BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangkp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/uploads/kinerja/27052b061756fbe97... · Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sistem Seleksi ... sebelumnya dan menjelaskan

RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan dicanangkannya program Reformasi Birokrasi berbagai

harapan, langkah perubahan, dan tantangan senantiasa harus kita

hadapi dengan penyelesaian yang baik dan akuntabel. Pemerintah

berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan menerapkan

sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan

baik, yaitu Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan Distribusi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sistem Seleksi Calon PNS Secara Terbuka,

Profesionalisasi PNS, Pengembangan Sistem e-Government,

Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Transparansi dan

Akuntabilitas Aparatur, Peningkatan Kesejahteraan PNS, dan Efisiensi

Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana PNS.

Sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi yang tersebut

diatas merupakan program nasional yang juga harus dilaksanakan

secara menyeluruh pada setiap jenjang birokrasi sehingga setiap visi

misi yang telah disepakati dan disusun di Kabupaten Sidoarjo dapat

diwujudkan, melalui perencanaan terpadu, yang strategis dan saling

mendukung sebagai acuan pelaksanaannya.

Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo merupakan perencanaan lima tahunan yang sekaligus sebagai

wujud komitmen jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Fungsi Renstra Badan Kepegawaian Derah Kabupaten Sidoarjo

adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan

pembangunan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupataen Sidoarjo.

Sebagai perencanaan strategis, Renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu merumuskan panduan

yang sistematis terpadu atas langkah dan cita-citanya, yang diuraikan


atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan dijabarkan ke dalam langkah

kebijakan dan strategi yang disusun ke dalam Program, dan kegiatan

yang terukur dan telah sesuai dengan analisis efektifitas pencapaiannya

serta penyusunan dan penjelasan indikator-indikator capaian kinerjanya.

Sehingga dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan

dan akuntabel.

Mengingat bahwa pembangunan SDM birokrasi merupakan satu

kesatuan secara rasional dan tidak bisa dilakukan secara parsial, maka

materi yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo senantiasa berkaitan dengan dokumen-

dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi (Jawa Timur)

maupun Kabupaten Sidoarjo, hanya saja pada beberapa hal disesuaikan

dengan spesifik lokasi/keadaan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1)

: ―Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif‖;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi

disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan

melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme


aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung

keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";

d. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025;

i. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai pedoman perencanaan strategis

dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen

kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong

peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada


masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tujuan disusunnya adalah untuk:

(1) Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati Sidoarjo melalui RPJMD

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ke dalam rencana kerja

pemerintah daerah;

(2) Menjabarkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo 2016–2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja

operasional;

(3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah

sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja

tahunan;

(4) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan

komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap

perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan

produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya

organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika

penyusunan Renstra.

BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo, capaian-capaian pentingyang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan


Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo periode

sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang

masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo2016 - 2021 ini.

BAB 3 : ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB 4 : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

kemudian langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta arah/tindakan

yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang

merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang

diambil dalam mewujudkan tujuan,indikator-indikator kinerja

dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi

danaindikatif kegiatan beserta sumber dananya.

BAB 6 : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan


dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 7 : PENUTUP

Bab ini berisikan penutup


BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pertama kali

dibentuk pada tanggal 31 Maret 2001 berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Nomor

35 Tahun 2001 seiring dengan kebutuhan organisasi yang ada di

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin

oleh pejabat eselon II.b yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Badan membawahi 1 (satu) jabatan eselon IIIA yaitu

Sekretaris, 3 (tiga) jabatan eselon IIIB yaitu Kepala Bidang

Pengembangan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi serta Kepala Bidang

Pendidikan dan Pelatihan. Sekretaris membawahi 3 (tiga) jabatan eselon

IVA, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub

Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian

Keuangan. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai membawahi 2 (dua)

jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang Pembinaan dan

Kesejahteraan Pegawai serta Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Informasi Pegawai, Kepala Bidang Mutasi membawahi 2 (dua) jabatan

eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural dan Kepala Sub

Bidang Mutasi Fungsional. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

membawahi 2 (dua) jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang

Penjenjangan dan Kepala Sub Bidang Teknis dan Fungsional. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan/struktur organisasi sebagaimana

berikut :


Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo

Bagan 1

Sumber : Sekretariat 2016

2.2. Sumberdaya SKPD

2.2.1 Keadaan Personalia

Jumlah Pegawai 56 ( lima puluh enam ) orang merupakan

sumberdaya utama Badan Kepegawaian Daerah yang harus

menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo

yang berjumlah 14.310 PNS per Desember 2015.

Sumberdaya PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo terinci sebagai berikut :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

KABID. PENGEMBANGAN

KASUBID. PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

KASUBID. PERENCANAAN

DAN INFORMASI

KABID. MUTASI

KASUBID. MUTASI STRUKTURAL

KASUBID. MUTASI FUNGSIONAL

KABID. DIKLAT

KASUBID. PENJENJANGAN

KASUBID. TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG. PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

KASUBAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

TERTETNTU


1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1

NO. PENDIDIKAN JUMLAH

1 S-III -

2 S-II 3

3 S-I 23

4 D-III 9

5 SMA 14

6 SMP 7

7 SD -

JUMLAH 56

Catatan : Data bulan Pebruari 2016

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2

NO. PANGKAT / GOLONGAN

RUANG JUMLAH

1 Golongan IV

Pembina Utama Madya -

Pembina Utama Muda 1

Pembina Tingkat I 2

Pembina 2

2 Golongan III

Penata Tk. I 7

Penata 7

Penata Muda Tk. I 8

Penata Muda 3

3 Golongan II

Pengatur Tk. I 7

Pengatur 5


Pengatur Muda Tk. I 7

Pengatur Muda 1

4 Golongan I

Juru Tk. I 2

Juru 4

Juru Muda Tk. I -

Juru Muda -

JUMLAH 56


3) Berdasarkan Eselon

Tabel 3

NO. ESELON JUMLAH

1 Eselon II 1

2 Eselon III-a 1

3 Eselon III-b 3

4 Eselon IV-a 9

JUMLAH 14


4) Tenaga Fungsional Tertentu

Tabel 4

NO. JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU JUMLAH

1 Asesor SDM Aparatur Muda

1

2 Arsiparis Terampil 1

3 Pranata Komputer Terampil

3


5) Berdasarkan Gender

Tabel 6

NO. JENIS KELAMIN JUMLAH

1 LAKI-LAKI 32

2 PEREMPUAN 24

JUMLAH 56


6) Pendidikan Penjenjangan Aparatur

Tabel 7

NO. JENIS PENJENJANGAN JUMLAH

1 Pim II

-

2 Pim III

4

3 Pim IV

8

JUMLAH 12


2.2.2 Jabatan Struktural dan Fungsional

A. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas

memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan,

evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian

Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program bidang pengembangan pegawai,

mutasi, pendidikan dan pelatihan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan

kerja;


d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian

dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program

kebijakan teknis;

b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.

B.1 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka

penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan

teknis;

b. Menerima, melaporkan dan mengkoordinasikan

tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan umum bidang kepegawaian;

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.


B.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi;

b. Melaksanakan pengelolaan barang;

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;



B.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

b. Mengelola administrasi keuangan;

c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;



C. Bidang

C.1. Bidang Pengembangan Pegawai

Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas badan di bidang

pengembangan pegawai. Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang perencanaan, informasi,

pembinaan dan kesejahteraan pegawai;


b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana

program dan petunjuk teknis bidang perencanaan,

informasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan,

informasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.1.1. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi

Pegawai

Sub Bidang Perencanaan dan Informasi

Pegawai, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program dan

koordinasai bidang perencanaan, formasi

dan informasi pegawai;

b. Mempersiapkan dan menyusun petunjuk

teknis dan petunjuk pelaskanaan bidang

perencanaan, formasi dan informasi

pegawai;

c. Menyusun daftar urut kepangkatan (duk)

pegawai negeri sipil;

d. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai;

e. Melaksanakan proses pengadaan dan

penetapan calon pegawai negeri sipil

menjadi pegawai negeri sipil;

f. Melaksanakan penyusunan data kebutuhan

pegawai berdasarkan hasil analisa beban

kerja dan kebutuhan pegawai;

g. Menyiapkan, menyediakan dan

melaksanakan pemutakhiran data base

kepegawaian;


h. Melaksanakan pemutakhiran sistem

informasi kepegawaian (simpeg);

i. Melaksanakan tugas ketatausahaan;

j. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-

tugas bidang perencanaan dan informasi

pegawai;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan bidang

tugasnya.

C.1.2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pegawai.

Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pegawai, mempunyai tugas :


koordinasi kegiatan pembinaan dan

peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan

pegawai dalam rangka peningkatan kinerja

pegawai;

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman,

petunjuk dan peningkatan kesejahteraan

pegawai (cuti, karis, karsu, taperum dan

pemberian penghargaan tanda jasa);

d. Memberikan pelayanan administrasi

kepegawaian yang meliputi : taspen, karpeg,

karis, karsu, askes, bapetarum dan

kesejahteraan pegawai lainnya;

e. Menghimpun dan memberikan daftar

penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)

pegawai;


f. Mempersiapkan pelaksanaan sumpah janji

Pegawai Negeri Sipil;

g. Memproses administrasi pemberian sanksi

pelanggaran disiplin pegawai dan

penghargaan bagi pegawai yang berprestasi

pada bidangnnya;

h. Mempersiapkan kelengkapan pemberian

tanda jasa pegawai sesuai ketentuan yang

berlaku;

i. Menerima, melaporkan dan menindak lanjuti

pengaduan masyarakat di bidang

kepegawaian;

j. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas

bidang pembinaan dan peningkatan

kesejahteraan pegawai;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh


tugasnya.

C.2 Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan di bidang mutasi struktural dan

fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi

mempunyai fungsi :


petunjuk teknis di bidang mutasi struktural dan

fungsional;

b. Pengkoordinasin dan pelaksanaan rencana program

dan petunjuk teknis bidang mutasi struktural dan

fungsional;


c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang mutasi

struktural dan fungsional;



C.2.1 Sub Bidang Mutasi Struktural

Sub Bidang Mutasi struktural, mempunyai

tugas :


koordinasi bidang kepangkatan dan mutasi

jabatan struktural dan fungsional umum;

b. Melaksanakan proses administrasi

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat

jabatan struktural dan fungsional umum;

c. Melaksanakan proses administrasi

pengangkatan pegawai dalam rangka

pengisian formasi jabatan struktural dan

fungsional umum;

d. Menyusun petujuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan peraturan perundang-undangan

di bidang kepangkatan dan jabatan struktural

dan fungsional umum;

e. Melaksanakan proses administrasi promosi

dan mutasi pegawai dalam jabatan struktural

dan fungsional umum;

f. Melaksanakan proses pemindahan,

penetapan pensiun, gaji dan tunjangan

pegawai negeri sipil lingkup jabatan

struktural dan fungsional umum;

g. Melaksanakan sosialiasi perundang-

undangan di bidang kepangkatan, jabatan

stuktural dan fungsional umum;


h. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-

tugas bidang mutasi mutasi struktural dan

fungsional tertentu;

i. Melaksanakan tugas ketatausahaan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh


tugasnya.

C.2.2 Sub Bidang Mutasi Fungsional

Sub Bidang Mutasi Fungsional mempunyai

tugas :


koordinasi bidang kepangkatan dan mutasi

jabatan fungsional tertentu;

b. Melaksanakan proses administrasi

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat


c. Melaksanakan proses administrasi

pengangkatan pegawai dalam rangka

pengisian formasi jabatan fungsional

tertentu;

d. Menyusun petujuk teknis dan petunjuk


di bidang kepangkatan dan jabatan


e. Melaksanakan proses administrasi promosi

dan mutasi pegawai dalam jabatan


f. Melaksanakan proses pemindahan,

penetapan pensiun, gaji dan tunjangan


pegawai negeri sipil lingkup jabatan


g. Melaksanakan sosialiasi perundang-

undangan di bidang kepangkatan dan


h. Menghimpun hasil penilaian angka kredit

jabatan fungsional sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

i. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-

tugas bidang mutasi fungsional;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh


tugasnya.

C.3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang

pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan

fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :


petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan

penjenjangan, teknis dan fungsional;

b. Pengkoordinasin dan pelaksanaan rencana program

dan petunjuk teknis bidang pendidikan dan pelatihan

penjenjangan, teknis dan fungsional;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan

pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional;




C.3.1 Sub Bidang Penjenjangan

Sub Bidang Penjenjangan, mempunyai

tugas :


koordinasi di bidang pendidikan dan

pelatihan penjenjangan;

b. Menyusun petujuk teknis dan petunjuk


di bidang pendidikan dan pelatihan

penjenjangan;

c. Menyiapkan bahan perencanaan Latihan Pra

Jabatan, ujian dinas, pendidikan formal

Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan dan

pelatihan bidang penjenjangan;

d. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

Latihan Pra Jabatan, ujian dinas, pendidikan

formal Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan

dan pelatihan bidang penjenjangan;

e. Melaksanakan pelayanan administrasi dan

fasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan

penjenjangan dalam ikatan dinas/tugas

belajar dan pemberian ijin tugas belajar

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan

pendidikan dan pelatihan pegawai;

g. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-

tugas di bidang penjenjangan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh


tugasnya.


C.3.2 Sub Bidang Teknis dan Fungsional

Sub Bidang Teknis dan Fungsional,

mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan pendidikan

dan pelatihan teknis dan fungsional;

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

bidang teknis dan fungsional;

c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan bidang teknis dan

fungsional;

d. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksana peraturan perundang-undangan di

bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional;

e. Mempersiapkan, memfasilitasi dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional sesuai kebutuhan;

f. melaksanakan analisa kebutuhan pendidikan

teknis dan fungsional;

g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis

dan fungsional

h. Melaksanakan tugas ketatausahaan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh


tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud,


terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

2.2.3 Sarana dan Prasarana / Aset Tetap

Tabel 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR ASET TETAP

PER 31 DESEMBER 2015

NO JUMLAH

1 3

1 TANAH 8,354,900,000.00

2 PERALATAN DAN MESIN 1,222,931,436.80

Alat alat Berat 6,312,500.00

Alat Angkutan 498,581,250.00

Alat Bengkel -

Alat Pertanian dan Peternakan -

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 671,597,686.80

Alat-Alat Studio dan Komunikasi 46,440,000.00

Alat Ukur -

Alat-Alat Kedokteran -

Alat-Alat Laboratorium -

Alat Keamanan -

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 6,801,367,673.78

Bangunan dan Gedung 6,801,367,673.78

Bangunan Monumen -

4 JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN 91,666,280.00

Jalan dan Jembatan -

Instalasi 45,928,980.00

Jaringan 45,737,300.00

5 ASET TETAP LAINNYA 13,025,000.00

Buku Perpustakaan 2,000,000.00

Barang bercorak kesenian/ kebudayaan 11,025,000.00

Hewan /Ternak dan Tumbuhan -

6 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 246,334,500.00

Kontruksi dalam pengerjaan 246,334,500.00

JUMLAH 16,730,224,890.58

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

URAIAN RINCIAN ASET

2


2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dalam 5 (lima) tahun ini ada banyak hal yang telah dilaksanakan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud

layanan kinerja yang menghasilkan berbagai hal yang nyata.

Namun BKD Kab. Sidoarjo juga terus melakuka koreksi dan

perbaikan melalui berbagai pembenahan yang dilakuan secara

berkelanjutan melalui SISTEM AKIP dalam meningkatkan

akuntabilitas organisasi, hal ini akan digambarkan dalam beberapa

bagan di bawah ini :

Bagan 2

Dalam pelaksanaan kinerja yang telah dijabarkan pada Renstra

Tahun 2010 – 2015, BKD baru mencoba untuk mengenal, mengerti, dan

menerapkan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).


Bagan 3

Pelaksanaan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) pada pelaksanaan Renstra Tahun 2010 – 2015

dilaksanakan melalui 2 tahapan.

Bagan 4

SAKIP

BKD


Tahun 2010 Renstra disusun dan mulai akhir 2013 dilakukan usaha

perbaikan –perbaikan antara lain :

1. Perbaikan-perbaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Perencanaan

Kinerja.

2. Awal tahun 2014 perbaikan-perbaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Dan Target Kinerja.

3. Dilanjutkan dengan berbagai konsultasi dan evaluasi yang segala

perubahannya di susun ke dalam Matrik Renstra dengan dibuatkan

SK serta SK Perubahannya sebagai dasar setiap perubahan.

Bagan 5

Dilanjutkan dengan melaksanakan segala perencanaan kinerja ke

dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang sampai

tingkat Staf.

Dan selama tahun 2010-2015 Badan Kepegawaian Daerah telah

banyak melakukan berbagai kinerja besar yang terangkum dalam tabel

sebagi berikut :


Tabel ... REKAPITULASI PELAKSANAAN KINERJA

RENCANA PELAKSANAA KINERJA

ATAS PERENCANAAN STRATEGIS KINERJA TAHUN 2010 - 2015


KABUPATEN SIDOARJO

BKD KABUPATEN SIDOARJO

SASARAN INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BIDANG KETERANGAN

Meningkatnya Kualitas

Penataan SDM Aparatur

Prosentase penempatan

ASN yang sesuai dengan

kompetensinya

Bidang Mutasi Pelaksanaan Kebijakan Assesment Untuk Mutasi Masuk dan Keluar

Bidang Mutasi

Penataan PNS melalui Pengalihan Jabatan Suporting (Tenaga Kebersihan) ke Jabatan Administratif dengan melihat kualifikasi pendidikan dan penilaian potensi PNS

Bidang

Pengembangan Pendampingan LHKPN bersama KPK

Bidang

Pengembangan Pemetaan Potensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV

Bidang

Pengembangan

Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dengan metode CAT (Sebagai pelaksana pertama di Jawa Timur) dan mendapatkan penghargaan dari BKN

Bidang

Pengembangan

Pelaksanaan kebijakan pemberian TPP bagi PNS dengan mempertimbangkan fingerscan


Bidang Diklat Inovasi Kediklatan melalui UTC yang mulai dapat sinyal positif dari LAN

Bidang Diklat

Penataan Guru melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Golongan II melalui sistem CAT

Bidang

Pengembangan

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dengan Metode CAT (TKD) untuk Kompetensi Dasar dan di tambah dengan test kompetensi Bidang (TKB)

Bidang

Pengembangan

SKP On Line / E Kinerja dan On Line Laporan Aktivitas Kinerja

Bidang

Pengembangan

Pemetaan Potensi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

Bidang

Pengembangan

Pelaksanaan kebijakan pemberian TPP bagi PNS dengan mempertimbangkan fingerscan nilai capaian kegiatan kedinasan/ aktifitas harian

Bidang

Pengembangan

Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN Pemkab Sidoarjo Tahun 2015 melalui Sistem e-Formasi

Bidang

Pengembangan

Penataan PNS melalui Pengalihan Jabatan Suporting ke Jabatan Administratif melalui Penilaian, Test Assesmet, dan Test Kompetensi


Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian

IKM layanan administrasi kepegawaian

Sekretariat Pembangunan Aplikasi Layanan Administrasi Surat Masuk dan surat keluar dengan menggunakan Intranet

Sekretariat Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) atas 7 layanan kepegawaian BKD

Bidang

Pengembangan Pelaksanaan Rekam Data Elektronik Pegawai

Sekretariat Evaluasi dan penyusunan atas SOP layanan Kepegawaian di BKD Kab. Sidoarjo

Bidang Mutasi Pengembangan Integrasi SIMPEG ONLINE menuju Layanan Administrasi KGB (Kenaikan Gaji Berkala) Online

Bidang

Pengembangan

Peengembangan Integrasi SIMPEG ONLINE menuju Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat (KP) Online

Bidang Mutasi Pelaksanaan Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat (KP) Reguler On Line / Paperless

Sekretariat Pembangunan Gedung BKD tahap I untuk peningkatan layanan kepegawaian dan kediklatan


Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa telah banyak kinerja

dan layanan yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo.

Akan tetapi masih banyak hal yang harus direncanakan secara lebih baik

lebih selaras antara pelaksanaan dan perencanaannya, sehingga lebih

besar lagi manfaat, kelanjutannya. Kinerja harus didasarkan atas

pelaksanaan yang efektif dan efisien dan berimplikasi pada perencanaan

pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.


BAB. III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian untuk

5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia

Aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai

pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada

Renstra 2016-2021 sebagai konsekuensi dalam mendukung program

pemerintah daerah 5 tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi

dan harus dilaksanakan adalah :

a. Distribusi PNS yang tidak proporsional dengan tugas dan fungsi

organisasi Pemerintah;

b. Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum

proporsional;

c. Terjadinya missmatch antara kompetensi PNS dengan yang

dipersyaratkan;

d. Terjadinya disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan

yang tersedia di lapangan;

e. Kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan

(kinerja PNS masih rendah);

f. Penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, masih

tergantung kepada komitmen pejabat.

g. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/

fungsional karena pensiun dan mutasi untuk disiapkan penggantinya

melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan yang didasarkan atas

kompetensi dan potensi yang dilaksanakan melalui sistem yang lebih

akuntabel;

h. Belum sepenuhnya dilaksanakannya peningkatan kompetensi atas

potensi PNS secara terpadu dan berkelanjutan yang berdasarkan


hasil analisis kebutuhan dan evaluasi hasi kediklatan yang lebih

terukur;

i. Pengembangan dan pembangunan data PNS dan berbagai prosedur

layanan administrasi dan informasi yang terintegrasi melalui sistem

informasi teknologi;

j. Pemenuhan sarana prasarana dan kelengkapan kantor yang

berdasarkan analisis dan kebutuhannya.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

3.2.1. VISI

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan

berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode

pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika

kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus

dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 —

2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD

Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 — 2025, maka ditetapkanlah Visi

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 —

2021, ke dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok visi utama, yaitu

"Mandiri", "Sejahtera" dan "Berkelanjutan": Makna dari tiga unsur

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mandiri ; artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja

bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu

mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan

potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara

Iayak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan

peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.


b. Sejahtera ; artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta

terlepas dari segala macam gangguan, balk material maupun

spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM.

Unsur misi ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo untuk senantiasa mendedikasikan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat Sidoarjo tahun 2021 pada segala

aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan,

pendidikan, ekonomi, keadaan sosial budaya, keamanan,

ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak

sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa,

berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi

yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

kabupaten Sidoarjo.

c. Berkelanjutan : adalah proses pembangunan yang berprinsip

"memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland

Report, PBB 1987), Pembangunan Berkelanjutan (sustainable

development) merupakan komitmen global dimana proses

pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara

maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga

internalisasi konsep dan pola pembangunan yang

memperhatikan kelestarian Iingkungan dan social serta dampak

yang lain bagi generasi masa depan.

d. Sedangkan "Inovatif" merupakan perspektif kerja dan spirit

pelaksanaan pembangunan yang menjadi pondasi pada

implementasi atas ketiga unsur Visi di atas, yaitu "mandiri",

"sejahtera" dan "berkelanjutan". Perspektif dan spirit baru ini

akan memberikan irama dan tenaga baru bagi segenap lini

eksekutif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna

mewujudkan cita-cita pembangunan kab. Sidoarjo.


3.2.2. MISI

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 –

2021 telah diuraikan ke dalam Tujuan dan Sasaran, dan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi

Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan pada bagan sebagai

berikut :

Bagan 6

Dari uraian bagan diatas dapat diketahui bahwa Badan

Kepegawaian Daerah akan melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan mengacu pada Misi pertama yaitu,

―Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan


Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan

Transparan‖, Tujuan pertama, ―Meningkatkan tata kelola dan

pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang aspiratif,

partisipatif dan transparan‖, Sasaran pertama, ―Meningkatnya

tatakelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang (baik) aspiratif,

partisipatif dan transparan‖.

3.3 Telaah Renstra K/L

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah SKPD

pengelola manajemen kepegawaian daerah sehingga setiap langkah dan

strategis kebijakannya tidak bias terlepas begitu saja dengan kebijakan

yang lebih tinggi termasuk kebijakan pemerintah pusat yang telah

menjabarkannya dalam Renstra tiap kementriannya. Sehingga Renstra

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

harus ada keterkaitan dengan Renstra Badan Kepegawaian daerah

kabupaten Sidoarjo.

Keterkaitan Badan Kepegawaian Daerah dengan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam terlihat

pada Sasaran Strategis 4 yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang

Kompeten. Didalam pengisian jabatan harus sesuai standar kompetensi

jabatan serta terus mengembangkan kompetensi SDM aparatur dimana

pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN, baik dibiayai

oleh pemerintah maupun secara mandiri. Namun karena keterbatasan

biaya dalam pendanaan pengembangan kompetensi maka perlu disusun

dan penganalisisan kebutuhan pengembangan kompetensi dan disarikan

solusi pengemasan pengembangan kompetensi dengan biaya yang

ringan namun telah dapat mengcover dalam jumlah besar dalam

pengembangan kompetensi aparatur.

Dan sasaran strategis 5 yaitu Terwujudnya SDM Aparatur

yang Kompetitif. Dalam menciptakan SDM Aparatur yang Kompetitif

maka mulai dari rekrutmen SDM aparatur telah ditetapkan sesuai formasi

dan juga persyaratannya, terlebih untuk Jabatan Pimpinan Tinggi


dilaksanakan berdasarkan seleksi terbuka. Dan peningkatan system

penilaian kinerja pada setiap aparatur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan

strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah penataan

gedung dan sarana prasarana pemerintah. Dari isu strategis tersebut

sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian yaitu dengan rencana pembangunan Gedung

BKD yang representative dan terintegrasi dengan Gedung Balai Diklat

Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan Gedung yang representatif dan

terintegrasi dengan Gedung Balai Diklat diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat yang baik di

era globalisasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa

hal yang selama ini menjadi faktor penghambat Badan Kepegawaian

Daerah sebagai berikut :

a. Kesulitannya aparatur PNS Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo

dalam mendapatkan layanan dari Badan Kepegawaian daerah karena

lahan parkir dan kondisi gedung yang kurang memadai.

b. Kondisi Balai Diklat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo yang terpisah menyebabkan system control atas layanan

kediklatan dan lainnya kurang optimal.

3.5. Telaah SWOT

Melalui Metode Analisis SWOT diuraikan hal hal yang berpengaruh

atas Kekuatan / Strenght (S); Kelemahan / Weakness (W); Peluang /

Opportunity (O); dan Ancaman / Thread (T).

1. Kekuatan / Strenght (S)

a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar kompeten dan

berintegritas.


b. Kondisi komposisi dari Pimpinan dan SDM pelaksana yang

cenderung tidak mengalami perubahan frontal mampu

menguatkan realisasi menuju perwujudan arah dan tujuan dan tidak

harus membutuhkan waktu untuk mengenal dan belajar kembali.

c. Perencanaan Organisasi yang telah dilakukaan evaluasi beberapa

kali telah ditetapkan indikator-indikator keberhasilannya

mendorong akuntabilitas evaluasi atas kinerja SKPD

2. Kelemahan / Weakness (W)

a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo yang belum semuanya mengerti Sistem

AKIP sebagai salah satu panduan langkah perbaikan dan

perubahan langkah manajemen dan perwujudan perencanaan

kinerja.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana yang sebagian besar dalam

kondisi tidak layak pakai lebih cenderung menghambat kinerja.

c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kurang telah mengakibatkan

beban kerja besar mengakibatkan adanya program kinerja yang

belum dapat dijalankan secara optimal.

3. Peluang / Opportunity (O)

a. Adanya Undang-undang / aturan / kebijakan yang mendorong

perbaikan dan penataan manajemen kepegawaian serta

penguatan system manajemen kepegawaian.

b. Adanya dukungan dan apresiasi yang baik dari Stakeholder

atas segala usaha pelaksanaan kinerja BKD.

c. Adanya Evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh pihak

pihak eksternal (Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB, BKN),

Provinsi, Inspektorat Daerah, dll) yang dilaksanakan secara

berkala dan berkelanjutan sebagai tolok ukur capaian kinerja dan

perbaikan organisasi.


4. Ancaman/Thread (T)

a. Masih adanya beberapa kebijakan kepegawaian yang belum

pasti petunjuk pelaksanaannya (berubah-ubah) dapat merubah

tatanan system yang sudah ada.

b. Adanya kebijakan rotasi / mutasi / penggantian pimpinan BKD

memungkinkan terjadinya perubahan arah dan kebijakan

strategi capaian kinerja.

c. Masih adanya berbagai usaha dari eksternal dalam pelemahan

system layanan kepegawaian yang akuntabel dan transparan

melalui berbagai aspek termasuk melalui Sistem, SDM, dan

Jaringan BKD yang tidak berintegritas.

3.5.1. A S U M S I

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun

eksternal dengan menggunakan analisis SWOT ( Tabel 1 )

diperoleh Asumsi (ASI) sebagai berikut :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar kompeten

dan berintegritas.

2. Yang di dukung dengan kondisi Sarana dan Prasarana dan

Anggaran yang cukup dan baik.

3. Adanya Undang-undang / aturan / kebijakan yang mendorong

perbaikan dan penataan manajemen kepegawaian serta

penguatan system manajemen kepegawaian sehingga

memberikan kejelasan dan panduan hokum dalam

menentukan setiap kebijakan.

4. Kebijakan dari Kepala daerah bersama Baperjakat dalam

mengisi atau mengganti pimpinan BKD adalah pimpinan yang

berintegritas tinggi, teruji, terbuka, dan berkomitmen lurus


menjaga Amanah dengan berharap ridho Tuhan Yang Maha

Kuasa.

3.5.2. ANALISIS STRATEGIS

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan

sebelumnya, dilakukan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan

(ASAP) melalui pengembangan lebih lanjut Analisa SWOT (Tabel

2) ditemukan Strategi alternatif adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO

a. Memdayagunakan Aset berupa Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten dan berintegritas akan mampu

melaksanakan undang-undang, aturan, dan

mengkoordinasikan berbagai kebijakan untuk perbaikan dan

penataan manajemen kepegawaian serta penguatan system

manajemen kepegawaian.

b. Mendayagunakan seluruh aspek dalam penyusunan

perencanaan yang kuat atas setiap indikatornya

memudahkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya

atas penataan SDM Aparatur yang lebih baik kepada

Stakeholder Internal maupun eksternal .

2. Strategi WO

a. Sarana prasarana yang kurang memadai serta anggaran yang

minim menghambat pemenuhan layanan kepegawaian yang

baik, cepat, tepat dan prima dapat menurunkan penilaian /

ekspektasi dari stakeholder.

b. Jumlah SDM pelaksana kegiatan yang kurang meningkatkan

beban kerja dan dapat menurunkan ketercapaian kinerja yang

telah ditetapkan dalam perencanaan dan undang-undang.

3. Strategi ST

a. Penguatan dokumen perencanaan beserta indikator-indikator

capaian keberhasilannya yang disertai perjanjian kinerja yang


telah disepakati secara berjenjang menurunkan kemungkinan

perubahan / meningkatkan konsistensi atas arah kebijakan

organisasi apabila ada perubahan kepemimpinan.

b. Dengan menyediakan Sumber Daya Manusia Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan

berintegritas akan dapat menurunkan usaha berbagai

pelemahan system kepegawaian yang adil, transparan, serta

akuntabel.

4. Strategi WT

a. Dengan sarana prasarana yang kurang dan anggaran yang

minim maka dapat dilakukan pengurangan jumlah program

layanan dan penurunan target capaian kinerja tanpa merubah

arah kebijakan perencanaan.

b. Dengan menggunakan jumlah SDM BKD yang kurang harus

diimbangi dengan kebijakan penurunan beban kerja sehingga

dapat diminimalisir adanya kerusakan atas tatanan sistem

kepegawaian yang ada.

3.5.3. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga

dapat memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai

Asumsi dan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP).

Selanjutnya disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan

dikembangkan dari Alternatif Strategi sebagai berikut :

1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang

Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dengan

mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur

melalui Tes Potensi dan Assesment menuju penataan personil

yang profesional dan proporsional ;


2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui

teknologi informasi yang terintegrasi dan mampu dijangkau oleh

semua instansi agar pelayanan kepegawaian diterima dengan

cepat dan tepat ;

3. Meningkatkan sistem dalam pelaksanaan pembinaan,

pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil

untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat ;

4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengatasi

standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan

dari PNS secara profesional melalui kegiatan Sosialiasi

peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat

pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

Dari berbagai uraian diatas dapat kiranya ditentukan isu strategis

yaitu usaha peningkatan layanan masyarakat melalui berbagai

perencanaan yang telah ditetapkan untukmelakukan penataan dan

meningkatkan kualitas SDM Aparatur ASN yang kompeten dan

berkualitas sehingga ditetapkanlah isu sebagai berikut :

1. Masyarakat dan stakehoder masih berharap adanya peningkatan

layanan melalui tersedianya Aparatur yang humanis, kompeten dan

etis,adil dan tidak diskriminatif.

2. Masyarakat dan stakehoder masih berharap besar pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan layanan

manajemen kepegawaian yang tidak hanya pada tataran administratif

akan tetapi juga pada tataran esensi yaitu layanan penataan dan

pembinaan kepegawaian yang menyeluruh secara akuntabel, adil dan

etis.


BAB. IV

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Visi dan Misi SKPD

1.1.1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu:

“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan

yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Sidoarjo

mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan

fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh

komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi

subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi

masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu

menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sesuai dengan Tugas

Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 56 tahun 2008, serta mengacu kepada

konsep pembangunan berdasarkan pada visi Kabupaten Sidoarjo

diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

menetapkan visinya sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA DI

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG PROFESIONAL

DAN SEJAHTERA "


Uraian Visi :

- ―TERWUJUDNYA‖ dalam visi tersebut dimaksudkan sebagai

suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

- ―APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN

SIDOARJO‖ dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat

oleh pejabat pembina kepegawaian pemerintah Kabupaten

Sidoarjo dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan. (sesuai UU

ASN Tahun 2014)

- ―PROFESIONAL‖ dalam hal ini adalah aparatur pemerintah

daerah yang mengedepankan ―asas profesionalitas‖ yaitu

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (sesuai UU

ASN Tahun 2014)

- ―SEJAHTERA‖ dalam hal ini adalah usaha perwujudan

pemenuhan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang sesuai

dengan aturan dan kebijakan yang telah diatur dalam Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara yang ditegaskan bahwa

Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan

layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko

pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan

sosial. (sesuai UU ASN Tahun 2014)

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi

tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi

dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal


keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan.

1.1.2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

dirumuskan dengan tetap memperhatikan misi Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu misi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PELAYANAN

KEPEGAWAIAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

Uraian Misi :

- Yang dimaksud dengan ―mewujudkan sistem manajemen

kepegawaian daerah‖ adalah perwujudan sistem manajemen

kepegawaian untuk menghasilkan Pegawai ASN yang

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme padadimensi Perencanaan Kebutuhan, Rekrutmen,

Beban Kerja, Pola Karier, Promosi, Mutasi, Pengukuran Kinerja,

Kesejahteraan, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan

pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- Yang dimaksud dengan ―mewujudkan pelayanan kepegawaian

daerah yang berkualitas‖ adalah layanan kepegawaian yang

sistematis, terintegrasi, profesional, adil, akuntabel, dan

nyaman di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik


yang direncanakan. Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah

disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang

harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan mendasarkan

diri pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

sebagaimana disampaikan pada poin bahasan 4.1.2 di atas, sebagai

tujuan jangka menengah yang ditetapkan dan akan diusahakan

pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

yang kompeten dan kompetitif

2. Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah

yang prima

Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masing-

masing tujuan harus ada kejelasan sasaran strategiknya yang akan

dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sasaran strategik merupakan

hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih

spesipik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha

mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran

strategik jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kanupaten

Sidoarjo sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ―Terwujudnya SDM aparatur

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan

kompetitif,‖ ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah

―Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidoarjo.‖

Adapun indikator kinerja atas tujuan dan sasaran strategisnya

yang dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaian kinerjanya adalah

target capaian atas ―Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya‖.

Adapun Definisi Operasional atas Indikator Kinerja tersebut

diatas dapat dijabarka sebagai berikut :


Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

yang sesuai dengan kompetensinya

(

)

2. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ―Terwujudnya kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang prima,‖ ditetapkan

dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah ―Meningkatnya

kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.‖

Adapun indikator kinerja atas tujuan dan strategisnya yang

dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaiannya adalah target capaian

atas ―Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) atas layanan

administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo‖.

Adapun Definisi Operasional atas Indikator Kinerja tersebut

diatas dapat dijabarkan sesuai dengan aturan Statistik atas Survey

Kepuasan Masyarakat atau juga menurut aturan Peraturan Menteri

PAN RB.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas

dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Badan Kepegawaian untuk

menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masa

jabatan 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Sidoarjo 2016-2021, maka telah ditetapkan dan dipilih pula terhadap visi,

misi, tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian untuk masa

jangka waktu lima tahun dari tahun 2016-2021, sebagaimana telah


disampaikan pada poin 4.1 dan poin 4.2. Selanjutnya tiap-tiap sasaran

akan diberikan kebijakan agar dapat disusun program dan kegiatan yang

harus dijalankan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan

kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan

perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah.

Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor lingkungan

strategis yang melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan

strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya (key success factors).

Sebagai kebijakan strategik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strateginya,

secara umum disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya data atas peta pegawai yang berdasarkan kompetensi

dan potensi dalam perencanaan, penempatan, penataan, dan

pengembangan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang

profesional dan berintegritas.

2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang

sistematis, terintegrasi, profesional, adil, akuntabel, dan nyaman

dengan mengedepankan aturan hukum dan kemajuan teknologi.

Kebijakan dan strategi diatas dirumuskan berdasarkan analisis dan

perencanaan sebagai bagian dari langkah penyelesaian masalah dan

isu-isu yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo. Hal ini akan dijabarkan belalui berbagai pelaksanaan Program

yang terurai ke dalam kegiatan-kegiatan yang masing-masing ditetapkan

indikator capaian kinerjanya yang didistribusikan tanggung jawabnya

pada setiap pejabat sebagai pelaksanan Program dan Kegiatan yang

akan dilaksanakan.


BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidoarjo. Program yang disusun terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu

pada tugas pokok dan fungsi serta pendistribusian kewenangan yang telah

dirumuskan melalui proses restrukturisasi perencanaan program dan kegiatan

setelah berbagai proses review.

Rincian Program, Kegiatan, Indikator Keberhasilannya, Keluaran, dan

Pendanaan Indikatif akan dilaksanakan review secara berkala serta monitoring

evaluasi atas berbagai capaian dan penyesuaian atas berbagai kondisi internal

maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Uraian diatas dapat dijabarkan pada Matrik Renstra Lampiran 1 sampai

dengan 3 yang diharapkan mampu untuk menyajikan beberapa data

Rekapitulasi Capaian Kinerja yang diuraikan Rencana Pelaksanaan Kinerja

atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 2021 dalam

tabel …


Tabel RENCANA PELAKSANAAN KINERJA

ATAS PERENCANAAN STRATEGIS KINERJA TAHUN 2016 - 2021


KABUPATEN SIDOARJO

BKD KABUPATEN SIDOARJO

SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BIDANG KETERANGAN

Meningkatnya Kualitas

Penataan SDM Aparatur

Prosentase penempatan

ASN yang sesuai dengan

kompetensinya

Diklat Pelatihan Tim Penilai Kompetensi ASN

Pengembangan

Pemetaan Jabatan atas potensi dan kompetensi melalui Personal Assesment

Diklat Pembangunan Aplikasi Kediklatan

Diklat Pembangunan Program PRC (Pelatihan Reaksi Cepat)

Pengembangan

Pembangunan Sistem Penilaian dan Evaluasi SDM atas kinerja SKPD melalui Sistem Asessment Instansional

Mutasi Pelaksanaan Lelang Jabatan

Pengembangan Migrasi Aplikasi dan Rumusan Kebijakan TPP


Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian

IKM layanan administrasi kepegawaian

Sekretariat

Pembangunan Gedung Tahap II dan pelaksanaan penyelesaian akhir integrasi Gedung tahap I dan II

Mutasi Administrasai Layanan KGB (Kenaikan Gaji Berkala) Paperless

Sekretariat

Memindahkan seluruh layanan dan sarana prasarana kelengkapannya dari gedung lama ke gedung baru

Sekretariat Pembangunan Aplikasi Legalisasi Digital

Sekretariat Sertifikasi ISO 9001 : 2015

Sekretariat Pengembangan Aplikasi E Form Kepegawaian

Sekretariat Pembangunan Aplikasi On line data Record Proses layanan kepegawaian

Uraian diatas adalah gambaran rekapitulasi perencanaan yang akan diusahakan untuk di capai selain seluruh capaian yang akan di perjanjikan akan dijelaskan pada lampiran Matrik Renstra Tahun 2016 – 2021.


BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi

akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya

dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem

perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan

kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan :

Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP,

yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2).

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja

dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang

direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen

perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan

analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan

kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara

baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran

mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan

sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian kinerja, capaian

keuangan, dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah,

kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap

organisasi pemrintahan, baik diBab VI Indikator Kinerja SKPD Yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran pusat maupun di daerah

menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun

laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran

yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator

kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah

Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum

ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal

dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua

dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator

kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu

yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator

kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk


derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi

lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi

operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi

suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang

menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan

menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan

pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator

kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan

mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai

tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key

Performance Indicator.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007

tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang

dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun

dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi


penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota

menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan

menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara

keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah

merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada

di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain,

pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar

gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja

pendukungnya.

Bagan 7

Program Nasional

Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui 8 area Perubahannya

Area Perubahan Sumber Daya Manusia

(SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera)

Organisasi

Tata Laksana

Peraturan dan UU

Pengawasan

Akuntabilitas

Layanan Publik

Mind Set & Cultural Set

Aparatur

DUKUNGAN HARAPAN


Bagan 8

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pembangunan

Kabupaten Sidoarjo dan BKD Kab. Sidoarjo :

VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO PADA RPJMD 2016 – 2021

"KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN MISI NO. 1 TUJUAN NO. 1 SASARAN NO. 1

"Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan."

TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN TUJUAN NO. 1

"Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang aspiratif, partisipatif dan transparan"

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN SASARAN NO. 1

"Meningkatnya tatakelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang (baik) aspiratif, partisipatif dan transparan"

VISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. SIDOARJO " TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG

PROFESIONAL DAN SEJAHTERA "

MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. SIDOARJO

“MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

TUJUAN NO. 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan

kompetitif ”

SASARAN NO. 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PADA RENSTRA 2016 – 2021

"Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo "

TUJUAN NO. 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH "Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian daerah yang prima"

SASARAN NO. 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PADA RENSTRA 2016 – 2021

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian "

PADA RPJMD 2016 – 2021

PADA RENSTRA 2016 – 2021

INDIKATOR KINERJA : Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya

INDIKATOR KINERJA : Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) atas

layanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo


BAB. VII

PENUTUP

Renstra BKD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 ini, disusun sebagai

penjabaran dan tindak lanjut RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2016-2021 serta sistematikanya mengacu pada pedoman peyusunan rencana

strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2009. Rencana strategis ini merupakan komitmen bersama

yang wajib dilaksanakan agar tercapai Visi, Misi dan tujuan SKPD, dan tidak

semata hanya untuk kepentingan BKD saja, namun juga untuk kepentingan

yang lebih luas yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah

Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana pembangunan

nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan

operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa

perencanaan teknis kegiatan BKD, yang harus memperhitungkan dan

mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada maupun seluruh

kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya.

Renstra ini merupakan salah satu dokumen perencanaan BKD

Kabupaten Sidoarjo sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan

tanggungjawabnya, yang pencapaiannya memerlukan tekad, usaha,

perjuangan dan kerja keras, ulet dan cerdas yang harus dilakukan secara terus

menerus, sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan

peningkatan kualitas SDM Aparatur sebagai komitmen tujuannya akan mampu

direalisasikan perwujudannya.

Documents

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangkp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/uploads/kinerja/27052b061756fbe97... · Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sistem Seleksi ... sebelumnya dan menjelaskan