Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pariwisata adalah salah satu aspek yang dapat menjadi investasi besar
untuk meningkatkan perekonomian negara. Dewasa ini sektor pariwisata semakin
berkembang dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap
fenomena ini yaitu revolusi teknologi, globalisasi dan liberalisasi perdagangan.
Kemudahan akses teknologi informasi menyebabkan suatu negara
mengetahui tren yang sedang berkembang di dunia internasional, salah satunya
adalah tren baru dari sektor pariwisata yaitu pariwisata halal. Menurut Mohamed
Battour dan Mohd Nazari Ismail, pariwisata halal adalah objek wisata atau
kegiatan apapun yang diperbolehkan menurut ajaran islam untuk digunakan atau
dilakukan oleh umat Islam dalam industri pariwisata. Definisi ini didasari pada
hukum Islam (syariah) sebagai dasar untuk memberikan produk atau jasa kepada
wisatawan muslim seperti resort halal, restoran halal, halal trips.1
Berdasarkan definisi tersebut diklaim bahwa lokasi kegiatan pariwisata
halal tidak terbatas di negara mayoritas penduduk muslim. Namun, dewasa ini
wisata halal dapat dinikmati di negara-negara dengan mayoritas non-muslim.2
Mengacu pada definisi tersebut, menurut para ahli industri perjalanan pariwisata
halal di negara non-muslim jauh lebih baik daripada negara-negara muslim, hal ini
1 Mohamed Battour & Mohd Nazari Ismail, 2015, Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenge
and Future, Elsevier Ltd, Vol. 19. 2 Majang Palupi, Rizqi Wahyu Ramadhon, Nur Arifan, 2017, The Importance of Optimization of
Halal Tourism : A Study of Development of Halal Tourism in Indonesia, diakses dalam
https://www.researchgate.net/publication/320015620_The_Importance_of_Optimization_of_Halal
_Tourism_A_Study_of_development_of_Halal_Tourism_in_Indonesia (9/10/2018, 18:14 WIB)
2
disebabkan karena negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim terlalu
nyaman dengan gagasan sebagai “negara muslim” sehingga kurang
memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata halal.3
Karena pengembangan wisata halal tidak hanya dapat dilakukan oleh
negara dengan mayoritas muslim, membuat negara dengan mayoritas non-muslim
mulai melirik dan mengembangkan wisata halal misalnya Korea Selatan dan
Jepang.4
Pengembangan pariwisata halal di Korea Selatan muncul setelah
pemerintah Korea Selatan sukses menciptakan citra negara melalui “Hallyu”.
Fenomena hallyu wave atau korean wave dewasa ini dikenal sebagai fenomena
dimana lagu–lagu dan drama Korea mulai diminati oleh masyarakat khususnya
kalangan muda tidak hanya di Asia, Eropa namun juga Timur Tengah.5
Melihat adanya potensi hallyu yang sedang berkembang, menggerakkan
pemerintah Korea Selatan untuk memikirkan strategi untuk mempertahankan
kesejahteraan masyarakatnya di tengah isu ketegangan Korea Utara, Tiongkok
dan Amerika Serikat. Pariwisata halal adalah salah satu alternatif untuk
mengantisipasi penurunan jumlah wisatawan dari Tiongkok, sejak adanya boikot
yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Korea Selatan sebagai bentuk
3 Qommarria Rostanti & Nidia Zuraya, 2013, Industri Pariwisata Halal Negara Non Muslim
Lebih Maju, diakses dalam https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-
ekonomi/13/12/08/mxh8pq-industri-pariwisata-halal-negara-non-muslim-lebih-maju (9/10/2018,
22:04 WIB) 4 Koran Sindo, 2018, 10 Negara Wisata Ramah Muslim Yang Paling Diincar, diakses dalam
https://international.sindonews.com/read/1321025/45/10-negara-wisata-ramah-muslim-yang-
paling-diincar-1531362562/8 (9/10/2018, 16:39 WIB) 5 Demeiati Nur Kusumaningrum, Dkk, 2017, Trend Pariwisata Halal Korea Selatan, Seminar
Nasional dan Gelar Produk 2
3
penolakan terhadap penempatan misil anti-balistik AS di Korea Selatan yang
dapat mengganggu kepentingan Tiongkok di Asia Timur.6
Sedangkan pengembangan pariwisata halal di Jepang didasari karena
Jepang ingin menciptakan citra negaranya sebagai negara yang safe and secure
country, Jepang bersifat universal dan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.
Selain itu, Asia Tenggara menjadi kawasan yang banyak menyumbang wisatawan
muslim. Sehingga, pemerintah Jepang mulai berorientasi untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan muslim yang berkunjung ke negaranya.7 Menurut Chief
Executive Officer Crescent Rating & Halal Trip, Fazal Bahardeen, tujuan
pengadopsian pariwisata halal untuk meningkatkan jumlah wisatawan muslim
yang berkunjung ke negara tersebut. Selain itu, demi membuat wisatawan muslim
yang berkunjung merasakan kenyamanan dengan fasilitas seperti negara mereka.8
Bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim terdapat pro
dan kontra atas pengadopsian pariwisata halal tersebut. Di Korea Selatan,
demonstrasi dilakukan oleh kelompok Kristen konservatif di Stasiun Seoul yang
diikuti oleh sekitar seratus demonstran. Aksi tersebut bertujuan untuk menentang
kebijakan ramah muslim yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan demi
meningkatkan jumlah wisatawan. Penolakan ini terjadi karena kelompok tersebut
berpikir bahwa dengan kebijakan ramah muslim tersebut akan meningkatkan
6 Ibid.
7 Carina Megarani, 2016, Kebijakan Pariwisata Halal sebagai Instrumen Strategi Nation Branding
Jepang di Asia Tenggara, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah
Mada 8 Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Negara – negara Non-OKI Kian Gencar Tarik Wisatawan Muslim,
diakses dalam https://travel.kompas.com/read/2017/05/03/190700727/negara-negara.non-
oki.kian.gencar.tarik.wisatawan.muslim (9/10/2018, 23:41 WIB)
4
pengaruh Islam yang akan berimbas pada konsekuensi yang harus diterima negara
dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan terorisme.9
Melihat penolakan yang terjadi di beberapa negara tidak menurunkan
antusias negara non-muslim untuk mengembangkan pariwisata halal. Keseriusan
pengembangan pariwisata halal tersebut tertuang dalam konferensi berskala
internasional yang dinamakan World Halal Tourism Summit (WHTS). Konferensi
tersebut diikuti oleh berbagai negara di dunia sejak tahun 2015.10
World Halal
Tourism Summit (WHTS) merupakan salah satu event pariwisata internasional
yang dikhususkan untuk wisata halal.
Dalam KTT tersebut peserta pameran dan pengunjung ditawarkan
bermacam peluang bisnis pariwisata halal. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2015
ini diikuti oleh 202 eksibitor. Beberapa diantaranya adalah perwakilan dari
Indonesia, Bosnia, Kenya, United Arab Emirate, Thailand, Sri Lanka, Maroko,
Yordania, Malaysia, Turki, Oman, Palestina, Kroasia, Iran, Mesir, Tanzania,
United Kingdom, Kanada, Maladewa dan Libanon.11
Beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand
yang tengah mengembangkan pariwisata halal telah mengikuti KTT pariwisata
halal tersebut. Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara penduduk
mayoritas muslim yang melihat adanya pasar yang menjanjikan atas pariwisata
9 Jung Min-ho, 2016, Muslim Friendly Policies to Boost Tourism Face Christian Backlash, diakses
dalam http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/03/116_200737.html (8/10/2018,
22:37 WIB) 10
Abu Dhabi Convention Bureau, 2015, World Halal Travel Summit & Exhibition 2015, diakses
dalam https://visitabudhabi.ae/DataFolder/Files/Case-Studies/Case-Study-WHTS-2015-1.pdf
(9/10/2018, 23:58 WIB) 11
Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, 2018, Strategi Komunikasi dalam
Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 6, No. 1
5
halal yang akan meningkatkan pemasukan devisa negara. Selain itu pula, karena
penduduk dengan mayoritas muslim maka akan mudah mengaplikasikan
kebijakan ini.
Dalam konteks Asia Tenggara, menurut data dari Crescentrating yaitu
suatu lembaga pengamat industri wisata halal yang berbasis di Singapura. Pada
tahun 2017, Singapura menjadi negara non-OKI dengan destinasi pariwisata halal
terbaik yang kemudian diikuti oleh Thailand.12
Proses penilaian destinasi terbaik
oleh Global Muslim Tourism Index (GMTI) dari Crescentrating didasari oleh
empat kriteria utama yaitu akses, komunikasi, lingkungan dan layanan.
Berdasarkan empat kriteria tersebut, menurut Chief Executive Officer
Crescent Rating & Halal Trip, Fazal Bahardeen, akses menuju Singapura cukup
mudah karena telah banyak akses penerbangan ke Singapura. Selain itu,
Singapura memiliki 3000 outlet tempat makan bersertifikat halal, terdapat 70
masjid yang tersebar di seluruh bagian Singapura, memiliki wisata terkenal seperti
Universal Studios. Tak sampai disitu, Singapura juga menerapkan kebijakan
bebas visa pada 189 negara.13
Terlepas dari Singapura sebagai negara dengan destinasi terbaik bagi
wisatawan muslim, Thailand yang juga merupakan negara dengan mayoritas non-
muslim menempati posisi kedua sebagai destinasi wisata halal terbaik setelah
Singapura. Seperti Singapura kemudahan akses dengan adanya penerbangan
12
Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Mengapa Singapura Jadi Destinasi Utama Turis Muslim Dunia ?,
diakses dalam
https://travel.kompas.com/read/2017/05/03/201000327/mengapa.singapura.jadi.destinasi.utama.tur
is.muslim.dunia. (23/04/ 2018, 14:14 WIB) 13
Henley & Partner Passport Index, 2018, Global Ranking, diakses dalam
https://www.henleypassportindex.com/passport-index (10/10/2018, 00:47 WIB)
6
langsung dan kuliner yang dikenal di seluruh dunia dianggap sebagai alasan
Thailand mendapatkan posisi kedua tersebut.14
Jika Singapura memiliki Universal Studios sebagai salah satu daya tarik
wisatawan untuk berkunjung ke negaranya, Thailand memiliki wisata yang
dianggap cukup aneh. Wisata tersebut adalah wisata „layanan konsuler‟, beberapa
tempat yang terkenal menyediakan wisata tersebut yaitu di kawasan Patpong dan
Pattaya. 15
Seperti tidak bisa dipisahkan, dewasa ini Thailand dikenal sebagai
salah satu negara dengan surga wisata „layanan konsuler‟ di dunia.16
Pada 2013, Departemen Pariwisata Thailand mencatat terdapat 26,74 juta
wisatawan berkunjung ke Thailand. Wisatawan tersebut mencakup 907.868 dari
Australia, 906.312 dari Inggris dan 826. 350 dari Amerika Serikat. Berdasarkan
jumlah tersebut, sekitar 60% wisatawan adalah laki-laki dan 70% diantaranya
dianggap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Thailand datang secara eksplisit
untuk menikmati layanan tersebut.17
Pemerintah Thailand mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor
utama penyumbang devisa negara.18
Pada tahun 2013, jumlah pendapatan devisa
14
Wahyu Adityo Prodjo, 2016, Ini Alasan Pariwisata Bangkok Lebih Unggul dari Bali, diakses
dalam
https://travel.kompas.com/read/2016/02/05/170500327/Ini.Alasan.Pariwisata.Bangkok.Lebih.Ung
gul.daripada.Bali (10/10/2018, 1:09 WIB) 15
Fabian Januarius Kuwado, 2014, Pengalaman Wisata Nyeleneh Ala Bangkok, diakses dalam
https://travel.kompas.com/read/2014/04/10/1812456/Pengalaman.Wisata.Nyeleneh.ala.Bangkok
(10/10/2018, 22:37 WIB) 16
Moammar Emka, 2015, Jakarta Undercover 4 in 1, Jakarta : GagasMedia, Hal. 4 17
Lisa Lines, 2015, Prostitution in Thailand : Representations in Fiction and Narrative Non-
Fiction, Journal of International Women‟s Studies, Vol. 16, Issue 3, Article 7, Bridgewater State
University 18
Ibid.
7
Thailand yaitu US$ 39 miliar.19
Ditengah potensi wisatawan yang berkunjung ke
Thailand untuk menikmati „layanan konsuler‟, pada 2014 pemerintah Thailand
melalui The Tourism Authority of Thailand mulai mempromosikan masjid-masjid
yang berdiri di Bangkok. Salah satunya adalah masjid Jawa, yang menjadi salah
satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Thailand.20
Ketika pemerintah Thailand mulai mempromosikan masjid-masjid yang
berdiri di Bangkok, disisi lain pemerintah Thailand memiliki hubungan yang
kurang baik dengan muslim yang menjadi minoritas di Negeri Gajah Putih
tersebut. Jumlah penduduk muslim Thailand pada tahun 2018 mencapai 4,9% dan
mayoritas berada di Thailand Selatan.21
Rekaman jejak hubungan yang kurang
baik tersebut terlihat dari adanya kerusuhan yang terjadi salah satunya adalah pada
tahun 2013. Kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh kelompok gerilyawan yang
diduga berasal dari tiga provinsi di Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala dan
Narathiwat yang telah beroperasi selama bertahun-tahun menentang pemerintah
pusat dan menuntut kemerdekaan.22
Penelitian ini menjadi menarik mengingat pemerintah Thailand melalui
wisata konsuler telah menerima pemasukan negara yang cukup banyak. Namun,
beralih dengan mempromosikan pariwisata halal yang pada dasarnya sangat erat
19
Muhammad Ridha Iswardhana, 2015, Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap
Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusuhan Politik Tahun 2010-2013,
Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Hal. 3 20
Trevel.kompas, 2014, Thailand Promosikan Pariwisata Muslim, diakses dalam
https://travel.kompas.com/read/2014/04/06/1317418/Thailand.Promosikan.Pariwisata.Muslim
(11/10/2018, 22:49 WIB) 21
Livepopulation, 2018, Population of Thailand (2018), diakses dalam
https://www.livepopulation.com/country/thailand.html (14/10/2018, 22:44 WIB) 22
Ana Lehmann, 2013, Konflik Berdarah di Thailand Selatan, diakses dalam
https://www.dw.com/id/konflik-berdarah-di-thailand-selatan/a-16525816 (11/10/2018, 23:09
WIB)
8
dengan muslim. Padahal, hubungan pemerintah Thailand dan beberapa wilayah di
Thailand Selatan yang merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas muslim
tersebut memiliki rekam jejak yang kurang baik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis menarik
kesimpulan untuk menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengaruh faktor
eksternal dan faktor internal terhadap pengadopsian kebijakan pariwisata halal
di Thailand?”
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah
sehingga diadopsinya kebijakan pariwisata halal, apakah yang menjadi tujuan
pengadopsian kebijakan pariwisata halal, serta apakah yang melatarbelakangi atau
yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan pariwisata halal oleh pemerintah
Thailand.
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1 Manfaat Akademis
Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan bagi ilmu pengetahuan terkait konsep yang digunakan dalam suatu
penelitian, serta secara khusus untuk menambah kajian tentang mata kuliah Teori
dan Analisa Politik Luar Negeri yang didalamnya membahas tentang proses
9
pengambilan kebijakan luar negeri yang diturunkan dalam skala khusus
menggunakan teori Model Adaptif Politik Luar Negeri untuk mengkaji alasan
pengadopsian kebijakan luar negeri Thailand terkait kebijakan pariwisata halal.
Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi
pembaca tentang pariwisata halal yang menjadi tren baru dalam pariwisata dunia,
mulai dari pengertian, proses hingga pada alasan suatu negara mengadopsi
kebijakan pariwisata halal. Selain itu, diharapkan penelitian mampu menjelaskan
kepada pembaca terkait penggunaan teori dan kajian Hubungan Internasional yang
berkaitan dengan Model Adaptif Politik Luar Negeri yang digunakan oleh negara
untuk menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan khususnya pariwisata
halal yang secara khusus dibahas dalam penelitian adalah Thailand.
1.3.2.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menambah wawasan,
informasi, gagasan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami dan mengkaji
alasan pemerintah Thailand meningkatkan kunjungan wisatawan melalui
kebijakan pariwisata halal diharapkan menjadi sumber referensi bagi negara-
negara dengan mayoritas non-muslim yang ingin mengembangkan pariwisata
halal.
1.4 Penelitian Terdahulu
Demi menunjang penelitian ini peneliti merangkum beberapa penelitian
yang memiliki kesamaan fenomena dengan apa yang diteliti, peneliti
mengkategorikan penelitian tersebut dalam beberapa kategori diantaranya:
10
penelitian tentang kebijakan pariwisata halal Thailand, kebijakan pariwisata halal
di negara lain dan kebijakan luar negeri Thailand tentang pariwisata.
Penelitian pertama dari kategori kebijakan pariwisata halal Thailand ditulis
oleh Dawud Kusuma Dwijayadi di dalam tulisannya yang berjudul “Business
As Usual atau Business for Political Purpose? Motif Pengembangan Pariwisata
Halal di Thailand”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengembangan
pariwisata halal Thailand tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi tetapi
juga motif non-ekonomi. Tujuan motif ekonomi untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan, sedangkan motif non-ekonomi yaitu membangun masyarakat yang
inklusif, mencegah konflik agama dan etnis dan berkontribusi pada pilar ketiga
dari cetak biru integrasi ASEAN.23
Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian dari penulis terkait
dengan tujuan pengembangan pariwisata halal di Thailand. Perbedaan terletak
pada cara menggambarkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti hanya
mendeskripsikan tujuan dari pengembangan pariwisata halal di Thailand dengan
konsep diferensiasi, ekspansi pasar, masyarakat inklusif dan perdamaian.
Sedangkan penulis menggunakan metode analisa dengan teori Model Adaptif
Politik Luar Negeri.
Penelitian kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Piangpis Sriprasert,
Oraphan Chainin dan Hamzah Abd Rahman di dalam tulisannya yang
berjudul “Understanding Behavior and Need of Halal Tourism in Andaman
Gulf of Thailand : A Case of Asian Muslim”. Penelitian ini membahas perilaku
23
DK Dwiijayadi, 2017, Business As Usual atau Business for Political Purpose? Motif
Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas
Airlangga
11
dan kebutuhan wisatawan muslim yang difokuskan pada wisatawan muslim Asia
terkait pariwisata halal khususnya di Andaman Gulf Thailand.24
Menurut data
yang ditulis perilaku wisatawan muslim Asia yang berkunjung ke Andaman dari
segi penginapan, lebih nyaman untuk menginap di hotel baru diikuti oleh resort,
homestay, guest house.
Sedangkan dari segi kuliner wisatawan muslim Asia makanan tradisional
Thailand menjadi terfavorit. Berjalan-jalan keliling kota adalah aktivitas yang
disukai oleh wisatawan muslim Asia. Sehingga otoritas wisata terkait harus
menjaga kebersihan serta memberi papan penunjuk jalan serta penerangan yang
memadai. Sedangkan untuk kebutuhan wisatawan dibagi dalam tiga kategori yaitu
hotel, restoran dan area publik.
Wisatawan menyatakan bahwa kebutuhan utama mereka ketika mencari
hotel adalah pada penempatan stiker kiblat atau arah kiblat yang merujuk ke arah
kota Mekkah. Selain itu, pada ketersediaan makanan halal, penyediaan Al-qur‟an,
serta terdapat jadwal shalat di kamar hotel. Pada area publik, kebutuhan
wisatawan juga menjadi perhatian antara lain ketersediaan masjid, pengeras suara
adzan, serta ketersediaan kamar ibadah di beberapa lokasi seperti tempat wisata,
bandara dan tempat umum lainnya.25
Penelitian ini menjelaskan bagaimana perilaku dan kebutuhan dari
wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand melalui kuisioner yang
dibagikan kepada wisatawan muslim. Penelitian ini menjadi referensi bagi penulis
24
Piangpis Sriprasert Oraphan Chainin and Hamzah Abd Rahman, 2014, Understanding Behavior
and Need of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand : A Case of Asian Muslim, Journal of
Advanced Management Science, Vol. 2, No. 3 25
Ibid.
12
untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal melalui kebutuhan dan
perilaku dari wisatawan muslim yang berkunjung khususnya di Thailand Selatan.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan muslim dimana hal tersebut tidak dijelaskan oleh peneliti.
Penelitian ketiga merupakan tulisan dari Oraphan Chanin, Piangpis
Sriprasert, Hamzah Abd Rahman dan Mohd Sobdi Don dalam tulisannya
berjudul “Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea
Coast of Thailand” penelitian ini membahas cara pengelolaan pariwisata halal di
tempat wisata seperti pesisir Andaman.26
Dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa untuk mengelola wisata di Andaman peneliti menemukan beberapa fakta
bahwa: 1) wisatawan negara muslim tertarik untuk mengeksplor pantai dan pulau.
2) Mengenai fasilitas wisatawan muslim berharap ruang shalat disediakan
khususnya bagi wisatawan muslim perempuan. 3) Untuk transportasi, wisatawan
muslim berharap agar pihak yang berwenang menyediakan bus umum reguler
yang nyaman dengan tarif yang masuk akal. 4) Untuk keamanan, wisatawan
muslim berharap agar petugas atau penjaga keamanan juga berjaga di malam hari
sehingga bagi perempuan terutama yang membawa anak dapat berjalan-jalan
dengan aman. 5) Untuk fasilitas, hanya terdapat pariwisata yang hanya dapat
dilakukan di dalam air. 6) Untuk persyaratan makan dan minum, agar restoran
halal disediakan di tempat wisata dengan logo halal yang telah bersertifikat.27
26
Oraphan Chanin, Piangpis Sriprasert, dkk, 2015, Guidelines on Halal Tourism Management in
the Andaman Sea Coast of Thailand, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No.
8. 27
Ibid.
13
Penelitian yang berfokus pada bagaimana pengelolaan pariwisata halal di
Andaman ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis terkait dengan
bagaimana pengembangan pariwisata halal di Andaman yang berada di selatan
Thailand. Dalam penelitian ini, peneliti fokus menjabarkan bagaimana hasil data
kuisionernya dapat menjadi referensi bagi pemerintah setempat untuk mengelola
pariwisata halal. Sedangkan penulis meneliti alasan pemerintah Thailand
mengembangkan kebijakan tersebut.
Penelitian keempat merupakan tulisan dari Sureerat Chookaew,
Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, dan Sudarat
Nimpaya dalam tulisannya “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman
Gulf in Thailand For Muslim Country”. Beberapa rencana pemasaran yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata halal antara lain: 1)
Memberikan semua informasi kepada para wisatawan terkait dengan potensi
wisata di Andaman, Thailand melalui internet. 2) Kesan utama bagi para
wisatawan menjadi salah satu yang dapat meningkatkan word of mouth. 3)
Penting untuk menyediakan ukuran konservasi pantai yang bertujuan untuk
menjaga pantai agar tetap bersih dan indah. 4) Mendukung semua restoran untuk
mendapatkan standar sertifikasi halal dan menerapkannya sehingga dapat
meningkatkan jumlah restoran halal. 5) Kamar hotel harus memiliki tanda arah
kiblat karena sangat diperlukan bagi turis dari negara-negara muslim. 6) Bisnis
14
layanan spa harus memisahkan layanan kamar antara laki-laki dan perempuan. 7)
Harus ada tanda arah ke masjid dalam bahasa Inggris dan Arab. 28
Seperti beberapa penelitian sebelumnya peneliti menggunakan metode
kuisioner dalam memahami bagimana meningkatkan potensi pariwisata halal di
Andaman agar bisa memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Penelitian ini
memiliki relevansi dengan tulisan penulis terkait dengan bagaimana
pengembangan pariwisata halal yang ada di selatan Thailand, terkait dengan
potensi meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Thailand. Jika
peneliti fokus pada meningkatkan potensi pariwisata halal, sedangkan penulis
fokus pada alasan pemerintah mengembangkan potensi tersebut.
Penelitian kelima merupakan tulisan dari Shirzad Mansouri dalam
tulisannya berjudul “Role of Halal Tourism Ideology in Destination
Competitiveness : A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand” mengenai
bagaimana peran ideologi pariwisata halal sebagai pedoman wisatawan muslim
untuk memilih hotel di Bangkok, Thailand. Peneliti melihat dalam memilih hotel
di Bangkok, hal terpenting yang utama untuk diperhatikan bagi wisatawan muslim
adalah fasilitas hotel tersebut seperti lantai, spa, tempat gym, kamar tamu serta
fungsi beberapa ruang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu
tempat tidur dan toilet tidak boleh ditempatkan ke arah Mekkah.
Para wisatawan muslim yang berkunjung ke Bangkok untuk berbagai
tujuan menerapkan prinsip sharia-compliant demi mendapatkan kenyamanan dan
merasa lebih aman untuk menginap di hotel yang akan mereka tempati. Selain itu,
28
Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, dkk, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at
Andaman Gulf in Thailand For Muslim Country, Journal of Economics, Business and
Management, Vol. 3, No. 7
15
banyaknya wisatawan dari Timur Tengah yang terbiasa akan prinsip pariwisata
halal menjadi payung utama dalam memilih hotel yang friendly bagi mereka
terlebih bagi wisatawan yang membawa serta anak-anak mereka. 29
Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan pentingnya prinsip sharia-
compliant dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Penelitian ini memiliki
relevansi dengan penelitian penulis terkait pariwisata halal di Thailand.
Perbedaannya adalah pada fokus penelitian, jika peneliti fokus pada peran
ideologi pariwisata halal dengan fokus pemilihan hotel di Bangkok oleh
wisatawan muslim, penulis fokus pada alasan pemerintah Thailand
mengembangkan pariwisata halal.
Penelitian keenam merupakan tulisan dari Piyachat Puangniyom,
Nantawan Swangcheng, and Tosaporn Mahamud dalam tulisannya berjudul
“Halal Tourism Strategy to Promote Sustainable Cultural Tourism in
Thailand”. Menurut penelitian tersebut faktor-faktor yang perlu diperhatikan
dalam mempromosikan pariwisata halal yaitu 1) motivasi, dimana penyediaan
pariwisata halal ini sejalan dengan apa yang di kebutuhan wisatawan dan tidak
bertentangan dengan ajaran agama. 2) Memperhatikan penyediaan tempat wisata
yang menganut prinsip Islam seperti penyediaan fasilitas masjid atau tempat
ibadah, pengumuman waktu sholat dan arah kiblat. 3) Evaluasi pasca-layanan
dimulai dari review wisatawan berupa nilai persepsi, kepuasan dan sikap dalam
melayani.
29
Shirzad Mansouri, 2014, Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness : A
Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand, International Conference on Law, Education and
Humanities (ICLEH‟14) Jan. 30-31, Pattaya Thailand
16
Peneliti juga memberikan saran manajemen mutu pelayanan dalam
promosi industri pariwisata dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sesuai
dengan prinsip Islam. Seperti memperhatikan hotel dimana harus ada menu
makanan halal, penyediaan pengumuman waktu shalat dan doa selama
penerbangan, persiapan Al-qur‟an. Memanfaatkan media informasi untuk
menunjukan bagaimana pariwisata halal yang ada di negara tersebut.30
Penelitian tentang bagaimana strategi pariwisata halal yang dijadikan
sebagai bentuk promosi untuk menjadikan budaya pariwisata yang menjanjikan
bagi Thailand ini, memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu tentang
pariwisata halal, perbedaannya adalah peneliti memfokuskan penelitian pada
penggunaan pariwisata halal untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke
Thailand, sedangkan penulis fokus pada alasan pemerintah mengadopsi kebijakan
tersebut.
Penelitian ketujuh merupakan penelitian dari Nugrah Novita Nurarbani
dalam penelitiannya berjudul “Upaya Thailand Menggunakan Halal Food
Sebagai Soft Power Negara”. Dalam penelitian yang menggunakan metode
deskriptif-kualitatif dan konsep soft power tersebut, peneliti menemukan bahwa
halal food digunakan oleh Thailand sebagai alternatif baru dalam meningkatkan
industri pariwisata, bahkan meningkatkan nilai ekspor ke berbagai negara muslim.
Makanan halal tidak hanya bertujuan untuk mengutamakan wisatawan
muslim. Namun, juga bertujuan memberikan dan melayani semua wisatawan
dengan hidangan yang memiliki standarisasi terhadap keamanan makanan. Selain
30
Piyachat Puangniyom, Nantawan Swangcheng, and Tasaporn Mahamud , 2017, Halal Tourism
Strategy to Promote Sustainable Cultural Tourism in Thailand, Cebu International Conference on
Studies in Arts, Social Sciences and Humanities (SASSH-17)
17
itu, kepentingan nasional Thailand dalam halal food ini adalah untuk memperluas
pasar khususnya di negara–negara muslim serta menjalin kerjasama bilateral.
Thailand yang juga bergabung sebagai negara pengamat dalam Organisasi
Kerjasama Islam (OKI) sejak tahun 1998, bertujuan melancarkan kepentingan
ekonomi negaranya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Thailand
berkomitmen penuh terhadap keseriusannya menjadi negara yang memiliki
kapasitas dalam menghasilkan berbagai produk halal nomor satu di ASEAN
bahkan di dunia.31
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan halal food sebagai soft power
Thailand. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki persamaan dengan
penelitian penulis tentang alasan pengembangan pariwisata halal, dimana halal
food merupakan salah satu instrumen kebijakan pariwisata halal yang
dikembangkan oleh pemerintah Thailand. Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah peneliti menspesifikasikan pada salah satu
instrumen kebijakan pariwisata halal, sedangkan penulis mespesifikasikan pada
sudut pandang pemerintah dalam mengembangkan kebijakan tersebut.
Penelitian kedelapan merupakan penelitian dari Havidz Ageng Prakoso
dalam penelitiannya yang berjudul “Incentive Pariwisata Indonesia Dalam
Integrasi Pariwisata ASEAN Melalui ASEAN Tourism Forum (ATF)”. Dalam
penelitian yang menggunakan teori Efektivitas Rezim Internasional, teori
Compliance dan konsep Logic of Consequences. Melalui penelitian ini, ditemukan
31
Nugrah Novita Nurarbani, Upaya Thailand Menggunakan Halal Food Sebagai Soft Power
Negara, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
18
bahwa dengan ASEAN Tourism Forum (ATF) yaitu sebagai rezim internasional
yang dapat meningkatkan potensi pariwisata negara-negara ASEAN.
Melihat dari kacamata teori Compliance, potensi pariwisata yang dimiliki
oleh Indonesia seperti wisata alam, wisata sejarah hingga wisata budaya, dengan
mematuhi aturan dari ATF dapat terpublikasi secara lebih luas. Selain itu, bagi
Indonesia ATF mempunyai arti strategis dalam pengembangan sektor pariwisata
Indonesia.
Arti strategis tersebut adalah pertama, ATF sebagai media pemulihan citra
pariwisata nasional, alat promosi pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya
alam. Terkait dengan pemulihan citra pariwisata nasional yang maksud adalah
Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan pengembangan terorisme yang
tinggi. Kedua, ATF sebagai wadah untuk menunjukan bahwa pariwisata mampu
memajukan perekonomian domestik. Disisi lain, ATF mampu memberikan
keuntungan sosial dan ekonomi bagi bangsa indonesia. Antara lain terbukanya
lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi
pariwisata yang berimbas pada kurangnya tingkat kemiskinan.
Sedangkan berdasarkan konsep Logic of Consequences yang melihat
untung dan rugi menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk patuh
terhadap aturan ATF. Berdasarkan tindakan dari pemerintah Indonesia peneliti
menemukan bahwa dengan mengikuti kesepakatan dalam wujud kepatuhan. Maka,
menyerahkan sedikit kedaulatan melalui visa bersama intra negara ASEAN
menjadikan pendorong bagi Indonesia untuk memudahkan arus lalu-lintas
wisatawan yang berujung pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung
19
ke Indonesia.32
Fokus penelitian ini pada pengembangan pariwisata di Indonesia
melalui beberapa strategi negara seperti ikut terlibat dalam ASEAN Tourism
Forum. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis bagaimana
strategi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui berbagai
kesempatan. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada suatu rezim
pariwisata dalam ATF dengan berbagai aturan yang berlaku yang harus diikuti
oleh suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, sedangkan penelitian
dari penulis fokus pada bagaimana suatu fenomena atau trend pariwisata halal
dapat dijadikan suatu peluang bagi pemerintah Thailand untuk mencapai
kepentingan nasionalnya.
Penelitian kesembilan merupakan penelitian dari Kurniawan Gilang
Widagdyo dalam tulisannya berjudul “Analisis Pasar Pariwisata Halal
Indonesia”. peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana potensi pariwisata
halal di Indonesia dengan fokus penelitian pada wisatawan asal Timur Tengah.
Hasilnya adalah wisatawan asal Timur Tengah merasa nyaman bila berkunjung ke
Indonesia dimana 90% penduduknya adalah Muslim.
Oleh karena itu hampir di setiap wilayah memiliki tempat ibadah serta
banyak terdapat hotel yang memiliki fasilitas tempat shalat dengan makanan yang
terjamin higienitas dan kehalalannya. Selain itu, karena promosi harga dan paket
liburan oleh perusahaan penerbangan serta pemulihan ekonomi yang kuat
menjadikan faktor utama yang mempengaruhi tingginya jumlah wisatawan dari
32
Havidz Ageng Prakoso, 2013, Incentive Pariwisata Indonesia Dalam Integrasi Pariwisata
ASEAN Melalui ASEAN Tourism Forum (ATF), Tesis, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas
Gadjah Mada
20
Timur Tengah.33
Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian oleh
penulis terkait dengan pariwisata halal dimana peneliti menganalisa pariwisata
halal yang dikhususkan di Indonesia dengan kunjungan dispesifikasikan pada
wisatawan dari Timur Tengah. Sedangkan penulis memfokuskan pada
menganalisa pariwisata halal dengan fokus negara Thailand.
Penelitian kesepuluh merupakan penelitian dari Carina Megarani dalam
tulisannya berjudul “Kebijakan Pariwisata Halal sebagai Instrumen Strategi
Nation Branding Jepang di Asia Tenggara”. Penelitian ini menemukan bahwa
upaya Jepang dalam mengeluarkan kebijakan pariwisata halal disebabkan agar
Jepang dikenal sebagai safe and secure country, dalam hal ini adalah negara yang
aman bagi semua wisatawan khususnya untuk wisatawan muslim.
Tujuan Jepang mengeluarkan kebijakan pariwisata halal adalah demi
memperkuat kepentingan ekonomi dan politik di Asia Tenggara, selanjutnya
Jepang telah memberlakukan pembebasan visa bagi Malaysia dan Thailand serta
telah menambah ruang ibadah bagi umat muslim di Bandara Narita serta
mengintruksi pihak bandara untuk tidak menyajikan makanan yang mengandung
daging babi.34
Dengan fokus penelitian yang sama-sama ditujukan pada pariwisata
halal menjadikan penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Namun, penulis memfokuskan pengembangan kebijakan
pariwisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, sedangkan penelitian
ini difokuskan pada pemerintah Jepang.
33
Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia, The Journal of
Tauhidinomics Vol. 1, No. 1 : 73-80 34
Carina Megarani, Loc. Cit.
21
Penelitian kesebelas merupakan merupakan penelitian dari Demeiati Nur
Kusumaningrum, Aulia Mawaddah Fairuz, Erima Puspita Putri, Erdina
Putri Amalia dalam tulisannya berjudul “Trend Pariwisata Halal Korea
Selatan”. Penelitian ini menjelaskan pemerintah Korea Selatan yang menerapkan
kebijakan pariwisata halal di tengah protes kalangan gereja. Tujuan penerapan
kebijakan pariwisata halal karena beberapa faktor.
Pertama, untuk mempertahankannya kesejahteraan masyarakat di tengah
isu ketegangan Korea Utara, Tiongkok dan Amerika Serikat. Pemerintah Korea
Selatan harus mencari alternatif untuk mengantisipasi penurunan jumlah
wisatawan dari Tiongkok. Faktor kedua adalah untuk memperkuat kerjasama
dengan mitra perdagangan non-tradisional untuk mengimbangi ketergantungan
ekonomi terhadap negara-negara besar seperti Tiongkok dan AS.
Dan yang terakhir adalah dengan kebijakan ini diharapkan Korea Selatan
dapat melindungi masyarakat dan keamanan nasional dari terorisme.35
Penelitian
ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait
pariwisata halal, dengan berbagai problematik yang terjadi di Korea Selatan.
Sedangkan penelitian oleh penulis difokuskan pada bagaimana trend pariwisata
halal yang mulai di kembangkan oleh pemerintah Thailand sebagai problem
solving negaranya.
Penelitian keduabelas yaitu penelitian dari Dwi Putri Fajryani dalam
tulisannya berjudul “Kebijakan Pemerintah Thailand berpartisipasi di ASEAN
Tourism Forum (ATF) dalam Meningkatkan Industri Pariwisata tahun 2011-
35
Demeiati Nur Kusumaningrum , Loc. Cit
22
2015”. Peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri. Menurut
Richard Snyder, proses pembuatan keputusan luar negeri yaitu untuk mengetahui
keputusan tersebut dapat mempengaruhi hasil atau tidak.
Hasilnya penelitiannya yaitu Thailand mengusulkan adanya ASEAN
Single Visa yang kemudian disetujui pada ASEAN Tourism Forum 2011 di
Phnom Penh, Kamboja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas
kawasan intra-ASEAN bahkan secara luas dapat meningkatkan kedatangan
wisatawan.36
Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan
pemerintah Thailand untuk berpartisipasi dalam ATF dalam meningkatkan
industri pariwisata memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu bagaimana
kebijakan pemerintah Thailand untuk meningkatkan industri pariwisata dengan
titik perbedaan yaitu peneliti membahas kebijakan untuk meningkatan pariwisata
secara umum sedangkan penulis menspesifikkan pada pariwisata halal.
Dan yang terakhir adalah penelitian dari penulis sendiri yaitu “Alasan
Pemerintah Thailand Mengadopsi Kebijakan Pariwisata Halal” dengan metode
eksplanatif-kualitatif menggunakan teori model adaptif politik luar negeri dari
James N. Rosenau. Mengaplikasikannya dengan teori model adaptif politik luar
negeri oleh James N. Rosenau, bahwa pengambilan kebijakan luar negeri didasari
oleh adanya tuntutan eksternal dan tekanan internal serta perubahan
kepemimpinan dari suatu negara.
Penulis menemukan bahwa alasan pemerintah Thailand didasari oleh
tuntutan eksternal yaitu berasal dari adanya pandangan negatif dimana Thailand
36
Dwi Putri Fajryani, 2015, Kebijakan Pemerintah Thailand Berpartisipasi di ASEAN Tourism
Forum (ATF) Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015, Universitas Riau
23
dikenal sebagai negara dengan „layanan konsuler‟. Selain itu, meningkatnya
wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand, menjadikan kebijakan
pariwisata halal sebagai cara untuk menggeser citra negara sebagai negara wisata
“layanan konsuler” serta menjadi cara untuk memenuhi kebetuhan wisatawan
muslim yang berkunjung ke Thailand. Sedangkan tekanan internal yang berasal
dari adanya gangguan stabilitas politik atau tindakan separatis yang terjadi di
Thailand Selatan, kelompok separatis menuntut agar mendapatkan kemerdekaan
dari pemerintah Thailand.
Selain itu, adanya sisi leadership atau aspek kepemimpinan yaitu
perubahan kepemimpinan dari perdana menteri Yingluck Shinawatra menjadi Gen
Prayuth Chan-o-cha. Perubahan kepemimpinan Gen Prayuth Chan-o-cha
membawa ide baru untuk mengatasi tekanan internal di Thailand Selatan dengan
pendekatan yang lebih “soft” yaitu melalui pariwisata halal. Prayuth Chan-o-cha
kemudian menyeimbangkan tuntutan eksternal serta tekanan internal dengan
memanfaatkan trend pariwisata halal yang mulai banyak diadopsi oleh negara–
negara dengan mayoritas penduduk non-muslim.
Perubahan kepemimpinan dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra
menjadi Gen Prayuth Chan-o-cha terjadi pada tahun 2014. Pada 2014 pemerintah
Thailand mulai gencar mempromosikan masjid-masjid yang berdiri di Bangkok,
tak hanya itu pada tahun 2014 pula telah diadakan konferensi pertama yang
24
dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa Thailand guna
memenuhi kebutuhan pasar Islam yang berkembang pesat.37
Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian
terdahulu memfokuskan pada bagaimana pengembangan pariwisata halal dengan
memahami kebutuhan dari wisatawan muslim, bagaimana pengembangan
pariwisata halal di beberapa negara serta bagaimana kebijakan pemerintah negara
lain terkait pariwisata. Sedangkan penulis memfokuskan pada apakah yang
menjadi alasan pengadopsian kebijakan pariwisata halal oleh pemerintah Thailand
padahal pengembangan pariwisata sebelum pariwisata halal cukup menambah
pemasukan negara.
Tabel 1.1 Posisi Penelitian
No. Nama & Judul
Penelitian
Metode & Alat
Analisa Hasil Penelitian
1. Dawud Kusuma
Dwijayadi (2017)
Business As Usual
atau Business for
Political Purpose?
Motif
Pengembangan
Pariwisata Halal di
Thailand
Metode:
Deskriptif
Alat analisa:
- Konsep
Diferensiasi
- Ekspansi Pasar
- Masyarakat
Inklusif
- Perdamaian
- Pariwisata halal Thailand
tidak hanya
dilatarbelakangi oleh
motif ekonomi tetapi
juga motif non-ekonomi.
- Motif ekonomi memiliki
tujuan untuk
meningkatkan kunjungan
wisatawan, sedangkan
- motif non-ekonomi yaitu
membangun masyarakat
yang inklusif, mencegah
konflik agama dan etnis
dan berkontribusi pada
pilar ketiga dari cetak
biru integrasi ASEAN.
2. Piangpis Sriprasert,
Oraphan Chainin
dan Hamzah Abd
Metode:
Wawancara dan
Kuisioner
- Peneliti membagi
kebutuhan wisatawan
dalam tiga kategori yaitu
37
Halal Accreditation Council, 2014, Thailand Halal Assembly 2014, diakses dalam
http://www.hac.lk/node/3785 (18/10/2018, 13:46 WIB)
25
Rahman (2014)
Understanding
Behavior and Need
of Halal Tourism in
Andaman Gulf of
Thailand: A Case of
Asian Muslim
Alat analisa:
- Halal Tourism
Concept
- Tourist
Behavior Concept
hotel, restoran dan area
publik.
- Para wisatawan yang
berkunjung ke Bangkok
untuk berbagai tujuan
menerapkan prinsip
sharia-compliant demi
mendapatkan
kenyamanan dan merasa
lebih aman untuk
menginap di hotel yang
akan mereka tempati.
- Kebutuhan utama mereka
ketika mencari hotel
adalah pada penempatan
stiker kiblat atau arah
kiblat yang merujuk ke
arah kota Mekkah. Selain
itu juga pada
ketersediaan makanan
halal, penyediaan Al-
qur‟an, serta terdapat
jadwal sholat di kamar
hotel.
- Pada area publik,
kebutuhan wisatawan
juga menjadi perhatian
antara lain ketersediaan
masjid, pengeras suara
adzan, serta ketersediaan
kamar ibadah di beberapa
lokasi seperti tempat
wisata, bandara dan
tempat umum lainnya.
3. Oraphan Chanin,
Piangpis Sriprasert,
Hamzah Abd
Rahman dan Mohd
Sobdi Don
Guidelines on Halal
Tourism
Management in the
Andaman Sea Coast
of Thailand
Metode:
Kuisioner,
Observasi dan
Focus group
discussion
Alat analisa:
- Konsep
Manajemen
Pariwisata Halal
- Panduan manajemen
pariwisata halal di Laut
Andaman yaitu : 1)
sumber daya alam di
tempat wisata harus
dilestarikan dan bersih.
2) lebih banyak kegiatan
yang tidak bertentangan
dengan ajaran Islam.
3) ketersediaan tempat
ibadah serta petunjuk
arah ke masjid lokal baik
26
menggunakan bahasa
Inggris maupun Arab.
4) Toilet terpisah untuk
laki-laki dan perempuan
yang terjaga
kebersihannya.
5) Ketersediaan restoran
halal di tempat wisata.
6) petunjuk arah ke
tempat wisata dalam
bahasa Inggris.
7) Keamanan perlu
ditingkatkan terlebih di
malam hari.
8) pemandu wisata harus
menjaga disiplin dan
menghormati kewajiban
Islam.
9) Tanda selamat datang
dalam bahasa Arab agar
mengesankan wisatawan
muslim.
4. Sureerat Chookaew,
Oraphan Chanin,
Jirapa Charatarawat,
Pingpis Sriprasert,
dan Sudarat
Nimpaya (2015)
Increasing Halal
Tourism Potential at
Andaman Gulf in
Thailand For
Muslim Country
Metode:
kuisioner,
observasi dan
focus group
discussion
Alat analisa:
- Halal Tourism
Business Concept
- Fokus pada pariwisata
halal yang mengatur
tentang restoran halal,
hotel berbasis syariah
dan spa halal. Demi
meningkatkan potensi
pariwisata halal di
Andaman Gulf, maka
Pemerintah harus
melakukan rencana
pemasaran antara lain :
1) Memberikan semua
informasi kepada para
wisatawan terkait dengan
potensi wisata di Andaman,
Thailand melalui internet.
2) Kesan utama bagi para
wisatawan menjadi salah
satu yang dapat
meningkatkan word of
mouth.
3) Penting untuk
menyediakan ukuran
konservasi pantai yang
27
bertujuan untuk menjaga
pantai agar tetap bersih dan
indah.
4) Mendukung semua
restoran untuk mendapatkan
standar sertifikasi halal dan
menerapkannya sehingga
dapat meningkatkan jumlah
restoran halal.
5) Kamar hotel harus
memiliki tanda arah kiblat
karena sangat diperlukan
bagi turis dari negara-negara
muslim.
6) Bisnis layanan spa harus
memisahkan layanan kamar
antara laki-laki dan
perempuan.
7) Harus ada tanda arah ke
masjid dalam bahasa Inggris
dan Arab.
5. Shirzad Mansouri
(2014)
Role of Halal
Tourism Ideology in
Destination
Competitiveness: A
Study on Selected
Hotels in Bangkok,
Thailand
Metode:
Deskriptif-
kualitatif
Alat analisa:
- Konsep
Pariwisata Halal
- Dalam memilih hotel di
Bangkok hal terpenting
yang utama untuk
diperhatikan bagi
wisatawan muslim
adalah fasilitas hotel
tersebut seperti lantai,
spa, tempat gym, kamar
tamu serta fungsi
beberapa ruang harus
terpisah antara laki-laki
dan perempuan.
- Selain itu tempat tidur
dan toilet tidak boleh
ditempatkan ke arah
Mekkah.
6. Piyachat
Puangniyom,
Nantawan
Swangcheng, and
Tasaporn Mahamud
(2017)
Halal Tourism
Strategy to Promote
Metode:
Deskriptif
Alat analisa:
- Sustainable
Tourism
Development
Concept
- Strategi pemerintah
Thailand dalam
mempromosikan
pariwisata halal yaitu
melalui acara berjudul
Travel Thailand Mart
Plus.
- Dalam kesempatan
tersebut pemerintah
28
Sustainable Cultural
Tourism in Thailand
mengajak 113 delegasi
dari media Iran, Mesir,
Kuwait, Tunisia,
Indonesia, Brunei
Darussalam, Oman,
UAE, Turki,India dan
Singapura untuk
menyoroti restoran halal.
- Strategi lain demi
menarik wisatawan
muslim yaitu pada
penekanan pariwisata
halal di setiap promosi
baik media cetak atau
elektronik.
7. Nugrah Novita
Nurarbani
Upaya Thailand
Menggunakan Halal
Food Sebagai Soft
Power Negara
Metode:
Deskriptif –
Kualitatif
Alat analisa:
- Soft Power
- Multi Track
Diplomasi
- Halal food menjadi
alternatif baru Thailand
dalam meningkatkan
industri pariwisata,
- Halal food tidak hanya
bertujuan untuk
menganak emaskan
wisatawan muslim.
Namun, untuk
memberikan dan
melayani semua
wisatawan dengan
makanan dan minuman
dengan standarisasi dan
keamanan makanan yang
dikonsumsi,
- Thailand bertujuan untuk
memperluas pasar halal
ke berbagai negara Asia
dan meningkatkan
kerjasama bilateral.
8. Havidz Ageng
Prakoso (2013)
Incentive Pariwisata
Indonesia Dalam
Integrasi Pariwisata
ASEAN Melalui
ASEAN Tourism
Metode:
Explanatif –
Kualitatif
Alat analisa:
- Efektivitas
Rezim
Internasional
- Teori
Compliance,
- ASEAN Tourism Forum
(ATF) dapat dikatakan
sebagai suatu rezim
pariwisata ASEAN
karena melibatkan
institusi formal negara
ASEAN dan Negara
mitra yaitu Tiongkok,
Jepang, Korea Selatan
dan Australia. ATF juga
29
Forum (ATF)
Logic of
Consequences
melahirkan kesepakatan-
kesepakatan yang
diantaranya ASEAN
Tourism Strategic Plan
(ATSP), ASEAN
Framework Agreement
for Visa Exemption, dan
lain-lain.
- Dengan potensi
pariwisata yang
melimpah di Indonesia
menjadikan Indonesia
memanfaatkan ATF
untuk memiliki ranah
yang lebih luas untuk
mempromosikan
pariwisata, pemulihan
citra pariwisata nasional,
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
serta sebagai wadah
untuk menunjukan
bahwa pariwisata mampu
memajukan
perekonomian domestik.
- Dengan menyerahkan
sedikit kedaulatan
dengan patuh akan aturan
yang disepakati dalam
ATF akan memudahkan
jalur lalu-lintas
wisatawan sehingga
menyebabkan
meningkatkan jumlah
wisatawan yang
berkunjung ke Indonesia.
9. Kurniawan Gilang
Widagdyo (2015)
Analisis Pasar
Pariwisata Halal
Indonesia
Metode:
Deskriptif-
Kualitatif, Focus
Group Discussion
Alat analisa:
- Konsep Wisata
Syariah
- Wisatawan asal Timur
Tengah akan merasa
nyaman bila berkunjung
ke Indonesia yang 90%
penduduknya adalah
muslim karena hampir di
setiap wilayah memiliki
tempat ibadah serta
banyak hotel yang
memiliki fasilitas tempat
30
shalat serta makanan
yang terjamin higienitas
dan kehalalannya
sehingga Indonesia
menjadi pasar potensial
bagi pariwisata halal di
dunia.
10. Carina Megarani,
(2016)
Kebijakan Pariwisata
Halal sebagai
Instrumen Strategi
Nation Branding
Jepang di Asia
Tenggara
Metode:
Eksplanatif-
kualitatif
Alat analisa:
- Konsep
Nation
Branding
- Konsep
Gaiatsu
- Konsep Soft
Power
- Nation Branding
difokuskan kepada: 1)
penciptaan branding
Jepang sebagai safe dan
secure country. 2)
Branding sebagai tourism
nation yang dikhususkan
pada muslim friendly
dimana Jepang sebagai
negara yang bersifat
universal dalam
mengakomodir
kebutuhan wisatawan.
- Konsep Gaiatsu
berkaitan dengan
tindakan Jepang
melakukan pembebasan
visa terhadap Malaysia
dan Thailand dan
penambahan tempat
ibadah di Bandara Narita
- Soft power digunakan
untuk memperkuat
kepentingan ekonomi
dan politik di Asia
Tenggara.
11. Demeiati Nur
Kusumaningrum,
Aulia Mawaddah
Fairuz, Erima
Puspita Putri, Erdina
Putri Amalia (2017)
Trend Pariwisata
Halal Korea Selatan
Metode:
Kualitatif –
Deduktif
Alat analisa:
- Pendekatan
Politik
Ekonomi
Internasional
- Konsep Soft
Power
Kepentingan Korea Selatan
membangun citra negara
ramah muslim dengan
mempertimbangkan :
1) Peningkatan pendapatan
masyarakat dan investasi,
2) mencari alternatif
pengembangan pasar
domestik agar tidak
bergantung pada Tiongkok
sebagai tujuan ekspor,
3) memperkuat kerjasama
dan hubungan diplomatik
31
dengan negara-negara non-
tradisional.
12. Dwi Putri Fajryani
(2015)
Kebijakan
Pemerintah Thailand
berpartisipasi di
ASEAN Tourism
Forum (ATF) dalam
Meningkatkan
Industri Wisata
tahun 2011-2015
Metode:
Kualitatif
Alat analisa:
Teori
Pengambilan
Keputusan Luar
Negeri
- Thailand mengusungkan
ASEAN Single visa
dengan harapan dapat
meningkatkan
konektivitas intra-
ASEAN bahkan secara
luas dapat meningkatkan
kedatangan wisatawan.
- Kepentingan Thailand
ikut berpartisipasi dalam
ATF dapat dilihat pada
lingkup domestik dan
internasional.
- Lingkup internasional
yaitu selain
meningkatkan hubungan
antar negara dan
kerjasama di berbagai
bidang, Thailand ingin
menambah pengaruhnya
terhadap negara lain
terutama di sektor
pariwisata
- Lingkup domestik yaitu
Thailand berharap
negaranya menjadi
gerbang utama atau pusat
bagi kedatangan
wisatawan di ASEAN.
13. Alda Henidar
Yuristia
Alasan Pemerintah
Thailand
Mengadopsi
Kebijakan Pariwisata
Halal
Metode:
Eksplanatif-
Kualitatif
Alat analisa :
Teori Model
Adaptif Politik
Luar Negeri
- Alasan pemerintah
Thailand mengadopsi
kebijakan pariwisata
halal didasari oleh
tuntutan eksternal dan
tekanan internal serta
aspek kepemimpinan.
- Tuntutan eksternal
berkaitan dengan adanya
citra negatif Thailand
yang dikenal sebagai
negara dengan wisata
„layanan konsuler‟nya.
Selain itu melihat potensi
wisatawan Muslim yang
32
semakin meningkat
sehingga dapat
meningkatkan
pemasukan negara.
- Tekanan internal
berkaitan dengan adanya
gangguan stablitas politik
yang sering terjadi di
Thailand Selatan.
- Aspek kepemimpinan
yaitu perubahan perdana
menteri Thailand yang
membawa ide baru untuk
menyikapi tuntutan
eksternal dan tekanan
internal, salah satunya
melalui Thailand Halal
Assembly yang pertama
kali dikembangkan pada
2014 dan ditandai
sebagai tahun dimana
Perdana Menteri Gen
Prayuth Chan-o-cha
mulai menjabat.
1.5 Kerangka Teori/Konsep
1.5.1 Teori Model Adaptif Politik Luar Negeri
Menurut James N. Rosenau politik luar negeri pada hakikatnya merupakan
suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan
di lingkungannya. Untuk itu, upaya pemerintah dalam bertahan hidup dan
mencapai kepentingan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal
dengan tuntutan eksternal. Proses penyeimbangan ini mempunyai risiko dan
bahkan kemungkinan terjadinya disintegrasi.
Menurut model ini, politik luar negeri merupakan konsekuensi dari
perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal
33
(perubahan struktural). Artinya adalah pengambilan keputusan politik luar negeri
suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel
independen yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal).38
Secara umum, model adaptif politik luar negeri dapat digambarkan sebagai
berikut :
Bagan 1.1 : Model Adaptif Politik Luar Negeri39
Berdasarkan bagan diatas dapat dimaknai bahwa politik luar negeri
merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi baik di lingkungan eksternal
maupun internal. Sehingga tindakan politik luar negeri suatu negara pada waktu
tertentu merupakan kalkulasi dari perubahan eksternal dan internal. Jika pada
awalnya politik luar negeri hanya didasarkan pada perubahan yang terjadi pada
lingkungan eksternal dan internalnya. Maka, dalam perkembangannya terdapat
aspek kepemimpinan dari elit politik suatu negara yang dapat menyeimbangkan
38
Yanyan Mochamad Yani Drs., MAIR., Ph.D, 2010, Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri :
Teori dan Praksis, diakses dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf (13/10/2018, 20:34 WIB) 39
James N. Rosenau, 1974, Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Methods, New
York: Sage Publications, Hal. 47
External change
Structural/Internal
Change
Leadership
Foreign policy
34
perubahan dari lingkungan eksternal maupun internal tersebut melalui suatu
kebijakan luar negeri. 40
Pt = Politik luar negeri pada suatu waktu tertentu
Et = Perubahan eksternal
St = Perubahan Struktural (Internal)
Dalam perkembangannya berubah menjadi :
Lt = Merupakan aspek kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu negara
dalam waktu tertentu.
Perspektif ini memandang bahwa semua negara-bangsa dapat dilihat
sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya.
Maka dari itu, analisis perspektif adaptif ini fokus pada proses tindakan adaptasi
suatu negara sebagai suatu respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan
eksternal maupun internalnya.41
Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri
sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkungan internal akan
berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan pada kondisi eksternal, atau ketika
perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman
bagi keberadaan negara-bangsa tersebut.
40
Ibid. 41
Rahmat M Rizki, 2016, Konsepsi Dynamic Equilibrium Sebagai Artikulasi Politik Luar Negeri
Indonesia di Asia Pasifik, Tesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Hal. 11
Pt = Et + St
Pt = Lt + Et + St
35
Akhirnya, kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses dalam
benak pembuat keputusan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko dan
memaksimalkan peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi para pembuat
keputusan mengenai kondisi lingkungan sekitar mereka.42
Berangkat dari teori
kebijakan luar negeri adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosenau, alasan
pemerintah Thailand dalam mengadopsi kebijakan pariwisata halal adalah untuk
mencapai kepentingan nasionalnya yaitu demi meningkatkan kunjungan
wisatawan muslim serta menjadi negara non-OKI terbaik serta ramah terhadap
wisatawan muslim.
Untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional tersebut, pemerintah
Thailand harus menyeimbangkan tuntutan eksternal dan tekanan internal yang
terjadi di negaranya. Dimana apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka
diagram dari James N. Rosenau tentang kebijakan luar negeri Thailand terkait
pariwisata halal adalah sebagai berikut :
Bagan 1.2 Kerangka Berpikir
42
Op. Cit.
Perubahan eksternal :
Citra negara sebagai wisata “layanan
konsuler & Adanya potensi
peningkatan wisatawan Muslim di
dunia
Perubahan Internal :
Gangguan stabilitas
politik di Thailand Selatan
Leadership :
Perubahan Kepemimpinan dari
Yingluck Shinawatra menjadi
Gen Prayuth Chan-o-cha
Kebijakan
Pariwisata Halal
36
Tuntutan dari eksternal berasal dari adanya citra negara yang dikenal
buruk oleh negara lain. Salah satunya adalah pernyataan dari Menteri Pariwisata
Gambia, Hamat Bah. Dalam pernyataannya Hamat Bah menyebutkan Thailand
sebagai negara wisata seks, hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari
masyarakat hingga pemerintah Thailand.
Selain itu, karena Thailand menjadi salah satu negara dengan kunjungan
wisatawan terbanyak, mengakibatkan pemerintah Thailand melihat adanya
peluang terhadap peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan muslim.
Sehingga kebijakan ini bertujuan demi memenuhi kebutuhan wisatawan muslim
yang lebih spesifik seperti, adanya makanan berlogo halal, hotel dengan tanda
kiblat atau adanya mushola di dalam hotel dan lain-lain.
Sedangkan tekanan internal tersebut berasal dari adanya tindakan separatis
atau terjadinya gangguan stabilitas politik yang terjadi di Thailand Selatan,
dimana Thailand Selatan sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas muslim
berusaha untuk memisahkan diri dari Thailand. Pada aspek leadership atau
kepemimpinan dimana terjadi perubahan kepemimpinan dari perdana menteri
Thailand yaitu dari Yingluck Shinawatra yang kemudian digantikan oleh Gen
Prayuth Chan-o-cha pada tahun 2014.
Tahun 2014 merupakan tahun dimulainya promosi masjid–masjid yang
berdiri di Bangkok, hal ini kemudian menandai awal dari kebijakan pariwisata
halal Thailand. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha menandai
dukungannya terhadap kebijakan pariwisata halal, salah satunya adalah dengan
37
adanya Thailand Halal Assembly yang juga mulai diadakan pertama kali pada
tahun 2014 tepatnya pada tanggal 28 desember – 30 desember 2014.43
Thailand Halal Assembly sendiri merupakan acara yang bertujuan untuk
membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal yang dibuat di Thailand
untuk melayani Islamic market yang berkembang pesat. Pada acara Thailand
Halal Assembly tahun 2014, Perdana menteri Gen Prayuth Chan-o-cha turut hadir
untuk memberikan sambutan dan secara resmi meluncurkan Thailand Diamond
Halal yaitu sebuah konsep merk dari semua produk dan jasa halal yang berasal
dari Thailand untuk di ekspor ke berbagai negara di dunia.44
Untuk mencapai
kepentingan nasional dengan menyeimbangkan tekanan internal maupun tuntutan
eksternal tersebut, maka pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan pariwisata
halal yang diharapkan dapat memenuhi tekanan dan tuntutan tersebut.
1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada dasarnya memiliki
tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang hendak
diteliti. Penjelasan dan pendeskripsian dari peneliti tentunya harus didasarkan
pada ketelitian tingkat analisa. Maka dari itu setiap peneliti harus memiliki
cakupan fenomena yang hendak diteliti, menetapkan batasan penelitian, serta
43
Horizon Thailand, 2014, Bangkok to Host The First Thailand Halal Assembly 2014, diakses
dalam http://www.thailandhorizon.com/2017/index.php/en/tradewinds/262-bangkok-to-host-the-
first-thailand-halal-assembly-2014 (17/10/2018, 23:30 WIB) 44
Pacific Asia Travel Association, 2014, First Thailand Halal Assembly to Help Boost Trade
Travel with Islamic World,diakses dalam https://www.pata.org/first-thailand-halal-assembly-to-
help-boost-trade-travel-with-islamic-world/ (18/10/2018, 1:02 WIB)
38
menentukan tingkat analisa pada penelitian tersebut.45
Inilah yang merupakan
istilah yang dikenal sebagai tingkat analisa atau level of analysis.
Tingkat analisa memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan fokus
penelitian dan menjadi faktor atau analisa mana yang harus ditekankan. Hal ini
dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa fenomena serta
mempertahan hasilnya. Adapun dalam menentukan tingkat analisa, terdapat dua
jenis variabel, yaitu dependen (unit analisa) dan variabel independen (unit
eksplanasi).46
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menetapkan unit analisa (variabel
dependen) adalah alasan pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan pariwisata
halal (level negara-bangsa). Sedangkan unit eksplanasi (variabel independen)
adalah faktor eksternal dan faktor internal pengadopsian kebijakan pariwisata
halal. Berdasarkan hasil unit eksplanasi dan unit analisa yang telah ditetapkan,
maka penelitian ini masuk dalam tingkat analisa korelasionis karena unit
eksplanasi bersifat sejajar dengan unit analisanya serta yang menjadi unit analisa
dan unit eksplanasinya adalah negara-bangsa.
1.6.2 Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga alur dalam
menganalisa data kualitatif yaitu mencakup : 1) Reduksi data, yang berarti bahwa
dilakukannya suatu kegiatan untuk merangkum atau meringkas dan
45
Mohtar Mas‟oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta :
LP3ES, Hal. 35 46
Iva Rachmawati, 2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta :
Aswaja Pressindo, Hal. 10
39
menyederhanakan data–data yang diperlukan dan mengabaikan data yang tidak
diperlukan. 2) Penyajian data, tahapan ini merupakan tahap dimana penulis
menyajikan suatu uraian singkat dari sekumpulan informasi yang pada akhirnya
akan memberi kemungkinan penulis untuk menarik kesimpulan. Dan, 3)
penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan tahap akhir dimana penulis mulai
mencari arti benda-benda atau hubungan sebab akibat dari suatu fenomena.47
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, dimana segala data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui penelitian
langsung yaitu peneliti melakukan kunjungan ke Bangkok, Thailand.
Menggunakan metode wawancara dengan sekretaris I Fungsi Penerangan Sosial
dan Budaya, staf lokal Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya serta home staff
Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan
Desember 2018 ketika peneliti melakukan internship selama satu bulan di
Kedutaan Besar Republik Indonesia-Bangkok, Thailand. Peneliti juga
mengunjungi event halal tahunan terbesar di Thailand yaitu Thailand Halal
Assembly 2018.
Kemudian peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber
terpercaya seperti buku, jurnal karya ilmiah dan berbagai data yang dianggap
mampu menunjang penelitian ini. Sehingga data sekunder yang diperoleh dapat
memenuhi kebutuhan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian maka studi pustaka ini juga
47
Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama, Hal. 339-341
40
berfungsi untuk mencari penelitian terdahulu sehingga bisa meyakinkan dalam
memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini.
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
1.6.4.1 Batasan Waktu
Demi memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan data dari tahun
2014-2018. Mengingat penulis ingin mengkaji Alasan Pemerintah Thailand
Mengadopsi Kebijakan Pariwisata Halal dengan teori Model Kebijakan Luar
Negeri Adaptif. Maka hal yang mendasari pemerintah Thailand untuk mengadopsi
kebijakan pariwisata halal merupakan aspek terpenting dalam penelitian ini.
Rentangan waktu tersebut (2014-2018), 2014 merupakan waktu dimana
pemerintah mulai melakukan promosi wisata halal seperti promosi akan
banyaknya masjid yang mudah di temukan di Thailand hingga pada tahun 2018
pemerintah Thailand mengeluarkan pernyataan untuk menolak „layanan konsuler‟.
1.6.4.2 Batasan Materi
Batasan materi membantu peneliti menentukan fokus dan arah
pembahasan yang tepat dalam penelitian ini sehingga aspek-aspek yang diteliti
tidak melebar. Penelitian ini dibatasi hanya pada apa yang mendasari pemerintah
Thailand dalam mengadopsi kebijakan pariwisata halal, faktor apa sajakah yang
menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut dan bagaimana sejarah
pariwisata halal di Thailand.
41
1.7 Hipotesa
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan teori model
adaptif politik luar negeri yang dijabarkan oleh Rosenau, bahwa politik luar negeri
suatu negara dikeluarkan sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di
lingkungan eksternal (tuntutan eksternal) maupun perubahan internal (tekanan
internal). Pada perkembangannya terdapat peran dari pembuat keputusan yang
berusaha menyeimbangkan tuntutan eksternal dan tekanan internal dengan
mengeluarkan suatu kebijakan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan
peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi pembuat keputusan.
Tuntutan eksternal berasal dari citra Thailand sebagai negara wisata
„layanan konsuler‟ atau wisata seks, serta adanya peluang peningkatan kunjungan
wisatawan muslim ke Thailand sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017,
terdapat 1,5 miliar wisatawan muslim di dunia menjadikan kebijakan ini sangat
menjanjikan bagi pemasukan devisa negara.48
Menurut Kobkarn Wattanavrangkul
selaku Menteri Pariwisata Thailand yang ditemui di sela-sela acara ASEAN
Tourism Forum 2017, di Singapura, sektor pariwisata merupakan sektor utama
bagi pemasukan ekonomi Thailand.49
Sedangkan tekanan internal berasal dari adanya gangguan stabilitas politik
yang terjadi di Thailand Selatan. Adanya kelompok pemberontak yang berusaha
untuk mendapatkan kemerdekaan dari Thailand, menjadikan kebijakan ini
48
Ardita Mustafa, 2017, Thailand Mulai Berlari Sambut Kedatangan Wisatawan Muslim, diakses
dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170320170124-269-201499/thailand-mulai-
berlari-sambut-kedatangan-wisatawan-muslim (12/10/2018, 19:20 WIB) 49
Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Thailand Dikunjungi 32 Juta Wisatawan Tahun 2016, diakses
dalam
https://travel.kompas.com/read/2017/01/22/201908527/thailand.dikunjungi.32.juta.wisatawan.tahu
n.2016 (11/10/2018, 13:36 WIB)
42
diharapkan dapat menghentikan usaha kelompok tersebut. Adanya tuntutan
eksternal dan tekanan internal kemudian diproses dalam pembuat keputusan
dalam hal ini adalah Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-cha yang
menggantikan Yingluck Shinawatra pada tahun 2014.
Adanya aspek kepemimpinan oleh Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-
cha kemudian membawa ide baru untuk menyeimbangkan tekanan internal dan
tuntutan eksternal yaitu menggeser citra negara yang dikenal sebagai wisata
„layanan konsuler‟ dan meminimalkan risiko ancaman dari tindakan yang
dilakukan oleh kelompok separatis Thailand Selatan, dengan memanfaatkan tren
pariwisata halal yang sedang berkembang serta memaksimalkan peluang
kunjungan wisatawan muslim yang terus mengalami peningkatan untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand.
Indikasi pariwisata halal Thailand ditandai dengan adanya promosi masjid-
masjid yang berdiri di kota Bangkok serta adanya event Thailand Halal Assembly
yang pertama kali diadakan pada tahun 2014. 2014 menjadi tahun pertama
Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-cha menjabat. Acara tersebut dirancang
untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal yang dibuat di
Thailand.
1.8 Sistematika Penulisan
BAB I
Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan latar belakang
penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian
terdahulu, kerangka konseptual yaitu teori Model Adaptif Politik Luar Negeri,
43
metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, teknik analisa data, teknik
pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan.
BAB II
Dalam bab ini, penulis menjelaskan sejarah dan implementasi pariwisata
halal, yang terdiri dari perkembangan pariwisata halal di Thailand, tujuan
pengembangan pariwisata halal di Thailand, implementasi pariwisata halal yang
dilakukan oleh pemerintah Thailand melalui promosi masjid, Thailand Diamond
Halal, promosi restoran halal dan hotel halal serta fasilitas prayer room di area
publik. Penulis juga membahas bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam
mempromosikan pariwisata halal melalui aplikasi Thailand Muslim Friendly
Destination, buku panduan “Halal Check-in Thailand” dan brosur “Citarasa Halal
di Thailand”.
BAB III
Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan faktor eksternal
pengadopsian kebijakan pariwisata halal yaitu adanya citra negara sebagai negara
wisata „layanan konsuler‟ serta adanya potensi kunjungan wisatawan muslim ke
Thailand yang kemudian dikerangkai dengan teori Model Adaptif Politik Luar
Negeri. Penulis juga membahas bagaimana sejarah Thailand dikenal sebagai
negara wisata „layanan konsuler‟, faktor apa saja yang mempengaruhi
berkembangnya wisata „layanan konsuler‟, serta bagaimana pandangan negara
lain terkait citra Thailand sebagai negara wisata „layanan konsuler‟. Selain itu,
penulis juga membahas trend pariwisata halal dan potensi wisatawan muslim yang
berkunjung ke Thailand yang berimbas pada permintaan terhadap fasilitas halal.
44
BAB IV
Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan faktor intenal
pengadopsian kebijakan pariwisata halal yaitu adanya gangguan stabilitas politik
yang terjadi di Thailand Selatan serta adanya perubahan kepemimpinan di
Thailand yang kemudian dikerangkai dengan teori Model Adaptif Politik Luar
Negeri. Penulis memulai dari sejarah pemberontakan Thailand Selatan, bagaimana
upaya penyelesaikan konflik di Thailand Selatan, pengembangan pariwisata halal
di Thailand Selatan serta bagaimana pariwisata halal sebagai pemersatu Thailand.
Selain itu, penulis juga membahas dinamika politik di Thailand, perubahan
kepemimpinan di Thailand yaitu dari Yingluck Shinawatra menjadi Prayuth Chan
o cha dan bagaimana kebijakan Prayuth Chan o cha terkait pariwisata halal.
BAB V
Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari
penelitian ini yang berjudul Alasan Pemerintah Thailand Mengadopsi Kebijakan
Pariwisata Halal, yang kemudian dilanjutkan dengan saran, daftar pustaka dan
lampiran.