BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - …bappeda.kotabogor.go.id/images/produk/400dd7a9a6492f7097...RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 2 disusun berdasarkan penganggaran

.

RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019....................... 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan

perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang

berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dalam

mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan

keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun

demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan

karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk

Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan, polusi dan tingginya

kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan.

Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada

permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat

berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan

pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu membahu

“memin ima l i s i r kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama, dimana dengan

semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan

lingkungan dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan

pengawasan.

Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi

peran transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui

pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses

perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah. Memperhatikan hasil

evaluasi kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014 dan

merespon, serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal

maupun eksternal, akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan skema-

skema perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Penyesuaian Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota

Bogor Tahun 2015 – 2019, dengan rencana anggaran pembangunan yang

.


disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed budget), serta penyusunan

program kerja yang berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja,

dengan tetap mengacu pada arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dalam PERDA

Kota Bogor No. 7 Th. 2005 yang telah masuk dalam Tahapan ke-3 melaui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun

2015 – 2019.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA

Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019 merupakan satu bagian yang utuh

dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam

menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota

Bogor Tahun 2015–2019, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya

selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana

Kerja (RENJA) Dinas LLAJ Kota Bogor yang dalam penyusunannya mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun

2015–2019, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

.


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudi;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

.


26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusai

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;


Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

39. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

40. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

41. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah;

42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);

.


43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang

Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Departemen

Perhubungan Tahun 2005 – 2025;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

45. Peraturan Menteri Negara Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

47. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota;

48. Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pemanfaatan Bagian Jalan;

49. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan;

50. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Dalam Trayek;

51. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2014 Tentang

Rambu Lalu Lintas;

52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka

Jalan;

53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005-2025;

.


54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018;

55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil;

56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Bogor;

58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025;

59. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Bogor;

60. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;

61. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

62. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun

2015-2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019, adalah

untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, dan program Dinas LLAJ Kota Bogor dalam kurun waktu 2015-2019,

dengan maksud untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi

pembangunan Dinas LLAJ Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban,

antara lain:

.


1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara

internal maupun eksternal;

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana pembangunan tahunan;

4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan.

Tujuan Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019

adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas LLAJ Kota Bogor dibidang pembangunan dan penyelenggaraan

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam rangka meningkatkan

aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi di wilayah Kota Bogor, dan dapat dijadikan dasar dalam;

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA), serta Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)

2. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat

satuan unit kerja Dinas LLAJ Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi,

sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal

yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.

3. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

.


D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan cakupan Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota

Bogor Tahun 2015–2019, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kurun waktu RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor adalah tahun 2015-2019,

2. Substansi RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor, meliputi evaluasi pencapaian

RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor kurun waktu 2010-2013.

3. RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan acuan

dalam penyusunan RENJA – RKA – DPA berbasis kinerja kurun waktu

2015-2019.

E. KERANGKA PIKIR

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019

diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pencapaian target yang telah

ditetapkan kurun waktu 2010-2014 sebagai dasar kebijakan lebih lanjut untuk

menentukan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi kurun waktu 2015-

2019.

Sejalan dengan itu, diperlukan pengamatan dan analisis terhadap

pengaruh lingkungan strategis yang terkait, baik langsung maupun tidak

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor, baik internal

maupun eksternal. Pengaruh strategi internal akan diformulasikan dalam bentuk

kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh strategi eksternal akan

diformulasikan dalam bentuk peluang dan ancaman.

Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis

serta mencermati pencapaian target RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor kurun

waktu 2010-2014, maka di dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota

Bogor Tahun 2015–2019 akan dirumuskan langkah-langkah kebijakan lebih

lanjut dalam mencapai target kinerja pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan kurun waktu 2015-2019.

Dalam rangka memperjelas arah tugas pokok dan fungsi Dinas LLAJ Kota

Bogor akan dirumuskan Visi Dinas LLAJ Kota Bogor yang dijabarkan lanjut ke

dalam Misi Dinas LLAJ Kota Bogor, dan lebih lanjut diformulasikan tujuan,

.


sasaran yang terukur, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019

berpedoman pada Bagan Alur Pikir sebagaimana Gambar-1.

GAMBAR I-1

BAGAN ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019

RKA

DPA

RENCANA KERJA

(RENJA)

EVALUASI

PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

TAHUN 2010-2014

TARGET

CAPAIAN KINERJA

TAHUN

2015-2019

VISI

DINAS LLAJ KOTA BOGOR

MISI

DINAS LLAJ

KOTA BOGOR

STRATEGI

KEKUATAN –

KELEMAHAN -

PELUANG -

ANCAMAN

TUJUAN

PENYELENGGARAAN

LALU LINTAS &

ANGKUTAN JALAN

SASARAN DAN

PRIORITAS

PENYELENGGARAAN

L.L.A.J

TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN

L.L.A.J

TAHUN 2015-20149

PROGRAM/

KEGIATAN

TAHUN 2015-2019

.


F. SISTIMATIKA PENULISAN

Metoda dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun

2015–2019 adalah mengkombinasikan antara metoda top down dan bottoom up,

dengan mengoptimalkan partisipatif dan transparansi dan diharapkan hasil

yang akan dicapai lebih bersifat representative, dengan sistematika penulisan

sebagaiberikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. RUANG LINGKUP

E. KERANGKA PIKIR

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

B. SUMBER DAYA SKPD

C. PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD

BAB III : EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD TH 2010-2014

A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. ANALISIS RENSTRA K/L DAN SKPD PROVINSI JABAR

B. TELAAHAN RTRW KOTA BOGOR

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

A. VISI DAN MISI KOTA BOGOR

B. VISI DAN MISI SKPD

C. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

BAB VI : TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2015-2019

A. TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

B. INDIKASI KEGIATAN DAN ESTIMASI PEMBIAYAAN

BAB VII: KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA

.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3

Tahun 2010, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor mempunyai

TUGAS POKOK; melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan

Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor,

Dinas menyelenggarakan FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan

prasarana Dinas;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas LLAJ Kota Bogor

sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan

Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan

pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam

penyelenggaraan LLAJ, yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan kota (RIJLLAJ-K)

2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.

.


3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,

alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan

pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.

4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang

milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.

5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan

Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C

6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.

7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan

perparkiran

8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji

di Kota Bogor

9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran

kendaraan tidak bermotor.

10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian

rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.

11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota

12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis

lalu lintas

13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas

14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota;

15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang

berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang

16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam

wilayah kota.

17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi

yang wilayah pelayanannya di dalam kota.

18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek

(Angkutan Kota) dan Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak

Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa,

angkutan untuk tujuan keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan

.


angkutan orang dalam trayek, angkutan di kawasan tertentu pada jalan

lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus; antar jemput anak

sekolah dan karyawan) yang wilayah pelayanannya di dalam kota.

19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan

jalan kota

20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.

21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.

22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin

penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang

dimiliki

23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum

24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang

diperuntukkan untuk kegiatan bongkar dan muat barang

25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di jalan kota

26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya

dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;

a. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian

berkala);

b. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;

c. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan

bermotor umum;

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, STRUKTUR

ORGANISASI Dinas LLAJ Kota Bogor terdiri dari:

a. Pejabat Eselon II ; Kepala Dinas : 1 orang

b. Pejabat Eselon III ; - Sekretaris Dinas : 1 orang

- Kepala Bidang : 3 orang

c. Pejabat Eselon IV ; - Kepala UPTD Terminal : 1 orang

- Kepala Sub Bagian : 3 orang

.


- Kepala Seksi : 8 orang

- Ka.Sub.Bag.TU UPTD : 1 orang

d. Jabatan Fungsional; Penguji Kendaraan Bermotor

Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan

fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di

lingkungan Dinas;

2. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;

3. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas

(manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana);

4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas

(manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana);

5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan

dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek);

6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan (angkutan

dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek);

7. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang keselamatan

dan ketertiban (bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban,

pengujian kendaraan bermotor);

8. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, criteria,

pedoman dan prosedur di bidang keselamatan dan ketertiban (bimbingan

keselamatan, pengendalian dan ketertiban, pengujian kendaraan

bermotor);

9. Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal;

10. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan

UPTD Terminal;

11. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam

penggunaan sarana dan prasarana terminal

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana Gambar-II.1.

.


KEPALA DINAS LLAJ

KOTA BOGOR

SEKRETARIS DAERAH

KOTA BOGOR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG KESELAMATAN & KETERTIBAN

BIDANG ANGKUTAN

BIDANG

LALU LINTAS

SEKSI TEKNIK

PRASARANA

SEKSI MANAJEMEN &

REKAYASA

LALU LINTAS

SEKSI

PERPARKIRAN

SEKSI ANGKUTAN

DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN TDK

DALAM TRAYEK

SEKSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PENGENDALIAN DAN

KETERTIBAN

SEKSI BIMBINGAN DAN

KESELAMATAN

UPTD TERMINAL

SUB BAGIAN TU

UPTD TERMINAL

GAMBAR II-1:

.

RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019..................... 16

B. SUMBER DAYA DINAS LLAJ KOTA BOGOR

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada keseluruhan lini struktur

organisasi diatas, Dinas LLAJ Kota Bogor, s/d bulan Oktober tahun 2014

didukung sebanyak 330 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 46 orang Non

PNS.

a. TABEL II-1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

PNS Calon PNS TKK

1 S-2 15 0 0

2 S-1 / D-IV 48 0 0

3 D-III / Akademi 9 0 0

4 D-II / D-I 0 0 0

5 SMA/ Sederajat 180 0 2

6 SMP/ Sederajat 35 0 5

7 SD/ Sederajat 29 0 17

8 Non Ijasah 0 0 15

Jumlah Pegawai 316 0 39

b. TABEL II-2 : Jumlah Pegawai Berdasar Kepangkatan dan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

1 PNS Gol. IV 6

2 PNS Gol. III 53

3 PNS Gol. II 191

4 PNS Gol. I 66

5 Calon PNS 0

6 Non PNS 39

Jumlah Pegawai 355

.


c. TABEL II-3 : Jumlah Pegawai Yg Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO DIKLAT PIM. JUMLAH

1 Diklat Pim. Tk. I -

2 Diklat Pim. Tk. II 1

3 Diklat Pim. Tk. III 4

4 Diklat Pim. Tk. IV 12

d. TABEL II-4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonaring

NO ESSELON JUMLAH

1 Esselon II-B (Kepala Dinas) 1

2 Esselon III-A (Sekretaris Dinas) 1

3 Esselon III-B (Kepala Bidang) 3

4 Esselon IV-A (Kasi, Ka.Sub.Bag., Ka.UPTD) 12

5 Esselon IV-B (Ka.Sub.Bag. TU UPTD) 1

6 Jabatan Fungsional 5

7 Staf (Termasuk CPNS dan TKK) 332

Jumlah Pegawai 355

2. SARANA DAN PRASARANA KERJA DINAS

Sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas petugas Dinas LLAJ Kota

Bogor dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya s/d akhir tahun 2013 terdiri dari:

TABEL II-5 : Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Dinas

NO URAIAN JUMLAH

1 Mobil Dinas 4

2 Motor Dinas 14

3 Mobil Patroli 8

4 Motor Patroli 24

5 Mobil Derek 1

6 Crane Decker 2

7 Bus 1

8 Menara Komunikasi 1

9 Radio Komunikasi 75

10 Radio Right 16

.


C. PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor saat ini melaksanakan

kegiatan sebagian urusan dibidang perhubungan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan Teknis Lalu Lintas;

2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharahaan Prasarana Lalu Lintas,

Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Lalu Lintas;

3. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas ;

4. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan & Pelayanan Perizinan Angkutan

Umum

5. Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

6. Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha & Perizinan

Tertentu

7. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Ketertiban dan Kedisiplinan Berlalu Lintas

Pengguna Jalan

8. Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Dinas

.


BAB III EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014

A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

1. CAPAIAN APBD DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil analisis capaian Anggaran Belanja dan Anggaran

Pendapatan Tahun 2010-2014, tampak sebagaimana:

LAMPIRAN–1 : Tabel Realisasi Capaian Kinerja APBD Kota Bogor Tahun

2010 S/D Tahun 2014

2. CAPAIAN PENERAPAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan Dinas LLAJ Kota Bogor berdasarkan

urusan wajib perhubungan, s/d tahun 2014 menunjukkanhasil sebagai

berikut:

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tingkat capaian realisasi panjang jalan yang dilintasi trayek angkutan

umum s/d tahun 2014 telah mencapai 328.560 Km atau mencakup

45,67 % apabila dibandingkan dengan panjang jalan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Bogor ( 719,385 Km).

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka valuasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPP) terhadap laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari aspek tingkat

capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dilihat dari

perbandingan “Jumlah Angkutan Darat” terhadap “Jumlah Penumpang

Angkutan Darat” pada tahun 2014 sebesar 0,0135 %.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Realisasi pembangunan shelter sebagai bagian prasarana jalan

yang menunjang pelayanan angkutan umum dengan capaian

49,12 % (56 unit shelter terbangun dari rencana 114 unit)

.


Keberadaan terminal penumpang sebagai simpul transportasi

yang berfungsi sebagai tempat naik/turun penumpang dan

pergantian moda dengan tingkat capaian terbangun sebesar

42,86% (3 terminal dari 7 yang direncanakan).

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Sebagai upaya mendukung peningkatan kelancaran, ketertiban,

keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,

pembangunan/pemasangan/pemeliharaan perlengkapan jalan/

fasilitas jalan dari target s/d 2014 yang belum tercapai berkaitan

penyediaan APILL tercapai 45 %, pembangunan Shelter tercapai 49,12

% dan pembangunan median jalan tercapai 73,41 %.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Sebagai upaya menunjang pelaksanaan pengujian kendaraan

bermotor untuk menjamin kondisi kendaraan bermotor yang laik teknis

dan laik operasional, jumlah ketersediaan alat uji PKB sebesar 66,67

% (10 unit dari 15 unit alat uji PKB yang seharusnya ada).

3. CAPAIAN KINERJA (PROGRAM) DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Realisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 – 2014 Dinas

LLAJ Kota Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014, meliputi:

a. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sasaran dari keempat program tersebut, adalah:

1. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dg

sasaran :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan, dengan kegiatan :

1) Penyediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota

.


2) Penyediaan dan pemutakhiran data bidang perhubungan.

3) Perencanaan teknis sarana prasarana perhubungan (FS, DED).

4) Evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan.

5) Penyediaan standar pelayanan minimal perhubungan.

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan, dengan

kegiatan:

1) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta

2) Peningkatan pengelolaan terminal dan perparkiran.

c. Tersedianya sarana prasarana perhubungan, dengan kegiatan:

1) Penyediaan/pemeliharaan/revitalisasi terminal, parkir, stasiun

KA, shelter/halte, jembatan penyeberangan orang.

2) Pengadaan lahan u/ penyediaan saranaprasarana perhubungan.

2. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran:

a. Tertatanya lalu lintas di lokasi rawan kemacetan, dg kegiatan :

1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona kemacetan,

2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengaman lalu lintas.

3) Penetapan zona selamat sekolah.

4) Pengamanan lalu lintas pada hari besar .

b. Tertatanya lokasi eks. PKL, dengan indikasi kegiatan manajemen dan

rekayasa lalu lintas di lokasi PKL.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum, dg kegiatan :

1) Penyelenggaraan angkutan umum massal.

2) Penataan rute angkutan kota.

3) Pengendalian perijinan angkutan umum.

4) Penataan angkutan umum (taksi, minibus).

b. Meningkatkan kedisiplinan pengemudi, dengan indikasi kegiatan :

1) Penegakan hukum lalu lintas.

2) Pembinaan lalu lintas.

3) Pembinaan dan pemilihan pengemudi angkutan teladan

4) Lomba tertib lalu lintas.

.


4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,

dengan sasaran :

Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor, dengan kegiatan :

a. Penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan (Gedung PKB

dan alat pengujian).

b. Pelaksanaan pengujian kendaraan.

c. Pelaksanaan uji petik.

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada keempat program tersebut dalam

kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dengan capaian kinerja

program/kegiatan sebagai berikut:

.


TABEL III-1: CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010 – 2014 (PERDA KOTA BOGOR NO. 5 TH. 2010)

1. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

EKSISTING SEBELUM

2010

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM

2010 2011 2012 2013 2014

TRGT REAL TRGT REAL TRGT REAL TRGT REAL TRGT REAL

Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan

Jenis perencanaan perhubungan

4 5 5 7 8 7 11 8 15 8 14

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan

Rata-rata waktu tempuh & kecepatan

15,00

km/jam

4,00

mnt/km

17,00 km/jam

3,50 mt/km

17,00 km/jam

3,50 mt/km

18,00 km/jam

3,30 mt/km

18,25 km/jam

3,28 mt/km

19,00 km/jam

3,10 mt/km

20,21 km/jam

2,97 mt/km

20,00 km/jam

3,00 mnt/km

20,08 km/jam

2,99 mnt/km

21,00 km/jam

2,86 mnt/km

21,59 km/jam

2,78 mnt/km

Tersedianya sarana prasarana perhubungan

Jumlah kegiatan pengadaan & pemeliharaan fasilitas lalin

6 7 7 8 8 8 9 8 12 8 15

2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

EKSISTING SEBELUM

2010


2010 2011 2012 2013 2014


Tertatanta lalu lintas di lokasi rawan kemacetn

Jumlah zona (kawasan) kemacetan

14 11 11 9 8 7 5 5 5 3 3

Tertatanya lokasi eks PKL

Jumlah Lokasi PKL

17 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1

.


3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

EKSISTING SEBELUM

2010


2010 2011 2012 2013 2014


Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum

Jumlah trayek penataan shift angkot

0 6 10 10 12 15 16 20 16 23 16

Meningkatnya kedisiplinan pengemudi

Pelanggaran lalu lintas angkot

57 50 50 45 45 40 42 35 35 30 30

4. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

EKSISTING SEBELUM

2010


2010 2011 2012 2013 2014


Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor

Jumlah kendaraan wajib uji melaksanakan uji berkala

22.991 23.006 21.886 23.006 22.097 23.006 22.418 23.006 23.045 23.006 23.156

.


Strategi penataan transportasi yang dilaksanakan dalam penanganan

permasalahan transportasi sebagaimana RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014,

untuk manajemen rekayasa lalu lintas, difokuskan pada pengaturan 11 (sebelas)

titik kemacetan, yakni :

1) Simpang Tanjakan Empang; 7) Simpang Lawang Seketeng;

2) Simpang Gunung Batu; 8) Jembatan Merah;

3) Simpang Asem; 9) Sukasari (Depan Shangrila);

4) Simpang Bank Jabar; 10). Simpang Paledang;

5) Simpang Taman Topi; 11) Simpang Suryakencana;

6) Jalan Otto Iskandardinata.

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data evaluasi kinerja jaringan jalan

dan simpang (150 ruas jalan dan 54 simpang), diketahui;

Rata-rata Kecepatan pada 150 ruas jalan adalah 31,97 kilometer/jam

(pada hari kerja) dan 33,78 kilometer/jam (pada hari libur)

Terdapat 50 ruas jalan pada kondisi kritis dengan Tingkat Pelayanan (level

of service) C (35 ruas jalan) dan D (15 ruas jalan) dan hal ini memerlukan

perhatian dan penanganan, dan yang paling rendah adalah ruas jalan Jl.

Raya Sukabumi dengan nilai V/C ratio sebesar 0,80, kecepatan rata-rata

hanya 18,83 km/jam.

Dari 54 simpang, persimpangan dengan kinerja terburuk pada simpang

Ciawi dengan nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,87 dengan rata-rata

jumlah antrian 109 smp (panjang antrian 207,1 meter) dan rata-rata

tundaan sebesar 50,3 detik/smp.

Adapun Kinerja Lalu Lintas dari 11 Lokasi Rawan Kemacetan berdasarkan

RPJMD, masih terdapat 5 (lima) lokasi dengan tingkat pelayanan D (V/C ratio

0,75 – 0,84), yaitu: Simpang Tanjakan Empang, Simpang Lawang Saketeng,

Jembatan Merah, Simpang Bank jabar, Sukasari (depan Shangrilla), dengan

kecepatan terendah pada ruas jalan MA. Salmun sebesar 21,59 kilometer/jam

(pada hari kerja).

Di luar 11 (sebelas) titik rawan kemacetan tersebut, saat ini dan terutama pada

hari-hari libur (Sabtu-Minggu dan hari libur nasional) di ruas-ruas jalan tertentu

seringkali juga terjadi kepadatan dan tersendatnya (kemacetan) arus lalu lintas.

.


TABEL III - 2 : IDENTIFIKASI KINERJA LALU LINTAS PADA 11 LOKASI RAWAN KEMACETAN TAHUN 2014

.


Pelayanan Angkutan Umum di dalam Wilayah Kota Bogor dilayani oleh 23 trayek

Angkutan Kota (AK) dengan jumlah armada sebanyak 3.412 unit, 10 trayek

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jumlah armada sebanyak

4.426 unit, dan 3 koridor Angkutan Massal Trans Pakuan dengan jumlah armada

sebanyak 30 unit. Sampai dengan tahun 2014, jaringan pelayanan angkutan

umum dengan panjang lintasan trayek telah mencapai 328.560 Km atau

mencakup 45,67 % apabila dibandingkan dengan panjang jalan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Bogor ( 719,385 Km).

Berkaitan dengan menerapkan operasional sistem shift merupakan kegiatan

sejak tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi

dan pengusaha, menciptakan keseimbangan antara jumlah penumpang dengan

kendaraan angkutan umum yang beroperasi, dan meningkatkan kualitas

pelayanan angkutan umum. Adapun realisasi penerapan s/d tahun 2014

sebanyak 16 trayek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Trayek 06-AK (Ramayana-Ciheuleut)

2. Trayek 07A-AK (Pondok Rumput-Pasar Anyar)

3. Trayek 11-AK (Pajajaran Indah-Pasar Minggu)

4. Trayek 13-AK (Bantar Kemang-Ramayana)

5. Trayek 05-AK (Cimahpar -Ramayana)

6. Trayek 02-AK(Sukasari-Terminal Bubulak)

7. Trayek 11-AK (Baranangsiang- Bubulak)

8. Trayek 13-AK (Sukasari-Pasir Kuda-Bubulak)

9. Trayek 01-AK (Terminal Merdeka-Cipinang Gading)

10. Trayek 13-AK (Terminal Merdeka-Bantar Kemang)

11. Trayek 08A-AK (Wr. Jambu-Tmn Kencana-Ramayana)

12. Trayek 04-AK (Warung Nangka-Ramayana)

13. Trayek 07-AK (Warung Jambu-Terminal Merdeka)

14. Trayek 05A-AP (Ciomas-Terminal Merdeka)

15. Trayek 04A-AP (Cihideung-Ramayana)

16. Trayek 03-AP (Ciapus-Ramayana)

.


Realisasi pengurangan jumlah kendaraan angkutan kota dan angkutan

perkotaan AKDP sebanyak 16 Trayek yang telah melaksanakan operasional

system shift s/d tahun 2013 sebanyak 1.153 kendaraan tidak operasional per

hari.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung manajemen dan rekayasa Lalu

lintas yang ada di Kota Bogor dengan tujuan untuk menciptakan

penyelenggaraan perhubungan yang tertib, selamat dan aman, secara periodik

dipenuhi melalui pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sebagaimana

tabel berikut:

TABEL III-3 : Realisasi Pengadaan/Pemasangan Perlengkapan Jalan

Tahun 2010 - 2014

No Perlengkapan Jalan/ Fasilitas

Lalu Lintas

Indi-kator

Kinerja

Target Capaian s/d 2014

Realisasi Pencapaian Program

s/d 2010

2011 2012 2013 2014 Jml s/d

2014 %

Capain

1 Marka Jalan Meter2 7.500 1.000 2.050 1.575 1.600 3.950 10.085 135,67

2 Rambu Lalu Lintas Buah 500 30 78 75 132 300 615 123,00

3 APILL Buah 20 5 0 1 1 2 9 45,00

4 Pita Penggaduh Meter2 900 60 90 140 420 0 710 78,89

5 RPPJ Tiang Portal Buah 25 9 0 0 0 1 10 40,00

6 Warning Light Buah 15 0 3 2 4 0 9 60,00

7 RPPJ Tiang F Buah 150 10 10 9 14 32 75 50,00

8 Delineator Buah 500 0 0 0 40 40 80 16,00

9 Paku Marka Buah 1.000 0 202 400 750 805 2.157 215,70

10 Guardrail/ Meter2 500 0 84 88 120 124 416 83,20

11 Water Barrier Buah 75 0 0 0 10 300 310 413,33

12 Traffic Cone Buah 300 0 0 150 250 100 500 116,67

13 Cermin Tikungan Buah 35 0 3 11 25 41 80 205,71

14 Papan Nama Jalan Buah 400 0 0 132 180 0 312 45,00

15 Shelter Unit 114 50 0 0 3 3 56 49,12

16 Kawasan ZoSS Lokasi 25 3 1 1 2 2 9 36,00

17 Median Jalan Meter2 2.000 356 290 122,35 550 150 1.468,35 73,42

.


Sebagai jaminan keselamatan laik teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang

sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala

setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

TABEL III-4 : Realisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Tahun 2010 - 2014

NO URAIAN KENDARAAN WAJIB UJI (UNIT)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pengujian Kendaraan Bermotor 21.886 22.097 22.418 23.045 23.156

a. Kendaraan yang lulus uji (unit)

Prosentase (%) Lulus Uji

21.820

99,70 %

21.870

90,00 %

22.235

99,20 %

22.670

98,37 %

22.064

95,28 %

b. Kendaraan yg tidak lulus uji/afkir

Prosentase (%) Tidak Lulus Uji

60

0,30 %

227

10,00 %

183

0,80 %

375

1,63 %

1.092

4,72 %

2 Pengujian Emisi Gas Buang

a. Menurut Jenis Bahan Bakar 21.886 22.097 22.418 23.045 23.156

1) Bahan Bakar Bensin 13.788 15.702 15.884 16.372 14.992

2) Bahan Bakar Solar 8.098 6.395 6.534 6.673 8.164

b. Berdasar Hasil Uji 21.886 22.097 22.418 23.045 23.156

1) Kendaraan Lulus Uji

Prosentase (%) Lulus Uji

21.877

99,96 %

21.995

99,54 %

22.101

98,60 %

22.783

98,86 %

22.932

99,03 %

2) Kendaraan Tidak Lulus Uji

Prosentase (%) Tdk Lulus Uji

9

0,04

102

0,46%

317

1,40 %

262

1,14 %

224

0,97 %

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Berdasarkan data BPS Kota Bogor, jumlah penduduk Kota Bogor hingga

akhir Tahun 2012 mencapai jumlah 1.004.831 jiwa terdiri atas 510.884 laki-laki

dan 493.947 perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 243.665 KK.

Dengan luas wilayah 118,50 km2, rata-rata kepadatan penduduk Kota Bogor

Tahun 2012 adalah 8.480 jiwa/km2 (kategori kepadatan Sedang).

.


TABEL III-5 : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2008 - 2012

TAHUN JUMLAH PENDUDUK

(JIWA) LAJU

PERTUMBUHAN (%)

2008 942.204 2,22

2009 946.204 2,39

2010 950.334 2,38

2011 987.315 1,84

2012 1.004.831 1,77

Rata-rata Laju Pertumbuhan 2,12

TABEL-III.6 : Luas Wilayah, Jumlah RT/RW, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2012

No KECAMATAN LUAS WILAYAH

(Km2)

BANYAK NYA

JUMLAH PENDUDUK RUMAH TANGGA

LAJU PERTUM-BUHAN

KEPADATAN (PER Km2)

RT RW LAKI-LAKI

PEREM PUAN

JUMLAH

1 Bogor Selatan 30,81 769 190 97.698 92.837 190.535 45.714 2,5 6.184

2 Bogor Timur 10,15 318 59 50.553 49.430 99.983 24.052 2,5 9.851

3 Bogor Utara 17,72 527 108 91.874 88.973 180.847 44.218 3,0 10.206

4 Bogor Tengah 8,13 431 98 52.720 51.550 104.270 26.404 1,4 12.825

5 Bogor Barat 32,85 800 197 113.373 109.795 223.168 53.656 2,8 6.794

6 Tanah Sareal 18,84 634 128 104.666 101.362 206.028 49.621 3,9 10.936

JUMLAH:

2012 118,50 3.479 780 510.884 493.947 1.004.831 243.665 3,87 8.480

Sumber : LKPJ Walikota Bogor 2013

Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bogor telah menjadi

Kota Metropolitan, dengan konsekuensi membutuhkan peningkatan pelayanan

khususnya di bidang transportasi dan saat ini pergerakan lokal di Kota Bogor

ditopang oleh prasarana berupa jaringan jalan sepanjang 757,393 km (jalan

nasional/negara 29,019 km, jalan propinsi 8,989 km, dan jalan kota 719,385 km)

dan ditunjang oleh keberadaan 3 terminal penumpang, yaitu Teminal

Baranangsiang (Tipe A), Terminal Bubulak dan Terminal Merdeka (Tipe C).

.


TABEL III-7 : Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Bogor Tahun 2013

No Status Jalan

Kondisi (Km) Jumlah (Km)

Baik Sedang Rusak R Rusak B

1 Nasional 23,565 5,454 0,000 0,000 29,019

2 Propinsi 8,002 0,987 0,000 0,000 8,989

3 Kota 209,510 410,250 77,817 21,808 719,385

Jumlah 241,077 416,691 77,817 21,808 757,393

Rata-rata ratio pertumbuhan prasarana/ jaringan jalan + 0,01% adalah

sangat tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan sarana/kendaraan

bermotor dengan ratio sebesar + 11,7%, sehingga konsekuensinya adalah

terjadi hambatan arus lalu lintas (terjadinya kemacetan lalu lintas)

TABEL III-8 : Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor

NO

T A HUN

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR

TOTAL % MOBIL PENUMPANG

MOBIL BARANG

MOBIL BUS SEPEDA MOTOR

KENDARAAN KHUSUS

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %

1 2008 43.400 11.591 792 150.304 100 206.187

2 2009 46.143 6,3 11.776 1.6 821 3,7 173.724 15,6 101 1,0 232.565 12,8

3 2010 51.145 10,8 11.295 -4,1 836 1,8 206.845 19,1 103 2,0 270.224 16,2

4 2011 57.688 12,8 11.971 6,0 1.028 23,0 230.316 11,3 83 -19,4 301.087 11,4

5 2012 63.464 10,0 12.295 2,7 991 -3,6 260.045 12,9 83 0,0 336.878 11,9

6 2013 64.705 2,0 11.617 -5,5 944 -4,7 279.753 7,6 83 0,0 357.102 6,0

RATA2 PENINGKATAN

8,4 0,2 4,0 13,3 -3,3 11,7

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi

dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkut paut dengan

transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga

kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

.


Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bogor adalah :

1. Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi yaitu rata-rata

sekitar + 2,12 % dalam kurun 5 tahun terakhir, dan saat ini dengan

penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bogor telah menjadi Kota

Metropolitan.

2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan (rata-rata tahun 2013

mencapai 11,7 % per tahun) dengan penambahan jaringan jalan (rata-rata

0,01%) dan rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan

jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem

jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola

pelayanan distribusi angkutan jalan.

3. Ketidakseimbangan supply dan demand

Selain pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup

tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota

Bogor, sebanyak 23 trayek (3.412 kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek

(4.644 kendaraan) Angkutan Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus

kecil (kapasitas tempat duduk + 10 orang), dengan factor muatan (Load

Factor/ LF) rata-rata 48 % dengan kecenderungan operasional menunggu

penumpang (ngetem) menambah volume lalu lintas semakin padat dan

berdampak thdap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota

Bogor.

4. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan

pola distribusi angkutan barang

5. Masalah mobilitas, rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat;

a. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan;

b. Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;

c. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah

tingginya delay factor pada badan jalan), serta banyaknya daerah

rawan kemacetan akibat penggunaan badan, dan daerah milik jalan

untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar (PKL), parkir;

d. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;

e. Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan

pengaturan sistem terminal.

f. Terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi

.


6. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

7. Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor terutama menjelang hari libur (Sabtu,

Minggu).

8. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, seperti marka, rambu

RPPJ dan paku jalan.

9. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan..

10. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat

kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan

pribadi di jalan;

11. Rendahnya kualitas pelayanan dan kuantitas angkutan umum yang

diakibatkan oleh;

a. Belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang wilayah dan

pengembangan transportasi perkotaan,

b. Rendahnya disiplin pengguna angkutan umum,

c. Rendahnya Load factor akibat tingginya kepemilikikan dan

penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor

d. Kurang profesionalitas operator angkutan umum,

e. Tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk,

f. Lambatnya peningkatan kinerja dan pengembangan koridor Angkutan

Umum Massal ”BRT Trans Pakuan” dan penataan angkutan kota

”saat ini” sebagai Feeder.

12. Belum tersusunnya pedoman pola pengembangan transportasi perkotaan

di Kota Bogor.

13. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik tingkat

regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta

pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien

dan ramah lingkungan;

14. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi

secara menyeluruh.

15. Masih minimnya peran swasta dan BUMN/BUMD dalam

investasi/penyelenggaraan LLAJ (pembangunan sarana dan prasarana

transportasi).

.


Perubahan berbagai paradigma sangat berpengaruh kepada kebijakan,

strategi dan kinerja Dinas LLAJ Kota Bogor. Dalam skala regional isu

demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup perlu diantisipasi oleh

Dinas LLAJ Kota Bogor dalam pemberian pelayanan umum yang semakin

mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang

memadai dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap

kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan,

menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk

kebijakan publik yang akan diterapkan, sehingga kebijakan tersebut sesuai

dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas LLAJ Kota Bogor perlu

mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan

hubungan antar lembaga.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan

privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor

sebagai Pelaksana Kewenangan Pemerintah Kota Bogor di Bidang Lalu Lintas

Angkutan Jalan, sebagai Regulator serta Fasilitator dalam penyiapan kebijakan

umum dan kebijakan teknis di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat

disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan

bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa

depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan

sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah :

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen

pada semua bidang.

2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang

menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda

transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman.

3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh

kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan

dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi & daya

saing yang semakin tinggi.

4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung

pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung

.


tumbuhnya ekonomi di Kota Bogor, serta sekaligus mempersempit

kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian

Tata Ruang & Kelestarian Lingkungan.

5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas

layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :

a. Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam

penyelenggaraan jasa transportasi yg pda gilirannya dpt

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Kota Bogor.

b. Pemerataan manfaat bagi pengguna jasa dan kepada seluruh lapisan

masyarakat.

c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi,

dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai

preferensinya.

d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan

transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang

dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan

peran aktif Dinas LLAJ Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam

pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien, terutama

tindaklanjut di dalam pengembangan infrastruktur wilayah, yaitu;

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan

umum massal ”Bus Transit System” Trans pakuan

2. Pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien yang

menghubungkan pusat kegiatan wilayah (terutama jalan-jalan tembus)

3. Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik

agar menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif

4. Revitalisasi pelayanan angkutan kereta api Bogor – Jakarta dan Bogor -

Sukabumi

5. Pengaturan pergerakan (traffic management) untuk angkutan barang dan

angkutan penumpang

6. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda

.


BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. ANALISIS RENSTRA K/L DAN SKPD PROVINSI JABAR

1. Analisis Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Rancangan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun

2015-2019, melalui Visi “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal,

berdaya saing, memberikan nilai tambah untuk mendukung ketahanan

nasional”, dengan Sasaran Strategis;

a. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

b. Meningkatnya aksesibilitas dalam mendukung konektivitas nasional;

c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk

mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur

transportasi;

d. Meningkatnya peran Pemda, BUMN/D, Swasta dan masyarakat

dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya

meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;

e. Meningkatnya keselamatan transportasi;

f. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kelembagaan;

g. Meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung kinerja transportasi;

h. Meningkatnya kinerja regulasi dalam mendukung kinerja transportasi;

i. Mendukung implementasi kebijakan transportasi berbasis lingkungan;

j. Meningkatnya IPTEK berbasis lingkungan.

Adapun arah dan kebijakan strategis subsektor perhubungan darat adalah

“Transportasi Perkotaan Berkelanjutan – Sustainable Urban Transport“

melalui 5 (lima) Pilar Kebijakan (Push – Pull Policies);

a. Peningkatan peran angkutan umum, melalui;

1. Pengembangan Transit System atau Transit Orionted

Development TOD);

2. Pengembangan jaringan dan infrastruktur angkutan umum

massal

.


3. Perbaikan intermodalitas dan aksesibilitas angkutan umum

4. Perbaikan sistem kepemilikan angkutan umum

b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, melalui;

1. Perbaikan kapasitas jalan

2. Penerapat Inteligent Transport System (ITS) al. ATCS

3. Penerapan Manajemen Lalu Lintas

4. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas

c. Penurunan Polusi Udara dan Suara, melalui;

1. Gasifikasi kendaraan bermotor

2. Pemanfaatan energi alternatif

3. Penerapatan tehnologi ramah lingkungan – green transport

environmentally friendly

d. Transportation Demand Management (TDM), melalui;

1. Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)

2. Penerapan Manajemen Perparkiran

3. Penerapan Dis-incentive using private car

e. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT), melalui;

1. Pengembangan fasilitas pejalan kaki

2. Pengembangan jalur pesepeda

3. Pengembangan Car Free Day

2. Analisis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana indikator kinerja program RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, berkaitan dengan urusan perhubungan dengan arahan strategi

mengembangkan infra-struktur transportasi per-hubungan dlm rangka

peningkatan pelayanan pergerakan orang & barang serta pengemba-ngan

sistem transportasi publik regional yg nyaman, dengan program

pembangunan;

a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan;

1) Sasaran; Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ

(menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas

perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan pengembangan

informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan

.


2) Indikator Kinerja; Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

(rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU)

pada jalan Provinsi

b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan;

1) Sasaran;

a) Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang

nyaman;

b) Mengembangkan terminal angkutan umum regional yang

terpadu dan modern;

c) Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak

kendaraan umum

d) Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan

angkutan umum;

e) Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan

penumpang;

f) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum AKDP dan

AKAP di Jawa Barat, melalui pengembangan terminal

angkutan umum regional yang terpadu dan modern, antara

lain penyediaan Terminal Tipe A di Kota Bogor, Kota Depok,

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon,

Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Bandung dan

Kabupaten Bandung; serta penyediaan Terminal Tipe B di

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten

Garut, Kota Cimahi, dan Palabuhanratu.

2) Indikator Kinerja; Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan

provinsi

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan;

1) Sasaran; Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan

lebih (overloading)

2) Indikator Kinerja; Tingkat Penindakan Pelanggaran Overloading di

Jembatan Timbang

.


d. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan;

1) Sasaran;

a) Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi

karoseri;

b) Meningkatnya kinerja PKB

2) Indikator Kinerja; Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan

kendaraan bermotor

B. TELAAHAN RTRW KOTA BOGOR

Dalam RTRW Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008, kawasan strategis nasional terkait dengan Kota Bogor adalah Kawasan

Perkotaan JABODETABEKPUNJUR, dengan kriteria kepentingan adalah

ekonomi. Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan perkotaan

Jabodetabekpunjur termasuk dalam wilayah perencanaan kawasan strategis ini.

Arahan terhadap kawasan ini adalah rehabilitasi/ revitalisasi kawasan.

Sebagai konsekwensi kebijakan penataan ruang antara lain adalah semakin

lebarnya gap antara ketersediaan prasarana transportasi dengan perkembangan

kebutuhan untuk pergerakan, khususnya intra perkotaan. Pergerakan intra

perkotaan yang saat ini sudah sangat dibawah standard layanan transportasi,

khususnya terjadi sekitar kawasan Kebun Raya Bogor, dimana perkembangan

bangkitan dan tarikan kegiatan sangat besar. Perkembangan bangkitan dan

tarikan pergerakan tersebut tidak diikuti secara memadai oleh jaringan jalan

maupun fasilitas transportasi. Jalan kampung yang tadinya merupakan jalan lokal

dan jalan lingkungan telah berfungsi sebagai jalan kolektor tanpa ada perubahan

teknis yang dibutuhkan untuk mengakomodasi pertumbuhan pergerakan yang

terjadi.

Memperhatikan PERDA Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota

Bogor Tahun 2011 – 2031, di dalam rencana struktur ruang wilayah dengan

arahan rencana pengembangan sistem jaringan, sebagaimana Pasal-Pasal

berikut:

Pasal 17

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)

huruf a meliputi ;

.


a. Rencana Pengembangan sistem transportasi darat; dan

b. Rencana Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian.

Pasal 18

(1) Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

a. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan;

b. Rencana jaringan prasarana transportasi; dan

c. Rencana jaringan pelayanan angkutan jalan.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Rencana penetapan fungsi jalan;

b. Rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan; dan

c. Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan

kaki.

(3) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal; dan

b. Rencana penataan sistem perparkiran.

(4) Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Rencana peningkatan pelayanan angkutan umum massal;

b. Rencana penataan angkutan kota; dan

c. Rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan.

(5) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. Jalan arteri primer;

b. Jalan kolektor primer;

c. Jalan lokal primer;

.


d. Jalan arteri sekunder; dan

e. Jalan kolektor sekunder.

(2) Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud

dalam 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

a. Peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru;

b. Peningkatan kapasitas jalan eksisting; dan

c. Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Pasal 21

(1) Rencana peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

a. Rencana pembangunan jalan tol;

b. Rencana pembangunan jalan baru non tol.

(2) Rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah Jalan Lingkar Luar Bogor dan Jalan Tol Bogor - Ciawi –

Sukabumi.

(3) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Jalan pararel lingkar luar Bogor antara Sentul sampai Kedung Halang;

b. Jalan R3 antara Villa Duta sampai Wangun;

c. Jalan lingkar dalam selatan antaraTajur sampai Pasir Kuda;

d. Jalan tembus Jalan Achmad Sobana – Jalan Ahmad Yani;

e. Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP C

dan WP D;

f. Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP E; dan

g. Pembangunan jalan tembus.

(4) Penetapan status jalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku, khusus untuk status jalan kota ditetapkan oleh Walikota.

(5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

.


Pasal 22

Rencana peningkatan kapasitas jalan eksisting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf b melalui pelebaran Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Tajur,

Jalan KS Tubun, Jalan Cilendek - Semplak, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan

Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Ciomas, Jalan KH. Abdullah Bin Muhamad Nuh,

Jalan Pangeran Sogiri, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Jalan Parung Banteng,

Jalan Kayumanis-Cilebut, Jalan Cibeureum, Jalan Cikaret, Jalan Cipaku, Jalan

Warung Nangka, Jalan Tentara Pelajar Warung Legok dan Jalan Mandala

Ciluar.

Pasal 23

Rencana penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

a. Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor;

b. Jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang rencana rinci tata

ruang.

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

a. Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki di:

1. Jalan-jalan arteri dan kolektor;

2. Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan

kepadatan tinggi;

3. Lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti stasiun, terminal,

sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah; dan

4. Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum.

b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada; dan

c. Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki mengikuti ketentuan

teknis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan,

keamanan dan keselamatan.

(2) Desain prasarana dan sarana pejalan kaki harus mengakomodir kepentingan

kaum difabel.

.


Pasal 25

Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi terminal Baranangsiang;

b. Pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Tanah Baru;

c. Peningkatan sarana pendukung terminal penumpang;

d. Pembangunan terminal barang di Kelurahan Cibadak dan Kelurahan

Cibuluh; dan

e. Peningkatan sarana pendukung terminal barang.

Pasal 26

Rencana penataan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat-pusat

kegiatan dan pusat WP;

b. Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara

vertikal maupun horisontal di pusat-pusat kegiatan; dan

c. Penetapan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang

menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas.

Pasal 27

Rencana peningkatan pelayanan angkutan umum massal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebagai berikut:

a. Pengembangan angkutan umum massal meliputi angkutan umum massal

Trans Pakuan untuk pelayanan dalam kota serta angkutan umum massal

antar kota seperti kereta api dan pengumpan angkutan umum massal Trans

Jakarta;

b. Pengembangan Jalur angkutan umum massal dalam kota yang

menghubungkan rencana terminal Ciawi – Cidangiang - rencana terminal

Dramaga, rencana terminal Ciawi - rencana terminal Dramaga melalui Bogor

Inner Ring Road Selatan, Rencana terminal Dramaga -rencana terminal

Tanah Baru - Sentul, Rencana terminal Tanah Baru – rencana terminal

Cibinong, rencana pengembangan jalur tengah kota melalui stasiun kereta

api Bogor;

.


c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem angkutan umum

massal seperti halte, sarana parkir untuk peralihan moda, rambu lalu lintas,

dan pengembangan jalur bus; dan

d. Penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu

dengan pelayanan angkutan umum lain.

Pasal 28

Rencana penataan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(4) huruf b sebagai berikut:

a. Peningkatan manajemen angkutan umum baik angkutan kota maupun

angkutan massal;

b. Penataan sistem angkutan umum kota melalui pembagian shift angkutan

umum kota dan penataan trayek angkutan umum kota.

Pasal 29

Rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c yaitu dengan pengembangan

angkutan umum yang ramah lingkungan.

Pasal 30

Rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah sebagai berikut:

a. Penataan stasiun Bogor dan kawasan sekitarnya;

b. Peningkatan jalur kereta api Bogor - Jakarta dan Bogor - Sukabumi;

c. Pembangunan stoplet terpadu di Sukaresmi;

d. Perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan;

e. Pembangunan perlintasan tidak sebidang di Jalan MA Salmun, Jalan

Kapten Muslihat, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Kebon Pedes; dan

f. Penataan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api.

Memperhatikan penjabaran dalam PERDA RTRW Kota Bogor diatas, pada

dasarnya transportasi Kota Bogor hanya meliputi transportasi darat, terdiri dari

aspek jaringan jalan, sistem pergerakan, pelayanan angkutan umum, terminal

penumpang, pelayanan kereta api, sistem perparkiran dan jalur pejalan kaki.

.


Arahan Sistem transportasi tersebut ditetapkan:

a. Penegasan kembali fungsi jaringan jalan :

1. Menetapkan fungsi jaringan jalan; dan

2. Mengarahkan kegiatan sesuai dengan fungsi jalan.

b. Pendistribusian pergerakan penduduk:

1. Menyeimbangkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan, baik

untuk arah utara-selatan maupun barat-timur; dan

2. Memisahkan arus pergerakan regional dan lokal.

c. Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan:

1. Membangun dan mengintegrasikan jalan-jalan baru;

2. Meningkatkan pelayanan jalan;

3. Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan;

4. Mengendalikan simpang dan jalan akses; dan

5. Menyediakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

d. Peningkatan pelayanan angkutan umum massal:

1. Mengembangkan jalur angkutan umum massal pada jalur utama kota;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum

massal baik yang berbasis jalan maupun rel;

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung

angkutan umum massal; dan

4. Memperbaiki manajemen pengelolaan angkutan umum massal.

e. Penataan angkutan kota:

1. Menyediakan angkutan kota sebagai pengumpan angkutan umum

massal; dan

2. Membatasi angkutan kota.

f. Penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan dengan

meminimalkan tingkat pencemaran emisi gas buang dengan penggunaan

bahan bakar yang ramah lingkungan.

g. Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang:

1. Membangun terminal tipe A;

2. Memanfaatkan terminal penumpang di wilayah perbatasan yang

dikerjasamakan dg Pemerintah Kabupaten Bogor;

.


3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung terminal penumpang

h. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kereta api:

1. Membangun stasiun/stoplet terpadu untuk meningkatkan pelayanan

terhadap pengguna jasa kereta api;

2. Menata kawasan stasiun dan sekitarnya;

3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung stasiun;

4. Meningkatkan jalur kereta api; dan

5. Pembangunan perlintasan tidak sebidang

i. Penataan sistem perparkiran:

1. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai;

2. Memprioritaskan pengembangan fasilitas parkir vertikal; dan

3. Mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan tarikan pergerakan

untuk menyediakan lahan parkir sesuai ketentuan yang berlaku

j. Penyediaan jalur pejalan kaki:

1. Membangun jalur pejalan kaki pada pusat kegiatan yang berorientasi

pada keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta dapat di akses

oleh orang dengan keterbatasan kemampuan;

2. Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dengan sarana dan prasarana

pendukung pusat-pusat kegiatan;

3. Mempertahankan fungsi jalur pejalan kaki yang sudah digunakan

sesuai dengan fungsinya;

4. Mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki yang difungsikan untuk

kegiatan selain sebagai jalur pejalan kaki; dan

5. Meningkatkan kualitas jalur pejalan kaki yang sudah ada

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun waktu 2010

– 2014 telah membuahkan hasil yang mengarah perwujudan sistem transportasi

Kota Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi, tetapi kedepan masih

terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan

lingkungan yang dinamis seperti; globalisasi ekonomi, perubahan perilaku

permintaan jasa transportasi, kondisi politik daerah (dengan berakhirnya Jabatan

Walikota Bogor pada Tahun 2013), teknologi, dan kepedulian pada kelestarian

.


lingkungan hidup. Sejauh itu, isu-isu yang berkembang sampai dengan periode

tahun 2014 adalah konversi bahan bakar fosil ke gas, intelegensia transport

management dan rencana pemerintah menurunkan tingkat emisi sebesar 26 %

atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Namun permasalahan utama

bidang perhubungan adalah; 1) belum berkembangnya sistem angkutan umum

massal dan integrasi antar moda; 2) kurangnya perlengkapan jalan dan fasilitas

lalu lintas jalan.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi Kota Bogor

diarahkan untuk mewujudkan keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan

intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi,

kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi, sehingga

diharapkan memenuhi fungsinya sebagai penunjang dan pendorong

pembangunan (promoting sector dan servicing sector), memenuhi kebutuhan

aksesibilitas masyarakat serta memenuhi kebutuhan distribusi dengan

memperhatikan keandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi selalu menjadi perhatian bagi Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor sebagai antisipasi terhadap penyusunan

kebijakan. Faktor-faktor yang berpengaruh baik internal (diformulasikan dalam

bentuk kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness) maupun eksternal

(diformulasikan dalam bentuk peluang/opportunities dan ancaman/threats)

merupakan masukan signifikan bagi perencanaan ke depan yang sekaligus

sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kondisi

pelayanan ideal yang diharapkan, yaitu mewujudkan sistem transportasi Kota

Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi..

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

a. KEKUATAN (STRENGTHS)

1) Dukungan political will dari pemerintah daerah dalam

pengembangan sistem transportasi di Kota Bogor, dimana salah

satu program prioritas penanganan masalah di Kota Bogor

adalah prioritas penanganan pada sektor transportasi.

.


2) Kelembagaan

Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka .

memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah adalah

merupakan upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom,

sehingga daerah dapat lebih meningkatkan aspek pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk pembentukan

organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai

wadah untuk mengkoordinasikan instansi Penyelenggara Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bogor yang memerlukan

keterpaduan dalam perencanakan dan menyelesaikan masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di

lingkungan penyelenggara LLAJ.

b. KELEMAHAN (WEAKNESS)

1) Keterbatasan jaringan dan kapasitas jalan, serta terjadinya

campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi.

Pertumbuhan prasarana jalan yang sangat rendah, tidak

sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda

motor yang cukup tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan

umum di dalam wilayah Kota Bogor, sebanyak 23 trayek (3.412

kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek (4.644 kendaraan)

Angkutan Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus kecil

(kapasitas tempat duduk + 10 orang), menambah volume lalu

lintas semakin padat dan berdampak terhadap in-efisiensi

penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor.

2) Kompleksitas penyebab permasalahan transportasi di Kota

Bogor yang secara langsung berimplikasi terjadinya penurunan

kinerja pelayanan angkutan umum, antara lain;

a) Keterbatasan aksesibilitas jaringan jalan,

b) Keterbatasan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas,

c) Tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang masih rendah,

.


d) Kinerja penggunaan ruang jalan yang sudah mendekati

kapasitas

e) Tingginya delay factor pada badan jalan,

f) Ketidakseimbangan supply dan demand

3) Pertumbuhan sistem kegiatan (tata guna lahan) yang tidak

sejalan dengan sistem transportasi (sistem jaringan dan sistem

pergerakan).

4) Penegakan hukum terhadap pelanggar instrumen peraturan

yang berlaku oleh aparat penyelenggara LLAJ.

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. PELUANG (OPPORTUNITIES)

1) Implementasi Otonomi Daerah;

Sektor transportasi dituntut untuk semakin mampu berperan

dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan

jasa yang pada akhirnya dapat berfungsi sebagai perekat dan

jembatan guna mendukung tumbuhnya perekonomian,

merupakan inti substansi dari pembangunan sektor yang

berwawasan pembangunan wilayah (regional based transport

program and development). Konsep ini menjadi relevan dengan

diimplementasikannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan daerah dalam

penyelenggaraan, pembiayaan dan perencanaan pembangunan

semakin besar yang ditopang oleh pendapatan daerah dan

dimungkinkannya adanya Undang-Undang No. 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ditambah

lagi dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2008 menunjukkan

semakin jelasnya kewenangan yang diberikan kepada

Pemerintah Daerah.

2) Kerja Sama antar Daerah;

a) Secara Regional dalam BKSP (Badan Kerja Sama

Pembangunan) JABODETABEK

.


b) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor

– Pemerintah Kota Bogor, yang ditindaklanjuti dengan

Perjanjian Kerjasama antara Dinas LLAJ Kabupaten –

Dinas LLAJ Kota Bogor no.: 551/1131-DLLAJ

119/07-Dishubkomin-2010

tgl 13 Agustus 2010 Tentang Penyelarasan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada

Wilayah Perbatasan, dengan ruang lingkup meliputi ;

Perencanaan dan penataan jaringan transportasi dan

lalu lintas angkutan jalan

Pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang

di wilayah perbatasan

Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang

dan barang

Koordinasi pembangunan fasilitas lalu lintas dan

pengendalian ketertiban lalu lintas di wilayah

perbatasan.

3) Dukungan dari Instansi Vertikal dan Badan Usaha;

a) Sebagai dukungan percepatan penataan transportasi, Kota

Bogor terpilih sebagai Kota Percontohan di Bidang

Transportasi Perkotaan sebagaimana Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor: KP.113 Tahun 2009, khususnya

dalam rangka restrukturisasi angkutan umum dan

pengembangan angkutan massal “Bus Transit

System/BTS” Trans Pakuan sebagai bagian

pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan

(Sustainable Urban Transport/SUT).

b) Adanya penetapan 20 Langkah “Penanganan Transportasi

Jabodetabek” oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden-Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan

karena Kota Bogor telah menjadi bagian aglomerasi

perkotaan Jabodetabek, maka tidak bisa dihindarkan Kota

Bogor masuk dalam kerangka penanganan, yaitu Langkah:

.


Ke-3 : Perbaikan sarana-prasarana jalan

Ke-6 : Penyiapan lahan park and ride untuk

mendukung KRL

Ke-10 : Harga gas khusus transport

Ke-11 : Restrukturisasi angkutan bus kecil yang tidak

efisien

Ke-18 : Pembentukan OTJ (Otoritas Transportasi

Jabodetabek)

Ke-19 : Revisi Rencana Induk Transportasi Terpadu

Jabodetabek

Ke-20 : Pendidikan masyarakat tentang kemacetan dan

disiplin berlalu lintas

c) Dukungan Public Private Partnership (P-3)/ Kerjasama

Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social

Responsibilty (CSR)

Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta

swasta termasuk investor asing akan membuka peluang

alih teknologi serta peluang perluasan pangsa pasar,

terutama untuk segmen usaha yang memiliki pasar pada

skala global. Disamping itu globalisasi di sektor transportasi

tentunya memberikan kesempatan kepada operator

transportasi untuk melakukan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan operator transportasi asing guna

memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja

dalam negeri melainkan juga luar negeri.

4) Dukungan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif

Peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi di sektor

transportasi yang mengarahkan pemanfaatan sumber energi

alternatif, khususnya energi Bahan Bakar Gas (BBG) dengan

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang

Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan

Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, serta komitmen

Pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca (Perpres

.


No. 61 Th. 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Gas

Rumah Kaca.

b. ANCAMAN (THREATS)

1) Kota Bogor menjadi bagian kawasan aglomerasi perkotaan

Jabodetabek;

Sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan perekonomian

dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas

kegiatan masyarakat, yang berarti adanya peningkatan

permintaan kebutuhan akan jasa transportasi dan tak terkecuali

kebutuhan pelayanan jasa transportasi pada kawasan Bogor-

Depok-Tangerang-Bekasi (BODETABEK) yang melahirkan pola

pergerakan commuter.

2) Globalisasi;

Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia

disertai dengan ekspansi pasar yang di dalamnya mengandung

banyak implikasi bagi kehidupan manusia, dan peran

transportasi sangat ditentukan oleh pasar yang dicirikan oleh

semangat persaingan.

Oleh karena itu dari aspek permintaan (demand side) kebijakan

efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi dalam penyelenggaraan

transportasi merupakan syarat mutlak agar dapat bersaing di

pasar global.

Dari sisi penawaran (supply side), kebijakan penambahan

kapasitas dan pembangunan sarana serta prasarana

transportasi harus diupayakan memenuhi persyaratan teknis dan

layak dioperasikan dengan biaya terendah (least cost) dalam

kerangka biaya jangka panjang (long run variable cost).

Minimnya fasilitas infrastruktur sektor transportasi akan

menghambat pengembangan sektor lainnya, sehingga pada

gilirannya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

.


Dari 13 faktor S-W-O-T diatas yang berpengaruh baik internal

(kekuatan/Strengths sebanyak 3 faktor dan kelemahan/Weakness sebanyak 4

faktor) maupun eksternal (peluang/Opportunities sebanyak 4 faktor dan

ancaman/Threats sebanyak 2 faktor), selanjutnya dijadikan Faktor Analisa

Penilaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

(Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan memberikan SKOR (1 – 2 – 3 – 4 atau

Kurang Prioritas – Agak Prioritas – Prioritas – Sangat Prioritas) masing-masing

Faktor terhadap masing-masing Kegiatan dan selanjutnya dilakukan

perankingan terhadap total nilai analisa dari 13 Faktor SWOT, sebagaimana

LAMPIRAN – 2.

.


BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

A. VISI DAN MISI KOTA BOGOR

RPJMD Kota Bogor 2015-2019 adalah sebagai tahapan ke-3 dari RPJP

Kota Bogor 2005 – 2025, dimana Pemerintahan Kota Bogor dengan

kepemimpinan Walikota Bogor yang baru dalam melaksanakan pembangunan

periode 2015 – 2019 menetapkan VISI yang lebih terfokus yakni “Menjadikan

Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman Dan Transparan”, dan dalam

mewujudkannya dengan MISI:

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi

dan komunikasi

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan

dan ekonomi kreatif

5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan

masyarakat madani

B. VISI DAN MISI DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor 2015 – 2019 diatas

adalah sejalan dengan MISI-3 “Mewujudkan Bogor kota yang berwawasan

lingkungan”, dengan TUJUAN-III.2 “Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan

Daya Tampung Lingkungan Kota” dan TUJUAN-III.3 “Mengembangkan

Transportasi Kota yang mengutamakan Angkutan Massal, Pejalan kaki dan

Pesepeda”.

Hal tersebut adalah sejalan dengan konsep pengembangan transportasi

kedepan pada umumnya di dunia, yaitu didasarkan pada 2 (dua) konsep dasar:

1. S.U.T (Sustainable Urban Transport) dan

2. E.S.T (Environment Sustainable Transport).

.


TABEL III-9 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program RPJMD 2015-2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN

STARTEGI PROGRAM

AWAL AKHIR

III.2. Meningkatkan kualitas daya dukung & daya tampung ling-kungan kota

Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan

Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara (%)

20 100 Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan

Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

III.3. Mengembang kan trasportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda

Terwujudnya sistem angkutan kota yang nyaman dan ramah lingkungan

Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif

0 1.000 Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai

Pengembangan transportasi ramah lingkungan

Jumlah prasarana & sarana perhubungan terbangun dan terpelihara

4 72 Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi

Operasional jumlah koridor BTS Transpakuan

3 7 Peningkatan Kualitas pelayanan angk. umum

Meningkatnya kualitas sarana prasarana peja-lan kaki & peng-guna sepeda

Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)

0 3 Pengembangan jalur pesepeda dimulai pada koridor jalan utama, dan dalam proses evaluasi dikembangkan di jalur lain yang memadai

Peningkatan prasarana pedestrian dan pesepeda

.


TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN STARTEGI PROGRAM

AWAL AKHIR

Berkurangnya kemacetan

Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (km/jam)

20,08 23 Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (pengadaan gedung parkir di pusat kotamemanfaatan akuisisi lahan & land banking)

Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum

Peningkatan keselamatan & keamanan transportasi

Peningkatan kompetensi SDM Transportasi

.


Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kota Bogor menetapkan VISI : “Terwujudnya Sistem Transportasi Kota

Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan”

dengan maksud:

1. Sistem Transportasi

: Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana

(jalan, terminal dan stasiun KA), sarana (kendaraan) dan

sistem pengoperasian untuk mendukung kelancaran

mobilitas antar tata guna lahan dalam memenuhi

kebutuhan kehidupan ekonomi.

2. Berkelanjutan : Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation)

merupakan konsep yang mengkaitkan antara tiga (3)

parameter yang saling berhubungan, secara

konprehensif dan saling ketergantungan, yaitu

Lingkungan, Sosial Masyarakat dan Ekonomi.

Berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi,

dengan ide dan prinsip;

a : Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia

bukan untuk mobil. Sehingga kota bagi orang yang

tidak memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan

yang sama dengan yang memiliki kendaraan.

b : Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan

kepada angkutan umum, berjalan-kaki dan

bersepeda yang merupakan alat transportasi yang

dapat dijangkau oleh semua orang dan memiliki

dampak negatif yang sedikit.

c : Pencegahan Polusi

d : Kesehatan dan Keselamatan

e : Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah

penting untuk memberi dukungan dan informasi

secara cukup dan tepat kepada masyarakat tentang

pilihan moda transportasi.

.


f : Perencanaan yang terintegrasi

g : Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah

3. Pelayanan Berkualitas

: Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko

kriminalitas), selamat (dari resiko kecelakaan), nyaman

(tertib, teratur dan rasa nyaman) dan handal

(efisien/cepat, murah; aksesibel/mudah dijangkau &

dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

adanya integrasi antar moda/fasilitas, terjadual dengan

system ticketing) bagi penggunanya.

4. Berwawasan Lingkungan

: Kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi

berdasarkan tujuan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca

(GRK) melalui konsep;

a. Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan

perjalanan)

b. Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah

lingkungan)

c. Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan

bakar kendaraan dan teknologi kendaraan)

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, ditempuh kebijakan

pengembangan pola keterpaduan antar intermoda angkutan, dengan arah

pengembangan sistem transportasi:

1. Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan

pengembangan kota

2. Meningkatkan mobilitas lalu lintas

3. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota maupun regional

Jabodetabek

4. Penyediaan feeder yg memadai dari dan ke simpul transportasi

5. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan transportasi

6. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang berkaitan dengan transportasi

.


Sebagai penjabaran dari visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Bogor dirumuskan MISI Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor

sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;

Kebutuhan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi yang menjangkau

keseluruhan wilayah Kota Bogor, melalui upaya mengembangkan dan

mengoptimalkan penggunaan ruang kegiatan (mobilitas lalu lintas) yang

dilakukan dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan

peningkatan/pembangunan prasarana (infrastruktur) transportasi.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum

Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman,

andal, aksesibilitas, tarif terjangkau, dan sarana yang memadai, baik

angkutan dalam trayek ( angkutan massal “Trans Pakuan” dan Feeder

“Angkutan Kota”) dan angkutan tidak dalam trayek (angkutan pariwisata,

angkutan sekolah, taxi)

3. Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi

Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan LLAJ, terjaminnya

kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,

pembinaan dan pengawasan operasional.

4. Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi

Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan para

pemangku kepentingan bidang transportasi, penting dilakukan peningkatan

kapasitas manusia sebagai pemakai jalan dan para pemangku kepentingan

bidang transportasi, melalui Diklat maupun sosialisasi.

5. Mengembangkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan

Pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana

transportasi melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat

dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan.

.


C. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi ditetapkan tujuan

sebagai rumusan yang harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selama kurun waktu 2015 – 2019

ditetapkan TUJUAN :

1. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif,

yaitu berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas,

maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, melalui;

a. Penyediaan perlengkapan jalan dengan fasilitas pendukung yang

memadai.

b. Pengendalian kapasitas jalan yang diakibatkan delay factor (PKL,

parkir) di badan jalan, melalui pengembangan konsep ”Transport

Demand Management – TDM”

c. Penyediaan prasarana terminal angkutan jalan yang memadai.

d. Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

serta ramah lingkungan.

e. Pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

f. Peningkatan kinerja angkutan umum yang lebih handal, melalui

pengembangan sistem angkutan umum massal ”Bus Transit System -

BTS” Trans Pakuan dan peningkatan penggunaan angkutan umum

melalui konsep pembangunan ”Transit Oriented Development – TOD”

g. Pengembangan moda angkutan massal alternatif, Sky Way (kereta

gantung) dan/atau monorail atau tram dalam kota.

2. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien,

yaitu berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan

teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang

berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang

menjadi beban masyarakat, melalui;

a. Pengembangan Intelligent Transportation System (seperti; ATCS, Bus

Priority, VMS, Ticketing System)

.


b. Pengurangan emisi gas buang melalui penggunaan bahan bakar

alternatif

c. Peningkatan pegawai yang profesional di bidang LLAJ

d. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta (Public Private

Partnerships - PPP’s dan Private Sector Participation – PSP)

Sedangkan SASARAN Pembangunan Transportasi Tahun 2015-2019 yang

ingin dicapai dari Tujuan pencapaian Misi Dinas LLAJ Kota Bogor, adalah:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk

mengurangi bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi;

3. Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal, yang dilakukan

dengan pendekatan 6-E (Engineering, Education, Enforcement,

Encouragment, Emergency, Economic);

4. Meningkatnya kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan;

5. Terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan

sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim untuk mewujudkan Green City

dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan Gas

Rumah Kaca (RAD-GRK).

Sasaran pembangunan transportasi tersebut diwujudkan dalam SASARAN SUB

SEKTOR:

1. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ

2. Meningkatnya kelaikan sarana LLAJ.

3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas.

4. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan,

serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban,

keamanan dan kenyamanan.

5. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung

mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem

transportasi Kota Bogor.

.


6. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan angkutan umum bagi

masyarakat.

7. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan,

melalui;

a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) terkait.

b. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam

penyelenggaraan transportasi jalan.

c. Memperjelas peran regulator dalam pelayanan transportasi publik.

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan

penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana

yang ramah lingkungan.

9. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan

penyelenggaraan LLAJ.

10. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan

berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta

terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan

transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan

mengantisipasi permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan

kemampuan pemerintah Kota Bogor dan masyarakat.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan

dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) STRATEGI pokok

pembangunan transportasi:

1. Strategi Penataan Penyelenggaraan Transportasi

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan transportasi sejalan

dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional

Jabodetabek. Penataan penyelenggaraan transportasi dilakukan melalui;

a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

.


b. Pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan

peraturan di bidang transportasi (regulatory reform),

c. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia transportasi

d. Peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan

infrastruktur transportasi,

e. Mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (owner)

menjadi regulator dan fasilitator.

2. Strategi Pembangunan Transportasi

Pembangunan Transportasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan

kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka

penyediaan aksesibilitas jasa transportasi kepada masyarakat dengan

strategi;

a. Pengembangan sistem angkutan umum massal ”Bus Transit System -

BTS” Trans Pakuan

b. Pengembangan TDM (Transport Demand Management), dan

c. Pengembangan TOD (Transit Oriented Development),

d. Pelaksanaan 5 Pilar Keselamatan LLAJ, meliputi; Safer Management;

Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road,

e. Melalui Pendekatan 6-E (Engineering, Education; Enforcement;

Encouragment; Emergency, Economic),

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas LLAJ Kota Bogor, yaitu dengan

KEBIJAKAN :

1. Manajemen Lalu Lintas

Lalu lintas di Kota Bogor akan terus berkembang dengan cepat, tidak

memungkinkan mengakomodasi pertumbuhan dengan membangun jalan-

.


jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkah-langkah manajemen lalu

lintas yang baik untuk memanfaatkan prasarana jalan dengan optimal.

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian lalu lintas

dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Hal ini

menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara

lain :

a. Manajemen Kapasitas

Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin

sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan

utama dengan cara :

1) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara

melakukan perbaikan geometric persimpangan dengan membuat

pulau-pulau lalu lintas dan kanalisai.

2) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan

penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas

pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan

pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur

tempat, posisi dan waktu.

3) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan

pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem jalan

satu arah, tidal flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS).

b. Manajemen Permintaan (Demand)

Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah :

1) Merubah rute kendaraan angkutan umum

2) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan umum

dengan kapasitas massal

3) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah

tertentu atau jalan tertentu di pusat kota (Transport Demand

.


Management) dan diarahkan pembangunan parkir di batas kota

(Park City Wide)

4) Pengembangan Intelligent Transportation System- ITS (seperti;

ATCS, Bus Priority, VMS), yaitu memberikan informasi kepada

pengguna jalan tentang kondisi lalu lintas melalui media

elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan, dan

papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang

dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara nyata

sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan mudah

memilih rute.

5) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan penerapan

dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung.

c. Manajemen Prioritas

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Membuat lajur khusus BTS-Trans Pakuan apabila

memungkinkan

2) Membuat/membangun fasilitas pejalan kaki/trotoar yang dapat

digunakan untuk penderita cacat / orang tua.

3) Membuat jalur khusus sepeda

4) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana

kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.

5) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang

berguna bagi tuna netra untuk menyebrang jalan baik di

persimpangan maupun ruas jalan.

.

2. Manajemen Angkutan Umum

Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di

bidang angkutan umum adalah :

a. Menata kelembagaan pengelolaan angkutan umum

b. Re-Strukturisasi dan Rasionalasi angkutan kota

c. Pengembangan sistem angkutan masal BTS-Trans Pakuan dan

Angkutan Kota di re-routing sebagai angkutan pengumpan “Feeder”

.


d. Memberikan prioritas bagi bus di persimpangan dengan cara

memberikan nyala lampu hijau pada saat bus sampai di

persimpangan (bus priority).

e. Pengembangan moda angkutan massal alternatif; Sky Way (kereta

gantung) dan/atau monorail atau tram dalam kota.

3. Manajemen Angkutan Barang

Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota dengan pengaturan

untuk penentuan kawasan distribusi dan koleksi untuk angkutan barang,

yang bertujuan untuk mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar

tidak bersama-sama dengan perjalanan masyarakat kota pada periode

waktu sibuk, pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan

barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari

kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan dan

penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang.

4. Manajemen Terminal

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang

berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik turun

penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas kendaraan

umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu :

a. Menentukan lokasi yang sesuai/ strategis baik untuk terminal

penumpang maupun terminal barang,

b. Pembangunan terminal terpadu

c. Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan dan pembangunan

terminal akan terus didorong, tetapi akan tetap diperlukan kerjasama

dalam kerangka struktur dan rencana transportasi setempat.

5. Manajemen Tata Ruang

a. Penetapan Tata Ruang

Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat

berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota. Penataan

.


berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta kepentingan

masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan

perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik.

b. Penyebaran Pusat Kegiatan

Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota dapat

membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada

suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya

panjang perjalanan.

6. Manajemen Lingkungan

Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat

pencemaran udara yang cenderung tinggi. Kendaraan bermotor

memberikan kontribusi penting bagi berbagai masalah lingkungan seperti

polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran dan lainnya.

Untuk mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini)

dilakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali.

b. Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan

c. Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak

d. Penggunaan kendaraan bermotor berbahan alternative (Bio Diesel

Fuel dan Bakar Bakar Gas)

e. Melarang kendaraan berat memasuki perumahan/ pemukiman dan

kawasan tertentu.

f. Penegakan hukum yang berlaku.

7. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk

ditingkatkan. Hal ini disebabkan

Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan

petugas operasional di lapangan, sangat penting dilakukan peningkatan

kapasitas dalam penyelenggaraan transportasi, dengan langkah-langkah

yang dilakukan antara lain :

.


a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan

b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum

c. Meningkatkan kualitas petugas operasional

d. Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi

e. Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM

f. Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

.


BAB VI

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, RUMUSAN INDIKASI

KEGIATAN DAN ESTIMASI PEMBIAYAAN TAHUN 2015-2019

A. TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Strategi urusan perhubungan berkaitan penataan penyelenggaraan transportasi

dan pembangunan transportasi sebagaimana RPJMD Kota Bogor tahun 2015-

2019, dilaksanakan melalui Program dengan Target Pencapaian Kinerja

Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019, sebagaimana LAMPIRAN-3 :

Tabel Target Pencapaian Kinerja Program dan Indikasi Kegiatan RENSTRA

Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

TABEL VI-1 : Program dan Sasaran Program RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015 - 2019

PROGRAM SASARAN PROGRAM

1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

1.1 Tersedianya Perencanaan Teknis Pengembangan, Pembangunan Bidang Perhubungan

1.2 Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

1.3 Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan

2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum

2.1 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ Bus Transit System (BTS)

2.2 Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder)

2.3 Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek

2.4 Pengembangan Angkutan/ Bus Sekolah

2.5 Pengembangan Angkutan Wisata Dalam Kota

3 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

3.1 Tersedia dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan

3.2 Kelancaran Arus lalu Lintas dan Angkutan Jalan

.


PROGRAM SASARAN PROGRAM

4 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi

4.1 Meningkatnya Kompetensi Pemangku Kepentingan Bidang Transportasi

4.2 Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Pemakai Jalan

5 Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

5.1 Pengurangan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

5.2 Peningkatan Pelayanan PKB

5.3 Pengembangan Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif

B. INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Pencapaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 – 2019

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, dijabarkan

dalam Indikasi Kegiatan dan Estimasi Pembiayaan sebagaimana LAMPIRAN-4 :

Tabel Rumusan Rencana Program, Sasaran Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015 – 2019.

.


TABEL VI-2:

TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM- KEGIATAN URUSAN PERHUBUNGAN RENSTRA DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019

1. PROGRAM : PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

TUJUAN PROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFEKTIF

NO

SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AWAL 2015

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AKHIR 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1

Tersedianya Perencanaan Teknis Pengembangan, embangunan Bidang Perhubungan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis

6 29 22 16 14 12 99

2

Tersedianya Lahan (land banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

Luas lahan (Hektar) yang di Bebaskan

0 8,25 7,50 5,00 3,50 0,50 24,75

3

Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruk tur) dan Sarana Perhubungan

Jumlah Kegiatan Pembangunan & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Perhubungan

4 12 14 17 14 11 72

.


2. PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

TUJUAN PROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFEKTIF

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AWAL 2015

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KONDISI KINERJA

AKHIR 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ Bus Transit System (BTS)

Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan

3 4 5 6 7 7 7

2 Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder)

Jumlah Trayek Feeder 6 10 14 17 20 23 23

3 Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek

Penurunan Jumlah Becak

1.725 1.300 1.000 750 500 250 250

4 Pengembangan Angkutan/ Bus Sekolah

Jumlah Koridor Bus Sekolah

0 0 1 1 1 0 3

5 Pengembangan Angkutan Wisata Dalam Kota

Jumlah Angkutan Wisata 0 0 0 2 0 0 2

.


3. PROGRAM : PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

TUJUANPROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN

NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AWAL 2015


AWAL 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedia dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang

51 8 7 9 7 7 89

2 Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan

60 108 108 108 108 108 600

4. PROGRAM : PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI

TUJUAN PROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN

NO

SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AWAL 2015

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA

AKHIR 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1

Meningkatnya Kompetensi Pemangku Kepentingan Bidang Transportasi

Jumlah Peserta Penyegaran Petugas Operasional LLAJ

- 100 100 100 100 100 500

2 Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Pemakai Jalan

Jumlah Peserta Sosialisasi

2.100 900 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000

.


5. PROGRAM : PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN

TUJUAN PROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN

NO SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KONDISI KINERJA

AWAL 2015


AKHIR 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1

Pengurangan Emisi gas Buang Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

6 12 12 12 12 12 66

2

Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

22.418 21.925 21.769 21.771 21.227 22.435 22.435

3

Pengembangan Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif

Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif

0 200 400 600 800 1.000 1.000

.


BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA

Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai dinas teknis yang mengemban tugas di bidang

transportasi, dituntut untuk mampu berperan sebagai pembina transportasi yang

profesional, mampu menyusun program dan kegiatan khususnya di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan yang mampu rmengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi

baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan

prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan

kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Tentang

Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor 2015 – 2019.

RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor disusun dalam rangka menjaga

kesinambungan pembangunan di sektor transportasi serta menjadi arah dan pedoman

pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, dg kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor secara bersama-sama

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENSTRA DLLAJ Kota

Bogor Tahun 2015-2019.

2. RENSTRA DLLAJ Kota Bogor Tahun 2015-2019 dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (RENJA) Dinas LLAJ Kota Bogor Tahunan dan menjadi acuan unit kerja

di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

3. Dinas LLAJ Kota Bogor berkewajiban menjaga konsistensi dan efektivitas

pelaksanaan antara RENSTRA dengan RENJA oleh unit kerja di lingkungan

Dinas LLAJ Kota Bogor

Bogor, Desember 2014

KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR

ACHSIN PRASETYO, ATD.M.Eng.Sc. NIP. 19621109 198303 1 014

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - …bappeda.kotabogor.go.id/images/produk/400dd7a9a6492f7097...RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 2 disusun berdasarkan penganggaran