1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,

merupakan Nawacita ketiga pemerintah Jokowi-JK salah satu agendanya mengawal

implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis,

konsisten dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut agar Pengelolaan Dana Desa

berjalan dengan tujuan, maka dari itu Pemerintah melakukan Program Pendampingan

Dalam Pengelolaan Dana Desa yang berpedoman pada Undang-Undang Nomo 6

Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwasannya dalam upaya Pembangunan

dan Pemberdayan masyarakat dilakukan dengan pendampingan yang berdasarkan

esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa setempat. Selain itu, Program

Pendampingan Desa merupakan sebagai bentuk nyata yang berupaya untuk

mensukseskan kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (P3MD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

peraturan penyelengaraan Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015. Adapun tujuan

pendampingan adalah untuk Meningkatkan kapasitas, evektifitas dan akuntabilitas

pemerintah desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif. Meningkatkan sinergi

program pembangunan desa antar sektor, meningkatkan aset lokal desa secara

2

emansipatoris.1 Dalam pasal 12 ayat1 menjelaskan tugas pendamping desa adalah

mendampigi Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap proses

pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Sesuai dengan tujuan dari pendampingan desa yang telah dijelaskan di atas,

tugas daripendamping desa sangatlah besar dan kompleks. Sebagai ujung tombak

dilapangan, posisi pendamping sangat penting dalam membantu desa dalam

menjalankan proses pembangunansertamelakukanpemerataanpembangunan yang

menjadi tujuan pemerintah saat ini, karena pada hakekatnya persoalan pembangunan

itu sendiri berada diperdesaan, sehingga pendamping dituntut untuk bisa menjadi

pelopor serta motor pengerak pembangunan desa dengan cara memberdayakan

masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam pasal 1 ayat 13

menjelaskanpemberdayaan merupakan upaya dalam mengembangkan kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, seta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.Sejatinya banyak

potensi alam yang ada di desa yang di kelola secara subsisten, sebagai dampak

ketidakmampuan masyarakat dalam penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat

yang relatif rendah sehingga kencenderungan masyarakat desa menerima kondisi apa

adanya.Disinilah fungsi serta peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong

prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa. Dalam mewujudkan desa

mandiri yang mampu bertindak sebagai subjek pembangunan mulai dari tahap

1Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015. Pasal 2

3

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang dilaksanakan

secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.2

Adapun dalam pelaksanaan pendampingan terdiri dari tenaga pendamping

profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga. Tenaga

pendamping profesioanal sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan

Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa

terdiri dari tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampigi

desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pembangunan yang berskala lokal desa.

Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampigi desa dalam

penyelengaraan pemerinthan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDES dan

pembangunan yang berskala lokal desa. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di

kecamatan untuk mendampigi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan

sektoral. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas Meningkatkan

kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.Dalam ruang lingkup pendampingan, dilaksanakan secara berjenjang

sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.

Sebelumnya padamasapemerintahan era Susilo BambangYudhoyono (SBY)

jugaterdapat program yang sama dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang

2https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11809diakses pada tgl. 6 april 2018

pkl. 13 23

4

dikenaldengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri

perdesaan. Dalam program PNPM juga terdapat pendamping desa atau yang

biasadisebutdenganfasilitatordesa.Pergantian program dari PNPM ke Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tentu memberikan perbedaan tupoksi

bagi fasilitator, adapun perbedaanmendasarpendampingan yang di berikanpada

program PNPM dengan programPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa(P3MD) ialah pada program PNPM, pendampingmemiliki kewenangan dalam

untuk memfasilitasi dan mengendalikan keuangan.Sedangkanpada program

pendampingankeunagan langsung dikontrololehkabupaten/Kota. Hal inisangatlahjelas

berbeda dengan program pendampingan yang dijalankan pada saat ini yang hanya

bertugas mendampigi dan mefasilitasi setiap program atau kegiatan yang ada di desa.

Sedangkan dalam menjalankan program kerja yang telah dirancang oleh desa

dijalankan langsung oleh desa itu sendiri dengan melibatkan masyarakat.

Dari penjelasan perbedaan pendampingan yang telah dijelaskan di atas

tentunya program pendampingan desa saat ini mempunyai peran yang sangat strategis

dalam melakukan pengawalan perubahan dalam proses pembangunan. Karena

pendampinagn desa saat ini, sebagai salah satu modal penting untuk membantu

mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif, dengan melibatkan masyarakat dalam

proses pembangunan serta mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan secara utuh dan berlanjutan.

Tentunya hal tersebut selaras dengan tujuan pembangunan pemerintah saat ini yang

ingin melakukan pemerataan pembangunan melalui pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam Rangka Negara Kesatuan.

5

Selain itu, dalam proses pelaksanaan pendampingan yang harus diperhatikan

adalah bagaimana peran aktif para pendamping dalam menjalankan tugasnya dalam

memberikan pendampingan secara konsisten, berkelanjutan serta mobilitas yang

tinggi untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah maupun masyarakat

desa. Jika dilihat relitasaatini, dari peran serta kinerja pendamping desa ternyata

masih banyak kinerja pendamping desa yang di rasa masih kurang melakukan

pendampingan secara maksimal sesuai dengan tujun dari lahirnya program

pendamping desasaat ini. Permasalahan tersebut seperti yang terjadi di daerah Gresik,

dimana pendamping lokal desa kurangpaham mengenai administrasi pencairan dana

desa sehingga menjadi penghambat pembangunan di desa itu sendiri.3Permasalahan

serupa juga dialami didaerah Gunung Kidul, kinerja pendamping desa yang belum

maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa, akibatnya pihak desa lebih banyak kerja

sendirian dalam upaya pengunaan dana desa yang digelontorkan Pemerinah Pusat.4

Sementara itu, kondisiserupa juga dialami di Desa Junrejo seperti yang di

utarakan oleh BapakTrisnohadi selaku sekretaris desa, beliau mengatakan:

“.....masih kurang merasakan pendampingan yang di berikan oleh Tim

pendamping desa, pendamping desa hadir ketika musyawarah desa. Setelah

itu, pihak desa kurang mendapatkan pendampingan dari pendamping desa.

Selain itu, pihak desa juga sulit mendapatkan pendamping yang benar-benar

menguasi di bidangnya. Dalam hal ini, pendamping teknik sipil, karena

3Htpp://jatim.me trotnews.com./kinerja pendamping desa-kadesmereka-malahtolah-tolehdiakses pada

14 Februari 2018 pkl.21.00 4http:/www.harianjogja.com./baca/2016/03/25/dana-desa-kades-keluhkan-kinerja-petugas-

pendamping-desa-704157diakses pada tgl 14 februari 2018 pkl. 21.24

6

konsentrasi pembangunan desa hari ini lebih fokus pembangunan

infrastruktur sehingga desa junrejo membutuhkan pendamping yang

mumpuni di bidang tersebut....”5

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kondisi Pendampingan yang

dilaksanakandi Desa Junrejo belum berjalan secara maksimal. Artinya pendampingan

yang dilaksanakan oleh tim pendamping belum berjalan secara ideal sesuai dengan

tugas dan fungsi sebagai pendamping, karena mengacu pada tugas dan fungsi

pendamping desa, pendamping hanya menjalankan tugas hanya sebatas tahap

Perencanaan tahapan pembangunan. Sedangkan mengacu pada tujuan pendampingan

yang tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor. 3 Tahun 2015 tentang pendamping pada pasal 12 ayat1

seharusnya pendampingan yang dilakukan bukan sebatas perencanaan. Artinya

pendampingan yang dilakukan dari mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan

Pengawasan. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada hasil yang akan

dicapai dari pengelolaan dana desa itu sendiri,dalam mensukseskan Kebijakan

Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang telah menjadi

tujuan awal lahirnya Dana Desa khususnya di Desa Junrejo.

Berdasarkan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian

terdahulu yangrelevan dengan penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Nirwana Ahmad tentang Pengelolaan Keuangan

Desa Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan

5Wawancara dilakukan pada tanggal 10 januari 2017

7

Baranti Kabupaten Sidenreng Rapang). Jadi pada penelitian lebih terfokus pada

tatakelola keuangan desa paska lahirya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa. Kedua, penelitian dilakukan oleh Lutfhi Nur Fahri tentang Pengaruh

Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam

Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan. Jadi pada penelitian ini lebih

terfokus pelaksanaaan kebijakan dana desa di kabupaten garut terhadap efektifitas

program pembagunan yang dilaksanakan.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Rizky Winda Nurahmi yaitu tentang

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Paska Undang-Undang

Desa Nomor. 6 Tahun 2014Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government.

Jadi pada penelitia ini terfokus pada pengelolaan dana desa dengan mengacu pada

regulasi pemerintah dengan di abstraksikan dengan Good Government. Keempat,

pada penelitian ini dilakukan oleh Nunuk Rianti yaitu Analisis Pengelolaan Dana

Desa. Jadi pada penelitian ini terfokus pada keterlibatanperangkat desa dalam

pembangunan pengelolaan dana desa.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Miftahuddin yaitu tentang Akuntabilitas

dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Pada penelitian

ini terfokus untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap

pengelolaan dana desa di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Endry Ardianto yaitu Analisis Pengelolaan

Dana Desa. Pada Penelitian ini lebih terfokus pada menitikberatkan pengelolaan dana

kampung dengan analisismenggunakan teori fungsi manajemen dan manajemen

keuangan daerah.

8

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh M. Indra Maulana yaitu, Peran Dana Desa

Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Pada

penelitian ini terfokus pada Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.Kedelapan, penelitian dilakukan oleh

Chandra Kusuma Prabawa yaitu Tinjauan Yuridis Pegelolaan Dana Desa di Desa

Triharjo Kecamatan Seleman Kabupaten Seleman. Pada penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di DesaTriharjo Kecamatan

Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-

hambatan yang timbuldalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Dengan demikian dari delapan penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas,

sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini.

Karena yang dilakukan pada penelitian skripsi ini lebih terfokus pada Efektifitas

Program Pendampingan Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018

di Desa Junrejo. Penelitian ini juga lebih terfokus pada melihat sejauhmana efektifitas

program pendampingan yang di terapkan dalam dalam pengelolaan dana desa sesuai

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 5 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh

bagaimana kinerja para pendamping desa hari ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik

untuk meneliti bagaimana Efektifitas Program Pendampingan Dana Desa. sehingga

9

peneliti mengambil judul “Efektifitas Program Pendampingan Dalam Pengelolaan

Dana Desa (Studi di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas program

pendampingan dalam pengelolaan dana desa. Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Efektifitas

Program Pendampingan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Junrejo Kec. Junrejo

Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapka dapat memberikan manfaat baik secra Teoritis

maupun Akademis, yaitu:

1.4.1 Secara Teori

Secara teori penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi bagi

pengembangan konsep otonomi desa dan teri implementasi

1.4.2 Secara Akademis

Secara teori penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti

berikutnya dengan tema serupa.

1.5 Definisi Konseptul dan Definisi Operasional

1.5.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan

suatu konsep secara singkat, sehingga pembahasan dalam konseptual tetap

10

fokus pada tujuan yang diinginkan pada penelitian. Adapun konsep dari

penelitian ini adalah:

a. Efektifitas pendampingan dalam pengelolaan dana desa.

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang paling pokok digunakan

untuk mengukur sebuah tingkat keberhasilan yang di jalankan oleh sebuah

organisasi, baik itu program atau kegiatan yang telah di rencanakan

sebelumnya. Sehingga kegiatan ataupun program yang di jalankan bisa

dikatakan efektif apabila bisa mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Menuut

Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai

tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Selain itu, efektifitas adalah

hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas di ukur berdasarkan

seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan

yan telah di tetapkan.6

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam upaya untuk melihat atau

menilai tingkat efektititas pendampingan pengelolaan dana desa dalam rangka

menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tanun 2014 tentang Desa,

melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, dalam pasal 12

ayat 1 menjelaskan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan.

6Asnawi, 2013, Efektifitas Penyelengaraan Pelayanan Publik Samsat Corner Wilayah Malang Kota,

Fisisp-UMM. Hlm.6

11

Perencanaan, pada tahapan ini pendamping desa mempunyai peranan

yang sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk mengarahkan setiap

usulan yang disampaikan agar sesuai dengan skala prioritas kebutuhan

pembanggunan. Pelaksanaan, pada tahapan ini pendamping desa dituntut

untuk bisa menfasilitasi kegiatan dari perencanaan yang telah disusun untuk

dilaksanakan yang bersumber dari dana desa yang meliputi pembangunan

infrastuktur atau sarana-prasarana desa serta memanfaatkan sumber daya alam

yang dimiliki dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pada aspek

pembangunan yang di tekankan pada pemberdayaan masyarakat,

pendampingan yang diberikan lebih ditekankan pada aspek menfasilitasi

pembinaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan

peningkatkan atas akses sumber daya ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan

pendidikan yang ada di desa. Pemantauan, pada tahapan inipendamping desa

diharuskan untuk mengontrol jalannya proses pelaksanaan sesuai dengan yang

direncanakan sebelumnya serta melihat kemungkinan kendala yang dihadapi

pada tahap pelaksaan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulakan untuk

menilai efektifitas program pendampingan desa yang dijalankan saat ini, dapat

diukur dari sejauhmana peran pendamping dalam menjalankan tugasnya untuk

memfasilitasi desa proses pengelolaan dana desa yang dijalankan dari tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Sehinga dana desa tersebut bisa

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan sasaran dan tepat

guna.

12

1.5.2 Definisi Operasional

Definisi oprasioanl merupakan serangkaian penjabaran lebih lanjut

tentang konsep dan keterkaitan konsep yang lebih diterangkan. Serta langkah-

langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan yang

mendapatkan sisitensi impiris untuk menuju konsep yag berdasarkan judul

penelitian. Adapun definisi oprasional yang digunakan adalah:

a. Efektifitas pendampingan pengelolaan dana Desa.

Efektifitas pendampingan pengelolaan dana desa adalah merupakan

sebuah tingkat ukuran keberhasilan pendamping desa dalam melakukan

pendampingan pengelolaan dana desa baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan dana desa. Dari tiga indikator tersebut,

merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat efektifitas

pendampingan yang dijalankan oleh pendamping sebagai tugas dan fungsi

selaku pendampin desa.

b. Kendala dalam proses pelaksanaan pendampingan.

Kendala dalam proses pelaksanaan pendampingan merupakan faktor-

faktor penghambat jalannya proses pendampingan sehingga pendampingan

yang di jalankan tidak bisa berjalan apa yang di harapkan oleh pendamping

desa sehingga menghambat jalannya poses pendampinan saat di lapangan.

13

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam

penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.7 Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentng apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motvasi, tindakan dan

lain-lain, seara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode

alamiah.8

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitin ini, peneliti mengunakan penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai

fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan dengan sejumlh

variabel berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.9 Diskriptif

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistimatis, faktual, akurat,

mengenai fakta yang terjadi dan yang belum terjadi mengenai kehidupan

sekelompok sosial individu, suatu objek, populasi tertentu dan peristiwa yang

terjadi.10

7J. Moleong, Lexy,2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Refik Editama. Catatan ke-3

Hlm.284 8J. Moleong, Lexy,2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung PT.Remaja Rosdakarya. Catatan Ke-

34 Hln. 6 9Sanipah,Faisal.1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta. Ghalia Inonesia. Hln.20 10Convelo G. Dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta. Universitas Indonesia. Hln 73

14

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yag diperoleh dari pihak pertama atau

narasumber asli. Data primer juga merupakan data yang diperoleh dengan

melakukan penelitin langsung dilapangan. Data primer ini nantinya diperoleh

peneliti dari hasil observasi mauun wawancara dengan subjek riset (orang)

baik individu maupun klompok suatu kejadian atau kegiatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupkan data yang di peroleh secara tidak langsung.

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di

publikasikan.11 Data sekunder inidapat diperoleh dari literatur, jurnal, karya

ilmiah, internet dan lain-lain yang berhubugan dengan penelitian ini

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data menjadi yang sangat penting untuk

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan mengunakan

metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisisdengan metode

tertentu. Dalam hal tersebut untuk mengumpulkan data peneliti mengunakan

observasi, wawancara, serta dokumentasi yang akan diuraikan sebagai

berikut:

11Nawawi,Hadiri,1987. Metode Penelitian Bandung Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Univerity.Press

Hln. 63

15

a. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau

meninjau secara cermat dan langsung di lokasipenelitian atau lapangan untuk

mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan

kebenaran dari sebuah disain penelitian.12Observasi merupakan teknik

pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi

memberi peluang pada peneliti untuk menggali data perilaku subjek secara

luas, mampu menagkap berbagai macam intraksi, dan secara terbuka

mengekplorasi topik penelitinya. Dengan pengamatan langsung, peneliti bisa

mengembangkan suatu persepektif menyeluruh mengenai pemahaman suatu

konteks yang sedang diteliti. Menurut Margono (2005: 158) observasi

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap gejala

yang tampak pada penelitian.13

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi yang digali narasumber, data yang didapatkan langsung melalui

percakapan atau tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif sifatnya

mendalam karena ingin mengekplorasi informasi secara holistic dan jelas dari

informan. Menurut Sudjana (2000: 234) wawancara adalah proses

12Satori,Djaman dan Komariah,Aan. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.Alfabeta. Catatan

Ke-6. Hln.105 13Op.Cit.Hlm.130

16

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya

(interviewer) dengan pihak yang ditanya (interviewee).14

c. Dekumentasi

Dekumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cacatann harian, kebijakan, sejarah

kehidupan (lif histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.6.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian

guna memperoleh informasi terkait topik yang akan diteliti. Subjek penelitian

digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang suatu

permasalahan dan pengumpulan data.15Subjek penelitian merupakan

seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh

keterangan. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap maka peneliti ini

yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

1. Pemerintah DesaJunrejo

2. PendampingDesa Kecamatan Junrejo.

14Op.Cit. Hlm. 148 15Sugiono.2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.Hlm.96

17

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti

untuk mendapatkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek yang

diteliti guna memperoleh data yang akurat. Pada penelitian ini, penulis

melakukan penelitian di Kantor Desa. Junrejo Kec. Junrejo Kota. Batu.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini mengunakan analisis data kualitatif.

Analisa data kualitatif (Bogdan dan Biklin, 1982) adalah yang dilakukan

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.16 Dengan

digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih

lengkap, lebih mendalam, dan bermakna. Sehingga tujuan penelitian dicapai.17

Gambar 1.1: Analisi Data Kualitatif

16Op.Cit.Hlm.282 17Op.Cit.Hlm.39

Data

Reduction Conclusion

Drawing/Ve

rifying

Data

Dislpay Data

Collection

18

Sumber: Miles & Huberman (1992:20)

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian

dan melakukan pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan melalui

observasi, wawancara, dokumentasi, agar memperoleh data primer maupun

data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih terfokus

pada data yang menjadi tujuan peneliti.18

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada

penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.19 Dengan demikian data telah

direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, spesifik, dan

menemui data-data yang berkaitan. Selain itu dapat mempermudah proses

pengumpulan data selanjutnya.20

c. Penyajian Data

Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.21Hal

18Op.Cit.Hlm.39 19Miles.Metthev dan Huberman, A. Michael, 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang

Metode-Metode Barau. Jakarta: UI Press. Hlm. 16 20Op.Cit. Hlm. 39 21Prof.Dr. Sugiono. Op. Cit. Hlm.237

19

ini dimaksudkan untuk memperkuat reduksi data untuk di kelola lebih lanjut

sehingga pada ahirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.22

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarakan kesimpulan/verivikasi yaitu penarikan kesimpulan

dari data yang telah dianalisis.23 Pada tahapan ini merupakan proses untuk

mencari sebuah inti dari keseluruhan penjelasan yang telah dipaparkan

dan ini menjadi tahapan terahir dari proses teknik analis data. Melalui

penarikan kesimpulan ini juga, temuan baru dalam penelitian yang berupa

diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi

jelas setelah diteliti.

22Op.Cit.Hlm.39 23Ibid. Hlm. 17