1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan

tidak komersial menurut prinsip Syariah.1 Artinya yaitu segala kegiatan usaha

yang bersifat menghasilkan keuntungan, yang dilakukan oleh orang per orang

atau sekelompok orang untuk memenuhi suatu kebutuhan berdasarkan ketentuan

syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajarai perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan

dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum

Islam.2

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal, juga

merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan kepada

manusia.3 Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi

untuk seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna

mencapai tujuan agama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (al-falah).

1 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1. 3 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

2

Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan bentuk-

bentuk muamalat dalam kategori ‘an-taradhin, ‘adam al-gharar, tabadul manafi,

dan pemerataan adalah dalam kerangka pemenuhan dan pelaksanaan saling

membantu antara sesama manusia untuk meraih al-birr wa al-taqwa.4

Dalam kegiatan ekonomi syariah, terdapat berbagai macam transaksi atau

yang disebut akad antara dua pihak atau lebih. Transaksi atau akad adalah

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.5

Akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai

dengan nilai-nilai syariah.6 Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab

(pernyataan/penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabūl (pernyataan

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada

sesuatu.7

Pada masa sekarang, transaksi atau akad tidak hanya dilakukan secara

tradisional namun juga dapat menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi yang

berkembang sangat pesat ini dapat dilihat dan dirasakan dengan munculnya

berbagai macam aplikasi bisnis, di Indonesia salah satu aplikasi bisnis tersebut

adalah adanya aplikasi Go-Jek.

4 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan

Perundang-Undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 182. 5 Lihat Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet.Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

hlm. 35. 7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah… hlm. 35.

3

Selain itu, sistem pembayaran yang ditawarkan tidak hanya pembayaran

dengan cara tunai melainkan pembayaran dengan cara virtual pay atau disebut

pembayaran elektronik. Uang elektronik (electronic money) merupakan alat

pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang

kepada penerbit, baik secara langsung, melalui agen penerbit atau dengan

pendebitan rekening di bank, nilai uang dimasukan menjadi nilai uang dalam

media uang elektronik dalam satuan rupiah yang digunakan untuk transaksi

pembayaran dengan mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang

elektronik.8

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa

DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah,

bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik atau electronic money adalah alat

pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:9

a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada

penerbit.

b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang

teredistrasi.

c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan.

d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut.

8 Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institutin Management, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2007), hlm. 1367. 9 Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

4

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan juga

mengenai uang elektronik syariah yaitu uang elektronik yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur riba,

gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf.10

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Go-Jek

merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan

melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh

Nadiem Makarim. Saat ini, Go-Jek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Go-jek

Juga menyediakan layanan pembayaran digital atau virtual pay yaing disebut

dengan Go-Pay.11 Go-Pay adalah uang elektronik (electronic money) yang dapat

digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Go-Jek.12

Sistem pembayaran pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek tidak

hanya dilakukan dengan cara virtual pay (pembayaran elektronik) atau Go-Pay

tetapi juga dapat dilakukan dengan cara tunai, hal ini mengakibatkan adanya

perbedaan nominal atau harga yang muncul antara pembayaran dengan cara tunai

dan pembayaran dengan cara virtual pay (pembayaran elektronik) yang disebut

dengan Go-Pay pada jasa transportasi online di aplikasi Go-jek, yaitu nominal

atau harga pembayaran dengan cara virtual pay (Go-Pay) lebih murah daripada

pembayaran dengan cara tunai.

Layanan transportasi online pada aplikasi Go-Jek yaitu terdiri dari layanan

Go-ride dan Go-car. Go-ride adalah layanan transportasi penumpang roda dua

10 Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 11 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK Pada tanggal 3 Agustus 2019, Pukul 10.30

WIB. 12 Diakses dari https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-pay/ Pada tanggal 3 Agustus 2019, Pukul

10.50 WIB.

5

atau disebut dengan sepeda motor, sedangkan Go-car adalah layanan transportasi

penumpang roda empat atau disebut dengan mobil.

Karena adanya metode pembayaran dengan sistem virtual pay

(pembayaran elektronik) atau Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut tentang transaksi dengan sistem virtual pay di aplikasi

Go-Jek dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Transaksi dengan Virtual Pay pada Jasa Transportasi Online di Aplikasi Go-Jek”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa

masalah penelitian ini adalah adanya perbedaan nominal atau harga yang muncul

antara pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan cara virtual pay

(pembayaran elektronik) yang disebut dengan Go-Pay pada jasa transportasi

online di aplikasi Go-jek, yaitu nominal atau harga pembayaran dengan cara

virtual pay (Go-Pay) lebih murah daripada pembayaran dengan cara tunai.

Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran dengan sistem virtual pay pada jasa

transportasi online di aplikasi Go-Jek?

2. Mengapa pembayaran dengan sistem virtual pay pada jasa transportasi online

di aplikasi Go-Jek lebih murah daripada pembayaran dengan cara tunai?

6

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga antara

transaksi dengan cara tunai dan virtual pay pada jasa transportasi online di

aplikasi go-jek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran dengan sistem virtual pay pada

jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan

harga antara pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan cara

virtual pay (Go-Pay) pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi

dengan virtual pay pada jasa transportasi online di aplikasi Go-jek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

hukum tentang kajian hukum ekonomi syariah terhadap transaksi dengan

virtual pay pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

hukum baik bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah, Mahasiswa ataupun

7

Praktisi, dan masyarakat pada umumnya yang tertarik memperdalam

hukum tentang penggunaan virtual pay (pembayaran elektronik),

khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi

dengan virtual pay pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur

dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi

penelitian. Adapun penelitian terdahulunya antara lain yaitu akan dipaparkan

berikut ini:

Pertama, skripsi Agus Agung Susilo pada tahun 2018, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi

Hukum Bisnis Syariah, dengan judul Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek

Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi’ah. Hasil penelitiannya yaitu sama-

sama meneliti tentang jasa transportasi online pada aplikasi Go-Jek, sedangkan

perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya terfokus pada akad qardh dan

akad wadi’ah maka pada penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada

kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran dengan cara virtual pay

dan dengan pembayaran dengan cara tunai.

Kedua, skripsi Galih Sumantri pada tahun 2017, Institut Agama Islam

Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum

Ekonomi Syariah, dengan judul Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dan Supir

Go-Jek Di Bandung. Hasil penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang

transportasi online pada aplikasi Go-Jek, sedangkan perbedaannya yaitu jika pada

8

penelitian sebelumnya lebih kepada sistem bagi hasil antara pengelola dengan

pengemudi, maka pada penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada sistem

pembayaran penggunaan jasa transportasi online pada aplikasi Go-Jek dengan

sistem pembayaran menggunakan virtual pay dan pembayaran secara tunai.

Ketiga, skripsi Annisa Adelia Yusfin pada tahun 2018, Universitas

Lampung, Fakultas Hukum, dengan judul Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-

Food dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitiannya yaitu sama-sama

meneliti tentang jasa pelayanan yang ada pada aplikasi Go-Jek, sedangkan

perbedannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya lebih terfokus tentang jual beli

pada aplikasi Go-Jek yaitu dengan pelayanan Go-Food dalam perspektif hukum

Islam, maka penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada jasa pelayanan

transportasinya yaitu Go-Ride dan Go-Car yang pembayarannya dapat dilakukan

dengan cara tunai dan dengan virtual pay dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Keempat, skripsi Niamatus Sholikha pada tahun 2016, Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum

Ekonomi Syariah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa

Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad

Musharakah yang Diterapkan oleh PT Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya.

Hasil penelitiannya yaitu sama-sama meneliti pada aplikasi Go-Jek, sedangkan

perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada

tinjauan hukum Islam berdasarkan contract drafting dengan akad musharakah di

aplikasi Go-Jek, maka penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada jasa

pelayanan transportasinya yaitu Go-Ride dan Go-Car yang pembayarannya dapat

9

dilakukan secara tunai dan dengan virtual pay dalam tinjauan hukum ekonomi

syariah.

Tabel perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No. Peneliti Judul Persamaan Perbedaan Hasil

Penelitian

1.

Agus

Agung

Susilo

Transaksi

Go-Pay

Pada

Perusahaa

n Ojek

Online

Perbanding

an Akad

Qardh dan

Wadi’ah

Persamaann

ya yaitu

sama-sama

meneliti

tentang jasa

transportasi

ojek online.

Perbedaannya

yaitu penulis

lebih meneliti

kepada tinjauan

hukum ekonomi

syariah terhadap

transaksi

dengan virtual

pay pada

aplikasi go-jek.

Hasil penelitian

Agus Agung

Susilo, yaitu

apabila

transaksi Go-

Pay

menggunakan

akad qardh

maka itu

menjadi

permasalahan

karena dalam

pelaksanaan

akad qardh

tidak boleh ada

tambahan nilai

berupa bonus

apapun dan

apabila

transaksi Go-

Pay akad yang

digunakan

adalah akad

wadiah maka

transaksi boleh

dilakukan

karena

penggunaan

Go-Pay bisa

dilakukan

kapanpun dan

voucher diskon

merupakan

kebijakan dari

10

perusahaan.

2. Galih

Sumantri

Sistem

Bagi Hasil

Antara

Pengelola

dan Supir

Go-Jek Di

Bandung

Persamaann

ya yaitu

sama-sama

meneliti

tentang Go-

Jek.

Perbedaannya

yaitu jika pada

penelitian

sebelumnya

terfokus kepada

sistem bagi

hasil antara

pengelola

dengan

pengemudi,

maka pada

penelitian yang

akan penulis

teliti lebih

kepada sistem

pembayarannya

yang secara

virtual pay.

Hasil penelitian

Galih

Sumantri, yaitu

sistem bagi

hasil yang telah

di tetapkan

oleh Go-Jek

telah sesuai

dengan sistem

bagi hasil

secara Islam,

karena sistem

kerjasamanya

seperti akad

musyarakah.

3.

Annisa

Adelia

Yusfin

Transaksi

Jual Beli

Melalui

Jasa Go-

Food

dalam

Perspektif

Hukum

Islam.

Persamaann

ya yaitu

sama-sama

meneliti

pada

aplikasi Go-

Jek.

Perbedannya

yaitu jika pada

penelitian

sebelumnya

trfokus kepada

jual beli pada

aplikasi Go-Jek

yaitu dengan

pelayanan Go-

Food dalam

perspektif

hukum islam,

maka penelitian

yang akan

penulis teliti

adalah tentang

jasa

transportasinya

yaitu Go-Ride

dan Go-Car.

Hasil penelitian

Annisa Adelia

Yusfin, yaitu

jual beli

melalui jasa

Go-Food dalam

perspektif

hukum Islam

sesuai dengan

akad wakalah

bil ujrah,

namun juga

terdapat akad

ijarah dalam

pelaksanaan

transaksi jual

beli tersebut,

sehingga

menimbulkan

adanya multi

akad.

4. Niamatus

Sholikha

Tinjauan

Hukum

Islam

Terhadap

Jasa

Transporta

Persamaann

ya yaitu

sama-sama

meneliti

pada

aplikasi Go-

Perbedaannya

yaitu jika pada

penelitian

sebelumnya

lebih terfokus

kepada tinjauan

Hasil penelitian

Niamatus

Sholikha, yaitu

kerjasama yang

dilakukan

antara mitra

11

si Online

Go-Jek

Berdasarka

n Contract

Drafting

dengan

Akad

Musharaka

h yang

Diterapkan

oleh PT

Gojek

Indonesia

Cabang

Tidar

Surabaya

Jek. hukum islam

berdasarkan

contract

drafting dengan

akad

musharakah di

aplikasi Go-Jek,

maka penelitian

yang akan

penulis teliti

lebih kepada

jasa pelayanan

transportasinya

yaitu Go-Ride

dan Go-Car.

driver dengan

Go-Jek

merupakan

akad kerjasama

musyarakah

yang sudah

sesuai dengan

hukum Islam,

karena sudah

berdasarkan

dengan

contract

drafting.

F. Kerangka Berpikir

Transaksi atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua

pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu.13 Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum

islam, kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung

atau menghubungkan (ar-rabt).14

Akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai

dengan nilai-nilai syariah.15

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab

(pernyataan/penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan

13 Lihat Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 14 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68. 15 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah… hlm. 35.

12

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada

sesuatu.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan

pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan

Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan

keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan

dan gadai. Sedangkan, secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan

dengan ijab dan qabūl berdasarkan ketentuan Syara’ yang berdampak pada

objeknya. Ijab dan qabūl adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk

menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih,

sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan Syara’.

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian

dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan

pada keridaan dan syariat Islam. Maka dapat dipahami bahwa setiap akad atau

persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu: Pertama, perjanjian atau ‘ahdu. Kedua,

persetujuan dua buah perjanjian atau lebih. Ketiga, yaitu perikatan atau ‘aqdu.16

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi dipersamakan juga

dengan akad. Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, yaitu mengikat,

sambungan dan janji.17

Dasar hukum transaksi atau akad dalam hukum ekonomi syariah

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam QS.Ali-Imran ayat 76 yaitu:

16 Rachmat Syafe’i, Fiqh muamalah, Cet.ke-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 44. 17 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet.ke-9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44-

45.

13

د او فى من ب لى ال متقي ن يحب الل ه فان وات قى هبعه Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh,

Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali-Imran: 76)18

Selain itu, dalam QS. Al-Maidah ayat 1 juga memuat tentang akad yaitu:

ف و ا امن و ا الذي ن ياي ها ن عام بهي مة لكم احلت بال عقو د او ر علي كم ي ت لى ما ال ال محل ى غي وان تم الصي د

كم الل ه ان حرم يري د ما يح Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak

dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

(Q.S. Al-Maidah: 1)19

Hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat adalah

pengertian hukum yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu hukum Syara’

tertentu bagi perbuatan mukalaf seperti wajib, haram, mubah, sunat, makruh, sah,

fasid, batal, qadla, dan lain-lainnya.20 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy keberatan

memaknai istilah hukum Islam sebagai pengganti fiqh Islam karena dua alasan,

yaitu pertama, kata hukum menurut ahli hukum Islam mencakup segala hukum

18 Diakses dari www.quran.kemenag.go.id Pada Tanggal 12 November 2019.

19 Diakses dari www.quran.kemenag.go.id Pada Tanggal 12 November 2019. 20 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:

Kencana, 2005), hlm. 14.

14

dan segala bidang. Kedua, kata hukum didalam istilah hukum Islam tidak

langsung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk memperolehnya.21

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja

dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka

timbul bagi kedua pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun

akad ialah sebagai berikut:22

1. ‘Aqidain

2. Ma’qūd ‘alaih

3. Maudhu’ al’aqd

4. Shighat al’aqd

Adapun setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang

ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada

dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna

wujudnya dalam berbagai akad.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib

ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi

(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad,

yaitu sebagai berikut:23

21 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas, 1992),

hlm. 11. 22 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah… hlm. 47. 23 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah… hlm. 50.

15

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah orang

yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah

pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak

melakukannya walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang.

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.

5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap

sebagai imbangan amanah.

6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabūl. Maka bila orang

yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum qabūl maka batal ijab nya.

7. Ijab dan qabūl mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah

berpisah sebelum adanya qabūl maka ijab tersebut menjadi batal.

Ini berarti, ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal

sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima,

kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur’an dan Hadis yang melarangnya, baik

secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah,

semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya

sebuah transaksi adalah disebabkan karena haram zatnya (haram li-dzatihi),

haram selain zatnya (haram li-ghairihi), dan tidak sah akadnya.24

Transaksi muamalah juga dituangkan dalam bentuk akad, pada

penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah,

24 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet.ke-7, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2010), hlm. 29-30.

16

prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sehingga

prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran

yang bersumber dari Allah Swt.25

Dalam kegiatan jasa atau sewa-menyewa, akad yang digunakan adalah

akad ijarah, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 disebutkan

bahwa ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa

antara pemilik objek sewa dengan menyewa untuk medapatkan imbalan atas objek

yang disewakan.26 Sedangkan dalam Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor

09/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa sewa atau upah adalah sesuatu yang

dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS debagai pembayaraan manfaat.

Sesuatu yang dapat dijadikan harga dlam jual bali dapat pula dijadikan sewa upah

dalam ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau

jasa.27

Rukun ijarah yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:28

1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau

upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan.

2. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

3. Ujrah (Upah)

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Adapun syarat ijarah yang harus dipenuhi, yaitu:

25 Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad. Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

hlm. 49. 26 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI.2007 tentang Penerapan Prinsip Syariah. 27 Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. 28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah… hlm. 117-118.

17

1. Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap

melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Dengan

demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakuknya (mu’jir dan must’jir) gila

atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat

dalam sewa-menyewa dan jual-beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk

kelangsungan (nafadz). Apabila anak yang mumayiz menyewakan dirinya

(sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya

sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.29 Lalu, apabila

salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad

tidak sah.30

2. Sighat (ijab dan qabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya mejelis

akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak

sah jika antara ijab dan qabul tidak berkesesuaian, seperti antara objek akad

dan batas waktu.31

3. Ujrah (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4. Barang yang disewakan dan upah-mengupah dengan beberapa syarat, yaitu

barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat

dimanfaatkan kegunaannya. Benda yang mejadi objek sewa-menyewa dan

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut

kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa). Manfaat dari benda yang disewa

29 Ahmad Wardi Mulisch, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321. 30 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 13, (Bandung: PT Alma’rif, 1987), hlm. 148. 31 Rozalinda, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari’ah, (Padang: Hayfa Press,

2005), hlm. 106.

18

adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang

(diharamkan). Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-Nya hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.32

Dalam akad penitipan harta baik itu berupa barang maupun uang, akad

yang digunakan dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah adalah akad

wadi’ah, menurut KHES wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana

dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.33

Penitipan barang atau wadi’ah merupakan perjanjian yang bersifat rill atau nyata,

dalam hal penitipan barang ini tentunya perbuatan rill tersebut dilaksanakan atau

direalisasikan dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang.34 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah Pasal 370 Ayat (1) menyebutkan bahwa rukun wadi’ah terdiri

atas:

1. Muwaddi’ (penitip)

2. Mustauda’ (penerima titipan)

3. Wadi’ah bih (harta titipan)

4. Ijab dan qabūl (akad)

Saat ini, transaksi atau akad tidak hanya dilakukan secara tradisional yaitu

transaksi yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung diantara

para pihak, tetapi saat ini akad atau transaksi dapat dilakukan menggunakan

teknologi. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat ini dapat dilihat

32 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah… hlm. 47-48. 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat (17). 34 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), hlm. 69.

19

dan dirasakan dengan munculnya berbagai macam aplikasi bisnis, di Indonesia

salah satu aplikasi bisnis tersebut adalah adanya aplikasi Go-Jek.

Selain itu, sistem pembayaran yang ditawarkan tidak hanya pembayaran

dengan cara tunai melainkan pembayaran dengan cara virtual pay atau disebut

pembayaran elektronik. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

Elektronik Syariah, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik atau electronic

money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:35

a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada

penerbit.

b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang

teredistrasi.

c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan.

d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan juga

mengenai uang elektronik syariah yaitu uang elektronik yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur riba,

35 Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

20

gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf.36 Hal ini boleh dilakukan, sebagaimana

termuat dalam kaidah fiqhiyyah yaitu:

ص لفي ال معاملةال يدل ان ري مدلي ل علىتالإباحةإل هاح

Artinya yaitu: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali

ada dalil yang mengharamkannya”.37

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Go-Jek

merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan

melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh

Nadiem Makarim. Saat ini, Go-Jek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Go-jek

Juga menyediakan layanan pembayaran digital atau virtual pay yaing disebut

dengan Go-Pay.38 Go-Pay adalah uang elektronik (electronic money) yang dapat

digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Go-Jek.39 Sistem

pembayaran pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek tidak hanya

dilakukan dengan cara virtual pay (pembayaran elektronik) atau Go-Pay tetapi

juga dapat dilakukan dengan cara tunai. Aplikasi Go-Jek menyediakan berbagai

macam jasa pelayanan seperti berikut ini:

Tabel 1.2

Jasa Pelayanan di Aplikasi Go-Jek

No. Jasa Pelayanan Definisi

1. Go-Ride Layanan transportasi online dengan

motor.

36 Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 37 H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang

Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10. 38 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK Pada tanggal 3 Agustus 2019, Pukul 10.30

WIB. 39 Diakses dari https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-pay/ Pada tanggal 3 Agustus 2019, Pukul

10.50 WIB.

21

2. Go-Car Layanan transportasi online dengan

mobil.

3. Go-Food Layanan pemesanan makanan.

4. Go-Send Layanan transportasi barang.

5. Go-Mart Layanan berbelanja.

6. Go-Box Layanan pengantaran barang

berukuran besar.

7. Go-Tix Layanan pemesanan tiket.

8. Go-Med Layanan pembelian obat.

9. Go-Pay Layanan pembayaran digital.

10. Go-Bills Layanan berbagai pembayaran.

11. Go-Point

Layanan mengumpulkan poin dari

transaksi, agar poin bisa ditukar

dengan berbagai Diskon, Tiket Bola,

dan Souvenir.

12. Go-Pulsa Adalah layanan isi pulsa elektronik.

13. Go-Massage Adalah layanan pemijatan.

14. Go-Clean Adalah layanan kebersihan.

15. Go-Glam Adalah layanan kecantikan.

16. Go-Auto Adalah layanan montir.

Dari beberapa jasa layanan yang dimiliki aplikasi Go-Jek, penulis akan

lebih terfokus kepada penelitian tentang pembayaran jasa transportasi online yaitu

Go-ride dan Go-car dengan menggunakan virtual pay (pembayaran elektronik)

yaitu Go-Pay di aplikasi Go-Jek ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, penulis merumuskan kerangka pemikirannya yaitu sebagai

berikut:

22

Keterangan:

Untuk menggunakan layanan pada jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek,

pengguna harus meng-instal aplikasi Go-Jek dan mendaftarkan diri dengan

melakukan registrasi akun Go-Jek. Ada dua cara dalam sistem pembayaran yang

tersedia pada aplikasi Go-Jek, yaitu pembayaran dengan cara virtual pay

(pembayaran elektronik) yaitu dengan Go-Pay dan pembayaran dengan cara tunai.

Go-Pay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi

keuangan melalui aplikasi Go-Jek, apabila pengguna aplikasi Go-Jek melakukan

pembayaran dengan cara virtual pay (pembayaran elektronik) maka nominal atau

harga yang harus dibayar atas penggunaan jasa transportasi online pada aplikasi

Go-Jek akan lebih murah daripada pembayaran dengan cara tunai. Oleh karena

itu, bagaimanakah hukum ekonomi syariah dalam penggunaan virtual pay pada

aplikasi Go-Jek.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian

yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

deskriptif. Menurut saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode deskriptif

23

menurut Cik Hasan Bisri yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk

mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan analisis secara utuh,

sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, tentang transaksi dengan sistem

virtual pay pada pelayanan jasa transportasi online di aplikasi Go-Jek.40

2. Jenis Data

Jenis data kualitatif yang diperlukan adalah mengenai:

a. Mekanisme pembayaran dengan sistem virtual pay yaitu Go-Pay pada

aplikasi Go-Jek.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan harga dalam sistem

pembayaran dengan cara virtual pay dan dengan cara tunai pada jasa

layanan transportasi online di aplikasi Go-Jek.

c. Kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap transaksi dengan sistem

virtual pay pada aplikasi Go-Jek.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang terkait langsung atau

sumber data pokok permasalahan. Sumber data primer adalah data yang

dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, misalnya penelitian

yang ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk atau

pelayanan jasa tertentu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

40 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian,

(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 62.

24

pengguna aplikasi layanan jasa transportasi online yaitu aplikasi Go-Jek,

yang menggunakan pelayanan jasa Go-Ride dan Go-Car.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk mendukung

sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak

langsung, dapat berupa hasil dari penelitian orang lain seperti jurnal atau

karya ilmiah lainnya, berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan data

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data secara

akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu

yang sesuai dengan data.41 Teknik wawancara yang dilakukan penulis

yaitu melakukan dialog langsung dengan pengguna aplikasi Go-Jek

(konsumen) dan driver Go-Jek (mitra Go-Jek).

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan

sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, artikel atau jurnal ilmiah,

dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti.

5. Analisis Data

41 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 72.

25

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis oleh penulis dengan

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pelaksanaan analisis data,

secara garis besar proses analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai

berikut:

a. Mengelompokkan seluruh data yang diperoleh sesuai dengan masalah

yang akan diteliti.

b. Menyesuaikan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka

pemikiran.

c. Menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh, baik itu data sekunder

maupun data primer.

d. Membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan

memperhatikan rumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam

penelitian.