BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangbkp1palembang.karantina.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2019/… · BKP Kelas I Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina

L A K I P 2 0 1 6 B K P K e l a s I P a l e m b a n g

Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah

mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas,

tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan

nepotisme (KKN). Hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan antara lain Ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.

Sistem Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat dokumen

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada prinsip-prinsip

organisasi modern yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja

(LAKIN). Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti melalui

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian

kinerja pembangunan pertanian dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada publik

melalui Laporan Kinerja (LAKIN), maka setiap unit instansi pemerintah berkewajiban

untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Pada tahun anggaran 2016, Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang, sebagai unit instansi eselon II di bawah

Badan Karantina Pertanian harus menyusun LAKIN Tahun 2016. LAKIN ini sebagai

umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Karantina

Pertanian (BKP) Kelas I Palembang.


Page 2

B. Tujuan

Penyusunan LAKIN BKP Kelas I Palembang ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk menyajikan capaian sasaran

kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 dan beberapa hal yang

rencananya akan dicapai pada tahun anggaran berikut. Gambaran keberhasilan

BKP Kelas I Palembang secara keseluruhan tahun 2016 sebagai penjabaran dari

visi, misi, dan strategi yang memuat keberhasilan dan belum berhasilnya

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian sasaran kinerja yang dilaporkan dalam LAKIN ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka analisis dan evaluasi kinerja BKP

Kelas I Palembang secara menyeluruh.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

22/Permentan/OT.410/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Karantina Pertanian, dinyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi

BKP Kelas I Palembang adalah sebagai berikut:

Kedudukan

BKP Kelas I Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan

Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan Karantina Pertanian.

Tugas Pokok

BKP Kelas I Palembang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan

hayati hewani dan nabati.


Page 3

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKP Kelas I Palembang

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, pengamatan , perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit

hewan (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina ( OPTK).

c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK

d. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK.

e. Pelaksanaan Pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan..

g. Pelaksanan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati

nabati dan hewani.

h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, san sarana teknik karantina hewan

dan tumbuhan.

i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karatina tumbuhan dan keamanan hayati

dan nabati.

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

D. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang terdiri dari :

a. Kepala Balai

b. Sub bagian tata usaha

c. Seksi Karantina Hewan

d. Seksi Karantina Tumbuhan

e. Seksi Pengawasan dan Penindakan

f. Koordinator Jabatan Fungsional


Page 4

Tugas masing-masing struktur tersebut diatas adalah:

1. Kepala (Pimpinan BKP Kelas I Palembang).

a. Kepala mengatur pembagian tugas kegiatan operasional perkarantinaan

hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan

nabati;

b. Melaksanakan pengawasan Pejabat Fungsional dan perangkat

Administrasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang;

c. Menjaga agar penyelenggaraan perkarantinaan terselenggara dengan

wajar dan seksama.

2. Subbagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,

evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Seksi Karantina Hewan

Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina

hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta

pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

4. Seksi Karantina Tumbuhan

Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina

tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta

pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

5. Seksi Pengawasan dan Penindakan

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran

peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan dan karantina

tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional

Paramedik Veteriner mempunyai tugas :


Page 5

- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

- Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;

- Melakukan pembuatan koleksi HPHK;

- Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;

- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan mempunyai tugas :

- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media

pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

- Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;

- Pmelakukan pembuatan koleksi OPTK;

- Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;

- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan

kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Page 6

Gambar 1. Struktur organisasi BKP Kelas I Palembang

Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKP Kelas I

Palembang dilengkapi dengan sumberdaya berupa anggaran, sumberdaya

manusia, dan sarana-prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya. Anggaran yang

dikelola tahun 2016 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016

Nomor : SP DIPA.018.12.2.237788/2016 (Revisi ke 07 ) tanggal 17 November 2016

sebesar Rp. 12.790.646.000,- ( Duabelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta

enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). BKP Kelas I Palembang dilengkapi SDM

yang terdiri dari 86 orang pegawai, yang terdiri dari Pejabat Struktural 5 orang,

Pejabat Fungsional POPT 36 orang (Ahli : 26 orang, Terampil : 12 orang), Calon

POPT terdiri dari 5 orang ( Calon POPT Ahli : - , Calon POPT Terampil Terampil : 4

orang) Medik Veteriner : 6 orang, Paramedik Veteriner : 9 orang, Calon Medik

Veteriner : -, Calon Paramedik Veteriner : 3 orang, dan Tenaga Administrasi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Rahmawati, SH

Dra. KALSUM

Koordinator Jabatan Fungsional KT

Ir. Nelly Haryani

Ir. YULIANINGSIH

Koordinator Jabatan Fungsional KH

Drh. Fitria Maria Ulfah

Drh. FITRIA MARIA U

Kepala Seksi Karantina Hewan

Drh. Erwin Rinaldi

Drh. ERWIN RINALDI

Kepala Seksi Karantina Tumbuhan

Zulfanani, S.P

ZULFANANI, SP

Kepala Balai Drh. Arinaung Siregar, MSi

Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan

Ir. Laila Kartini, M.Si

Drh. ERWIN RINALDI


Page 7

(fungsional umum) 18 orang, Analis Kepegawaian Pertama : 1 orang, Pranata

Komputer Pertama : 1 orang, Pengelola Barang dan Jasa pertama : 1 orang Selain

pegawai tetap seperti tersebut di atas ditambah tenaga non organik sebanyak 17

orang (Petugas jaga malam/satpam : 6 orang, Cleaning service / kebersihan : 9

orang dan Sopir 2 orang), sehingga total SDM BKP Kelas I Palembang berjumlah

103 orang. Fasilitas penunjang lainnya berupa peralatan perkantoran, peralatan

pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan termasuk peralatan

laboratorium, perangkat manajemen informasi, serta kendaraan operasional.

E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

- Undang-Undang No.16/1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

- Undang-Undang No.28/1999 tentang penyelenggaraan Negara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara No.3851)

- Peraturan Pemerintah No.82/2000 tentang Karantina Hewan

- Peraturan Pemerintah No.14/2002 tentang Karantina Tumbuhan

- Peraturan Pemerintah No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

- Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

- Permentan No.65/2005 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Pertanian.

- Keputusan Menteri Pertanian No.22/ Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

- Undang- Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan


Page 8

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tentang Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

- Keputusan Menteri Pertanian No.5164/Kpts/KP.340/12/2011 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V Lingkup Badan

Karantina Pertanian

- Peraturan Menteri Pertanian No.44/permentan/OT.140/3/2014 tentang Tempat

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.


Page 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan

BKP Kelas I Palembang dalam melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani

dan nabati berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKP Kelas I Palembang

2015-2020. Renstra BKP Kelas I Palembang merupakan bagian yang tidak

terlepaskan dari Renstra Badan Karantina Pertanian yang merupakan bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan visi Badan Karantina Pertanian, visi BKP Kelas I Palembang

adalah “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan

Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan

Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Propinsi Sumatera Selatan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKP Kelas I Palembang memiliki misi sebagai

berikut:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan

terhadap masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK serta ancaman lainnya

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah

Sumatera Selatan.

3. Mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pakan dan lingkungan di

wilayah Sumatera Selatan.

4. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik dengan memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, efektif dan

efisien.


Page 10

Kebijakan operasional Badan Karantina Pertanian yang menjadi acuan BKP Kelas I

Palembang dalam melaksanakan misi tersebut di atas yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.

2. Meningkatkan Kualitas dan Jumlah sarana dan Prasarana perkarantinaan

3. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pemantauan daerah sebar

OPTK/HPHK.

4. Melakukan Pembuatan koleksi OPT/OPTK dan HPHK dan media pembawa

OPT/HPHK.

5. Mengembangkan Teknologi dan sistem informasi

6. Meningkatkan penerapan peraturan perundangan dan kerjasama dengan

berbagai pihak terkait.

7. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Karantina pertanian.

8. Meningkatkan Kualitas pengelolaan kepegawaian, barang/sarana/

perlengkapan, dan keuangan.

9. Meningkatkan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan

perundang-undangan karantina pertanian.

10. Meningkatkan ketersediaan instalasi karantina tumbuhan / sementara

IKT/IKTS dan Instalasi karantina hewan /sementara ( IKH/IKHS) untuk sarana

tindakan karantina.

11. Meningkatkan kompetensi pengelolaan barang milik Negara dan keuangan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dalam Mewujudkan laporan

keuangan dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”


Page 11

B. Kondisi Geografis dan Demografi

Visi dan misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang didukung

dengan kondisi geografis dan demografis sebagai berikut BKP kelas I Plaembang

yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki wilayah kerja Bandar

Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau,

Pelabuhan sungai yang terdiri dari Pelabuhan Sungai Boom Baru, Kantor Pos Besar

Palembang dan Pelabuhan Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin). Sesuai dengan

Permentan nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Pelabuhan Tanjung Api-api telah

resmi ditetapkan sebagai tempat pemasukan pengeluaran media pembawa HPHK

dan OPTK.

Berdasarkan visi dan misi serta berpedoman pada kebijakan operasional Badan

Karantina Pertanian tahun 2014, tujuan penyelenggaraan karantina pertanian di

BKP Kelas I Palembang adalah :

1). Terwujudnya pelaksanaan tindakan karantina pertanian di lingkup wilayah

kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang yang efektif dan efisien

seta berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

sesuai standar dan rekomendasi yang ditetapkan standar nasional dan

Internasional.

2). Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan keamanan pangan serta

kehalalan, sehingga mendukung terwujudnya segar asal tumbuhan dan

keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

3). Meningkatnya kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna

jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina

Pertanian Kelas I Palembang.

4). Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan implentasi prinsip tata

pemerintahan yang baik.


Page 12

5). Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina

pertanian.

6). Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dan sumberdaya

manusia karantina pertanian yang kompeten dan profesional.

C. Rencana Strategis 2015-2019

Pada RPJMN Tahun 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor

penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran srategis sektor pertanian

tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan

bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik

Bruto (PDB), penghasil devisa negara, menyerap tenaga kerja, sumber utama

pendapatan rumah tangga pedesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi,

serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan

suatu rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan

kegagalan dalam mencapai tujuan.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang merupakan salah

satu wujud operasional dari Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian. Renstra

dibuat dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan yang

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pertanian yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun ke-4 pada 2015-2019, maupun

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019.


Page 13

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000

tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Karantina Tumbuhan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008

tentang Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Peranian, Balai Karantina

Pertanian Kelas I Palembang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Karantina Pertanian berkewajiban penuh dalam meningkatkan

kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam

hayati hewani.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan

harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi

kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang

perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah dokumen Renstra Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

D. Sasaran strategis

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut

langkah kegiatan strategis yang dilakukan BKP Kelas I Palembang sebagai berikut :

1. Terlindungnya kelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan dari

serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Propinsi Sumatera Selatan dengan

tercegahnya masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan penting

(OPTP) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri dan antar

area di dalam Wilayah Republik Indonesia khususnya ke wilayah Sumatera

Selatan. Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah :

Melakukan meningkatkan pelayanan Operasional layanan sertifikasi karantina

pertanian dan pengawasan keamanan hayati dengan melakukan tindakan

operasional karantina pertanian terhadap lalu lintas media pembawa dan pangan

segar asal tumbuhan dan hewan yang meliputi tindakan pemeriksaan,

pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakkan, pemusnahan


Page 14

dan pembebasan. Kegiatan ini dilakukan di pintu pintu pemasukan dan

pengeluaran yang antara lain : Pelabuhan Udara SMB II Palembang, Pelabuhan

Tanjung Api - Api (Kabupaten Banyuasin) dan Kantor Pos serta pintu-pintu

pemasukan/pengeluaran lainnya.

2. Penerapan Pelayanan Prima

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat

pengguna jasa karantina pertanian, BKP Kelas I Palembang telah menerapkan

pelayan prima mengacu kepada ISO 9001 : 2008. Beberapa kegiatan strategis

untuk mempertahankan pelayanan prima adalah melakukan audit internal,

tinjauan manajemen untuk penyempurnaan terus menerus dan audit surveilence.

3. Mewujudkan Laboratorium Uji BKP Kelas I Palembang menjadi Laboratorium Uji

yang terakreditasi standar SNI ISO 17025 2008 oleh Komite Akreditasi Nasional.

Hal ini dilakukan kegiatan strategis yang meliputi :

a. Penyusunan sistem mutu

b. Audit Internal

c. Uji Banding dan Uji Profisiensi

d. Tinjauan Manajemen

e. Audit Eksternal oleh KAN

f. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

4. Tersedianya data base daerah sebar OPTK/HPHK dengan melakukan kegiatan

strategis yang meliputi :

a. Pemantauan daerah sebar OPTK/HPHK

b. Pembuatan peta daerah sebar OPTK/HPHK

c. Pembuatan koleksi OPTK/HPHK

5. Pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel sehingga memperoleh opini

Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dilakukan dengan berbagai

kegiatan strategis yang meliputi :

a. Melakukan pengawasan Internal melalui kegiatan SPI

b. Pembuatan Laporan bulanan yang akuntabel dan tapat waktu

c. Pembuatan laporan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu


Page 15

6. Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan akuntabel, yang dapat dilakukan

dengan beberapa kegiatan yaitu :

a. Penertiban barang milik Negara secara baik dan melakukan sinkronisasi

dengan KPLN Palembang

b. Melakukan Opname barang dan persediaan dengan baik dan tepat waktu

c. Melakukan penghapusan barang milik Negara dengan tertib

7. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia karantina pertanian yang akan

dicapai dengan kegiatan :

a. Melakukan kegiatan magang bagi petugas laboratorium sesuai dengan

kopentensi yang dibutuhkan

b. Mengikutsertakan berbagai pelatihan bagi petugas fungsional, petugas

teknis dan administrasi ke pelatihan yang dilaksanakan oleh badan

karantina pertanian maupun instansi lainnya

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyebarluasan informasi

dengan beberapa kegiatan meliputi :

a. Penyuluhan tentang karantina pertanian

b. Ikut serta dalam pameran pembangunan yang diselenggarakan pemprop

Sumatera Selatan

9. Peningkatan pengaplikasian teknologi informasi melalui beberapa kegiatan yaitu:

a. Penerapan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan E-plaq

b. Penerapan Sistem Karantina Hewan E-qvet

c. Pemanfaatan Jaringan VPN

d. Pembuatan website Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

e. Penerapan PPK On Line dll


Page 16

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh

instansi.

Tujuan perjanjian kinerja ini antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah dan dijadikan

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun Anggaran

2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. PERJANJIAN KINERJA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG

Unit Eselon I Kementerian : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I

PALEMBANG Tahun : 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1

Meningkatnya tindakan karantina

Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

100%

Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalu lintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

100%

3

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

Persentase sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan dan memadai 100%

Jumlah Anggaran : Rp. 12.790.646.000,-


Page 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan

capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian

pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan pencapaian

target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun

2015 secara umum Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah

menyelenggarakan kegiatan rutin melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun 2016 Nomor : SP DIPA.018.12.2.237788/2016 (Revisi ke 07 ) tanggal 17

November 2016 sebesar Rp. 12.790.646.000,- ( Duabelas milyar tujuh ratus sembilan

puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA Rupiah

Murni (RM) Rp 11.941.784.000,- dan dana PNBP Rp. 848.862.000,-. Dana tersebut

telah terealisasi sebesar Rp 12.744.428.279,- atau (99,64 %). Yang terdiri dari DIPA

RM sebesar Rp 11,897.733.060,- atau ( 99,63 %) dan dana PNBP sebesar Rp.

846.695,219,- atau ( 99,74%). Realisasi Anggaran tersebut diatas dapat dilihat pada

lampiran 1 dan 2.

Penerimaan Pajak yang timbul dari kegiatan pengadaan barang dan jasa

pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pasal 22 dan pasal 23 pada Tahun 2016 sebesar Rp

59.078.690,- Penerimaan lain adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

dipungut dan di setorkan ke Kas Negara Palembang oleh Bendaharawan Khusus

(Penerimaan) terdiri dari imbalan jasa karantina, Penerimaan negara dari pendapatan

denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah ,Pendapatan Anggaran Lain-

lain,Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan dari


Page 18

Pengelolaan BMN (Pemanfaatan & Pemindatanganan) serta Pendapatan dari

Penjualan .

Target PNBP tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.697.855.610,- sementara

Realisasi Penerimaan PNBP dari imbalan jasa karantina dalam Tahun 2016 sebesar

Rp 3.620.754.214,- .Penerimaan negara dari pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp 52.919.640,- Pendapatan Anggaran

Lain-lain sebesar Rp 9.076.448-.Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Rp 23.740.000,-, Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan &

Pemindatanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Rp 9.076.448,-. Rincian Realisasi

Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) selama

Tahun 2016 dapat di lihat pada lampiran 2. Realisasi Anggaran per kegiatan Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun 2016 dapat di lihat pada lampiran 3.

DIPA Tahun 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang secara

keseluruhan dibandingkan dengan DIPA Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar

14,35 %, kenaikan terjadi pada belanja pegawai,belanja barang dan belanja modal.

B. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembanding capaian kinerja sasaran. Metode pembanding capaian kinerja sasaran

dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diintegrasikan dengan

realisasi kinerja yang yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang

diperlukan dimasa mendatang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

.


Page 19

Tabel 2.Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun Anggaran 2016

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaia

n

Meningkatnya

tindakan

karantina

Presentase sertifikasi media

pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat

pemasukan dan pengeluaran

yang telah ditetapkan.

18.844

permohonan =

18.844

sertifikat

18.844

sertifikat

100 %

Presentase deteksi HPHK

dan OPTK pada media

pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat

pemasukan dan pengeluaran

yang telah ditetapkan.

1.939 sampel

uji = 1.939

hasil uji

1.939

hasil uji

100 %

Tersedinya

sarana dan

prasarana

perkarantinaan

yang memadai

Persentase sarana dan

prasarana yang sesuai

kebutuhan dan memadai

85 unit 85 unit 100 %


Page 20

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Kegiatan karantina tumbuhan pada Tahun 2016 mengeluarkan sertifikat baik

untuk sertifikat impor, ekspor, domestik masuk dan domestik keluar sejumlah 9.069

sertifikat. Sedangkan pada Tahun 2015 mengeluarkan sertifikat baik untuk sertifikat

impor, ekspor, domestik masuk dan domestik keluar sejumlah 8.321 sertifikat.

Sehingga kalau dibandingkan maka kegiatan Tahun 2016 ini mengalami peningkatan

penggunaan sertifikat dari 8.321 sertifikat menjadi 9.069 sertifikat atau terjadi kenaikan

sebesar 8.99%. (Tabel 3)

Kegiatan Karantina Hewan

2012 2013 2014 2015 2016

Ekspor 321 335 217 214 186

Impor 2.190 2.936 2.999 2.852 2.645

Domas 1.584 624 310 550 1.266

Dokel 4.108 3.544 3.587 4.755 4.970

Jumlah 8.203 7.439 7.113 8.321 9.069


Page 21

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Kegiatan karantina Hewan pada Tahun 2016 mengeluarkan sertifikat baik

untuk sertifikat impor, ekspor, domestik masuk dan domestik keluar sejumlah 9.777

sertifikat. Sedangkan pada Tahun 2015 mengeluarkan sertifikat baik untuk sertifikat

impor, ekspor, domestik masuk dan domestik keluar sejumlah 7.739 sertifikat.

Sehingga kalau dibandingkan maka kegiatan Tahun 2016 ini mengalami peningkatan

penggunaan sertifikat dari 7.739 sertifikat menjadi 9.777 sertifikat atau terjadi kenaikan

sebesar 26.33%. (Tabel 4).

Kegiatan Karantina Hewan

2012 2013 2014 2015 2016

Ekspor 2 - - 4 11

Impor 79 108 100 63 7

Domas 1.096 800 524 679 1.269

Dokel 5.812 6.188 6.369 6.975 8.494

Jumlah 6.989 7.096 6.993 7.739 9.777


Page 22

Tabel 5. Realisasi sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat Pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Sertifikasi Karantina Tumbuhan 8.203 7.439 7.113 8.321 9.069

Sertifikasi Karantina Hewan 6.989 7.096 6.993 7.739 9.777

Jumlah 15.192 14.535 14.106 16.110 18.844

Sertifikasi karantina Hewan dan Tumbuhan pada tahun 2016 sebanyak 18.844

sertifikat, dengan rincian sertifikasi karantina hewan sebanyak 9.777 sertifikat dan sertifikasi

karantina tumbuhan sebanyak 9.069 sertifikat.

Tabel 6. Realisasi deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat Pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Deteksi HPHK 28 15 825 573 463

Deteksi OPTK 743 670 1.042 1.347 1.476

Jumlah 771 685 1.867 1.920 1.939

Realisasi deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilaluliuntaskan

melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016,

sebanyak 1.939 sampel, dengan rincian jumlah sampel yang masuk ke laboratorium

karantina hewan sebanyak 463 sampel dan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium

karantina tumbuhan sebanyak 1476 sampel.


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26

GRAFIK LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 2. Grafik capaian kinerja tahun berjalan

Pada grafik capaian kinerja pada tahun 2016, dapat dilihat bahwa pada indikator

kinerja kegiatan (IKK) yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2016, yang terdiri

dari Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat

pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, persentase deteksi HPHK dan

OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan

pengeluaran yang telah ditetapkan dan Persentase sarana dan prasarana, yang sesuai

kebutuhan dan memadai dimana capaian kinerja pada tahun 2016 yang sesuai dengan

IKK adalah semuanya tercapai 100%, dalam arti realisasi anggaran dapat tercapai

100% (Gambar 2.) .


Page 27

Gambar 3. Grafik perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian volume Keluaran

Pada grafik perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian volume

keluaran dimana poin - poin dari IKK semuanya juga dapat tercapai 100% (Gambar 3)

Gambar 4. Grafik capaian kinerja tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya (5 Tahun)


Page 28

Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa realisasi kegiatan Karantina hewan dan

Karantina Tumbuhan lima tahun kebelakang, dengan data dapat dilihat pada tabel 5.

Dimana pada tahun 2016 realisasi sertifikasi KH dan KT dengan jumlah yang paling

tinggi yaitu 18.844 sertifikat

Gambar 5. Grafik perbandingan capaian volume keluaran dengan capaian anggaran

Gambar 5. Merupakan perbandingan capaian volume keluaran dengan capaian

anggaran. Poin-poin pada IKK untuk capaian volume keluaran semua poin pada IKK

menunjukan bahwa semuana terealisasi 100%, sedangkan capaian anggaran, untuk

poin-poin pada IKK, dimana untuk poin sertifikasi deteksi HPHK dan OPTK pada MP

dan persentase sarana dan prasarana keduanya dapat tercapai 100%, tapi pada poin

sertifikasi pada MP dapat tercapai 97%.


Page 29

Gambar 6. Grafik efisiensi penggunaan sumber daya (Realisasi anggaran/realisasi volume)

Pada Gambar 6. Efisiensi penggunaan sumber daya, dimana poin persentase

sertifikasi MP dengan jumlah realisasi anggaran/realisasi volume keluaran adalah

83245,82 dengan target volume keluaran adalah 85406,87. Untuk poin persentase

deteksi HPHK dan OPTK pada MP dengan jumlah realisasi anggaran / realisasi volume

keluaran adalah 54492,00 seangkan target volume keluarannya adalah 54672,5. Untuk

persentase sarana dan prasarana dengan jumlah realisasi anggaran / realisasi volume

keluaran adalah 32338063,98 seangkan target volume keluarannya adalah 32344705,9

(tabel 9).


Page 30

C. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sasaran strategis terdiri dari

4 (empat) indikator kinerja untuk mendukung sasaran strategis “Peningkatan

efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati”. Capaian untuk

masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati

Target Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan

hayati tahun 2016 adalah 100 %, dalam pelaksanaannya dapat mencapai target

dengan realisasi 100%. Target operasional dapat tercapai 100 % karena adanya

peningkatan lalulintas komoditi dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap

komoditi pertanian. Keseluruhan komoditi yang masuk telah memenuhi standar

keamanan pangan nabati dan hewani, hasil pengujian berada dibawah batas

maksimum residu pestisida, logam berat dan aflatoksin, dalam hal ini berarti komoditi

layak untuk dikonsumsi.

2. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan

hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan

Target Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan

keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan

tahun 2016 adalah 100 %, dalam pelaksanaannya dapat mencapai target dengan

realisasi 100%. Target dapat tercapai karena kesadaran pengguna jasa akan

persyartaan keamanan pangan hayati nabti dan hewani telah terpenuhi dan

sosialisasi mengenai karantina telah terpenuhi. Pengguna jasa telah mengetahui

bahwa komoditi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu guna terjaminnya mutu

dan kualitas komoditi. Semua pengujian dilakukan oleh Laboratorium yang

terakreditasi yang ditunjuk oleh Badan Karantina sesuai dengan Petunjuk

Pelaksanaan Permentan Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang

Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan

Segar Asal Tumbuhan.


Page 31

3. Persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian

Persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina

pertanian tahun 2016 adalah ≤ 1%, ternyata dalam pelaksanaannya selama tahun

2016 tidak terdapat penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina

pertanian (0%). Target dapat terpenuhi 100% karena ekspor barang telah memenuhi

persyaratan pemasukan di negara tujuan dan telah terjalin komunikasi yang baik

dengan negara tujuan ekspor, karantina dan pengguna jasa karantina.

4. Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna jasa

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 adalah 84,272, dalam

pelaksanaannya dapat melampui target dengan realisasi periode Januari – Juni

83,593 (kategori sangat baik) dan periode Juli – Desember 84, 952 (kategori sangat

baik). Hal ini berarti pelayanan karantina BKP Kelas I Palembang telah memenuhi

standar pelayanan. Sedangkan pada tingkat kepatuhan pengguna jasa dapat dilihat

berupa tindakan penolakan dan pemusnahan. Adapun selama tahun 2016 BKP

Kelas I Palembang telah melakukan pemusnahan terhadap media pembawa OPTK

sebanyak 45 kali 63,2 kg, 1 batang (bibit bunga potong) dan 7 amplop (benih kelapa

sawit), berupa buah, sayur segar, rempah-rempah, biji-bijian dan benih kelapa sawit.

Sedangkan media pembawa HPHK juga telah dilakukan pemusnahan sebanyak 9

kali, 4 ekor dan 7,5 kg (bahan asal hewan) dan 4,6 kg (Hasil bahan asal hewan),

berupa Hewan, BAH, HBAH. Media pembawa tersebut di atas dimusnahkan karena

tidak memenuhi persyaratan karantina. Tindakan pemusnahan dan penolakan

terutama banyak dilakukan komoditi dari luar negeri (impor) karena komoditi yang

dibawa/dimasukan dari luar negeri tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina

berupa dokumen dari negara asal, memasukan komoditi bukan di tempat pemasukan

yang ditetapkan oleh Menteri.

Target peningkatan efektifitas pengendalian resiko masuk dan

menyebarnya HPHK & OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan

pangan di Sumatera Selatan pada Balai Karantina Pertanian tahun 2016 yaitu

realisasi volume dan frekuensi operasional sertifikasi karantina tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati nabati sebesar 90% dengan nominal frekuensi


Page 32

7.000kali, volume 752.000.000 kilogram, ternyata dalam pelaksanaan operasional

dapat melampaui target dengan realisasi 43,50% dengan rincian yaitu frekuensi

kegiatan 10.042 kali dengan volume 1.065.744.545,83 kilogram. Kegiatan Karantina

Tumbuhan didominasi oleh kegiatan ekspor dengan volumen sebesar

657.115.338,23 kg, 18.768,748,40 M3 dengan frekwensi 3129 kali, disusul kegiatan

impor sebanyak 384.392.012,50 kg dan 3.521,29 m3 dengan frekwensi 208 kali.

Sedangkan untuk Domestik Keluar dan Domestik Masuk, masing-masing sebesar

22.292. 192,00 kg, 1.932.781,00 Batang, dengan frekwensi 5.173 kali. Dan

1.945.003,10 kg, 318.630,70 batang dengan frekwensi 1.532 kali. Komoditas ekspor

didominasi oleh komoditas PKE yaitu sebesar 229.145.511,00 kg dan disusul karet

dengan jumlah 232.617.102,00 kg.

Target peningkatan efektifitas pengendalian resiko masuk dan

menyebarnya HPHK & OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan

pangan di Sumatera Selatan pada Balai Karantina Pertanian tahun 2016 yaitu

realisasi volume dan frekuensi operasional sertifikasi karantina hewan dan

pengawasan keamanan hayati nabati hewani sebesar 90% dengan nominal

frekuensi 7000 kali, volume 7.520.000 kilogram, ternyata dalam pelaksanaan

operasional dapat melampaui target dengan realisasi 39,67% dengan rincian yaitu

frekuensi kegiatan 9.777 kali dengan volume 3.117.573 ekor 14.277.712 kg 3.197

koli, 800 lembar dan 6.910.598 butir. Kegiatan tersebut didominasi oleh Domestik

Keluar sebanyak 8.494 kali dengan volume 2.595.541 ekor, 14.267.414 kg, 311 koli,

300 lembar, dan 6.910.598 butir; kemudian Domestik Masuk sebanyak 1265 kali

dengan volume 522.032 ekor, 10.247 kg, 2.886 koli dan 500 lembar. Sedangkan

kegiatan impor dan ekspor relatif kecil, yaitu dengan frekuensi masing-masing 7 kali (

11,1 kg) dan 11 kali ( 39 kg ).

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati termasuk tugas pokok

seksi pengawasan dan penindakan.

Sejak tahun 2009, pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT) telah dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009 juncto No.

38/Permentan/PP.340/8/2009. Munculnya beberapa kasus keamanan pangan dan


Page 33

meningkatnya volume impor PSAT yang belum diatur keamanan pangannya

merupakan beberapa alasan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Menteri

Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009 jo. Permentan No.

38/Permentan/PP.340/8/2009. Pada tanggal 19 Desember 2011, Peraturan Menteri

Pertanian No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan

Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

(PSAT) ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27 /

Permentan / PP.340 / 5 / 2009 jo. Permentan No. 38 / Permentan / PP.340 / 8 / 2009.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti

perkembangan, banyak penyempurnaan yang dilakukan. Permentan Nomor

88/Permentan /PP.340/12/2011 mengalami perubahan menjadi Permentan Nomor

04/Permentan/PP.340/2/2015 dan mengalami perubahan lagi menjadi Permentan

Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016, hingga kemudian disempurnakan lagi menjadi

Permentan Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan

Pangan terhadap Pemasukkan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan

mengeluarkan/tidak lagi mengatur pemasukkan Kurma, Buah Coklat dan Zaitun

sehingga menjadi 100 jenis PSAT yang diatur di dalam Permentan tersebut.

Laboratorium sebagai laboratorium penguji untuk pemeriksaan Residu

Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat dan Mikroba diberikan kepada Laboratorium

yang telah terakreditasi dan yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan

Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Dalam hal pengujian laboratorium PSAT, Balai Karantina Pertanian Kelas I

Palembang mengirimkan sampel kepada PT. Saraswanti Indo Genetech yang

berada di Bogor. Kegiatan pengawasan pemasukan/impor Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT) di Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Tahun 2016 berupa

komoditi Kismis asal Mumbai, India dengan frekuensi 2 kali dengan jumlah 5.000 kg.

Komoditi Cabe Bubuk/Chilli Powder tidak lagi menjadi komoditi yang diawasi dalam

Permentan. Biji Gandum asal Frementle, Australia masuk ke wilayah Sumatera

Selatan selama tahun 2016 sebanyak 1 kali dengan jumlah 71.650 kg. Beras asal

Ho Chi Minh, Vietnam dan Bangkok, Thailand frekuensi 10 kali dengan jumlah


Page 34

49.700.000 kg yang merupakan beras Bulog untuk pemenuhan kebutuhan beras di

Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Uji Laboratorium pada komoditi-komoditi tersebut

diatas menunjukkan nilai Batas Maksimum Residu Pestisida dan Logam Berat

dibawah standar ketentuan Permentan yaitu dibawah BMR < 0,1, sehingga dapat

diberikan sertifikat pelepasan. Lebih lanjut kegiatan Impor PSAT di Balai Karantina

Pertanian Kelas I Palembang dapat di lihat pada tabel 10.

Tabel 10 : Kegiatan Pengawasan Pemasukan /Impor Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT ) BKP Kls I Palembang Tahun 2016

NO

MP YG

DIPERSYA-

RATKAN

PERIKSA LAB

TEMPAT /

NEGARA

ASAL

TARGET PEMERIKSAAN

( NAMA OPTK /

CEMARAN)

NAMA LAB PENGUJI

YG DITUNJUK

METODE

UJI

FREKUENSI

PEMERIKSAAN

REALISASI TARGET

2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

KACANG

TANAH

KUPAS

INDIA, CHINA RESIDU PESTISIDA DAN

AFLATOKSIN TOTAL

PT. SARASWANTI

INDO GENETECH

HPLC DAN

GC 3 13

2 KISMIS MUMBAI,

INDIA

RESIDU PESTISIDA DAN

FORMALIN

PT. SARASWANTI

INDO GENETECH

BOGOR

HPLC DAN

GC 3 2

3 JAMUR

KERING

SHEKOU-

CHINA,


MIKROBA

PT. SARASWANTI

INDOGENETECH HPLC - 2

4 BIJI GANDUM FREMENTLE

AUSTRALIA

RESIDU PESTISIDA,

LOGAM BERAT,

MIKOTOKSIN DAN

MIKROBA

PT. SARASWANTI

INDOGENETECH

HPLC, GC

DAN AAC 1 1

5 Beras VIETNAM &

THAILAND


LOGAM BERAT

PT. SARASWANTI

INDO GENETECH

HPLC DAN

GC 2 10

6 KACANG

HIJAU ETHIOPHIA


LOGAM BERAT

PT. SARASWANTI

INDO GENETECH HPLC - 14


Page 35

5. Peningkatan Indeks Budaya Kerja

Pada tahun 2016 Indeks Budaya Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I

palembang mencapai 90,57 dengan kriteria penilaian sangat Baik dan tentu saja hasil

ini sangat baik dalam memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai dan

kualitas kerja di Balai Karantina Pertanian Kelas I palembang, diharapkan kedepan

Budaya Kerja Pegawai Negeri dalam kategori ini semakin ditingkatkan sehingga

memberikan motivasi kerja yang lebih baik pula dalam rangka pencapaian visi misi

Badan karantina pertanian pada umumnya dan Balai Karantina Pertanian kelas I

palembang pada khususnya.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pertanggungajawaban keuangan terealisasi sesuai dengan jadwal, kualifikasi

juga berjalan dengan baik dengan realisasi sesuai target yang ditetapkan

Selama tahun 2016 DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

mengalami 7 (tujuh) kali revisi yaitu 4 kali revisi tanpa mengubah pagu anggaran dan 3

kali revisi dengan mengubah pagu anggaran

a. Pagu awal 13.335.270.000 (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua

ratus tujuh puluh ribu rupiah). Tangal 17 Desember 2015

b. Revisi I. 12.364.357.000 (Dua belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga

ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Tangal 8 Maret 2016

c. Revisi II. 12.674.667.000 (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta

enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Tangal 30 Maret 2016

d. Revisi III. 12.674.667.000 (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta

enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Tangal 26 Mei 2016

e. Revisi IV. 12.352.449.000 (Dua belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Tangal 8 Agustus 2016

f. Revisi V. 12.557.582.000 (Dua belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima

ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Tangal 30 September 2016

g. Revisi VI. 12.790.646.000 (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam

ratus empat puluh enam ribu rupiah). Tangal 3 November 2016


Page 36

h. Revisi VII. 12.790.646.000 (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam

ratus empat puluh enam ribu rupiah). Tangal 17 November 2016

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mendapat alokasi dana dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor : SP

DIPA.018.12.2.237788/2016 (Revisi ke 07 ) tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.

12.790.646.000,- ( Duabelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus empat

puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA Rupiah Murni (RM) Rp 11.941.784.000,-

dan dana PNBP Rp. 848.862.000,-. Dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp

12.744.428.279,- atau (99,64 %). Yang terdiri dari DIPA RM sebesar Rp

11,897.733.060,- atau ( 99,63 %) dan dana PNBP sebesar Rp. 846.695,219,- atau

( 99,74%). Realisasi Anggaran tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Tabel 11. Perbandingan Anggaran Belanja antara DIPA TA 2015 dan TA 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang (dalam ribuan rupiah)

No.

Uraian Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

1. DIPA TA 2015 5.349.855.000 4.395.547.000 1.922.673.000 11.668.075.000

2. DIPA TA 2016 5.889.867.000 4.179.029.000 2.721.750.000 2.790.646.000

Tabel 12. Realisasi Anggaran Belanja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang TA 2016 (dalam ribuan rupiah)

No Uraian Pagu Realisasi Persentase (%)

Saldo

1. Belanja Pegawai 5.889.867.000 5.889.079.160 99,98 % 787.840 2. Belanja Barang 4.179.029.000 4.134.163.681 98,93 % 44.865.319 3. Belanja Modal

2.721.750.000 2.721.185.438 99,98 % 564.562

Jumlah 12.790.750.000 12.744.428.279 99,64 % 46.217.721


Page 37

Tabel 13. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang TA. 2012 – 2016

E. Capaian Kinerja lain

a. Penerapan ISO 9001:2008 untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang terus berbenah diri dalam

rangka meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang menjadi stakeholder

merasa terpuaskan. Salah satunya adalah dengan penerapan ISO 9001:2008. Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang sangat menyadari akan perlunya

peningkatan pelayanan dari waktu ke waktu. Untuk itulah kemudian timbul pemikiran

untuk mengevaluasi seluruh hasil kerja selama ini dan menyusun langkah-langkah

konkrit untuk peningkatan mutu pelayanan agar dapat semakin cepat dan semakin

baik. Langkah itu diantaranya dilakukan dengan menerapkan ISO 9001:2008

dengan sasaran mutu dan memberikan janji pelayanan sertifikasi ekspor yang rata-

rata selesai dalam waktu 2 hari. Akhirnya setelah dilakukan audit eksternal oleh

lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2008.

Dengan nomor sertifikat QMS/227 yang berlaku sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai

dengan 2013. Konsistensi pelayanan sesuai standard ISO tersebut akan terus

dilihat melalui audit surveilen yang akan dilakukan secara berkala. Dan status

No. Uraian Target Realisasi Persentase (%)

1 TA. 2012 552.740.000 976.522.526 176,66 %

2 TA. 2013 613.724.000 1.143.293.494 83,4 %

3 TA. 2014 1.300.223.000 2.127.417.331 55,07 %

4 TA.2015 1.977.681.810 2.973.558.436 50,36 %

5 TA.2016 1.697.855.610 3.709.288.302 218,47 %


Page 38

akreditasiBalai Karantina Pertanian kelas I Palembang telah di reakreditasi pada

tahun 2014. Pada tahun 2015 untuk tetap menjaga konsistensi peningkatan mutu

pelayanan masyarakat maka Balai karantina Pertanian Kelas I palembang

melakukan audit eksternal pada tanggal 15 dan 16 Desember 2015 dengan hasil

temuan minor dan hanya berupa saran. Pada tahun 2016 hasil temuan minor telah

dilakukan perbaikan dan direncanakan pada tahun 2017 akan dilakukan

reakseditasi terhadap ISO 9001: 2008.

b. Penerapan SNI ISO / IEC 17025 : 2008

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dilengkapi sarana

pendukung utama yaitu laboratorium Karantina Pertanian terdiri dari laboratorium

karantina tumbuhan dan laboratorium karantina hewan yang mempunyai fungsi

melaksanakan kegiatan pengujian kesehatan tanaman dan produk pertanian,

pengujian kesehatan hewan/produk hewan serta keamanan hayati nabati/hewani

yang akan diekspor, impor dan antararea dari dan /ke wilayah propinsi Sumatera

Selatan.

Laboratorium Uji BKP kelas I Palembang merupakan laboratorium yang

telah terakreditasi sejak tahun 2012 dengan No. ID LP.630.IDN yang berlaku

sampai dengan 29 Agustus 2016.

Pada tanggal 29-30 Juni 2016, laboratorium uji BKP Kelas I Palembang

telah dilakukan asessment re-akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan telah

mendapatkan perpanjangan akreditasi (re-akreditasi) pada tanggal 23 November

2016 dan berlaku sampai tanggal 22 November 2020.

Sejak re-akreditasi, laboratorium uji BKP Kelas I menambah ruang lingkup

akreditasi. Pada saat ini (2016) yang masuk kedalam Ruang Lingkup akreditasi lab.

uji BKP Kelas I Palembang adalah:

- Laboratorium Uji Karantina Tumbuhan

1. Laboratorium Mikologi - Pestalotia palmarum - Curvularia eragrostidis - Curvularia lunata - Helmintosporium solani


Page 39

2. Laboratorium Entomologi - Hypothenemus hampei - Tribolium castaneum - Araecerus fasciculatus - Carpophilus dimidiatus - Alphitobius diaperinus - Trogoderma granarium

3. Laboratorium Virologi - Turnip Mosaic Virus (TuMV)

- Laboratorium Uji Karantina Hewan

1. Laboratorium Virologi - Titer Antibodi Avian Influenza

2. Laboratorium Bakteriologi - Antibodi Brucella abortus Brucellosis

Kegiatan uji banding terbagi menjadi 2 bagian yaitu uji banding sebagai

pelaksana dan uji banding sebagai peserta.

Pada tahun 2016, Laboratorium Uji BKP Kelas I Palembang mengadakan

hanya menjadi peserta uji banding dan uji profisiensi.

Untuk menunjang sarana laboratorium telah dilaksanakan pengadaan berupa

Refrigerator, Mikroskop Compound, Software NIS-D, bahan pengujian laboratorium

dan kalibrasi alat.

Laboratorium Uji Karantina Hewan telah melakukan Uji Banding (Sebagai

Pelaksana) dengan target pengujian HA-HI Avian Influenza, yang pesertanya terdiri

dari :

1. Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta

2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

3. Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Medan

4. BBALITVET Bogor

5. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Selain itu laboratorium karantina hewan juga telah menjadi peserta uji

banding dengan target RBT yang dilaksanakan oleh BKP Kelas I Lampung dan BKP


Page 40

Kelas I Pangkal Pinang, serta menjadi peserta uji profisiensi yang dilaksanakan oleh

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dengan target pengujian TPC

Laboratorium uji BKP Kelas I Palembang juga melakukan kegiatan

pengambilan sampel sebagai kegiatan untuk mempertahankan kompetensi penyelia

laboratorium yang termasuk Ruang Lingkup Akreditasi sesuai dengan DIPA tahun

2016.

c. Standar Pelayanan Publik (SPP)

Dalam menjamin terselenggaranya fungsi pelayanan dan memenuhi

kepuasan pelanggan, serta terciptanya pelayanan pemerintah yang baik, bersih dan

transparan (good, clean, transparant government), maka penyelenggaraan Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang mengimplementasikan Sistem Manajemen

Mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 yang harmonis dan mengedepankan pelayanan

sesuai sistem Standar Pelayanan Publik berdasarkan peraturan pemerintah No. 96

Tahun 2012. Untuk menguatkan implementasi standar pelayanan tersebut, seluruh

pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang menandatangani pakta

integritas sebagai bukti komitmen pada Balai Karantina Pertanian Kelas I

Palembang dan Badan Karantina Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Kementerian

Pertanian. Implementasi standar pelayanan publik Balai Karantina Pertanian Kelas

I Palembang didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Pertanian Kelas

I Palembang.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Untuk

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa, Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah menetapkan Standar Pelayanan yang

meliputi standar proses, standar pengelolaan, standar kompetensi serta standar

sarana dan prasarana yang keseluruhannya telah disinkronkan dengan penerapan


Page 41

Sistem Manajemen Mutu Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang sesuai

Kaidah ISO/SNI 9001:2008. Berikut adalah jenis pelayanan Balai Karantina

Pertanian Kelas I Palembang:

1. Standar Proses

2. Standar Kompetensi

3. Standar Pengelolaan

4. Standar Sarana dan Prasarana

5. Standar Pelayanan (Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan & Administrasi)

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I palembang menetapkan

kebijakan pelayanan yang dinyatakan dalam Standar Pelayanan mencakup :

a. Komitmen Manajemen dalam memberikan pelayanan secara profesional untuk

melayani kepuasan pelanggan;

b. Standar pelayanan minimal;

c. Tujuan sistem manajemen yang terkait dengan kualitas pelayanan;

d. Semua personel Balai karantina pertanian Kelas I Palembang yang terlibat

dalam pelaksanaan pelayanan memahami standar pelayanan dan menetapkan

kebijakan serta prosedur yang ada dalam dokumen layanan;

e. Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas I palembang untuk menerapkan

standar pelayanan secara berkelanjutan dalam meningkatkan efektifitas sistem

manajemen.

Pada tahun 2016, Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Palembang

telah mendapatkan bimbingan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI)

Perwakilan Sumatera Selatan dengan kunjungan langsung ke kantor BKP Kelas I

Palembang. Selain itu, BKP Kelas I Palembang juga telah mengikuti pelatihan

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI yang

diselenggarakan di Palembang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera

Selatan.

Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang

dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Kementerian Pertanian RI

Tahun 2016 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Balai Karantina Pertanian


Page 42

Kelas I Palembang mendapat Predikat ZONA HIJAU dan Predikat Kepatuhan

Tinggi dengan Nilai 105,00.

d. Kegiatan Public Awareness

Selama tahun 2016, Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah

menjalankan berbagai kegiatan terkait dengan penyebarluasan informasi

perkarantinaan Pertanian. Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan

adalah:

1. Pameran Pembangunan ( 15 – 20 Mai 2016)

2. Bulan Bakti Karantina Pertanian ()3 Juni – 03 Juli 2016)

3. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

e. Instalasi Karantina

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah mempunyai 6 Instalasi

karantina Tumbuhan dan 2 Instalasi Karantina Hewan, yang kesemuanya itu milik

pihak ke tiga.

Insatalasi Karantian Tumbuhan terdiri dari :

1. PT. Bina Sawit Makmur (Seed Prosesing Unit Kelapa Sawit)

2. PT. Budi Wahana Bina Swasta (Ekspor Biji Kopi)

3. PT. Tania Selatan (Seed Prosesing Unit Kelapa Sawit)

4. PT. IFI (Indonesia Fibreboard Industry) ( ekspor kayu Fiber Board dan chip)

5. PT. Indopal Harapan Murni (Ekspor kayu Finger Join, Laminating 9Grade a))

6. PT. SAP (Sinar Alam Permai) (Ekspor PKE)

Sedangkan Instalasi karantina Hewan terdiri dari :

1. PT. IGP /Indah Gemilang Perkasa (Sapi)

2. PT. JAPFA (ayam Broiler).


Page 43

Adapun selama tahun 2016 ini terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BKP

Kelas I Palembang

A. Permasalahan

1. Masih kurangnya jumlah tenaga teknis POPT terampil dan Paramedik Veteriner

di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mengakibatkan pengawasan

tindakan karantina menjadi kurang maksimal.

2. Karakteristik Sumatera Selatan yang dilalui oleh sungai musi yang sangat besar

dan panjang merupakan entry/exit point yang tidak sesuai, akibatnya

mempersulit tindak karantina khususnya komoditi yang keluar masuk melalui

pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang sungai musi yang belum ditetapkan

secara resmi.

3. Belum adanya depo untuk tempat perlakuan tindakan karantina di pelabuhan

Boom Baru sehingga tindakan perlakuan oleh pihak ketiga banyak yang

dilaksanakan di gudang-gudang pemilik akibatnya pengawasan yang dilakukan

petugas karantina terhadap tindakan perlakuan pihak ketiga kurang maksimal.

4. Banyaknya lokasi pemeriksaan karantina di luar pelabuhan yang jauh diluar kota

akibatnya menghambat pelayanan pada pengguna jasa dan pelayanan tindakan

karantina, karena tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana

operasional yang memadai.

5. Jumlah penumpang pesawat dari luar negeri yang membawa barang tentengan

produk pertanian tanpa dilengkapi dokumen wajib karantina jumlahnya sudah

semakin menurun, sebagai hasil sosialisasi yang terus dilakukan baik melalui

temu koordinasi maupun dengan penyebaran informasi melalui stiker dan leaflet

sehingga jumlah komoditi yang dimusnahkan semakin berkurang.

6. Alat pendeteksi (X-Ray) produk pertanian di Bandara Internasional SMB II

Palembang hanya dimiliki oleh Bea dan Cukai akibatnya seleksi produk


Page 44

pertanian dari X-Ray masih sangat tergantung dari pelaporan petugas Bea dan

Cukai.

7. Tindakan karantina sulit diterapkan pada kloter jemaah haji, dikarenakan

pemulangan jemaah haji tanpa melalui pemeriksaan yang ketat, tetapi langsung

dapat pulang setelah turun dari pesawat, naik bis dan pemeriksaan paspor

dilakukan di luar gedung terminal Bandara, akibatnya memungkinkan masuknya

Penyakit Mulut dan Kuku yang berasal dari negara Saudi Arabia.

B. Solusi / Pemecahan Masalah

1. Mengusulkan penambahan pegawai teknis serta mengadakan pelatihan dasar

karantina dan teknis karantina pada tenaga fungsional Balai Karantina Pertanian

Kelas I Palembang.

2. Mengusulkan penambahan tenaga POPT terampil dan Paramedik Veteriner

pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

3. Melakukan koordinasi antara Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

dengan pihak Administrasi Pelabuhan (Adpel Boom Baru).

4. Meningkatkan sarana dan parasarana yang memadai baik kendaraan roda dua

dan roda empat serta fasilitas laboratorium.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara Balai Karantina Pertanian Kelas I

Palembang dengan Bea dan Cukai dalam hal pemeriksaan X-Ray di bandara

SMB II Palembang.

6. Mengadakan sosialisasi khusus kepada Departemen Agama dan Jemaah Haji

tentang Tupoksi Karantina dan penanganan pemeriksaan komoditas pertanian di

Bandara International SMB II Palembang.


Page 45

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan capaian kinerja BKP Kelas I Palembang tahun 2014 berupa :

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mendapat alokasi dana dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor : SP

DIPA.018.12.2.237788/2016 (Revisi ke 07 ) tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.

12.790.646.000,- ( Duabelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus empat

puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA Rupiah Murni (RM) Rp

11.941.784.000,- dan dana PNBP Rp. 848.862.000,-. Dana tersebut telah terealisasi

sebesar Rp 12.744.428.279,- atau (99,64 %). Yang terdiri dari DIPA RM sebesar Rp

11,897.733.060,- atau ( 99,63 %) dan dana PNBP sebesar Rp. 846.695,219,- atau (

99,74%).

2. Kegiatan operasional Karantina Hewan selama tahun 2016 frekuensi kegiatan

frekuensi 9.777 kali dengan volume 3.117.573 ekor 14.277.712 kg 3.197 koli dan

800 lembar. Kegiatan tersebut didominasi oleh Domestik Keluar sebanyak 8.494 kali

dengan volume 2.595.541 ekor, 14.267.414 kg, 311 koli, 300 lembar dan 6.910.598

butir; kemudian Domestik Masuk sebanyak 1265 kali dengan volume 522.032 ekor,

10.247 kg, 2.886 koli dan 500 lembar. Sedangkan kegiatan impor dan ekspor relatif

kecil, yaitu dengan frekuensi masing-masing 7 kali ( 11,1 kg) dan 11 kali ( 39 kg ).

3. Kegiatan operasional Karantina Tumbuhan secara keseluruhan dengan dengan

frekuensi kegiatan 10.042 kali dengan volume 1.065.744.545,83 kilogram. Kegiatan

Karantina Tumbuhan didominasi oleh kegiatan ekspor dengan volumen sebesar

657.115.338,23 kg, 18.768,748,40 M3 dengan frekwensi 3129 kali, disusul kegiatan

impor sebanyak 384.392.012,50 kg dan 3.521,29 m3 dengan frekwensi 208 kali.

Sedangkan untuk Domestik Keluar dan Domestik Masuk, masing-masing sebesar

22.292.192.00 kg, 1.932.781,00 Batang, dengan frekwensi 5173 kali. Dan

1.945.003,10 kg, 318.630,70 batang dengan frekwensi 1.532 kali. Komoditas ekspor


Page 46

didominasi oleh komoditas PKE yaitu sebesar 229.145.511,00 kg dan disusul karet

dengan jumlah 232.617.102,00 kg

.4. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah menerapkan ISO 9001 : 2008

sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari

hasil evaluasi kinerja, maka janji layanan untuk ekspor komoditas pertanian selama 2

(dua) hari telah terpenuhi. Begitu juga tingkat kepuasan masyarakat/Indeks

Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada tahun tahun 2016 adalah 84,272, dalam

pelaksanaannya dapat melampui target dengan realisasi periode Januari – Juni

83,593 (kategori sangat baik) dan periode Juli – Desember 84, 952 (kategori sangat

baik).

5. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2013 Laboratorium Karantina Tumbuhan Balai

Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah mendapat akreditasi dari Komite

Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi : LP 630-IDN, dalam penerapan Sistem

Manajemen Mutu Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2008.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangbkp1palembang.karantina.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2019/… · BKP Kelas I Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina