1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kiribati adalah negara kepulauan yang terletak di tengah Lautan Pasifik,

antara 173 dan 177 derajat Garis Bujur Timur. Kiribati berada pada bentangan

khatulistiwa dan berdekatan dengan Garis Waktu Internasional (International Date Line).

Republik ini terdiri dari tiga kepulauan utama, yaitu Kepulauan Gilberts, Kepulauan

Phoenix, dan Kepulauan International Line atau Kepulauan Caroline.

Negara ini memiliki topografi yang unik, yakni daerah daratan yang landai, tidak

berbukit, tidak bergunung, dan juga bukan daratan tinggi, sehingga tidak ada yang

menghalangi pandangan mata ke matahari. Daratan di kepulauan itu dikelilingi lautan

yang luas yang berjarak ribuan mil dengan daratan lainnya. Seluruh daratan di kepulauan

itu paling tinggi mencapai 8 meter di atas permukaan laut, kecuali Pulau Banaba, dengan

luas keseluruhan kurang lebih 6 kilometer persegi. Kondisi alam semacam inilah di

Kepulauan Kiribati tidak ditemukan di seluruh tempat di muka bumi dan menjadi

kekhususan tersendiri.

Iklim yang kurang bersahabat diakibatkan oleh daerah yang dilalui angin timur,

sehingga pulau-pulau memiliki iklim khatulistiwa maritim, dengan kelembapan tinggi

selama musim hujan sekitar bulan November sampai dengan April. Meskipun pulau

tersebut terletak di luar sabuk badai tropis, terdapat angin kencang sesekali dan bahkan

tornado. Curah hujan bervariasi dari rata-rata 102 cm yang dekat dengan ekuator hingga

2

305 cm yang merupakan angka ekstrim di wilayah utara dan selatan. Kekeringan yang

parah juga bisa terjadi di Kiribati. Rata-rata terdapat kurang dari 1% variasi antara bulan

dingin dan panas, tapi suhu harian berkisar dari 25 derajat Celcius dengan suhu rata-rata

tahunan sebesar 27 derajat Celcius.

Kemiskinan tanah yang ekstrim dan variabilitas curah hujan yang tinggi membuat

budidaya tanaman mustahil dilakukan di wilayah tersebut. Hanya Babai (semacam

tumbuhan jenis talas), pohon kelapa, dan pohon pandan paling mudah tumbuh di pulau-

pulau di Kiribati. Babi dan unggas juga banyak terdapat di Kiribati, namun bukan satwa

asli. Hewan-hewan tersebut diperkenalkan oleh orang Eropa pada masa kolonial. Namun,

negara ini memiliki aneka satwa laut yang melimpah dan beraneka ragam seperti

layaknya negara kepulauan lainnya.1

Memang terdengar asing ketika mendengar Negara Kiribati di telinga kita. Karena

memang Negara Kepulauan Kiribati tidak sering dieskpos oleh media baik cetak maupun

elektronik. Namun Negara Kiribati ini mulai mencuat ke media ketika negara tersebut

menjadi negara pertama yang diprediksikan akan tenggelam terlebih dahulu akibat

dampak pemanasan global yang terjadi.

Negara ini merupakan negara yang paling menderita dan menjadi negara pertama

yang rusak akibat perubahan iklim global. Salah satu akibat dari pemanasan global telah

mengambil sebagian lahan negara yang terletak di tengah-tengah Lautan Pasifik tersebut.

Air laut yang meninggi telah menyentuh wilayah pemukiman warga. Hal ini

menimbulkan problema besar bagi negara kecil berpenghuni 113.000 orang tersebut,

1 Kepulauan Pasifik di Khatulistiwa Dapat Menjadi Tempat Pengungsian Terumbu Karang Dalam Iklim yang Menghangat Karena Perubahan Arus Samudera http://www.faktailmiah.com/2012/05/06/kepulauan-pasifik-di-khatulistiwa-dapat-menjadi-tempat-pengungsian-terumbu-karang-dalam-iklim-yang-menghangat-karena-perubahan-arus-samudera.html Diakses pada 24 September 2012

3

karena mereka tidak punya pulau lain di negara mereka yang dapat dipakai untuk

pindah.2

Untuk menyikapi problema besar ini, sang presiden sebelumnya telah

memperhitungkan sebuah rencana besar untuk membangun pulau buatan baru yang dapat

dihuni. Tetapi, entah karena biaya yang terlalu besar atau alasan lain, rencana ini

dibatalkan. Kini solusi mereka tertuju kepada sebuah upaya baru agar mereka diizinkan

untuk membeli daratan seluas 5000 are di wilayah pemerintahan militer Fiji, tepatnya di

Pulau Utama Fiji, Vanua Levu. Jika diperbolehkan, maka pemerintah Kiribati akan

segera memindahkan warganya ke tempat tersebut sedikit demi sedikit.3

Menurut laporan PBB, untuk negara-negara Kepulauan Pasifik Berkembang

(1992), masalah lingkungan yang paling signifikan yang dihadapi bangsa-bangsa di

daerah ini di dunia adalah pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Variasi dalam

tingkat laut dapat merusak hutan dan daerah pertanian dan mencemari persediaan air

tawar dengan air garam.

Kenaikan permukaan laut untuk negara-negara dengan dua kaki (60 cm) akan

menenggelamkan Kiribati yang dihuni pada tahun 1996, seperti kenaikan ini diperkirakan

sebagai suatu kemungkinan pada tahun 2100. Kiribati bersama negara-negara lain di

daerah itu, rentan terhadap gempa bumi dan aktifitas gunung berapi. Akan tetapi, bangsa

ini juga memiliki fasilitas memadai untuk penanganan limbah padat, yang telah menjadi

perhatian lingkungan utama sejak tahun 1992, terutama di pusat populasi yang lebih

besar di Kiribati.

2 Kiribati Negara Pertama Korban Perubahan Iklim http://iklimkarbon.com/2012/03/14/kiribati-negara-pertama-korban-perubahan-iklim/ Diakses pada 25 September 2012 3 Ibid

4

Kesengsaraan yang dialami oleh penduduk negara Kepulauan Kiribati yang paling

utama dihadapi ialah air minum dan hasil kebun dirusak oleh air laut, ditambah dengan

badai yang menyebabkan erosi di sepanjang pantai. Kesengsaraan ini membuat para i-

Kiribati, demikian warga Kiribati dipanggil, sangat khawatir dengan kelangsungan

budaya mereka sehubungan dengan kepindahan yang nantinya ke Negara Kepulauan Fiji

di Vanua Levu. Dan yang dipindahkan terlebih dahulu ialah generasi muda yang sebagai

generasi penerus Kiribati dan berperan menjaga kelestarian budaya mereka.4

Keadaan ini diperburuk oleh buruknya higienis dan sanitasi akibat kekurangan air

yang menyebabkan melonjaknya angka kematian anak di Kiribati. Menurut Pelapor

Khusus mengenai hak atas air dan sanitasi PBB, Catarina del Albuquerque mengatakan

tindakan mendesak perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan air di antara 113.000

populasi negara itu. Ditambah lagi, Catarina de Albuquerque menyatakan bahwa situasi

yang terjadi seperti ini dikarenakan kurangnya fasilitas sanitasi yang semestinya.

Kemudian ia menyarankan pemerintah Kiribati perlu menciptakan sebuah departemen

khusus untuk mengatasi isu tadi dan menerapkan berbagai program untuk melakukan hal-

hal seperti meningkatkan kapasitas menampung air hujan dan memproduksi air yang

terjangkau oleh rakyat dari pabrik-pabrik desalinasi. De Albuqueque juga mencatat

bahwa negara dataran rendah tadi kewalahan untuk mengatasi perubahan iklim dan

kenaikan level air laut telah mencemari sejumlah sumber air tanah. Ia juga menegaskan

bahwa komunitas internasional, khususnya negara-negara yang paling bertanggung jawab

4 Seluruh Penduduk Kiribati Akan Dipindahkan Karena Negara Mereka Terancam Tenggelam

http://www.idbite.com/artikel/1842/seluruh-penduduk-kiribati-akan-dipindahkan-karena-negara-mereka-terancam-

tenggelam Diakses pada 25 September 2012

5

atas perubahan iklim, memiliki kewajiban untuk membantu Kiribati mengatasi masalah

airnya. 5

Karena kondisi Negara Kepulauan Kiribati yang semakin hari semakin

mengkhawatirkan, maka diprediksikan Kiribati adalah negara pertama di dunia yang akan

melakukan relokasi sehubungan dengan perubahan iklim ke Kepulauan Fiji. Oleh karena

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Perlindungan Hukum

Terhadap Penduduk Negara Kepulauan Kiribati Sebagai Pengungsi Akibat

Perubahan Iklim Dan Dampak Pemanasan Global”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perubahan iklim bisa menjadi penyebab adanya pengungsi yakni

penduduk Negara Kiribati yang akan direlokasikan ke Vanua Levu, Kepulauan

Fiji?

2. Bagaimana perlindungan hukum nasional terhadap pengungsi yang terjadi di

Kiribati? Apabila hukum nasionalnya tidak bisa memberikan perlindungan

terhadap penduduknya, apa opsi perlindungan lainnya?

3. Institusi atau lembaga manakah yang berwenang menangani pengungsi akibat

perubahan iklim khususnya pada penduduk Negara Kiribati? Apabila bukan

5 Kekurangan Air Sebabkan Kematian Anak-Anak di Kiribati

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/08/07/67343/kekurangan_air_sebabkan_kematian_anakana

k_di_kiribati/#.UG299UDrqAp Diakses pada 24 September 2012

6

UNHCR, apakah ada lembaga lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap

penduduk Negara Kiribati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tugas obyektif dan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan iklim yang kemudian

mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk Negara Kiribati yang akan

direlokasikan ke Vanua Levu, Kepulauan Fiji.

b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasional yang diberikan

terhadap penduduk Negara Kiribati yang menjadi pengungsi akibat perubahan

iklim.

c. Untuk mengetahui institusi atau lembaga atau organisasi internasional mana yang

berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat

perubahan iklim.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari adanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang

diperlukan sebagai bahan untuk penulisan hukum yang sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada.

7

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik untuk manfat akademis

maupun untuk manfaat praktis.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan pengayaan dalam Hukum

Pengungsi untuk mengetahui dan membandingkan mengenai keberadaan status

pengungsi akibat perubahan iklim yang baru-baru ini muncul serta perbandingan

antara definisi pengungsi yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951

Mengenai Status Pengungsi dengan pengungsi akibat perubahan iklim yang saat

ini lagi mencuat di dunia internasional. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pada

pengayaan ilmu pada Hukum Internasional khususnya Hukum Pengungsi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pikiran guna

mengetahui pengayaan dan penerapan Hukum Pengungsi. Dan masukan dalam

hal perlindungan penduduk yang sekarang ini banyak menjadi pengungsi akibat

perubahan iklim, khususnya penduduk negara Kiribati yang diprediksikan

menjadi negara pertama di dunia yang akan direlokasi ke Kepulauan Utama

Negara Fiji yakni di Vanua Levu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak pemanasan global

yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan berpotensi besar merusak

keseimbangan ekosistem di seluruh belahan dunia, sehingga diharapkan dapat

8

menimbulkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan

ekosistem dan melestarikan lingkungan dunia dalam mencegah mengurangi

pemanasan global bersama.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap

pengungsi akibat perubahan iklim ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah

metode normatif empiris yakni menganalisis penerapan prinsip dalam Hukum

Pengungsi Internasional, khususnya prinsip non-refoulement dalam kaitannya dengan

penduduk negara Kiribati yang menjadi pengungsi akibat perubahan iklim, dan

prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional khususnya yang ada dalam

Deklarasi Stockholm 1972, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim 1992,

Protokol Kyoto 1997, Bali Roadmap 2007 dan Doha Climate Getaway 2012 yang

berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim.

2. Metode Penelitian dan Data

Dalam hal mencari penerapan prinsip-prinsip dalam Hukum Pengungsi

Internasional yang berkaitan dengan pengungsi akibat perubahan iklim serta prinsip-

prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional yang berkaitan dengan lingkungan

dan perubahan iklim, penulis menggunakan metode penelitian “literature research”

atau penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka yang memfokuskan pada

9

primary sources (sumber primer), subsidiary/secondary sources (sumber sekunder)

serta tertiary sources (sumber tersier)6 yang menunjang sumber primer dan sumber

sekunder.

Dalam mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi pustaka di

perpustakaan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian sumber hukum (khususnya sumber hukum

dalam Hukum Internasional) yang digunakan akan diklasifikasikan ke dalam tiga

kategori yakni, primer, sekunder dan tersier.

Sumber primer (primary sources) yang dimaksud adalah sumber hukum

internasional yang mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yakni :

1. Perjanjian internasional (baik yang bersifat umum maupun khusus)

2. Kebiasaan internasional (international custom)

3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-

negara beradab

4. Keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah

diakui kepakarannya (teachings of the most highly qualified publicists)

merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Penulis akan menganalisis mengenai sumber hukum primer yaitu perjanjian

internasional yang relevan dalam penulisan hukum ini, yakni Universal Declarations

on Human Rights 1948, Geneva Convention 1951 Relating on International Refugees,

6 Basics of Legal Research, Cornell University Law Library, 2011

http://library.lawschool.cornell.edu/WhatWeDo/ResearchGuides/Basics.cfm Diakses pada 12 Juli 2013 pkl.

11.19

10

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, Protocol

1967 Relating on International Refugees, Stockholm Declarations 1972, United

Nations Framework Convention on Climate Change 1992, Kyoto Protocol 1997, Bali

Roadmap 2007, dan Doha Climate Getaway 2012. Selain itu penulis juga akan

membahas mengenai prinsip non-refoulement.

Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk

menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan

hukum primer dalam penelitian hukum ini. Dalam penulisan hukum ini akan merujuk

kepada Wagiman, Daniel Murdiyarso dan Achmad Romsan.

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah kamus yang digunakan untuk

membantu mencari definisi atau pengertian secara spesifik mengenai terminologi-

terminologi yang dicari dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya Black’s Law Dictionary sebagai bahan hukum tersier.

3. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Dengan data yang telah dikumpulkan, penulisan hukum ini akan

mengidentifikasi apakah Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi dan

Protokol 1967 dapat mengakomodir keadaan pengungsi akibat perubahan iklim dalam

hal pemberian perlindungan hukum atau tidak.

11

F. Definisi Operasional

1. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1 (A) poin (1) dan (2) 1951 Convention Relating to the Status of

Refugees (Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi) yang dimaksud dengan

Pengungsi ialah :

A. For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who : (1) Has been considered a refugee under the Arrangement of 12 May 1926 and

30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization; Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfill the conditions of paragraph 2 of this section;

(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return it. In the case of a person who has more than one nationality, the term “the country of his nationality” shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries which he is a national.

Yang artinya adalah sebagai berikut :

A. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, istilah “pengungsi” akan berlaku bagi

seseorang yang :

(1) Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei

1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan

12

10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi

Pengungsi Internasional :

Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai

pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam

periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status

pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian

ini;

(2) Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan

yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan

persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada

kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara

kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak

mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak

mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia

sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa

termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke

negara itu.

Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah

“negara kewarganegarannya” akan berarti masing-masing negara di mana ia

adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh

perlindungan negara kewarganegarannya jika, tanpa alasan yang sah yang

berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak

13

memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga

negara.

2. Perubahan Iklim

Berdasarkan Pasal 1 poin (2) United Nations Framework Convention on Climate

Change (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB/UNFCCC) yang dimaksud

dengan perubahan iklim adalah :

“means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods”

Yang artinya adalah “perubahan pada iklim yang disebabkan langsung atau tidak

langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer

global”

G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa referensi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Di bawah

ini penulis akan menyebutkan referensi yang didapat dan perbedaannya dengan penulisan

hukum ini.

1. Wagiman, 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Diterbitkan oleh Sinar Grafika,

Jakarta.

Buku ini memfokuskan pada perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional,

dinamika masyarakat internasional dan implikasinya bagi migrasi penduduk,

perkembangan, kedudukan, dan ruang lingkup hukum pengungsi internasional serta

membahas kejadian dan praktik penanganan pengungsi di berbagai negara. Dalam

14

buku ini juga membahas mengenai prinsip suaka, prinsip non-refoulement sebagai jus

cogens dan prinsip non-ekstradiksi. Wagiman dalam bukunya membahas secara

komprehensif mengenai prinsip non-refoulement dan ada beberapa poin penting yang

penulis setuju terhadap tulisannya yakni :

a. bahwa prinsip non-refoulement adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan

mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara

asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam.

b. Prinsip non-refoulement merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan

oleh karenanya mengikat semua negara, meskipun bukan merupakan negara

peserta Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi.

c. Prinsip non-refoulement dikategorikan sebagai ius cogens.

Sayangnya, dalam buku ini tidak menyebutkan beberapa hal mengenai :

a. Permasalahan baru mengenai pengungsi akibat perubahan iklim.

b. Peran prinsip non-refoulement terhadap pengungsi akibat perubahan iklim.

c. Lembaga atau organisasi internasional yang berwenang menangani masalah

pengungsi iklim.

Penulis mengutip dari referensi ini dan apa yang tidak disebutkan dalam bukunya

Wagiman dalam 3 poin di atas, akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

15

2. Daniel Murdiyarso, 2003. Protokol Kyoto : Implikasinya bagi Negara Berkembang.

Diterbitkan oleh Kompas, Jakarta

Sesuai dengan judulnya, buku ini memfokuskan pada Protokol Kyoto. Dimulai

dengan apa yang dimaksud dengan Protokol Kyoto, efektivitas dan status ratifikasi

Protokol Kyoto, peranannya terhadap negara berkembang dan negara maju,

mekanisme untuk memenuhi komitmen dalam Protokol Kyoto, sampai membahas

kelembagaan yang diatur dalam Protokol Kyoto. Penulis mendukung dan setuju

dengan apa yang ditulis oleh Daniel Murdiyarso ini, karena jelas dalam bukunya

menyindir negara-negara yang belum mau berkomitmen menjalankan Protokol Kyoto

seperti Amerika Serikat dengan alasan akan berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi dan CO2 menurut undang-undang AS, ‘Clean Air Act’ tidak

dianggap sebagai pencemar sehingga secara domestik tidak perlu diatur emisinya.

Penulis mendukung kritisasi Daniel Murdiyarso terhadap negara maju seperti

Amerika Serikat yang tidak mau menurunkan emisi gas CO2, akan tetapi terkait

dengan lingkungan dan perubahan iklim dan telah diatur oleh beberapa aturan

internasional yang tidak hanya Protokol Kyoto saja. Instrumen internasional lainnya

ialah Deklarasi Stockholm 1972, Konvensi PBB Kerangka Kerja Perubahan Iklim

1992 dan tentunya karena buku ini diterbitkan pada tahun 2003, maka pembahasan

mengenai Bali Roadmap 2007 serta Doha Climate Getaway 2012 belum ada.

Oleh karena itu, penulis akan turut membahas lebih lanjut beberapa aturan

internasional di atas terkait lingkungan dan perubahan iklim dalam penulisan hukum

ini.

16

H. Landasan Teori

Persoalan pengungsi telah ada sejak abad ke-20. Persoalan tersebut pertama kali

timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi

dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat. Jutaan anak-anak, pria dan

waita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah

ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam, misalnya dalam kurun waktu 1992-1995

ada 180 juta pengungsi yang disebabkan bencana alam (natural disaster). Melihat hal ini

Majelis Umum PBB telah mencanangkan periode 1990-2000 sebagai “the International

Decade for Natural Disaster Reduction”. Pengaturan tentang pengungsi ini dimulai sejak

adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Walaupun, Deklarasi

Universal HAM 1948 bukanlah merupakan hukum yang mengikat, deklarasi ini telah

melandasi pembentukan norma-norma HAM internasional yang diwujudkan dalam

berbagai bentuk perjanjian yang secara hukum mengikat negara-negara pihak. Esensi dari

hukum hak asasi manusia internasional ialah mengatur kemanusiaan universal tanpa

terikat atribut ruang dan waktu tertentu. Hal tersebut penting mengingat setiap negara

tidak tertutup kemungkinan membicarakan hukum hak asasi manusia dalam konteks

domestiknya. Hak asasi manusia dalam konteks hukum pengungsi setidaknya

berhubungan dengan tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap penduduk sipil akibat

konflik bersenjata. Kedua, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk

sipil dalam keadaan biasa. Ketiga, perlindungan terhadap pengungsi baik Internally

Displaced Person’s/IDP’s maupun pengungsi lintas batas.

Hukum internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara

dalam melaksanakan perlindungan internasional. Tindakan yang bertentangan dengannya

17

akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan

sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggung jawab

demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hak-

hak yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya

hak asasi pengungsi. Pengajuan suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian

dari hak asasi manusia. Tentunya untuk hal tersebut disebutkan dalam Pasal 13 Paragraf 2

Deklarasi HAM PBB 1948 “Everyone has the right to leave any country, including his

own, and to return to his country”. Hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal

atau negara ini kemudian dipertegas oleh Declaration of Territorial Asylum 1967 yang

menyatakan :

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

(2) This right may not be invoked in the case of persecutions genuinely arising from non-political crimes or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Penegasan Declaration of Territorial Asylum 1967 kata kunci untuk memohon suaka

adalah adanya ketakutan atau kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan

atau penganiayaan di suatu negara sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan ke

suatu negara lain. Termasuk di dalamnya mereka yang merupakan pejuang atau orang-

orang yang berjuang melawan kolonialisme. Namun, permohonan suaka ini dibatasi

hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk selain itu.

Apabila permohonan tersebut berlawanan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari

PBB, maka termasuk dalam golongan yang akan ditolak untuk menerima suaka adalah

mereka yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang,

dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

18

Batasan dan pembagian bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia Dunia

mencakup enam kelompok. Pertama, hak asasi pribadi (personal rights). Yang termasuk

dalam kelompok ini adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-

pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan

memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, serta hak kebebasan untuk memilih,

memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Kedua, hak asasi politik (political rights). Yang ke dalam kelompok ini adalah hak untuk

memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan,

hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi lainnya, serta hak untuk

membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Ketiga, hak asasi hukum (legal equity

rights). Yang termasuk ke dalam kelompok ini seperti hak mendapatkan perlakuan yang

sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, serta hak

mendapat layanan dan perlindungan hukum. Keempat, hak asasi ekonomi (property

rights) seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan

perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, utang piutang, hak

kebebasan untuk memiliki sesuatu, serta hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang

layak. Kelima, hak asasi peradilan (procedural rights). Hak-hak tersebut seperti hak

mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan

penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. Keenam, hak

asasi sosial budaya (social culture rights). Hak tersebut mencakup hak menentukan,

memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, serta hak untuk

mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

19

Konvensi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967 secara substansial melindungi

hak asasi manusia pada pengungsi. Dengan demikian Konvensi tersebut dikategorikan

sebagai jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, khususnya bagi pengungsi. Konvensi

Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi Mengenai Status Pengungsi mencantumkan

daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta

Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Pertama, pengungsi yang

masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap tidak akan dikenakan hukuman, selama

mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat.

Biasanya di setiap negara terdapat processing centre sendiri yang tidak dicampur dengan

karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus

menangani orang asing.

Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau

mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara terpaksa.

Hal ini berhubungan dengan prinsip, yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu

tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan

dan kebebasannya (prinsip non-refoulement). Selain yang mutlak seperti itu, terdapat pula

yang kondisionil berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat

ke negara mana saja. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan

atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu

ketertiban umum, misalnya pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga

negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran. Pengusiran baru dapat diberlakukan

20

apabila yang bersangkutan terbukti sebagai tindak pelaku kejahatan dari negara asalnya

atau melakukan kejahatan di negara yang dituju atau dimana ia berada7.

Perubahan Iklim

Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh siginifikan terhadap

semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah

mengenai fenomena perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim hadir sebagai

suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap

bidang kehidupan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia baik pada tataran

lokal, nasional dan juga pada tataran global.

Permasalahan seputar perubahan iklim telah menyentuh suatu kondisi yang

multidimensional dengan kompleksitas yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi

dan keadilan. Saat ini perhatian banyak dituangkan dalam dampak perubahan iklim

terhadap sektor ekonomi dan ilmu pengetahuan, namun pembahasan dalam perspektif

keadilan terhadap kondisi iklim jarang mendapat perhatian yang serius. Konsep keadilan

dalam dimensi lingkungan hidup menjadi suatu pembahasan yang bersifat lintas sektoran

dan lintas kepentingan. Dalam perspektif keadilan lingkungan, kondisi geografis setiap

negara merupakan suatu ketentuan yang harus diperlakukan bijaksana dan hak untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia.

Perubahan iklim telah memperumit isu-isu tentang pembagian sumber daya di antara

generasi-generasi masa kini dan juga generasi yang akan datang. Ketika jalan satu-

satunya menuju sumber daya yang dapat diperbaharui adalah lewat pengelolaaan dan

7 Wagiman, 2012. Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 27-31

21

pemeliharaannya di dalam kondisi yang dapat diperbaharui, ekosistem hutan kini sedang

dihancurkan oleh hujan asam dan pemanasan global. Pengendalian emisi karbon

antropogenik jelas memerlukan solusi internasional untuk menghindarkan malapetaka

utama dan mencegah subversi kepada ekosistem yang sudah tua. Pelaksanaan komitmen

ini secara nyata mengharuskan semua negara menurunkan emisi yang ada, pada saat yang

bersamaan negara-negara yang sedang berkembang dapat mengklaim secara rasional

bahwa masalah muncul sebagian besar disebabkan dari negara-negara maju yang selama

ini menggunakan energi yang memicu emisi untuk maksud-maksud praktis.

Kondisi ekosistem bumi yang tidak terikat pada suatu batas administratif wilayah

serta keterkaitan antara kondisi saat ini dengan proyeksi keadaan iklim ke depan

menjadikan konsep keadilan lingkungan bertitik tumpu pada 2 (dua) konsep utama yaitu

keadilan inter generasi dan keadilan antar generasi. Terdapat 2 (dua) relevansi penting

dalam pembahasan mengenai keadilan inter generasi oleh pakar dalam bidang ekologi

manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan spesies makhluk hidup lainnya dan

hubungan antara manusia dengan sistem lingkungan dengan manusia terdapat di

dalamnya. Terciptanya keadilan lingkungan secara umum dalam lintasan pemikiran

filosofis membutuhkan suatu netralitas sebagai dasar pemikiran utama. Oleh karena itu,

pembahasan mengenasi keadilan inter generasi tidak hanya berukutat pada kenyataan

perlindungan generasi yang akan datang untuk mendapatkan hak terhadap lingkungan

yang layak semata, namun juga menyentuh pembahasan mengenai kondisi bumu yang

proporsional sebagai kaidah dasar moral.

Konsep keadilan inter generasi telah berkembang dalam pergumulan hukum

internasional pada umumnya. Hal ini dapat diindikasi dalam Pembukaan dalam Universal

22

Declaration of Human Rights yakni “Whereas recognition of the inherent diginity and of

the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of

freedom, justice and peace in the world.” Terminologi “all members” yang digunakan

dalam kalimat di atas tentu tidak hanya terbatas pada kondisi saat ini namun juga bersifat

pemikiran ke depan dan cita-cita dari hukum internasional yang hendap dicapai.

Konsep keadilan inter generasi dalam perkembangan hukum lingkungan internasional

pada khususnya, mulai dibicarakan pada saat persiapat Stockholm Conference on the

Human Environment tahun 1972 sebagai pertemuan internasional pertama kali yang

membicarakan eksistensi manusia dan lingkungan hidup. Dalam kalimat pembukaan

konvensi, beberapa kali ditegaskan secara eksplisit bahwa tujuan yang hendak dicapai

dalam konvensi ini adalah terciptanya kondisi lingkungan yang layak untuk saat ini dan

masa yang akan datang. Secara umum, setiap generasi memiliki 2 (dua) kewajiban utama

yang diemban untuk generasi selanjutnya, yaitu pertama, kewajiban untuk menghadirkan

kondisi lingkungan hidup yang layak untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang

sebagaimana digunakan pada saat ini dan kedua,berkewajiban untuk memperbaiki

kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat perbuatan generasi terdahulu

sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Pada tataran paling lemah,

setiap generasi dibebani kewajiban moral untuk dapat mewariskan kondisi lingkungan

hidup paling tidak sama dengan kondisi yang dinikmati saat ini dari generasi terdahulu.

Kemudian konsep keadilan intra generasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu

pemahaman bahwa setiap orang yang berada dalam lingkup satu generasi yang sama

memiliki hak dan akses yang sama untuk memperoleh manfaat dari sumber alam yang

ada serta dapat memperoleh kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengertian

23

lain mengenai konsep keadilan inter generasi hadir sebagai bentuk pemenuhan segala

kebutuhan dasar dari manusia yang meliputi lingkungan hidup yang sehat, ketersediaan

makanan dan tempat tinggal yang layak serta pemenuhan kebutuhan spiritual dan budaya.

Dalam pelaksanaan kebutuhan tersebut, konsep transfer kesejahteraan dan transfer

teknologi dari negara kaya kepada negara miskin menjadi salah satu alternatif yang dapat

dilakukan. Kehadiran konsep keadilan iklim saat ini mutlak untuk diperhatikan dan

dijadikan sebagai landasan idealis untuk perumusan sumber hukum lingkungan

internasional. Perjanjian internasional yang hadir dalam rangka kepentingan perubahan

iklim saat ini dapat dikatakan sangat minim dalam upaya menciptakan keadilan

lingkungan baik dalam tataran keadilan inter generasi maupun dalam tataran intra

generasi.8

8 Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim, Jurnal

Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2, Mei 2011, hlm. 286 - 297