1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum1. Negara

hukum adalah Negara yang segala sikap tindak yang dilakukan

ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat harus

berdasarkan kepada hukum. Aristoteles merumuskan Negara

hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan

sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa asusila kepada

manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Peraturan yang

sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang

mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya.

Maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia

melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa adalah pemegang

hukum dan keseimbangan saja. Hal ini terdapat dalam pasal 1

ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara

Indonesia adalah Negara hukum“. Artinya Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum,

tidak berdasarkan atas kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan

1 Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Bumi Aksara,

2008), 116.

2

sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolut (kekuasaan yang

tidak terbatas)2.

Hukum diciptakan mempunyai sasaran yang hendak dicapai

atau disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu

untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman,

tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan

masyarakat. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya

melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan

berkeseimbangan baik dalam program kerja jangka pendek

ataupun jangka panjang. Pembangunan di Indonesia yang

dilaksanakan merupakan salah satu bentuk modernisasi yang

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Transportasi salah

satu dari bentuk modernisasi yang memegang peranan penting

dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Transportasi

sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian. Akan

tetapi, kemajuan yang sekarang ini tentu memiliki kekurangan

dan kelebihan. Salah satu bentuk kekurangan yang sering kita

jumpai adalah tingginya angka kemacetan terutama pada jam-jam

kerja.

Di era yang modern sekarang ini, masyarakat sering kali

memakai jasa pengangkutan dalam kegiatan sehari-hari terutama

transportasi jalur darat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis

angkutan umum yang ada. Salah satu angkutan umum yang

2 Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan, 116.

3

sering digunakan adalah ojek sepeda motor. Ojek merupakan

sarana angkutan darat yang menggunakan kendaraan beroda dua.

Ojek sepeda motor dianggap telah alternatif bagi sebagian

masyarakat karena ojek sepeda motor ini dapat menjangkau

tempat yang tidak bisa dilalui oleh angkutan umum beroda empat

seperti, bus ataupun angkutan umum lainnya.

Dalam perkembangan dunia transportasi dan komunikasi

tentunya tidak terlepas dari berkembangnya ilmu pengetahuan

dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari semakin canggihnya alat

transportasi dan komunikasi yang ada. Salah satu bentuk

kemajuan itu ialah munculnya ojek online, seperti Go-Jek, Grab,

Uber, dan lain sebagainya.

Ojek online dan ojek umumnya mempunyai persamaan

yang mendasar, yakni, apabila ditinjau dari jenis alat angkut yang

digunakan, keduanya menggunakan sepeda motor. Sedangkan

perbedaannya, yaitu terletak dari proses pemesanan, dimana

untuk pemesanan Ojek online, setiap pengguna jasanya hanya

dapat dilakukan pemesanan melalui aplikasi yang ada pada

smartphone android maupun ios dan secara otomatis pada

aplikasi itu langsung menentukan tarif yang dihitung berdasarkan

jarak ke tempat tujuan, sehingga tidak lagi ada tawar menawar

harga seperti halnya yang dilakukan dengan tukang ojek

konvensional.

Dengan adanya ojek online saat ini maka tidak menutup

kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah pemakai jalan yang

4

secara tidak langsung menyebabkan kemacetan yang pada

akhirnya membuat para pengguna jalan rasa semakin tidak

nyaman dan hal ini bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Ketidaknyamanan pengguana jalan raya ini mendatangkan

dampak yang besar yaitu semakin tingginya beban psikologis,

sehingga dapat menyebabkan stress berkepanjangan dan pada

akhirnya dapat menimbulkan kelalaian ataupun kealpaan dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang

tentunya dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan pada dasarnya untuk menunjukkan

hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang

mengindahkan larangan sehingga perbuatan yang dilakukan itu

sedemikian rupa dan menimbulkan celaan atau secara objektif

menimbulkan keadaan yang dilarang undang-undang.3 Kelalaian

atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang

teguh dan pada pada ketentuam hukum.

Menurut Barda Nawawi, melakukan perbuatan dengan

kealpaan ialah melakukan suatu tindak pidana tidak dengan

sengaja tetapi tanpa melakukan penghati-hati sebagaimana

seharusnya diharapkan (dapat dilakukan) dari orang yang berada

dalam kondisi dan keadaan serupa itu, sedangkan si pelaku dapat

3 Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana

dan Asas-Asas RKUHP, (Bandung: PT Refika Aditama), 148.

5

melakukan penghati-hati seperti itu tetapi ia tidak terbuat

demikian secukupnya.4

Contoh dari kealpaan misalnya ada seorang mengendarai

motor sangat cepat melalui jalan yang ramai, karena yakin bahwa

dia pandai menaiki sepeda motor, dan yakin tidak akan menabrak

orang lain sangat keliru, kemudian ia menabrak orang lain yang

seharusnya perbuatan yang semacam itu harus dihindari

sekalipun ia pandai, justru karena ramainya lalu lintas

kemungkinan akan menabrak dapat selalu terjadi.

Faktor kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama.

Tiga faktor utama tersebut yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan. Faktor pertama adalah manusia sendiri atau sering

disebut human error. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, dan

faktor terakhir adalah faktor jalan. Faktor manusia merupakan

faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan

lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu

lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan,

ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan

yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan

dalam berkendara.5

4 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2002), 93. 5 Ria Noraini, Sanksi pidana Terhadap Kasus Kelalaian yang

Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus

Di Polres Sleman, Yogyakarta), Universitas PGRI Yogyakarta:

6

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kecelakaan

lalu lintas di jalan raya merupakan penyebab kedua terbesar di

dunia yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.

Dalam setiap satu jamnya terdapat empat orang meninggal dunia

akibat kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 72% kasus kecelakaan

lalu lintas tersebut terjadi di Indonesia. Kecelakaan yang

melibatkan sepeda motor mencapai 73%, disusul mobil (15%),

truk (8%), bus (2%), dan sepeda 2%.6

Angka kecelakaan lalu lintas di kota Palembang sepanjang

2018, tercatat msih tinggi. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel

mencatat angka kecelakaan tahun 2018 mengalami kenaikan

sebesar 34 persen.perbandingan di tahun 2017 tercatat ada 1.152

jumlah angka kecelakaan. Sedang di tahun 2018 tercatat ada

1.192. Dari kecelakaan yang terjadi, ada korban meninggal dunia.

Tercatat di tahun 2017 sebanyak 739 korban meninggal.

Sedangkan di tahun 2018 tercatat sebanyak 779 korban

meninggal. Jumlah ini mengalami kenaikan 5, 41 persen.7

Contoh kasus dari tindak pidana kealpaan dalam lalu lintas

adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Demang Lebar Daun pada

hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, di depan Griya Agung

6 SindoNews, Angka Kecelakaan di indonesia,

https://jatim.sindonews.com/, diakses 5 Mei 2019, jam 12.31WIB 7 TribunSumsel, Jumlah Korban Meninggal Akibat Kecelakaan,

https://www.google.com/amp/sumsel.tribunnews.com/ diakses 5 Mei 2019,

jam 12.40 WIB

7

Palembang. Jessica saat itu menjadi penumpang ojek online yang

dikendarai Torisuryadi (51 tahun).8

Contoh lain dari tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan

lalu lintas yang menyebabkan matinya orang dapat dilihat pada

yang diberitakan sebelumnya, Hilmi seorang driver Gojek yang

terlibat dalam kecelakaan motor dengan motor di Jalan Mastrip

Karang Pilang pada 17 April 2018 lalu. Hilmi saat itu ditabrak

seorang oknum tentara yang mengendarai motor besar. Dalam

kejadian itu, Umi Insiyah, penumpang yang dibawa Hilmi,

meninggal dalam kecelakaan itu. Meski ditabrak, Hilmi

dipolisikan karena penumpangnya meninggal.9

Kasus baru-baru ini, seorang penumpang ojek online

meninggal terlindas truk tronton saat lalu lintas tengah padat di

depan Lapas Wanita, Kota Tenggerang, pada Senin 13 Januari.

Karena dalam keadaan tidak seimbang, penumpang terjatuh dan

tertabrak tronton yang ada dibelakangnya. Pengendara dan sopir

truk tronton tersebut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. 10

Di dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang

bagaimana tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan

kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering

8 TribunSumsel, Korban Kecelakaan Ojek Online Di Sumsel,

http://sumsel.tribunnews.com/2019/03/22/, diakses 5 Mei 2019, jam 13.01

WIB 9 https://www.jpnn.com/news/driver-gojek-yang-ditabrak-marinir-

akhirnya-keluar-penjara, diakses 10 April 2019 10

Kompas, Penumpang Ojek Online Tewas,

https://www.google.com/amp.kompas.com, diakses 28 Februari 2020, Pukul

00:45 WIB

8

dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan atau

Qatl.11

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan

nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun

yang tidak melawan hukum.12

Ulama fiqh membedakan

pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu, pembunuhan sengaja,

pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja.13

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan

sengaja atau tidak sengaja dalam Islam disebut dengan tindak

pidana pembunuhan. pembunuhan pertama dalam kehidupan

manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap

Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam

surah al-Maidah ayat 30:14

Artinya: Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap

mudah membunuh saudaranya, sebab itu

dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara

orang-orang yang merugi.

11

Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2005), 135. 12

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan, diakses 10 April

2019, Pukul 18:42 WIB 13

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016),

Cet-IV, 5. 14

Departemen AgamaRI, Al-Quran Terjemahan, (Jawa Barat:

Diponegoro, 2011), 112.

9

Makna ayat diatas menyatakan bahwa hawa nafsu Qabil

memperindah pandangannya untuk melakukan tindakan

membunuh saudaranya, lalu dia benar-benar membunuhnya,

sehingga ia termasuk orang-orang yang merugi, yang telah

menjual akhirat mereka dengan kehidupan dunia mereka.

Pemaparan diatas mendorong penulis untuk memaparkan

lebih jauh tentang pemberian sanksi terhadap pengemudi yang

mengakibatkan matinya korban, dipandang dari sudut hukum

positif dan hukum Islam dengan judul “SANKSI PIDANA

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEMUDI

OJEK ONLINE YANG KARENA KEALPAAN

(KELALAIAN) MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA

KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

ISLAM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

pengemudi ojek online yang karena kealpaan

(kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa korban

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

pengemudi ojek online yang karena kealpaan

10

(kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa korban

menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalah di atas, tujuan yang ingin

dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku tindak

pidana pengemudi ojek online yang karena kealpaan

(kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa korban

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana pengemudi ojek online yang karena

kealpaan (kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa

korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

masukkan dalam menambah ilmu pengetahuan dan

literatur dalam dunia akademis, serta dalam ilmu

pengetahuan Hukum Positif dan Hukum Islam,

khususnya berhubungan dengan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana pengemudi ojek online yang

11

karena kealpaan (kelalaian) menyebabkan hilangnya

nyawa korban menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ditinjau dari hukum pidana Islam, dan dapat dijadikan

bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep

ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan hukum positif dan hukum Islam di

Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri,

mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti

berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu

memberikan masukan dan tambahan pengetahuan

dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di

Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada

penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Candra Irawan (2013), membahas, “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

Kematian”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian

merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum karena

kelalaiannya. Kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi, dengan

banyaknya kasus kecelakaan dijalan menggambarkan bahwa

masyarakat minimnya akan kesadaran terhadap hukum dan

aturan-aturan lalu lintas, diatur dalam pasal 310 ayat 1 sampai

12

ayat 4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22

tahun 2009 dan pasal 359 dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang hukumannya berupa pidana penjara dan

denda sesuai akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.15

Meirita Pakpahan (2014), membahas, “Tindak Pidana

Kelalaian Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang

Lain yang dilakukan Oleh Anak”. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian

berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain yang

dilakukan oleh anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak masih banyak mengandung kelemahan-

kelemahan yang mana pada akhirnya dalam pelaksanaannya,

anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak belum berlaku efektif. Adapun

faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas

yang dilakukan oleh anak tidak berbeda dengan orang dewasa

pada umumnya yaitu kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan

15

Candra Irawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu

Lintas yang Mengakibatkan Kematian, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang,

2013

13

kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Perbuatan kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas seperti lengah, lelah, mengantuk, sakit, tidak tertib,

tekanan psikologis, pengaruh obat, pengaruh alkohol, dan

pelanggaran batas kecepatan. Upaya pencegahan kecelakaan lalu

lintas oleh anak tidak hanya dibebankan kepada Kepolisian,tetapi

terhadap orang tua, pihak sekolah dan masyarakat.16

Suryadi Asri, 2015, membahas “Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Atau

Luka (Studi Kasus Nomor120/Pid.B/2013/PN.Sidrap)”

menyimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian

yang mengakibatkan kematian atau luka yaitu bahwa

terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tantang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

2. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim menjatuhkan sanksi

pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian

atau luka dalam Putusan No. 120/Pid.B/2013/PN.

Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap didalam

persidangan tersebut menambah keyakinan hakim maka

16

Meirita Pakpahan, Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang

Menyebabkan Kematian Orang Lain yang dilakukan Oleh Anak, Skripsi

Universitas Sumatera Utara, 2014

14

melalui amar putusannya hakim menetapkan terdakwa

Suwito Bin Amir Conda terbukti secra sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan

kendaraan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.17

Secara spesifik penelitian yang dilakukan oleh penulis

berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian yang

dilakukan oleh penulis terfokus pada pemberian sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana ojek online.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari

penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan

bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada

dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu.18

Oleh karena itu penting bagi peneliti

menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan

penelitiannya.

17

Suryadi Asri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian

yang Mengakibatkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus

Nomor120/Pid.B/2013/PN.Sidrap), Skripsi Universitas Hasanudin Makassar,

2015 18

Sugioyo, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

15

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignysoebroto, penelitian ialah

seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang

benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali

keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Metode

penelitian hukum dibagi menjadi:

a. Metode penelitian hukum Normatif, dikenal dengan

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini

sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.

b. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris, penggabungan

antara pendekatan hukum-hukum normatif dengan adanya

penambahan berbagai unsur empiris.

c. Metode penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian

hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.19

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian hukum

normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam

penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder

tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga

meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai

19

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,

2016), 18.

16

pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah.20

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data

kualitatif yaitu merupakan data yang diuraikan secara rinci

yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

pengemudi ojek online yang karena kealpaan (kelalaian)

menyebabkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya peneliti

menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data

sekunder. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan

ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum

yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara

hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan primer

diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan

dengan penulisan ini, yaitu:

1) Al-Quran

2) Hadist

20

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif

(Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-IV, 1995), 23.

17

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang

berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya

ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

yuridis normatif, yaitu pengumpulan data melalui studi

kepustakaan (library research) dari sumber bahan hukum

(primer, sekunder dan tersier).

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai

berikut:

a. Analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan

apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi

hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang

18

beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada

saat tertentu.21

Analisis deskriptif memberikan

gambaran terhadap sanksi terhadap pelaku tindak

pidana pengemudi ojek online yang karena kealpaan

(kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa korban

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga

membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami

dengan mudah.

b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk

mengkaji data yang diperoleh secara umum yang

kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.

Gambaran sanksi terhadap pelaku tindak pidana

pengemudi ojek online yang karena kealpaan

(kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa korban

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam

kerangka paparan yang telah direncanakan

sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini bahwa di dalam

penulisan skripsi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan,

21

Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152.

19

maka skripsi disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN pad bab ini diuraikan mengenai

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM Dalam bab ini berisi materi

mengenai deskripsi tentang pengertian tindak pidana, macam-

macam pidana, pengertian tindak pidana dan macam-macamnya,

pengertian sanksi pidana, macam-macam sanksi, pengertian

sanksi dan macam-macamnya menurut hukum Islam, pengertian

ojek online, pengertian pengemudi, tinjauan tentang kesalahan,

serta teori-teori pemidanaan.

Bab III PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan

tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengemudi

ojek online yang karena kealpaan (kelalaian) menyebabkan

hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi

pidana terhadap pelaku tindak pidana pengemudi ojek online

yang karena kealpaan (kelalaian) menyebabkan hilangnya nyawa

korban ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Bab IV PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup, berisi

kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat

diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.