1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke

merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti

bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan

lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing

untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.1

Warga Negara adalah rakyat yang menetap pada wilayah dan rakyat

tertentu dalam hubungannya dengan sebuah Negara berdasarkan keturunan,

tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh

sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu

wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga

Negara Asing (WNA).

Pengaturan mengenai Warga Negara terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 dan

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni :

Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara”.2

1 Abdullah Sjahriful.1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta. Ghalia, hlm.8 2 Pasal 26 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara

indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan bangsa asing yang telah

di sahkan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.”3

Sedangkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia

tahun 1945 tersebut menjelaskan bahwa penduduk di indonesia terdiri dari warga

negara indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang mendiami negara

Indonesia yang telah di data atau sensus penduduk.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur

dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen

perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan

keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk

dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun

yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia,

sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian

hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian.

Pengertian Imigrasi dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni :

3 Pasal 26 Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau

keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga

tegaknya kedaulatan negara”.4

Definisi keimigrasian tersebut mengandung dua pengertian yaitu hal

ihwal lalu lintas orang dari ke Wilayah Indonesia baik warga Negara Indonesia

maupun warga Negara Asing melalui pemeriksaan Tempat Pemeriksaan

Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi.

Menurut H. Abdulah Sjahriful :5

“Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu

keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin

keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia,

yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang

sesuai dengan izin yang di berikan kepadanya.”

Hal tersebut senada dengan pendapat yang diutarakan Jajim Hamdani

dan Charles Cristian namun terdapat sedikit perluasan makna tentang kejahatan

keimigrasian dan cangkupan dari Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang

keimigrasian, sebagaimana berikut ini.

Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian : 6

“Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ini

mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh

warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau

korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana di

bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara

fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia

(WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau

memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan Undang

– Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 5 ibid.,hlm 57 6 Jazim Hamdani. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta,

Sinar Grafik, hlm. 90.

4

Dari kedua pendapat tersebut pada dasarnya Petugas imigrasi adalah

mengemban tugas ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk, sekaligus

sebagai palang pintu keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda inilah yang

menentukan nasib dan kedaulatan bangsa, kedaulatan dari perspektif

penegakan hukum, juga dalam perspektif harkat dan martabat bangsa.

Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang

keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah

Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan

berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (Selectif Policy)7.

Berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat

memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan

ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 dapat diijinkan masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik, ekonomi,

maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia, hal ini tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin

Masuk, dan Izin Keimigrasian.8

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh Warga Negara Asing

yang ingin menuju Indonesia adalah visa. Visa sendiri adalah izin tertulis yang

7 Farida Tuharea, 2014, Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2. Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Fakultas Hukum

Universitas Lampung. hlm 2 8Ibid.

5

diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia

atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat

lainnya.9

Terdapat beberapa jenis-jenis visa yakni:

a. Visa Diplomatik b. Visa Dinas c. Visa Kunjungan d. Visa Tinggal Terbatas

Keberadaan Warga Negara Asing yang menggunakan Visa untuk datang

ke Indonesia tidaklah selalui berjalan sesuai aturan peraturan perundang-

undangan yang ada, tidak sedikit yang menyalahgunakan ijin keimigrasian,

bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu

masih berada di negaranya dan atau negara lain.

Terdapat kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan Visa yang

terjadi di Indonesia. Salah satunya terdapat di Imigrasi Malang dengan

kronologis sebagai berikut:10

Warga Negara Asing yang bernama Su Zhigang berkebangsaan

Republik Rakyat Tiongkok datang menuju Indonesia dengan

menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 hari.

Laki-laki yang lahir di Hubei 19 September 1974 ini memiliki nomor

paspor E20138361 yang berlaku sampai dengan 06 Mei 2023.

Su Zhigang datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui

Bandar Udara International Juanda Surabaya dan langsung menuju

Kota Malang. Maksud tujuan Su Zhigang datang ke Indonesia adalah

untuk berwisata dengan temanya yang berada di Indonesia dan

sekaligus untuk melihat peluang kerja Indonesia dan mengadakan kerja

sama. Selama berada di Indonesia Su Zhigang tinggal di Hotel Faris

Malang.

9 Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang

Keimigrasian 10 Dokumen Berita Acara Penyidikian Imigrasi 2018.

6

Selain untuk berwisata ke berbagai destinasi wisata di malang dan juga

jalan-jalan ke gunung berapi yang tidak diketahui namanya, Su Zhigang

juga telah 2 kali datang ke pabrik PT. Mulia Usaha Bersama yakni pada

hari Jum’at tanggal 03 November 2017 pada pukul 13.00 WIB

kemudian hari Kamis pada tanggal 9 November 2018. Terdapat

kenjanggalan dimana Su Zhigang memberikan pelatihan dan

mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan mesin pembuat

filter rokok di PT. Mulia Usaha Bersama.

Melalui pengintaian dan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS

Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, penyidik berhasil menangkap Su

Zhigang pada tanggal 17 November yang sedang tertangkap tangan

sedang mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan mesin

pembuat filter rokok di PT. Mulisa Usaha Bersama dan segera

melakukan penahanan untuk diperiksa PPNS Kantor Imigrasi Kelas 1

Malang.

Berkaitan dengan kasus tersebut Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Malang

Novianto Sulastono menjelaskan bahwa: 11

Su tertangkap tangan ketika sedang memberikan pelatihan kepada

sejumlah buruh di pabrik yang bernama Mulya Usaha Bersama (MUB)

di Singosari, Kabupaten Malang dengan bebas Visa kunjungan,

seharusnya ia menggunakan Kitas.

Lebih lanjut Novianto menjelaskan khusunya untuk penyalahgunaan visa

dalam sepanjang bulan Januari hingga November sudah terdapat 5

pelanggar yang di deportasi, termasuk Su yang sudah selesai menjadi

hukuman kurunpenjara dan sudah di Deportasi.

Penyalahgunaan visa kunjungan yang dijelaskan diatas tersebut adalah

kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tidak sesuai dengan

maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa,

Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian, visa kunjungan mempunyai 4 (empat)

bagian sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu tugas pemerintahan, pariwisata,

11Benni Indo, Warga Tiongkok Ditangkap Imigrasi Malang, Ini Pelanggaran yang

Dilakukannya, http://suryamalang.tribunnews.com, diakses 3 November 2018.

7

kegiatan sosial budaya, serta untuk kegiatan usaha. Masing-masing dari bagian

tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di

Indonesia

Dari kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri terhadap kesadaran

Warga Negara Asing yang mengabaikan larangan penyalahgunaan Visa dalam

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang

berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah):

a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang

diberikan kepadanya.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal

masih banyaknya warga Negara asing yang menyalahgunakan izin

keimigrasian. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

juga mencantumkan keberadaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yaitu diatur

dalam Pasal 105 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang keimigrasian,

yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS)

diberi wewenang sebagai penyidikan tindak pidana keimigrasian yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dan juga

pemberian wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 11

8

tahun 2011 menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS

keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi

bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang dilakukannya

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan. tanggung

jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki dalam hal ini Direktur Jenderal

Imigrasi dapat memberikan petunjuk, pengarahan dan mendukung kegiatan

penyidikan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Imigrasi juga diharuskan

melakukan koordinasi dengan instansi dan badan pemerintah yang terkait

dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan

warganegara asing yang dilakukannya, diantaranya dengan Departemen Luar

Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan,

Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan bahkan dengan Badan

Koordinasi Intelijen Negara.12

Menurut Najarudin Safaat dalam penelitian sebelumnya menyimpulkan,

Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno

Hatta lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan

proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak diberdayakannya Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas tindakan

keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya penegakan

12Romli Atmasasmita.”Aspek Hukum Kerjasama Regional Internasional Dalam Rangka

Mengatasi Peningkatan Imigran Gelap”, Laporan Tahap III Penelitian, Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm 61.

9

hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih tindakan

keimigrasian.13

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan

dengan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka kiranya cukup beralasan

bagi penulis untuk mengambil permasalahan hukum tersebut untuk selanjutnya

penulis telaah lebih dalam di dalam pembahasan skripsi ini. Sehingga sesuai

dengan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan

mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN VISA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1

MALANG” (STUDI KASUS PERKARA BP/01/XI/2017/DIKKIM/MALANG

di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka di rumuskan

permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa di

Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?

2. Apa Kendala-Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan

Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penyalahgunaan Visa khususnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

13Najarudin Safaat.2008. Tesis: “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor

Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum

Acara Pidana”(Depok: UI,), Hal. 112

10

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala Tindak Pidana Penyalahgunaan

Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan memberi kontribusi pada mata kuliah Hukum Pidana yang

khususnya dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa serta untuk

menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan

Tinggi.

2. Manfaat praktis

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari

penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan mendapat gelar Sarjana

Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Pihak Keimigrasian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam berupaya

menjalankan tugas khususnya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Imigrasi Kelas 1 Malang agar dapat menjalankan tanggung jawab dan

menagani secara maksimal terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan visa

c. Bagi Masyarakat

11

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit

atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu

memahami tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa adalah

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan

pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian

hari berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan

masyarakat dan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai

penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa serta pencegahan

tindak pidana penyalahgunaan visa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai

tujuan penelitian atau penulisan.14 Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

dikaitkan pada teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang ada dalam

masyarakat.15

14 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung,. hlm.112. 15 Fakultas Hukum UMM. 2016. Pedoman Penulisan Hukum Socio Legal Research.

Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal.16.

12

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

Alasan penulis memilih instansi tersebut adalah karena pada tahun 2017

terdapat satu upaya pro justicia terhadap pelaku penyalagunaan visa.16

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai

berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi,

pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber

yang utama. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan

melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Kantor

Imigrasi Kelas 1 Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file,

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber

kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen dan lain-lain).

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari ensiklopedia,

kamus, glossary, dan lain-lain.

16 Anas Miftakhudin, petugas imigrasi di Malang tangkap warga negara asing yang salahi izin tinggal, http://malang.tribunnews.com , 7 November 2018.

13

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang di anggap

mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis. Wawancara

dilakukan terhadap narasumber yaitu :

1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Yaitu Bapak Novianto

Sulastono.

2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Yaitu Eko Julianto

Rachmad.

b. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek lokasi

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam

penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak, dalam

hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta ditambah dengan

penelusuran perundang-undangan.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan

dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjai landasan teoritis.

14

e. Internet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui

internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif

Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan

pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian

nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas

tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Menjelaskan tentang

latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah,

tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

teori, dan sistematika penulisan.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang

akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian

yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai

berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis

dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam

memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan latar belakang,

15

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat, antara lain: teori penegakan hukum, teori

tindak pidana, tinjauan umum tentang keimigrasian menurut Undang-

Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Tinjauan Umum

Mengenai Visa.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan terhadap

rumusan masalah penelitian ini. Pembahasan tersebut akan dijabarkan serta

dianalisa sesuai dengan sumber data yang penulis dapatkan. Pembahasan

akan difokuskan terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penyalahgunaan Visa dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran

penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.