1 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Tahun 2017-2022,

merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan

antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima)

tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 ini merupakan penjabaran

dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara

dokumen Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 dengan dokumen RPJMD

merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu

dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan

indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan

Galur Tahun 2017-2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan

program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan

Galur disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal

RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang

RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran

dalam dokumen Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi

dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan

berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah

dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu

indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan

kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

2 

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di

Kecamatan Galur dalam kurun waktu Tahun 2017-2022, maka dipandang sangat perlu

untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah,

sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Galur untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 harus mengacu

kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra

Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Galur

Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022

dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017-2022;

2. Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan pokok-

pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;

3. Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029

dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; dan

4. Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Tahun 2017 – 2022, adalah dokumen

perencanaan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun,

yakni tahun 2018 sampai dengan 2022. Rencana Strategis Kecamatan Galur Kabupaten

Kulon Progo ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana

kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan

3 

Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan.

Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo masa bhakti 2017 –

2022, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam

RPJMD Kabupaten Kulon progo.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan

implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kulon progo

2017 – 2022 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,

tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

1.2. Landasan Hukum

a) Landasan Idiil Pancasila;

b) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;

c) Landasan Operasional:

i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik

Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo

dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

ii) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

iii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

4421) ;

iv) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700) ;

v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

vi) Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal

pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 59) ;

vii) Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

viii) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

ix) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

x) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional ;

xi) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

xii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

xiii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312) ;

xiv) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 2) ;

5 

xv) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2009-2029 ;

xvi) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri E) ;

xvii) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E) ;

xviii) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

xix) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

xx) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 tahun 2016 tentang

APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

xxi) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017-2022 ;

xxii) Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo;

xxiii) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Galur disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam

menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi

seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat

dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah

disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke

depan. sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai

pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya

Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

6 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Galur adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.

2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta

masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan

Galur pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber

pembiayaan APBN maupun masyarakat.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada

lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan

tercapainya visi dan misi kepala daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan

menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang

waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

7 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IX PENUTUP

8 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Kecamatan Galur didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kulon Progo. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Galur diatur oleh

Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan jenis urusan pemerintahan, Kecamatan Galur melaksanakan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program kerja, urusan rumah tangga, ketatausahaan, penyajian data, kepustakaan,

dokumentasi dan informasi, administrasi kepegawaian, koordinasi administrasi

keuangan serta laporan. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan,

perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, penyusunan program kerja dan

laporan serta administrasi kepegawaian.

Adapun Uraian Tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

a) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan

ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

b) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;

c) menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan, meliputi :

1. mempersiapkan rapat;

2. menerima tamu;

3. pelayanan telepon;

4. kebersihan;

5. keamanan; dan

9 

6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga kantor.

d) melaksanakan perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

(gedung kantor kecamatan) dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;

e) melaksanakan koordinasi pengelolaan perlengkapan dan peralatan, meliputi

:

1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan

barang inventaris;

2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul

penghapusan sarana dan prasarana kantor; dan

3. menyusun laporan pengelolaan barang.

f) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi :

1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,

penyajian data dan informasi serta dokumentasi; dan

2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.

g) melaksanakan koordinasi di bidang ketatausahaan dengan Instansi Vertikal,

Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah;

h) melaksanakan fungsi kehumasan kecamatan;

i) menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;

j) melaksanakan penerimaan, pengiriman dan pengamanan berita sandi dan

telekomunikasi;

k) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan;

l) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

m) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);

n) menyiapkan bahan sistem pengendalian intern Kecamatan;

o) menyiapkan bahan pengendalian program kerja Kecamatan;

p) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan

teknologi informasi;

q) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi :

1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

2. melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang

meliputi pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian,

Penilaian prestasi Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), buku penjagaan seperti : Kenaikan pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;

3. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

10 

4. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan

dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, dan

hukuman disiplin tingkat ringan;

5. memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar

tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi PNS;

6. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

7. menyiapkan bahan pembinaan disiplin PNS;

8. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman dispilin PNS;

9. mengusulkan kenaikan gaji berkala Camat;

10. memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS;

11. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi

pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi

Kesehatan (Askes) dan Tabungan Perumahan (Taperum), permintaan

Kartu Pegawai (Karpeg, Kartu Istri/Kartu Suami) serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;

12. mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dan lain-

lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;

13. menyiapkan Surat Perintah Tugas; dan

14. menyiapkan bahan, menyelenggarakan, mengusulkan penilaian dan

memproses penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional

tertentu;

r) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemerintahan triwulanan dan tahunan;

s) menyiapkan pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/Keputusan

Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat; dan

t) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan Sekretariat

Kecamatan.

11 

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,

evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.

Adapun Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

a) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan

keuangan;

b) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;

c) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA);

d) melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;

e) membantu meneliti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran

dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

f) membantu meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan

(SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-

TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji, dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan

perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

g) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;

h) mengoordinasikan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan

dalam mengelola administrasi keuangan, meliputi :

1. memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM);

2. menyelenggarakan pengelolaan Kas Kecamatan;

3. melaksanakan verifikasi SPJ dari Pengguna Anggaran;

4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;

5. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja Kecamatan;

6. melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan

menyetor ke Kas Daerah;

7. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan

8. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Anggaran/Keuangan

Kecamatan.

i) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

12 

2.1.1.2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan

pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan,

pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

Adapun Uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan

dengan pemerintahan;

b) menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;

c) melaksanakan legalisasi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tunjangan Keluarga;

d) melaksanakan verifikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan :

1. pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

2. penambahan atau pengurangan jumlah staf desa;

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa;

4. laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa; dan

5. rekomendasi permohonan Izin Membuka Tanah.

e) mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal

dan Pemerintah Desa;

f) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa

atau kelurahan, meliputi :

1. melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; dan

2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.

g) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa;

h) melaksanakan pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah di kecamatan;

i) melaksanakan koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak

daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2);

13 

j) melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT) dan penagihan PBB-P2;

k) melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, verifikasi, rekomendasi,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi

kelurahan;

l) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan,

meliputi :

1. melakukan bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi, fasilitasi,

pemantauan, pelaporan dan pengawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan yang meliputi administrasi

desa, LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD;

2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

kepala desa dan/atau lurah dan Perangkat Desa dan/atau Perangkat

Kelurahan;

3. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

kelurahan; dan

4. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

m) melaksanakan pembinaan dalam pendataan monografi desa;

n) melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi pemantauan dan

pengawasan pemilihan/ pengisian, pencalonan, pengangkatan,

pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan Perangkat Desa;

o) melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas

Pemerintah Desa dan kelurahan;

p) melaksanakan penyusunan database aparatur Pemerintahan Desa;

q) melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi Pemerintah Desa dan kelurahan;

r) melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran

Pemerintahan Desa;

s) melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan dan

kekayaan desa;

14 

t) melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup

buku kas;

u) melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan

APBDes;

v) melaksanakan verifikasi, rekomendasi, pemantauan penyaluran dan

pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Tambahan Penghasilan Aparatur

Pemerintahan Desa (TPAPD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi

serta dana lainnya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

w) melaksanakan pembinaan, koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis,

fasilitasi, pengawasan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;

x) melaksanakan pembinaan tata kearsipan terhadap Perangkat

Desa/Perangkat Kelurahan;

y) melaksanakan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip

dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan;

z) melaporkan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke

Pemerintah Daerah;

aa) melaporkan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan

kecamatan dan desa/kelurahan ke Organisasi Perangkat Daerah

pengampu urusan kearsipan;

bb) melaksanakan pelayanan kearsipan program arsip masuk desa;

cc) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan

Perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan;

dd) melaksanakan fasilitasi peralihan hak atas tanah;

ee) memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum

serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;

ff) melaksanakan pengawasan atas tanah negara dan tanah aset

Pemerintah Daerah;

gg) melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kegiatan yang berkaitan

dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara, tanah negara bebas

dan tanah timbul;

hh) melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan,

masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan, dan masalah

tanah kosong;

ii) melaksanakan fasilitasi yang terkait dengan :

15 

1. penyelenggaraan pengadaan tanah dan penyelesaian masalah ganti

kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan

umum;

2. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;

3. penetapan tanah ulayat;

4. pemanfaatan tanah kosong;

5. pemberian izin membuka tanah; dan

6. perencanaan penggunaan tanah.

jj) melaksanakan sosialisasi, dan inventarisasi pengadaan tanah untuk

kepentingan umum;

kk) melaksanakan pembuatan tugu batas desa;

ll) melaksanakan penyelesaian dampak sengketa tanah garapan;

mm) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk

pemanfaatan tanaman pangan semusim;

nn)melaksanakan fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi

dan izin membuka tanah;

oo) melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), yaitu :

1. verifikasi, rekomendasi, pembinaan, koordinasi fasilitasi dan

pemantauan pembentukan, penetapan, pengesahan dan pelantikan

BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD; dan

2. pembinaan, pengawasan, supervisi, fasilitasi, pelatihan dan

pendidikan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

pp) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar

desa/kelurahan;

qq) memfasilitasi dan merekomendasi kerjasama antar desa/kelurahan

dan/atau dengan pihak ketiga;

rr) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian

perselisihan/permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

antar desa/kelurahan;

ss) melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

tt) melaksanakan kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan, yang

meliputi :

16 

1. memberikan bimbingan penyusunan produk hukum Desa;

2. menyiapkan rekomendasi produk hukum desa;

3. fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum;

4. fasilitasi sosialisasi produk hukum daerah;

5. melaksanakan pendokumentasian Produk Hukum Daerah; dan

6. menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI)

Hukum.

uu) melaksanakan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, meliputi :

1. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan, sosialisasi, bimbingan

teknis, supervisi, konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran

penduduk;

2. memverifikasi dan memvalidasi data awal persyaratan pendaftaran

penduduk;

3. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan

penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;

4. melaksanakan pendataan peristiwa kependudukan yang meliputi

pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas

menjadi tinggal tetap; dan

5. melaksanakan pendataan peristiwa penting meliputi kelahiran,

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan

perubahan status kewarganegaraan.

vv) melaksanakan kegiatan statistik, meliputi :

1. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang

Pemerintahan Desa;

2. melaksanakan penyusunan data dan statistik kecamatan; dan

3. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian

dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan

berupa pemberian dukungan penyelenggaraan survei, sensus dan

kompilasi administrasi.

ww) memberikan bahan pertimbangan pembentukan, pemecahan,

penghapusan dan/atau penggabungan, perubahan nama kecamatan dan

pemindahan ibukota kecamatan;

xx) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat berkaitan dengan

bidang tugasnya; dan

yy) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

17 

2.1.1.3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat.

Adapun Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

sebagai berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan

dengan ketentraman dan ketertiban umum;

b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;

c. menyiapkan pemberian rekomendasi, meliputi :

1. rekomendasi terhadap pendirian organisasi sosial politik dan

organisasi kemasyarakatan;

2. rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);

3. rekomendasi surat keterangan jalan;

4. rekomendasi permohonan izin keramaian dan kegiatan yang

berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

5. rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

6. rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak

tetap; dan

7. rekomendasi izin berkemah.

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara

Nasional Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, tokoh agama

dan tokoh masyarakat;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan

dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

18 

f. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan;

g. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai

sejarah kebangsaan dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan;

h. menyelenggarakan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan

hari besar lainnya;

i. melaksanakan koordinasi penanganan konflik;

j. melaksanakan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan

masyarakat dan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

k. melaksanakan pemantauan pemilihan umum, pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan

Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;

l. melaksanakan pendataan dan fasilitasi organisasi sosial politik dan

organisasi kemasyarakatan;

m. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat

narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

n. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan

perlindungan masyarakat dengan Instansi Vertikal, Lembaga Non

Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah;

o. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Prosedur Tetap

(Protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan;

p. melaksanakan koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana,

penanganan bencana dan pasca bencana;

q. melaksanakan koordinasi penanganan mayat tidak dikenal, bunuh diri

dan orang tersesat;

r. melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban pada fasilitas

umum;

19 

s. melaksanakan perencanaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas

rambu lalu lintas jalan desa;

t. melaksanakan fasilitasi pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ) dan pengawasan rambu lalu lintas dan marka jalan;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang

tugasnya; dan

v. menyusun laporan tugas Seksi.

2.1.1.4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan

kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup.

Adapun Uraian tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai

berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan

perekonomian dan pembangunan;

b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;

c. menyiapkan pemberian izin, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan kriteria :

a) bukan bangunan pemerintah;

b) bukan bangunan komersial;

c) letak bangunan di luar jalan provinsi dan negara/nasional;

d) letak bangunan bukan di rencana kawasan strategis;

e) bangunan sederhana tidak bertingkat;

f) luas bangunan tidak lebih dari 100 m2; dan

g) advice planing sebagai syarat IMB yang dikeluarkan oleh kecamatan

dan ditetapkan oleh Camat.

2. Izin Gangguan, dengan kriteria :

20 

a) jenis usaha dan/atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran,

usaha jasa khusus, usaha perdagangan/pertokoan kecuali toko

modern dan waralaba;

b) dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak

menggunakan mesin/motor (untuk proses produksinya);

c) usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan bahan kimia,

deterjen/sabun, gas dan obat-obatan; dan

d) limbah yang dihasilkan hanya limbah organik.

3. Izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lingkup pasar;

4. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di

wilayah kecamatan dengan kapasitas paling besar 40 PK;

5. Izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam

satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan di luar

kepentingan pertanian;

d. menyiapkan pemberian rekomendasi, meliputi :

1. rekomendasi izin usaha pertanian dan penyaluran permodalan di

bidang pertanian;

2. rekomendasi pembentukan kelembagaan Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A).

3. rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan;

4. rekomendasi pengajuan dana program ketahanan pangan;

5. rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber

daya alam;

6. rekomendasi izin pendirian koperasi dan usaha industri/perdagangan

kecil menengah;

7. rekomendasi izin pertambangan dan energi serta izin usaha kawasan

industri;

8. rekomendasi izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU);

9. rekomendasi izin tempat usaha isi ulang depot air minum;

10. rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;

21 

11. rekomendasi IMB;

12. rekomendasi IMB menara telekomunikasi sebagai sarana dan

prasarana telekomunikasi;

13. rekomendasi izin gangguan;

14. rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi;

15. rekomendasi izin instalasi penangkal petir;

16. rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

17. rekomendasi izin pemanfaatan tata ruang; dan

18. rekomendasi pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

e. melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi, meliputi :

1. izin usaha peternakan;

2. usaha budidaya perkebunan; dan

3. izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan.

f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh

kecamatan;

g. memfasilitasi, membina dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan;

h. melaksanakan perencanaan pembangunan di kecamatan dan

mengoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan di

desa/kelurahan;

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;

k. melaksanakan penyusunan profil kecamatan;

l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, pelaksanaan dan

pengendalian program dan kegiatan pembangunan;

22 

m. memfasilitasi pembinaan, pengembangan, pemasaran dan pemantauan

kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah,

golongan ekonomi menengah, koperasi, pertambangan, pertanian,

kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perhubungan, pekerjaan

umum, dan lingkungan hidup;

n. melaksanakan sosialisasi kebijakan, koordinasi dan pemantauan

pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan informasi pasar,

stabilisasi harga dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan

informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan

penyebarluasan informasi tentang program pembangunan;

q. memfasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa

telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk

keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan;

r. memfasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi;

s. melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian

wilayah kecamatan;

t. melaksanakan fasilitasi pemantauan dan pengawasan izin usaha

perkebunan dan peternakan;

u. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan

wabah dan penyakit hewan menular;

v. memfasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan;

w. memfasilitasi pemantauan pengelolaan sumber daya alam dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

x. memfasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan

budidaya perikanan;

y. memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan

penggunaan hutan dan perkebunan;

z. melaksanakan koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung

di wilayah Daerah dalam wilayah kecamatan;

aa. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerapan teknologi tepat

guna;

23 

bb. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan

perikanan;

cc. melaksanakan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

dd. melaksanakan pembinaan dan pemantauan cadangan pangan

masyarakat;

ee. melaksanakan penyebarluasan harga pangan;

ff. melaksanakan identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok

masyarakat;

gg. melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan

sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;

hh. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah

pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan;

ii. melaksanakan koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk

kelompok rawan pangan;

jj. melaksanakan koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan

pangan masyarakat;

kk. melaksanakan koordinasi dalam melakukan identifikasi terhadap :

1. potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi

pangan masyarakat;

2. cadangan pangan masyarakat;

3. kelompok rawan pangan; dan

4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada ketahanan pangan

dan tokoh masyarakat.

ll. melaksanakan koordinasi pengumpulan data untuk menganalisis

informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan;

mm. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan pelaporan kerusakan

kawasan;

nn. memfasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM)

penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan dan

peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka

mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam

bermukim;

24 

oo. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan

dan permukiman;

pp. melaksanakan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan dan rencana Daerah dalam pembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman;

qq. melaksanakan pengelolaan sampah di masyarakat melalui :

1. mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari

sumber ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

2. pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah;

3. memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di

TPST melalui program 3R (reduse, reuse, recycle); dan

4. penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada

masyarakat.

rr. memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan

lingkungan;

ss. melaksanakan perbaikan/pemeliharaan, pengawasan fungsi dan manfaat

hasil pembangunan jalan lingkungan;

tt. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan NSPK (Norma Standar

Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan;

uu. melaksanakan pengawasan Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh

instansi pengelola utilitas (PDAM, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT.

Telekomunikasi) pada jalan umum;

vv. melaksanakan koordinasi penanganan dan pemeliharaan serta fasilitasi

pengamanan irigasi tersier;

ww. melaksanakan pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani

Pemakai Air)/GP3A;

xx. memfasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan

ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier;

yy. memfasilitasi penanganan terhadap daya rusak air yang berdampak skala

kabupaten di kecamatan;

zz. memfasilitasi pemeliharaan fungsi jaringan irigasi, menjaga

keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air;

25 

aaa. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat

dan lingkungan hidup;

bbb. melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL) kegiatan usaha kecil/rumah tangga;

ccc. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

ddd. melaksanakan pencegahan eksploitasi/ pemanfaatan sumber daya alam

tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan

hidup;

eee. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan

pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

fff. memfasilitasi pengembangan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

ggg. memantau kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta

pelestarian fungsi lingkungan hidup;

hhh. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk lokal serta industri

dan perdagangan;

iii. melaksanakan pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM);

jjj. melaksanakan sosialisasi tentang program koperasi;

kkk. melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM penerima

bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

lll. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha industri;

mmm. melaksanakan koordinasi penelitian, pengembangan dan penerapan

teknologi di bidang industri;

nnn. melaksanakan pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah

tangga;

ooo. melaksanakan pencatatan, pendataan, pemantauan sektor industri mikro

informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan)

di wilayah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

ppp. melaksanakan koordinasi penyediaaan listrik perdesaan;

26 

qqq. memfasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan

masyarakat;

rrr. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan di wilayah kecamatan;

sss. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar

desa, antar swasta dan antara desa dengan swasta;

ttt. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;

uuu. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan jaringan Teknologi

Informasi;

vvv. memfasilitasi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;

www. melaksanakan koordinasi site plan perumahan;

xxx. melaksanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan;

yyy. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan;

zzz. memfasilitasi kegiatan penataan ruang;

aaaa. melaksanakan pemantauan pemanfataan tata ruang kecamatan;

bbbb. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan izin bangunan;

cccc. melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat mengenai peraturan pemanfaatan lahan dan rencana

pembangunan;

dddd. melaksanakan pelaporan pembinaan penataan ruang;

eeee. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

ffff. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang

berkaitan dengan lahan dan pembangunan;

gggg. melaksanakan pengawasan pembangunan gedung umum dan bangunan

rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;

hhhh. melaksanakan koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah;

iiii. melaksanakan koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan

bencana;

jjjj. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran lingkungan;

27 

kkkk. melaksanakan koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat

berdampak;

llll. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian keanekaragaman

hayati;

mmmm. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan;

nnnn. memfasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang

lingkungan hidup;

oooo. memfasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi;

pppp. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

qqqq. memantau pemasangan reklame di tepi jalan;

rrrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang

tugasnya; dan

ssss. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi

2.1.1.5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pembinaan, pengawasan fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan,

transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

fasilitasi kegiataan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan,

kepemudaan dan olah raga.

Adapun Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan

sosial dan budaya;

b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;

c. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau

instansi vertikal serta pihak swasta yang tugas dan fungsinya di bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas;

d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan, keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial

28 

dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi

kegiatan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan umat beragama;

f. menyiapkan bahan perencanaan bidang kesehatan, Keluarga Berencana

dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, pelayanan sosial,

dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

g. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sosialisasi pendaftaran dan

penyiapan calon transmigran;

i. memfasilitasi rekrutmen calon peserta pelatihan tenaga kerja;

j. memantau penyelenggaraan Upah Minimum Kabupaten;

k. melaksanakan koordinasi penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanan pendataan

dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan

penyebarluasan sistem informasi gender pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan :

1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan;

3. penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4. program Anggaran Responsif Gender (ARG); dan

5. Pengarusutamaan Gender (PUG).

n. memfasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk

melaksanakan pengarusutamaan gender;

o. memfasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan;

p. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang

pengarusutamaan gender dan data pilah gender dan anak;

q. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem

informasi kekerasan perempuan dan anak;

29 

r. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap

kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan;

s. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, keagamaan

dan lembaga swadaya masyarakat;

t. melaksanakan pemantauan pelaksanaan sumbangan sosial dan undian

berhadiah;

u. mengoordinasikan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dan

keluarga sejahtera, meliputi :

1. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka

panjang yang terjangkau aman berkualitas dan merata yang meliputi :

a) pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara

kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin

dan kelompok rentan;

b) penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi

bagi peserta mandiri; dan

c) pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi

kesehatan reproduksi.

2. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam rangka

program KB;

3. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi

pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta

kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa :

a) pemantauan tingkat drop out peserta KB;

b) pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

dan pembinaan penyuluh KB;

c) perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;

d) penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan

reproduksi;

e) penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran

keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari

Human Immunodeficiency Virus (HIV) /Acquired Immune

Deficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS); dan

f) pembinaan penyuluh KB.

30 

4. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB

pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi;

5. pendataan, pemutakhiran dan input data Keluarga Sejahtera;

6. pembinaaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga; dan

7. pembinaan dan inovasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam

mendukung konsep ekonomi kerakyatan.

v. melaksanakan pendataan pembangunan bidang kesehatan masyarakat;

w. melaksanakan koordinasi operasional dan pengawasan penanggulangan

masalah kesehatan akibat bencana, penyakit menular, wabah, Kejadian

Luar Biasa (KLB), pencegahan gizi buruk, upaya penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian

balita;

x. memfasilitasi pelaksanaan, koordinasi kepesertaan dan pemantauan

pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

y. melaksanakan koordinasi pengiriman klien ke pusat rehabilitasi;

z. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak;

aa. memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar;

bb. memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar;

cc. memfasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan

keluarga pahlawan;

dd. memfasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP),

makam perjuangan;

ee. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial

ekonomi, korban tindak kekerasan/traficking dan keluarga migran;

ff. melaksanakan pengumpulan data, pemantauan tentang PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS);

gg. memfasilitasi pelayanan penyandang masalah sosial serta penyaluran

bantuan dan santunan sosial;

hh. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan

perempuan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

31 

ii. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan

masyarakat dalam bidang organisasi sosial (Orsos) dan keagamaan;

jj. menyiapkan bahan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional dan hari besar nasional lainnya;

kk. melaksanakan fasilitasi pengawasan penggunaan buku ajar bagi dunia

pendidikan;

ll. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni

tradisional dan non tradisional;

mm. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang

ketahanan seni dan budaya pembauran dan akulturasi budaya;

nn. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat

kabupaten;

oo. melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan

kesenian;

pp. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kabupaten dalam rangka

perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kesenian;

qq. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan, meliputi :

1. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti

bangsa;

2. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

lembaga adat.

rr. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda

Cagar Budaya (BCB)/situs;

ss. melaksanakan pemantauan cagar budaya;

tt. melaksanakan koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata,

kepemudaan dan olah raga dengan Instansi Vertikal, Lembaga Non

Pemerintah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Perangkat Daerah;

uu. melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;

vv. melaksanakan pemantauan Jam Belajar Masyarakat (JBM);

32 

ww. memfasilitasi aktivitas kepemudaan dan pembangunan pusat

pemberdayaan pemuda;

xx. melaksanakan fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

yy. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMTAS);

zz. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan

pengembangan pariwisata;

aaa. memfasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata meliputi :

1. penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta

group widyawisata;

2. peserta pameran/event, roadshow; dan

3. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi

pariwisata.

bbb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berkembangnya

perpustakaan masyarakat;

ccc. melaksanakan koordinasi pengembangan minat baca;

ddd. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang

pendidikan;

eee. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang

tugasnya; dan

fff. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

2.1.1.6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap warga

masyarakat.

Adapun Uraian tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan

pelayanan;

b. melaksanakan Legalisasi Surat Keterangan untuk mendapatkan

pembayaran tunjangan keluarga;

c. melaksanakan koordinasi pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja

Lokal (AKL);

33 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi permohonan bantuan/jaminan

sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial

terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;

e. menyiapkan pemberian rekomendasi izin yang meliputi :

1. rekomendasi terhadap pendirian organisasi sosial politik dan

organisasi kemasyarakatan;

2. rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);

3. rekomendasi surat keterangan jalan;

4. rekomendasi permohonan izin keramaian dan kegiatan yang berkaitan

dengan ketentraman dan ketertiban umum;

5. rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

6. rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

7. rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak

tetap;

8. rekomendasi izin berkemah,

9. rekomendasi izin usaha pertanian dan penyaluran permodalan di

bidang pertanian;

10. rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani

Pemakai Air).

11. rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan;

12. rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan

sumber daya alam;

13. rekomendasi izin pendirian koperasi dan usaha

industri/perdagangan kecil menengah;

14. rekomendasi izin pendirian SPBU;

15. rekomendasi izin tempat usaha isi ulang depot air minum;

16. rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;

17. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

34 

18. rekomendasi IMB menara telekomunikasi sebagai sarana dan

prasarana telekomunikasi;

19. rekomendasi izin gangguan;

20. rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi;

21. rekomendasi izin instalasi penangkal petir;

22. rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat

telekomunikasi;

23. rekomendasi izin pemanfaatan tata ruang;

24. rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah

berjasa kepada bangsa dan negara;

25. rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya;

26. rekomendasi pendirian kelompok kesenian/ kebudayaa;

27. rekomendasi pendirian klub olahraga;

28. rekomendasi usaha pariwisata;

29. rekomendasi perizinan dan melaksanakan pengawasan usaha

perfilman di bidang penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD),

pertunjukan film, pertunjukan film keliling dan tempat hiburan;

30. rekomendasi usul rencana pendirian PAUD, SD Swasta, SMP,

SMA/SMK dan pendidikan non formal;

31. rekomendasi pengumpulan uang atau barang oleh penduduk dan

organisasi/lembaga;

32. rekomendasi pemberian izin sarana kesehatan;

33. rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

34. rekomendasi pendaftaran baru/ulang Organisasi Sosial/Panti Sosial

yang berada di desa/kelurahan;

35. rekomendasi pemberangkatan calon transmigran;

36. rekomendasi izin nikah, talak, cerai dan rujuk;

f. menyiapkan pemberian izin, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan kriteria :

a) bukan bangunan pemerintah;

35 

b) bukan bangunan komersial letak bangunan di luar jalan kabupaten,

provinsi dan negara/Nasional;

c) letak bangunan bukan di rencana kawasan strategis;

d) bangunan sederhana tidak bertingkat;

e) luas bangunan tidak lebih dari 100 m2; dan

f) advice planing sebagai syarat IMB yang dikeluarkan oleh kecamatan

ditetapkan oleh kecamatan.

2. Izin Gangguan, dengan kriteria :

a) jenis usaha dan atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran,

usaha jasa khusus,usaha perdagangan/pertokoan kecuali toko

modern dan waralaba;

b) dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak

menggunakan mesin/motor (untuk proses produksinya);

c) usaha dan atau kegiatannya tidak menggunakan bahan-bahan

kimia, deterjen/sabun, gas dan obat-obatan; dan

d) limbah yang dihasilkan hanya limbah organik.

3. Izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lingkup pasar;

4. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di

wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimal 40 PK;

5. izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam

satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan di luar

kepentingan pertanian;

6. izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar Daerah;

7. izin terdaftar tempat rekreasi hiburan umum, salon/ tukang cukur, dan

persewaan audio visual;

8. izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan

9. Izin Usaha Mikro Kecil.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang

tugasnya; dan h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

36 

2.1.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Sampai dengan saat ini di Kecamatan Galur belum dibentuk kelompok jabatan

fungsional tertentu.

2.1.2. Fungsi

Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga

menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan adalah

sebagai berikut :

Susunan organisasi Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari :

a. Camat.

b. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum; dan

b. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

g. Seksi Pelayanan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

37 

 

CAMAT GALUR  

Latnyana, S.Ag. M.M.M.AP. 

Kasie Pemerintahan 

 Lilih Kurniati, SIP. 

 

Kasie Tramtibum   

Subantosi, SH. 

Kasie Perekonomian dan Pembangunan 

  

Wiwik Sri M,SP.MP  

Kasie Kesra   

Misbachun E R, SH 

Kasie  Pelayanan 

 Agus Subagyo, S.IP. 

 

Sekretaris Kecamatan  

Widodo, SH. 

 

Ka. Sub Bag. Umum  

 Tri Yoga W, S.Pd. 

 Ka. Sub Bag. 

Keuangan  

Mulyono, S.IP. 

 Kelompok 

Jabatan Fungsional 

 Desa 

 UPTD 

Keterangan : Garis Komando : ____________ Garis Koordinasi : _ _ _ _ _ _ _ _ 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GALUR  Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor : 75 Tahun 2016  tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Fungsi dan dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. 

38 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo hingga

tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai (PNS dan PTT)

pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo

No Uraian Laki-Laki Perempuan Total

1 Jumlah Pegawai

PNS 18 6 24

CPNS - - -

PTT - - -

Jumlah 18 6 24

2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:

Golongan IV 3 1 4

Golongan III 8 5 13

Golongan II 7 - 7

Golongan I - - -

Jumlah 18 6 24

3 Jumlah pegawai yang telah mengikuti

Pendidikan Penjejangan Terakhir :

Diklatpim III 2 - 2

Diklatpim IV/Adum 5 2 7

Jumlah 7 2 9

39 

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan

pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo

No Uraian Laki-Laki Perempuan Total

5 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan :

a. Strata 2 (Magister) 1 1 2

b. Strata 1 (Sarjana) 6 4 10

c. Diploma 1 1 2

d. SLTA 10 - 10

e. SLTP - - -

f. SD - -

Jumlah 18 6 24

7 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

pengadaan barang jasa :

a. L-IV - - -

b. L-II - - -

Jumlah - - -

Jumlah 21 5 24

Sumber : Subag. Umum

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang :

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Galur Kabupaten Kulon

Progo, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja

No Jenis banyak

Kondisi Sekarang

Baik Kurang

baik Rusak

1. Rumah Dinas 1 1

2 Pendopo 2 2 - -

3 Kantor 3 3 - -

4 Gedung PNPM 1 1 - -

5 Gedung PKK/ Perpustakaan 1 1 - -

40 

6 Tempat Parkir 1 1 - -

7 Pesawat Telepon 1 1 - -

8 Mesin Ketik 4 2 2

9 Kursi rapat/kursi lipat 43 38 5 -

10 Meja Rapat 19 13 6 -

11 Kursi Tamu 4 4 - -

12 Meja Tamu 1 1 - -

13 Almari 20 11 9 -

14 Meja Kerja 43 21 22 -

15 Ruang Rapat 3 3 - -

16 Kendaraan Roda 2 6 5 1 -

17 Kendaraan Roda 4 1 1 - -

18 Komputer/laptop 14 13 1 -

19 Drainase 1 1 - -

20 Beteng 1

Sumber : Data inventaris Barang Kecamatan Galur

2.2.3. Kondisi Wilayah

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kecamatan Galur merupakan

kawasan dataran rendah dengan ketinggian antara 6 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan pemetaan dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Galur

termasuk dalam kawasan pertanian / perkebunan dan kawasan pariwisata. Luas

wilayah Kecamatan Galur adalah 3.291,232 Ha.

41 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Galur berdasarkan sasaran/target

Renstra Kecamatan Galur Tahun 2012 – 2016, sebagaimana disajikan pada table T-C.23 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galur

Kabupaten Kulon Progo

No

Indikator Kinerja

sesuai

Target

NSPK

(SPM)

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

(MDG’s

dsb)

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18

1

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

(%)

86,34 86,47 87,01 87,55 88,31 86,34 86,47 87,01 87,55 88,31 100 100 100 100 100

Indikator yang tertuang dalam tabel T-C.23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Galur dan

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

42 

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD

Kabupaten Kulon Progo. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Galur

Kabupaten Kulon ProgoTahun 2012 s.d 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA DAERAHa.  Belanja tidak langsung

-  Belanja pegawai 1.250.019.963 1.266.426.553 1.371.481.213 1.416.359.290 1.452.618.296 1.172.138.769 1.246.426.553 1.333.160.508 1.428.536.342 1.437.577.939 94% 98% 99% 1.351.381.063 1.335.804.824

b.  Belanja langsung 174.690.675 229.708.050 262.958.050 379.818.400 549.251.177 171.932.209 224.708.050 248.839.292 311.917.978 535.392.413 98% 98% 97% 319.285.270 318.733.577

Total 1.424.710.638 1.496.134.603 1.634.439.263 1.796.177.690 2.001.869.473 1.344.070.978 1.471.134.603 1.581.999.800 1.740.454.320 1.972.970.352 96% 98% 98% 835.333.167 827.269.201

UraianAnggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

Sumber : Subag. Keuangan

43 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan.

Tantangan Kecamatan Galur dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut

kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut

terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang

berkualitas.

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government),

menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam

penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.

4) Kecamatan Galur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, menuntut

kerjasama antar wilayah antar daerah.

5) Brand promosi investasi Kulon Progo sebagai ”The Jevel of Java”, menuntut

terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai, dan peningkatan kualitas

sarana prasarana publik serta pelayanan publik.

6) Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ) melalui Kecamatan Galur, menuntut kesiapan

masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam

menyambut potensi tersebut.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang

memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai

tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang

dilakukan oleh Kecamatan Galur, yaitu :

1) Kecamatan Galur berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian,

pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.

2) Kecamatan Galur dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung

44 

dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.

3) Kecamatan Galur berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal

tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7

(Tujuh) desa di Kecamatan Galur.

4) Kecamatan Galur telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana

Alam, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang

memadai.

5) Di Kecamatan Galur terdapat dana bergulir yang berasal dari : PNPM Mandiri

Perdesaan, PNPM P2KP, PNPM PUAP dan sebagainya. Di samping itu terdapat pula

lembaga perbankan/ keuangan seperti : Bank BRI, Bank BPD DIY, Bank Pasar Kulon

Progo, BPR Nusamba, BPR Shinta Putra, BUKP Propinsi DIY, LKM Binangun, BMT,

koperasi dan paguyuban simpan pinjam di masyarakat.

6) Kecamatan Galur berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa

rekomendasi perijinan.

7) Di Kecamatan Galur telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti

kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan

manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan,

namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan

investor dari luar.

8) Kecamatan Galur dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang

berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

9) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Trisik akan membawa dampak

positif terhadap peningkatan hasil potensi laut secara maksimal.

45 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan

dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 – 2022 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka

permasalahan yang ada di Kecamatan Galur adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara alamiah Pantai Trisik kondisinya sangat rawan, ombaknya cukup besar,

dan lahan belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan lahan gersang namun

apabila diolah dapat dikembangkan untuk bidang pertanian dan peternakan.

2. Bahwa kurang adanya kerjasama antara masyarakat petani, peternak dengan investor

dari luar terhadap upaya pengembangan Pantai Trisik sebagai lokasi pertanian,

peternakan dan sentra industri pendukung wisata, serta system pengairan secara

teknis belum dapat optimal.

3. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada

di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat

dimanfaatkan secara optimal

4. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah

hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan

peningkatan ketrampilan ( Skill).

5. Ketergantuangan masyarakat terhadap Irigasi Sapon sangat tinggi, sehingga bila Irigasi

Sapon tidak mengalir maka akan terjadi kegagalan panen.

6. Keanekaragaman budaya semakin memudar dengan adanya perubahan kondisi sosial

dan teknologi.

Selain itu identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan juga didasari oleh

gambaran umum Kecamatan Galur seperti dijelaskan sebagai berikut :

a. Gambaran Umum Wilayah

Pemerintah Kecamatan Galur merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten

Kulon Progo, terdiri dari 7 desa yaitu Brosot, Kranggan, Banaran, Nomporejo, Karangsewu,

46 

Pandowan dan Tirtorahayu yang terbagi dalam 75 pedukuhan, 150 RW, 311 RT dengan

luas wilayah 3.291.2325 ha, jumlah penduduk 32.890 jiwa. Dengan batas wilayah :

- sebelah utara : Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

- sebelah selatan : Samudera Indonesia

- sebelah timur : Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

- sebelah barat : Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo

Luas wilayah Kecamatan Galur 3.291.2325 ha dengan perincian penggunaan lahan

sebagai berikut :

- tanah pekarangan : 217.8705 ha

- tanah sawah : 1.227.0000 ha

- tanah tegalan : 956.2364 ha

- lain-lain : 890.1256 ha

b. Keadaan Desa dan Pedukuhan

Tabel 3.1 Keadaan Desa dan Pedukuhan

No Nama Desa Jumlah

Pedukuhan Luas

1. Brosot 10 322,54

2. Kranggan 9 238,75

3. Banaran 13 907,25

4. Nomporejo 8 190,91

5. Karangsewu 17 926,24

6. Pandowan 4 140,36

7. Tirtorahayu 14 565,19

Jumlah 75 3.291,23

Sumber : Kecamatan Galur Dalam Angka

c. Keadaan Geografi

Tabel 3.2. Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan

No Nama Desa Tanah Sawah Tanah Kering Bangunan Lainnya

1. Karangsewu 264,15 374,62 23,24 264,12

2. Banaran 289,14 181,09 47,55 389,47

3. Kranggan 108,73 59,25 21,01 49,76

4. Nomporejo 97,3 53,11 17,62 23,15

5. Brosot 98,98 67,39 63,8 92,36

6. Pandowan 77,07 47,3 6,03 9,96

7. Tirtorahayu 290,28 173,47 36,52 62,92

Jumlah 1.225,65 956,23 217,77 891,74

47 

Sumber : Kecamatan Galur Dalam Angka ( BPS)

d. Penduduk

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk

No. Nama Desa

∑ KK ∑Jiwa

Laki-

laki Perempuan

Laki-

laki Perempuan

1. Karangsewu 2301 531 4185 4201

2. Banaran 1614 377 2783 2817

3. Kranggan 732 166 1261 1322

4. Nomporejo 633 132 1101 1107

5. Brosot 1339 322 2388 2454

6. Pandowan 573 139 1015 1046

7. Tirtorahayu 1980 478 3598 3652

Jumlah 9172 2145 16331 16559

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Galur

e. Sarana Prasarana Pendidikan

Tabel 3.4

No. Pendidikan Sarana Pendidikan

( Sekolah )

Prasarana

Pendidikan

( Guru )

1. TK 42 106

2. SD 27 294

3. SLB 1 8

4. SLTP 4 95

5. SLTA 4 93

6. Sarjana Muda - -

7. S1 - -

8. S2 - -

Jumlah

Sumber : Kecamatan Galur Dalam Angka

48 

f. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.5 Mata Pencaharian Penduduk

No. Mata Pencaharian Jumlah

1. Petani

- Petani Pemilik Tanah : 3320 Orang

- Petani Penggarap Tanah : 3320 Orang

- Petani Penggarap/Penyekap : 2045 Orang

- Buruh Tani : 1650 Orang

2. Nelayan : 23 Orang

3. Pengusaha sedang / Besar : 1 Orang

4. Pengrajin / Industri Kecil : 300 Orang

5. Buruh Industri : 100 Orang

6. Buruh Bangunan : 760 Orang

7. Buruh Pertembangan : 351 Orang

8. Buruh Perkebunan ( Besar / Kecil ) : 25 Orang

9. Pedagang : 823 Orang

10` Pengangkutan : 50 Orang

11. Pegawai Negeri Sipil : 785 Orang

12 ABRI : 85 Orang

13. Kepolisian RI : 128 Orang

14. Pensiunan (PNS / ABRI ) : 589 Orang

15. Peternak

a. Sapi Perah : 2 Orang

b. Sapi Biasa : 994 Orang

c. Sapi Potong : 994 Orang

d. Kerbau : 3 Orang

e. Kambing : 4485 Orang

f. Domba : 240 Orang

g. Kuda : - Orang

h. Ikan : 89 Orang

i. Ayam Buras : 9121 Orang

j. Ayam ras : 32 Orang

k. Itik : 2020 Orang

16. Lain-lain :

- Burung Puyuh : 360 Orang

- Kelinci : 139 Orang

- Angsa / Menthok : 2100 Orang

Sumber : Profil Kecamatan Galur

49 

g. Seni dan Budaya

Tabel 3.6

No. Jenis Jumlah Keterangan

1. Kerawitan 5

2. Ketoprak 5

3. Reyog / Jathilan 12

4. Rebana / Selawatan 15

5. Berjanjen 4

6. Campur Sari 4

7. Khosidah 1

8. Group Band 2

9. Keroncong 1

Sumber : Seksi Kesra Kecamatan Galur

h. Agama dan Tempat Ibadah

Tabel 3.7

Jumlah Pemeluk Tempat Ibadah

Islam Khatolik Kristen Hindu Budha Masjid Mushola/Langgar Gereja

32672 166 92 - - 76 80 2

Sumber : Data Agregat Kependudukan dan Kecamatan Galur Dalam Angka

i. Kesehatan

Sarana Kesehatan

Tabel 3.8

Rumah

Sakit

Umum

Puskermas Dokter

Praktek

Dukun

Bayi Posyandu

Rumah

Bersalin

- 2 1 2 75 1

Sumber : Puskesmas Galur

j. Keluarga Berencana

Tabel 3.9

No Jenis KB Jumlah Peserta

1 Jumlah PUS 4529

2 Jumlah PUS Masuk KB 2885

3 PIL 344

50 

4 IUD 684

5 Co / Condom 136

6 Suntik 1425

7 MOP 6

8 MOW 107

9 Implan 172

10 KB Mandiri 1079

Sumber : PKB Kecamatan Galur

k. Penyandang Cacat

Tabel 3.10

No. Jenis Cacat Jumlah

1. Cacat fisik / Fa’al : 200 Orang

2. Cacat Mental / Idiot, debil, dll : 115 Orang

3. Sakit ingatan / gila : 10 Orang

Sumber : Profil Kecamatan Galur

l. Pertanian

Tabel 3.11

No Jenis Pertanian Luas Panen

( Ha )

Produksi

(Ton)

1 Padi 3262,4 22108,80

2 Kacang Tanah 8 320

3 Kedelai 531 902,7

4 Sayur-sayuran 1929 96450

Sumber : BPP Kecamatan Galur

m. Ternak

Tabel 3.12

No Jenis Ternak Jenis Kelamin

Jantan Betina

1 Sapi

2 a. Sapi Perah 0 14

3 b. Sapi Biasa 365 1988

4 Kerbau 3 20

5 Kambing 476 1495

6 Domba 354 1425

Sumber : BPP Kecamatan Galur

51 

n. Lainnya ( Wisata )

Tabel 3.13

No Jenis Tempat Wisata Jumlah Keterangan

1 Pantai 1 Wisata Pantai

2 Gunung -

3 Gua -

4 Sejarah -

5 Lainnya -

Jumlah 1

Sumber : Profil Kecamatan Galur

o. Potensi

i) Bahwa Kecamatan Galur memiliki Potensi sumber daya alam yang luas berupa

lahan pantai, membentang luas di sepanjang pantai selatan yang apabila diolah

dapat dikembangkan untuk lokasi peternakan ayam, nelayan, agribisnis yang

semuanya belum dapat dikembangkan secara optimal

ii) Bahwa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Galur simpul ekonomi produktif,

kelompok-kelompok tani, kelompok ternak dengan manajemen usaha yang masih

tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul

tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.

iii) Kecamatan Galur memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai didukung oleh

mekanisme kerja yang harmonis merupakan potensi dalam upaya menjalankan

tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan.

iv) Bahwa 98 % masyarakat Galur memeluk agama Islam yang patuh dan taat

sehingga Kecamatan Galur dijuluki sebagai serambi mekahnya Kulon Progo,

merupakan potensi religius terutama dalam menegakkan kebersamaan kesatuan

dan persatuan wilayah.

v) Bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Galur berpendidikan SLTA ke atas

merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup bagus. Mereka perlu

diberdayakan dan dikembangkan menjadi SDM yang lebih berkualitas.

52 

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dapat dilihat pada

tabel 3.1. yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian Capaian/ Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Jumlah sarana

prasarana penunjang

Sarana prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang pelaksanaan tugas kedinasan

SOP Kecamatan

Galur

Kekuatan

1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan

didukung Peraturan Perundang-undangan

2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan

Galur yang tinggi

Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

yang masih kurang dibandingkan dengan luas

dan banyaknya beban kerja pengawasan.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang

pengawasan

3. Dukungan anggaran belum mencukupi

Peluang

1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan

kinerja pemerintah

2. Adanya dukungan dari atasan

langsung.

Ancaman

1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah

masih kurang memadai.

2. Sistem Pengendalian Intern /

Pengawasan melekat belum berjalan

sebagaimana mestinya

1. Masih kurangnya sarana

prasarana pendukung

pengawasan

2. Masih kurangnya dukungan

anggaran

2. Jumlah Aparatur yg

memadai

Dengan Sumber Daya Manusia yang ada, dan relatif cukup tinggi tetapi masih perlu peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik

SOP Kecamatan

Galur

53 

Aspek Kajian Capaian/ Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

lagi

3. Jumlah anggaran

penunjang

Anggaran penunjang

untuk saat ini masih

belum cukup untuk

optimalisasi

pelayanan kepada

masyarakat dan

kelancaran

pelaksanaan tugas .

DPA Kecamatan

Galur

54 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Galur memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Bupati

dan Wakil Bupati lima tahun ke depan khususnya misi ketiga, diperoleh gambaran sebagai

berikut :

1. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

adalah:

a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;

b. Meningkatkan sistem pelayanan publik;

c. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan

lingkungan

Tugas dan fungsi Kecamatan Galur yang relevan :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Kecamatan ;

1) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

(LAKIP) ;

2) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan Teknologi

Informasi;

3) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan Sekretaris Desa;

4) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

5) Melaksanakan pembinan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;

6) Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di kecamatan;

7) Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;

8) Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain – lain yang

berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.

9) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan memproses Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (

DPPA );

10) Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dari Kuasa Pengguna

Anggaran;

11) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;

12) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

13) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

14) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan:

55 

15) Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa;

16) Melaksaanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa;

17) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan desa;

18) Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan apbdesa;

19) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian

kepala desa;

20) Melakukan monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;

21) Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Desa;

22) Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan

Permusyawaratan Desa ( BPD );

23) Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan

Anggota BPD;

24) Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;

25) Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemerintahan desa;

26) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan umumdan pemerintahan desa;

27) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaaan aparat

pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

28) Menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi Informasi ( JDI ) hukum;

29) Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hukum desa;

30) Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hokum desa;

31) Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahandesa

32) Menyusun data dan statistik kecamatan;

33) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di desa;

34) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi adiministrasi barang desa;

35) Memfasilitasi dan membina serta memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan;

36) Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas;

37) Melakukan pemantauan pemberdayaan Administrasi Desa;

38) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

39) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan.

40) Melaksanakan pendataan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan

lainnya;

41) Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi

kemasyarakatan lainnya;

56 

42) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

43) Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);

44) Memberikan rekomendasi surat jalan;

45) Menfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika,

psikotropika, zat aditif, dan bahan berbahaya;

46) Menyusun dan melaksankan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana

tingkat kecamatan;

47) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan

akibat bencana;

48) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan

masyarakat;

49) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;

50) Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta

perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah,

pemerintah desa dan perangkat daerah;

51) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;

52) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

53) Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan

yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;

54) Memberikan rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

55) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan serta

pelaporan keadaan;

56) Melaksanakan pemantauan jalur lalu lintas;

57) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas

dan angkutan jalan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Kulon Progo,

Kecamatan Galur diproyeksikan sebagai berikut :

1. Kawasan Pertanian

Posisi Kecamatan Galur yang berada diantara dua sungai besar, Sungai Serang dan

Sungai Bogowonto dan berada di wilayah dataran rendah yang dilewati sungai-

sungai kecil berdampak positif pada kesuburan lahan. Sebagian besar masyarakat

Kecamatan Galur bekerja pada pertanian lahan sawah. Kecamatan Galur merupakan

salah satu lumbung padi di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu di wilayah pesisir (

Desa Banaran, Desa Karangsewu) juga dikembangkan tanaman andalan berupa

57 

cabai, melon dan semangka. Kendala yang sering dihadapi oleh para petani pesisir

dalam mengembangkan usahanya adalah cuaca yang beberapa tahun terakhir yang

tidak menentu dan harga komoditas yang juga tidak menentu.

2. Kawasan Pariwisata

Sebagai kawasan pariwisata, Kecamatan Galur didukung oleh tempat wisata Pantai

Trisik. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata diharapkan

akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi kedua pantai

tersebut..

3. Kawasan perdagangan

Perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Galur merupakan pasar tradisional.

Terdapat pasar tradisional 3 buah, Kecamatan Galur yang dilewati jalan propinsi

sangat potensial dikembangkan sekali sebagai kawasan perdagangan. Dinas

Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo yang masih perlu memfasilitasi dan

mengembangkan penampungan produk lokal dan aktivitas perdagangan lainnya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kawasan Industri Perikanan

Kecamatan Galur yang langsung berhimpitan dengan Samudera Indonesia juga sangat

potensial untuk pengembangan industri pengolahan hasil laut. Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) Trisik diharapkan akan membuka peluang usaha dalam menggali potensi kelautan

secara optimal.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan

RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh

Kecamatan Galur adalah :

1. Bencana banjir pada musim penghujan

2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi

3. .Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.

4. Ancaman penyakit menular DBD, Malaria dan Chikungunya.

58 

5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat.

6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

7. Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian

fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi

produksi pertanian di wilayah Kecamatan Galur

8. Padatnya arus lalu lintas karena akses jalan menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa

Barat melalui Kecamatan Galur

9. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah

Kecamatan Galur disebabkan adanya truk penambang pasir

10. Terganggunya arus lalu lintas karena banyaknya depo pasir liar

11. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa

12. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit

13. Akan dibangunnya JJLS

14. Rencana Pembangunan Bandara Udara

15. Akan dibangun Gardu Transmisi Listrik Tenaga Surya

16. Rawan bencana tsunami

17. Rawan bencana gempa bumi

18. Masih adanya rumah tidak layak huni

19. Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat

20. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal

21. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan

22. Pengangguran / kenakalan remaja

23. Angka buta huruf

24. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam

lembaga keuangan.

25. Permasalahan Kesehatan Masyarakat

26. Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jamkesmas, Jamkesos dan

Jamkesda

59 

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022,

maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Galur 5 (lima) tahun ke depan adalah

sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galur

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TRANSISI

2017

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

KE-

2018 2019 2020 2021 2022

1.

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Pelayanan

Publik yang

Responsif dan

Akuntabel

1. Meningkatnya

Pelayanan

Kecamatan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

76,26 77,26 78,26 79,26 80,26 81,26

2. Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Capaian

Peningkatan

Penyelengga

raan

Pemerintaha

n Kecamatan

88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60

60 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi

pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan

program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya

visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang

mungkin ada di wilayah Kecamatan Galur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan

pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan

Kecamatan Galur tahun 2017 – 2022 sesuai dengan misi Kabupaten Kulon Progo disajikan

sebagai berikut :

61 

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya

Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan dan

pelayanan publik

yang responsif dan

akuntabel

1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Mengoptimalkan sistem pelayanan umum

Peningkatan kualitas pelayanan umum

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Galur akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Tabel T-C.27RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GALUR

KABUPATEN KULON PROGO

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Kondisi

Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

Unit

Kerja

Perangk

Target

Kinerja

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 100 20 87.314.300 20 68.240.000 20 65.750.000 20 71.100.000 20 85.650.000 100 378.054.300 Kec.

Galur

Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Jasa perkantoran (jasa

persuratan, jasa

pegawai tidak tetap)

dan tersedianya

peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak,

penggandaan dan

surat kabar)

bulan 12 12 12 35.646.300 12 25.240.000 12 24.250.000 12 26.100.000 12 34.000.000 12 145.236.300 Kec.

Galur

Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas

penatausahaan

keuangan dan barang

bulan 12 12 12 18.668.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.500.000 12 18.650.000 12 82.818.000 Kec.

Galur

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan

koordinasi

Makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat dan

tamu serta biaya

koordinasi dan

konsultasi

bulan 12 12 12 33.000.000 12 28.000.000 12 26.500.000 12 29.500.000 12 33.000.000 12 150.000.000 Kec.

Galur

62

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

02 Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

% 100 100 20 13.850.000 20 10.460.000 20 10.080.000 20 10.900.000 20 13.130.000 100 58.420.000 Kec.

Galur

Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Rencana kerja SKPD,

Perubahan Rencana

Kerja SKPD dan

Perubahan Rencana

Strategis SKPD

Dokum

en

2 3 3 5.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.500.000 3 5.000.000 3 22.500.000 Kec.

Galur

Strategis SKPD

Penyusunan laporan

keuangan

Laporan capaian

kinerja keuangan dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dokum

en

2 2 2 3.850.000 2 2.460.000 2 2.080.000 2 2.200.000 2 3.130.000 2 13.720.000 Kec.

Galur

Pengendalian, evaluasi

dan pelaporan kinerja

Laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil

Kinerja SKPD serta

penerapan SPIP

Dokum

en

19 19 19 5.000.000 19 4.000.000 19 4.000.000 19 4.200.000 19 5.000.000 19 22.200.000 Kec.

Galur

03 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja

dan Kualitas Sumber

Daya Manusia OPD

Capaian peningkatan

sarana/prasarana

kerja dan kualitas

sumber daya manusia

OPD

% 100 100 20 156.000.000 20 118.330.000 20 114.010.000 20 123.280.000 20 148.520.000 100 660.140.000 Kec.

Galur

Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Peralatan kantor

berupa sepeda motor

1 unit, kursi lipat 20

unt, meja kursi tamu 1

set, laptop 1 unit,

Unit 17 6 37 55.000.000 40.000.000 35.000.000 40.000.000 50.000.000 220.000.000 Kec.

Galur

set, laptop 1 unit,

almari besi 3 unit, rak

arsip dixion 2 unit,

komputer PC 1 unit,

printer 1 unit, meja

komputer 2 unit, TV

22 inchi 1 unit

63

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

perkantoran

Biaya operasional

pemeliharaan rumah

dinas 1 unit, gedung

kantor 6 unit,

kendaraan roda

empat 1 unit,

kendaraan roda dua 8

unit, dinas, peralatan

gedung kantor 9 unit,

bulan 12,00 12 12 101.000.000 12 78.330.000 79.010.000 83.280.000 98.520.000 440.140.000 Kec.

Galur

mebeleur 10 unit;

pembayaran jasa

pemeliharaan sarana

prasarana

perkantoran ( listrik,

telepon, air dan

perijinan kendaraan),

penyediaan peralatan

gedung kantor

(peralatan listrik, alat

kebersihan,

penyediaan BBM

kendaraan

operasional)

Meningkatny

a pelayanan

kecamatan

04 Program Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan

pelayanan kecamatan

% 37,14 42,14 61,43 43.850.000 76,07 33.110.000 85,71 31.900.000 92,86 34.500.000 100,00 41.560.000 100,00 184.920.000 Kec.

Galur

Pelayanan Sosial dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannnya

Kader

Penanggulangan

Kemiskinan

kali 7 10 10 27.850.000 10 21.110.000 10 19.400.000 10 20.000.000 10 25.000.000 10 113.360.000 Kec.

Galur

Terkoordinasikannya kali 4 4 2 2 2 2 2 2

Terwujudnya

fasilitasi

penyelenggara

an

pemerintahan

umum yang

transparan,

akuntabel dan

partisipatif Terkoordinasikannya

penanganan

permasalahan sosial

kali 4 4 2 2 2 2 2 2

Terbinanya KAKB kali 4 4 3 3 3 3 3 3

partisipatif

64

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Terkoordinasikannya

PKK

kali 4 4 4 4 4 4 4 4

Tersosialisasikannya

KDRT dan

Pengarusutamaan

Gender.

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terlaksananya safari

jumat, safari tarawih

kali 10 7 7 7 7 7 7 7

jumat, safari tarawih

dan pengajian PNS

Terkoordinasikannya

Kecamatan Sehat

kali 4 4 4 4 4 4 4 4

Tersosialisasikannya

KADARZI

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terbinanya DBKS kali 1 2 2 2 2 2 2 2

Terkoordinasikannya

Monitoring Gerakan

PSN

kali 4 3 3 3 3 3 3 3

Pelayanan Umum

Kecamatan

Tersosialisasinya

PATEN

kali 1 1 1 16.000.000 1 12.000.000 1 12.500.000 1 14.500.000 1 16.560.000 1 71.560.000 Kec.

Galur

Terkelolanya PATEN bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

05 Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan

penyelenggaraan

pemerintah

kecamatan

% 87,75 88,32 89,74 174.950.000 90,46 143.200.000 90,88 137.980.000 91,31 149.200.000 91,60 179.730.000 91,60 785.060.000 Kec.

Galur

Meningkatny

a kualitas

penyelenggar

aan

pemerintahaPeningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terevaluasinya

produk hukum tingkat

desa 7 desa

dokume

n

35 35 35 46.680.000 35 37.500.000 35 35.780.000 35 41.000.000 35 47.000.000 35 207.960.000 Kec.

Galur

Terdampinginya

penyaluran dana ke

pemerintah desa 7

desa

kali 12 12 12 12 12 12 12 12

pemerintaha

n kecamatan

65

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Terdampinginya tertib

administrasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa 7

desa

kali 12 12 12 12 12 12 12 12

Terdampinginya tertib

administrasi keuangan

desa 7 desa

kali 12 12 12 12 12 12 12 12

Terkoordinasikannya

intensifikasi PBB P2 7

desa

kali 12 12 12 12 12 12 12 12

Terkoordinasikannya

pemilihan kades dan

pengisian perangkat

desa 7 desa

kali 5 5 5 5 5 5 5 5

Terevaluasinya hasil

pencermatan

penggunaan dana

desa dan tertib

administrasi desa 7

desa

kali 0 0 4 4 4 4 4 4

Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan

Terbinanya Linmas

Desa se Kecamatan

Galur

kali 1 1 1 43.450.000 1 38.000.000 1 35.000.000 1 37.200.000 1 43.730.000 1 197.380.000 Kec.

Galur

Terfasilitasinya

pencegahan penyakit

masyarakat (miras

dan narkoba)

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terlaksananya Patroli

Terpadu

bulan 10 10 12 12 12 12 12 12

Terfasilitasinya Posko bulan 1 1 1 1 1 1 1 1Terfasilitasinya Posko

Penanganan Bencana

Alam tingkat

kecamatan

bulan 1 1 1 1 1 1 1 1

Terkoordinasikannya

Penanganan Konflik

kali 0 0 4 4 4 4 4 4

66

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Penyusunan Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil

Kecamatan

dokume

n

1 1 1 5.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 5.500.000 1 21.000.000 Kec.

Galur

Pendampingan

Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Termonitornya

penyelenggaraan UAS

dan UAN

kali 2 2 2 5.560.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 6.000.000 2 22.060.000 Kec.

Galur

Terbinanya UKS

tingkat Kecamatan

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terbinanya Pengajar kali 1 1 1 1 1 1 1 1Terbinanya Pengajar

PAUD

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terbinanya PKBM kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Pendampingan Budaya

Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya Peserta

Nyadran Agung

kali 1 1 1 10.200.000 1 7.500.000 1 8.000.000 1 9.000.000 1 11.000.000 1 45.700.000 Kec.

Galur

Terkirimnya festival

seni dan budaya

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terfasilitasinya

kegiatan budaya

tradisional

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terfasilitasinya

kegiatan kepemudaan

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terfasilitasinya

kegiatan olahraga

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terfasilitasinya

kegiatan pembinaan

mocopat

kali 10 2 10 10 10 10 10 10

Perencanaan,

Pengendalian dan

Terkoordinasikannya

lomba desa

kali 1 1 1 37.600.000 1 33.000.000 1 33.000.000 1 34.000.000 1 39.000.000 1 176.600.000 Kec.

GalurPengendalian dan

Pelaporan

lomba desa Galur

Terkoordinasinya

bulan bhakti gotong

royong masyarakat

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

67

target Rp. target Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

2019 2020Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome

dan Kegiatan

Output)

Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-0

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5SasaranTujuan

2021 2022

Kondisi Kinerja pada

akhir Renstra

Perangkat Daerah

Unit

Kerja

Perangk

at

Daerah

Penangg

ug jawab

1

Target

Kinerja

Masa

Transisi

Tahun

2017

2018

Tersusunnya laporan

evaluasi

pembangunan daerah

dokume

n

4 4 4 4 4 4 4 4

Tersusunnya RPTK dokume

n

1 1 1 1 1 1 1 1

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya

Peringatan Hari Besar

kali 1 1 1 21.460.000 1 17.000.000 1 16.000.000 1 17.000.000 1 22.000.000 1 93.460.000 Kec.

Galur

Tersosialisasikannya

Wawasan Kebangsaan

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Terfasilitasinya latihan

Paskibra

Peleton 1 1 1 1 1 1 1 1

Pendampingan Lembaga

Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif

Terbinanya lembaga

ekonomi masyarakat

lembag

a

2 2 2 5.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 2 4.000.000 2 5.500.000 2 20.900.000 Kec.

Galur

Terfasilitasinya

Pembinaan UKM

kali 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah 475.964.300 373.340.000 359.720.000 388.980.000 468.590.000 2.066.594.300

Keterangan:

* Realisasi kinerja dan keuangan

** Rencana kinerja dan keuangan

68

69 

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur

kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat

untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan

gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan

(output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di

masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap

perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas

pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung

pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant,

time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan

bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Kecamatan Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C 28

70 

Tabel T-C 28a Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

No Indikator

Satuan Kondisi Kinerja pada awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

%

75,25 76,26 77,26 78,26 79,26 80,26 81,26 81,26

2 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

% 87,75 88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60 91,60

Tabel T-C 28b Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Program

No

Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada awal

Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan % 37,14 42,14 61,43 76,07 85,71 92,86 100 100

2 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

% 87,75 88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60 91,60

71 

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017-2022 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 yang

disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen

stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

Kecamatan Galur serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa

Renstra Kecamatan Galur memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Galur, sehingga

masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2022. Guna mempertahankan

kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2022 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023) yang diperlukan sebagai pedoman

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

diharapkan pada tahun 2022 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra. Agenda pembangunan

diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya

teratasi sampai dengan tahun 2022 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi

dalam tahun 2023. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau

anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima)

tahun kedepan.

Galur, 18 Desember 2017

CAMAT GALUR

LATNYANA, S.Ag., M.M., M.AP. Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19620216 198503 1 014

72 

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galur

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TRANSISI

2017

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

KE-

2018 2019 2020 2021 2022

1.

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Pelayanan

Publik yang

Responsif dan

Akuntabel

1. Meningkatnya

Pelayanan

Kecamatan

Capaian

Peningkatan

Penyelengga

raan

Pemerintaha

n Kecamatan

88,31 89,39 89,94 90,26 90,58 91,02

2. Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan