BAB I PENDAHULUAN - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-101500000000005... · di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau yang terkait denganoperasi, pembangunan dermaga serta perambuan dan navigasi masinterkait dengan perhubungan laut. Sehubungan dengan hal tersebutdiatas dinilai masih terjadi tarik menarik kewenangan dan wilayahoperasi antar transportasi laut, pemerintah daerah dan LLASDP DitjenPerhubungan Darat, oleh karena itu diperlukan pedoman yang baku dantidak saling tumpang tindih kewenangan.

Dalam domain regulasi keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawabDitjen Perhubungan Laut. Dengan adanya kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danaudiatas, maka perlu adanya harmonisasi antara Direktorat LLASDPDitjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut agarkeselamatan pada transportasi publik menjadi perhatian bersama secaraserius. Dengan adanya permasalahan dan ketentuan tersebut diatasperlu dirumuskan suatu pedoman di bidang transportasi sungai dandanau agar pelayanan terhadap masyarakat lebih terjamin terhadapkeselamatan, keamanan dan kenyamanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perlu disusun konseppedoman di bidang transportasi Sungai dan Danau yang pada umumnyamengacu pada UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, Peraturan PemerintahNo. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan, Keputusan MenteriNo. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai danJuknis Direktorat Perhubungan Darat serta mengadopsi standarinternasional seperti International Maritime Organization (IMO).Khusus pengadopsian pedoman internasional harus disesuaikan dengankondisi di Indonesia.

Penyusunan pedoman transportasi sungai dan danau akan mencakup 2(dua) aspek, yaitu: struktural (kedalam) dan kinerja (keluar). Untukitulah pedoman ini harus dapat terintegrasi dan dilaksanakan olehsemua stakeholder yang terkait pada khususnya dan masyarakat padaumumnya.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman di bidang transportasi sungai dan danaudipandang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan transportasi sungai

2

dan danau yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyamandan efisien dengan pedoman yang benar dan harmonis.

Maksud studi ini adalah melakukan studi penyusunan konsep pedomandi bidang transportasi sungai dan danau. Tujuan studi ini adalahmerumuskan konsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danau.

D. Ruang Lingkup

Uraian kegiatan/ruang lingkup studi ini adalah :

1. Inventarisasi kegiatan-kegiatan bidang transportasi sungai dandanau yang terkait dengan instansi lain,

2. Inventarisasi kebijakan pengembangan transportasi sungai dandanau di masing-masing instansi terkait,

3. Inventarisasi dan mengevaluasi pedoman di bidang transportasiangkutan sungai dan danau,

4. Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kepentingan masing-masinginstansi,

5. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraanoperasional transportasi sungai dan danau sebagai akibat kurangnyakoordinasi dan efektifitas pedoman di bidang transportasi sungaidan danau,

6. Melakukan studi literatur/benchmarking penyusunan pedomantransportasi sungai dan danau dari negara lain.

7. Menyusun rancangan naskah akademik konsep pedoman di bidangtransportasi sungai dan danau,

8. Merumuskan rancangan naskah akadernik konsep pedoman dibidang transportasi sungai dan danau, meliputi:a. Pedoman perhitungan jumlah dan kapasitas alat bongkar / muat

barang serta produktifitas bongkar / muat barang di pelabuhansungai dan danau;

b. Pedoman tata cara pengukuran, desain dan pengerjaan kapalkayu sungai dan danau;

c. Pedoman tata cara penetapan jaringan trayek sungai;d. Pedoman pengembangan sumber daya manusia untuk

pengelolaan angkutan sungai dan danau;e. Pedoman pengelolaan limbah/sampah aktifitas angkutan sungai

dan danau;f. Pedoman ticketing dan penjadwalan angkutan sungai dan

danau;g. Pedoman perencanaan dermaga singgah dan tempat tunggu

(terminal) pelabuhan sungai dan danau.

Batasan kegiatan Studi Penyusunan Konsep Pedoman di BidangTransportasi Sungai dan Danau adalah berupa penyusunan konseppedoman di bidang transportasi sungai dan danau yang efektif dan

3

efisien. Serta Pengumpulan data untuk kegiatan ini dilakukan diPalangkaraya, Pekanbaru, Jambi, dan Merauke.

E. Hasil yang Diharapkan

Keluaran (output) dari kegiatan studi ini adalah tersusunnya 4 (empat)laporan studi yaitu laporan pendahuluan, laporan interim, rancanganlaporan akhir dan laporan akhir. Laporan akhir terdiri dari laporan studipenyusunan konsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danaudan 7 (tujuh) buku konsep pedoman di bidang transportasi sungai dandanau sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatantransportasi di sungai dan danau yang efektif dan efisien.

4

5

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;2. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;3. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;4. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah;5. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;6. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi

Nasional;7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;8. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim;10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan;11. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 tentang Sungai;12. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diPerairan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentangTerminal Transportasi Jalan;

14. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004 tentangPenyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

15. Keputusan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2007 tentangPerubahan KM 73 tahun 2004;

16. Keputusan Menteri Perhubungan No. 42 tahun 2008 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan KeKapal di Pelabuhan;

17. Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

B. Definisi dan Ketentuan Umum Transportasi Sungai dan Danau

Pada UU 17/2008 Tentang Pelayaran dan KM 73/2004 TentangPenyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau tercantum beberapadefinisi dan ketentuan umum yang perlu dipahami dalam menyusunkonsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danau, yaitu:

1) Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ataumemindahkan penumpang dan/atau barang denganmenggunakan kapal (pasal 1 (3) UU 17/2008);

2) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan denganmenggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk,rawa, banjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang,

6

barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusahaangkutan sungai dan danau;

3) Angkutan Sungai dan Danau Khusus adalah kegiatan angkutansungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingansendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayanipihak lain;

4) Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi denganalat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untukangkutan sungai dan danau;

5) Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalamketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayananjasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asaldan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetapmaupun tidak berjadwal;

6) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadisatu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barangdari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;

7) Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutanyang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal danmenyebutkan pelabuhan singgah;

8) Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalahpelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidakteratur;

9) Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yangbergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapaldi pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring,dan receiving/delivery; (usaha bongkar-muat yang biasadilakukan di pelabuhan laut).

10) Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruangtunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagipenumpang yang akan melakukan perjalanan;

11) Dermaga adalah sarana tambatan bagi kapal bersandar untukbongkar/muat (B/M) barang atau embarkasi/debarkasipenumpangperpindahan intra dan/atau antar

12) Tiket adalah bukti perjanjian mengenai pelayanan jasaangkutan antara penumpang di satu pihak dengan maskapaiangkutan sungai atau danau di lain pihak dan juga merupakanbukti pembayaran dalam pelayanan jasa angkutan air.

13) Jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencanapengaturan urutan kerja; daftar atau tabel kegiatan atau rencanakegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yg terperinci.

C. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai dan danau merupakan salah satu jenis dari Angkutandi Perairan (pasal 6 UU 17/2008). Di mana substansi pokok mengenai

7

pengaturan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam pasal 18s.d 20 UU 17/2008 diantaranya adalah:

1) Kapal yang dioperasikan harus memenuhi persyaratankelaiklautan kapal;

2) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakandengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidaktetap dan tidak teratur;

3) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di lautkecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhipersyaratan kelaiklautan kapal.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha angkutan sungai dan danausetiap operator harus memiliki (1) izin usaha angkutan sungai dandanau dan (2) ijin trayek yang diberikan oleh Bupati/Walikota atauGubernur atau Menteri sesuai kewenangannya masing-masing (pasal 28(3, 4) UU 17/2008).

Pengangkutan barang berbahaya dan barang wajib memenuhipersyaratan: (1) pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan (2)keselamatan sesuai standar, dan (3) diberikan tanda khusus (pasal 46UU 17/2008).

D. Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Sesuai pasal 14 PP 82/1999 dan KM 73/2004, Penyelenggaraanangkutan sungai dan danau dilakukan:

1) Oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;2) Dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang

memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagiangkutan sungai dan danau; dan di wilayah operasi perairandaratan.

Wilyah operasi angkutan sungai dan danau meliputi sungai, danau,waduk, rawa, banjir kanal dan terusan.

Dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danau harusmemperhatikian keselamatan dan keamanan pelayaran meliputikeselamatan dan keamanan angkutan di (1) perairan, (2) pelabuhan,serta (3) perlindungan lingkungan maritim (pasal 116 (1) UU 17/2008).Adapun pengertian dari masing-masing elemen keselamatan dankeamanan pelayaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisiterpenuhinya persyaratan: (a) kelaiklautan kapal yangditunjukkan melalui sertifikat dan surat kapal, dan (b)kenavigasian (pasal 117, 118 UU 17/2008);

2) Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisiterpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan

8

fasilitas pelabuhan meliputi: (a) prosedur pengamanan fasilitaspelabuhan, (b) sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan, (c)sistem komunikasi, dan (d) personil pengaman (pasal 121 UU17/2008);

3) Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinyaprosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulanganpencemaran dari kegiatan: (a) kepelabuhanan, (b)pengoperasian kapal, (c) pengangkutan limbah, bahanberbahaya, dan beracun di perairan, (d) pembuangan limbah diperairan, dan (e) penutuhan kapal (pasal 123 UU 17/2008).

E. Persyaratan Operasional Angkutan Sungai dan Danau

Sesuai pasal 4 KM 73/2004, maka setiap kapal yang melayani angkutansungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuanyang berlaku;

2) memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasaranapelabuhan pada trayek yang dilayani;

3) memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratanpengawakan untuk kapal sungai dan danau;

4) memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagikebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atauhewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;

5) mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapalyangditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca darisamping kiri dan kanan kapal;

6) mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan denganmenggunakan bahasa Indonesia.

Gambar 1 Penempatan nama perusahaan dan nama kapal sungai, danau

Selain itu, semua kapal angkutan sungai dan danau wajib memenuhipersyaratan seperti disampaikan pada pasal 5 dan 6 KM 73/2004sebagai berikut:

1. Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dariGT 7 (≥ GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungaidan danau), dilakukan:

9

a. Pengukuran kapal sampai dengan GT 7;b. Pengawasan keselamatan kapal;c. Pemeriksaan radio/elektronik kapal;d. Penerbitan pas perairan daratan;e. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;f. Pemeriksaan konstruksi;g. Pemeriksaan permesinan kapal;h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;i. Pemeriksaan perlengkapan kapal;j. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

2. Pelaksanaan urusan kapal berukuran tonase kotor sama dengan ataulebih dari GT 7 (≥ GT 7) yang akan dioperasikan dilakukan olehGurbenur.

3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yangdioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau).

4. Pelaksanaan urusan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7(<GT7) yang akan dioperasikan dilakukan oleh Bupati/Walikota.

F. Pembuatan Kapal Sungai dan Danau

1. Kapal Sungai dan Danau

Kapal-kapal yang digunakan pada perairan sungai dan danau dapatdikelompokkan dalam dua kelompok yaitu kapal kapal yang hanyaberoperasi di perairan sungai saja yang ciri utamanya freebord yangrendah karena tidak akan menghadapi perairan yang berombak dankapal yang beroperasi di perairan sungai dan di laut yangfreeboard-nya lebih tinggi. Kapal-kapal yang melalui perairansungai dan dikelompokkan kepada kapal yang berlayar hanyadiperairan sungai saja dan kapal-kapal yang berlayar dilaut danmasuk keperairan sungai, biasanya berupa kapal petikemas, kapalbarang umum, kapal penyeberangan.Kapal perairan sungai dan danau meliputi:a. Kapal penumpang

1) Bus air2) Taxi air3) Getek/klotok4) Kapal barang,5) Tongkang6) Tongkang bermesin,7) Kapal barang tradisonal8) Log pon9) Kapal penyeberangan

10

b. Kapal laut yang masuk perairan sungai1) Kapal Laut2) Kapal tunda

2. Pembuatan Kapal Kayu (Tradisional)

Salah satu perahu yang digunakan di perairan sungai dan danauIndonesia adalah jenis perahu kayu. Proses pembuatan kapal perahukayu di Indonesia secara umum sebagai berikut:

1) Proses Pencarian Bahan Dasar;2) Pemilihan Pohon atau Kayu Yang Akan Dijadikan Bahan

Dasar;3) Pemotongan;4) Penentuan Pusat Perahu;5) Proses Penyelesaian (Finishing).

3. Stabilitas kapal

Stabilitas kapal adalah kemampuan kapal untuk menegak kembalisewaktu kapal pada saat diapungkan, tidak miring kekiri ataukekanan, demikian pula pada saat berlayar, disebabkan oleh adanyapengaruh luar yang bekerja padanya pada saat kapal diolengkanoleh ombak atau angin, kapal dapat tegak kembali.

4. Kelaiklautan kapal

Dalam pasal 124 UU 17/2008 disampaikan bahwa setiappengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasukperlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesiaharus memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang meliputi:material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan,stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapanalat penolong dan radio, dan elektronika kapal. Kapal yangmemenuhi persyaratan ini mendapatkan sertifikat keselamatankapal.

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhipersyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuannasional dan internasional (pasal 143 UU 17/2008). Setiap orangyang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus disijil danmemiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yangdipersyaratkan (pasal 144 UU 17/2008).

5. Legalitas Keselamatan Kapal

Aspek keselamatan kapal niaga diatur oleh Konvensi Internasionalyaitu Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 besertaamandemennya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melaluiKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 65/1980 Tahun1980 Tentang RATIFIKASI SOLAS 1974.

11

6. Sistem Pengendalian Pengemudian Dan Pelayaran Kapal

Sistem pengendalian pengemudian dan pelayaran kapal dapatdijelaskan dengan menggunakan model Promotion and Assessmentof System Safety and Procurement of Operable and ReliableTransport Telematics (PASSPORT). Secara sederhana modeltersebut terdiri dari input, data statik, data dinamis, dan outputseperti pada gambar berikut:

Gambar 2 Model Promotion and Assessment of System Safety andProcurement of Operable and Reliable Transport Telematics (PASSPORT)

G. Jaringan Trayek Sungai

1. Jaringan Transportasi Sungai

Pada pasal 2 KM 73/2004 disampaikan bahwa penetapan trayekdilakukan dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensiangkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang

Selanjutnya, sesuai pasal 12 (1,2) KM 73/2004 untuk pelayananangkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur dilakukandalam jaringan trayek yang terdiri dari:

1) trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungaidan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran;

2) trayek cabang, yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungaidan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran denganyang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagaipusat penyebaran.

2. Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai

Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau tersebutdilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. tatanan kepelabuhanan nasional;

12

b. adanya kebutuhan angkutan (demand); rencana dan/atauketersediaan pelabuhan sungai dan danau;

c. ketersediaan kapal sungai dan danau (supply) sesuai denganspesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan padatrayek yang akan dilayani;

d. potensi perekonomian daerah.

Adapun pihak yang berwenang menetapkan jaringan trayekangkutan sungai dan danau sesuai pasal 12 (4, 5, 6) KM 73/2004adalah:

a. Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan dalamkabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b. Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.

c. Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan lintas batasantar Negara dan antar propinsi, ditetapkan oleh Gubernurtempat domisili perusahaan/pemilik kapal sebagai tugasDekonsentrasi.

Sedangkan untuk angkutan tidak dalam trayek yang tetap danteratur (untuk penumpang, barang, dan hewan) dapat dilakukandengan cara sewa/charter. Pelaksanaannya tidak dibatasi dalamtrayek. Termasuk di dalamnya adalah angkutan wisata. (pasal 15dan 16 KM 73/2004).

H. Kegiatan Bongkar Muat

Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukanmelalui dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di pelabuhan. Didalam KM 14/2002 disebutkan Kegiatan usaha bongkar muat barangdari dan ke kapal, dilakukan oleh:

1. Perusahaan Bongkar Muatmelakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal,baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni olehperusahaan angkutan sungai dan danau.

2. Perusahaan Angkutan Sungai dan DanauMelakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya untukkapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata/charterterhadap :a. barang milik penumpang;b. barang curah cair yang dibongkar atau di muat dilakukan

melalui pipa;c. barang curah kering yang dibongkar atau di muat melalui

Conveyor atau sejenisnya;d. barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro;e. semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat

Perusahaan Bongkar Muat.

13

Apabila di suatu pelabuhan umum tidak terdapat Perusahaan BongkarMuat, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal keagenanumum asing (General Agent) maupun keagenan kapal nasional, dapatdilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan umum terdekatberdasarkan penunjukan perusahaan angkutan sungai dan danau yangmengageni.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi bongkar muat :

Menurut ML. Palumian (1976:8) faktor-faktor yang mempengaruhibongkar muat adalah :1) Fasilitas bongkar muat;2) Bangunan meliputi jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, gudang

Menurut Hery Gianto dkk, (1990:31) proses pembongkaran muatansebagai benkut :

1) Menyiapkan dan menyangkutkan barang di dalam paka padatali derek.

2) Mengangkut barang di atas dermaga.3) Mendaratkan dan melepaskan barang.4) Kran derek kembali ke palka untuk mengangkut barang

selanjutnya, dan proses tersebut dilakukan berulang-ulangsampai barang habis,

5) proses tersebut disebut Hulk cycle.2. Tindakan pencegahan bongkar muat untuk mengurangi

kerugian/resiko operasional3. Resiko kesalahan dalam pengawasan adalah :4. Sebab-sebab terjadinya kelambatan dalam bongkar muat

1) Waktu yang terbuang untuk membawa muatan, memasangmuatan pada kait muat (cargo hook), penyiapan alat bongkarmuat, waktu terbuang pada saat membuka palka.

2) Tenaga buruh/'TKBM yang tidak cakap dan terampil3) Peralatan bongkar muat yang kurang sempurna.

5. Peralatan bongkar muat

Untuk mendukung operasi bongkar muat barang pada kapal barangmaka perlu dilengkapi peralatan bongkar muat (cargo handling).Instalasi cargo handling terdiri dari beberapa peralatan yang salingmendukung.

I. Perencanaan Dermaga Singgah Dan Tempat Tunggu (Terminal)Pelabuhan Sungai Dan Danau

1. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 TentangKepelabuhan Pasal 1 (19) yang dimaksud dengan terminal fasilitas

14

pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapalbersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dannaik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

2. Fungsi terminal

Pengelolaan terminal yang mampu menyesuaikan denganperkembangan, terkendali dan terarah berkaitan dengan :perencanaan, infrastruktur, system management dan informasi,lingkungan dan kerjasama serta pengaturan bebagai kepentinganyang aktif dalam kawasan terminal.

3. Fasilitas Pelabuhan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.53 tahun 2002tentang Tatanan Kepelabuhanan. Klasifikasi pelabuhan ditetapkandengan memperhatikan:

a. Fasilitas pelabuhan yang terdiri dan fasilitas pokok dan fasilitaspenunjang,

b. Volume operasional pelabuhan,c. Peran dan fungsi pelabuhan.

Fasilitas pokok meliputi:

a. Perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran,b. Kolam pelabuhan,c. Fasilitas sandar kapal,d. Penimbangan muatan,e. Terminal penumpang,f. Akses penumpang dan barang ke dermaga,g. Perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan

pelayanan jasa,h. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker),i. Instalasi air, listrik dan komunikasi,j. Akses jalan dan atau rel kereta api,k. Fasilitas pemadam kebakaran,l. Tempat tunggu kendaran bermotor sebelum naik ke kapal.

Fasilitas penunjang meliputi:

a. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayananjasa kepelabuhanan,

b. Tempat penampungan limbah,c. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan,d. Area pengembangan pelabuhan.

15

J. Sumber Daya Manusia Untuk Pengelolaan Angkutan Sungai danDanau

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Menurut Nkomo (1980) evolusi manajemen SDM melewait tigatahap, yaitu;

1. Defenisi Stage : Yaitu ketika manajer personaliamenyelenggarakan program-program yang kurang memberikanmanfaat untuk kengurangi kekacauan karyawan dankemungkinan perpecahan.

2. Perencanaan Manpower : dalam tahap ini digunakan kebutuhanpekerja dan perekrutan seleksik, training untuk menjaminterpenuhinya target manpower.

3. Manajemen SDM Strategis Ketika manajer SDM seharusnyalebih proaktif dalam memecahakan masalah manajemenperusahaan dan dalam memberikan kontribusi efektivitasorganisasional yang lebih besar.

2. Reformasi Birokrasi

Pengelolaan SDM yang mencakup analisis jabatan, manajemenkarir, standar kompetensi, evaluasi jabatan, remunerasi, rekruitmenpegawai, assessment center, dan profiling kompetensi. BPK RIterus mengembangkan SDMnya baik secara kualitas dan kuantitas.

Tabel 1 Contoh Bentuk Reformasi Birokrasi

Dimensi

KondisiSebelum

ReformasiBirokrasi

Upaya yangDilakukan

KondisiSetelah

ReformasiBirokrasi

REKRUTMEN

Kriteria tidakspesifik sesuaikebutuhan

Menyusun jobdescriptionsetiap jabatan danformasi jabatanserta melibatkanpihak independen

Berbasiskan jobdescription,kompetensi dankebutuhan,sertamenggunakanpihakindependen

POLA KARIR

-Mementingkansenioritas saja-Jabatanstructuralmenjadi pilihanutama

Menyusun standarkompetensi danpola karir, sertamerancangassessment center

- Kompetensipenting dan adaassesmentterlebih dahulu- Jabatanstruktural danfungsionalmerupakanjenjang kariryang sama

16

Dimensi

KondisiSebelum

ReformasiBirokrasi

Upaya yangDilakukan

KondisiSetelah

ReformasiBirokrasi

menariknya

PENGELOLAAN

Orientasi kepadaadministrasikepegawaian

-Menyusun standarkompetensi-Melakukan jobanalysis, jobevaluation dan jobgrading,-Menyempurnakankurikulum danmodul diklat,

-Pengelolaanberbasiskompetensi, jobanalysis, jobevaluation danjob grading- Training anddevelopmentsinkron dgnindividual plan

INTEGRITAS

Sangat rendahdan rawan KKN

-Menyempurnakanperaturan internalmengenai kodeetik dan disiplinpegawai yangtransparan dankonsisten- Menerapkanabsensi sidik jari

-Tingkatkehadiran jauhmeningkatmencapai 90%-Peningkatanjumlah pegawaiyang mendapatreward maupunpusinhment

PROFESIONALISME

Menunggupekerjaan yangditugaskan

MenyusunIndividualDevelopment Plan(IDP) danmenyusunIndividualPerformanceAppraissal (IPA)

Setiap individumerencanakanpekerjaanselama satutahun dalamsuatu IDP danakan diukurkinerjanyamelaluiIndikatorKinerjaIndividu

REMUNERASI

Sangat rendah,khususnyatunjangankinerja tidaksebandingdengan resikopekerjaan danberada dibawahinstansi lain

Menyusunperaturan internalmengenaipelaksanaanpembayaranremunerasiberdasarkan jobanalysis dan jobgrading

Disetujuiperbaikanremunerasi bagiPelaksana BPKoleh DPR perSeptember 2007dengan syaratprogramreformasibirokrasiberjalan baik.

17

3. Strategi Pembinaan

Strategi Pembinaan Pegawai melalui diklat ada beberapa macam,diantaranya:

1) Diklat Berbasis Kompetensi2) Desentralisasi Penyelenggaraan Diklat3) Kontrol Bersama (Collective Control) Terhadap Kompetensi4) Penerapan Total Quality Management

K. Pengelolaan Limbah/Sampah Aktifitas Angkutan Sungai DanDanau

1. Permasalahan Limbah/Sampah Angkutan Sungai dan Danau

Evaluasi kelayakan teknis dan administratif untuk fasilitas sampahdapat mengacu pada Keputusan Kepala Badan PengendalianDampak Lingkungan Nomor : KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentangTata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan PengumpulanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau peraturanperundang-undangan yang berlaku, khususnya berkaitan denganbagian penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

Jenis pencemar pada umumnya berbeda-beda pada setiap kawasanpelabuhan, tergantung dari jenis kegiatan yang berlangsung danjuga lingkungan di sekitar pelabuhan, seperti limbah sampah,limbah cair, industri, minyak dan oli, curah padat, sedimentasi dansanitasi. Sumber pencemaran yang biasa terdapat di kawasanpelabuhan terbagi menjadi 2 (dua) :

1) Land Based Activities : limbah pemukiman, limbah pertaniandan limbah industri.

2) Sea Based Activities : kegiatan industri perkapalan,pertambangan, minyak lepas pantai dan pelayaran (kapal-kapal).

2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal Pedalaman

Pencegahan pencemaran dari kapal pedalaman sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal (8) huruf c meliputi pemenuhan terhadappersyaratan:

a. Penampung minyak kotor

1) Setiap kapal pedalaman harus dilengkapi penampungminyak kotor (olly water) berasal dari bocoran minyakMesinpenggerak bantu atau tumpahan lain yang volumenyaditentukan berdasarkan rumus :

Ukuran volume Bak Penampung = 0,15 x C dalam satuanm3. Dimana C = pemakaian bahan bakar perhari

18

2) Penampung minyak kotor harus ditempatkan sedemikianrupa di kapal agar minyak dengan mudah dapatdipindahkan ke darat.

b. Peralatan

Peralatan pencegahan pencemaran yang diperlukan kapalpedalaman sungai adalah sebagai berikut:

a. Kapal dengan ukuran isi kotor (GT) kurang dari 7 (< 7)dan/atau kurang dari 20 m3 (< 20 m3), dilengkapi denganperalatan pencegahan pencemaran sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), huruf c, angka 1) danPasal 21 ayat (2) huruf a.

b. Kapal dengan ukuran isi kotor (GT) sama dengan atau lebihdari 7 (.7) s/d kurang dari 35 (< 35) dan/atau sama denganatau lebih dari 20 m3 ( 20 m3) s/d kurang dari 100 m3 (<100 m3),.dilengkapi dengan peralatan pencegahanpencemaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21ayat (1), huruf c, angka 2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b.

c. Kapal dengan ukuran isi kotor (GT) sama dengan atau lebihdari 35 ( 35) s/d kurang dari 175 (<175) dan/atau samadengan atau lebih dari 100 m3 ( 100 m3) s/d kurang dari500 m3 (< 500 m3), dilengkapi dengan peralatanpencegahan pencemaran sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1), huruf c, angka 3) dan Pasal 21 ayat(2) huruf c, huruf d.

d. Kapal dengan ukuran isi kotor (GT) sama dengan atau lebihdari 175 ( 175) s/d kurang dari 300 (< 300) dan/atau samadengan atau lebih dari 500 m3 ( 500 m3) s/d kurang dari1000 m3 (< 1000 m3), dilengkapi dengan peralatanpencegahan pencemaran sesuai Sertifikat NasionalPencegahan Pencemaran oleh Minyak.

e. Kapal dengan ukuran isi kotor (GT) sama dengan atau lebihdari 300 ( 300) dan/atau sama dengan atau lebih dari 1000m3 ( 1000 m3), dilengkapi dengan peralatan pencegahanpencemaran sesuai Sertifikat Nasional PencegahanPencemaran oleh Minyak.

L. Ticketing Dan Penjadwalan Angkutan Sungai Dan Danau

1. Penjadwalan

Untuk memberikan pelayanan angkutan yang teratur perludilakukan penjadwalan pelayanan ASDP. Dengan adanya jadwal

19

akan mempermudah masyarakat maupun pengguna jasa layananASDP untuk mengatur perjalanan yang akan dilakukannya.

2. Komponen jadwal

Dalam penyusunan jadwal diperlukan informasi mengenai waktuperjalanan, waktu sandar yang diperlukan untuk menghitung waktuputar kapal sebagai masukan utama dalam penyusunan jadwalkapal.

3. Waktu perjalanan

Waktu yang dibutuhkan untuk berlayar anatara pelabuhantergantung kepada jarak antara pelabuhan dan kecepatan rerataperjalanan kapal, yang dihitung dengan menggunakan rumussebagai berikut:

T=

Dimana :

T = waktu perjalanan dari pelabuhan awal sampai pelabuhan akhir,jam

S = Jarak antara pelabuhan awal ke pelabuhan akhir, nautical mile

v = Kecepatan jelajah kapal, knots

4. Waktu sandar

Waktu sandar adalah waktu yang dibutuhkan untuk kapal bersandardimulai dari saat kapal merapat di dermaga, moring kapal kedermaga, membuka pintu rampa (untuk kapal Ro-ro), menurunkandan menaikkan penumpang, barang, ataupun kendaraan dari dan kekapal. Selanjutnya menutup pintu rampa melepas tali temali kapaluntuk kemudian berlayar kembali.

5. Waktu putar

Waktu putar atau disebut juga sebagai Round Trip Time (RTT)adalah waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk membuat satu kaliperjalanan pulang pergi termasuk waktu yang dibutuhkan kapaluntuk sandar di dermaga.

RTT = (T+W) x 2Dimana:RTT = waktu putarT = Waktu perjalanan satu tripW = waktu sandar

6. Waktu Antara

Waktu antara atau dikenal juga sebagai Headway adalah waktuantara dua sarana angkutan untuk melewati suatu titik/tempat

20

perhentian dalam hal ini pelabuhan atau dermaga. Semakin kecilwaktu antara semakin tinggi kapasitas angkut.

Waktu antara rata-rata dihitung dengan menggunakan rumussebagai berikut:

7. Pelaksanaan Penjadwalan

Pelaksanaan penjadwalan untuk pelayanan angkutan perludijadwalkan agar diketahui oleh masyarakat pengguna dan dapatdijadikan acuan dalam perencanaan perjalan pemakai sistemangkutan sungai danau dan penyeberangan.

8. Penjadwalan trip

Untuk merencanakan jadwal trip antara dua pelabuhan denganmenggunakan contoh diatas dapat mengikuti pola untuk 1, 2, 3 atau4 kapal sebagaimana ditunjukkan pada grafik perjalanan kapalberikut:

Gambar 3 Contoh Perencanaan Trip Kapal

Susunan jadwal penyelenggaraan angkutan sungai dan danau darigambar diatas ditunjukkan dalam daftar berikut ini:

21

Tabel 2 Contoh penjadwalan untuk 1 kapal yang melayani angkutan antarapelabuhan A dan Pelabuhan B

Sedang kalau pelayanan dengan 4 kapal jadwal akan menjadiseperti ditunjukkan pada daftar berikut ini:

Tabel 3 Contoh penjadwalan untuk 4 kapal yang melayani angkutan antarapelabuhan A dan pelabuhan B

9. Penjadwalan pelayanan beberapa persinggahan

Untuk penjadwalan pelayanan angkutan sungai danau denganbeberapa persinggahan hampir sama dengan penjadwalanpelayanan trip sepasang lintas kecuali adanya tambahan waktusandar di pelabuhan/terminal antara.

22

Gambar 4 Grafik Perjalanan Kapal

10.Gangguan dalam mengikuti jadwal

Berbagai gangguan/permasalahan operasional yang dapat timbuldalam menyelenggarakan angkutan sungai danau untuk menepatijadwal diantaranya ditimbulkan oleh:a. Ganguan cuaca,b. Kapal mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasic. Kapal terdampar atau tersangkut di karangd. Kapal harus keluar dari pelayanan karena akan menjalankan

pemeriksaan dan perawatan rutin,e. Kapal keluar dari pelayanan untuk pengisian bahan bakar, air

bersih, atau pergantian awak kapal ataupun istirahat.

11. Publikasi jadwal

Sosialisasi jadwal sangat perlu dilakukan untuk memberikankepastian kepada para pelanggan yang akan merencanakanperjalanan terutama untuk pelayanan yang jarang semisal sekalidalam sehari atau sekali dua hari, tetapi tetap penting untukpelayanan yang kerap semisal sekali dalam 20 menit.

23

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Pola Pikir Pekerjaan

Proses pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembuatan pedomanharusmemperhatikan sejumlah teori dan peraturan perundangan yang berlakuterkait dengan transportasi sungai dan danau (acuannormatif/instrumental input), khususnya peraturan perundangan terkaitdengan:

1. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Pelayaran2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah3. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional4. PP No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan5. Kepmenhub No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Sungai6. International Maritime Organization (IMO)

Dalam KAK Butir 2 disampaikan mengenai uraian kegiatan dan batasankegiatan yang diembankan oleh pemberi kerja kepada konsultan.Ketentuan tersebut menjadi batasan lingkup kerja atau proses studi(scope-of-work/processes) yang harus dilakukan konsultan, yangmencakup kegiatan:

1. Inventarisasi kegiatan-kegiatan bidang transportasi sungai dandanau yang terkait dengan instansi lain;

2. Inventarisasi kebijakan pengembangan transportasi sungai dandanau di masing-masing instansi terkait;

3. Inventarisasi dan mengevaluasi pedoman di bidang transportasiangkutan sungai dan danau.

4. Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kepentingan masing-masinginstansi;

5. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraanoperasional transportasi sungai dan danau sebagai akibat kurangnyakoordinasi dan efektifitas pedoman di bidang transportasi sungaidan danau;

6. Melakukan studi literatur / benchmarking penyusunan pedomantransportasi sungai dan danau dari negara lain.

7. Menyusun rancangan naskah akademik konsep pedoman di bidangtransportasi sungai dan danau.

8. Merumuskan rancangan naskah akademik konsep Pedoman dibidang transportasi sungai dan danau, meliputi:a. Pedoman perhitungan jumlah dan kapasitas alat bongkar / muat

barang serta produktifitas bongkar / muat barang di pelabuhansungai dan danau;

24

b. Pedoman tata cara pengukuran, desain dan pengerjaan kapalkayu sungai dan danau;

c. Pedoman tata cara penetapan jaringan trayek sungai;d. Pedoman pengembangan sumber daya manusia untuk

pengelolaan angkutan sungai dan danau.e. Pedoman pengelolaan limbah/sampah aktifitas angkutan sungai

dan danauf. Pedoman ticketing dan penjadwalan angkutan sungai dan danaug. Pedoman perencanaan dermaga singgah dan tempat tunggu

(terminal) pelabuhan sungai dan danau.

9. Pengumpulan data untuk kegiatan ini dilakukan di Palangkaraya,Pekanbaru, Jambi, dan Jayapura.

Kemudian dalam KAK Butir 4 disampaikan pula indikator keluaran dankeluaran (outputs) yang diharapkan dari pekerjaan ini yaitu:

tersusunnya 4 (empat) laporan studi yaitu laporan pendahuluan,laporan interim, rancangan laporan akhir dan laporan akhir.Laporan akhir terdiri dari laporan studi penyusunan konseppedoman di bidang transportasi sungai dan danau dan 7 (tujuh)konsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danau.

Indikasi mengenai kinerja konsultan adalah diperolehnya keluarankegiatan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemberi kerja sehinggamenghasilkan sasaran (outcomes) dan manfaat/dampak(benefits/impacts) sesuai dengan maksud dan tujuandilaksanakannya pekerjaan ini.

Berdasarkan pemaparan mengenai isu strategis, lingkungan strategis,instrumental input, dan konteks hasil kegiatan yang disampaikansebelumnya, dapat disusun suatu diagram mengenai pola pikirpekerjaan sebagaimana disampaikan pada Gambar 5.

B. Alur Pikir Pelaksanaan Studi dan Metode Pelaksanaan

Alur pikir penyusunan standarisasi mengikuti Gambar 5. Alur pikirpelaksanaan studi disajikan dalam Gambar 6 yang secara umummeliputi tahap kajian literatur, identifikasi lapangan, analisispenyusunan standarisasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berupanaskah akademik.

25

Gambar 5 Alur Pikir Penyusunan Naskah Pedoman

Kegiatan studi penyusunan konsep pedoman di bidang transportasisungai dan danau dilaksanakan melalui survei di lapangan dalampengumpulan data primer dan sekunder sesuai dengan lokasi survei dandiskusi interaktif dengan pakar di bidang transportasi sungai dan danaubaik di pusat maupun di daerah. Diharapakan dengan survei langsung dilapangan, maka akan mendapatkan data primer yang sebenarnya.Ditambah lagi dengan adanya diskusi dengan pakar, sehingga data yangdihasilkan diharapkan memenuhi target.

Mengkaji

peraturan

perundangan

terkait angkutan

sungai & danau di

Indonesia

Mengumpulkan

data fisik lapangan

sarana/prasarana

sungai & danau di

lokasi survei

Me-review kegiatanoperasi

sarana/prasaranasungai & danau dibeberapa negara

dalam rangkabenchmarking

Mengumpulkandata SDM, kegiatan

operasisarana/prasarana

sungai & danau daripara stakeholder

Inventarisasi

definisi standar

dan kelaikan

sarana/prasarana

sungai & danau di

Indonesia

Menganalisis

kelaikan teknis

sarana/prasarana

sungai & danau di

lokasi survei

Menginventarisasibest practice

kegiatan operasisarana/prasaranasungai & danau dibeberapa negara

Mengidentifikasi

pola kegiatan

operasi

sarana/prasarana

sungai & danau

Identifikasi elemen-elemen standar

teknissarana/prasarana

dan kegiatanoperasional sungai &danau di Indonesia

Menyusun naskahakademik standar teknis

di bidang angkutansungai & danau

26

Gambar 6 Bagan Alir Pekerjaan

27

C. Lokasi dan Waktu

Penyusunan konsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danaudipandang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan transportasi sungaidan danau yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyamandan efisien. Studi penyusunan konsep pedoman di bidang transportasisungai dan danau dilaksanakan di Jakarta. Namun untuk surveilapangan, disesuaikan dengan lapangan yang telah disepakatisebelumnya. Lokasi survei kegiatan ini dilakukan di Palangkaraya,Pekanbaru, Jambi, dan Jayapura serta menggunakan benchmarkingBangkok, Thailand.

Jangka waktu pelaksanana pekerjaan Studi penyusunan konseppedoman di bidang transportasi sungai dan danau adalah selama 8(delapan) bulan.

D. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pendefinisian Kata Kunci

Sesuai judul dari pekerjaan ini, maka pada dasarnya terdapatbeberapa kata kunci yang harus dipahami dalam konteks pekerjaanini, yaitu:

a. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harusdijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengankarakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25/2000)

b. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan denganmenggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk,rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpangdan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaanangkutan sungai dan danau (pasal 1 (14 PP 61/2009 tentangKepelabuhanan)

2. Konteks Kegiatan di Bidang Transportasi Sungai dan Danau

Keberadaan pedoman ini akan dapat memberikan panduan kepadasemua pihak terkait sehingga dapat menjalankantugas/kepentingan/kewenangannya masing-masing secara baik danbenar dalam rangka mencapai tujuan demi kelancaran dankeselamatan transportasi sungai dan danau.

28

Gambar 7 Kerangka konsep pedoman di bidang transportasi sungai dandanau

E. Prosedur Pelaksanaan Analisis

1. Metoda Penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan

Sesuai KAK Butir 2.2 terdapat 8 batasan/lingkup kegiatan yangdiembankan kepada konsultan untuk dilaksanakan yang secaraumum dapat dikelompokkan sebagai: (1) Pengumpulan data untukkegiatan ini dilakukan di Palangkaraya, Pekanbaru, Jambi,Jayapura. (2) Inventarisasi kegiatan-kegiatan bidang transportasisungai dan danau yang terkait dengan instansi lain, (3) Inventarisasikebijakan pengembangan transportasi sungai dan danau di masing-masing instansi terkait, (4) Inventarisasi dan mengevaluasipedoman di bidang transportasi angkutan sungai dan danau, (5)Menganalisis dan mengevaluasi tingkat kepentingan masing-masing instansi, (6) Menganalisis permasalahan yang dihadapidalam penyelenggaraan operasional transportasi sungai dan danau,(7) Menyusun rancangan naskah akademik konsep pedoman dibidang transportasi sungai dan danau, dan (8) Merumuskanrancangan naskah akadernik Konsep Pedoman di bidangtransportasi sungai dan danau.

Pene

tapa

n al

ur d

an

perl

inta

san

Peny

elen

ggar

aan

fasi

litas

alur

pel

ayar

an

Ban

guna

n at

au in

stal

asi d

i

pera

iran

Pene

ntua

n lo

kasi

pel

abuh

an

Fasi

litas

pel

abuh

an

Ope

rasi

onal

, SD

M,

peng

usah

aan

dan

pera

wat

an

pela

buha

n

PIHA

K TE

RKAI

T/ST

AKEH

ORDE

RS

Awak kapal sungai dan danau

Pemilik kapal/pengusaha angkutan

Unit penyelenggara/badan usaha

pelabuhan sungai dan danau

Inspektur sungai dan danau

Penyelenggara alur pelayaran

Pengusaha Pembangunana Kapal

TUGA

S/KE

WEN

ANGA

N DA

NKE

PENT

INGA

N

TUJUAN,

KRITERIA/PERSYARATAN

- Struktur organisasi- Pembagian tugas dan

kewenangan- Standard Operational

Procedure/tata kerja

29

2. Tahapan pelaksanaan analisis (framework of analysis)

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap lingkup kegiatan serta metodapenyelesaian yang diusulkan, maka dapat disusun suatu bagan alirkerangka kerja (framework) pelaksanaan analisis yang akandilakukan seperti yang disampaikan pada Gambar 8.

Gambar 8 Tahapan pelaksanaan analisis (framework of analysis)

SURVEI/PENYIGIAN

DataKepelabuhanan SD

Kondisi eksisting Fasilitas

(sarana/prasarana) Volume

bongkar/muat Operasional

kepelabuhanan Sistem

pelaksanaanbongkar/ muat dipelabuhan,dsb

Data PengusahaanAngkutan SD

Data Volume Lalulintas angkutanSD Data Trayek dan

Jumlah kapal SD Cara penetapan

jaringan trayekSD Ticketing dan

penjadwalanangkutan sungaidan danau, dsb.

Data kapal SD &Lingkungan

Pelaksanaanpembangunan danpengerjaan kapalSD Pengelolaan

limbah sampahaktifitas angkutansungai dan danau

Data Pedoman/Peraturan Terkait

OperasionalBongkar/ Muat Pembangunan

Kapal Penetapan

jaringan trayek Penarifan Kapal Penjadwalan

trayek Dsb.

ANALISIS METODE KERJA ANALISIS

KEWENANGAN

Data Kegiatan &Kebijakan SD

OperasionalBongkar/ Muat Pembangunan

Kapal Penetapan

jaringan trayek Penarifan Kapal Dsb.

ANALISIS PENGELOLAAN

GAP ANALYSIS

Analisis kegiatan di bidang transportasisungai dan danau

Pemenuhan kriteria/ standar teknis Pelaksanaan prosedur pengoperasian,

dan pengusahaan pelabuhan Pengusahaan angkutan SD Pelaksanaan penggalangan kapal

PERUMUSAN

Draft produk legal

Naskah akademis Konsep pedoman

30

F. Metoda Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pada studi ini sesuai denganframework of analysis yang telah disusun pada Gambar 8 dibutuhkandata-data penunjang. Data-data ini dikumpulkan dengan berbagaimetoda pengumpulan data. Namun untuk lebih mengefektifkan waktudan biaya perlu diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan data yangdisesuaikan dengan analisis yang dilakukan. Dari listing kebutuhan datadapat diidentifikasi metoda pengumpulan data yang dapat dilakukanuntuk memenuhi kebutuhan data tersebut.1. Data-Data yang Dibutuhkan

Jenis data dan sumber potensial untuk setiap data yang dibutuhkanuntuk kegiatan ini disampaikan pada Tabel 4. Data yang dibutuhkandikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya seperti datadokumen perencanaan, peraturan terkait, data dan informasilapangan, literatur/studi terdahulu

Tabel 4 Jenis data yang dibutuhkan dan potensi sumbernyaNo Kelompok Data Jenis Data Sumber Potensial1. Data

Kepelabuhanansungai dan danau

- Data pelabuhan eksisting;- Data fasilitas pelabuhan;- Data volume bongkar/muat barang,- Data peralatan yang digunakan untuk B/M- Metode bongkar/muat barang- Jenis Barang yang diangkut kapal SD- dsb.

- Dept/dinasPerhubungan

-Perusahaan/

Koperasi JasaBongkar / Muat

- Penyelenggarapelabuhan

- Survei wawancara- Survei lapangan

2. Data Kapal sungaidan danau &lingkungan

- Jaringan trayek angkutan SD- Volume lalulintas kapal SD- Kinerja pelayanan, dsb.- Pencemaran limbah di sungai


- Operator angkutanSyahbandar

- Survei lapangan- Dept/dinas

Lingkungan

3. Data pengusahaanangkutan sungaidan danau

- Jaringan trayek angkutan SD & carapenetapannya

- Jumlah dan kualifikasi kapal- Sistem/tata kerja/SOP- Data tarif kapal, dsb.- Ticketing dan penjadwalan angkutan sungai dan

danau


- Penyelenggaraangkutan SD

- Operator angkutan- Survei wawancara- Survei lapangan

4. Data terkait danpenggalangan/Pembangunankapal sungai dandanau

- Jenis & Jumlah kapal- Bengkel kapal- Tempat pembuatan kapal- Metode pembuatan kapal- Bahan pembuatan kapal- Suplay bahan dan komponen kapal


- Penyelenggaraangkutan SD

- Operator angkutan-

Perusahaan/

31

No Kelompok Data Jenis Data Sumber Potensial- Tempat pengujian kelayakan kapal (asli & model) Koperasi/

PengusahaPenggalangan kapal

- Survei wawancara- Survei lapangan

Selain data-data diatas yang terkait dengan transportasi di sungaidan danau juga diperlukan beberapa data pendukung (datasekunder) sebagai referensi seperti berikut:a. Data regulasi yang ada (UU, PP dan Kepmen),b. Standar-standar internasional yang terkait.

Survei lapangan dilakukan pada lokasi yang telah ditentukandengan metodologi survei adalah pengamatan lapangan danwawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompetendalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di lapangan.

2. Metoda Survei Yang Digunakan

Untuk mempermudah proses mendapatkan data yang dibutuhkan diatas, maka perlu disusun suatu metoda pengumpulan data yangkomprehensif dan terstruktur sehingga dapat memanfaatkan waktuyang disediakan sesuai arahan dalam KAK. Untuk itu dalamkegiatan ini digunakan sejumlah metoda survei sebagai berikut:

a. Survei data sekunder (instansional) dilakukan untukmengumpulkan literatur serta data sekunder di instansi terkait baikdi pusat maupun di daerah. Data-data sekunder ini meliputi:

1) Instansi Departemen Perhubungan untuk memperoleh datamengenai peraturan terkait, serta data-data mengenaisarana, prasarana, dan operasional, perawatan,pengusahaan, lalulintas dan pembangunan kapal angkutansungai dan danau yang ada di Pusat;

2) Instansi Dinas Perhubungan untuk mendapatkan datamengenai sarana, prasarana, dan operasional, perawatan,pengusahaan, lalulintas dan pembangunan kapal angkutansungai dan danau yang ada di Daerah;

3) Operator angkutan untuk mendapatkan data perusahaandan operasional kapal sungai dan danau;

4) Instansi Penggalangan kapal untuk mendapatkan datamengenai pembuatan kapal angkutan sungai dan danau;

b. Survei primer (lapangan) yang meliputi:1) Survei pengamatan lapangan pada lokasi pelaksanaan

kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisidan operasional dari sarana, prasarana, lalu lintas danpembangunan kapal sungai dan danau;

2) Pengambilan gambar sebagai dokumentasi kegiatan dansebagai bahan dalam penyusunan animasi.

32

c. Survei wawancara/kuisioner stakeholders yang meliputi:1) Survei wawancara kepada aparatur di Daerah untuk

mengetahui kegiatan dan permasalahan operasional,lalulintas dan perawatan pelabuhan dan angkutan sungaidan danau;

2) Survei wawancara kepada wakil masyarakat (LSM,akademisi, anggota parlemen) untuk mengetahui harapanpublik mengenai tingkat pelayanan lalu lintas sungai dandanau;

3) Survei wawancara kepada operator angkutan untukmengetahui permasalahan penyediaan dan operasionalkapal sungai dan danau.

Contoh form survei (kuisoner) dilampirkan pada lampiran 1.

G. Tata Cara Penyusunan Pedoman

a. Perumusan Pedoman

Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusanpedoman:

a. transparansi dan keterbukaanb. konsensus dan tidak memihakc. efektif dan relevand. koherene. dimensi pengembangan

Perumusan pedoman harus memperhatikan sejumlah ketentuansebagai berikut.

a. Tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan hambatanperdagangan yang berlebihan atau yang tidak diperlukan.

b. Sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yangtelah ada (mengadopsisatu standar internasional yang relevan)sejauh ketentuan tersebut memenuhi kebutuhan dan obyektifyang ingin dicapai serta sesuai dengan faktor-faktor kondisiklimatik, lingkungan, geologi dan geografis, kemampuanteknologi serta kondisi nasional yang spesifik lainnya.

c. Apabila tidak mengacu pada satu standar internasional yangrelevan (ada beberapa standar yang digunakan) maka harusdilakukan validasi terhadap hasil rumusan tersebut.

d. Ketentuan sejauh mungkin menyangkut pengaturan kinerjadan menghindarkan ketentuan yang menyangkut pengaturancara pencapaian kinerja (bersifat preskriptif).

b. Ketentuan Teknis Dalam Perumusan Pedoman

Perumusan pedoman perlu memperhatikan sejumlah aspek dibawah ini.

33

a. Satuan ukuran yang dipergunakan adalah Satuan SistemInternasional sesuai SNI 19-2746, Satuan sistem internasional.

b. Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadappersyaratan, pedoman, karakteristik, dan ketentuan teknis lainsebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) cara pengambilan contoh termasuk pemilihan contoh dan

metode pengambilannya;2) batas dan toleransi untuk parameter pengukuran;3) urutan pengujian apabila mempengaruhi hasil pengujian;4) jumlah spesimen yang perlu diuji;5) metode dan jenis pengujian parameter yang tepat, benar,

konsisten dan tervalidasi;6) spesifikasi yang jelas dari peralatan pengujian yang tidak

dapat diperoleh secara komersial (customized product).c. Metode pengujian sejauh mungkin mengacu metode pengujian

yang baku, baik yang telah ditetapkan dalam SNI, standarinternasional, atau standar lain yang telah umumdipergunakan. Apabila metode uji yang dipergunakan bukanmetode uji baku, metode tersebut harus divalidasi olehlaboratorium yang kompeten.

c. Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional

Standar ISO/IEC secara luas diadopsi oleh banyak negara danditerapkan oleh pabrikan, organisasi perdagangan, pembeli,konsumen, laboratorium pengujian, regulator dan pihak lain yangberkepentingan.

H. Metoda Perumusan Naskah Akademis dan Draft Pedoman

1. Metoda Perumusan Naskah Akademis

Perumusan naskah akademis akan mengikuti prosedur yang adadalam Perpres Nomor 68 Tahun 2005 dan Keputusan Kepala BadanPembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik PeraturanPerundang-undangan.

Adapun hasilnya akan berupa suatu dokumen naskah akademisyang berisi beberapa substansi seperti yang disampaikan padaTabel 5. Dengan isi dan muatan dari naskah akademis tersebutdiharapkan pengaturan yang disusun dapat dipertanggungjawabkansecara legal dan akademis serta implementable.

34

Tabel 5 Ilustrasi isi dari dokumen naskah akademisBab Daftar Isi Muatan pokok

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin

dicapai3. Metode Pendekatan4. Materi Muatan5. Inventarisasi Peraturan Perundang-

undangan

Apa yang menjadi landasandari pengaturan yang disusun,baik secara akademis,sosiologis, maupun legal

B. RUANG LINGKUPNASKAHAKADEMIK

1. Umuma. Pengertian-pengertianb. Asas-asas

2. Materi3. Sanksi4. Peralihan5. Penutup

Apa saja pokok-pokokpengaturan yang harus dimuatdalam peraturan sebagaipedoman bagi pihak terkaituntuk menjalankan perannyamasing-masing

C. KESIMPULANDAN SARAN

1. Perlunya pengaturan2. Jenis/bentuk pengaturan3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur

Apa saja hal-hal utama yangharus diperhatikan dariproduk pengaturan yangdisusun

D. LAMPIRAN 1. Daftar kepustakaan2. Inventarisasi Peraturan Perundang-

undangan3. Hasil kajian atau penelitian atau

makalah-makalah yang membahasmateri hukum yang bersangkutan.

Data-data dan informasi yangdiperlukan sebagaipendukung dari pengaturanyang disusun

2. Metoda Perumusan Draft Pedoman

Penulisan draft pedoman dalam bentuk Rapermen/Raperdirjen akanmeningkuti peraturan yang berlaku di lingkungan DepartemenPerhubungan dimana substansinya akan terdiri dari:

a. Dasar hukum penetapan peraturan: terkait dengan sejumlahperaturan perundangan yang dirujuk dalam peraturan;

b. Definisi-definisi: beberapa definisi penting yang harusdiperhatikan dalam peraturan yang dijadikan sebagai acuanpengertian dalam ketentuan selanjutnya;

c. Ketentuan pokok: berisi mengenai pokok-pokok pengaturanyang dimuat dalam peraturan;

d. Ketentuan peralihan: berisi mengenai konsekuensi legal daripengaturan ini terhadap kondisi eksisting maupun pengaturanyang telah ada;

e. Ketentuan penutup: berisi mengenai pemberlakukan dariperaturan ini.

Penyusunan pedoman ini, khususnya mengenai metoda-metoda danprosedur manajemen lalulintas sungai dan danau akan mengikutitatacara penyusunan Pedoman yang ditetapkan oleh BSN.

35

BAB IVHASIL SURVEY LOKASI STUDI

A. Gambaran Transportasi Sungai dan Danau

1. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak, yang merupakan sungaiyang sangat penting sebagai prasarana angkutan sungai yangmengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antaralain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang,Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. SungaiSiak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomianrakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Prasarana sungai di Pekanbaru mengalami perkembangan pesatpada tahun 2005 dengan semakin bertambahnya jumlah penumoangyang menggunakan layanan angkutan sungai dan danau. Beberaparute yang terlayani termasuk dalam alur transportasi sungaiProvinsi Riau. Sungai Siak merupakan sungai yang memilikikedalaman cukup tinggi bagi pelayaran (8-21 meter), sehinggadapat memberikan kemudahan bagi kapal-kapal dengan berbagaivariasi kutan untuk menyusuri sungai Siak. Beberapa rute yangmasuk dalam layanan transportasi sungai diantaranya.

a. Kota Pekanbaru melalui Sungai Siak melayani hubungan antarpusat-pusat permukiman di kabupaten-kabupaten bersangkutantermasuk Pelalawan pada lintasan Sei Duku (Pekanbaru) –Perawang – Butan – Siak- Sri Indripura – Sei Apit – SeiPakning – Bengkalis.

b. Kabupaten Rokan Hilir melalui Sungai Rokan melayanihubungan antar pusat-pusat permukiman di Kabupaten RokanHilir, yakni lintasan: Bagan Siapiapi – Pulau Halang –Panipahan.

c. Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sungai Indragiri yangmelayani hubungan antar pusat-pusat permukiman diKabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu padalintasan antara Rengat – Tembilahan – Enok – Kuala Enok –Kuala Lahang – Teluk Kambang – Pulau Kijang – SeiGuntung.

d. Kabupaten Kampar melali Sungai Kampar melayani hubunganantar pusat-pusat permukiman di Kabupaten bersangkutanpada lintasan Pangkalan baru – Langgam – Nilo Kerinci –Teluk Meranti.

36

e. Kabupaten Bengkalis melalui Selat Bengkalis melayanihubungan pusat-pusat permukiman di Pulau Bengkalis danPulau Sumatera pada lintasan Bengkalis – Sungai Pakning danBengkalis – Mengkapan (Air putih).

2. Palangkaraya

Kota Palangkaraya dibelah oleh Sungai Kahayan yang mempunyaiarti penting bagi transportasi untuk menghubungkan pusat Ibu kotaKalimantan Tengah dengan kota-kota lain di pedalaman maupunpesisir seperti Pangkalan Bun dan Sampit sebagai gerbang masukKalimantan Tengah. Oleh karena itu fungsi sungai dan dermagamenjadi sangat vital bagi pergerakan barang, penumpang dan jasadi kota Palangkaraya. Walaupun secar perlahan moda transportasiSDP mulai tergusur oleh moda transportasi darat, namun untukangkutan barang antar kabupaten di propinsi Kalimantan Tengahjalur transportasi melalui sungai masih menjadi pilihan utama.

Prasarana angkutan sungai di Kojta Palangkaraya adalahdermaga,yaitu ada 6 sungai ; 1) Rambang, 2) Flamboyan, 3)Tangkiling, 4) K.Bangkirai, 5) Sei Gohong, 6) Tj.Pinang. Saat inisemua dermaga tersebut sedang dilakukan rehabilitasi gunamenambah kapasitas.

Pada saat ini lintas Banjarmasin – Palangkaraya atau sebaliknyadilayani oleh angkutan sungai tanpa harus memutar keluar keluarmelalui laut jawa dan masuk lagi ke pulang Pisa uterus kePalangkaraya. Pada tahun 2006 tercatat jumlah penumpang yangmenggunakan sarana angkutan sngai berdasarkan OD survey tahun2005 sebanyak 8.073.225 juta penumpang. Produktifitas angkutansungai lintas Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan denganmenggunakan speed boat cukup tinggi namun setelah dibukanyajalan darat antara lintas Banjarmasin- Palangkaraya penumpangangkutan sungai semakin berkurang, mengingat waktu tempuh danfactor keamanan menjadi pertimbangan.

3. Jambi

Sungai merupakan salah satu akses transportasi penting di Jambi.Sejak zaman Sriwijaya yang sering berhubungan dagang dengandunia luar telah menjadikan Sungai Batanghari menjadipenghubung penting dimasa itu.Saat ini pun perahu masih menjadisarana vital. Transportasi bagi roda perekonomian, seperti menjuales balok, sayuran, makanan, atau buah-buahan dan alat angkutanuntuk anak-anak sekolah. Perahu sudah menjadi kehidupan merekasehari-hari.

Modal transportasi berupa jalan darat tidak mematikan modatransportasi Sungai Batanghari ini. Banyak kelebihan moda ini bagi

37

masyarakat sekitar sungai. Perahu ketek selain digunakan sebagaiangkutan penumpang, juga sebagai alat mengangkut barang, dantempat berjualan. Panjang perahu ketek umumnya 7 meter dan lebar1,5 meter. Mesin motor yang digunakan antara lain Yanmar TS 70,menggunakan bahan bakar solar. Dan, perahu ketek juga tetap tidakmenyediakan bangku. Para penumpangnya duduk di atas papan,yang dipasang melintang di perahu. Setiap perahu mampumengangkut penumpang maksimal 20 orang. Sejalanperkembangan alat transportasi darat, penggunaan perahu ketekoleh warga Jambi mulai berkurang.

Lalu lintas pergerakan menggunakan transportasi darat (jalan raya)lebih mendominasi. Saat ini terdapat beberapa pelabuhan sungai,antara lain di Bom Baru (Kota Jambi), Ma Bulian, Ma Tembesi,Suak Kandis (Kab. Batanghari), Sei Bengkal, Ma Tebo (Kab.Muara Tebo), Pauh, Sarolangun, Puding, Rantau Rasau, NipahPanjang, Seil Lokan, Mendahara, dan Kampung Laut (Kab.Tanjung Jabung). Dermaga Kuala Tungkal dan Dermaga Sengetimerupakan dua dermaga yang memilikiaktivitas cukup tinggi.

4. Jayapura

Danau Sentani di Papua terletak antara 20.33 hingga 2041 LS dan1400.23 sampai 1400 38 BT. Berada 70 – 90 m di atas permukaanlaut. Selain itu, danau yang oleh penduduk setempat digunakansebagai sarana transportasi ini terletak juga di antara pegununganCyclops. Sumber air Danau Sentani berasal dari 14 sungai besardan kecil dengan satu muara sungai, Jaifuri Puay.

Di wilayah barat, Doyo lama dan Boroway, kedalaman danausangat curam. Sedangkan sebelah timur dan tengah, landai dandangkal, Puay dan Simporo. Disini juga terdapat hutan rawa didaerah Simporo dan Yoka. Dalam beberapa catatan disebutkan,dasar perairannya berisikan substrat lumpur berpasir (humus). Padaperairan yang dangkal, ditumbuhi tanaman pandan dan sagu.Luasnya sekitar 9.360 Ha dengan kedalaman rata rata 24,5 meter.Disekitaran danau ini terdapat 24 kampung. Tersebar dipesisir danpulau-pulau kecil yang ada ditengah danau.

Terdapat beberapa pelabuhan di Danau Sentani yaitu PelabuhanYoka, Yahim, Yabaso, Puay, Ayapo, Telaga Maya, Abar, Putali,Kamiyaka, dan Simporo.

Trayek angkutan di Danau Sentani telah tersedia danmenghubungkan wilayah-wilayah sekitar dengan jarak maksimalhingga 15,5 mil di wilayah Yondai. Selain itu, angkutan sungai dandanau di Sentani juga menyediakan rute/ trayek jarak dekat missaldi Yoboi, ataupun Telaga Maya dengan jarak kurang dari 5 mildengan waktu tempuh kurang 2 jam.

38

B. Benchmarking Bangkok Thailand

Angkutan perairan di Thailand dapat dibedakan menjadi 2 moda:

a. Angkutan Sungai (Inland waterway Transportation) dan

b. Angkutan Laut (Coastal Transportation)

Angkutan sungai terdiri dari jalur yaitu jalur nasional (domestictransportation) dan jalur lintas Negara (overseas transportation).

Gambar 9 Jaringan lintas angkutan Perairan di Thailand

Di Bangkok, Chao Phraya adalah arteri transportasi utama untukjaringan yang luas dari bus sungai-sungai lintas feri dan taksi air, jugadikenal sebagai longtails Lebih dari 15 baris perahu beroperasi padasungai dan kanal-kanal kota, termasuk jalur komuter yang terkoneksisatu sama lain dalam sistem transportasi sungai di wilayahtersebutLokasi Sungai Chao Phraya adalah 13 N, 100 E. Daerah inimemiliki iklim monsoon basah, dengan lebih dari 1.400 mm curahhujan per tahun dan suhu mulai dari 33 ° C sampai 24 ° C di Bangkok.

Jembatan utama yang salib Chao Phraya berada di Provinsi Bangkok:di Rama VI rel-jalan jembatan; Phra Pin-klao dekat Grand Palace ,Rama VIII , sebuah menara tunggal asimetris jembatan kabel; RamaIX , semi- simetris jembatan kabel, dan Jembatan mega , bagian dariRing Road Industri.

39

BAB VPEMBAHASAN

A. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam PenyelenggaraanOperasional Transportasi Sungai Dan Danau

Transportasi Sungai dan Danau merupakan angkutan massa yang tidaklepas dari berbagai masalah yang senantiasa mengiringi perkembangantransportasi air tersebut. Beberapa masalah dan kendala dihadapidalam penyelenggaraan operasional transportasi sungai dan danau.Berikut penjelasan & informasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di beberapa lokasi survei :

1. Pekanbaru

Perkembangan Angkutan sungai dan danau di Pekanbaru cukupbagus namun masih terdapat beberapa permasalahan yang tidakbegitu signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan Angkutansungai dan danau di Pekanbaru yang dapat diatasi untuk beberapawaktu kedepan, permasalahan tersebut diantaranya:

Ketersediaan peralatan kerja guna mendukung kegiatanoperasional pelabuhan masih sangat minim. Sehingga perludilakukan pengadaan perlengkapan yang memadai.

Peralatan kerja di lapangan masih sangat sederhana. Kebutuhanperalatan lapangan sangat diperlukan untuk mendukungpeningkatan pelayanan pelabuhan.

Sistem tarif dan tiket masih harus diperbaiki karena pendapatanpelabuhan masih belum menutupi pengeluaran operasional.

2. Palangkaraya

Berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalampenyenggaraan transportasi sungai di Palangkaraya :

Alur sungai, banjir/kanal kurang perawatan, banjir macet akibatsedimentasi;

Kekurangan fasilitas prasarana sungai seperti rambu sungai;

Dermaga yang ada masih konvensional dan sudah banyak yangrusak;

Degradasi hutan di catchment area, sehingga mengakibatkanperbedaan muka air pasang dan surut terlalu tinggi;

Peralihan moda sungai ke angkutan darat sehinggameninggalkan peranan sungai;

40

Selain masalah diatas juga terdapat masalah yang lain diantaranyaadalah masih rendahnya kemampuan operasi angkutan sungaitermasik masih lemahnya SDM yang ada dan belum teraturnyahirarki jaringan sungai.

3. Jambi

Kondisi pengguna angkutan sungai di Jambi lebih banyakdigunakan untuk angkutan komoditas barang yang berasal daripedalaman untuk di jual keluar seperti Batu Bara, Pulp Kertas,Kelapa Sawit, dan Bahan sembako. Permasalahan angkutan sungaidi sini adalah debit air yang tidak konsisten sehinggamengakibatkan draft untuk kapal berkurang pada saat musim keringatau kodisi surut dan terjadi banjir pada musim penghujan.

Selain permasalahan fisik dari transportasi sungai, masalah SumberDaya Manusia dalam pengelolaan Angkutan Sungai dan Danaujuga terdapat di lokasi studi. Hal tersebut terlihat dari latar belakangpendidikan beberapa posisi pemangku jabatan pengelola angkutanSungai dan Danau.

Beberapa lokasi pelabuhan di Jambi letaknya selalu berdampingandengan pasar tradisional, sehingga dalam proses pengembanganatau pemindahan ke lokasi lain yang lebih strategis/baik terkendalaoleh beberapa permasalahan. Hal tersebut dapat diambil contoh dipelabuhan Angso Duo Kota Jambi yang mana pembangunanDermaga sudah rampung akan tetapi akibat pemindahan pasar yangbelum final mengakibatkan dermaga baru belum dioperasikanakibat enggannya masyarakat untuk pindah.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat lokasi dermaga yang dekatdengan pasar adalah permasalahan sampah. Terlihat di sekitardermaga di jambi terjadi pencemaran lingkungan akibat sampahyang dibuang.

4. Jayapura

Danau Sentani yang luasnya 9.630 ha diprogramkan PemerintahKota Jayapura sebagai objek wisata, permasalahan danau sentaniadalah pendangkalan akibat sedimentasi yang mencapai 90 ton pertahun. Menurut KLH (2006) pendangkalan tahun 1999 – 2002mencapai 15 meter atau kurang 5 meter setiap tahun. Kedalamandanau telah menyusut dari 175 m menjadi 160 m. pendangkalanterjadi hamper merata, yang disebabkan bahan sedimentasi berupapasir, batu, kayu, plastik, botol plastik, kaleng, besi dan sampahbuangan penduduk kota. Sebagian bahan sedimentasi itu bersumberdari penggalian, penambangan, penebangan hutan, pembukaanlahan, pembangunan jalan di pegunungan cycloops dan berbagaijenis sampah dan barang bekas.

41

Lahan kritis pada DAS dan DTA danau telah menyebabkanpendangkalan dan penyempitan danau. Pendangkalan danau telahterjadi pada danau dangkal maupun danau dalam. Pada danaudangkal dampaknya sangat nyata dan menghawatirkan karenalambat laun status danau berubah menjadi rawa dan seterusnyamenjadi lahan daratan. Upaya pemulihan dengan cara pengerukansangat mahal, jauh lebih mahal dari pada upaya pencegahannya.

B. Kegiatan dan Kebijakan Bidang Transportasi Sungai dan Danau

Untuk menunjang keberlanjutan sistem transportasi sungai dan danau,pemerintah selaku pemegang pengelolaan dan penyelenggara angkutansungai dan danau melakukan beberapa kegiatan dan kebijakan dibidang sungai dan danau. Beberapa kebijakan dan kegiatan yangdilakukan di beberapa lokasi yang di survey dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekanbaru

Angkutan sungai dan danau di Pekanbaru cukup bagus peran sertapemerintah dalam pengelolaan angkutan sungai dan danau diPekanbaru yang dituangkan dalam beberapa program pemerintahbaik jangka pendek, menengah dan panjang. Program kerja tersebutdiantaranya:

Pembangunan Dermaga Sungai di Sapat Kecamatan KualaIndragiri.

Pembangunan Dermaga Sungai di Salak Kecamatan Tempuling.

Pembangunan Dermaga Sungai di Kijang Kecamatan PulauReteh.

Pembangunan Dermaga Sungai di Kota Baru KecamatanKeritang.

Pembangunan Dermaga Sungai di Belantaraya KecamatanGaung.

Program Pembangunan Sarana Transportasi Angkutan SungaiDanau.

Program Pembangunan Pemasangan Alat Keselamatan LaluLintas Angkutan Sungai Danau.

2. Palangkaraya

Untuk mengatasi permasalahan tranportasi sungai di Palangkarayadibuat strategi penganagan sebagai berikut:

Perlu adanya normalisasi anjir/terusan untuk menghubungkanantar sungai;

Pemasangan rambu sungai untuk keselamatan pelayaran;

42

Pembangunan dan rehabilitasi dermaga yang rusak;

Perlu adanya model angkutan barang antar Provinsi (PalangkaRaya – Banjarmasin) melalui Anjir sehingga bisa kompetitifdengan angkutan jalan raya;

Sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan alurpelayaran;

3. Jambi

Untuk pengembangan jaringan angkutan sungai, danau berupapelabuhan sungai yang dikembangkan di Provinsi Jambi, meliputi:

Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari;

Pelabuhan Muaro Tebo di Kabupaten Tebo;

Pelabuhan Pauh di Kabupaten Sarolangun;

Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Pelabuhan Tungkal Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan demikian pengembangan pusat-pusat pelayanan, strukturjaringan jalan dan pengembangan fungsi primer suatu kawasan,pembentukan struktur ruang wilayah Provinsi Jambi juga didukungoleh tujuan pengembangan dalam rangka peningkatan pertumbuhanwilayah Provinsi Jambi secara serasi dan sesuai konseppengembangan ruang dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesiadan tujuan pemerataan pembangunan intra wilayah di ProvinsiJambi.

4. Jayapura

Kondisi angkutan sungai dan danau di Danau Sentani mendorongpembangunan transportasi sungai dan danau yang diprioritaskanpada:

Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberanganlintas provinsi dengan interaksi kuat, meliputi Sorong-Patani,Sorong-Wahai, Fak-Fak-Wahai, Sorong-Biak, Dobo (Maluku)-Timika;

Mengarahkan pengembangan pelayanan penyeberangan lintaskabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi Jeffman-Kalobo,Sorong-Seget, Seget-Mogem, Seget-Taminabuan, Serui-Waren,Agats-Ewer, Biak-Numfor, Merauke-Atsy, AtsyAsgon, Atsy-Agats, Merauke-Poo, Tanah Merah-Kepi.

43

C. Identifikasi Dasar Hukum

Dari dasar hukum yang berlaku saat ini, khususnya UU 17/2008tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, serta PP5/2010 tentang Kenavigasian, kesemuanya tidak memandatkan adanyasuatu Peraturan Menteri yang mengatur manajemen lalu lintas sungaidan danau. Artinya Peraturan Menteri yang disusun sifatnya bukan“mandatory” dan “spesifik” untuk suatu lingkup pengaturan yangdiamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi.

Dalam UU dan PP yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintassungai dan danau terdapat beberapa mandat pengaturan lebih lanjutdalam bentuk Peraturan Menteri seperti yang dipaparkan pada Tabel 6.Karena pengaturan dalam manajemen lalu lintas sungai dan danauyang disusun ini bersifat tidak spesifik, maka dimungkinkan bahwaPeraturan Menteri ini akan merangkum beberapa hal berkenaan denganamanat dalam UU dan PP tersebut untuk diatur lebih lanjut dalamPeraturan Menteri.

Tabel 6 Pedoman kebijakan di bidang transportasi sungai dan danau

PasalPengaturan yang

dimandatkanKeterkaitan dgntransportasi SD

Kewenangan

UU 17/2008 TENTANG PELAYARAN Pusat,P. D.TK.I,

BAB V ANGKUTAN DI PERAIRANPasal 18,19, 20

Kegiatan angkutan sungai dandanau

Operasional SD

Pasal 28(3&4)

Perizinan angkutan Pengusahaan

BAB VI HIPOTEK DAN PIUTANGPELAYARAN YANG DIDAHULUKANPasal 64 Tata cara pembebanan hipotek -BAB VII KEPELABUHANANPasal 71 Rencana Induk Pelabuhan Pembangunan

pelabuhanPasal 72 Lokasi pelabuhan Pembangunan

pelabuhanPasal 73 Ketentuan rencana induk

pelabuhanPembangunanpelabuhan

Pasal 74 Wilayah pelabuhan Pembangunanpelabuhan

Pasal 75 Batas wilayah pelabuhan Pembangunanpelabuhan

pasal 76 Penetapan rencana indukpelabuhan

Pembangunanpelabuhan

Pasal 79 Koordinasi pengusahaan dankegiatan pemerintah

Pengusahaanpelabuhan

Pasal 80 Kegiatan pemerintahan dipelabuhan

Pengoperasianpelabuhan

44



Kewenangan

Pasal 81-89

Penyelenggaraan pelabuhan Pengoperasianpelabuhan

Pasal 90-92

Kegiatan pengusahaan dipelabuhan

Pengusahaanpelabuhan

Pasal 93-95

Badan usaha pelabuhan Pengusahaanpelabuhan

BAB IX KELAIKLAUTAN KAPALPasal127 (3)

Tata cara pembatalan sertifikatkapal

Klasifikasi kapal

Pasal133

Tata cara pengesahan gambardan pengawasan pembangunankapal, serta pemeriksaan dansertifikasi keselamatan kapal

Keselamatan

Pasal134 (4)

Pencegahan pencemaran darikapal

Perlindunganlingkungan

Pasal146

Penyijilan, pengawakan kapal,dan dokumen pelaut

Kriteria awakkapal

Pasal150

Garis muat dan pemuatan Keselamatan

Pasal168

Tata cara pengukuran danpenerbitan surat ukur, tata cara,persyaratan, dan dokumentasipendaftaran kapal, serta tata caradan persyaratan penerbitan SuratTanda Kebangsaan Kapal

Administrasikapal

Pasal169 (6)

Tata cara audit dan penerbitansertifikat manajemenkeselamatan dan pencegahanpencemaran dari kapal

Keselamatan

Pasal170 (6)

Tata cara audit dan penerbitansertifikat manajemen keamanankapal

Keamanan

BAB X KENAVIGASIANPasal197 (3)

Desain dan pekerjaanpengerukan alur-pelayaran,kolam pelabuhan, dan reklamasiserta sertifikasi pelaksanapekerjaan

Prasarana

Pasal201

Penetapan perairan pandu,persyaratan dan kualifikasipetugas pandu, sertapenyelenggaraan pemanduan

- (pemanduanhanya untukperairan laut)

Pasal203 (6)

Tata cara dan persyaratanpengangkatan kerangka kapaldan/atau muatannya

Salvage

Pasal205

Tata cara dan persyaratansalvage dan pekerjaan bawah air

Salvage danpekerjaan bawahair

45



Kewenangan

BAB XI SYAHBANDARPasal213 (4)

Tata cara pemberitahuankedatangan kapal, pemeriksaan,penyerahan, serta penyimpanansurat, dokumen, dan warta kapal

Administrasi

Pasal216 (3)

Tata cara memperolehpersetujuan dan pelaporankegiatan kapal di pelabuhan

Administrasi

Pasal218 (3)

Pemeriksaan kelaiklautan kapaldan keamanan kapal dipelabuhan

Keselamatan dankeamanan

Pasal219 (5)

Tata cara penerbitan SuratPersetujuan Berlayar

Administrasi

Pasal223 (3)

Tata cara penahanan kapal dipelabuhan

Administrasi

BAB XII PERLINDUNGANLINGKUNGAN MARITIMPasal242

Persyaratan perlindunganlingkungan maritim untukkegiatan penutuhan kapal

Perlindunganlingkungan

Pasal272 (5)

Tata cara penyampaian danpengelolaan sistem informasipelayaran

Sistemtelekomunikasi

BAB XVI PERAN SERTAMASYARAKATPasal275

Peran serta masyarakat Pengawasan

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAINPasal339 (2)

Tata cara dan prosedur perizinanmemanfaatkan garis pantaiuntuk membangun fasilitasdan/atau melakukan kegiatantambat kapal dan bongkar muatbarang atau menaikkan danmenurunkan penumpang untukkepentingan sendiri di luarkegiatan di pelabuhan, terminalkhusus, dan terminal untukkepentingan sendiri

Administrasi

PP 61/2009 TENTANGKEPELABUHANANBAB II TATANAN KEPELABUHANANPasal 15 Hirarki pelayanan angkutan

sungai dan danauRencanapelabuhan

Pasal 16 Pedoman rencana lokasipelabuhan

Lokasi pelabuhan

Pasal 19 Tata cara penetapan lokasi Pembangunan

46



Kewenangan

pelabuhan pelabuhanBAB III RENCANA INDUKPELABUHAN, DAERAH LINGKUNGANKERJA, DAN DAERAH LINGKUNGANKEPENTINGAN PELABUHANPasal 24 Rencana peruntukan wilayah

daratan pelabuhanFasilitaspelabuhan

Pasal 25 Rencana peruntukan wilayahperairan pelabuhan

Fasilitaspelabuhan

Pasal 29 Tata cara penetapan danpenilaian Rencana IndukPelabuhan

Pasal 36 Tata cara penetapan danpenilaian Daerah LingkunganKerja dan Daerah LingkunganKepentingan Pelabuhan

-

BAB IV PENYELENGGARAANKEGIATAN DI PELABUHANPasal 67 Tata cara penyediaan,

pemeliharaan, standar, danspesifikasi teknis penahangelombang, kolam pelabuhan,alur-pelayaran, jaringan jalan,dan tata cara penyelenggaraankeamanan dan ketertiban dipelabuhan

Prasaranapelabuhan

Pasal 78 Persyaratan dan tata carapemberian dan pencabutankonsesi serta kerjasama

-

BAB V PEMBANGUNAN DANPENGOPERASIAN PELABUHANPasal 86 Tata cara pemberian izin

pembangunan pelabuhan-

Pasal 93 Tata cara pemberian izinpengembangan pelabuhan

-

Pasal104

Persyaratan, tata cara pemberianizin pengoperasian, penetapanpeningkatan pengoperasianpelabuhan, dan peningkatankemampuan pengoperasianfasilitas pelabuhan

-

Pasal109

Tata cara penetapan lokasi,pemberian izin pembangunandan pemberian izin operasiwilayah tertentu yang berfungsisebagai pelabuhan

-

BAB VI TERMINAL KHUSUS DANTERMINAL UNTUK KEPENTINGAN

47



Kewenangan

SENDIRIPasal134

Persyaratan, tata cara penetapanlokasi, pemberian izinpembangunan dan izin operasi,penggunaan terminal khususuntuk kepentingan umum,peningkatan kemampuanpengoperasian, perubahan statusmenjadi pelabuhan, prosedurpencabutan izin terminalkhusus, penyerahan terminalkhusus

-

Pasal144

Tata cara pemberian persetujuanpengelolaan terminal untukkepentingan sendiri

-

BAB VII PENARIFANPasal148

Jenis, struktur, dan golongantarif jasa kepelabuhanan,mekanisme penetapan tarif yangterkait dengan penggunaanperairan dan/atau daratan danjasa kepelabuhanan serta tarifjasa kepelabuhanan

-

BAB VIII PELABUHAN DANTERMINAL KHUSUS YANG TERBUKABAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERIPasal153

Tata cara penetapan pelabuhandan terminal khusus tertentuyang terbuka bagi perdaganganluar negeri

-

BAB IX SISTEM INFORMASIPELABUHANPasal161

Tata cara pengolahan danlaporan serta penyusunan sisteminformasi pelabuhan

-

BAB X KETENTUAN LAIN-LAINPasal164

Penyelenggaraan pelabuhan lautserta pelabuhan sungai dandanau yang digunakan untukmelayani angkutanpenyeberangan

-

PP 20/2010 ANGKUTAN DI PERAIRANPasal 53 Penetapan jaringan trayek

angkutan sungai dan danaudalam negeri

Penetapan trayek

PP 5/2010 KENAVIGASIANBAB II ALUR DAN PERLINTASANPasal 18 Penyelenggaraan alur pelayaran Penyelenggaraan

48



Kewenangan

di laut dan alur pelayaran sungaidan danau serta pemanfaatanAlur Laut Kepulauan Indonesia

alur pelayaran

BAB III SARANA BANTU NAVIGASIPasal 27 Persyaratan dan standar

penyelenggaraan Sarana BantuNavigasi-Pelayaran

- (sarana bantunavigasi hanyauntuk alur laut)

Pasal 37 Penyelenggaraan Sarana BantuNavigasi-Pelayaran dan tata carapenerbitan izin pengadaanSarana Bantu Navigasi-Pelayaran oleh badan usaha


BAB IV FASILITAS ALUR PELAYARANSUNGAI DAN DANAUPasal 50 Perencanaan, pengadaan,

pemasangan, pembangunan,danpemeliharaan fasilitasalurpelayaran sungai dan danaudan pengawasannya

Penyelenggaraanalur pelayaran

BAB V TELEKOMUNIKASIPELAYARANPasal 57 Persyaratan dan standar

penyelenggaraanTelekomunikasi-Pelayaran

Penyelenggaraantelekomunikasipelayaran

Pasal 70 PenyelenggaraanTelekomunikasi-Pelayaran dantata cara pemberian izinpengadaan Telekomunikasi–Pelayaran oleh badan usaha


Pasal 76 Tata cara pemberian izin kuasaperhitungan


Pasal 84 Tata cara penyiaran beritamarabahaya, berita segera,berita keselamatan, dan siarantanda waktu standar


BAB VII BANGUNAN ATAUINSTALASI DI PERAIRANPasal 97 Tata cara pemberian izin

membangun, memindahkan,dan/atau membongkar bangunanatau instalasi di perairan, danpenetapan zona keamanan dankeselamatan berlayar bangunanatau instalasi di perairan

Mempengaruhisistem navigasipelayaran

BAB VIII PENGERUKAN DANREKLAMASIPasal Tata cara pemberian izin Manajemen lalu

49



Kewenangan

102 pekerjaan pengerukan lintas dalamkondisi khusus

Pasal107

Tata cara pemberian izinpekerjaan reklamasi

Manajemen lalulintas dalamkondisi khusus

BAB IX PEMANDUANPasal118

Tata cara penentuan kelasperairan wajib pandu, tata carapenetapan perairan wajib pandudan perairan pandu luar biasa,pendidikan dan pelatihanpetugas pandu, kewajibanpetugas pandu, danpenyelenggaraan pemanduan

- (pemaduanhanya untukperairan laut)

BAB X KERANGKA KAPALPasal125

Tata cara pengangkatankerangka kapal dan/ataumuatannya


BAB XI SALVAGE DAN PEKERJAANBAWAH AIRPasal130

Tata cara pelaksanaan kegiatansalvage dan/atau pekerjaanbawah air, tata cara pemberianizin usaha salvage dan/ataupekerjaan bawah air, danpendidikan dan pelatihanpenyelam


BAB XII SISTEM INFORMASIKENAVIGASIANPasal134 (7)

Persyaratan pendidikan,keterampilan, dan kesehatanpetugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran


Pasal135 (7)

Persyaratan pendidikan,keterampilan, dan kesehatanpetugas Telekomunikasi-Pelayaran

SDM saranatelekomunikasi

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIFPasal139

Tata cara pengenaan sanksiadministratif

Sanksiadministratif bagiyang melanggaraturan manajemenlalu lintas

D. Kondisi standar pedoman yang berlaku pada wilayah sampel

Hasil kajian yang dilakukan dalam rangka penyusunan pedoman dibeberapa wilayah yang dijadikan daerah sampel menunjukan masih

50

minimnya standar yang dimiliki oleh daerah dalam bidang angkutansungai dan danau. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar untukpelaksanaan aktivitas transportasi sungai dan danau.

Penerapan standar di daerah untuk transportasi sungai dan danaumerupakan pengimplementasian beberapa aturan di level provinsiataupun nasional yang lebih bersifat umum. Meski demikian, beberapaaturan secara spesifik telah diterapkan di daerah dalam pengelolaantransportasi sungai dan danau. Inventarisasi peraturan ataupunpedoman terkait angkutan sungai dan danau dapat dilihat pada tabelmatrik berikut ini.

Tabel 7 Inventarisasi pedoman terkait transportasi sungai dan danau

TDA : Tidak ada

AD : Ada

KM : Keputusan Menteri

TB : Tidak Berjalan

Jenis Pedoman Pekanbaru Palangkaraya Jambi Jayapura

Pedoman perhitunganjumlah dan kapasitas alatbongkar / muat barang sertaproduktifitas bongkar / muatbarang di pelabuhan sungaidan danau

TDA, TB TDA, TB TDA, TB TDA, TB

Pedoman tata carapengukuran, desain danpengerjaan kapal kayusungai dan danau


Pedoman tata carapenetapan jaringan trayeksungai


Pedoman pengembangansumber daya manusia untukpengelolaan angkutansungai dan danau


Pedoman pengelolaanlimbah/sampah aktifitasangkutan sungai dan danau


Pedoman ticketing danpenjadwalan angkutansungai dan danau


Pedoman perencanaandermaga singgah dantempat tunggu (terminal)pelabuhan sungai dan danau

TDA, TB TDA, TB TDA TDA, TB

51

BJ : Berjalan

SOP : Standar operasional kapal

E. Tingkat Kepentingan Dalam Bidang Transportasi Sungai DanDanau

Berdasarkan observasi di lapangan, didapatkan suatu kenyataan bahwapengelolaan pelabuhan sungai ini dikelola oleh banyak departemen daninstansi. In casu terdapat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (III),Dirjen Perhubungan Laut berupa Administrasi Pelabuhan (Adpel) danKantor Pelayanan (Kanpel), dan Pemerintah Daerah Kota melaluiDinas Perhubungan. Masing-masing badan hukum yang mempunyaikepentingan terhadap angkutan sungai (ada yang bergerak dalambidang karet, garam, batu bara, bengkel kapal (dok), dll) tampakseperti menjadi “tuan” sendiri yang ditunjukkan dengan memiliki”dermaga” sendiri.

Usulan untuk dibuatnya suatu skenario pembagian peran agar adasebuah wacana baru dalam mengelola pelabuhan di sungai adalahsangat tepat. Secara das sollen Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, DanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah mengatur ”pembagianurusan pemerintahan bidang perhubungan”. Dalam hal yangmenyangkut ”Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan (LLASDP)” telah diatur pembagian kewenanganPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.

F. Inventarisasi Kebijakan Instansi Lain terkait denganPerhubungan Angkutan Sungai Dan Danau

1. Kementerian Pekerjaan Umum

Melaksanakan Analisa Hidrologi dan Hidrolika yang akurat padapekerjaan jembatan digunakan untuk menentukan lokasi jembatanyang paling layak dan menguntungkan ditinjau dari aspek teknisdan ekonomis. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum melaluiBalai Wilayah Sungai juga melaksanakan studi, investigasi, desaindan pembangunan bangunan rekayasa bangunan sungai, danau,untuk keperluan pengendalian daya rusak air, konseverasi sumberdaya air, dan pendayagunaan sumber daya air.

2. Kementerian Lingkungan Hidup

Semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 tentang JenisRencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup.

52

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mengatur pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan tinggidalam mempersiapkan SDM yang berkaitan dengan KompetensiPerhubungan, melalui pemberlakuan standar, nasional pendidikan ,sistem akreditasi.

4. Kementerian Riset dan Teknologi

Mengelola dan melaksanakan penelitian-penelitian terkait dengantekonologi di bidang perhubungan termasuk penelitian di bidangangkutan sungai dan danau.

G. Penyusunan Rancangan Naskah Akademik Konsep Pedoman DiBidang Transportasi Sungai Dan Danau

1. Latar Belakang

Adanya kebutuhan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturanmenteri berkenaan dengan penyelenggaraan pelabuhan transportasisungai dan danau serta sistem berlalulintasnya pada alur pelayaransungai dan dan danau khususnya yang diamanatkan dalam UU17/2008 dan PP 61/2009.

Kondisi hasil survei yang dilakukan di lapangan menunjukkankondisi yang masih memprihatinkan di mana pengelolaanpelabuhan dan sistem berlalu lintas di sungai dan danau,penyediaan prasarana dan sarana serta kelembagaan yang ada disejumlah sungai besar di Indonesia masih belum diperhatikanselayaknya. Hal ini berdampak kepada rendahnya kinerja dan peranangkutan sungai dalam sistem transportasi di Indonesia, dilihat dariaspek aksesibilitas, kapasitas, maupun kualitas terkait dengankeselamatan dan keamanan.

2. Metoda Pendekatan

Penulisan naskah akademis ini dilakukan dengan menggabungkan 3pendekatan yang umum dilakukan, yakni:

a. Dengan melakukan proses pengkajian dan penelitian yangdilakukan pada beberapa lokasi sungai dan danau di Indonesia.Adapun hasil kajian lapangan ini sudah dibahas pada Bab 4 danBab 5 sebelumnya;

b. Melakukan serangkaian diskusi dengan pihak terkait,khususnya pejabat di Lingkungan Direktorat LLASDP dan BiroHukum Ditjen Perhubungan Darat untuk menentukan ruanglingkup dan materi pengaturan yang disusun;

c. Melakukan benchmarking dengan memperhatikan lingkuppengaturan mengenai transportasi di sungai dan danau yang adadi negara lain dalam hal ini Thailand.

53

3. Materi muatan

Muatan pengaturan dalam pedoman di bidang transportasi sungaidan danau ini adalah untuk menindaklanjuti amanat UU No. 17Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 34 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000Tentang Standardisasi Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, Keputusan Menteri No.73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai danJuknis Direktorat Perhubungan Darat serta mengadopsi standarinternasional seperti International Maritime Organization (IMO). Didalam UU dan PP tersebut terdapat banyak sekali amanatpengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri berkenaan dengantransportasi sungai dan danau atau dalam hal ini disebut berlalulintas di perairan sungai dan danau yang perlu dibedakan denganpenyelenggaraan navigasi pelayaran di alur pelayaran laut.

Materi muatan dari pedoman ini akan menyangkut beberapa halpokok berikut ini:

a. Kriteria teknis untuk setiap item kegiatan dalam bidangtransportasi sungai dan danau mulai dari kelaikan kapal,penetapan alur dan perlintasan, penyelenggaraan fasilitas alurpelayaran, bangunan dan instalasi di perairan, pengerukan danreklamasi, serta salvage dan pekerjaan bawah air, dsb;

b. Tugas dan kewenangan setiap pihak yang terkait dengantransportasi sungai dan danau baik selaku operator (penyediaan(perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan perawatan)dan pengusahaan) maupun selaku regulator (pengaturan,pengendalian, pengawasan);

c. Prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bidang transportasisungai dan danau

Dalam pedoman ini dimuat sejumlah pengaturan yang merupakantindak lanjut langsung dari UU No. 17 Tahun 2008 TentangPelayaran, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang StandardisasiNasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 TentangAngkutan di Perairan, Keputusan Menteri No. 73 Tahun 2004Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai yang mengamanatkanpengaturan melalui Peraturan Menteri;

Pedoman ini diberlakukan pada tataran operasional di lapangan danmenjadi acuan bagi aparatur di Daerah (aparatur Pemprov, Pemkab,dan Pemkot) serta masyarakat luas pengguna sungai dan danau(baik sebagai operator angkutan ataupun untuk kepentingansendiri). Dengan kata lain sifat pengaturannya adalah eksternal

54

Kementerian, sehingga bentuk pengaturannya minimal adalahPeraturan Menteri.

4. Ruang lingkup Naskah Akademis

a. Pengertian-pengertian terkait

Terdapat beberapa pengertian pokok yang harus disepakatikesamaan pengertian atau definisinya terlebih dahulu.Pengertian pokok ini sebagian besar diadopsi dari UU 17/2008tentang Pelayaran dan PP 5/2010 tentang Kenavigasian, sertadari KM 17/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungaidan Danau, serta diadopsi dari peraturan yang berlaku secarainternasional, dan hasil pendefinisian oleh tim penyusunan.

b. Materi (substansi pengaturan)

Secara teoretis bagian ini akan mengungkapkan semuasubstansi apa yang perlu diatur, termasuk kelembagaan,kewenangan, hak-hak, dan kewajiban, persyaratan, hal-halyang dilarang dan dibolehkan disusun secara sistematis.

c. Sanksi

Agar suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkandapat berlaku efektif, maka dalam peraturan itu perlu adanyaunsur memaksa, yaitu pemikiran tentang pemberian sanksi ataspelanggaran terhadap apa yang diwajibkan atau disyaratkan.

Pemikiran sanksi dimaksud dapat berupa: sanksi pidana, sanksiperdata, dan sanksi administratif.

d. Peralihan

Pada bagian peralihan, memuat pemikiran tentangkemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibat-akibathukum yang dapat timbul adalah apabila materi hukum yanghendak diatur telah pernah diatur, maka perlu adanyapemikiran tentang adanya ketentuan peralihan.

e. Penutup

Bagian penutup memuat beberapa pengaturan berupa:

1) Pernyataan tidak berlaku atau pencabutan peraturan yangada sebelumnya. Namun berdasarkan penelitian yangdilakukan dalam hal ini tidak ada peraturan yang telahsebelumnya yang dicabut sebagai konsekuensi logisnya;

2) Pemikiran tentang kapan efektif berlakunya peraturan yangakan diberlakukan berdasarkan analisis kemampuan/kesiapan dari berbagai aspek. Masa efektif berlakunyaperaturan mengenai pedoman manajemen lalu lintas sungai

55

ini idealnya sejak tanggal ditetapkan, namun melihatkondisi lapangan yang belum banyak disiapkan, maka:

a) Ketentuan mengenai sumber daya manusia(pengawakan, pejabat pemerintah, dlsb) sebaiknyaefektif dilakukan 5 tahun setelah Peraturan Menteri iniditetapkan. Artinya sanksi akan diberlakukan setelah 5tahun untuk memberikan waktu bagi kegiatanpendidikan, sertifikasi, dlsb;

b) Ketentuan mengenai alur pelayaran, pelabuhan,telekomunikasi pelayaran, dan sarana prasarana lainnyasebaiknya diberlakukan 3 tahun setelah peraturanmenteri ini ditetapkan. Hal ini ditetapkan untukmemberikan waktu bagi Pemerintah/Pemda untukmenyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkansesuai ketentuan.

f. Kesimpulan dan saran

Memperhatikan bahwa sampai dengan saat ini belum adapengaturan mengenai pembangunan pelabuhan sungai dandanau sampai berlalu lintas di sungai dan danau, makapengaturan melalui Peraturan Menteri ini sangatlah urgent,dalam konteks bahwa:

1) Jika tidak segera diatur maka kondisi penyelenggaraantransportasi sungai dan danau di Indonesia akan semakintidak teratur, sehingga tingkat keselamatan, keamanan,kelancaran, dan perlindungan lingkungan perairan tidakdapat diwujudkan.

2) Dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 5/2010mengenai Kenavigasian terdapat mandat pengaturanlebih lanjut dalam Peraturan Menteri, substansipengaturan tersebut ini harus dilakukan secara spesifikuntuk lalu lintas sungai dan danau karena sifatpergerakannya serta kelembagaan penyelenggaraannyasangat berbeda dengan penyelenggaraan kenavigasianlaut;

g. Lampiran daftar acuan

Dalam menyusun pedoman ini diacu sejumlah kepustakaanbaik secara teoretis maupun perundang-undangan yangberlaku. Adapun daftar kepustakaan yang diacu antara lainadalah:

a. Peraturan perundang-undangan:

1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

56

2) PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

3) PP No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;

4) Keppres No. 17 Tahun 1985 tentang KeselamatanPelayaran;

5) KM No. 53 Tahun 2004 tentang Tatanan KepelabuhananNasional;

6) KM No. 73 Tahun 2004 tentang PenyelenggaraanAngkutan Sungai dan Danau;

b. Peraturan/hukum internasional negara lain:

1) TRANS/SC.3/115/Rev.2 CEVNI European Code forInland Waterway;

2) US Federal Waterway Regulation Title 33 CFR 161 -Vessel Traffic Management

H. Materi Terkait Pedoman

1. Bongkar/Muat Barang di Pelabuhan

Aktivitas/kegiatan bongkar muar barang di pelabuhan yangdilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM), pada dasarnyaada 3 (tiga) hal/kegiatan yaitu meliputi kegiatan Stevedoring,cargodoring dan receiving/delivery, sedangkan dalam pelaksanaanmeliputi persiapan pembongkaran dm pemuatan barang yangdilakukan sebelum kapal tiba dan pada waktu kapal tiba di dermagapelabuhan.

a. Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan

1) Persiapan Bongkar Muat Barang

Sebelum Perusahaan Bongkar Muat melakukan pekerjaanpembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke atas kapal,PBM mendapkan Surat Perintah kerja (SPK) dari PerusahaanPelayaran/Agen yang menunjuknya, sebagai pedoman untukmelaksanakan tugas yang diembannya. Setelah itu perluadanya persiapan-persiapan yang matang baik untukpenyediaan peralatan, tenaga Kerja bongkar muat dan lainsebagainya yang dapat mendukung/menunjang kelancarankegiatan bongkar muat barang.

2) Pelaksanaan Bongkar Muat

Setelah kapal datang dan bersandar Perusahaan BongkarMuat dengan surat perintah kerjanya dan persiapan-persiapanyang sudah dikerjakan, maka alat-alat bongkar muat, personildan segala penunjang kelancaran kegiatan bongkar muat

57

sudah siap melaksanakan tugas dan dikelola oleh bagianstevedoring.

b. Peralatan Bongkar Muat

Instalasi cargo handling adalah instalasi memuat danmembongkar muatan dikapal seperti muatan peti kemas, curahatau cair dan muatan yang dikemas dalam unit kecil.

2. Pembangunan Kapal Kayu

a. Sejarah Pembuatan Kapal

Pembuatan kapal adalah suatu proses pembuatan kapal.Biasanya pembuatan ini dilakukan di tempat khusus, misalnya digalangan kapal. Pembuatan kapal (yang termasuk galangankapal, produsen peralatan kelautan, dan sejumlah besar penyediajasa dan pengetahuan) adalah sebuah industri penting danstrategis di beberapa negara di seluruh dunia.

Dengan potensi kayu yang besar di Indonesia, masyarakatbanyak menggunakan kayu sebagai bahan dasar pembuat kapal,namun dalam perkembangannya akibat keterbatasan bahan dasarkayu tersebut beralih menggunakan bahan dari fiber atau besibaja.

b. Pembuatan Kapal Kayu (Tradisional)

Salah satu perahu yang digunakan di perairan sungai dan danauIndonesia adalah jenis perahu kayu. Proses pembuatan kapalperahu kayu di Indonesia secara umum sebagai berikut:

1) Proses Pencarian Bahan Dasar;

2) Pemilihan Pohon atau Kayu Yang Akan Dijadikan BahanDasar;

3) Pemotongan;

4) Penentuan Pusat Perahu;

5) Proses Penyelesaian (Finishing).

c. Stabilitas kapal

Stabilitas kapal adalah kemampuan kapal untuk menegakkembali sewaktu kapal pada saat diapungkan, tidak miring kekiriatau kekanan, demikian pula pada saat berlayar, disebabkan olehadanya pengaruh luar yang bekerja padanya pada saat kapaldiolengkan oleh ombak atau angin, kapal dapat tegak kembali.

58

d. Kelaiklautan kapal

Dalam pasal 124 UU 17/2008 disampaikan bahwa setiappengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasukperlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairanIndonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal yangmeliputi: material, konstruksi, bangunan, permesinan danperlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasukperlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal.Selanjutnya, dalam pasal 134 UU 17/2008 disampaikan bahwasetiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harusmemenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalianpencemaran yang ditentukan melalui pemeriksaan danpengujian.

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhipersyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuannasional dan internasional (pasal 143 UU 17/2008). Setiap orangyang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus disijil danmemiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelautyang dipersyaratkan (pasal 144 UU 17/2008).

e. Legalitas Keselamatan Kapal

Aspek keselamatan kapal niaga diatur oleh KonvensiInternasional yaitu Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea)1974 beserta amandemennya yang telah diratifikasi olehIndonesia melalui Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor. 65/1980 Tahun 1980 Tentang ratifikasi SOLAS 1974.

3. Jaringan Trayek Sungai

a. Lingkup Kegiatan Lalu-lintas Sungai dan Danau

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam menyusunpedoman di bidang transportasi sungai dan danau tersebutadalah dengan menyediakan penjelasan sedetail-detailnyamengenai wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari setiappihak terkait berikut dengan sistem organisasinya serta tatacaraserta prosedur dalam melaksanakan kegiatan atau peran yangmenjadi tanggung jawabnya.

b. Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun

Angkutan barang berbahaya dan beracun harus dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Barang berbahaya dapatberbentuk: bahan cair; bahan padat; dan bahan gas.

c. Jenis Trayek Angkutan Sungai dan Danau

59

Adapun pihak yang berwenang menetapkan jaringan trayekangkutan sungai dan danau sesuai pasal 12 (4, 5, 6) KM 73/2004adalah:

1) Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan dalamkabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2) Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.

3) Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan lintasbatas antar Negara dan antar propinsi, ditetapkan olehGubernur tempat domisili perusahaan/pemilik kapal sebagaitugas Dekonsentrasi.

4. Pengembangan SDM Pengelola Angkutan Sungai dan Danau

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk a) peningkatankuantitas dan kualitas SDM dengan memperhatikan kebutuhannyata dalam pembangunan, pada perkembangan bidangperhubungan seperti peluang baru, dan tuntutan perkembanganglobal, b) pengembangan dan pendayagunaan SDM berbasiskompetensi, c) peningkatan kemitraan yang sinergis danberkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan danperanan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapaitujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat. Ataudalam pengertian yang lain, Manajeman SDM (MSDM) adalahpengembangan dan pemanfaatan pegawai bagi pencapaian yangefektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan individu ,organisasi, masyarakat.

c. Fungsi Operasional MSDM

Fungsi operasional dalam Manajemen Sumber Daya Manusiamerupakan dasar (basic) pelaksanaan proses MSDM yangefisien dan efektif dalam pencapaian tujuanorganisasi/perusahaan.

d. Peran Strategik MSDM

Perubahan teknologi yang sangat cepat, memaksa organisasiuntuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Saat inimanajeman SDM berubah dan fungsi spesialisasi yang berdirisendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsilainnya di dalam organisasi, untuk bersama-sama mencapaisasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi

60

perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi, dengan katalain fungsi SDM lama menjadi lebih bersifat strategik.

e. Peran MSDM Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif

Kegiatan dari strategi SDM didasarkan kerjasama antardepartemen SDM secara terpadu. Kegiatan dri strategi SDMdidasarkan kerja sama antar departemen SDM dngan manajerlini serta keterlibatan manajemen puncuk dalam menjelaskanvisi dan misi organisasi yang dapt dijabarkan dalam tujuanbisnis yang strategi.

f. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karenaperubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitudrastis pada setiap aspek kehidupan manusia maka setiaporganisasi membutuhkan sumber daya manusia yangmempunyai kompentensi agar dapat memberikan pelayananyang prima dan bernilai. Dengan kata lain organisasi tidak hanyamampu memberikan pelayanan yang memuaskan (customersatisfaction) tetapi juga berorientasi pada nilai (customer value).

5. Pengelolaan Limbah/Sampah

a. Pengelolaan Umum Sampah

Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah meliputi dasar-dasar perencanaan untuk :

1) Daerah pelayanan;2) Tingkat pelayanan;3) Teknik operasional mulai dari :

(1) pewadahan sampah;(2) pengumpulan sampah;(3) pemindahan sampah;(4) pengangkutan sarnpah;(5) pengolahan dan pemilahan sampah;(6) pembuangan akhir sampah.

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkindilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuanganakhir sampah.

b. Persyaratan teknis pengelolaan Sampah

1) Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Teknik operasional pengelolaan sampah yang terdiri darikegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhirsampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahansejak dari sumbernya.

61

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaansampah

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaansampah yaitu:

a) kepadatan dan penyebaran penduduk;

b) karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonorni;

c) timbulan dan karakteristik sampah;

d) budaya sikap dan perilaku masyarakat;

e) jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhirsampah;

f) sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, danpembuangan akhir sampah;

g) biaya yang tersedia;

h) peraturan daerah setempat;

6. Ticketing dan Penjadwalan Angkutan Sungai dan Danau

Sosialisasi jadwal sangat perlu dilakukan untuk memberikankepastian kepada para pelanggan yang akan merencanakanperjalanan terutama untuk pelayanan yang jarang semisal sekalidalam sehari atau sekali dua hari, tetapi tetap penting untukpelayanan yang kerap semisal sekali dalam 20 menit.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti dipapanpengumuman di pelabuhan, Buku Kuning telepon, ataupunperangkat modern yang sekarang banyak digunakan yaitu melaluiinternet.

7. Dermaga Singgah dan terminal

Standarisasi dermaga singgah dan terminal dilakukan dengan dasarkebutuhan layanan serta kapasitas angkutan sungai dan danau yangada di lokasi pengembangan sehingga dapat dibuat kriteriapengembangan yang sesuai dengan kebutuhan.

a. Standar fasilitas terminal

1) Areal fasilitas gedung terminal (ruang tunggu)

a) Standarisasi kebutuhan (luasan) gedung terminalpenumpang

b) Tingkat kenyamanan ruang tunggu harus memiliki

c) Kekuatan bangunan sesuai dengan kondisi wilayahgempa yang terdapat pada SNI-1726-2002 tentang

62

persyaratan minimum perencanaan ketahanan gempauntuk struktur gedung.

d) Pemilihan bahan bangunan disesuaikan denganmaterial setempat yang memenuhi syarat sebagaimaterial bangunan.

2) Areal fasilitas parkir kendaraan

Standarisasi kebutuhan (luasan) fasilitas parkir kendaraanterdiri dari :

a) Menggunakan perkerasan kaku/lentur

b) Menyesuaikan alur/sistem parkir sesuai dengan areaparkir

c) Luasan area parkir menyesuaikan dengan jumlah danjenis kendaraan

d) Disediakan parkir tertutup (di dalam ruangan) bilamemungkinkan agar terhindar dari panas dan hujan

3) Areal fasilitas parkir kendaraan antar/jemput

Standarisasi kebutuhan (luasan) fasilitas parkir kendaraanantar jemput terdiri dari :

a) Menggunakan perkerasan kaku/lentur

b) Menyesuaikan alur/sistem parkir sesuai dengan areaparkir

c) Luasan area parkir menyesuaikan dengan jumlah danjenis kendaraan

d) Disediakan parkir tertutup (di dalam ruangan) bilamemungkinkan agar terhindar dari panas dan hujan

4) Areal fasilitas perdagangan/Kantin

Kebutuhan ruang untuk fasilitas perdagangan didasarkanpada kebutuhan ruang untuk fasilitas umum dan fasilitassosial. Bila luasan area memungkinkan digunakan luasansebesar 60 m2 untuk jumlah penduduk 250 orang.

5) Areal fasilitas pos dan telekomunikasi

Kebutuhan ruang untuk fasilitas pos dan telekomunikasididasarkan pada kebutuhan ruang untuk fasilitas umum danfasilitas sosial. Bila luasan area memungkinkan digunakanluasan sebesar 60 m2 untuk jumlah penduduk 250 orang.

63

b. Fasilitas Umum

Standarisasi Fasilitas umum pada Angkutan Sungai, Danaudiperlukan untuk menjamin keseragaman mutu pelayanan,keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Beberapa hal yangdipertimbangkan dalam penetapan standar fasilitas umumdiantaranya.

1) Penetapan ukuran ruang tunggu penumpang berdasarkan 3kriteria yaitu :

a) Tersedianya tingkat pelayanan untuk pejalan kakisehingga kebutuhan per penumpangnya adalah 0,9 sampai1,2 m2.

b) Untuk terminal pelabuhan yang melayani kegiatanrekreasi maka pembagian ruangan tunggu penumpangnyaadalah 55% luasan ruangan terlindung dan nyaman, 25%luasan ruangan terlindung, serta 20% ruangan terbuka;sedangkan untuk terminal pelabuhan yang melayanipekerja yang pergi pulang kerja, ruang tunggu penumpangdibagi atas 88% luasan ruangan terlindung dan nyaman,6% luasan ruangan terlindung, serta 6% ruangan terbuka.

c) Untuk melayani penumpang untuk 310 hari pelayanandalam satu tahun, sehingga dimungkinkan fasilitas ruangtunggu penumpang akan terlampaui (tidak mencukupi)selama 55 hari puncak dalam satu tahun.

2) Standar Fasilitas Ruang tunggu dan kantin

a) Lantai /alas ruang tunggu dan kantin harus terbuat ataudilapisi bahan yang kedap air (impervious), dan mudahdibersihkan, sehingga tidak licin bila terkena air.

b) Perlengkapan meja dengan permukaan yang kedap, tahanair, tidak mudah berkarat dan mudah untuk dibersihkan

c) Perlengkapan kursi dan atau bangku yang dilengkapidengan sandaran (back rest), dan terbuat dari materialyang kuat dan stabil.

d) Perlu adanya pemisahan ruang bagi perokok, dan bukanperokok.

e) Fasilitas kantin perlu tersedia alat pemanas air (boilingwater), dan pemanas makanan (heating food)

f) Fasilitas pembuangan dan pemisahan sampah (misaluntuk sampah sisa makanan, sampah kertas, botol, limbahsisa minuman, dll)

64

g) Tersedia fasilitas toilet dan fasilitas cuci yang nyaman,yang dilengkapi dengan sabun, pengering tangan, dll.

h) Kantin tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol.

3) Pengaturan lalu lintas bagi pejalan kaki, dankendaraan.Untuk kendaraan perlu ditambahkan tandaperingatan tinggi maksimum kendaraan yang dapat melaluisuatu pintu.

4) Fasilitas pagar pembatas/pengaman untuk memberikanperlindungan bagi manusia/orang, dan kendaraan untuk tidakmelampaui batas daerah aman.

65

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Iskandar, Hedjan Kenasin, B. Barzach, 2011, “Suatu Pengantar:Pelayaran Perairan Daaratan”, Trasindo Gastama Media

NSW Government: Maritime, 2010, “Boating Handbook 2010-2011 ” ,Minister for Ports and Waterways

Australian Standard, 2005, “Guidelines for The Design of MaritimeStrustures”, Australian Standard Committee CE-030, MaritimeStructures

Kramidibrata, Soedjono, 2002, “Perencanaan Pelabuhan”, Penerbit ITB

Kementerian Lingkungan Hidup, 2006, Profil Danau Indonesia, Jakarta

Deliarnoor, N. A., 2008, Kebijakan pengelolaan pelabuhan khusus disungai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasPadjadjaran, Bandung

Mathiesen, T.C., 1990, Ro-ro safety a need for a total approach, SenW57STEIAARGANG NR 7, 387-389.

Maine State Planning Office, 1997, “The Waterfront ConstructionHandbook : Guidelines Design And Construction of WaterfrontFacilities”, Maine State Planning Office , Maine Coastal Program

Mustapadidjaja,2002. Paradigma-Paradigma Pembangunan dan SalingHubungannyadengan Model, Strategi, dan Kebijakan dalamPenyelenggaraan Pembangunan. Bahan Ceramah pada DiklatpimTingkat 2. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 102Tahun 2000 tentang Standar Nasional. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri PerhubunganNomor: KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan.Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1980. Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor: KM 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi Solas1974. Jakarta.

66

Pemerintah Republik Indonesia. 1986. Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor: KM 60 Tahun 1986 tentang Ratifikasi STCW1978. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Keputusan Menteri PerhubunganNomor: KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa LaluLintas di Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Keputusan Kepala BadanPembinaan Hukum Nomor: G-159 PR.09.10 Tahun 1994 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik PeraturanPerundang-undangan. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Darat Nomor: SK. 73/AP.005/DR/DRJD/2003tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.Jakarta.

Ryllat, Alastair, et al. 1993. Creating Training Miracles. AIM Australia.US Army, 2001, “Maintanance and Operation : Maintanance of

Waterfront Facilities”, US Army Corps Of EngineersUS Army, 2001, “Unified Fasilities Criteria : General Criteria For

Waterfront Construction”, US Army Corps Of EngineersUS Army, 1990, “Port Construction And Repair FM 5-480”, US Army

Corps Of EngineersUS Federal Waterway Regulation Title 33 CFR 161 - Vessel TrafficManagement.NYS (New York State) Marine Service, 2010, “New York State Boaters

Guide ”, State Of New York, Office of Parks, Recreation, AndHistoric Preservation, Bureu of Marine and Recreational Vehicles

Documents

BAB I PENDAHULUAN - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-101500000000005... · di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan