BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum · 2020. 8. 10. · Laporan akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 1 | P a g e Bawaslu Provinsi

Laporan akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

1 | P a g e

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan

kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan

perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi

dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan

Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar di Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2018 adalah sebuah perhelatan demokrasi rakyat

Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar yang ketiga setelah Tahun

2008 dan Tahun 2013 untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu

menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara

berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang

jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu

lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji,

memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.


2 | P a g e


1. Administrasi Wilayah Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar

Kabupaten Mamasa terletak di sebelah timur provinsi Sulawesi Barat, dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4186) yang disahkan pada tanggal

10 April 2002 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Secara geografis, Kabupaten Mamasa terletak diantara 12°5'-12°50' LS dan

2°40'-3°32' BT. Kabupaten Mamasa memiliki luas 2.759,23 km2 dan terdiri atas

17 (tujuh belas) kecamatan diantaranya Kecamatan Aralle, Kecamatan Balla,

Kecamatan Bambang, Kecamatan Buntumalangka, Kecamatan Mamasa,

Kecamatan Mambi, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Messawa, Kecamatan

Nosu, Kecamatan Pana, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Sesena

Padang, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tabang, Kecamatan

Tandukkalua, dan Kecamatan Tabulahan, 181 (seratus delapan puluh satu)

desa/kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat

Penduduk per Kecamatan (DAK2) tahun 2017 sebanyak 203.599 (dua ratus

tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) jiwa.

Gambar 3.1

Kabupaten Polewali Mandar terletak di sebelah tenggara provinsi Sulawesi

Barat, dahulunya disebut sebagai Kabupaten Polewali Mamasa, berganti

nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) yang disahkan oleh Presiden

Sosilo Bambang Yudhoyono. Secara geografis, Kabupaten Polewali Mandar

terletak diantara 2°40’00”-3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas 2.022,30 km2 dan terdiri atas 16

(enam belas) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Alu, Kecamatan Anreapi,

Kecamatan Balanipa, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bulo, Kecamatan

Campalagian, Kecamatan Limboro, Kecamatan Luyo, Kecamatan Mapilli,

Kecamatan Matangnga, Kecamatan Polewali, Kecamatan Tapango,

Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tubbi Taramanu, dan Kecamatan

Wonomulyo, 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan dengan jumlah

penduduk berdasarkan berdasarkan Data Agregat Penduduk per Kecamatan

(DAK2) Tahun 2017 sebanyak 517.677 (lima ratus tujuh belas ribu enam ratus

tujuh puluh tujuh) jiwa.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Utara

https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur


3 | P a g e


Gambar 3.2

2. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi

Barat

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 merupakan

Pemilihan Serentak Tahap III (tiga) setelah Tahun 2015, dan Tahun 2017 sejak

terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Pemilihan Bupati Mamasa dan Polewali Mandar Tahun 2018

merupakan pemilihan kali ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan pada

Tahun 2008 dan Tahun 2013, dimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa merupakan kali pertama dengan Pasangan Calon Tunggal.

a. Daftar Pemilih

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar

Tahun 2018 secara umum berlangsung dengan baik meskipun pada

beberapa tahapan terutama pemutakhiran data dan daftar pemilih masih

menyisakan persoalan. Melihat kondisi tersebut, Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar pada tanggal 16 Maret 2018,

menginstruksikan untuk melakukan pencermatan terhadap by name by

addres pemilih dengan fokus pada adanya kesamaan NIK dan Nama,

kesamaan NIK tetapi Nama berbeda, dan NIK yang tidak standar (kurang

atau lebih dari 16 digit).

Dari jumlah penetapan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Mamasa sebanyak 113.554 pemilih, dan DPS Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 298.465. hasil

pencermatan Panwaslu Kabupaten Mamasa menemukan sebanyak 2.485,

dan Panwaslu Kabupaten Mamasa menemukan sebanyak 3.972 pemilih

bermasalah dalam daftar pemilih tersebut. Temuan tersebut kemudian

direkomendasikan kepada KPU Kabupaten masing-masing untuk

dilakukan perbaikan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di

tingkat kabupaten pada tanggal 19 April 2018.

Pasca penetapan DPT di tingkat kabupaten pada tanggal 19 April

2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali menginstruksikan kepada

Panwaslu Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar

untuk melakukan pencermatan terhadap by name by addres. Untuk

menjamin akurasi data pemilih, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat juga

meminta kepada Panwaslu Kabupaten agar melakukan sampling


4 | P a g e


pengecekan terhadap daftar pemilih bermasalah melalui situs KPU untuk

memastikan kesulurahan data pemilih bermasalah tidak lagi terdapat

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No. Kabupaten Jumlah

TPS

Rincian Jumlah Pemilih

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Mamasa 488 57.115 54.539 111.654

2. Polewali Mandar 789 144.501 149.941 294.442

Jumlah 1.277 201.616 204.480 406.096

Tabel 1.1

b. Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 diikuti oleh 1

(satu) Pasangan Calon dari usungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Pasangan Calon Tunggal tersebut adalah:

H. Ramlan Badawi (Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Mamasa,

Petahana Bupati Mamasa 2011-2018) dan Marthinus Tiranda (Wakil Ketua

DPRD Kabupaten Mamasa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa);

PASANGAN CALON PARTAI

PENGUSUNG JUMLAH

KURSI DPRD

GOLKAR PBB

NasDem PPP PKS PDIP PAN PKPI PKB

4 1 3 2 1 3 1 3 4

H. RAMLAN BADAWI MARTHINUS TIRANDA Jumlah Kursi 25

Tabel 1.2

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 diikuti

oleh 2 (dua) Pasangan Calon dari usungan Partai Politik/Gabungan Partai

Politik dan tidak diikuti oleh Pasangan Calon Perseorangan. Pasangan

Calon tersebut adalah:

1. H. Andi Ibrahim Masdar (Ketua DPD Partai Golongan Karya, Petahana

Bupati Polewali Mandar 2013-2018) dan Natsir Rahmat (Petahana

Wakil Bupati Polewali Mandar 2013-2018); dan


PENGUSUNG JUMLAH

KURSI DPRD

PKB PKS PDIP

GOLKAR GERINDRA

PAN PKPI

5 2 5 9 3 5 1

H. ANDI IBRAHIM MASDAR MARWAN Jumlah Kursi 30

Tabel 1.3


5 | P a g e


2. Mayjen TNI (Purn). Salim S. Mengga (Anggota DPR RI 2009 - 2016

dari Fraksi Partai Demokrat) dan Marwan (pengusaha asal Batam,

Kepulauan Riau berdarah Mandar).


PENGUSUNG JUMLAH

KURSI DPRD

NasDem Demokrat

PPP

2 5 5

SALIM S. MENGGA. MARWAN

Jumlah Kursi 12

Tabel 1.4

c. Perolehan Suara

1. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dan

Kolom Kosong di tingkat kabupaten Mamasa dilaksanakan pada

tanggal 25 Juli 2018. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan

Calon ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat

Nomor 66/PL.03.7-BA/7603/KPU-KabVII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.

Diagram 2.1

2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing

Pasangan Calon di tingkat kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan

pada tanggal 25 Juli 2018 yang dilaksanakan di Hotel Sinar Mas

Polewali. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon

ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor

57/PL.03.7-BA/7604/KPU-KabVII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

61%

39%

MamasaRamlan - Marthinus Kolom Kosong

Total Suara Sah : 79.310

48.552

30.758


6 | P a g e


Diagram 2.2

B. Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas supervisi dan monitoring

pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2018;

2. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring pengawasan pada

setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017

di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;

3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ; dan

4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas

Pengawas Pemilu dimasa mendatang.

C. Landasan Hukum

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam

pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

45%

55%

Polewali MandarSalim S. Mengga H. Andi Ibrahim Masdar

Total Suara Sah : 219.217

121.328

97.889


7 | P a g e


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2016 tentang Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota;


Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota


Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil




Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan


Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2018;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye



13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil


14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma,

Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan


8 | P a g e








16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;


atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang


Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota;


Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;


Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota


Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;


Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.


Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta


26. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;


9 | P a g e


27. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

28. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2016 tentang Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum Pengawasan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data

dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

32. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan


Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Perencanaan,

Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


10 | P a g e




Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Sistematika Laporan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum wilayah

administratif kabupaten. Proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara singkat. Tujuan pembuatan

laporan berisi penjelasan mengapa laporan ini disusun. Dasar hukum yang berisi

penjelasan landasan hukum penyusunan laporan dan diakhiri dengan sistematika

laporan yang mendeskripsikan kerangka penyajian laporan.

Bab kedua merupakan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pada bagian ini

terdiri dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang menjelaskan hal-hal yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang secara khusus terkait

dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, koordinasi dan kerjasama antar steke

holder serta monitoring dan supervisi. Pada bagian ini juga menjelaskan potret

pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

berdasarkan hasil pengawasan yang dilkukan oleh Panwaslu Kabupaten termasuk

didalamnya dinamika dan permasalahan yang menjelaskan kejadian yang muncul

saat proses pelaksanaan pengawasan serta hambatan-hambatan yang

memengaruhi pengawasan dan pelaporan.

Bab ketiga merupakan penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan

penjabaran dan penilaian atas penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil

pengawasan serta diakhri dengan penjelasan tentang rekomendasi perbaikan

regulasi, perbaikan penyelenggaraan tahapan dan perbaikan teknis pengawasan.

Lampiran terdiri dari alat kerja pengawasan serta Surat Edaran/Intruksi

Pengawasan, Surat Keputusan KPU/ Berita Acara, kliping berita, dan dokumentasi

foto.

------- ***o0o*** -------


11 | P a g e


BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

1. Sosialisasi Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahap III Tahun 2018 di wilayah Provinsi

Sulawesi Barat dilaksanakan oleh dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamasa

dan Kabupaten Polewali Mandar. Terkait dengan pelaksanaan Sosialisasi

Pengawasan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi

pengawasan atau kegiatan sejenis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a) Diskusi Publik Pengawasan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada

tanggal 26 Januari 2018 bertempat di Warkop 157 Mamuju dengan peserta

yang berasal dari unsur Panwaslu Kabupaten, KPU Kabupaten, media

massa cetak, elektronik dan daring, organisasi kemasyarakatan,

organisasi kepemudaan, organisasi wanita, dan tanggal 5 Juli 2018

bertempat di rumah makan Luke Sea Food Mamuju diikuti oleh media

massa cetak, elektronik dan daring, organisasi kemasyarakatan,

organisasi kepemudaan, organisasi wanita, pimpinan universitas se-

Sulawesi Barat.

b) Bawaslu Goes to School dilaksanakan sebanyak 5 (lma) kali di 5 (lima)

kabupaten berbeda, dua diantaranya dilaksanakan di kabupaten Mamasa

dan Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. peserta yang dilibatkan dalam

kegiatan ini adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat

yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.

2. Koordinasi dan Kerjasama antar Stakeholder

Dalam membangun Koordinasi dan Kerjasama antar Stakeholder, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi

dengan Stakeholder dalam rangka Pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu

Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Hotel Matana II Mamasa,

Kabupaten Mamasa.

Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat Koordinasi dan Kerjasama antar

Stakeholder yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat,

kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga Stake Holder lainnya yang juga

dikuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

a) Rapat Antisipasi dan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak

Tahun 2018 di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar yang dilaksanakn

oleh Badan Inteligen Negara Sulawesi Barat di Wisma Babana Indah

Nusantara tanggal tanggal 17 Januari 2018;

b) Rapat Koordinasi Perkembangan Politik Daerah dalam rangka Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Badan

Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Pemerintah Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat 26 Maret 2018.

3. Monitoring dan Supervisi

Bawaslu Provinsi melakukan Monitoring dan Supervisi untuk memastikan

bahwa Pengawas Pemilu di semua tingkatan melakukan pengawasan pada

setiap proses penyelenggaraan tahapan. Monitoring dan Supervisi tersebut

sebagai berikut:


12 | P a g e


a) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian tanggal

2 s.d. 4 Februari 2018 di Kabupaten Mamasa Pencegahan dan Hubungan

Antar Lembaga dan Koordinator Divisi Organisasi dan SDM beserta tim;

b) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran (DPHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara

(DPS) Tanggal 15 s.d 17 Maret 2018 di Kabupaten Mamasa dan Polewali

Mandar oleh Tim Asistensi Bawaslu Sulbar dan Koordinator Divisi Hukum

dan Penindakan Pelanggaran beserta tim;

c) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyampaiannya kepada KPU

Kabupaten tanggal 10 s.d. 12 April 2018 di Kabupaten Mamasa dan

Polewali Mandar oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar

Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

beserta tim;

d) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar

Pemilih Tetap (DPT) tanggal 17 s.d. 19 April 2018 di Kabupaten Mamasa

dan Polewali Mandar oleh Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM beserta tim;

e) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Penyerahan syarat dukungan

Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di tanggal 27 s.d.

29 November 2017 di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar oleh

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran beserta tim;

f) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai politik /Gabungan Partai

Politik tanggal 8 s.d. 10 Januari 2018 di Kabupaten Mamasa dan Polewali

Mandar oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM beserta tim;

g) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pengundian nomor urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar tanggal 12

s.d. 13 Februari 2018 Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar

Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

beserta tim;

h) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar tanggal 15

s.d. 17 Januari 2018 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan oleh Pencegahan dan Hubungan Antar

Lembaga dan Koordinator Divisi Organisasi dan SDM beserta tim;

i) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Debat Publik/Terbuka tahap

pertama dan kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018 di Gedung

Nusantara dan Gedung Gadis Polewali Mandar oleh Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat bersam tim;

j) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Debat Publik/Terbuka tahap

pertama dan kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa tanggal 18 April 2018 dan 23 Mei 2018 di Aula GTM Bamba Buntu

Kabupaten Mamasa oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar

Lembaga bersam tim;

k) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Proses pengadaan perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan lainnya tanggal


13 | P a g e


8 s.d. 11 Maret 2018 di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat bersam tim;

l) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan dan penghitungan

suara di TPS tanggal 26 s.d. 28 2018 di Kabupaten Mamasa dan

Kabupaten Polewali Mandar. Pengawasan ini melibatkan unsur Bawaslu

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten beserta Staf Sekretariat se-Provinsi

Sulawesi Barat yang terbagi dalam dua tim di dua kabupaten;

m) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Rekapitulasi, penetapan dan

pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Mamasa dan

Polewali Mandar tanggal 4 .s.d 6 Juli 2018;

n) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamasa tanggal 25 Juli 2018 di Aula

Mini Kantor Bupati Mamasa oleh Koordinator Divisi Pencegahandan

Hubungan Antar Lembaga dan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 26 Juli

2018 di Hotel Sinar Mas Polewali oleh Koordinator Divisi Hukum dan

Penindakan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Umum Organisasi dan

SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama tim.

B. Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten/Kota

1. Pemuktahiran Daftar Pemilih

i. Persiapan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, terdiri

atas beberapa sub tahapan seperti Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU

Kabupaten pasca Penerimaan DP4, Pencocokan dan Penelitian Daftar

Pemilih, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS),

dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sub-sub tahapan tersebut memiliki karakter kerawanan yang berbeda-

beda sehingga membutuhkan pola dan bentuk pengawasan yang berbeda

pula. Kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada saat

pelaksanaan sub tahapan antara lain:

1) KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilih dengan tidak

memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah

Pemilih serta aspek jarak, dan waktu tempuh Pemilih ke TPS;

2) PPDP tidak turun ke lapangan melalui cara door to door namun hanya

update data berdasarkan data RT/RW setempat;

3) PPDP tidak mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat namun

hanya menuliskan status pemilih tersebut pada kolom keterangan;

4) Ketidaksesuaian daftar pemilih yang telah di rekapitulasi di tingkat

kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan data hasil Coklit PPDP

dengan daftar pemilih hasil input Sidalih; dan

5) Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

atau sebaliknya Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam

Daftar Pemilih.

ii. Kegiatan Pengawasan

1. Pencegahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pencegahan, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan kepada jajaran Pengawas

Pemilihan adhoc untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap pembentukan PPK, PPS, dan PPDP untuk

mencegah adanya oknum penyelenggara Pemilihan yang terlibat


14 | P a g e


politik praktis, simpatisan atau tim kampanye Pasangan Calon

tertentu;

b. Pengawasan melalui analisis data dan informasi data pemilih agar

dapat dihasilkan derajat kemutakhiran daftar pemilih yang lebih

baik.

2. Aktifitas Pengawasan

Terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, jajaran

pengawas Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat secara intensif

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut,

antara lain :

a. Analisis Kewajaran DP4

Analisis akurasi jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

(DP4) Tahun 2018 dengan Jumlah Pemilih pada Pemilihan terakhir

dengan melakukan persandingan data antara jumlah DP4 Tahun

2018 melalui proyeksi perkembangan jumlah pemilih dari Pemilihan

terakhir yang berlangsung di daerah, yaitu:

Melihat perkembangan laju tumbuh Pemilih sebagaimana

ditampilkan pada tabel di bawah ini, menunjukkan adanya

pertumbuhan Pemilih yang cukup signifikan (anomali) yaitu di

Kabupaten Mamasa (28.167 pemilih) dari Pemilu terakhir pada

Tahun 2017, Kabupaten Polewali Mandar (58.471 pemilih) dari

Pemilu terakhir pada Tahun 2017.

Grafik 4.1

Mencermati perkembangan jumlah Pemilih tersebut, Panwaslu

Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar

menilai adanya ketidakwajaran pertumbuhan jumlah Pemilih

tersebut dan rata-rata pertumbuhannya berkembang dengan

angka yang cukup signifikan dalam rentang waktu yang cukup

singkat sementara laju tumbuh pemilih di masing-masing

kabupaten yang hanya berkisar 2,5% - 3,0% per tahun.

Untuk tingkat kecamatan, ditemukan pertumbuhan jumlah Pemilih

tidak wajar yang sangat signifikan, yaitu :

117.541

145.708

301.325

359.796

DPT Pemilihan Terakhir DP4 2018

Pemilih invalid

Mamasa Polewali Mandar


15 | P a g e


No. Kab Kecamatan Pemilih Pemilu

Terakhir

DP4 2018

Selisih ( + / - )

Ket

1. Mamasa

Aralle 4.918 7.253 (+) 2,335

2018

Balla 5.468 6.002 (+) 534

Bambang 7.889 9.898 (+) 2,009

Buntu Malangka 5.405 7.262 (+) 1,857

Mamasa 21.256 22.47 (+) 1,214

Mambi 6.879 9.395 (+) 2,516

Mehalaan 2.947 3.798 (+) 851

Messawa 5.589 7.034 (+) 1,445

Nosu 3.482 4.343 (+) 861

Pana 6.902 8.707 (+) 1,805

Rantebulahan Timur

4.100 6.547 (+) 2,447

Sesenapadang 7.395 8.862 (+) 1,467

Sumarorong 8.587 10.518 (+) 1,931

Tabang 4.545 5.896 (+) 1,351

Tabulahan 7.741 9.678 (+) 1,937

Tandukkalua 8.341 10.701 (+) 2,360

Tawalian 6.097 7.344 (+) 1,247

Jumlah 117.541 145.708 28.167

2.

Polewali Mandar

Alu 9,007 11,382 (+) 2,375

2018

Anreapi 7,445 8,597 (+) 1,152

Balanipa 18,513 22,464 (+) 3,951

Binuang 24,464 31,688 (+) 7,224

Bulo 6,839 8,023 (+) 1,184

Campalagian 41,610 45,242 (+) 3,632

Limboro 12,565 15,259 (+) 2,694

Luyo 20,685 24,395 (+) 3,710

Mapilli 21,366 25,985 (+) 4,619

Matakali 16,310 22,470 (+) 6,160

Matangnga 4,207 4,963 (+) 756

Polewali 38,352 49,357 (+) 11,005

Tapango 16,227 19,865 (+) 3,638

Tinambung 16,369 15,882 (-) 487

Tutar 14,057 16,991 (+) 2,934

Wonomulyo 33,309 37,233 (+) 3,924

Jumlah 301.325 359.796 58.471

Tabel 1.5

b. Analisis Keterpenuhan Syarat Administrasi Daftar Pemilih

Analisis dan pencermatan terhadap keterpenuhan syarat data dan

informasi dalam daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten

yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

No. Kabupaten Pemilih

lebih 800 dalam TPS

Tanpa NKK

Tanpa NIK

1. Mamasa - 25 11

2. Polewali Mandar - 206 52

Jumlah 0 231 63

Tabel 1.6


16 | P a g e


c. Analisis Akurasi dan Validitas DP4

Analisis perkembangan jumlah Pemilih pasca Penerimaan DP4

dengan hasil Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP dilakukan

untuk melihat faktor-faktor perubah dan fakta-fakta lapangan yang

berpengaruh terhadap perubahan jumlah Pemilih tersebut.

Komparasi jumlah DP4 dengan hasil Coklit, yakni:

No. Kabupaten DP4 2018 Jumlah Pemilih

Setelah Coklit Selisih

1. Mamasa 145.708 113.554 (-) 32.154

2. Polewali Mandar 359.796 298.465 (-) 61.331

Jumlah 505.504 412.019 (-) 93.485

Tabel 1.7

Dari hasil pengawasan Coklit yang dilakukan, faktor-faktor perubah

jumlah pemilih dari DP4 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.2

Mencermati data pada tabel tersebut di atas, nampak bahwa DP4

belum dapat menghadirkan akurasi dan validitas yang diharapkan

terbukti penurunan drastis jumlah pemilih dengan variabel fiktif

sebesar 718 untuk Kabupaten Mamasa dan 14.261 untuk

kabupaten Polewali Mandar. Jumlah pemilih dengan variabel telah

pindah domisili yang didapatkan pada saat Coklit. Kesalahan Data

Pemilih menempati faktor perubah paling tinggi dengan rincian

7.592 untuk Kabupaten Mamasa dan 24.929 untuk Kabupaten

Polewali Mandar.

d. Analisis Akurasi dan Validitas DPS

Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten ditetapkan

oleh KPU Kabupaten tanggal 16 Maret 2018 dengan rincian

sebagai berikut:

718 679 122 27 30

7.592

460

14.261

8.059

3.091 63

162

24.929

413

TidakDikenal

PindahDomisili

MeninggalDunia

Alih Status Belum 17Thn/ Belum

Menikah

KesalahanData

Pemilih

BukanPendudukSetempat

Pemilih invalidMamasa Polewali Mandar


17 | P a g e


Grafik 4.3

Pasca penetapan DPS tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa

dan Polewali Mandar melakukan pengawasan dengan penilaian

terhadap DPS. Hasil pengawasan menunjukkan:

No. Variabel

Kabupaten


1. Tanpa NIK 397 219

2. NIK Ganda 3.328 2.972

3. Belum Terdaftar - -

4. Belum 17 tahun 30 162

5. Meningga Dunia 122 3.091

6. Pindah Domisili 5.999 8.059

7. Alih status TNI/Polri 27 63

8. Fiktif 718 14.261

9. Hilang ingatan 43 20

10. Dicabut hak pilih - -

11. Bukan penduduk setempat 3.499 365

Jumlah 17.163 31.856

Tabel 1.8

Mencermati data pada tabel tersebut di atas, nampak bahwa hasil

Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang secara faktual

dilakukan oleh PPDP, kemudian disusun oleh PPS untuk

selanjutnya ditetapkan sebagai DPS di tingkat kabupaten belum

dapat menghadirkan kualitas Daftar Pemilih yang akurat. Hal ini

ditandai dengan jumlah pemilih dengan variabel NIK Ganda, Nama

Ganda, pemilih fiktif, dan pemilih belum terdaftar dengan jumlah

yang sangat signifikan.

Bersamaan dengan penetapan DPS, KPU Kabupaten Mamasa dan

KPU Kabupaten Polewali Mandar juga menetapkan Daftar Pemilh

Potensial Non KTP Eekteronik (AC-KWK). Untuk dapat

menggunakan hak pilih, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, pemilih harus memiliki KTP Elektronik atau Surat

Mamassa Polewali Mandar

Laki-laki 58.008 146.531

Perempuan 55.546 151.934

Jumlah 113.554 298.465

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Daftar Pemilih Sementara (DPS)


18 | P a g e


Keterangan Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten masing-masing.

Jumlah AC-KWK yang ditetapkan KPU Kabupaten Mamasa dan

polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Grafik 4.4

e. Analisis Akurasi dan Validitas DPT

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten

pada tanggal 18 April 2018 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar

dan tanggal 19 April 2018 oleh KPU Kabupaten Mamasa dengan

rincian sebagai berikut:

Grafik 4.5

Jumlah Pemilih dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Mamasa pada tanggal 19 April 2018 dan KPU Kabupaten Polewali

Mandar pada tanggal 18 April 2018 melalui Berita Acara Nomor

25/BA/7604/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Mamasa dan

Kabupaten Polewali Mandar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar Tahun 2018.

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten:

6.621

30.629

6.295

27.001

12.916

57.630

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000


Daftar Pemilih Potensial non KTP-el

laki-laki Perempuan Jumlah

57.115

144.770

54.539

150.171

111.654

294.941


Daftar Pemilih Sementara (DPSHP)



19 | P a g e


Grafik 4.6

iii. Hasil Pengawasan

1. Temuan

Bahwa terhadap temuan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

yang ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar dan

Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar terkait adanya dugaan data

Pemilih Ganda dan Ketidaklengkapan serta Ketidaklengkapan Elemen

Data Pemilih pada Daftar Pemilih Sementara.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan

Surat Nomor: 108/K.Bawaslu.Prov.SR.06/PM.04/IV/2018 tanggal 6

Maret 2018 agar KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan

perbaikan terhadap temuan dugaan pemilih ganda NIK sama Nama

sama dan Ketidaklengkapan serta Ketidakcocokan Elemen Data

pada Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan oleh PPK dan

PPS.

b. Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan kepada KPU

Kabupaten Mamasa temuan indikasi pemilih ganda dalam DPS

sebanyak 3.328 pemilih yang terdiri dari pemilih dengan NIK sama

dan nama sama, NIK sama nama berbeda, melalui surat nomor

03/K.Bawaslu-Prov.SR-02/PM.00.02/I/2018 Perihal Rekomendasi

Perbaikan.

No Kabupaten

Jumlah Pemilih Dalam DPS

Rincian Temuan

Permasalahan

NIK Sama NAMA Sama

NIK Sama NAMA Beda

Jumlah

1. Mamasa 113.554 3.328 - 3.328

2. Polewali Mandar 298.465 2.972 - 2.972

Jumlah 412.019 6.300 - 6.300

Tabel 1.9

3. Tindaklanjut

a. KPU Kabupaten Polewali Mandar menanggapi rekomendasi

Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar melalui Surat KPU Polewali

Mandar Nomor: 150/PP.02.3/7604/KPU-KAB/IV/2018 dengan

melakukan perbaikan terhadap temuan dugaan data ganda NIK

57.115

144.501

54.539

149.941

111.654

294.442


Daftar Pemilih Tetap (DPT)



20 | P a g e


sama Nama sama dan ketidaklengkapan serta ketidakcocokan

elemen data pada Daftar Pemilih Sementara.

b. Kabupaten Kabupaten Mamasa menindaklanjuti dengan

melakukan pencermatan dan meneruskan kepada PPS untuk

dilakukan verifikasi faktual serta perbaikan sebagaimana mestinya.

2. Pencalonan

a) Persiapan Pengawasan

Pemetaan Kerawanan Tahapan Pencalonan dalam pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar Tahun

2018 merupakan tahapan sebagai bentuk pelaksanaan implementasi hak

warga negara untuk dipilih.

Kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan

Tahapan Pencalonan antara lain:

c. Ketaatan dan kepatuhan KPU Kabupaten dalam menentukan jumlah

minimal dukungan Bakal Calon Perseorangan dan jumlah kursi

minimal Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan

Bakal Pasangan Calon;

d. KPU Kabupaten tidak memperhatikan daya jangkau pengumuman

dengan tidak mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Bakal

Pasangan Calon pada media cetak, media elektronik, dan website;

e. Ketepatan waktu penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

f. Kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

g. Ketaatan dan kepatuhan PPS dalam melakukan verifikasi faktual

dukungan Bakal Calon Perseorangan;

h. KPU Kabupaten tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau

standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau

dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon;

dan

i. Ketidaknetralan KPU Kabupaten akibat adanya hubungan yang

mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun

kekerabatan dengan Bakal Pasangan Calon.

b) Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Terhadap pelaksanaan Tahapan Pencalonan, Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten

mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk

melaksanakan strategi pengawasan pencegahan berupa Himbauan

dan Peringatan Dini kepada pihak-pihak terkait utamanya Partai Politik,

Penyelenggara Pemilihan, dan Pemerintah Kabupaten masing-masing

seperti:

j. Tidak mengikutsertakan/melibatkan ASN/PNS dan Kepala Desa

pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon maupun pada saat

deklarasi Pasangan Calon;

k. Bagi pejabat negara dan pejabat daerah yang dalam kapasitasnya

sebagai Pimpinan/Pengurus Partai Politik pada saat mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon untuk tidak menggunakan fasilitas negara

yang melekat pada jabatannya; dan


21 | P a g e


l. Tidak menggunakan program dan kegiatan pemerintah sebagai

media deklarasi atau kampanye Pasangan Calon.

2) Aktifitas Pengawasan

a) Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yang

menyebutkan bahwa “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri

sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati jika memenuhi syarat

dukungan minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT pada

Pemilu/Pemilihan terakhir pada daerah bersangkutan jika jumlah

penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa”,

maka jumlah dukungan minimal bagi Bakal Calon Perseorangan

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Polewali

Mandar adalah sebagai berikut:

No Kabupaten

DPT

Pemilihan

Terakhir

%

Dukungan

Minimal

Jumlah

Dukungan

Minimal

1. Mamasa (2017) 117.541 10%

11.755

2. Polewali Mandar (2017) 301.325 25.613

Tabel 1.10

Pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Minimal bagi Bakal

Pasangan Calon Perseorangan yang dimulai pada tanggal 25 s.d.

29 November 2018. diakhir tahapan, hanya ada satu Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan

Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati perseorangan di Kabupaten Mamasa yakni RUDIYANTO,

SH dan NURHADI LAKE PULIO, SH., akan tetapi setelah dilakukan

verifikasi oleh KPU Kabupaten dalam pengawasan Panwaslu

Kabupaten Mamasa, KPU Kabupaten Mamasa menyatakan tidak

dapat menerima syarat dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil

Bupati perseorangan tersebut dikarenakan jumlah dukungan yang

diserahkan tidak memenuhi jumlah syarat minimal dukungan

sebanyak 11.755.

b) Pengawasan Pendafatran Bakal Pasangan Calon dari Partai

Politik/ Gabungan Partai Politik

Sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yang

menyebutkan bahwa ”Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi

persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilu Terakhir”, maka jumlah kursi minimal atau jumlah suara sah

minimal pada Pemilu terakhir bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh

Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar adalah sebagai berikut:


22 | P a g e


Kabupaten Jumlah Kursi DPRD

Jumlah Kursi

Minimal (20%)

Jumlah Suara Sah

Pemilu Terakhir

Jumlah Suara Sah

Minimal pada Pemilu

Terakhir (25%)

Mamasa 30 6 97.928 24.482

Polewali Mandar 45 9 229.339 57.335

Tabel 1.11

Sebagai gambaran, di bawah ini diuraikan hasil perolehan jumlah

kursi dan hasil perolehan suara sah masing-masing Partai Politik

peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten Mamasa:

No Partai

Politik

DPRD Kabupaten Mamasa

Jumlah Kursi

% Jumlah Kursi

Jumlah Suara Sah

% Jumlah

Suara Sah

1. NasDem 3 10.00% 9.940 10.15%

2. PKB 4 13.33% 12.144 12.40%

3. PKS 1 3.33% 4.223 4.31%

4. PDIP 3 10.00% 8.767 8.95%

5. Golkar 4 13.33% 13.270 13.55%

6. Gerindra 3 10.00% 9.809 10.02%

7. Demokrat 3 10.00% 8.297 8.47%

8. PAN 1 3.33% 4.116 4.20%

9. PPP 2 6.67% 7.267 7.42%

10. Hanura 2 6.67% 7.988 8.16%

11. PBB 1 3.33% 3.628 3.70%

12. PKPI 3 10.00% 8.479 8.66%

Jumlah 30 100.00% 97928 100.00%

Tabel 1.12

Kabupaten Polewali Mandar:

No Partai

Politik

DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Jumlah Kursi

% Jumlah Kursi

Jumlah Suara Sah

% Jumlah

Suara Sah

1. NasDem 2 4.44% 14.949 15.27%

2. PKB 5 11.11% 21.858 22.32%

3. PKS 2 4.44% 12.415 12.68%

4. PDIP 5 11.11% 21.343 21.80%

5. Golkar 9 20.00% 45.959 46.93%

6. Gerindra 3 6.67% 18.290 18.68%

7. Demokrat 5 11.11% 21.174 21.62%

8. PAN 5 11.11% 25.943 26.49%


23 | P a g e


No Partai

Politik

DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Jumlah Kursi

% Jumlah Kursi

Jumlah Suara Sah

% Jumlah

Suara Sah

9. PPP 5 11.11% 19.950 20.37%

10. Hanura 3 6.67% 17.761 18.14%

11. PBB 0 0.00% 2.013 2.06%

12. PKPI 1 2.22% 7.684 7.85%

Jumlah 45 100.00% 229.339 100.00%

Tabel 1.13

m. Kabupaten Mamasa

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa:

1. H. RAMLAN BADAWI dan MARTHINUS TIRANDA Tanggal

9 Januari 2018 diusung oleh 10 (sepuluh) Partai Politik

dengan gabungan peroleh suara kursi sebanyak 25 (dua

puluh lima) dari 30 (tiga puluh) total jumlah kursi dengan

80.131 perolehan suara sah.

No Kab. Pasangan

Calon Parpol

Pengusung Jumlah Kursi

Jumlah. Suara Sah

1 Mamasa

H. RAMLAN BADAWI

dan MARTHINUS

TIRANDA

GOLKAR 4 13.270

PBB 1 3.628

DEMOKRAT 3 8.297

NASDEM 3 9.940

PPP 2 7.267

PKS 1 4.223

PDIP 3 8.767

PAN 1 4.116

PKPI 3 8.479

PKB 4 12.144

Jumlah 10 25 80.131

Tabel 1.14

KPU kabupaten Mamasa menyatakan menerima

pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut. Selain

memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga telah memenuhi

syarat 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

2. OBEDNEGO DEPPARINDING dan BENYAMIN Y.D.,

Tanggal 10 Januari 2018 diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik

dengan gabungan peroleh kursi sebanyak 5 (lima) dari 30

(tiga puluh) total jumlah kursi dengan 17.797 perolehan

suara sah.


24 | P a g e


No Kab. Pasangan

Calon Parpol


Jumlah. Suara Sah

2 Mamasa

OBEDNEGO DEPPARINDING

dan BENYAMIN

HANURA 2 7.988

GERINDRA 3 9.809

Jumlah 2 5 17.797

Tabel 1.15

KPU kabupaten Mamasa menyatakan tidak dapat

menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut

dikarenakan tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai

dengan ketentuan jumlah minimal 6 (enam) kursi dan 25%

(dua puluh lima persen) akumulasi perolehan suara sah.

KPU Kabupaten Mamasa melakukan Perpanjangan

pendaftaran dikarenakan hanya ada satu pasangan calon

yang memenuhi syarat. Oleh karena sampai batas akhir

masa perpanjangan pendaftaran tidak ada satupun Bakal

Pasangan Calon yang mengajukan pendaftaran, maka KPU

Kabupaten Mamasa mentapkan Pasangan Calon yang

akan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan

satu Pasangan Calon.

n. Kabupaten Polewali Mandar

i. H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan H. M. NATSIR RAHMAT

Tanggal 8 Januari 2018 diusung oleh 7 (tujuh) Partai Politik

dengan gabungan peroleh kursi sebanyak 30 (tiga puluh)

dari 45 (empat puluh lima) total jumlah kursi dengan

153.392 perolehan suara sah.

No Kab. Pasangan

Calon Parpol


Jumlah. Suara Sah

1 Polewali Mandar

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

dan H.M.

NATSIR RAHMAT

PKB 5 21.858

PKS 2 12.415

PDIP 5 21.343

GOLKAR 9 45.959

GERINDRA 3 18.290

PAN 5 25.943

PKPI 1 7.584

Jumlah 7 30 153.392

Tabel 1.16

ii. SALIM S. MENGGA dan MARWAN Tanggal 8 Januari 2018

diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik dengan gabungan

perolehan kursi sebanyak 12 (dua belas) dari 45 (empat

puluh lima) total jumlah kursi dengan 56.073 perolehan

suara sah.


25 | P a g e


No Kab. Pasangan

Calon Parpol


Jumlah. Suara Sah

1 Polewali Mandar

SALIM S. MENGGA

dan MARWAN

NASDEM 2 14.949

DEMOKRAT 5 21.174

PPP 5 19.950

Jumlah 7 12 56.073

Tabel 1.17

Terdapat satu Partai politik yang abstain atau tidak

mengusung pada salah satu dari 2 (dua) Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yakni Partai Hati

Nurani Rakyat (HANURA) dengan 3 (tiga) jumlah kursi.

KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan 2 (dua)

Pasangan Calon yang akan mengikuti Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

c) Hasil Pengawasan

1) Temuan

Adanya temuan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan nomor

register 001/TM/PB/Kab/30.05/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 terkait

adanya oknum ASN yang diduga melanggar disiplin Pegawai Negeri

Sipil dengan ikut mengantar salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Polewali Mandar pada saat pendaftaran di KPU

Kabupaten Polewali Mandar.

2) Rekomendasi

Terkait dengan temuan yang telah dipaparkan diatas, Panwaslu

Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan rekomendasi kepada

instansi terkait sebagai berikut :

o. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk disampaikan kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;

p. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Badan Pengawas Pemilihan




berlaku sesuai;

q. Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Badan Pengawas Pemilihan




berlaku;

r. Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Pengawas Pemilihan




berlaku.


26 | P a g e


3) Tindaklanjut

Sampai saat laporan ini dibuat, tindaklanjut rekomendasi atas temuan

dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dari instansi

berwenang kepada Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar belum ada.

3. Kampanye


Tahapan Kampanye merupakan media interaksi antara kepentingan hak

untuk memilih dan kepentingan hak untuk dipilih. Tahapan ini digunakan

oleh pihak yang berkepentingan untuk dipilih melalui pemaparan misi, visi,

dan program di hadapan pihak yang berkepentingan untuk memilih. Pada

tahapan ini pula lah kemampuan untuk mempengaruhi pemilik suara yang

berkepentingan untuk memilih harus ditunjukkan agar dapat memperoleh

suara sbanyak-banyaknya sebagai tujuan untuk menjadi “yang terpilih”

dapat tercapai.

Tahapan Kampanye ini merupakan salah satu tahapan dimana

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kejahatan-kejahatan Pemilu/Pemilihan paling potensial untuk terjadi.

Kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan

Tahapan Kampanye antara lain:

1) KPU Kabupaten terlambat membuat Alat Peraga Kampanye dan

Bahan Kampanye Pasangan Calon;

2) KPU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye dan Bahan

Kampanye Pasangan Calon tidak sesuai jumlah dan ukuran yang

ditentukan;

3) Materi kampanye bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang ada serta mengandung isu SARA dan

fitnah;

4) Pasangan Calon tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu

Provinsi terkait waktu dan tempat pelaksanaan kampanye;

5) Kampanye menggunakan faslitas negara/daerah;

6) Pasangan Calon melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri,

ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa dalam kampanye;

7) Politik Uang/pemberian materi lainnya;

8) Kampanye dilaksanakan di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;

9) KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai materi,

jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Pasangan Calon;

10) KPU Kabupaten tidak memberikan perlakuan sama dan berimbang

bagi jadwal iklan setiap Pasangan Calon;

11) Pasangan Calon membuat materi Iklan Kampanye tidak sesuai

peraturan dan etika periklanan;

12) Pasangan Calon membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain

yang difasilitasi KPU Kabupaten;

13) Pasangan Calon tidak mendaftarkan akun resmi media sosial kepada

KPU Kabupaten sesuai waktu tahapan;

14) Materi kampanye dalam akun media sosial bernada Black Campaign;

15) KPU Kabupaten tidak memberikan akses yang luas bagi penyandang

disabilitas untuk mengikuti Debat Publik;

16) Materi Debat Publik tidak berorientasi visi, misi, dan program

Pasangan Calon; dan

17) Moderator memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan

terhadap materi debat.


27 | P a g e



1) Pencegahan

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten

untuk melaksanakan strategi pengawasan pencegahan berupa

Peringatan Dini kepada pihak-pihak terkait seperti Pasangan Calon

dan Tim Kampanye dan Pejabat Daerah.


Melakukan penilaian rancangan jadwal pelaksanaan kampanye

dengan 2 indikator frekuensi yang sama bagi calon, model dan bentuk

yang sama berdasarkan bentuk fasilitasi yang dilakukan KPU dengan

cara berkoordinasi dengan KPU terkait rancangan penyusunan jadwal

dan memberikan masukan kepada KPU terhadap rancangan

penyusunan jadwal baik terlibat secara langsung maupun melalui

rekomendasi.

Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan

kampanye yang dilakukan pasangan calon serta kampanye yang

difasilitasi oleh KPU. Melakukan Sosialisasi ketentuan dan larangan

kampanye, Pertemuan regular dengan calon dan materi pentingnya

kampanye bertanggung jawab melalui materi kampanye yang

mendidik, hak pemilih untuk mendapatkan informasih kampanye dan

hak publik terhadap ruang publik.

Melakukan Pengawasan terhadap bahan kampanye baik yang

dilakukan oleh calon melalui fasilitas kampanye oleh KPU maupun

yang dilakukan oleh calon. Pengawasan terhadap bahan kampanye

sebelum didistribusikan dengan memeriksa isi materi kampanye.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye berupa pemasangan

alat peraga kampanye dengan memastikan keadilan dalam 2 (dua) hal

yaitu ukuran dan model alat peraga dan lokasi pemasangan

Melakukan Pengawasan preventif pada kegiatan sosialisasi public

yaitu, pentingnya materi kampanye yang mendidik dan menjaga etika

dalam kampanye. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan

kampanye dengan cara menghadiri pelaksanaan kampanye

calon,memeriksa materi kampanye dan memeriksa kemungkinan

terjadinya politik uang dalam kampanye dan mendapatkan

informasi/jadwal pelaksanaan kampanye. Mengikuti pelaksanaan

kampanye yang diselenggarakan oleh calon maupun kampanye yang

difasilitasi oleh KPU dalam pelaksanaan kampanye penting

memperhatikan kemungkinan pelibatan pihak-pihak yang dilarang

dalam kampanye.

Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar Tahun 2018, Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi tentang

Jadwal dan Zona Kampanye bersama dengan KPU Kabupaten

Polewali Mandar dan Tim Penghubung Pasangan Calon, Panwaslu

Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan kepada Ketua dan

Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar untuk

melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan kampanye

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018

sesuai jadwal berdasarkan surat Nomor: 039/K.Bawaslu.Prov-


28 | P a g e


SR.06/PM.00.02/II/2018 perihal terkait Penyampaian Jadwal dan Zona

Kampanye.

Untuk memudahkan proses koordinasi pengawasan selama kampanye

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018

berdasrkan surat Nomor : 051/Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2018

Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar meminta data Daftar letak

Posko Tim Pemenangan Kabupaten dan Posko Kecamatan serta

Daftar nama dan Contac Person Tim Pemenangan Kabupaten dan

Kecamatan kepada masing-masing Pasanagan Calon. Serta

melakukan pencermatan dan penelusuran nama-nama TimKampanye

Paslon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri,

ASN/PNS, dan Kades/Perangkat desa dalam Tim Kampanye.

Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengawasan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 8 ayat 2 huruf J Tentang

Pengawasan Alat Praga Kampanye sesuai dengan Jadwal dan Lokasi

Kampanye yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Surat Nomor:

085/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/2018 Panwaslu Kabupaten

Polewali Mandar menghimbau KPU Kabupaten Polewali Mandar agar

pemasangan Alat Praga Kampanye dilakukan sesuai dengan Jadwal

yang sudah ditetapkan.

c) Hasil Pengawasan

1) Temuan

s. Panwaslu Kabupaten Mamasa

Dalam Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati, Panwaslu Kabupaten Mamasa menemukan 5 (lima)

dugaan Pelanggaran antara lain:

i. Temuan oleh Sdr. Yohanis selaku PPL Desa Pebassian

Kecamatan Mamasa pada saat pengawasan Kampanye yang

dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018 di lapangan

sepakbola Mamasa, Kabupaten Mamasa terkait dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota PPS Desa

Pebassian Kecamatan Mamasa yang ikut terlibat dalam

Kampanye pasangan calon H. Ramlan Badawi dan Marthinus

Tiranda pada sekitar pukul 11.00 WITA s.d.14.00 WITA;

ii. Temuan Pada Masa Kampanye oleh Sdr. Hertog Bataragoa

Panwas Kecamatan Mamasa yang menemukan Dugaan

Pelanggaran Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dengan

nomor registrasi 14/TM/PB/Kab./30.04/V/2018 dengan terlapor

Panitia Penyelenggara Kampanye Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Mamasa (Drs. H. Ramlan Badawi dan Marthinus

Tiranda);

iii. Temuan Nomor 15/TM/PB/Kab./30.04/V/2018 oleh Sdr. Ria

Kumala Dewi Selaku Panwas Kecamatan Mamasa saat

pengawasan kegiatan kampanye pada tanggal 17 Mei 2018,

salah seorang oknum kepala desa Ralleanak Kecamatan Aralle

yang juga hadir dan ikut dalam kegiatan kampanye yang

dilaksanakan oleh pasangan calon H. Ramlan Badawi dan


29 | P a g e


Marthinus Tiranda sekitar pukul 10.00 WITA di Buntu Kasisi

Desa Osango Kecamatan Mamasa;

iv. Temuan dengan Nomor temuan 16/TM/PB/Kab./30.04/V/2018;

oleh Sdr. Syamsirwan Panwas Kecamatan Mehalaan terkait

dugaan pelanggaran menghalang-halangi Penyelenggara

Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya serta keterlibatan

ASN dan Kepala Desa pada Kampanye Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Mamasa;

v. Temuan dengan Nomor 17/TM/PB/Kab/30.04/VI/2018 oleh Sdr.

Rustam, S.Pd., MM., Aggota Panwaslu Kabupaten Mamasa

yang menjelaskan bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan

terhadap tahapan Pencetakan dan pendistribusian formulir C.6-

KWK (surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada

Pemilih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa

tahun 2018 ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada

penulisan Tata cara Pemberian Suara yang tidak sesuai

dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2018.

No Pengawas

Pemilu Kabupaten

Jumlah Laporan

Atau Temuan

Jenis Pelanggaran

Ju

mla

h

LP TM

Pid

ana

Adm

inis

trasi

DK

PP

Insta

nsi

Berw

en

an

g

Sengke

ta

Dih

entikan T

dk

Mem

en

uh

i

Syara

t 1. Mamasa 5 5 2 1 - - - 7

Total Pelanggaran 40

Tabel 1.18

t. Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar

Dalam Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menemukan 40

(empat puluh) jenis dan motif dugaan Pelanggaran antara lain:

1. Temuan nomor 003/TM/PB/Kab/30.05/II/2018 Tanggal 22

Februari 2018 terkait oknum ASN atas nama SUKRI alias

UKHY yang melakukan perbuatan yang mengarah pada

keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, dalam bentuk

mengunggah/menanggapi, atau menyebarluaskan Gambar/

foto Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui media sosial;

2. Temuan nomor: 005/TM/PB/Kab/30.05/II/2018 Tanggal 27

Februari 2018 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Kepala Dusun Jogja Lama Desa Bumiayu Kecamatan

Wonomulyo yang ikut serta dalam kegiatan kampanye di salah

satu Pasangan Calon;

3. Temuan nomor: 005/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 Tanggal 4

Maret 2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun

yang ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan

Calon Nomor urut 1 di Kecamatan Luyo pada Pemilihan Bupati


30 | P a g e


dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan

dengan Video dan foto;

4. Temuan nomor 007/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 Tanggal 4 Maret

2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun yang ikut

serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan Calon

Nomor urut 2 di Kecamatan Luyo pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan

foto;

5. Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 Tanggal 15

Maret 2018 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Kepala Dusun yang ikut serta dalam kegiatan kampanye salah

satu pasangan Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Tutar pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun

2018 yang dibuktikan dengan video;


Maret 2018, terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun


Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Tutar pada Pemilihan Bupati


dengan Video;






dengan Video;






dengan Video;






dengan Video;


Maret 2018, terkait dugaan pelanggaran Oleh Kepala Dusun




dengan Video;






dengan Video;




31 | P a g e



Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Binuang pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018

dibuktikan dengan foto;




Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Alu pada Pemilihan Bupati


dengan Video dan foto;

14. Temuan Nomor 017/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018 Tanggal 03

April 2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun

karena ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu

pasangan Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Tinambung pada


2018 dibuktikan dengan foto;


April 2018 terkait dugaan pelanggaran oleh ASN/PNS karena

berfoto dengan salah satu pasangan Calon di Kecamatan

Limboro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto;



Menyukai (LIKE) Foto salah satu pasangan Calon di

Kecamatan Limboro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto

keterangan (like);



Menyukai (like) Foto salah satu pasangan Calon di Kecamatan

Limboro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto keterangan (like);


April 2018, terkait dugaan pelanggaran Kampanye diluar

Jadwal oleh salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan Video;


April 2018 dugaan pelanggaran oleh ASN Karena memakai

Baju Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di

Kecamatan Balanipa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018 dibuktikan dengan Foto;


April 2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun

karena ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu

pasangan Calon di Kecamatan Tinambung pada Pemilihan


dibuktikan dengan foto dan Video;

21. Tanggal 19 April 2018, Nomor 024/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018

terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun karena ikut

serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan Calon di

Kecamatan Tinambung pada Pemilihan Bupati dan Wakil


32 | P a g e


Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto

dan Video;


April 2018, terkait oknum Lurah yang berada didekat lokasi

kampanye pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan Foto;

23. Temuan Nomor 026/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018, Tanggal 26

April 2018 terkait dugaan pelanggaran oleh ASN Karena

memposting foto dirinya bersama dengan pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang disertai dengan emotion yang

menunjukkan jari angka 2 (dua) pada pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 dan dibuktikan dengan Foto;

24. Temuan Nomor 026/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018, Tanggal 26

April 2018, terkait dugaan pelanggaran oleh ASN karena

memasang foto atau kalender pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati tahun 2018 di dalam ruangan kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 dan dibuktikan dengan foto;

25. Temuan Nomor 028/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 Tanggal 2 Mei

2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Pemerintah Desa

(KAUR) karena ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di

Kecamatan Matangnga pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan Video

dan foto;


2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Pemerintah Desa

(KAUR) karena ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di

Kecamatan Matangnga pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan Video

dan foto;


2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun yang ikut

serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Luyo pada


2018 dibuktikan dengan Video dan foto;


2018 terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dusun karena

ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Luyo

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

Tahun 2018 dibuktikan dengan foto;




Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Luyo

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

Tahun 2018 dibuktikan dengan foto;


2018 terkait dugaan pelanggaran oleh ASN karena (like) foto


33 | P a g e


salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2018 di Kecamatan Mapilli pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto;


2018 terkait adanya Oknum ASN yang memasang Kalender

salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar di dalam Ruanagan Kerja dibuktikan dengan foto;


2018 terkait Oknum ASN yang memasang Kalender salah satu

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar di

dalam Ruanagan Kerja dibuktikan dengan foto;


2018 terkait Oknum ASN yang berfoto dan menaikkan simbol

jari dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar di dalam Ruanagan Kerja dibuktikan dengan

foto;


2018 terkait Oknum ASN yang berfoto dan menaikkan simbol


Kabupaten Polewali Mandar di dalam Ruanagan Kerja


35. Temuan Nomor 038/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 Tanggal 4 Juni



Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan

Tinambung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan foto;


2018, terkait Oknum ASN yang berfoto dan menaikkan simbol


Kabupaten Polewali Mandar di dalam Ruanagan Kerja



2018 terkait Oknum ASN yang mengarah keberpihakan salah

satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

Tahun 2018 dibuktikan dengan Video;


2018, terkait dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal oleh

salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali

Mandar Tahun 2018 dibuktikan dengan Video siaran langsung

akun facebook berita online;


2018, terkait dugaan pelanggaran Politik Uang yang terajdi di

desa Barumbung Kecamatan Matakali Pada Pemilihan Bupati


dengan Uang Pecahan Rp, 50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

dan Daftar Hadir warga penerima;


2018 terkait dugaan pelanggaran memberikan janji kepada

pemilih pada masa tenang oleh salah satu Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Pada Pemilihan


34 | P a g e



dibuktikan dengan Rekaman Video.

Temuan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar

pada Tahapan Kampanye, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Pengawas

Pemilu Kabupaten

Jumlah Laporan

Atau Temuan

Jenis Pelanggaran

Ju

mla

h

LP TM

Pid

ana

Ad

min

istr

asi

DK

PP

Insta

nsi

Be

rwe

na

ng

Se

ng

ke

ta

Dih

en

tika

n T

dk

Me

me

nu

hi

Sya

rat

1. Polewali Mandar

0 40 - - - 31 - 9 40

Total Pelanggaran 40

Tabel 1.19

2) Rekomendasi

u. Kabupaten Mamasa

i. Terhadap temuan dugaan pelanggaran yang dikaukan oleh

PPS Desa Pebassian Kecamatan Mamasa dengan terlapor

atas nama Bongga Sumule Telah direkomendasikan kepada

Tim Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

ii. Terkait dengan temuan dugaan pelanggaran Kampanye diluar

jadwal oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Setelah

melakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa berdasarkan,

bukti-bukti, fakta dan keterangan serta Pembahasan diatas

maka Panwaslih Kabupaten Mamasa menyimpulkan bahwa

Temuan Nomor 14/TM/PB/Kab./30.04/V/2018 tidak dapat

ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dihentikan proses

penanganannya.

iii. Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr.

Abdul Rahman Tona, Kepala Desa Ralleanak, Kecamatan

Aralle dilakukan pemeriksaan dan hasil kajian menyimpulkan

bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dan pembahasan

kajian maka Panwaslih Kabupaten Mamasa menyimpulkan

bahwa terhadap yang bersangkutan dinilai hadir dalam

kegiatan keluarga yang dilakukan oleh pasangan calon di desa

Lembana Salulo, Kecamatan Mamasa hanya hadir dalam

rangka bertemu dengan rekan kerja dan tidak ada tujuan untuk

turut aktif dalam kegiatan pasangan calon dan berdasarkan

dengan keterangan yang diberikan. Bahwa kehadirannya

bukan bertujuan untuk menghadiri kampanye dan tidak

mengenakan atribut desa dinilai tidak melanggar terhadap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota


35 | P a g e


sehingga tidak direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap

penyidikan.

iv. Terhadap dugaan pelanggaran yang menghalang-halangi

Pengawas Pemilu dan Keterlibatan ASN dan Kepala Desa

Pada Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa Tahun 2018 tidak direkomendasikan karena

berdasarkan, bukti-bukti, fakta dan keterangan serta

pembahasan yang telah dilakukan, Panwaslih Kabupaten

Mamasa menyimpulkan bahwa tidak dapat ditingkatkan ke

tahap penyidikan dan ditetapkan bukan sebagai pelanggaran.

v. Kabupaten Polewali Mandar

i. Temuan dengan Nomor: 015/TM/PB/Kab/30.05/III/2018, oleh

penemu sdr. Muhammad Ilyas anggota Panwas Kecamatan

Binuang dihentikan prosesnya karena terlapor telah

mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala Dusun Passube

Desa Paku Kecamatan Binuang dengan dibuktikan surat

pengunduran dirinya sejak tanggal 28 Desember 2017.

ii. Temuan dengan Nomor: 017/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018, oleh

penemu sdr. Abdul Malik Panwas Kecamatan Tinambung

tersebut dihentikan karena yang bersangkutan tidak berada

didalam area kampanye;

iii. Temuan dengan Nomor: 018/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018, oleh

penemu sdr. Sahabuddin anggota Panwas Kecamatan Limboro

prosesnya dihentikan karena terlapor hanya berfoto dengan

salah satu pasangan calon saja dan tidak mengangkat simbol

sebagaimana symbol pasangan calon nomor urut 2 (dua) Andi

Ibrahim Masdar – Natsir Rahmat;

iv. Temuan dengan Nomor: 025/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018, oleh

penemu sdr. Haliq, S.S., Anggota Panwaslu Kecamatan

Balanipa dihentikan prosesnya karena oknum Lurah tidak

masuk dalam area kampanye dan tidak menggunakan atribut

pasangan calon;

v. Temuan dengan Nomor: 029/TM/PB/Kab/30.05/V/2018, oleh

penemu sdr. Misbahuddin anggota Panwas Kecamatan

Matangnga dihentikan prosesnya karena oknum staf Desa

tersebut telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai staf

Desa Tapua dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya

pertanggal 2 Januari 2018;

vi. Temuan dengan Nomor: 033/TM/PB/Kab/30.05/V/2018, oleh

penemu sdr. Muliadi anggota Panwas Kecamatan Mapilli

dihentikan prosesnya karena tudak cukup bukti untuk

diteruskan karena dalam keterangan klarifikasi, terlapor

mengakui bahwa dirinya tidak aktif dalam bermedia sosial, dan

diakui bahwa kemungkinan anak terlaporlah yang me-like

(menyukai) unggahan tersebut.

3) Tindaklanjut

w. Kabupaten Mamasa

i. Sampai pada saat laporan ini dibuat, rekomendasi Panwaslu

Kabupaten Mamasa terkait dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh Yohanis selaku PPL Desa Pebassian,


36 | P a g e


Kecamatan Mamasa belum mendapatkan hasil tindaklanjut dari

DKPP-RI.

x. Kabupaten Polewali Mandar

1. Berdasarkan surat teguran Kepala Desa Tenggelang yang

ditujukan kepada Sdr. Kaco (Kepala Dusun Kakkangan) dengan

Nomor : 01/ST/DTG/IV/2018 Tenggelang 03 April 2018, dengan

nomor temuan 007/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018 yang melakukan

pelanggaran menghadiri kampanye salah satu pasangan calon

dan Wakil Calon Bupati Polewali Mandar di Dusun Banua

Kayyang Desa Tenggelang Tanggal 26 Februari 2018, maka

sehubungan dengan itu pemerintah Desa memberikan Teguran

Tertulis kepada yang bersangkutan dan apabila yang

bersangkutan mengulangi perbuatannya maka pemerintah

Desa akan membebastugaskan yang bersangkutan dari segala

tugas pemerintah Desa Tenggelang;

2. Berdasarkan surat teguran Kepala Desa Mambu yang ditujukan

kepada Sdr. Muchdar (Kepala Dusun Pepalang) dengan Nomor

: 01/ST/DSM/V/2018 Mambu 20 Mei 2018, dengan nomor

temuan 031/TM/PB/Kab/30.05/V/2018 terbukti melakukan

pelanggaran menghadiri kampanye salah satu pasangan calon

Bupati dan Wakli Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 di Dusun

Mambu Barat Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten

Polewali Mandar, maka pemerintah Desa memberikan Teguran

Tertulis kepada yang bersangkutan dan apabila yang

bersangkutan mengulangi perbuatannya maka pemerintah


tugas pemerintah Desa Mambu;

3. Berdasarkan surat teguran Kepala Desa Sambaliwali yang

ditujukan kepada Sdr. H. Abdullah (Kepala Dusun Bumbumbat)

dengan Nomor : 01/ST/DSW/V/2018 Sambaliwali 25 Mei 2018,

dengan nomor temuan 030/TM/PB/Kab/30.05/V/2018 terbukti

melakukan pelanggaran menghadiri kampanye salah satu

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

Tahun 2018 di Dusun Buttu Dolong Desa Sambaliwali

Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, maka

pemerintah Desa memberikan Teguran Tertulis kepada yang

bersangkutan dan apabila yang bersangkutan mengulangi

perbuatannya maka pemerintah Desa akan

membebastugaskan yang bersangkutan dari segala tugas

pemerintah Desa Sambaliwali;

4. Berdasarkan dengan surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil

Negara Atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan Nomor R-

1383/KASN/7/2018 tertanggal 10 Juli 2018, hasil dugaan

pelanggaran dengan nomor Temuan

003/TM/PB/Kab/30.05/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

menyimpulkan bahwa temuan, dengan bukti berupa screenShot

Facebook atas nama “Ukhy” serta keterangan pelapor, saksi,

dan terlapor serta mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka Komisi Aparatur Sipil

Negara menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Sdr. Muh. Syukri, SH, dengan NIP 197208182002121007 telah


37 | P a g e


melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dan

disiplin PNS sebagai mana dimuat dalam ketentuan pasal 4

angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu terhadap yang

bersangkutan dikenakan sanksi berupa Hukuman Disiplin

Sedang yang mekanisme pelaksanaannya mengacu pada

ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin PNS;





004/TM/PB/Kab/30.05/II/2018 tanggal 4 Maret 2018

menyimpulkan bahwa oknum ASN atas nama Sdr. Suryati AM.

Makmur, NIP. 196409081989032008 Pegawai Dinas

Pendidikan Kabupaten (Guru SMP 1 Wonomulyo) pada tanggal

21 Februari 2018 menghadiri kampanye pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Polewali Mandar nomor urut 2 di Dusun Jogya

Lama Desa Bumiayu. Dalam kegiatan kampanye tersebut Sdr.

Suryati AM. Makmur mengakui mengangkat tangan/melakukan

gerakan tangan yang memperlihatkan simbol salah satu

pasangan calon. Berdasarkan keterangan saksi, pelapor dan

terlapor serta bukti berupa video maka kami menyimpulkan

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Suryati AM Makmur

telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN dan disiplin

PNS sebagai mana dimuat dalam ketentuan pasal 4 angka 15

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Untuk itu

terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa

Hukuman Disiplin Sedang yang mekanisme pelaksanaannya

mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;



1383/KASN/7/2018 pertanggal 10 Juli 2018, hasil dugaan


027/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018 tanggal 1 Mei 2018

menyimpulkan bahwa oknum ASN atas nama Sapruddin, NIP.

196412311992081004 pegawai Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 25 April 2018 dengan

dugaan pelanggaran telah memasang kalender salah satu


diruang kerjanya, berdasarkan temuan, bukti, penjelasan

pelapor, saksi dan terlapor serta mempertimbangkan bahwa

kalender tersebut bukan yang bersangkutan memasangnya dan

bukan diunggah oleh yang bersangkutan, namun karena yang

bersangkutan membiarkan kalender tersebut terpasang

diruangan kerjanya maka sikap dan perbuatannya dapat di

persepsikan keberpihakan pada pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati tertentu. maka Komisi ASN menyimpulkan bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sapruddin telah melanggar

kode etik dan kode perilaku ASN dan disiplin PNS. Untuk itu

terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa


38 | P a g e



mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;





019/TM/PB/Kab/30.05/IV/2018 tanggal 11 April 2018

menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Oknum

ASN atas nama Sdr. Muh. Kahvi Yakub, NIP.

198513252009031008 Guru SDN 060 Lolle, pada tanggal 26

Maret 2018 telah menanggapi dengan cara me-Like foto


bersama masyarakat dengan komentar “Mantap Jilid 2 Berlanjut

AIM Bupatiku… Marosa mua dikalao dini Desa Palece” yang

diunggah oleh Zaidin Rabbu Rabbani. Yang bersangkutan telah

me-Like foto dan komentar yang dimaksud dengan

menggunakan akun Facebook milik pribadinya dengan nama

“Muhamma Kahfi”. Berdasarkan temuan, keterangan saksi,

pelapor dan terlapor serta bukti berupa ScreenShot Facebook

dengan akun Zaidin Rabbu Rabbani dan Muhammad Kahfi

terjadi pasa saat masa kampanye maka kami menyimpulkan

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah

melanggar kode etik dan kode perilaku ASN dan di siplin PNS.

Untuk itu terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa


mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun

2010 tentang disiplin PNS;






menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum

ASN atas nama Sdr. M. Wasit, NIP. 197408282008011010 staf

Puskesmas Tutallu Kecamatan Alu pada tanggal 28 Maret 2018

telah menanggapi dengan cara me-Like foto pasangan Bupati

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar bersama masyarakat

dengan komentar “Mantap Jilid 2 Berlanjut AIM Bupatiku…

Marosa mua dikalao dini Desa Palece” yang di unggah oleh

Zaidin Rabbu Rabbani. Yang bersangkutan telah me-Like foto

dan komentar yang di maksud dengan menggunakan akun

Facebook Milik pribadinya dengan nama “Imam Sepang”.

Berdasarkan temuan, keterangan saksi, pelapor dan terlapor

serta bukti berupa ScreenShot Facebook dengan akun Zaidin

Rabbu Rabbani dan Imam Sepang terjadi pada saat masa

kampanye maka Komisi ASN menyimpulkan bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah melanggar kode

etik dan kode perilaku ASN dan disiplin PNS. Untuk itu terhadap

yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa Hukuman

Disiplin Sedang yang mekanisme pelaksanaannya mengacu


39 | P a g e


pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin PNS;



1383/KASN/7/2018 pertanggal 10 Juli 2018, hasil dugaan



menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum

ASN atas nama Sdr. Agus Salim Madjid, NIP.

19730810200906001 Sekretaris Desa Sabang Subik, pada

tanggal 10 April 2018 telah menggunakan atribut berupa kaos

dengan gambar salah satu pasangan calon Bupati Polewali

Mandar tahun 2018 pada kegiatan bakti social di pesisir pantai

sabang subik. Kegiatan dimaksud diunggah Sdr. Haidir Djalil

(Kepala Desa Sabang Subik) Pada Facebook dengan nama

akun ”Haidir Djalil”, berdasarkan temuan, keterangan saksi,

pelapor dan terlapor serta bukti berupa ScreenShot Facebook

pada akun “Haidir Djalil”, terjadi pada saat masa kampanye,

maka Komisi ASN menyimpulkan bahwa perbuatan yang

dilakukan oleh yang bersangkutan telah melanggar kode etik

dan kode perilaku ASN dan disiplin PNS. Untuk itu terhadap

yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa Hukuman

Disiplin Sedang yang mekanisme pelaksanaannya mengacu

pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010

tentang disiplin PNS;

10. Berdasarkan surat teguran Kepala Desa Pussui yang di

Tujukan kepada Sdr. Djamaluddin (Kepala Dusun

Pussanggera) dengan Nomor : 01/ST/DSP/IV/2018 Pussui 31

Juli 2018, dengan nomor temuan

006/TM/PB/Kab/30.05/III/2018 yang melakukan pelanggaran

menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan

Wakli Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 di Dusun

Pussanggera Desa Pussui Kecamatan Luyo Kabupaten

Polewali Mandar, maka kami pemerintah Desa memberikan

Teguran Tertulis kepada yang bersangkutan dan apabila yang

bersangkutan mengulangi perbuatannya maka Pemerintah


tugas pemerintah Desa Pussui.

Grafik 4.7

0 0 0

31

0

9

Pidana Administrasi DKPP InstansiBerwenang

Sengketa dihentikanTidak

MemenuhiSyarat

Grafik Tindaklanjut Rekomendasi


40 | P a g e


4. Dana Kampanye


mengidentifikasi dan pemetaan kerawanan yang berpotensi terjadi pada

saat pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye antara lain:

y. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai

batas waktu yang telah ditentukan;

z. Petugas yang ditunjuk melaporkan LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak

menyerahkan Surat Tugas;

aa. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan

format yang lengkap;

bb. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LADK, LPSDK, dan

LPPDK dengan lengkap;

cc. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang

dengan isian data dan informasi yang lengkap;

dd. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak

yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai

ketentuan;

ee. KPU Kaabupaten tidak memberikan sanksi peringatan kepada

Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK, LPSDK, dan

LPPDK;

ff. KPU Kabupaten tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan

informasi dan format LADK, LPSDK, dan LPPDK;

gg. KPU Kabupaten tidak membuat tanda terima dan Bertita Acara

Penerimaan LADK, LPSDK, dan LPPDK serta tidak membuat catatan

khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak

lengkap

hh. KPU Kabupaten tidak mengumumkan LADK, LPSDK, dan LPPDK

paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK, LPSDK, dan

LPPDK;

ii. KPU Kabupaten tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling

lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK; dan

jj. KPU Kabupaten tidak membuka akses data dan informasi Dana

Kampanye Pasangan Calon bagi Panwaslu Kabupaten.


1) Pencegahan

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Dana Kampanye, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan kepada Panwaslu

kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar agar

melaksanakan strategi pengawasan pencegahan berupa Peringatan

Dini kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat serta Pasangan Calon agar

dapat melaporkan LADK, LPSDK, dan LPPDK secara lengkap dan

tepat waktu.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya keterlambatan Penyerahan

Laporan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara

intensif menyampaikan kepada Panwaslu kabupaten Mamasa dan

Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk mengingatkan kepada

LO Pasangan Calon masing-masing pada hari-hari menjelang waktu

Penyerahan LADK, LPSDK, dan LPPDK melalui grup Whats App.


41 | P a g e



kk. Pengawasan Batasan Dana Kampanye

Memerhatikan ketentuan pembatasan pengeluaran Dana

Kampanye Pasangan Calon dengan memerhatikan metode

kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta

kampanye, standar biaya daerah, alat peraga kampanye dan

bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi

geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan, KPU

Kabupaten menyusun dan menetapkan Batasan Pengeluaran

Dana Kampanye.

ll. Pengawasan Penyerahan LADK

Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan

Calon dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018.

i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Drs. H.

Ramlan Badawi, MH dan Marthinus Tiranda, menyerahkan

LADK pada tanggal 14 Februari 2018 dengan jumlah uang

dalam pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). Nomor Rekening Dana Kampanye 074-2020007005-

11 pada Bank Sulselbar Cabang Mamasa.

ii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

nomor urut 1 Salim S. Mengga dan Marwan menyerahkan

LADK pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.00 WITA dengan

jumlah uang dalam pembukaan rekening sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Nomor Rekening Dana

Kampanye 682498098 pada Bank BNI Cabang Polewali

Mandar.

iii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

nomor urut 2 Drs. H. Ali Baal Masdar dan Drs. H.M. Natsir MM,

menyerahkan LADK dengan jumlah uang dalam pembukaan

rekening sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Nomor Rekening Dana Kampanye 0682876037 pada Bank BNI

Cabang Polewali Mandar.

mm. Pengawasan Penyerahan LPSDK

Penyerahan Laporan Penerimaaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK) Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 20 April

2018.

i. Calon Bupati Mamasa Drs. H. Ramlan Badawi, MH.,

menyerahkan LPSDK sebesar 1.505.000.000,- (satu milyar lima

ratus lima juta rupiah) dan Calon Wakil Bupati Mamasa dan

Marthinus Tiranda menyerahkan LPSDK sebesar

500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) CV Giok Bangsa

menyerahkan LPSDK sebesar 500.000.000,-, (lima ratus juta

rupiah) dan CV Diar Permai menyerahkan LPSDK sebesar

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).


42 | P a g e


Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No Penyumbang Status Jumlah

Sumbangan

1. Ramlan Badawi Calon Bupati 1.505.000.000,-

2. Marthinus Tiranda Calon Wakil 500.000.000,-

3. CV. Giok Bangsa Pihak Lain 500.000.000,-

4. CV. Diar Permai Pihal Lain 200.000.000,-

Jumlah 2.705.000.000,-

Tabel 1.120

ii. Pasangan Calon Bupati Polewali Mandar Nomor Urut 1 Salim

S. Mengga dan Marwan dengan rincian, Calon Bupati Polewali

Mandar Salim S. Mengga menyerahkan LPSDK sebesar

326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu

rupiah) dan Calon Wakil Bupati Polewali Mandar, Marwan

menyerahkan LPSDK sebesar 160.000.000,- (seratus enam

puluh juta rupiah).



Sumbangan

1. Marwan Calon Wakil 100.000.000,-

2. Salim S. Mengga Calon Bupati 268.000.000,-

3. Salim S. Mengga Calon Bupati 58.500.000,-




Jumlah 486.500.000,-

Tabel 1.21


nomor urut 2 Drs. H. Ibrahim Masdar dan Drs. H.M. Natsir

Rahmat, MM., menyerahkan LPSDK sebesar 965.000.000,-

(sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).



Sumbangan

2. H.M. Natsir Rahmat Calon Wakil 70.000.000,-

3. H. Andi Ibrahim Masdar Calon Bupati 95.000.000,-




Jumlah 965.000.000,-

Tabel 1.22


43 | P a g e


nn. Pengawasan Penyerahan LPPDK

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK) Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018

i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Drs. H.

Ramlan Badawi, MH dan Marthinus Tiranda, Menyerahkan

LPPDK pada tanggal 23 Juni 2018 bersamaan dengan

berakhirnya masa kampanye sehingga tidak ada kemungkinan

sumbangan dan/atau pengeluaran dana kampanye yang tidak

dilaporkan.

Jumlah penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana

Kampanye pada LPPDK yang dilaporkan dapat dilihat pada

tabel berikut:


Sumbangan

1. - - -

Jumlah Penerimaan 2.705.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 2.705.000.000,-

Kas di Bendahara 0,-

Tabel 1.23

ii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar

Nomor Urut 1 Salim S. Mengga dan Marwan menyerahkan

LPPDK tanggal 23 Juni 2018 bersamaan dengan berakhirnya

masa kampanye sehingga tidak ada kemungkinan sumbangan

dan/atau pengeluaran dana kampanye yang tidak dilaporkan.



tabel berikut:


Sumbangan

1. - - -



Kas di Bendahara 500.000,-

Tabel 1.24


nomor urut 2 Drs. H. Ali Baal Masdar dan Drs. H.M. Natsir MM,

menyerahkan LPPDK tanggal 23 Juni 2018 bersamaan dengan

berakhirnya masa kampanye sehingga tidak ada kemungkinan

sumbangan dan/atau pengeluaran dana kampanye yang tidak

dilaporkan.



tabel berikut:


44 | P a g e



Sumbangan









Kas di Bendahara 361.500,-

Tabel 1.25

c) Hasil Pengawasan

1) Temuan

Terhadap pengawasan Tahapan Dana Kampanye, Panwaslu

Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak

menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Pasangan Calon.

2) Rekomendasi

Panwaslu Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali

Mandar tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pengawasan

Dana Kampanye Pasangan Calon.

3) Tindaklanjut

Begitu pula dengan tindaklanjut rekomendasi, KPU Kabupaten

Mamasa dan KPU Kabupaten Polewali Mandar tidak melakukan

tindaklanjut rekomendasi dalam Tahapan Dana Kampanye.

5. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya


Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah

menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa dan panwaslu

Kabupaten Polewali Mandar untuk mereviu hasil penyusunan Kalender

Pengawasan dengan fokus, strategi, dan pola/bentuk pengawasan

berbasis kerawanan.

Wilayah rawan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara serta dukungan perlengkapan lainnya ditemukan di tiga kecamatan

yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar. Wilayah-wilayah ini telah

dipetakan berdasarkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, dan

identifikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan telah

dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten. Wilayah desa rawan distribusi di

setiap kecamatan berbeda-beda jumlahnya. Hal tersebut ditentukan oleh


45 | P a g e


oleh beberapa faktor, antara lain faktor geografis seperti gunung, sungai

dan lautan.

Di Kabupaten Mamasa struktur topografi wilayahnya terdiri atas

pegunungan dengan kondiisi jalan dan akses transportasi yang masih sulit

dijangkau yang tersebar di sebagian wilayah kecamatan.

Di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di 3 (tiga) Kecamatan yakni

Tutar, Bulo dan Matangnga adalah kecamatan terbanyak yang memiliki

desa rawan distribusi. Kecamatan Tutar dengan 3 (tiga) desa (Desa

Besoangin Utara, Besoangin dan Ratte) berada diwilayah pegunungan

yang hanya bisa dilalui transportasi roda dua saat musim kemarau saja

dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Majene. Kecamatan Bulo

dengan dua desanya (Desa Patambanua dan Lenggo) yang berada di

wilayah hutan belantara. Kecamatan Matanganga dengan satu kelurahan

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa. Selain tiga

kecamatan tersebut, tiga belas kecamatan lainnya juga memiliki wilayah

rawan distribusi, tetapi masih bisa dijangkau.


1) Pencegahan

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menginstruksikan kepada


Mandar untuk melaksanakan strategi pengawasan pencegahan

berupa Peringatan Dini kepada KPU Kabupaten masing-masing serta

Analisis Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara.

Agar kemungkinan terjadinya keterlambatan distribusi Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi

Barat menyampaikan agar Panwaslu Kabupaten secara intensif

mengingatkan KPU Kabupaten agar menyusun skala prioritas

distribusi bagi wilayah-wilayah yang letaknya jauh dan dipengaruhi

oleh kondisi-kondisi geografis ekstrem dan memperhatikan keadaan

iklim dan cuaca.

Hasil pengawasan melalui Alat Kerja Pengawasan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

menunjukkan proses pelaksanaan tahapan ini berjalan dengan baik.


oo. Pengawasan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara dilakukan di tingkat, KPU Kabupaten, PPK,

PPS dan KPPS.

pp. Jajaran Pengawas Pemilihan secara aktif mengawasi dan dan

memantau kesiapan dan ketersedian Perlengkapan Pemungutan

dan Penghitungan Suara sesuai jadwal dan waktu yang telah

ditentukan.

qq. Jajaran Pengawas Pemilihan memetakan wilayah-wilayah dengan

kondisi geografis ekstrem dan dipengaruhi oleh keadaan iklim dan

cuaca dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara untuk mengantisipasi munculnya masalah

dalam proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara.


46 | P a g e


rr. Jajaran Pengawas Pemilihan berkoordinasi aktif dengan KPU

Kabupaten untuk medapatkan jadwal pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk

keperluan pengawasan.

ss. Jajaran Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan melekat

kepada KPU Kabupaten dalam pemusnahan kelebihan surat suara

dan surat suara rusak.

tt. Jajaran Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan melekat

kepada KPU Kabupaten dalam penyortiran, pengepakan,

pendistribusian Formulir Model C6-KWK.

c) Hasil Pengawasan

1) Temuan

Pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mamasa dan Polewali Mandar Tahun 2018, Panwaslu

Kabupaten tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan

pelanggaran.

2) Rekomendasi



Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara.

3) Tindaklanjut



tindaklanjut rekomendasi dalam Tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara


Pengawasan terhadap ketersediaan perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya bertujuan untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap adanya kekurangan atau

kelebihan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta

dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS.

Pengawasan terhadap masalah perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dilakukan

paling lambat 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara atau bersamaan dengan pendirian TPS oleh KPPS,

dan berlangsung sampai pada pembukaan kotak suara, pelaksanaan

pemungutan, serta sampai KPPS akan melaksanakan penghitungan

suara.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:


1) Pencegahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pencegahan, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan kepada jajaran Pengawas

Pemilihan adhoc untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :


47 | P a g e


uu. Pengawasan terhadap pembentukan KPPS untuk mencegah

adanya oknum penyelenggara Pemilihan yang terlibat politik

praktis, simpatisan atau tim kampanye Pasangan Calon tertentu;

vv. Pengawasan melalui analisis data dan informasi berbasis

Pemetaan TPS Rawan melalui koordinasi intensif dengan

Pemerintah Daerah setempat dengan menggerakkan unit-unit

terkecil struktur pemerintahan untuk bersama-sama melakukan

Pengawasan Semesta;

ww. Pengawasan melalui analisis data dan informasi berbasis

Pemetaan TPS Rawan melalui koordinasi intensif dengan pihak

Kepolisian melalui pelibatan Pengawas Pemilihan dalam

melaksanakan Cipta Kondisi Terpadu.


xx. Pengawasan Akurasi Data Pemilih dan Penggunaaan Hak Pilih.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya hak

konstitusional warga negara dalam memilih. Pengawasan

dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan yang dimulai

pada saat pembagian Formulir Model C6-KWK atau Surat

Pemberitahuan kepada Pemilih dan terus dilakukan pada saat

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

yy. Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten

dan jajarannya masing-masing untuk memastikan:

Ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Prosedur tindakan jika terjadi kekurangan atau kelebihan

surat suara serta cara mengamankannya;

Surat Suara yang lebih diamankan di tingkat PPS dan

dibuatkan Berita Acara;

Surat Suara yang kurang untuk dipenuhi dan dibuatkan

Berita Acara; dan

Surat Suara yang tertukar segera mendapatkan

penggantian dan dibuatkan Berita Acara.

zz. Panwaslu Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah untuk meminta kepada aparat pemerintah setempat

agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

aaa. PPL dan Pengawas TPS dalam melakukan

pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang

dilakukan oleh KPPS dan PPS untuk:

Mendapatkan salinan DPT yang digunakan pada hari

pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS;

Memastikan jumlah Pemilih dalam DPT di TPS merupakan

jumlah Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten

sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penetapan DPT;

Memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan Formulir

Model C6-KWK;


48 | P a g e


Memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi

belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan

menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan

Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memastikan Formulir Model C6-KWK Pemilih yang tidak

lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak

dibagikan oleh petugas KPPS dan mencatatnya untuk

dilaporkan sebagai hasil pengawasan;

Memastikan Pemilih hanya menggunakan 1 (satu) kali hak

pilihnya;

Memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih

tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali; dan

Memastikan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

sama dengan jumlah surat suara yang digunakan pada saat

akan dimulai penghitungan suara.

bbb. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya.

Pengawasan terhadap ketersediaan perlengkapan pemungutan

dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap

adanya kekurangan atau kelebihan perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengawasan terhadap masalah perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara atau bersamaan dengan

pendirian TPS oleh KPPS, dan berlangsung sampai pada

pembukaan kotak suara, pelaksanaan pemungutan, serta sampai

KPPS akan melaksanakan penghitungan suara.


ccc. Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan KPU

Kabupaten dan jajarannya masing-masing untuk memastikan:

Ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Prosedur tindakan jika terjadi kekurangan atau kelebihan

surat suara serta cara mengamankannya;

Surat Suara yang lebih diamankan di tingkat PPS dan

dibuatkan Berita Acara;

Surat Suara yang kurang untuk dipenuhi dan dibuatkan

Berita Acara; dan

Surat Suara yang tertukar segera mendapatkan

penggantian dan dibuatkan Berita Acara.

ddd. PPL dan Pengawas TPS dalam melakukan

pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan


dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang

dilakukan oleh KPPS dan PPS untuk:


49 | P a g e


Memastikan TPS telah didirikan pada lokasi yang telah

ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

Memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima

oleh KPPS;

Memastikan penerimaan perlengkapan pemungutan dan


dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan

Memeriksa kelengkapan perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

eee. Pengawasan Kemungkinan Terjadinya Pemberian Uang atau

Materi Lainnya.

Pengawasan terhadap masalah ini, dilakukan untuk mencegah

terjadinya kecurangan dan manipulasi suara yang dapat merusak

proses dan integritas hasil Pemilu yang disebabkan adanya

transaksi atau pemberian uang atau materi lainnya yang

melibatkan petugas KPPS, PPS, dan PPK.

Pengawasan terhadap masalah ini dilakukan menjelang hari

pemungutan, masa tenang, dan selama proses kegiatan

pemungutan dan penghitungan suara berlangsung hingga

setelahnya. Pengawasan diarahkan pada gerak-gerik para aktor

potensial pelaku seperti Pasangan Calon, Tim Kampanye/Tim

Sukses/Relawan atau sebutan lainnya, aparat pemerintah

setempat, dan petugas KPPS serta yang lainnya.


fff. Panwaslih Kabupaten dalam pengawasan kemungkinan

terjadinya pemberian uang atau materi lainnya, melakukan:

Identifikasi wilayah dan TPS rawan di wilayah kerjanya

untuk disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu di

bawahnya dengan mengacu pada indikator-indikator antara

lain daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, daerah

dengan aksesibilitas informasi dan transportasi minim,

daerah dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata,

daerah bencana, dan daerah dengan kultur sosial sering

terjadi konflik dan kekerasan, serta daerah yang merupakan

langganan kecurangan Pemilu/Pemilihan;

Menghimbau Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan

Calon untuk tidak melakukan pemberian uang atau materi

lainnya;

Menghimbau kepada masyarakat untuk mendorong upaya

pencegahan dan melaporkan bentuk dugaan pemberian

uang atau materi lainnya; dan

Publikasi mengenai pengawasan dan sikap tegas

Pengawas Pemilu terhadap praktek pemberian uang atau

materi lainnya.

ggg. Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam

melakukan pengawasan kemungkinan terjadinya politik uang

atau materi lainnya dan/ atau transaksi politik dengan cara:

Melakukan pengawasan langsung terhadap kemungkinan

adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh


50 | P a g e


Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon atau oleh

pihak lainnya;

Melaporkan pelaku beserta buktinya pada saat menemukan

kegiatan pemberian uang atau materi lainnya; dan

Dalam hal menerima informasi dan/atau laporan serta

menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya,

harus menindaklanjuti informasi dan/atau laporan serta

temuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI.

hhh. Pengawasan Keterlibatan Penyelenggara Negara.

Pengawasan terhadap masalah kemungkinan keterlibatan aparat

negara ini bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan

Pemilihan.

Pengawasan terhadap masalah ini, dilakukan sejak proses

rekruitmen petugas KPPS, masa tenang, dan proses pemungutan

dan penghitungan suara berlangsung. Pengawasan diarahkan

pada sikap dan fasilitasi yang diberikan kepada petugas KPPS dan

para pemilih, terutama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.


iii. Panwaslih Kabupaten dalam pengawasan keterlibatan

penyelenggara negara, melakukan:

Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan,

penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas

Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Identifikasi keterlibatan penyelenggara negara terhadap

kepentingan salah satu Pasangan Calon tertentu termasuk

kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan

Kependudukan secara masif dan terstruktur;

Koordinasi dengan KPU Kabupaten masing-masing dan

Pemerintah Daerah terkait dengan pelanggaran yang

melibatkan penyelenggara negara; dan

Kerjasama dengan pemantau dan media massa serta

masyarakat untuk mengawasi keterlibatan penyelenggara

negara.

jjj. Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam

melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara

dengan cara:

Mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan

menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran,

dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah

Daerah;

Mendeteksi adanya upaya mobilisasi Pemilih oleh

penyelenggara negara;

Mengawasi netralitas penyelenggara pemilihan dan

aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan

kegiatan pemungutan dan penghitungan suara; dan

Menindaklanjuti laporan atau temuan terkait dugaan

keterlibatan penyelenggara negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

kkk. Pengawasan Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Tata Cara

Pemungutan dan Penghitungan Suara.


51 | P a g e


Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap

tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah

menyangkut masalah kualitas dan netralitas

penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan

bertujuan untuk mengawal integritas proses dan menjaga integritas

hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan terhadap masalah ini dilakukan sejak rekruitmen

petugas KPPS, pembagian surat pemberitahuan pemilih (Formulir

Model C6-KWK) dan terutama selama proses pemungutan dan

penghitungan suara berlangsung.

Pengawasan diarahkan pada sikap dan perilaku petugas KPPS

dalam menjalankan tugasnya, serta hasil penghitungan suara dan

pada pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara yang dilakukan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

lll. Panwaslih Kabupaten dalam pengawasan ketaatan dan

kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan

suara, melakukan:

Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu

Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di

wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari

Pemungutan Suara;

Memastikan saksi yang hadir sesuai surat mandat;

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan

lokasi dan pembuatan TPS;

TPS sebagaimana dimaksud di atas dibuat di tempat yang

mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas,

dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya

secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

Memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS,

dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

mmm. memasang salinan DPT dan Daftar Pasangan

Calon di tempat yang sudah ditentukan;

nnn. menerima surat mandat dari Saksi; dan

ooo. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan

PPL/Pengawas TPS.

Hadir secara langsung di TPS dan memastikan

pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan

suara sesuai ketentuan mengenai tata cara dan prosedur

pemungutan dan penghitungan suara.

ppp. PPL dan Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS

dalam proses persiapan tempat pemungutan dan penghitungan

suara dengan cara:

Memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan

sesuai dengan waktu yang ditentukan;

Memastikan saksi yang hadir pada rapat Pemungutan

Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang

memuat Nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan

simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat

tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye;


52 | P a g e


Memastikan proses pemungutan dilakukan sesuai dengan

agenda rapat Pemungutan Suara dimulai dari pengucapan

sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban

TPS, pembukaan perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara

pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah

ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang

akan dipanggil;

Memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan

prinsip urutan kehadiran Pemilih;

Memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan

terbuka;

Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon

genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik

suara;

Memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara

pengganti apabila Pemilih menerima surat suara dalam

keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan

mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos

tersebut dalam Berita Acara;

Memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu

Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan

Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

Memastikan Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan

pemungutan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat

kecuali Pemilih yang telah terdaftar sebelum pukul 13.00

waktu setempat dan telah masuk dalam antrian.

qqq. PPL dan Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS

dalam pelaksanaan penghitungan suara dengan cara:

Memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan

jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara

rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai;

Memastikan jumlah pengguna hak pilih sama dengan

jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan

jumlah suara sah ditambah suara tidak sah;

Memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara

sah perolehan seluruh pasangan calon;

Memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara sesuai dengan hasil penghitungan

yang dicatat dalam formulir plano;

Memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan

calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;

Memastikan KPPS mengumumkan selama 7 (tujuh) hari

dan menyampaikan hasil penghitungan suara yang berupa

berita acara dan sertifikat hasil kepada saksi dan Pengawas

TPS;


53 | P a g e


Mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama

proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil

pengawasan; dan

Memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil

pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS

kepada PPK.

rrr. PPL atau Pengawas TPS dalam mengawasi pemungutan dan

penghitungan suara juga memastikan:

Saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan

keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan

suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

Petugas memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas

usulan keberatan saksi dan/atau saran Pengawas Pemilu

jika keberatan diterima.

c) Hasil Pengawasan

1) Temuan

Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018,

Panwaslu Kabupaten Mamasa menemukaan dugaan adanya

ketidakpatuhan terhadap prosedur dan tatacara pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8

Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan di TPS 2 Desa Saludurian

Kecamatan Mambi.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang No 10 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-undang Pasal 112 ayat 2 poin a Pemungutan suara

di TPS dapat diulang jika hasil dari penelitian dan pemeriksaan Panwas

Kecamatan terbukti terdapat 1(satu) atau lebih keadan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Pemungutaan Suara Ulang di TPS 3 Kelurahan Takatidung Kecamatan

Polewali, hal ini dikarenakan adanya Pemilih yang terdaftar di DPT

pada TPS lain yang menggunakan hak pilihnya bukan pada TPS

bersangkutan.

2) Rekomendasi

Bahwa berdasarkan atas temuan dugaan ketidakpatuhan terhadap

prosedur dan tatacara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Panwaslu Kecamatan Mambi merekomendasikan kepada PPK

Kecamatan Mambi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

di TPS II(dua) desa Saludurian dikarenakan pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di TPS tersebut dengan surat rekomendasi

Nomor 05/Bawaslu.Prov. SR.O2.MB/HK.03.00/VI/2018.


54 | P a g e


Bahwa berdasarkan atas temuan dugaan adanya Pemilih yang

terdaftar di DPT pada TPS lain yang menggunakan hak pilihnya bukan

pada TPS bersangkutan, Panwaslu Kecamatan Polewali

merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Polewali untuk

melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan surat rekomendasi

Nomor: 001/TM/PB/Kec.30.05/VI/2018.

3) Tindaklanjut

Bahwa berdasarkan rekomendasi atas temuan Panwaslu Kecamatan

Mambi Nomor 05/Bawaslu.Prov. SR.O2.MB/HK.03.00/VI/2018, KPU

Kabupaten Mamasa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Mambi

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa

Saludurian Kecamatan Mambi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli

2018 berdasarkan SK KPU Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-

Kab/VI/2018.

Bahwa berdasarkan rekomendasi atas temuan Panwaslu Kecamatan

Polewali Nomor: 001/TM/PB/Kec.30.05/VI/2018, KPU Kabupaten

Polewali Mandar melalui Panitia Pemilihaan Kecamatan Polewali

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Takatidung,

Kecamatan Polewali tanggal 1 Juli 2018 berdasarkan SK KPU Nomor:

26/PL.03.6/7603/KPU-Kab/VI/2018.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil

Penghitungan Suara

a. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan

Polewali Mandar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan

kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Polewali

Mandar untuk

sss. Menyiapkan alat kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara

dari seluruh TPS sebagai bahan sanding data Panwaslu Kecamatan

pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;

ttt. Menyiapkan alat kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat Kecamatan sebagai bahan sanding data Panwaslu Kabupaten

pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU

Kabupaten.

Selain menyiapkan data yang diperlukan untuk pengawasan Tahapan

Rekapitulasi setiap tingkatan, diperlukan data terkait jumlah Data Pemilih

dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT di Kabupaten Mamasa

Jenis Pemilih Laki-Laki Perempuan Jumlah

DPT 57.115 54.539 111.654

DPTb 897 944 1.841

DPPh 323 230 553

Total 58.335 55.713 114.048

Tabel 1.26


55 | P a g e


2) Pengguna Hak Pilih di Kabupaten Mamasa

Grafik 4.8

3) Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT di Kabupaten Polewali Mandar

Jenis Pemilih Laki-Laki Perempuan Jumlah

DPT 144.501 149.941 294.442

DPPh 486 317 803

DPTb 1.698 1.720 3.418

Total 146.685 151.978 298.663

Tabel 1.27

4) Pengguna Hak Pilih di Kabupaten Polewali Mandar

Grafik 4.9

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan


a) Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa

Surat Suara +

2,5%

Dikembalikan / Keliru Coblos

Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan

Jumlah Surat Suara

Digunakan

114.693 281 34.133 80.279

Tabel 1.28

896

319

943

228

1839

547

DPTb DPPh

Pengguna Hak Pilih DPTb & DPPh


102097

485 1687

115435

317 1711

217532

802 3398

DPT DPPh DPTb

Pengguna Hak Pilih DPTb & DPPh



56 | P a g e


b) Data Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamasa

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Selisih

79.310 969 80.279 78.341

Tabel 1.29

c) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

Pasangan Calon Perolehan Suara

Drs. H. Ramlan Badawi, MH. 48.552

Kolom Kosong 30.758

Jumlah 79.310

Tabel 1.30

d) Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar

Surat Suara +

2,5%

Dikembalikan / Keliru Coblos

Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan

Jumlah Surat Suara

Digunakan

302.770 133 80.905 221.732

Tabel 1.31

e) Data Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Polewali Mandar

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Selisih

219.217 2.515 221.732 216.702

Tabel 1.32

f) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar.

Pasangan Calon Perolehan Suara

Salim S. Mengga dan Marwan, ST 97.889

H. A. Ibrahim Masdar dan Natsir Rahmat 121.328

Jumlah 219.217

Tabel 1.33

c. Hasil Pengawasan

1) Temuan

Terhadap pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara, Panwaslu Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten

Polewali Mandar tidak menemukan adanya unsur dugaan

pelanggaran.


57 | P a g e


2) Rekomendasi



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

3) Tindaklanjut



tindaklanjut rekomendasi dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara.

C. Dinamika dan Permasalahan

1. Daftar Pemilih

i. Kualitas sumber daya PPDP yang belum dapat melaksanakan sub

tahapan Pencocokan dan Penilitian Daftar Pemilih secara baik dan benar

sehingga masih ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum

terdaftar;

ii. Kualitas PPS dan PPK dalam melakukan penyusunan daftar pemilih hasil

pemutakhiran oleh PPDP serta penginputan data dan daftar pemilih ke

dalam Sidalih menyebabkan masih ditemukannya varian masalah dalam

daftar pemilih;

iii. Kualitas Sidalih yang hanya dapat membaca pemilih ganda jika semua

komponen/elemen daftar pemilih mulai dari NIK, Nama, tempat lahir,

tanggal lahir, umur, status kawin, dan alamat memiliki karakter yang persis

sama. Sidalih tidak mampu membaca pemilih ganda jika ada karakter yang

berbeda misalnya, NIK sama nama sama tetapi yang satu dengan nama

memakai huruf kapital dan yang satunya lagi memakai huruf kecil, atau

NIK sama nama sama tetapi yang satu memakai tanda baca titik dan yang

satunya tidak, atau NIK sama nama sama tetapi hanya tertukar tanggal

dan bulan lahir.

2. Pencalonan

a) Keterbatasan akses data Pengawas Pemilu terhadap dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menyebabkan Panwaslu

Kabupaten harus lebih intensif melakukan pendekatan persuasif kepada

KPU Kabupaten untuk mendapatkan dokumen tersebut;

b) Diperlukan adanya Surat Edaran Bawaslu RI tentang Struktur

Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat sesuai Keputusan Menteri

Hukum dan HAM yang berhak memberikan persetujuan pengajuan

Pasangan Calon agar perlakuan yang sama dapat diterapkan di setiap

daerah sehingga tidak menyebabkan munculnya persoalan.

3. Kampanye

a) Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Peserta Pemilihan dalam

menyampaikan pemberitahuan kepada jajaran Pengawas Pemilihan

terkait rencana pelaksanaan kampanye yang dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mewajibkan Peserta Pemilihan untuk

menyampaikan, menyebabkan jajaran Pengawas Pemilihan tidak

mengetahui adanya aktifitas kampanye yang berlangsung di wilayahnya;

b) Masih minimnya kesadaran para pendukung Pasangan Calon untuk

menertibkan/menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye setelah


58 | P a g e


memasuki Masa Tenang. Meskipun jajaran Pengawas Pemilihan bersama

pihak Satpol PP dan Kepolisian telah bergerak di lapangan melakukan

penertiban namun masih saja ada pendukung yang melakukan penolakan;

c) Masih adanya Tim Kampanye, Relawan, pendukung, atau Partai Politik

pendukung yang melakukan aktifitas lain namun berkedok kampanye

seperti silaturahmi, pertemuan keluarga, kegiatan sosial, pemberian

sumbangan, dan konsolidasi internal Partai Politik;

d) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan aktifitas

akun media sosial sehingga sering digunakan sebagai wadah untuk

menyampaikan atau menyatakan dukungan terhadap Pasangan Calon

tertentu. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa ASN dan Kepala Desa

yang melakukan dugaan pelanggaran dan ditangani melalui prosedur

penanganan pelanggaran.

4. Dana Kampanye

a) Penyerahan LPPDK oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten pada

saat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir hanya diserahkan dari

Pasangan Calon atau melalui petugas yang ditunjuk kepada KPU dan tidak

ditembuskan kepada Pengawas Pemilu;

b) Penyerahan LPPDK oleh KPU Kabupaten kepada Kantor Akuntan Publik

(KAP) untuk dilakukan audit tidak ditembuskan kepada Pengawas Pemilu.

Hal ini mengakibatkan Panwaslu harus melakukan pendekatan secara

persuasif kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan data LPPDK.

5. Distribusi Perlengkapan serta Pemungutan dan Penghitungan Suara

a) Kecenderungan pihak KPU Kabupaten untuk tidak memberikan akses luas

terhadap dokumen tender Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara menyebabkan pengawasan pada tahapan ini kurang

maksimal;

b) Kurangnya informasi dari pihak KPU Kabupaten kepada Panwaslih

Kabupaten terkait jadwal distribusi Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara menyebabkan Panwaslih Kabupaten lebih banyak

berkoordinasi ke pihak KPU Kabupaten.

D. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Selama pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajaran Pengawas

Pemilihan di bawahnya telah melaksanakan tugas dan kewenangan secara

maksimal terkhusus pada saat melakukan pencermatan terhadap derajat

akurasi dan validitas dalam DPS dan DPT yang meskipun dilakukan secara

manual (tidak menggunakan sistem aplikasi), namun mampu menemukan

puluhan ribu pemilih bermasalah dengan varian-varian masalah yang berbeda

dan mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan termasuk pemerintah

daerah dan LO Pasangan Calon pada saat rekapitulasi penetapan DPS dan

DPT di tingkat kabupaten.

Selain hal tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten dan Pengawas Pemilihan di

bawahnya menemui kendala dan hambatan yang diakibatkan oleh

keterlambatan pemerolehan data dan informasi daftar pemilih serta daftar


59 | P a g e


pemilih by name by address yang masih menampilkan 4 (empat) kode bintang

pada empat digit angka terakhir NKK dan NIK pada Daftar Pemilih Sementara

(DPS) dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP).

2. Pencalonan

Sepanjang pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten

tidak menemui kendala dan hambatan yang berarti. Keterbatasan akses data

terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dapat

diatasi dengan pendekatan persuasif yang intensif dilakukan kepada KPU

Kabupaten masing-masing.

Pengawasan investigasi melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang

mengeluarkan Surat Keterangan bagi Bakal Pasangan Calon untuk

kepentingan pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan Panwaslu

Kabupaten dianggap sebagai sesuatu hal yang baru dan mendapat apresiasi

dari pihak-pihak tersebut. Hal ini sesungguhnya dilakukan Panwaslu

Kabupaten untuk memastikan derajat keabsahan dokumen persyaratan calon

yang lebih baik sehingga dapat menutup ruang permasalahan yang mungkin

muncul di kemudian hari.

3. Kampanye

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pengawas Pemilihan dan

sering menjadi sorotan publik adalah kemampuan Pengawas Pemilihan dalam

mengawasi penggunaan akun media sosial terutama oleh ASN, Kepala Desa,

dan Penyelenggara Pemilihan adhoc yang menyampaikan atau menyatakan

dukungan terhadap Pasangan Calon tertentu. Ada keragu-raguan dari

beberapa pihak tentang kemampuan Pengawas Pemilihan dalam mengatasi

permasalahan tersebut.

Namun pada pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 ini, jajaran Pengawas

Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat mampu membuktikan dapat menangani

permasalahan dimaksud untuk beberapa kasus.

Kapasitas dan kapabilitas khususnya masalah netralitas dan profesionalisme

Penyelenggara Pemilihan adhoc di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

perlu diperkuat lagi agar dapat menghindarkan diri dari kepentingan dukung-

mendukung Pasangan Calon.

4. Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perlunya pelibatan jajaran Pengawas Pemilu dalam penyusunan kebutuhan

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam setiap

Pemilu/Pemilihan sehingga kebutuhan-kebutuhan di wilayah masing-masing

bisa tercukupi secara maksimal dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-

kekeliruan dalam perhitungan.

5. Dana Kampanye

Diperlukan Pelatihan Auditing bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan agar mampu

memberikan penilaian terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

yang berbasis aktifitas kampanye.

Diperlukan tambahan kewenangan bagi Akuntan Independen untuk dapat

memberikan penilaian legal kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan

perundang-undangan.


60 | P a g e


6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Penggunaan Surat Keterangan Kependudukan (Suket) sebaiknya tidak

diperkenankan untuk digunakan memilih karena berpotensi dijadikan sebagai

alat kepentingan terutama oleh oknum pejabat daerah dalam kepentingannya

mendukung salah satu Pasangan Calon tertentu.

Penggunaan Formulir Model C6-KWK yang rawan dimanfaatkan oleh oknum-

oknum tertentu baik oleh penyelenggara Pemilihan maupun oleh aparat

pemerintah daerah sangat berpotensi mencederai integritas proses dan

integritas hasil Pemilihan. Sebaiknya diatur khusus dengan menerapkan

kembali Kartu Pemilih.

Salah satu syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah jika

terdapat keadaan dimana lebih dari 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilihnya

lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda.

Penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sesungguhnya telah menciderai

integritas proses dan hasil pemilihan. Dalam rangka menegakkan integritas

proses dan hasil tersebut, maka seharusnya jika terdapat 1 (satu) pemilih yang

saja yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, maka pemungutan

suara sudah sepatutnya diulang.

Untuk mengurai permasalahan distribusi Formulir Model C6-KWK, ada

baiknya jika petugas KPPS diangkat berdasarkan orang yang sama

melaksanakan pemutakhiran data pemilih yaitu PPDP. Dengan demikian

permasalahan tersebut dapat diatasi karena PPDP tentu lebih mengenali

pemilih yang telah ia mutakhirkan di wilayahnya.

------- ***o0o*** -------


61 | P a g e


BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini adalah

Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dalam

skema otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi, Pemilihan Kepada

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini memiliki makna strategis, khususnya

berkenaan dengan agenda reformasi tata pemerintahan. Pengalaman politik

representasi yang diperankan DPRD dalam hal Pemilihan Kepada Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, nampaknya tidak memuaskan aspirasi masyarakat, karena

kecenderungan lahirnya praktik manipulasi yang didorong oleh kepentingan politisi

di parlemen. Melalui Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini,

secara normatif suara rakyat memperoleh keleluasaan dalam artian yang

sebenarnya. Pemilihan secara langsung semacam itu mendasarkan keyakinan

akan berkurangnya peluang keculasan, karena disana rakyat berkesempatan

memilih sesuai kehendaknya, dibandingkan mewakilkannya kepada anggota

parlemen. Lebih dari sekadar prosesi atau ritual politik, Pemilihan Kepada Daerah

dan Wakil Kepala Daerah menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di

masyarakat. Jika menggunakan mekanisme demokrasi secara benar maka hal ini

menentukan prospek terbentuknya bangunan kekuasaan lima tahun mendatang.

Berdasarkan evaluasi sejauh ini mengenai proses Pemilihan Kepada Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, kita saksikan muncul gejala kemerosotan kualitas

demokrasi. Misalnya menurunnya kepercayaan masyarakat pada instrumen-

instrumen politik strategis seperti pada Partai Politik dan parlemen, bahkan juga

kepada rezim yang tengah memerintah. Kendatipun angka partisipasi pemilih

tergolong tinggi, namun kualitas partisipasi masih dipertanyakan. Sejak diterapkan

Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung ternyata terjadi

trend penurunan jumlah pemilih di berbagai daerah. Berbagai pelanggaran selama

Pemilihan dan pembelokan arah perubahan pasca Pemilihan adalah sekian

banyak bukti indikasi kemerosotan kualitas demokrasi di era sekarang. Secara

umum, hal ini terjadi karena gagalnya proses transformasi demokrasi prosedural-

formalis menuju demokrasi substantif, menurunkan keyakinan rakyat mengenai

perubahan melalui sistem elektoral itu.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh

rakyat dan untuk rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna

menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

di Provinsi Sulawesi Tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini

berkat jalinan koordinasi dan komunikasi sesama Penyelenggara Pemilihan serta

pelibatan stakeholders terkait lainnya dalam setiap sosialisasi dan pelaksanaan

tahapan per tahapan.

Meskipun masih diwarnai dengan dinamika dan problematika yang secara umum

terjadi pada setiap event Pemilu/Pemilihan seperti Pemungutan Suara Ulang

(PSU), namun hal tersebut dapat dikawal dan diawasi secara profesional oleh

jajaran Pengawas Pemilihan, baik secara administratif, pidana, maupun etika

penyelenggara.


62 | P a g e


Beberapa dinamika dan problematika yang terjadi sepanjang pelaksanaan

pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2018 dapat diuraikan di bawah ini:

1. Kualitas Sidalih yang hanya dapat membaca pemilih ganda jika semua

komponen/elemen daftar pemilih mulai dari NIK, Nama, tempat lahir, tanggal

lahir, umur, status kawin, dan alamat memiliki karakter yang persis sama.

Sidalih tidak mampu membaca pemilih ganda jika ada karakter yang berbeda

misalnya, NIK sama nama sama tetapi yang satu dengan nama memakai huruf

kapital dan yang satunya lagi memakai huruf kecil, atau NIK sama nama sama

tetapi yang satu memakai tanda baca titik dan yang satunya tidak, atau NIK

sama nama sama tetapi hanya tertukar tanggal dan bulan lahir;

2. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Peserta Pemilihan dalam menyampaikan

pemberitahuan kepada jajaran Pengawas Pemilihan terkait rencana

pelaksanaan kampanye yang dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mewajibkan Peserta Pemilihan untuk menyampaikan,

menyebabkan jajaran Pengawas Pemilihan tidak mengetahui adanya aktifitas

kampanye yang berlangsung di wilayahnya;

3. Masih minimnya kesadaran para pendukung Pasangan Calon untuk

menertibkan/menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye setelah memasuki

Masa Tenang. Meskipun jajaran Pengawas Pemilihan bersama pihak Satpol

PP dan Kepolisian telah bergerak di lapangan melakukan penertiban namun

masih saja ada pendukung yang melakukan penolakan, terkhusus pada

permasalahan Posko Tim Kampanye Pasangan Calon yang memasang Alat

Peraga Kampanye yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak mengatur tentang norma aturan dan norma sanksi;

4. Masih adanya Tim Kampanye, Relawan, pendukung, atau Partai Politik

pendukung yang melakukan aktifitas lain namun berkedok kampanye seperti

silaturahmi, pertemuan keluarga, kegiatan sosial, pemberian sumbangan, dan

konsolidasi internal Partai Politik di luar jadwal kampanye yang telah

ditentukan, mengingat masa kampanye bertepatan dengan bulan suci

Ramadhan;

5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan aktifitas akun

media sosial sehingga sering digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan

atau menyatakan dukungan terhadap Pasangan Calon tertentu. Hal ini terlihat

dengan adanya beberapa ASN dan Kepala Desa yang melakukan dugaan

pelanggaran dan ditangani melalui prosedur penanganan pelanggaran;

6. Keterbatasan kemampuan Pengawas Pemilu untuk melakukan audit

sederhana terhadap LPPDK Pasangan Calon, menyebabkan pengawasan

hanya pada sebatas ketaatan, kepatuhan, dan ketepatan waktu administrasi

Pasangan Calon dalam melaporkan Dana Kampanye;

7. Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Independen yang dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP) hanya memberikan penilaian terhadap aspek kepatuhan

LPPDK;

8. Terkait soal Surat Keterangan Kependudukan (Suket) yang dikeluarkan oleh

Disdukcapil setempat sebagai implementasi pelaksanaan hak pilih

warganegara yang belum memiliki KTP Elektornik, ternyata belum dapat

menyelesaikan problematika yang ada. Hal ini ditandai dengan masih adanya

kekhawatiran berbagai pihak terhadap Suket tersebut yang dapat


63 | P a g e


dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk memainkan peran kepentingannya.

Serta masih ada keragu-raguan terhadap keaslian Suket yang diterbitkan

terutama pasca Penetapan DPT yang jumlahnya cukup signifikan;

9. Kualitas KPPS yang masih rendah sehingga mengakibatkan masih timbulnya

permasalahan di lapangan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara

Ulang di TPS serta terdapatnya kekeliruan-kekeliruan dalam hal penulisan

pada Formulir Model C1-KWK utamanya pada Surat Suara yang rusak, keliru

coblos dan lain-lain masih dikategorikan sebagai Surat Suara yang Digunakan,

yang seharusnya adalah Surat Suara yang Tidak Digunakan;

10. Terkait permasalahan distribusi Formulir Model C6-KWK, jumlah yang tidak

terdistribusi cukup tinggi dan didominasi oleh variabel “tidak dapat ditemui dan

tidak dikenal”. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh derajat penyusunan

daftar pemilih yang belum mutakhir atau kemungkinan pemutakhiran daftar

pemilih dan pendistribusian Formulir Model C6-KWK yang dilakukan oleh

petugas/orang yang berbeda.

B. Rekomendasi

1. Perbaikan Regulasi

a) Data Pemilih

1) Pencermatan terhadap data pemilih saat ini mengalami kendala yang

mendasar dikarenakan KPU sudah menampilkan data pemilih by name

by address secara tidak utuh, terutama pada NKK dan NIK sekalipun

Pengawas Pemilu sudah melakukan permintaan softcopy dalam

bentuk format excel dan csv untuk kepentingan pengawasan, namun

masih ada KPU yang terkesan menunda-nunda dan tidak bersedia

memberikan;

2) Rekruitmen PPDP seharusnya melibatkan orang-orang yang betul-

betul menguasai baca, tulis, dan hitung serta menguasai dasar-dasar

pemutakhiran daftar pemilih sehingga diharapkan dapat menghasilkan

derajat akurasi daftar pemilih yang diharapkan. Tingginya jumlah

pemilih dalam DPTb serta masih banyaknya pemilih tanpa NKK,

pemilih tanpa NIK, NIK tidak standar, dan data pemilih ganda tidak

lepas dari rendahnya kualitas pelaksanaan sub tahapan pemutakhiran

data dan daftar pemilih;

3) Sebagai penyelenggara teknis, KPU dan jajarannya seharusnya wajib

memberikan dokumen Penyusunan Data dan Daftar Pemilih kepada

Pengawas Pemilihan setiap tingkatan sehingga dapat memaksimalkan

peran Pengawas Pemilihan untuk menciptakan derajat akurasi dan

validitas yang lebih baik. Penegasan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan tentu saja akan meminimalisasi perilaku-perilaku

penyelenggara teknis yang masih kadang tertutup atau terlambat

memberikan dokumen dimaksud;

4) Melakukan perbaikan pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

karena sistem tersebut belum berfungsi secara maksimal;

5) Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak mampu mengakomodir

pengawasan pemutakhiran data pemilih dikarenakan hanya berjumlah

1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan, sedang jumlah PPDP berbasis

TPS. Diperlukan pembentukan petugas khusus yang akan

mendampingi PPDP dan mengawasi proses pemutakhiran data


64 | P a g e


pemilih, sehingga Pengawas Pemilu secara berjenjang dapat

mendapatkan data yang akurat.

b) Pencalonan

Dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan, keterlambatan

terhadap akses dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon

maupun pemerolehan dokumen lainnya sangat mempengaruhi munculnya

potensi sengketa dalam tahapan ini. Sehingga disarankan agar dalam

pelaksanaan tahapan tersebut diatur secara tegas ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai kewajiban Calon Peserta Pemilihan agar

dokumen administrasi kelengkapan persyaratan dapat dibuat satu rangkap

untuk jajaran Pengawas Pemilihan sehingga mengurangi potensi

ketergantungan data dan informasi dari pihak KPU.

c) Kampanye

1) Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Peserta Pemilihan dalam

menyampaikan pemberitahuan kepada jajaran Pengawas Pemilihan

terkait rencana pelaksanaan kampanye yang dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan mewajibkan Peserta Pemilihan untuk

menyampaikan, menyebabkan jajaran Pengawas Pemilihan tidak

mengetahui adanya aktifitas kampanye yang berlangsung di

wilayahnya. Dalam rangka perbaikan pengawasan tahapan ini

sepatutnya diatur sanksi yang tegas terhadap Peserta Pemilihan yang

tidak taat dan tidak patuh terhadap ketentuan tersebut;

2) Pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap keterlibatan ASN/PNS

dalam setiap bentuk kampanye khususnya kampanye dalam bentuk

media sosial sehingga dapat memberikan efek jera kepada yang

bersangkutan;

d) Dana Kampanye

Penyerahan LPPDK oleh Pasangan Calon kepada KPU seharusnya

juga menembuskan kepada Pengawas pemilu, agar Pengawas Pemilu

dapat melakukan pencermatan terhadap sinkronisasi Kegiatan

Kampanye dengan Pelaporan Penggunaan Dana Kampanye.

e) Pemungutan dan Penghitungan

1) Penggunaan Surat Keterangan Kependudukan (Suket) sebaiknya tidak

diperkenankan untuk digunakan memilih karena berpotensi dijadikan

sebagai alat kepentingan terutama oleh oknum pejabat daerah dalam

kepentingannya mendukung salah satu Pasangan Calon tertentu;

2) Penggunaan Formulir Model C6-KWK yang rawan dimanfaatkan oleh

oknum-oknum tertentu baik oleh penyelenggara Pemilihan maupun

oleh aparat pemerintah daerah sangat berpotensi mencederai

integritas proses dan integritas hasil Pemilihan. Sebaiknya diatur

khusus dengan menerapkan kembali Kartu Pemilih;

3) Penguatan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal

karantina kewenangan aparat daerah terutama Camat dan

Lurah/Kepala Desa serta moratorium penyaluran bantuan sosial sejak

penetapan Pasangan Calon hingga berakhirnya tahapan pemungutan

dan penghitungan suara;

4) Pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap oknum ASN/PNS yang

melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan/merugikan


65 | P a g e


Pasangan Calon tertentu. Pengawalan dengan pembentukan Gugus

Tugas Penegakan Disiplin ASN/PNS;

5) Salah satu syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

adalah jika terdapat keadaan dimana lebih dari 1 (satu) pemilih

menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama

maupun pada TPS yang berbeda. Penggunaan hak pilih lebih dari 1

(satu) kali sesungguhnya telah menciderai integritas proses dan hasil

pemilihan. Dalam rangka menegakkan integritas proses dan hasil

tersebut, maka seharusnya jika terdapat 1 (satu) pemilih yang saja

yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, maka

pemungutan suara sudah sepatutnya diulang;

6) Rekrutmen petugas PPS dan PPK sebaiknya diprioritaskan dari

kalangan bukan ASN/PNS untuk meminimalisasi potensi keterlibatan

penyelenggara Pemilu serta untuk menghindari intervensi kalangan

aparat penyelenggara negara terhadap profesionalitas dan

kemandirian penyelenggara Pemilihan; dan

7) Sekretariat PPS dan PPK sebaiknya tidak ditempatkan pada Kantor

Kelurahan/Desa dan Kantor Kecamatan agar profesionalitas dan

kemandirian PPS dan PPK tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan

Lurah/Kepala Desa dan Camat.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

a) Perlu adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar

dokumen persyaratan pencalonan dan persayaratan calon Peserta

Pemilu/Pemilihan disampaikan 1 (satu) rangkap kepada Pengawas

Pemilu. Hal ini juga akan mengurangi tingkat ketergantungan Pengawas

Pemilu terhadap kebutuhan data dan informasi dari KPU.

b) Perlu adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar KPU

berkewajiban untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan dan tim verfikator

kepada Panwaslu Kabupaten, terkait Verifikasi kepengurusan dan

keanggotaan DPC Partai Politik beserta verifikasi hasil perbaikan,

Verifikasi faktual syarat dukungan Calon Anggota DPD, beserta verifikasi

faktual syarat dukungan hasil perbaikan.

3. Perbaikan Teknis Pengawasan

a) Alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tidak lagi

mengharuskan untuk mencari 10 (sepuluh) rumah yang belum dilakukan

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) per periode pelaporan oleh Pengawas

Pemilu lapangan (PPL);

b) Indentifikasi serta pemetaan TPS terhadap keseluruhan rumah dalam

wilayah desa/kelurahan tidak lagi dilakukan, dikarenakan keterbatasan

sumber daya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang tidak berimbang

dengan jumlah TPS di wilayah kerjanya.

------- ***oOo*** -------

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum · 2020. 8. 10. · Laporan akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 1 | P a g e Bawaslu Provinsi