Tanaman serta Tenaga Kesehatan

Hewan.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pendidikan belum memadai.

C. PELUANG

1. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur

pertanian yang kompeten untuk

mendukung pencapaian arah

pembangunan pertanian.

Hal. 22 dari 97

2. Peluang meningkatkan kualitas SDM

pertanian untuk mendukung

pencapaian Visi Pembanguan Pertanian

sangat terbuka karena didukung oleh

keberadaan lembaga dan sistem

pendidikan pertanian yang handal

melalui Transformasi STPP dan SMK-PP

menjadi Politeknik Bidang Pertanian.

D. TANTANGAN

1. Adanya keragaman kebijakan

pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota, yang berpengaruh

negatif terhadap implementasi.

2. Meningkatnya tuntutan daya saing bagi

masyarakat tani di pasar regional dan

pasar global.

Hal. 23 dari 97

3. Tuntutan perubahan pola pikir dan

perilaku petani, dari petani subsisten

tradisional menjadi petani modern,

mandiri dan berwawasan

kewirausahaan agribisnis.

Hal. 24 dari 97

BAB. III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

KEGIATAN

A. VISI Mewujudkan Politeknik Pembangunan

Pertanian Unggul Dalam Menyiapkan SDM

Pertanian untuk mewujudkan Kedaulatan

Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju

Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun

2045.

B. MISI a. Menyiapkan Generasi Muda Terdidik,

Terlatih dan Kompeten Yang Unggul

dalam Agrosociopreneur.

b. Mengembangkan Kelembagaan

Pendidikan Pertanian Sesuai Standar

Pendidikan Vokasi Pertanian.

Hal. 25 dari 97

c. Memperbanyak Jejaring Kerjasama

Dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri serta stakeholder lainnya.

C. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN. Tujuan 1. Menghasilkan SDM Pertanian yang

berkualitas dan berdaya saing melalui

Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian.

2. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan

Dosen dan Tenaga Kependidikan ke

jenjang pendidikan Megister dan Doktor

sesuai kebutuhan bidang Pendidikan

Vokasi Pertanian.

3. Menyiapkan Regenerasi Petani yang

berjiwa Agrosociopreneurship.

4. Mengembangkan Sarana Prasarana

Pendidikan Vokasi sesuai Standar.

Hal. 26 dari 97

Indikator Kinerja Tujuan 2019 1. Peningkatan kualitas dan daya saing

SDM Pertanian 3.800 orang melalui

Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian.

2. Peningkatkan Kualifikasi Pendidikan

100 orang Dosen dan Tenaga

Kependidikan ke jenjang pendidikan

Megister dan Doktor sesuai kebutuhan

bidang Pendidikan Vokasi Pertanian.

3. Penyiapan 500 orang Regenerasi

Petani yang berjiwa

Agrosociopreneurship.

4. Mengembangkan 10 unit Sarana

Prasarana Pendidikan Vokasi sesuai

Standar Pendidikan.

Hal. 27 dari 97

D. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN. Sasaran Kegiatan 1. Bertambahnya SDM Pertanian yang

Mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi

Pertanian.

2. Terbentuknya Kelembagaan Pendidikan

Tinggi Vokasi Pertanian sesuai dengan

Regulasi yang berlaku.

3. Meningkatnya jumlah Dosen dan

Tenaga Kependidikan yang

berpendidikan Megister dan Doktor

sesuai kebutuhan bidang pendidikan

vokasi pertanian.

4. Meningkatnya jumlah hasil Penelitian

Terapan dan Pengabdian Masyarakat

yang dapat mendorong percepatan

Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan

Petani.

Hal. 28 dari 97

5. Dihasilkannya Wirausahawan Muda

Pertanian melalui Kegiatan

Penumbuhan Minat Pertanian.

6. Tersedianya Sarana Prasarana

Pendidikan Pertanian sesuai Standar

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Pertanian.

Indikator Sasaran Kegiatan 2019

1. Bertambahnya 3.800 orang SDM

Pertanian yang Mengikuti Pendidikan

Tinggi Vokasi Pertanian.

2. Terbentuknya 10 unit Kelembagaan

Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian

sesuai dengan Regulasi yang berlaku.

3. Meningkatnya 100 orang Dosen dan

Tenaga Kependidikan yang

berpendidikan Megister dan Doktor

sesuai kebutuhan bidang pendidikan

vokasi pertanian.

Hal. 29 dari 97

4. Meningkatnya 7 layanan hasil

Penelitian Terapan dan 10 layanan

Pengabdian Masyarakat yang dapat

mendorong percepatan Kedaulatan

Pangan dan Kesejahteraan Petani.

5. Dihasilkannya 500 orang

Wirausahawan Muda Pertanian melalui

Kegiatan Penumbuhan Minat Pertanian.

6. Tersedianya 10 unit Sarana Prasarana

Pendidikan Pertanian sesuai Standar

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Pertanian.

Hal. 30 dari 97

BAB. IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS,

KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 1. Arah Kebijakan dan Strategis Badan

PPSDMP Dalam mendukung arah kebijakan

umum kedaulatan pangan sebagaimana

tertuang dalam RPJM dan arah

kebijakan Kementerian Pertanian, maka

arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

a. Optimalisasi peran penyuluhan

dalam pendampingan program

swasembada pangan di tingkat

BP3K dan WKPP;

b. Peningkatan daya saing dan kinerja

balai diklat;

c. Tranformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik

Hal. 31 dari 97

Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian;

d. Pemantapan sistem administrasi

dan manajemen yang transparan

dan akuntabel.

Strategi Badan PPSDMP dalam

mencapai visinya meliputi dua hal, yaitu:

a. Penguatan kelembagaan petani; dan

b. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

Sementara untuk Strategi Badan

PPSDMP dalam rangka Penguatan dan

Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

melalui untuk Pusat Pendidikan

Pertanian adalah :

a. Transformasi Pendidikan

Pertanian.

Hal. 32 dari 97

b. Regenerasi petani melalui Program

Penumbuhan Wirausaha Muda

Pertanian (PWMP).

c. Peningkatan Kualitas Dosen, Guru,

dan Calon Tenaga Pendidik melalui

Pendidikan Tinggi dan Pacsa

Sarjana.

d. Pengabdian masyarakat di wilayah

perbatasan.

e. Pendampingan

Mahasiswa/Alumni/Pemuda Tani

dan Dosen dalam peningkatan

produksi komoditas strategis

pertanian.

f. Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pertanian.

g. Penguatan Program dan Kerjasama

Pendidikan Pertanian.

h. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Pertanian.

Hal. 33 dari 97

2. Arah Kebijakan dan Strategis Pendidikan Pertanian 2015 – 2019

Dalam mewujudkan arah dan

strategi Badan PPSDMP yang terkait

dengan Pusat Pendidikan Pertanian

diatas, maka arah kebijakan dan strategi

yang akan dilakukan oleh Pusat

Pendidikan Pertanian adalah sebagai

berikut:

a. Arah Kebijakan Pendidikan Pertanian 2015 - 2019 1) Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM pendidikan

vokasi pertanian melalui tugas

belajar S2 dan S3 disesuaikan

dengan kebutuhan dan tujuan

pembangunan pertanian.

2) Menghasilkan generasi muda

bidang pertanian melalui

Pendidikan Vokasi Pertanian.

Hal. 34 dari 97

3) Penyelenggaraan Pendidikan

Pertanian di Politeknik

diselenggarakan melalui

pendidikan tinggi vokasi

pertanian.

4) Lulusan Politeknik memiliki

profil keahlian Pertanian, jiwa

kewirausahaan, berkarakter

dan berdaya saing.

5) Pengembangan kerjasama

Politeknik dengan Perguruan

Tinggi, Dunia Usaha/Dunia

Industri dan stakeholder

lainnya untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan

pendidikan dan output.

6) Pengembangan Politeknik

diarahkan pada keunggulan

teknologi Terapan spesifik lokasi

yang menjadi ciri khas dan

kekuatan Politeknik.

Hal. 35 dari 97

b. Strategi Kebijakan Pendidikan Pertanian 2015 – 2019 1) Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi Vokasi Pertanian berbasis

Teaching Factory.

2) Penyelenggaraan Penelitian

terapan Bidang Pertanian.

3) Penyelenggaraan Pengabdian

Masyarakat sesuai dengan

Program Kementerian

Pertanian.

4) Penyelenggaraan Kerjasama

dengan Dunia Usaha/Dunia

Industri dan stakeholder terkait.

B. KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi dibutuhkan

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi

serta kewenangan dan penjabaran peran

Pusat Pendidikan Pertanian dalam

Hal. 36 dari 97

mencapai sasaran strategis. Selain itu

regulasi tersebut dibutuhkan dalam

menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi dalam pembangunan pertanian

khususnya di tingkat daerah. Langkah

awal dalam proses pelaksanaan

penyusunan kerangka regulasi adalah

melakukan evaluasi terhadap efektifitas

regulasi yang ada. Apabila hasil evaluasi

dinyatakan bahwa regulasi yang ada,

sudah efektif dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Pusat

Pendidikan Pertanian, maka tidak perlu

dibentuk regulasi baru. Apabila hasil

evaluasi ternyata regulasi yang ada belum

efektif atau belum optimal dalam

mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Pusat Pendidikan Pertanian, perlu

dibentuk regulasi baru atau perubahan

regulasi yang ada.

Hal. 37 dari 97

Dalam rangka mengoptimalkan

sistem Pemantapan Pendidikan Pertanian,

maka perlu dilakukan review terhadap

regulasi yang ada serta menyusun

peraturan operasionalnya. Produk regulasi

Pusat Pendidikan Pertanian adalah sebagai

berikut:

1. Keputusan Menteri Pertanian tentang

Penyelenggaraan Pendidikan,

Kurikulum Pendidikan di STPP,

Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan

Mahasiswa Baru, Tata Kehidupan

Kampus, dan Pedoman Pemilihan Wakil

Ketua.

2. Keputusan Kepala Badan PPSDMP

tentang Seragam Mahasiswa STPP,

Lomba Karya Ilmiah Siswa, Praktek

Kerja Usaha Siswa SMK-PP, Gelar

Inovasi Teknologi, Lomba Karya Ilmiah

bagi Tenaga Pendidik, Lomba Tenaga

Hal. 38 dari 97

Pendidik Berprestasi, Pengawalan

Mahasiswa pada Sentra Produksi.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pusat Pendidikan Pertanian

mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis pendidikan

vokasi pertanian, rencana dan program

pendidikan pertanian, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya

tersebut Pusat Pendidikan Pertanian

menyelanggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pertanian;

2. Pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pendidikan Pertanian terdiri dari 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

Hal. 39 dari 97

1. Bidang Program dan Kerjasama dengan: a. Sub Bidang program; b. Sub Bidang kerja sama.

2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dengan: a. Sub Bidang Kurikulum, dan Sistem

Pembelajaran; b. Sub Bidang Peserta Didik.

3. Bidang Kelembangaan dan Ketenagaan dengan: a. Sub Bidang Kelembagaan; b. Sub Bidang Ketenagaan.

Selain itu Pusat Pendidikan

Pertanian mengkoordinasikan 9 Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang terbagi dalam

10 Satuan Kerja, dan 82 SMK-PP

Pemda/Yayasan yang dibina berlokasi di

Daerah. UPT yang dikoordinasi oleh Pusat

Pendidikan Pertanian berjumlah 6 UPT

setingkat Eselon II yaitu Politeknik

Pembangunan Pertanian (Poltek/STPP),

dan 3 UPT Eselon III yaitu Sekolah

Hal. 40 dari 97

Menengah Kejuruan – Pertanian

Pembangunan (SMK-PP). Sekolah

Menengah Kejuruan Pertanian yang dibina

terbagi atas 84 SMK-PP milik Pemda

Provinsi, Pemda Kabupaten serta Yayasan.

Secara lengkap sebagai berikut :

1. Poltek/STPP Medan – Sumatera Utara

(1 Satker);

2. Poltek/STPP Bogor – Jawa Barat (1

Satker);

3. Poltek/STPP Magelang – Jawa Tengah

& DIY (2 Satker);

4. Poltek/STPP Malang – Jawa Timur (1

Satker);

5. Poltek/STPP Gowa – Sulawesi Selatan

(1 Satker);

6. Poltek/STPP Manokwari – Papua Barat

(1 Satker);

7. Poltek/SMK-PP Negeri Sembawa –

Sumatera Selatan (1 Satker);

Hal. 41 dari 97

8. Poltek/SMK-PP Negeri Banjarbaru –

Kalimantan Selatan (1 Satker);

9. Poltek/SMK-PP Negeri Kupang – Nusa

Tenggara Timur (1 Satker);

10. SMK-PP dan SMK Pertanian milik

Pemda & Yayasan sebanyak 84

sekolah.

Hal. 42 dari 97

BAB. V PROGRAM LINTAS, PROGRAM AKSI, KEGIATAN DAN TARGET KINERJA,

DAN KERANGKA PEMBIAYAAN

A. PROGRAM Pusat Pendidikan Pertanian merupakan

Unit Eselon II Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian. Program

BPPSDMP Tahun 2015-2019 adalah (1)

Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pelatihan Pertanian dan (2) Program Pendidikan Pertanian.

Mengacu pada program pendidikan

pertanian, maka pelaksanaan kegiatan Pusat

Pendidikan Pertanian adalah melalui kegiatan

“dijabarkan ke dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Pertanian”.

Hal. 43 dari 97

Tabel 1.Program/Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019

Fungsi Tahun/Program/Kegiatan

2015 2016 2017-2019

Ekonomi Progra Tabel 2m : Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Kegiatan: 1) Pemantapan

Sistem Penyuluhan Pertanian

2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

3) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian

Program : Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kegiatan: 1) Pemantapan

Sistem Penyuluhan Pertanian

2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian


4) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Program : Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Kegiatan: 1) Pemantapa

n Sistem Penyuluhan Pertanian



Hal. 44 dari 97


5) Pendidikan Menengah Pertanian

Hal. 45 dari 97

Fungsi Tahun/Program/Kegiatan

2015 2016 2017-2019

Pendidikan

- Pendidikan Menengah Pertanian Kegiatan : Pendidikan Menengah Pertanian

Pendidikan Pertanian Kegiatan : Pendidikan Pertanian

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau

Indikator Kinerja Program Pendidikan

Pertanian digunakan sebagai acuan kinerja

adalah:

a. Jumlah SDM lulusan pendidikan

tinggi vokasi pertanian yang

memenuhi standar kompetensi

kerja (orang).

b. Jumlah SDM lulusan pendidikan

menengah vokasi pertanian yang

memenuhi standar kompetensi

kerja (orang).

Hal. 46 dari 97

c. Regenerasi petani melalui

Penumbuhan Wirausaha Muda

Pertanian oleh mahasiswa STPP,

Siswa SMK-PP, dan alumni

Perguruan Tinggi Mitra

(Kelompok).

B. PROGRAM AKSI 1. Gerakan Pemberdayaan Petani

Terpadu Kementerian Pertanian telah

menetapkan sebelas arah Kebijakan

Pembangunan Pertanian tahun 2015 –

2019 dengan tujuan utama untuk

mencapai kemandirian pangan dan

berkelanjutan sekaligus ramah

lingkungan. Untuk mendukung

tercapainya kemandirian pangan

tersebut, telah dilakukan berbagai

upaya, antara lain melalui

pemberdayaan sumberdaya manusia

Hal. 47 dari 97

pertanian pada kawasan sentra

produksi sub sektor tanaman pangan,

perkebunan, hortikultura dan

peternakan yang meliputi 7 (tujuh)

komoditas strategis nasional yaitu padi,

jagung, kedelai, tebu, aneka cabai,

bawang, dan sapi/kerbau. Ketahanan

pangan merupakan bagian terpenting

dari pemenuhan hak atas pangan

sekaligus merupakan salah satu pilar

utama hak azasi manusia. Ketahanan

pangan juga merupakan bagian sangat

penting dari ketahanan nasional. Dalam

hal ini hak atas pangan seharusnya

mendapat perhatian yang sama besar

dengan usaha menegakkan pilar-pilar

hak azasi manusia. Untuk mewujudkan

kondisi ketahanan pangan nasional

yang mantap, subsistem ketahanan

pangan (ketersediaan, distribusi dan

konsumsi) dalam sistem ketahanan

Hal. 48 dari 97

pangan diharapkan dapat berfungsi

secara sinergis, melalui kerja sama

antar komponen yang digerakkan oleh

pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan tidak hanya

mencakup pengertian ketersediaan

pangan yang cukup, tetapi juga

kemampuan untuk mengakses

(termasuk membeli) pangan dan tidak

terjadinya ketergantungan pangan pada

pihak manapun. Dalam hal inilah,

petani memiliki kedudukan strategis

dalam ketahanan pangan, dimana

petani adalah produsen pangan

sekaligus kelompok konsumen pangan

terbesar.

Petani harus memiliki

kemampuan untuk memproduksi

pangan secara mandiri dan juga harus

Hal. 49 dari 97

memiliki pendapatan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan

hidup mereka sendiri. Keadaan ini

merupakan salah satu upaya untuk

memenuhi kebutuhan pangan serta

meningkatkan produktifitas dan

kualitas ketahanan pangan masyarakat

petani.

Arah kebijakan umum

pengembangan sektor pertanian

ditujukan pada upaya, peningkatan

produktivitas, produksi dan nilai

tambah hasil pertanian untuk

menunjang kebutuhan pangan nasional

serta memenuhi kebutuhan bahan

baku industri dan ekspor, sekaligus

meningkatkan kesempatan kerja dan

pendapatan para pelaku utama dan

pelaku usaha. Secara eksplisit arah

Hal. 50 dari 97

kebijakan umum pengembangan sektor

pertanian antara lain:

a. Peningkatan produktivitas dan

produksi hasil pertanian untuk

memenuhi kebutuhan bahan

pangan, bahan baku industri dan

mengisi peluang ekspor, melalui

upaya peningkatan mutu

intensifikasi, ekstensifikasi,

rehabilitasi dan konservasi.

b. Peningkatan nilai tambah produk-

produk hasil pertanian untuk

meningkatkan pendapatan petani

dan para pelaku usaha lain yang

terlibat langsung maupun tidak

langsung dengan usaha pertanian.

c. Peningkatan kesempatan dan

penyerapan tenaga kerja di sektor

pertanian untuk mengurangi

jumlah pengangguran dari

Hal. 51 dari 97

angkatan kerja yang terus semakin

bertambah.

Untuk mencapai tujuan tersebut

diperlukan adanya dukungan kebijakan

strategis dan pengaturan teknis agar

seluruh sumberdaya, baik sumberdaya

manusia maupun sumberdaya alam

berfungsi secara harmonis dan optimal.

Padi, Jagung dan Kedelai serta

komoditas strategis pertanian lainnya

antara lain Tebu, Aneka Cabai, Bawang

dan Sapi/kerbau yang merupakan 7

(tujuh) komoditas hasil pertanian

strategis yang seringkali menjadi isu

nasional. Kementerian Pertanian pada

tahun 2016 menargetkan peningkatan

produksi padi minimal 76,2 juta ton

GKP, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,82

juta ton, aneka cabai 1,1 juta ton,

Hal. 52 dari 97

bawang merah 1,173 juta ton, tebu 3,2

juta ton dan sapi/kerbau 0,552 juta ton.

Dalam implementasi pencapaian

target peningkatan produksi komoditas

tersebut, disadari adanya beberapa

keterbatasan sebagai faktor pembatas,

antara lain keberadaan lahan dimana

banyaknya alih fungsi lahan pertanian

produktif menjadi pemukiman, lahan

industri dan sebagainya. Kondisi lain

yang menjadi faktor pembatas adalah

petani dan penyuluh pertanian.

Jumlah penyuluh pertanian pada

dasawarsa terakhir ini mengalami

penurunan yang nyata karena pensiun,

alih fungsi ke non penyuluh pertanian

dan rendahnya rekruitmen penyuluh

pertanian. Mengingat kondisi tersebut,

maka diperlukan upaya strategis,

Hal. 53 dari 97

antara lain penyiapan tenaga energik

dan mandiri yang dapat membantu

kinerja penyuluh dan pendampingan

kepada petani. Upaya tersebut

didukung dengan implementasi secara

nyata di lapangan dengan memberikan

perhatian yang serius dari semua pihak,

termasuk perguruan tinggi sebagai

komunitas masyarakat akademis,

dalam hal ini adalah civitas akademika

yang terdiri atas dosen dan

Mahasiswa/Alumni.

Oleh karena itu, dalam rangka

pencapaian target peningkatan

produksi 7 (tujuh) komoditas strategis

serta membantu tugas penyuluhan dan

pendampingan petani, Badan


Pertanian mencanangkan program

pendampingan Mahasiswa/Alumni

Hal. 54 dari 97

sejak tahun 2015. Pendampingan oleh

dosen dan Mahasiswa/Alumni ini

diselenggarakan berkoordinasi dengan

instansi terkait di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dan kelembagaan

petani yang diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas lahan dan

produksi strategis.

Potensi pengembangan komoditas

strategis nasional tersebut masih cukup

besar, baik melalui peningkatan

produktivitas tanaman, perluasan areal

tanam maupun peningkatan populasi.

Maka dari itu pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam

usahatani ketujuh komoditas tersebut

masih terus diupayakan, melalui

peningkatan produksi di lokasi sentra

produksi pangan menuju swasembada

Hal. 55 dari 97

pangan dan swasembada

berkelanjutan.

Gerakan Pemberdayaan Petani

melalui Pendampingan PTN/STPP pada

wilayah sentra produksi pangan

dilaksanakan di 17 provinsi yaitu D.I.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Lampung, Banten,

Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Jenis kegiatan pendampingan

mahasiswa/alumni di sentra produksi

pangan meliputi :

a. Rekrutmen tenaga pendamping

dan supervisor di tingkat

perguruan tinggi dan

STPP/Politeknik;

Hal. 56 dari 97

b. Pembekalan bagi Dosen dan

Mahasiswa/Alumni;

c. Koordinasi dan sinkronisasi

program dilaksanakan di tingkat

pusat, wilayah, dan Perguruan

Tinggi;

d. Pendampingan petani yang

meliputi perencanaan dan

pelaksanaan usaha tani,

introduksi teknologi dan

kelembagaan petani;

e. Monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh Panitia Kerja

Tingkat Pusat, Kelompok Kerja

Wilayah Koordinasi, Kelompok

Kerja Pendampingan dan

Pelaksana berupa identifikasi dan

penyelesaian permasalahan

produksi padi, jagung dan kedelai

serta tebu, aneka cabai, bawang

dan daging;

Hal. 57 dari 97

f. Pengujian teknologi pertanian

dilaksanakan oleh dosen dan

Mahasiswa/Alumni bersama

penyuluh pertanian. Pengujian

teknologi pertanian dapat

dilakukan pada kegiatan pra-

panen dan atau pasca-panen dan

bentuknya dapat berupa demplot,

pengujian alat atau lainnya.

Gambar 10. Tata Organisasi dan

Pengelola Pengawalan Mahasiswa.

Hal. 58 dari 97

2. Regenerasi Petani Menurut data BPS, angkatan kerja

di Indonesia sebanyak 121.9 juta orang

per agustus 2014. Pengangguran

terbuka per Agustus 2014 sebesar 5.94

persen, sementara pada sektor

pertanian dihadapkan pada tantangan

menurunnya minat para pemuda untuk

bekerja pada sektor pertanian. Banyak

pemuda di pedesaan yang lebih senang

pergi ke kota bekerja pada sektor

informal tanpa keterampilan yang

memadai, sehingga menyebabkan

terjadinya transfer pengangguran dari

desa ke kota. Sementara itu lulusan

sarjana pertanian hanya sedikit yang

memilih untuk bekerja menjadi petani,

bahkan ada yang memilih bekerja di

luar sektor pertanian. Berangkat dari

keprihatinan rendahnya tenaga kerja

terdidik yang bekerja dan kenyataan

Hal. 59 dari 97

bahwa semakin terbukanya akses

pendidikan khususnya pendidikan

menengah kejuruan pertanian dan

pendidikan program sarjana bagi

masyarakat Indonesia maka penting

untuk memberikan bekal kepada

generasi muda dalam aspek teoritis

maupun praktis secara proporsional.

Pendekatan secara teoritis atau

konseptual memberikan kesempatan

kepada generasi muda mengembangkan

daya analisis dan kritis atas fenomena,

sedangkan pandangan praktis

memberikan kemampuan generasi

muda untuk secara riil melakukan

sesuatu yang nyata dan dirasakan

masyarakat disekitarnya.

Program Aksi Regenerasi Petani ini

berusaha mensinergikan kepentingan

peningkatan kualitas sumberdaya

Hal. 60 dari 97

manusia dan aspek pembangunan

pertanian, sehingga para pemuda

diharapkan mampu dan mau terjun ke

dunia pertanian. Dengan kegiatan ini,

siswa lulusan SMK-PP dan mahasiswa

sarjana pertanian akan mempraktekkan

pemahamannya berkaitan pertanian

sebagai agripreneur sehingga setelah

lulus akan menjadi petani pengusaha

dan sekaligus menjadi pemuda

penggerak sektor pertanian melalui

kegiatan 1) Penumbuhan

Wirausahawan Muda Pertanian dan 2)

Transformasi Pendidikan.

Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

Saat ini, salah satu tantangan

yang dihadapi pada sektor pertanian

adalah menurunnya minat para

pemuda untuk bekerja pada sektor ini.

Hal. 61 dari 97

Dimungkinkan penyebabnya kesan

pemuda terhadap pekerjaan sektor

pertanian adalah pekerjaan petani yang

berada di sawah, bergelut dengan

lumpur, tradisional, berada di

pedesaan, dan terbelakang. Disamping

itu didukung pula oleh kenyataan

bahwa sebagian besar lulusan

perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan cenderung lebih sebagai

pencari kerja (jobseeker) daripada

pencipta lapangan pekerjaan (job

creator). Hal ini kemungkinan sistem

pembelajaran yang diterapkan saat ini

masih terfokus pada bagaimana

menyiapkan para mahasiswa yang cepat

lulus dan mendapatkan pekerjaan,

bukannya lulusan yang siap

menciptakan pekerjaan. Kenyataan

lainnya adalah sarjana pertanian yang

bekerja di sektor pertanian sedikit,

Hal. 62 dari 97

mereka cenderung memilih bekerja

diluar sektor pertanian.

Pada jangka panjang kondisi

tersebut secara gradual berdampak

menurunnya jumlah tenaga kerja

terdidik yang bekerja di sektor

pertanian, dan pada akhirnya terjadi

kelangkaan tenaga terdidik pada sektor

pertanian. Kondisi ini harus dihentikan,

dan perlu dilakukan terobosan guna

memperkuat SDM pertanian.

Strategi yang dilakukan guna

memperluat SDM pertanian tersebut

adalah mengubah kesan kepada

pemuda bahwa sektor pertanian bukan

hanya budidaya tanaman di sawah

melainkan sektor pertanian adalah

usaha agribisnis dari subsitem hulu

sampai hilir yang justru memberikan

Hal. 63 dari 97

peluang kerja dan peluang usaha yang

sangat luas. Strategi lainnya adalah

menumbuhkembangkan jiwa

kewirausahaan dan meningkatkan

aktivitas kewirausahaan dibidang

pertanian agar para lulusan perguruan

tinggi pertanian lebih menjadi pencipta

lapangan kerja. Melalui kegiatan ini

peserta didik akan bertindak sebagai

wirausahawan muda pertanian

(Agripreneur). Setelah menjadi tenaga

terdidik pertanian diharapkan akan

menjadi pengusaha pertanian,

sekaligus menjadi penggerak dan

pencipta lapangan kerja di sektor

pertanian.

Pada tataran operasional,

penumbuhan wirausahawan muda

pertanian terbagi dalam tiga tahap:

penyadaran dan penumbuhan,

Hal. 64 dari 97

pengembangan, dan pemandirian.

Masing-masing tahap dilaksanakan

satu tahun.

Transformasi Pendidikan Kebijakan Kepala Badan


Pertanian tentang Transformasi UPT

Kementerian Pertanian menuju lembaga

yang profesional, mandiri dan berdaya

saing serta berdasarkan pertimbangan

kekuatan, kelemahan, peluang,

tantangan dan kelembagaan serta

ketersediaan sumberdaya yang ada

maka maka perlu dilakukan perubahan

kelembagaan SMK-PP dan STPP

menjadi Politeknik.

Dalam mencapai perubahan

tersebut telah disusun tahapan

kegiatan yang diperlukan oleh Pusat

Pendidikan Pertanian maupun UPT

Hal. 65 dari 97

Pertanian sebagai berikut : 1) Produk

Hukum, 2) Pengembangan Prodi/Minat

Studi, 3) Kurikulum/Silabus/Profil, 4)

Perencanaan Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, Pengembangan

Sapras, dan 5) Sistem Penerimaan

Mahasiswa Baru.

C. KEGIATAN 1. Kegiatan Pendidikan

Guna Menyiapkan generasi muda

terdidik, terlatih dan kompeten yang

unggul dalam agrosociopreneur, maka

perlu diterapkan sistem pembelajaran

dengan mengunakan metode Teaching

Factory. Teaching Factory adalah model

pembelajaran yang mengkondisikan

tempat praktik di

Politeknik/STPP/SMK-PP seperti

tempat kerja dunia usaha/dunia

industri (DU/DI) sesungguhnya. Dalam

Hal. 66 dari 97

model pembelajaran ini, peserta didik

akan diarahkan mengelola jenis usaha

bidang budidaya (tanaman dan ternak),

pengolahan hasil, maupun pemasaran

hasil pertanian. Diharapkan, para

lulusan tidak hanya menjadi pencari

kerja (job seeker) tetapi juga menjadi

pencipta lapangan kerja (job creator).

Sehingga kegiatan Pendidikan Pertanian

Tahun 2015 – 2019 berfokus pada :

a. Pemberian Tugas Belajar S2 dan S3

bagi Dosen dan tenaga

kependidikan.

b. Penambahan Program Studi.

c. Peningkatan jumlah penerimaan

mahasiswa baru.

d. Penyempurnaan dan Pengembangan

Kurikulum.

e. Peningkatan Kapasitas Dosen dan

Tenaga Kependidikan.

Hal. 67 dari 97

f. Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Induk Penelitian Terapan

Pertanian.

g. Pembinaan Karakter Peserta Didik

dan Tata Kehidupan Kampus.

h. Penyediaan Bantuan Modal dan

Kegiatan Pendukung Lainnya untuk

program Penumbuhan Wirausaha

Muda Pertanian.

i. Pembangunan dan penyediaan

sarana prasarana Teaching Factory

dan sarana pembelajaran lainnya

sesuai Standar Pendidikan Vokasi

Pertanian.

j. Pembangunan, Perbaikan dan

Pemeliharaan Sarana Pendukung

Pendidikan.

k. Terobosan Jejaring Kerjasama

dengan Kementerian lain terkait

Pengembangan Aset Pendidikan

Pertanian.

Hal. 68 dari 97

l. SDM Pertanian yang diuji

Kompetensinya dalam Sertifikasi

Profesi Bidang Pertanian.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program Pendidikan Pertanian tersaji

pada Tabel 2

Hal. 69 dari 97

Tabel 2. IKU dan IKK Badan PPSDMP lingkup Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2015 – 2019

TAHUN PROGRAM IKU IKK

2015 Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

1. Jumlah SDM lulusan Pendidikan Tinggi Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

2. Jumlah SDM lulusan Pendidikan Menengah Pertanian Yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

1.1. Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan S2/S3 (orang)

1.2. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan Diploma IV (orang)

1.3. Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian (unit)

1.4. Jumlah kelembagaan standardisasi dan sertifikasi profesi yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)

1.5. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan

Hal. 70 dari 97


dikembangkan (orang)

1.6. Jumlah profesi pertanian yang distandardisasi (Dok)

1.7. Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi (orang)

1.8. Jumlah Dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standardisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (bulan)

2.1. Jumlah generasi

muda pertanian yang mengikuti pendidikan di SMK-PP/SMK Pertanian yang difasilitasi (orang)

2.2. Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan

Hal. 71 dari 97


dikembangkan (unit)

2.3. Ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)

2.4. Jumlah Dukungan Pendidikan Menengah Pertanian (bulan)

2016 Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Jumlah SDM lulusan Pendidikan Tinggi Pertanian Yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

1. Jumlah SDM pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi

2. Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pasca sarjana S2/S3

3. Jumlah mahasiswa/alumni yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan

4. Jumlah siswa/mahasiswa/alumni yang Terfasilitasi Berwirausaha di bidang Pertanian

Hal. 72 dari 97


5. Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian

6. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

7. Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan tinggi pertanian

Pendidikan Menengah Pertanian

Jumlah SDM lulusan Pendidikan Menengah Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

1. Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan di SMK-PP/SMK Pertanian yang difasilitasi

2. Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

3. Ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

Hal. 73 dari 97


4. Jumlah dukungan pendidikan menengah pertanian

2017 Pendidikan Pertanian

Jumlah SDM lulusan Pendidikan Tinggi dan Menengah Vokasi Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan)

2. Layanan internal organisasi (dokumen)

3. Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan tinggi pertanian (bulan)

2018-2019

Pendidikan Pertanian

Jumlah SDM lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi kerja (orang)

1. Jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian (Orang)

2. Jumlah Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana S2 dan S3

3. Meningkatnya Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi

Hal. 74 dari 97


4. Jumlah Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian

5. Jumlah Siswa/Mahasiswa/Alumni yang Terfasilitasi Berwirausaha di bidang Pertanian

6. Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP

7. Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan

8. Jumlah SDM Pertanian yang diuji Kompetensinya dalam Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Hal. 75 dari 97


9. Jumlah Kelembagaan STPP yang Terpenuhi Sarana Prasarananya

10. Jumlah Kelembagaan SMK-PP yang Terpenuhi Sarana dan Prasarananya

11. Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Pertanian

12. Terkelolanya PNBP dalam Mendukung Sarana Prasaranan Pendidikan Pertanian

13. Terbanyarnya Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Hal. 76 dari 97

Tabel 3. Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pertanian 2015-2019

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT OUTCOME

1.

Tugas Belajar S2 dan S3 bagi aparatur pertanian

Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti program tugas belajar S2/S3.

Meningkatnya kinerja aparatur pertanian pada unit/organisasi yang bersangkutan

2.

Pendidikan Tinggi di Politeknik/STPP bagi aparatur dan non aparatur pertanian

Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti program pendidikan tinggi di Politeknik/STPP

Meningkatnya kinerja aparatur dan non aparatur pertanian

3.

Pendidikan Menengah Pertanian bagi generasi muda pertanian

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di SMK-PPN dan SMK Pertanian

Tersedianya tenaga teknis terampil di bidang pertanian yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

4.

Pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi pertanian

Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi yang

Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur pertanian untuk

Hal. 77 dari 97

difasilitasi dan dikembangkan

mengikuti pendidikan di Politeknik/STPP

5.

Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah

Jumlah kelembagaan pendidikan menengah yang difasilitasi dan dikembangkan

Terfasilitasinya generasi muda pertanian untuk mengikuti pendidikan di SMK-PP/ SMK Pertanian

6.

Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas Ketenagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian

Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan yang difasilitasi dan dikembangkan

7.

Pengembangan Kebijakan, Program dan Kerjasama Pendidikan

Jumlah dokumen kebijakan program dan kerjasama yang dihasilkan dan dikembangkan

Kinerja Organisasi/unit kerja meningkat

Hal. 78 dari 97

NO SUB KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT OUTCOME

8.

Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Negeri

Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan kemitraan

UPSUS Peningkatan Produksi Pangan (Kedaulatan Pangan)

9. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

Jumlah alumni yang terfasilitasi berwirausaha di bidang pertanian

Peningkatan kesejahteraan Petani

10.

Siswa yang Mendapat Bantuan Praktek

Jumlah siswa yang terfasilitasi Bantuan Praktek

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Hal. 79 dari 97

D. KERANGKA PEMBIAYAAN

Tabel 4. Target per Tahun dan Alokasi Anggaran Kegiatan Pemantapan Pendidikan Pertanian 2015

NO KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR

TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN

2015

1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan S2/S3

250 org 9.000

Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang mengikuti

2.850 org 45.600

Hal. 80 dari 97

pendidikan Diploma IV


TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN

2015

Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian

6 unit 19.927

Jumlah kelembagaan standardisasi dan sertifikasi profesi yang difasilitasi dan dikembangkan

9 unit 2.700

Hal. 81 dari 97


TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN

2015

Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

215 org 10.750

Jumlah profesi pertanian yang distandardisasi

3 dok 1.500

Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi

1.000 org 3.500

Hal. 82 dari 97


TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN

2015

Jumlah Dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standardisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

12 bulan 64.489

2. Pendidikan Menengah Pertanian

Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan di SMK-PP/SMK Pertanian yang difasilitasi

19.800 org 24.833

Hal. 83 dari 97


TARGET 2015

ALOKASI ANGGARAN

2015

Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

84 unit 8.229

Ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

472 org 5.699

Jumlah dukungan pendidikan menengah pertanian

12 bulan 17.004

Hal. 84 dari 97

Tabel 5. Target per Tahun dan Alokasi Anggaran Kegiatan Pemantapan Pendidikan Pertanian 2016

NO KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR TARGET 2016

ALOKASI ANGGARAN

2016

1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian

Jumlah SDM pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi

3.350 org 127.189

Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pasca sarjana S2/S3

280 org 10.500

Jumlah mahasiswa/alumni yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan

4.350 org 65.000

Hal. 85 dari 97


ALOKASI ANGGARAN

2016

Jumlah siswa/mahasiswa/alumni yang Terfasilitasi Berwirausaha di bidang Pertanian

1.000 org 40.000

Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian

6 unit 13.224

Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

499 org 15.243

Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan tinggi pertanian

12 bulan 95.999

Hal. 86 dari 97


ALOKASI ANGGARAN

2016

2. Pendidikan Menengah Pertanian

Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan di SMK-PP/SMK Pertanian yang difasilitasi

18.410 org 38.828

Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

84 unit 7.393

Ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan

402 org 3.265

Jumlah dukungan pendidikan menengah pertanian

12 bulan 20.146

Hal. 87 dari 97

Tabel 6. Target per Tahun dan Alokasi Anggaran Kegiatan Pemantapan Pendidikan Pertanian 2017-2019

KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR

TARGET ALOKASI ANGGARAN 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pendidikan Pertanian

Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan)

3.960 layanan 29,991

Layanan internal organisasi (dokumen)

28,845 dok 227,170

Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan tinggi pertanian (bulan)

12 bulan 94,614

Jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian

3.800 org 3.800 org 92.320 110,784

Hal. 88 dari 97



Jumlah Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana S2 dan S3

300 org 400 org 13.500 20.250

Meningkatnya Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi

309 org 309 org 6.401 7.681

Hal. 89 dari 97



Jumlah Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian

1.500 org 2.200 org 22.500 35.000

Jumlah Siswa/Mahasiswa/Alumni yang Terfasilitasi Berwirausaha di bidang Pertanian

1.247 klp 1.247 klp 27.916 35.000

Hal. 90 dari 97



Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP

22.427 org

22.427 org 29.934 35.920

Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan

10 unit 10 unit 8.300 8.300

Jumlah SDM Pertanian yang diuji Kompetensinya dalam Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

500 org 500 org 5.310 5.310

Hal. 91 dari 97



Jumlah Kelembagaan Politeknik/STPP yang Terpenuhi Sarana Prasarananya

7 unit 7 unit 29.908 35.000

Jumlah Kelembagaan Politeknik/SMK-PP yang Terpenuhi Sarana dan Prasarananya

3 unit 3 unit 7.675 9.000

Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Pertanian

11 layanan

12 layanan 14,095 18,095

Hal. 92 dari 97



Terkelolanya PNBP dalam Mendukung Sarana Prasaranan Pendidikan Pertanian

12 bulan 12 bulan 646 646

Terbanyarnya Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor

12 bulan 12 bulan 97.942 97.942

Hal. 93 dari 97

BAB. V PENUTUPAN

Tersusunnya Renstra Pusat Pendidikan

Pertanian Tahun 2015-2019 hasil revisi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan kegiatan operasional di unit kerja lingkup Pusat Pendidikan Pertanian. Dengan kedinamisan dan tuntutan masyarakat sangat memungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan kegiatan, untuk itu adanya perubahan dalam pelaksanaan program pendidikan pertanian akan sangat membantu dalam mencapai hasil yang lebih optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional berdasarkan pada kebijakan yang proposional dan profesional sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta peran masing-masing.

Hal. 94 dari 97

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pertanian

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN

KETENAGAAN

SUB BIDANG PROGRAM DAN

EVALUASI

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG KURIKULUM, DAN SISTEM

PEMBELAJARAN

SUB BIDANG PESERTA DIDIK

SUB BIDANG KELEMBAGAAN

SUB BIDANG KETENAGAAN

Hal. 95 dari 97

LAMPIRAN 2.

Daftar Alamat POLITEKNIK/ STPP

NO NAMA ALAMAT TELEPON & FAX

1.

STPP MEDAN

Jl. Binjai KM 10 Tromol Pos 18 Medan Sumut

Telp. (061) 8451544 Fax.

(061) 8446669

2.

STPP BOGOR

Jl. Cibalagung No.

1 PO BOX 188 Bogor Jabar

Telp. (0251)

8312386; 8312736

Fax. (0251) 83511063

3.

STPP MAGELANG

Jl. Kusuma Negara N0. 2 Yogyakarta

Jl. Magelang

Kopeng KM 7 PO BOX 152

Tegalrejo, Magelang Jateng

Telp. (0274) 373479

Fax. (0274) 375528

Telp. (0293)

364188 Fax. (0293)

313032

Hal. 96 dari 97

NO NAMA ALAMAT TELEPON & FAX

4.

STPP MALANG

Jl. Dokter Cipto No. 144A Bedali

Lawang Jatim

Telp. (0341)

427772; 427773 Fax. (0341)

427774

5.

STPP GOWA

Jl. Malino Km 7 Kotak Pos 1424 Kel. Boronglowe

Kec. Bontomarannu

Kab. Gowa Sulsel

Telp. (0411) 8210117

Fax. (0411) 8210117

6.

STPP MANOKWARI

Jl. SPAMA Kotak Pos 143 Reremi

Manokwari Papua

Telp. (0986) 211993 Fax.

(0986) 213223; 211130

Hal. 97 dari 97

LAMPIRAN 3. Daftar Alamat POLITEKNIK/ SMK-PP UPT

Pendidikan

NO NAMA ALAMAT TELOPON & FAX

1.

SMK-PP NEGERI

SEMBAWA

Jl. Palembang KM

29 Banyuasin Palembang,

Sumsel

Telp. (0711)

7439058

2.

SMK-PP NEGERI

BANJARBARU

Jl. Putri

Jungjungbuih No. 15 Banjarbaru

Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 4772317

3.

SMK-PP NEGERI

KUPANG

Jl. Timor Raya KM

39 Lili Fatule’u Kabupaten

Kupang NTT

Telp. (0380) 833939, 8050939,

833176

Documents

BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGsimdik.bppsdmp.pertanian.go.id/storage/1510397306.pdf · A. LATAR BELAKANG ... Penyuluhan dan Pengembangan SDM ... untuk terjun di bidang pertanian