1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan

bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam

Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang

good governance.

Dana/anggaran yang digunakan dalam menunjang program tidak berasal dari

APBN namun juga dari Hibah Dalam/Luar Negeri yang penggunaanya mempunyai

kekhususan sehingga perlu ada pengaturan yang jelas.

Agar pelaksanaan dapat dilaksanakan secara baik dan berhasil guna, maka perlu

pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam pedoman segmen akun anggaran.

Pedoman segmen akun anggaran ini berisi tentang kodesifikasi akun anggaran

yang sering digunakan bagi perencana komponen. Olehnya itu, untuk

memudahkan perencanaan komponen dalam setiap pengelolaan anggaran

lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sangat diperlukan yang namanya

buku Pedoman Segmen Akun Anggaran.

B. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan

Dinas Dalam Negeri bagi Penjabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak Tetap.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2019.

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018

tentang kodefikasi segmen akun pada bagan akun standart

- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 21 tahun 2016

tentang pedoman penyelenggaran pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

2

dan Nomor 22 Tahun 2016 tentang pedoman Penyelenggaran Pelatihan Dasar

Calon PNS

C. Tujuan

Pedoman segmen akun anggaran mempunyai tujuan agar terlaksananya kegiatan

anggaran yang efektif, efisien, akuntabel atas asas kepatutan dan terbentuknya

struktur pengelolaan kegiatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

D. Sasaran Pengguna.

Sasaran pengguna dari pedoman segmen akun anggaran ini adalah Perencanaan

Komponen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara.

3

BAB II

PENJELASAN URAIAN SEGMEN AKUN ANGGARAN

A. BELANJA PEGAWAI

51111 Belanja Gaji PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji

pokok Pegawai Negeri Sipil

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri

PNS

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tunjangan Struktural PNS

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan structural

PNS

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras

berbentuk uang maupun harta.

4

511127 Belanja Tunjangan Kemahalan PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan

PNS.

511128 Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang

diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang

dilaksanakannya (organik dan non organik).

511129 Belanja Uang Makan PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang

makan PNS.

511147 Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam Negeri dan

Luar Negeri.

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain lain termasuk duka

PNS dalam dan Luar Negeri.

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan

tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden

No.12 Tahun 2016.

512412 Belanja Pegawai Transito

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pegawai di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

512413 Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan

Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi. Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai

dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi

5

B. BELANJA BARANG DAN JASA

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran

yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian

negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang

terdiri antara lain :

- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan

surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat,

biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan

jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning

service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual),

telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian

sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.

- Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian

inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi

kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam

rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan

operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna

anggaran,honor penjabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP

dan penanda tangan SPM, Honor bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang

Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor

atasan langsung, bendahara dan secretariat),honor pengelola satuan kerja

(yang mengelola gaji pada Kementrian Pertahanan), honor Tim SAI(

Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja

merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan

dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal

sampai dengan akhir tahun anggaran.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium yang diberikan kepada KPA, PPK, PPSPM, BP dan staf

pengelola keuangan/bendahara pengeluaran pembantu/petugas pengelola

6

administrasi belanja pegawai. Honorarium pengelola keuangan pada setiap

satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk

setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola

lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan

jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana

yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut

dibebankan pada masing-masing DIPA.

b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja

pegawai dilingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP.

Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium

staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang

dikelolanya.

c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola

keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk PPABP.

d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK,jumlah staf

pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.

Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2

(dua) orang.

e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola

keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh

persen)dari pagu yang dikelola.

f. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan

fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan

honorarium.

Honorarium Pengelola Sistem Akuntasi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementria Negara/Lembaga sesuai dengan unit

akutansi masing-masing, baik yang mengelola secara prosedur manual

maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntasi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntasi

Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut :

a. Ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7

(tujuh)orang; dan

b. Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6

(enam)orang.

7

521211 Belanja Bahan.

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran

biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :

- Konsumsi/bahan makanan

- Dokumentasi

- Spanduk

- Biaya fotocopy

Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti

pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait

langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang

persediaan, dengan memperhatikan pemotongan pajak terkait

521213 Belanja Honor Output Kegiatan.

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan

kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana

Kegiaran Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana

Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, coordinator, ketua, sekretaris,

anggota dan staf secretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima

Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset.

Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat

digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam

rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan

merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang

insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukan bagi tim

yang lintas eselon 1 (satu) Kemetrian Negara /Lembaga .

Pemberian Honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi Pejabat Negara, Eselon I,dan Eselon II setiap bulannya hanya

diperkenakan menerima honorarium tim bersumber dari DIPA Kementrian

Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana

kegiatan;

b. Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenakan menerima

honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementrian Negara/Lembaga

yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan; dan

c. Bagi Pejabat Eselon IV,pelaksana dan pejabat fungsional setiap bulannya

hanya diperkenakan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA

Kementrian Negara//Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4( empat)

tim pelaksana kegiatan.

8

521217 Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara

Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran

atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran

kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja

Negara.

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok

Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional

Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang

Non Operasional Lainya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada

pegawai di lingkup K/L atau diluar lingkup satker. Belanja Barang Non

Operasional Lainya tidak menghasilkan barang persediaan. Apabila dalam

penggunaannya terdapat untuk belanja sewa, belanja perjalanan dinas

dan/atau belanja lain yang sudah jelas terdapat pada BAS sebaiknya

pembebanan pengeluaran tersebut sesuai akunnya. Diperuntukan antara

lain :

PIK KRR, temu kerja KB Pria, Medis Teknis, Bina Keluarga dll.

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan

berupa barang konsumsi, seperti : ATK; Bahan cetakan, Alat-alat rumah

tangga: dll

C. BELANJA JASA

522111 Belanja Langganan Listrik

Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik

522112 Belanja Langganan Telepon

Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas

keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.

9

522113 Belanja Langgaan Air

Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas

keterlambatan pembayaran tagihanya langganan air.

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila

terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya

dan jasa lainnya.

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro

Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharan yang telah

dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.

522131 Belanja Jasa Konsultan

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk

jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa

Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah

piker (brainware).

522141 Beban Sewa Digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa (misalnya sewa

kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).

522151 Belanja Jasa Profesi

Belanja untuk pembayaran honorarium yang diberikan kepada pegawai

negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi,

pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri

lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat

diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan

ketentuan :

a. Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan

b. Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit

eselon I penyelenggara/masyarakat .

10

522191 Belanja Jasa Lainnya

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada

kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya

adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan

keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah

dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa Konsultasi,

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

D. BELANJA PEMELIHARAAN

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan

Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan

bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai

dengan 2%; dan

- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada

dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap

gedung dan bangunan).

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan

berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya.

Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan

rumah jabatan yang erat kaitanya dengan pelaksanaan tugas para

pejabat seperti istana Negara, rumah Jabatan

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan

Negeri/Pengadilan Tinggi/Kajaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan

Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementrian/TNI/Polri/asrama

yang terdapat disemua Kementrian/Lembaga Non Kementrian, termasuk

TNI, Polri/Aula yang pisah denga Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art

Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman,pagar agar

berada dalam kondisi normal.

11

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk

mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal

yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan

mesin.

523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus

Non Pertamina.

Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

(BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-

Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. BMP antara lain terdiri

dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta

Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang

tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk

operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear,

Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala,

Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst.

SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli

di Luar Negeri.

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk

mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal

yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan

mesin.

523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya.

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan

berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya.

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya.

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan

bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar

berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah,

bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda,

Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan

Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya,

makam yang memilki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya

12

yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat

lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.

E. BELANJA PERJALANAN DINAS

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota

dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengantur

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai

negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati

batas kota meliputi :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Pengumandahan (detasering)

c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan

d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan.

e. Memperoleh Pengobatan

f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji

Kesehatan Pegawai Negeri.

g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3

h. Mengikuti diklat;

i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan

yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Dasar pelaksanaan perjalanan dinas yaitu Peraturan Menteri Keuangan

No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013

tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Tetap. Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas

dalam rangka monitoring dan evaluasi, pembinaan/konsultasi,

perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan.

1) Halaman Belakang SPD bukti kedatangan/visum dapat ditandatangai

oleh Hotel/Penginapan lainnya apabila dalam bentuk kegiatan

menghadiri undangan Rapat Dinas dan lain-lain yang diselenggarakan

di Hotel;

2) Perincian Biaya Perjalanan Dinas dengan dilampiri ;

a. Tiket Pesawat, Boarding Pas, Tiket Kapal Laut, Kereta Api, Bus

dll;

b. Bukti Penginapan Hotel, Wisma dan Penginapan lainnya;

13

c. Pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya

penginapan dapat diberikan biaya penginapan 30% dari tariff

hotel kota tempat tujuan dengan ketentuan :

1. Tidak terdapat hotel/tempat menginap lainnya sehingga

menginap ditempat yang tidak menyediakan

kwitansi/bukti biaya penginapan; dan

2. Terdapat hotel/tempat menginap lainnya, namun tidak

menginap dihotel/tempat menginap lainnya tersebut.

d. Surat Pernyataan Rill untuk menampung pengeluaran yang

tidak memperoleh bukti (penginapan 30%, bus, taxi, kapal

laut, Kereta Api dan Travel)

1. Besarnya uang penginapan, uang harian dan uang

Representatif berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM)

tahun berkenaan ; dan

2. Untuk uang Representatif dikenakan PPh Pasal 21

3. Laporan perjalanan dinas/Laporan hasil Kegiatan.

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

pengeluaran oleh kementrian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan

masyarakat. Contoh : Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian,

juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan didalam

kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai

negeri dan pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

b. Pengumandahan (detasering)

c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan:

d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan;

e. Memperoleh pengobatan;

f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji

Kesehatan Pegawai Negeri

g. Mengikuti pendidikan setara Diploma S1/S2/S3

h. Mengikuti Diklat

14

i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan

perjalanan dinas.

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan

rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker peserta

penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta

dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta,yang

meliputi:

1. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota.

2. Biaya paket meeting (halfday/fuulday/fullboar)

3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat

dalam kantor diluar jam kerja;

4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran

nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standard biaya tahunan

berkenaan.

Bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ):

Perjalanan dinas paket meeting dalm Kota denga melampirkan :

a. Apabila pembiayaan oleh Satker Penyelenggara:

1. Surat Tugas

2. Surat Pernyataan Pelaksanaan di luar kantor yang ditandatangani oleh

penanggungjawab kegiatan;

3. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota

(halfday/fullday/fullboard).

4. Rincian invoice dari hotel tempat dilaksanakan meeting;

5. Surat Perjalanan Dinas Kolektif yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK);

6. Daftar hadir; dan

7. Laporan hasil kegiatan.

a. Apabila pembiayaan diluar Satker Penyelenggara:

1. Surat Tugas

2. SPD yang ditandatangani/visum oleh PPK Satker penyelenggara

kegiatan/hotel tempat dilaksanakan meeting,dan

Bukti, Kwitansi, SPK/Kontrak.

15

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat,

seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta

yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan

dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi :

1. Biaya transportasi perserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

2. Biaya paket meeting (fullboard)

3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang

berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran

nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahunan

berkenaan.

Bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) :

Perjalanan dinas paket meeting luar kota dengan melampirkan :

a. Apabila pembiayaan oleh Satker Penyelenggara :

1. Surat Tugas

2. Surat Pernyataan Pelaksanaan di Luar Kantor;

3. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas paket meeting luar kota

(fullboar);

4. Rincian invoice dari hotel tempat dilaksanakan meeting;

5. Surat Pejalanan Dinas Kolektif yang ditandatangi oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK);

6. Daftar Hadir; dan

7. Laporan hasil kegiatan.

b. Apabila pembiayaan diluar Satker Penyelenggara:

1. Surat Tugas

2. SPD yang ditandatangi/visum oleh PPK Satker Penyelenggara

kegiatan/hotel tempat dilaksanakan meeting; dan bukti

kwitansi,SPK/Kontrak.

16

F. BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA

MASYARAKAT/PEMDA

526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh

Kementrian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemerintah daerah.

526115 Belanja Barang Fisik Lainya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian

Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah

daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.

526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan

kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan

pada kelompok akun 5261 dan 5262.

526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah.

Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang

memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna

Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota DPR.

Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi

dan pelaporannya.

G. BELANJA MODAL PERALATAN MESIN

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antalain biaya pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut

siap digunakan

17

532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin.

Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku peralatan dan mesin

pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola.

533112 Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan

pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola.

H. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Digunakan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

I. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

534131 Belanja Modal Jaringan

Digunakan untuk belanja Modal Jaringan

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan

Digunakan untuk belanja penambahan Nilai Jaringan

18

BAB III

PENUTUP

Pedoman segmen akun anggaran di lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi

Tenggara diharapkan dapat menjadi acuan bagi para perencanaan komponen dalam

melaksanakan kegiatan dan fungsinya masing-masing sehingga akan terwujud

pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dapat dipercaya dan

bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

19

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, (2015) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

dan Anggaran Tahun 2016 di lingkungan BKKBN, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 Tentang Kodefikasi Segmen

Akun Pada Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 Tentang Kodesifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar http://bpkh.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/07.-Penjelasan-Kode-Akun-

Standar.pdf

https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id/downloads/files/kep-211-pb-2018-tentang-

kodefikasi-segmen-akun-pada-bas

20

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PMK.02/ 2 0 1 8

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti ( KODE AKUN

521111)

21

2. Satuan Biaya Uang Makan Bagi ASN (KODE AKUN 511129)

3. Honorium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan ( KODE AKUN 521115)

22

4. Honorium Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (KODE AKUN

521115)

5. Honorium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (KODE AKUN 521115)

23

6. Honorium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia (KODE

521213, 522151)

7. Honorium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KODE

AKUN 521213)

24

8. Honorium Tim Pengelola Website (KODE AKUN 521213)

9. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

(KODE AKUN 524111, 524113)

25

10. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (KODE AKUN 524111)

26

11. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor (KODE AKUN 524114,524119)

27

12. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor (KODE AKUN 524114,524119)

28

13. Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor (KODE AKUN

524114,524119

29

15 . Satuan Biaya Sewa Kenderaan (KODE AKUN 522141)

30

15 . Satuan Kenderaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) (KODE

AKUN 532111)

31

16 . Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (KODE AKUN 523111)

32

17. Satuan Biaya Konsumsi Rapat (KODE AKUN 521211)

33

18. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Di Dalam Negeri (KODE AKUN

521111)

34

19. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kenderaan Dinas (KODE AKUN

523121)

35

20. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI (KODE AKUN

523121)

36

21. Satuan Biaya Kenderaan Dinas Operasional (KODE AKUN 523121)

37

22. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan dalam Negeri (KODE AKUN

523111)

38

23. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (KODE AKUN

524111,524119)