1

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejarah Semenanjung Korea berawal dari mitologi yang

menjelaskan tentang penghuni pertama di Semenanjung Korea, kemudian

dilanjutkan dengan muncul dan berkembangnya masa 3 kerajaan, masa

penjajahan yang dilakukan oleh Jepang serta terjadi pemisahan

semenanjung ini menjadi dua bagian yakni Korea Utara dan Korea

Selatan.1 Perkembangan peradaban di Semenanjung Korea mengalami

pasang surut. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat di

Semenanjung Korea dalam menghadapi perubahan jaman. Keruntuhan

peradaban di Semenanjung Korea inilah yang memberikan jalan masuk

bagi Jepang.

Pada tahun 1910, Jepang masuk ke Semenanjung Korea dan

membentuk sebuah pemerintah kolonial yang dikhususkan untuk

melakukan penjajahan di sana. Jepang mengeluarkan kebijakan resmi

asimilasi yang melarang pendidikan bahasa Korea di sekolah-sekolah yang

ada di Korea.2 Jepang bahkan melarang orang Korea untuk menggunakan

bahasa Korea asli yakni Hangeul3 dalam melakukan komunikasi mereka

1 Sejarah, dalam http://world.kbs.co.kr/indonesian/korea/korea_abouthistory.htm diakses

pada 27 Pebruari 2014 pukul 13.25 WIB 2 Pendudukan Jepang dan Gerakan Kemerdekaan, dalam

http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/about/sejarah/pen/index.jsp diakses pada 27 Pebruari 2014 pukul 15.35 WIB

3Hangeul merupakan bahasa atau huruf asli Korea yang diciptakan oleh raja Sejong pada tahun 1443 pada masa Dinasti Joseon

2

sehari-hari.4 Hal ini dilakukan Jepang untuk mendoktrin masyarakat Korea

agar mereka mengikuti kebudayaan Jepang. Namun, masyarakat Korea

tidak tinggal diam. Mereka akhirnya melawan penjajah Jepang.

Perlawanan tersebut dikenal dengan Pergerakan 1 Maret yang

dilaksanakan pada tahun 1919.5 Pergerakan 1 Maret ini merupakan puncak

dari kemarahan masyarakat Korea, terutama para kaum-kaum terdidiknya.6

Namun, pergerakan ini gagal dan pemerintah Jepang masih menjajah

Korea. Kegagalan ini disebabkan tentara Jepang yang bertindak sangat

tidak manusiawi pada para masyarakat Korea yang melakukan

demonstrasi, sampai membunuh ribuan jiwa. Namun, pada tahun 1945

Korea pun terlepas dari masa penjajahan dan meraih kemerdekaan.7

Pasca kemerdekaan yang diraih oleh Korea Selatan, Amerika dan

Uni Soviet mulai melebarkan sayap ke semenanjung ini. Amerika dan Uni

Soviet kemudian membelah semenanjung ini menjadi dua bagian, yakni

dengan cara menduduki semenanjung ini di daerah Selatan dan di daerah

Utara.8 Tidak hanya itu, setelah membelah semenanjung ini menjadi dua

bagian, pada tahun 1948 Amerika dan Uni Soviet juga melahirkan ideologi

pemerintahan yang dianut masing-masing oleh kedua negara yang terbelah

4 Sejarah, Op.Cit 5 Sejarah Korea Selatan : Macan Asia Timur, dalam

http://www.anneahira.com/sejarah.htm diakses pada 27 Pebruari 2014 pukul 15.23 WIB 6 Pendudukan Jepang dan Gerakan Kemerdekaan, Loc.Cit 7Ibid 8Sejarah di Balik Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: Kilas Balik, dalam

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046 (05/04/2013, 18.14 WIB) diakses pada 27 Pebruari 2014 pukul 16.13 WIB

3

ini.9 Amerika melahirkan ideologi pemerintahan demokratik bagi Korea

Selatan dan Uni Soviet melahirkan ideologi pemerintahan komunis bagi

Korea Utara.

Pembelahan yang terjadi di Semenanjung ini menyulut api

ketegangan yang terjadi antar kedua negara. Hingga dua tahun berikutnya,

ketegangan yang terjadi semakin meningkat.10 Pada tanggal 25 Juni 1950,

militer dari Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi

atas Korea Selatan. Tindakan ini merupakan awal terjadinya perang antara

Korea Utara dan Korea Selatan. Perang ini berlangsung selama tiga tahun

dan memakan korban sekitar dua juta nyawa. Gencatan senjata baru terjadi

pada tahun 1953.11

Setelah melewati masa tegang, kedua negara ini kemudian mulai

menata kembali kehidupan politik serta perekonomiannya. Pada proses

penataan kembali kehidupan politik serta ekonominya, kedua negara ini

saling terkait satu dan lainnya.12 Namun, meskipun kedua negara ini saling

terkait satu sama lain dalam bidang politik dan bidang ekonomi, mereka

juga masih terkait perang secara “resmi”.13 Seperti yang telah dijelaskan

bahwa hal ini disebabkan karena dari kedua pihak masih belum mau

menandatangani perjanjian perdamaian antara kedua negara ini.

9 Sejarah Korea Selatan : Macan Asia Timur, Loc.Cit 10 Sejarah di Balik Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: Kilas Balik, Loc.Cit 11Ibid 12Tentang Korea Selatan, dalam http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-21-

22-49-05/berita-terkini/26-indonesian/tentang-korea/54-tentang-korea-selatan diakses pada 27 Pebruari 2014 pukul 16.39 WIB

13 Sejarah di Balik Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: Kilas Balik, Loc.Cit

4

Meskipun begitu, usaha untuk mendamaikan kedua negara ini terus

berlanjut. Hal ini bukan hanya untuk kelangsungan kehidupan kedua

negara ini, tetapi juga untuk menjaga keamanan negara-negara di sekitar

mereka. Karena jika konflik terus berlanjut dan Korea Utara tetap

melakukan poliferasi nuklir, maka stabilitas dan keamanan regional akan

terganggu dan bisa membahayakan.14 Tidak hanya pada tatanan regional

saja yang diancam kedamaiannya, namun juga pada tatanan

internasional.15 Hal ini dikarenakan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara

telah menjadi isu internasional yang sangat menarik perhatian. Hal lainnya

berupa keadaan Korea Selatan yang telah di dukung secara penuh oleh

Amerika Serikat dengan kekuatan militer yang sudah tidak diragukan lagi

di mata dunia. Ini menyebabkan mudah sekali untuk meledakkan bom

peperangan yang terjadi di antara kedua negara ini.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berada dalam

kawasan regional benua Asia juga merasa khawatir terhadap keadaan ini.

Meskipun jika dilihat secara geografis bahwa letak antara Indonesia dan

Semenanjung Korea berada pada jarak yang lumayan jauh dan tidak akan

memberikan dampak signifikan bagi stabilitas keamanan Indonesia sendiri.

14 Airin Aisyah, Diplomasi Konflik Semenanjung Korea, dalam

http://www.academia.edu/3743253/Diplomasi_konflik_Semenanjung_Korea diakses pada 29 Pebruari 2014 pukul 17.57 WIB

15 Mayor Pnb Taufik Nur Cahyanto, ST, Pengaruh Konflik di Semenanjung Korea Terhadap Kondisi Perekonomian, Pertahanan dan Keamanan, dalam http://lembagakeris.net/pengaruh-konflik-di-semenanjung-korea-terhadap-kondisi-perekonomian-pertahanan-dan-keamanan-nkri/ diakses pada 28 Maret 2014 pukul 20.12 WIB

5

Sehingga jika saja perang benar terjadi antara kedua Korea ini, Indonesia

tidak akan mengalami kerusakan bagi wilayahnya sendiri.

Selain itu, dari segi kultural atau kebudayaan pun Indonesia

memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Meskipun Indonesia dan Korea

Selatan serta Korea Utara merupakan negara yang tergabung dalam benua

Asia, namun terdapat perbedaan budaya antara negara-negara ini. Berbeda

halnya dengan budaya Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia atau

Singapura. Indonesia jelas memiliki kesamaan budaya dengan negara

tetangga ini, yakni kebudayaan Melayu. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Indonesia dan negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura masih

memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan kesamaan budaya tersebut.

Lain halnya dengan negara di Semenanjung Korea ini. Indonesia memiliki

perbedaan yang cukup terlihat, seperti halnya gaya hidup dari masing-

masing masyarakat Indonesia dan negara Korea pada umumnya.16Ini

membutikan bahwa dari segi kebudayaan pun tidak memberikan alasan

bagi Indonesia dalam aksinya untuk menjadi mediator konflik antara

Korea Utara dan Korea Selatan. Maka dapat dikatakan bahwa jika saja

Indonesia berhasil menyelesaikan konflik ini, tidak memberikan dampak

apapun terhadap kelangsungan perkembangan budaya yang terjadi

Indonesia.

Hal ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Karena

jika melihat secara kebudayaan dan letak geografis, Indonesia tidak 16Muthiah Alhasany, 2011, Awas, Gaya Hidup Tak Beragama, dalam

http://m.kompasiana.com/post/read/417138/1/awas-gaya-hidup-tak-beragama.html diakses pada 30 Juni 2014 pukul 20.29 WIB

6

memiliki kepentingan untuk melakukan proses mediasi pada konflik yang

terjadi ini. Jika dikaji secara realis, sebuah negara akan melakukan bantuan

kepada negara lain jika dari bantuan yang diberikan tersebut akan

memberikan keuntungan bagi negara itu sendiri. Tetapi pada

kenyataannya, Indonesia tetap memutuskan untuk menjadi mediator

konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.17 Meskipun pada dasarnya

konflik ini tidak berdampak langsung pada Indonesia.Oleh karena itu,

dengan atau tidak adanya peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam

menyelesaikan konflik ini, Indonesia pun tidak mendapatkan keuntungan

apa-apa.

Dari fakta yang ada inilah akhirnya penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang alasan apa yang menyebabkan Indonesia

berniat untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di

Semenanjung Korea. Tujuan akhir dari Indonesia dalam memediasi

konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara merupakan

fokus utama penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merujukkan rumusan

masalah yakni, “Mengapa Indonesia menawarkan untuk memediasi

konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea

pada tahun 2011-2014?” 17Indonesia Siap Jembatani Penyelesaian Konflik Korea, dalam

http://news.liputan6.com/read/310260/indonesia-siap-jembatani-penyelesaian-konflik-korea (07/12/2010, 17.16 WIB) diakses pada 16 Mei 2014 pukul 21.12 WIB

7

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan alasan

atau motivasi dari Indonesia dalam penawarannya untuk memediasi

konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea pada

tahun 2011-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para

akademisi untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh

sebuah negara untuk membentuk sebuah tatanan dengan tujuan untuk

menerapkan aturan ataupun norma-norma yang sesuai dengan keinginan

negara tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

informasi lebih bagi para pembaca tentang bagaimana kebijakan luar

negeri suatu Negara dapat memberikan timbal balik yang positif maupun

negatif kepada Negara tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang dapat membantu atau menjadi salah satu

referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain dari pada itu, penelitian ini secara pribadi bagi penulis

merupakan sebuah langkah untuk mengetahui motivasi apa bagi Indonesia

dalam perannya untuk menjadi mediator konflik di Semenanjung Korea

pada tahun 2011-2014.

8

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis pertama-tama mempelajari

penelitian-penelitian yang sudah ada, guna menghindari terjadinya

kesamaan dari segi penulisan atau dari sisi penglihatan sebuah

fenomena.

Penelitian pertama adalah penelitian yang diangkat oleh Angga

Aditama dkk, sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Gadjah Mada, 2012.18 Penelitian ini berjudul Konflik

di Semenanjung Korea dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan

Internasional. Penelitian ini menjelaskan tentang konflik yang terjadi di

Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan memiliki

dampak yang buruk bagi stabilitas keamanan baik di segi domestik

maupun di dunia internasional. Konflik tersebut mempengaruhi

keamanan internasional karena dalam konflik tersebut terdapat

beberapa aktor yang berperan bukan hanya Korea Selatan dan Korea

Utara namun Amerika Serikat sebagai pendukung Korea Selatan dan

USSR-Cina sebagai pendukung Korea Utara, dimana kedua belah

negara pendukung merupakan negara besar dan memiliki kepentingan

tertentu terhadap masing-masing pihak. Hasil dari penelitian ini bahwa

konflik Semenanjung Korea memiliki pengaruh yang cukup masif dan

18 Angga Aditama P., dkk, Universitas Gadjah Mada, 2012, Konflik di Semenanjung

Korea dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan Internasional dalam http://rachmat.staff.ugm.ac.id/kuliah/POLINT/Kelompok5.pdf diakses pada 30 Maret 2014 pukul 21.23 WIB

9

esensial terhadap dinamika keamanan internasional. Hal ini dibuktikan

dengan semakin runcingnya konflik yang melibatkan Korea Selatan

dengan Korea Utara, sejak perang Semenanjung Korea tahun 1950-

1953 hingga yang termutakhir ketika insiden penembakan artileri di

Pulau Yeonpyeong sebagai simbol perbatasan kedua negara. Ketika

usaha perdamaian yang belum menemukan titik terang, konflik

kemudian kembali diperuncing dengan pengembangan proyek nuklir

oleh Korea Utara yang kemudian diperkirakan menjadi perlombaan

senjata antara Korea Selatan yang disokong oleh AS dengan Korea

Utara yang ditengarai didukung oleh China.

Penelitian kedua yang penulis pelajari adalah penelitian yang

diangkat oleh saudara Hadza Min Fadhli R. Penelitian ini berjudul

Peluang Indonesia dalam Resolusi Konflik di Semenanjung Korea.19

Penelitian ini menjelaskan tentang awal mula terjadinya perang Korea

secara garis besar dan upaya-upaya apa saja yang seharusnya dilakukan

untuk menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea ini. Hasil dari

penelitian ini adalah dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai aktor

yang dapat menyelesaikan kemelut di Semenanjung Korea, pemerintah

Indonesia perlu mengobservasi permasalahan Korea secara

komprehensif. Kemudian, setelah melakukan observasi dan

menginventarisasi masalah, pemerintah Indonesia perlu menggerakkan

19 Hadza Min Fadhli R., Peluang Indonesia dalam Resolusi Konflik di Semenanjung

Korea, dalam http://www.academia.edu/6067825/Peluang_Indonesia_dalam_Resolusi_Konflik_di_Semenanjung_Korea diakses pada 28 Maret 2014 pukul 21.34 WIB

10

elemen-elemen yang berada di legislatif dan eksekutif untuk menyusun

sebuah taktik diplomasi yang total dan komprehensif. Meskipun taktik

tersebut akan menempuh waktu yang panjang, secara perlahan pihak-

pihak yang berseteru akan menemukan kesepakatan untuk menciptakan

Semenanjung Korea yang aman dan stabil.

Penelitian ketiga yang penulis pelajari adalah penelitian yang

diangkat oleh saudara Airin Aisyah. Penelitian ini berjudul Diplomasi

Konflik Semenanjung Korea.20 Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam

kasus Semenanjung Korea, diplomasi berperan penting dalam proses

perdamaian dan sebagai penentu masa depan hubungan bilateral antara

kedua Negara. Konflik Semenanjung Korea diawali dengan klaim

kedua belah pihak atas kedaulatan diseluruh wilayah semenanjung

Korea setelah kemerdekaan yang kemudian berujung kepada perng

pada tahun 1950. Perang tersebut berlangsung selama tiga tahun dan

diakhiri dengan pembagian semenanjung Korea, namun tidak

sepenuhnya berakhir kerena perang berhenti akibat gencatan senjata dan

kedua negara tidak pernah secara resmi menandatangani persetujuan

perdamaian. Konflik berlanjut ketika Korea Utara melakukan poliferasi

nuklir di kawasan semenanjung Korea yang mengancam stabilitas

regional dan negara-negara yang berkepentingn di kawasan Asia

Timur.Berbagai diplomasi dilakukan dalam kerangka six party talks

yang merupakan upaya untuk menghentikan poliferasi nuklir Korea

20 Airin Aisyah, Loc.Cit

11

Utara melalui negosiasi secara damai. Hasil dari penelitian ini

menjelaskan bahwa solusi yang tepat dalam proses penyelesaian konflik

ini adalah dengan kembali menyelenggarakan six party talks kerena

merupakan salah satu opsi negosiasi secara damai. Efektivitas perlu

ditingkatkan seperti peningkatan kepercayaan antar negara anggota agar

tidak ada kecurangan yang terjadi dalam kesepakatan ini. Selain itu, AS

dan negara-negara lainnya harus menjamin keamanan nasional Korea

Utara sehingga Korea Utara tidak merasa terancam dan merasa tidak

perlu lagi melakukan poliferasi nuklir selain untuk tujuan perdamaian.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat

perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian

terdahulu yang tercantum di atas adalah penelitian penulis dan

penelitian terdahulu yang tercantum mengangkat tema yang sama yakni

tentang konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan di

Semenanjung Korea. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian

terdahulu yang tercantum adalah penelitian terdahulu pertama

menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea

Selatan yang dapat memberikan dampak ancaman bagi kawasan

domestik maupun kawasan internasional.

Penelitian terdahulu kedua menjelaskan tentang peluang bagi

Indonesia dan upaya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam

menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea. Penelitian terdahulu

12

ketiga menjelaskan upaya penyelesaian konflik di Semenanjung Korea

adalah dengan menyelenggarakan kembali six party talks yang di

dalamnya berisi berbagai diplomasi yang di diskusikan demi

menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea ini.

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa penelitian yang

dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang

telah tercantum. Penelitian ini membahas atau mengkaji tentang

motivasi dibalik langkah Indonesia dalam perannya untuk menjadi

mediator konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Tabel di bawah akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu :

Judul dan

Penulis

Teori dan

Konsep

Hasil Penelitian

“Konflik di

Semenanjung

Korea dan

Pengaruhnya

Terhadap

Keamanan

Internasional”

oleh Angga

Aditama P dkk

Securtiy

Dilemma-

Interdependensi

Konflik Semenanjung Korea memiliki

pengaruh yang cukup masif dan

esensial terhadap dinamika keamanan

internasional. Hal ini dibuktikan

dengan semakin runcingnya konflik

yang melibatkan Korea Selatan

dengan Korea Utara, sejak perang

Semenanjung Korea tahun 1950-1953

hingga yang termutakhir ketika

insiden penembakan artileri di Pulau

Yeonpyeong sebagai simbol

perbatasan kedua negara. Ketika

usaha perdamaian yang belum

menemukan titik terang, konflik

kemudian kembali diperuncing

13

dengan pengembangan proyek nuklir

oleh Korea Utara yang kemudian

diperkirakan menjadi perlombaan

senjata antara Korea Selatan yang

disokong oleh AS dengan Korea Utara

yang ditengarai didukung oleh China.

“Peluang

Indonesia

dalam

Resolusi

Konflik di

Semenanjung

Korea” oleh

Hadza Min

Fadhli R

- Dalam upaya mewujudkan Indonesia

sebagai aktor yang dapat

menyelesaikan kemelut di

Semenanjung Korea, pemerintah

Indonesia perlu mengobservasi

permasalahan Korea secara

komprehensif. Kemudian, setelah

melakukan observasi dan

menginventarisasi masalah,

pemerintah Indonesia perlu

menggerakkan elemen-elemen yang

berada di legislatif dan eksekutif

untuk menyusun sebuah taktik

diplomasi yang total dan

komprehensif. Meskipun taktik

tersebut akan menempuh waktu yang

panjang, secara perlahan pihak-pihak

yang berseteru akan menemukan

kesepakatan untuk menciptakan

Semenanjung Korea yang aman dan

stabil.

“Diplomasi

Konflik

Semenanjung

- Solusi yang tepat dalam proses

penyelesaian konflik ini adalah

dengan kembali menyelenggarakan

14

Korea” oleh

Airin Aisyah

six party talks kerena merupakan

salah satu opsi negosiasi secara

damai. Efektivitas perlu ditingkatkan

seperti peningkatan kepercayaan antar

negara anggota agar tidak ada

kecurangan yang terjadi dalam

kesepakatan ini. Selain itu, AS dan

negara-negara lainnya harus

menjamin keamanan nasional Korut

sehingga Korut tidak merasa

terancam dan merasa tidak perlu lagi

melakukan poliferasi nuklir selain

untuk tujuan perdamaian.

“Rasionalitas

Tawaran

Mediasi oleh

Indonesia

terhadap

Konflik di

Semenanjung

Korea tahun

2011-2014”

Rezim

Internasional-

Diplomasi

Preventif-

International

Responsibility

Keputusan Indonesia yang bersedia

untuk menjadi mediator konflik antara

Korea Utara dan Korea Selatan

merupakan pencerminan dari

konstitusi yang dimiliki oleh

Indonesia tentang perdamaian dunia.

Untuk menjadi sebuah negara dengan

misi perdamaian dunia bukanlah

sebuah hal yang mudah. Menjadi

mediator konflik antara Korea Utara

dan Korea Selatan merupakan salah

satu langkah yang diambil oleh

Indonesia, guna meningkatkan

kepercayaan dari negara lain bahwa

Indonesia mampu berperan dalam

menyelesaikan konflik antarnegara.

Hal ini memberikan dampak positif

bagi Indonesia sendiri, karena

15

Indonesia dapat meningkatkan

powernya sehingga Indonesia dapat

menjadi sebuah rezim keamanan

dengan misi perdamaian dunia.

1.5.2 Teori dan Konsep

Untuk menganalisa suatu fenomena terkait “Rasionalitas

Tawaran Mediasi oleh Indonesia terhadap Konflik di Semenanjung

Korea tahun 2011-2014”, dibutuhkan sebuah tatanan teori atau konsep

agar penelitian mengenai fenomena tersebut lebih bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Rezim Internasional,

konsep Diplomasi Preventif dan konsep International Responsibility.

1.5.2.1 Rezim Internasional

Rezim internasional atau juga dikenal sebagai International

Regime merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Stephen D.

Krasner pada tahun 1982. Krasner mendefenisikan Rezim

Internasional sebagai asas, norma, aturan dan prosedur pengambilan

keputusan oleh aktor, baik implisit ataupun eksplisit.21 Krasner

menyatakan definisi teori ini secara realis adalah asas, norma, aturan

dan prosedur pengambilan keputusan yang mencerminkan

21Eric Brahm, 2005, International Regimes dalam

http://www.beyondintractability.org/essay/international-regimes diakses pada 23 Juni 2014 pukul 10.20 WIB

16

kepentingan dari negara yang sangat kuat dalam sistem.22 Selain

Krasner, terdapat beberapa ahli dalam bidang hubungan

internasional yang memberikan defenisi terhadap teori ini.

Keohane dan Nye mendefenisikan teori rezim internasional

sebagai seperangkat peraturan yang memiliki jaringan aturan-aturan,

norma, dan prosedur yang mengatur secara tetap perilaku warga

negaranya dan mengontrol efek-efeknya. Hedley Bull berpendapat

bahwa rezim selalu melihat pada sebuah aturan dan lembaga-

lembaga dalam suatu masyarakat internasional dimana aturan-aturan

tersebut selalu mengacu pada prinsip-prinsip penting umum yang

mewajibkan negara dan warga negaranya berperilaku seperti yang

telah ditentukan.23

Krasner menyatakan bahwa dalam proses pembuatan rezim

internasional, dibutuhkan lima aspek yang menjadi patokan dalam

pelaksanaan dan perkembangan rezim ini. Aspek pertama yakni

egoistic self-interest, yaitu keinginan untuk memaksimalkan fungsi

kegunaan milik sendiri, dimana fungsi kegunaan milik pihak lain

tidak termasuk. Kedua adalah political power, dimana kekuatan ini

dijadikan oleh suatu kelompok untuk melayani kebaikan bersama.

Tetapi tidak jarang kekuatan ini digunakan untuk mendahulukan

22Peer Schouten. 2012. Theory Talks Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori

Hubungan Internasional Abad ke-21. Yogyakarta: LP3M UMY & PPSK, hal. 145 23 Nanda P. Putri, Universitas Airlangga, 2013, Whats International Regimes? dalam

http://nandaprasetya-p--fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-73766-Rezim%20Internasional-Whats%20International%20Regimes.html diakses pada 04 Juni 2014 pukul 12.46 WIB

17

kepentingan pribadi atau kelompok dibanding dengan kepentingan

umum. Ketiga adalah norms and principles, dimana dengan

kehadiran norma dan prinsip, maka sebuah rezim dapat terbentuk

karena memiliki landasan dasar yakni norma itu sendiri. Keempat

adalah usage and costum yakni pola perilaku yang berdasar pada

praktek nyata dan kebiasaan jangka panjang, dan kelima adalah

knowledge, karena jika semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki

oleh sebuah kelompok, maka akan semakin besar kesempatan yang

dimiliki oleh kelompok tersebut untuk mencampuri urusan kelompok

lain.24

Dari pemaparan di atas, dapat diasumsikan bahwa motivasi

Indonesia untuk menjadi mediator konflik antara Korea Utara dan

Korea Selatan selain untuk alasan kemanusiaan tetapi juga agar

Indonesia bisa meningkatkan power yang dimiliki oleh Indonesia

sehingga Indonesia bisa mempengaruhi negara lain. Meningkatnya

power yang dimiliki oleh Indonesia berasal dari apresiasi bangsa lain

terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia yakni berperan dalam

menyelesaikan konflik dalam skala internasional. Apresiasi ini

secara tidak langsung akan melahirkan kepercayaan kepada

Indonesia dan akan memberikan dampak yakni meningkatnya

kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang kemudian digunakan

untuk mempengaruhi negara lain.

24Ibid

18

Adanya rezim internasional dianggap mempunyai kekuatan

untuk mengkoordinasikan atau mengatur bagaimana sebuah negara

dalam bertindak dan berperilaku. Rezim internasional harus

dipahami sebagai sesuatu yang bahkan lebih dari sekedar “perjanjian

sementara” (temporary agreement) yang setiap kali terjadi

pergerseran dalam kekuatan ataupun kepentingan juga mengalami

hal yang serupa yakni perubahan.25 Dalam mewujudkan sebuah

perdamaian dunia, bukan hanya perjanjian perdamaian saja yang

diperlukan untuk dapat menjamin bahwa konflik dalam skala

internasional tidak akan terjadi lagi. Untuk menjaga agar dunia

benar-benar terbebas dari konflik internasional, maka diperlukan

sebuah sistem yang dapat menjaga perdamaian dunia di atas dari

perjanjian perdamaian itu sendiri. Terbentuknya sebuah rezim

internasional dapat membantu menjaga perdamaian tersebut, karena

kekuatan dari rezim internasional dapat mengatur serta mengontrol

perilaku negara-negara dalam kancah internasional. Hal ini

merupakan pencerminan dari keinginan Indonesia dalam membentuk

rezim internasional itu sendiri. Indonesia menginginkan agar dunia

internasional terlepas dari belenggu konflik yang dapat

membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia ingin

membentuk rezim internasional guna menjaga perdamaian dunia.

25International Regimes (Rezim Internasional) , dalam

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-10-babx(i-).pdf diakses pada 04 Juni 2014 pukul 12.55 WIB

19

Selain itu, dari beberapa aspek yang telah dijelaskan, penulis

mengambil dua aspek yang membantu penulis dalam menganalisa

tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Kedua aspek tersebut yakni

aspek political power serta aspek norms and principles. Pertama,

penulis melihat bahwa apa yang dilakukan Indonesia untuk menjadi

mediator konflik di Semenanjung Korea merupakan langkah untuk

meningkatkan political power yang dimiliki Indonesia. Peningkatan

aspek ini ditujukan agar Indonesia dapat memiliki kekuatan yang

besar sehingga Indonesia bisa memberikan pengaruh kepada negara

lain dalam rangka untuk melayani kebaikan bersama. Kedua,

tindakan Indonesia ini juga untuk memenuhi norms and principles,

dimana Indonesia ingin menegaskan kepada bangsa lain tentang

norma keadilan serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi

landasan Indonesia untuk melaksanakan perdamaian dunia.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa teori rezim

internasional merupakan asas, norma, aturan serta prosedur

pengambilan keputusan suatu negara yang berfungsi untuk mengatur

dan mengontrol perilaku negara serta masyarakat sesuai dengan

aturan yang telah ditentukan. Hasil akhir dari sekumpulan asas,

norma, aturan dan prosedur ini kemudian mencerminkan

kepentingan dari sebuah negara yang membentuk sistem tersebut.

Peneliti menggunakan teori ini untuk menjelaskan motivasi atau

20

alasan dari Indonesia dalam kepeduliannya terhadap konflik yang

terjadi di Semenanjung Korea.

1.5.2.2 Diplomasi Preventif

Perdamaian dunia merupakan tujuan seluruh negara di dunia

agar tidak terjadi perang atau konflik yang dapat mengganggu

stabilitas dan keamanan internasional. Keinginan untuk hidup

berdamai dan mengubur dalam-dalam tentang menyelesaikan konflik

tanpa harus melakukan kekerasan sudah menjadi tujuan utama

seluruh negara dalam sistem internasional. Itulah mengapa tiga

bentuk perdamaian atau yang dikenal dengan istilah peace making,

peace keeping dan peace building sangat diperlukan dunia demi

kelangsungan hidup masyarakat dunia. Hal ini berdasar pada agenda

yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal PBB, yakni Boutros

Ghali.26

Agenda yang disebut sebagai “An Agenda for Peace”

tersebut menjelaskan bahwa untuk menjaga perdamaian dibutuhkan

adanya diplomasi preventif. Diplomasi preventif menjelaskan

tentang upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh pihak ketiga,

guna meredam amarah dari pihak yang berkonflik agar perang dapat

dihindari. Diplomasi preventif ini merujuk kepada negara-negara

26 Nurul Aini Hijriah, Universitas Airlangga, 2012, Diplomasi Preventif, dalam

http://nurul-a-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-49501-NEGOSIAS%10DAN%20DIPLOMASI-DIPLOMASI%20PREVENTIF.html diakses pada 01 April 2014 pukul 10.09 WIB

21

yang berupaya mengambil proses diplomatik untuk sedikit

menjauhkan negara yang memiliki kekuasaan besar, agar negara

yang terlibat dalam konflik dapat menyelesaikan masalah mereka

sendiri. Aktor atau pihak ketiga yang dimaksud berupa Negara

(state) dan Organisasi Internasional juga termasuk National

Government Organization (NGO).27

Diplomasi preventif memiliki dua instrumen dalam

pelaksanaannya.28 Instrumen ini lebih kepada tindakan apa yang

lebih cocok diambil untuk melakukan upaya penyelesaian konflik.

Instrumen tersebut meliputi dua kategori, yakni :

1. Membuat langkah-langkah pencegahan pada masa damai, yang

meliputi :

Early Warning, pencarian fakta konflik. Bertujuan untuk

menganalisis informasi yang didapatkan untuk menjadi acuan

pengambilan keputusan pada masing-masing pihak yang

berkonflik.

Confidence Building, teknik pencegahan konflik dengan cara

membangun hubungan baik dari kedua belah pihak. Pelaksanaan

ini dapat berjalan jika kedua belah pihak menunjukan iktikad atau

niat baik untuk mengurangi terjadinya konflik.

27Ibid 28Dra. Ranny Emilia, Mphil. 2013. Praktek Diplomasi. Jakarta: Baduose Media, hal. 84-

85

22

Institutional Building, pembangunan sistem kerjasama antarnegara

yang menjadi wadah untuk membicarakan persoalan yang terjadi.

2. Membuat langkah-langkah pada masa krisis, yang meliputi :

Fact Finding, pencarian fakta konflik. Bertujuan selain untuk

mencari informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan,

juga untuk mengerem terjadinya konflik. Ketika ketegangan telah

memuncak, dengan mengambil waktu selama pencarian fakta

konflik maka akan menahan konflik agar tidak pecah.

Good Offices, merupakan pengadaan pihak ketiga yang berfungsi

sebagai mediator. Mediator disini berfungsi sebagai penengah dan

fasilitator konflik yang mempersiapkan perundingan.

Crisis Management, ketika konflik sudah benar-benar tidak bisa

dielakkan, maka krisis manajemmen berfungsi untuk mengurangi

aksi-aksi kekerasan yang terjadi pada saar terjadinya konflik

dengan cara menempatkan satuan-satuan tugas perdamaian pada

setiap kawasan konflik dengan tujuan untuk mencegah bentrokan

langsung antar pihak yang berkonflik atau mengatasi situasi yag

bisa menaikan konflik.

Melihat dari penjelasan singkat mengenai diplomasi

preventif, penulis mengambil langkah kedua dalam penyelesaian

konflik yang terjadi di Semenanjung Korea ini. Hal ini didasarkan

oleh dinamika yang terjadi di kawasan konflik tersebut, dimana

agresi-agresi sudah sering dilakukan, sehingga dapat dikatakan

23

bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung tersebut sudah

memasuki masa krisis. Langkah tersebut yakni yang lebih merujuk

kepada pihak ketiga sebagai mediator dalam sebuah konflik.

Kembali lagi ke penjelasan awal bahwa negara yang

menjadi mediator adalah negara yang belum memiliki kekuasaan

secara internasional serta negara yang bersikap netral dan tidak

memihak. Indonesia merupakan sebuah negara yang belum

memiliki kekuasaan dalam skala besar serta bersikap netral dan

tidak memihak. Peneliti mengangkat konsep ini untuk membantu

peneliti dalam menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil oleh

pemerintah Indonesia.

1.5.2.3 International Responsibility

Konsep International Responsibility merupakan sebuah

konsep yang menjelaskan tentang masyarakat internasional yang

Penyelesaian Konflik Upaya yang dilakukan :

Fact Finding

Good Offices

Crisis Management

Diplomasi Preventif

Tiga aspek dalam Diplomasi Preventif yang dapat menjaga perdamaian :

Peace Keeping Peace Making Peace Building

24

memiliki kewajiban berskala internasional sebagai bentuk dari

perwujudan mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional,

yang mana melibatkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti

yang tertera dalam hukum internasional. Standar antarnegara ini

menghasilkan ajaran Grotian dalam mengevaluasi kebijakan luar

negerinya yakni, menjadi warga negara yang baik dalam

masyarakat internasional, menyadari bahwa negara lain memiliki

hak internasional dan kepentingan yang bersifat sah yang patut

dihormati, bertindak dengan itikad yang baik, patuh terhadap

hukum internasional dan mematuhi hukum-hukum perang.29

Presiden Franklin Roosevelt menyatakan bahwa

Nothing is more essential to the future peace of the world than continued cooperation of the nations which had to muster the force necessary to defeat the conspiracy of the Axis powers to dominate the world. While the great states have a special responsibility to enforce the peace, their responsibility is based upon the obligations resting upon all states, large and small, not to use force in international relations except in defense of law.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tidak hal yang

penting bagi perdamaian dunia di masa depan selain kerjasama

antarnegara yang berkelanjutan yang kemudian mengerahkan

kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan kekuatan Poros

Tengah untuk menguasai dunia. Selain itu, saat negara-negara

besar memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan perdamaian

29 Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations, 1999, OXFORD University Press, hal. 159

25

dunia, tanggungjawab tersebut berdasarkan pada kewajiban setiap

negara besar maupun kecil untuk tidak menggunakan kekerasan

dalam menjalani hubungan internasional kecuali untuk membela

hukum.30

Konsep ini juga menjelaskan bahwa negara tidak

seharusnya terisolasi atau bersifat politik otonom dan hanya

bertanggungjawab atas diri mereka sendiri. Melainkan, negara

harus bersifat saling terkait satu sama lain dan memiliki kedaulatan

eksternal satu sama lain dengan cara pengakuan, praktek diplomasi,

perdagangan dan lainnya. Pada dasarnya, negara memiliki

kewajiban internasional terhadap negara lain di dunia serta

masyarakat internasional yang berada di dalamnya sebagai bentuk

dari hak dan kewajiban keberadaan mereka di dunia. Hal ini

menjadi menjadi kewajiban setiap negara, karena hal ini juga

merupakan bagian dari kewajiban domestik dalam negeri.31

Konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan

yang masih belum menemui titik temu dan terus meningkat

mengharuskan Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia

internasional untuk turut campur dalam menczri solusi

penyelesaian konflik tersebut. Penulis menggunakan konsep ini

untuk menjelaskan bentuk dari kewajiban luar negeri yang dimiliki

oleh Indonesia.

30 Ibid 31 Ibid

26

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Penelitian ini meliputi dua variabel, yakni variabel dependen

(unit analisa) yang meliputi tawaran mediasi oleh Indonesia serta

variabel yang kedua yakni variabel independen (unit eksplanasi) yang

meliputi penjelasan tentang konflik di Semenanjung Korea.

Selanjutnya, setelah mendapatkan variabel penelitian penulis

menentukan level analisa untuk memudahkan penelitian mengenai

fenomena yang diangkat. Penelitian ini berada pada level analisa

korelasionis. Hal ini karena unit analisa dan unit eksplanasi berada

pada posisi yang sama, yakni negara dan negara.32 Unit analisa adalah

tawaran mediasi oleh Indonesia yang merupakan tindakan yang

diambil oleh pemerintah serta unit eksplanasi adalah konflik yang

terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang merupakan dua

negara yang sedang berkonflik di Semenanjung Korea.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian

eksplanatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana

didalam prosesnya meliputi pengumpulan data, yang kemudian data

tersebut disusun dan dianalisa yang bertujuan untuk menjeaskan

fenomena yang diangkat dengan jalan yang sistematis.

32 Iva Rachmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Aswaja Pressindo, 2012), hal. 12

27

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Melihat dari jenis penelitian yang dibuat penulis, maka penulis

menggunakan cara pengumpulan data melalui teknik pengumpulan

study pustaka. Yaitu melalui studi kepustakaan, dimana pengumpulan

data dilakukan dengan cara memahami, mempelajari bahkan sampai

mengutip teori dan konsep yang berasal dari buku, jurnal, serta internet.

1.6.4 Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan

menggunakan teknik analisis secara kualitatif yakni data yang diperoleh

akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun

tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil-hasil penelitian

baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian

memperjelas gambaran hasil penelitian.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi Penelitian

Agar penelitian ini berfokus pada topik penelitian, penulis

membatasi materi yang akan diangkat hanya pada apa yang menjadi

alasan atau motivasi bagi Indonesia dalam tawarannya untuk

28

memediasi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan di

Semenanjung Korea.

1.6.4.2 Batasan Waktu Penelitian

Pada penulisan ini, penulis memberikan batasan waktu yakni

dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 dimana pada tahun tersebut

Indonesia mulai memberikan perhatian lebih pada konflik yang

terjadi di Semenanjung Korea tersebut.

1.7 Hipotesa

Keputusan Indonesia yang bersedia untuk menjadi mediator

konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan pencerminan

dari konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia tentang perdamaian dunia.

Untuk menjadi sebuah negara dengan misi perdamaian dunia bukanlah

sebuah hal yang mudah. Menjadi mediator konflik antara Korea Utara dan

Korea Selatan merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia,

guna meningkatkan kepercayaan dari negara lain bahwa Indonesia mampu

berperan dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Hal ini memberikan

dampak positif bagi Indonesia sendiri, karena Indonesia dapat

meningkatkan powernya sehingga Indonesia dapat membentuk sebuah

rezim keamanan dengan misi perdamaian dunia.

29

1.8 Struktur Penulisan

BAB I Pendahuluan. Komposisi dari bab ini terdiri atas latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan teori, metodologi

penelitian yang terdiri atas variabel penelitian dan level analisa, jenis

penelitian, metode pengumpulan data, analisa data, ruang lingkup

penelitian, hipotesa dan sistematika penelitian.

BAB II Konflik Semenanjung Korea dan Dampaknya terhadap

Stabilitas Politik Intermasional. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait

konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan serta dampak

yang diberikan terhadap stabilitas kawasan regional serta lingkungan

internasional.

BAB III Rasionalitas Tawaran Mediasi oleh Indonesia terhadap

Konflik di Semenanjung Korea tahun 2011-2014. Dalam bab ini penulis

akan menganalisa kebijakan Indonesia dalam penawarannya untuk

memediasi konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap tulisan

yang telah dibuat. Kesimpulan membuktikan konsistensi atas pemaparan

kasus awal pada bab I.