BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG - … LAKIP 201… · c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr. Evawangi ) 7. UPT ; dan ... Pada penanganan kasus sering ditemukan

1 LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter)

yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014

berasal dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Propinsi dan APBN tahun anggaran 2014.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan

pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung

keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014.

Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa

output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan

(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor/APBD

Propinsi/APBN, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar

Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran

pengukuran kinerja Dinas Kesehatan tahun 2014

dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014,

disajikan dalam diagram 1.1.


Tahun 2014

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor secara umum

mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output (grand output) atau outcome pada

program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2014

sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Penetapan

Kinerja (Tapkin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan

dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan

Program

Kegiatan

Pengukuran Kinerja

Sasaran Dinas Kesehatan

Tahun 2014

LAKIP Dinas Kesehatan

TAHUN 2014

Sasaran Strategis Kab . Bogor 2014

Indikator Kinerja

IK : Input,Output/

Outcome


Tahun 2014

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3. Susunan Organisasi

Susunan dan tugas unsur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan Perda

Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Organisasi Dinas

Kesehatan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas (dr.Hj.Camalia W Sumaryana, MKM)

2. Sekretariat (Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM), membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan (Dini Priyantini, SKM)

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (H. Mardani, SPd, MM)

c. Sub Bagian Keuangan (Rahmi Winandari, SKM.M.Kes)

3. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan (Ir. Sri Basuki Dwi Lestari, MKM),

membawahi :

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (M. Lintang, SKM, MKes)

b. Seksi Promosi Kesehatan (Arihni, SKM, MKM)

c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan (Maryam, Bsc)

4. Bidang Pelayanan Kesehatan (Dr. Dini Susanti Hasan Toto), membawahi :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (dr. Agus Fauzi)

b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)

(Runny R. P, S.Si, Apt)

c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan (Dra. Fernandez Itha, Apt)

5. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (Drg Rosnila Davy Siregar) membawahi :

a. Seksi Gizi (Dewi Dwinurwati, SKM, MKM)

b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak & Keluarga Berencan (dr. Fusia Meidiawati, MHKes)

c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia (Nova Linda, SKM)

6. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

(dr. Eulis Wulantari, M.Epid), membawahi :


Tahun 2014

a. Seksi Penyehatan Lingkungan (Didik Supriyono, SKM. MKes)

b. Seksi Pemberantasan Penyakit (dr. Sri Irianti w)

c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr. Evawangi )

7. UPT ; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor digambarkan dalam

diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

(Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008)

Sub. Bag. Program

Pelaproan

Sub. Bag. Umum &

Kepegawaian

Sub. Bag. Keuangan

Dini Priyantini,SKM

H. Mardani, SPd, MM

Rahmi. W SKM, MKes

Kelompak Jabatan Fungsional

Wayan Sri Agustini, M.kes

dr.Hj. Camalia W Sumaryana, MKM

Bidang Binkesmas

Drg Rosnila Davy S

Bidang Pelayanan Kesehatan

Dr. Dini S.Hasan Toto

Bidang Promkes & SDK

Ir. Sri Basuli Dwi Lestari, MKM

Bidang P2PKL

Dr. Eulis W, M.Epid

Sie.Promkes

Arihni, SKM.MKM

Sie PSDK

M.Lintang,SKM, MKes

Sie Yandasruj

Dr. Agus Fauzi

Sie PUK

Dra.Fernandez Itha, Apt.

Sie Farmasi&POM

Sie.Gizi

Sie

Kes.Remaja&Lansia

Novalinda, SKM

Sie KIA & KB

Dr. Fusia Meidiawati,MHKes

Dr. Evawangi

Sie P2M

Dr. Sri Irianti

Sie Peny. Lingkungan

Didik. Supriyono, SKM,MKes

Sekretaris

Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM

Maryam, Bsc

Sie Data & SIK

Runny.R.P, S.Si, Apt

Dewi Dwi N, SKM.M.Kes

UPT

Kepala Dinas


Tahun 2014

1.3. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama :

1.3.1. Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan merupakan hasil dari berbagai keadaan sosial ekonomi antara

lain pendidikan, daya beli dan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diintervensi oleh

sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk dapat menggambarkan derajat kesehatan

adalah :

Tabel 1

Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Bogor

NO Indikator Derajat Kesehatan Angka

1

2

3

Angka Kematian Ibu ( AKI )

Angka Kematian Bayi ( AKB )

Angka Harapan Hidup ( AHH )

359/100.000 KH (SDKI 2012 )

41,82/1000 KH ( BPS Kab

Bogor dari 2009 - 2013 )

70,00 ( BPS 2009-2013 )

1) Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi

yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran

hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang lazim digunakan untuk

menentukan derajat kesehatan masyarakat, kondisi AKB meskipun lambat menunjukkan

kecenderungan menurun. Untuk mengurangi AKB yang masih tinggi di Kabupaten Bogor

dan untuk mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup, maka

pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya perlu ditingkatkan karena hal ini

disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu

perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat

juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap

infeksi penyakit.


Tahun 2014

Angka kematian neonatal berdasarkan SDKI 2007 yaitu sebesar 19 per 1.000

kelahiran hidup, sedangkan target nasional (2014) : 15 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMD

2010-2014).

Bila dilihat dari jumlah data kematian neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Bogor

berdasarkan pencatatan dari Data Dasar Kesehatan Anak yang dilaporkan oleh fasilitas

kesehatan/puskesmas yang ada pada tahun 2014 sebanyak 236 kasus, neonatal (0-6 hari)

sebanyak 161 kasus, neonatal (7 – 28 hari) sebanyak 19 kasus. Data laporan puskesmas

jumlah kematian bayi umur (29 hari – 11 bulan) sebanyak 36 yang terdiri dari 13 kasus

akibat Pneumonia, 4 kasus akibat Diare, dan 19 kasus akibat penyakit lainnya. Selain itu

jumlah kematian balita (12 – 59 bulan) sebanyak 20 yang terdiri dari ISPA 6 kasus, diare 2

kasus, DBD 5 kasus, penyakit lain-lainnya sebanyak 7 kasus. Jumlah kematian bayi

neonatal umur 0-28 hari dari Rumah Sakit pada tahun 2014 sebanyak 363 bayi dan umur 29

hari - < 1 tahun sebanyak 119 bayi.

Penyebab kematian bayi neonatal umur 0 – 28 hari berdasarkan laporan puskesmas

sebagian besar disebabkan oleh Asphyxia sebanyak 42 bayi, BBLR sebanyak 70 bayi,

Infeksi sebanyak 11 bayi, kelainan congenital sebanyak 28 bayi, Tetanus Neonatorum

sebanyak 5 bayi dan kematian disebabkan hal lainnya sebanyak 24 bayi. Oleh karena itu

kematian bayi dengan berbagai penyebabnya masih menjadi suatu masalah serius yang

masih tetap harus menjadi perhatian utama.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukkan jumlah

kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup

dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan

status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan

kesehatan terutama pada saat ibu hamil, melahirkan dan pada saat nifas. AKI khusus untuk

Kabupaten Bogor sampai saat ini belum ada, karena untuk menghitung AKI ini diperlukan

denominator 100.000 kelahiran hidup (KH). Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga

(SKRT) tahun 1995, 36 % ibu hamil / bersalin mengalami komplikasi sewaktu hamil, bersalin

atau nifas dan 22 % komplikasi paling sering timbul pada waktu bersalin. Hasil survey BPS

Jawa Barat tahun 2003 menunjukan bahwa umumnya kematian ibu terjadi pada saat

melahirkan yaitu sebanyak 60,87 % sedangkan yang meninggal waktu nifas sebesar 30,43

% dan meninggal waktu hamil adalah 8,70 % ( Profil Kesehaatan Jawa Barat, Tahun 2005 ).

Penyebab tidak langsung yang berperan dalam tingginya AKI ini antara lain faktor

pendidikan ibu yang rendah, status gizi ibu yang kurang serta usia ibu saat hamil masih

terlalu dini.


Tahun 2014

Kasus Kematian Ibu yang dilaporkan berdasarkan laporan puskesmas (SP3) pada

tahun 2014 sebanyak 71 terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 16 orang, kematian ibu

bersalin sebanyak 16 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 39 orang.

Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat yang akan

memperbesar angka kematian ibu diantaranya :

1. Terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawat daruratan

obstetri.

2. Terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan

masalah transportasi.

3. Terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan karena

kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan di pusat rujukan.

Melihat data-data di atas, permasalahan kematian ibu menjadi sangat kompleks

karena selain faktor dari penanganan langsung pada saat ibu melahirkan kematian ibu

disebabkan pula oleh faktor sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat sehingga dalam

mengatasinya tidak hanya dibutuhkan peran sektor kesehatan saja namun juga keterlibatan

pihak-pihak lain yang terkait.

3) Status Gizi

Status gizi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan.

Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi status gizi penduduk golongan rawan gizi

yaitu anak-anak berumur dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil

kegiatan pemantauan status gizi melalui Bulan Penimbangan Balita ( BPB ) tahun 2014

menunjukan ada sebesar 0,76 % balita termasuk dalam gizi dengan BB sangat kurang,

6,53 % balita dengan BB kurang, 91,05 % balita dengan BB normal dan 1,66 % balita

dengan BB lebih. Prevalensi balita dengan Kurang Energi Protein (KEP) yang diperoleh dari

penjumlahan balita dengan BB sangat kurang dan balita dengan BB kurang adalah sebesar

7,29 %.

Bila dibandingkan dengan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2013, balita

dengan BB sangat kurang (0,75 %) mengambarkan dalam kondisi yang tidak jauh berbeda,

Balita dengan BB kurang ( 6,78 %) mengalami penurunan sebesar 0,25 % dan BB normal

(91,02 %) sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,03 %.

Dimana pada tahun 2014 untuk balita dengan BB sangat kurang masih dalam

keadaan kondisi tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 (0,75 %) sehingga permasalahan

gizi pada balita masih menjadi masalah utama yang harus tetap di ditangani.


Tahun 2014

4) Angka Kesakitan

Angka kesakitan di Kabupaten Bogor berdasarkan SUSENAS penduduk Kabupaten

pada tahun 2002 sebesar 19,08 % (SUSENAS 1999). Sementara menurut SDKI 2003 angka

kesakitan nasional sebesar 19,03 %.

Berdasarkan dari hasil laporan puskesmas di Kabupaten Bogor 2014 pola penyakit

terbanyak di Puskesmas pada bayi (0-28 hari) masih berkisar pada Penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Atas Akut tidak spesifik sebanyak 32.606 kasus (35,44 %), Nasofaringitis

Akut/Common Cold sebanyak 15.845 kaasus (17,22 %) dan Diare & Gastroenteritis

sebanyak 11.953 kasus (12,99 %) dari seluruh penderita sebanyak 92.004 kasus.

Penyakit-penyakit tersebut masih berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang

buruk, khususnya penyakit Infeksi Saluran Atas Akut yang pada tahun 2012 dan 2013

berada pada urutan pertama pola penyakit kelompok umur (0-28) hari dirawat jalan di

puskesmas. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah hal ini termasuk juga dengan pola

asuh ibu terhadap anaknya. Pola penyakit terbanyak yang diamati di puskesmas juga

menurut kelompok umur bayi usia 29 hari - < 1 tahun yaitu Penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Atas Akut tidak spesifik (31,23 %), Penyakit nasofaringitis Akut (14,43 %) dan

Diare & Gastroenteritis (11,56 %) dari seluruh penderita sebanyak 74.654 kasus.

Demikian pula pada golongan umur 1-4 tahun dan 5-44 tahun rangking pertama

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik, sedangkan umur 45-69 tahun

yaitu penyakit Hipertensi Primer (Esensial) sebanyak 86.142 kasus (17,20 %) dan lebih dari

70 tahun rangking pertama adalah mendominasi lagi pada penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Atas Akut tidak spesifik.

Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 7 kali terdiri dari 3 jenis KLB

(Keracunan Makanan sebanyak 5 kali, suspect flu burung sebanyak 1 kali dan campak

sebanyak 1 kali) yang menyerang 7 desa tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Parung

Panjang, Kemang, Cigombong, Citeureup, Gunung Putri dan Ciampea. Sedangkan lainnya

yang secara bergantian muncul/sporadis (peningkatan kasus potensi) adalah KLB DBD,

KLB Campak, Diare, Flu Burung, Chikungunya, Hepatitis dan Tetanus Neonatorum.

Berdasarkan data dan kejadian luar biasa di atas pola penyakit masih didominasi oleh

penyakit infeksi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kasus penyakit seperti

TB Paru mulai menunjukkan peningkatan kembali (re-emerging disease) sedangkan

penyakit baru (new emerging disease) seperti HIV-AIDS perlu pula mendapatkan perhatian

yang utama.

Penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular meskipun berada pada urutan

bawah namun perlu peningkatan penanganannya seperti penyakit-penyakit pada gigi,

penyakit-penyakit kulit khususnya pada masyarakat di daerah industri, dan penyakit

kebutaan karena katarak.


Tahun 2014

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Tahun 2014 mengacu kepada :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.


Tahun 2014

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

2.1.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi

harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan

produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan

dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018,

Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU

DI INDONESIA”

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ”

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak

secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan

dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk

bersikap dan berperilaku hidup sehat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak

yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor (2013 – 2018).

2.1.2. Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak

yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor (2013-2018) sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional


Tahun 2014

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di

dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan

yang akuntabel.

Misi Kedua :

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai hak serta kesempatan yang sama

untuk mengembangkan hidup sehat.

Misi Ketiga :

Meningkatkan daya Dukung Pelayanan Kesehatan

Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung pencapaian misi pertama dan

pencapaian visi dibutuhkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen

kesehatan yang akuntabel.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan

strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan

ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang

harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar

dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi

terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Bogor telah dirumuskan dalam adalah :

A. Tujuan Misi ;

1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas

bagi semua orang.

2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dalam Bentuk

Jampesehat.

3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan


Tahun 2014

B. Sasaran :

1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi masyarakat

2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat

3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat

4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik

6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun

rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

MISI PERTAMA :

Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan

kesehatan Nasional

Sasaran :

1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan

2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin.

3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan

4) Status gizi balita dan ibu hamil

5) Persalinan oleh tenaga kesehatan

6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap

7) Upaya penanggulangan penyakit menular

8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan.

9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan

10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

MISI KEDUA :

Tujuan :

1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS

2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan puskesmas BLUD.

Sasaran :

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan








Tahun 2014




MISI KETIGA :

Tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas

aparatur.

2) Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan

pemerintah, swasta dan lintas sektor.

3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan

Sasaran :

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan










2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan

sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah

merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya yang dituangkan dalam

dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada

Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :


Tahun 2014

a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan

kesehatan

b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan

kompetensi yang dibutuhkan.

c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor

d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional

prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

f) Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit

akibat mobilisasi penduduk yg tinggi

g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014.

RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan

berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan

adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Tahun 2013 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran

strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam

Lampiran 1.

2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin)

Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani

oleh Bupati Bogor. Tapkin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun

berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


Tahun 2014

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tapkin Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2014

perubahan. Tapkin Dinas Kesehatan memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis

yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target

kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2014.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja langsung (belanja

program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 330.901.720.000,-


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

A. UTAMA

1 Meningkatkan Cakupan 1 Persentase 100 % 1 Program Obat dan Perbekalan 26,117,687,000

Kepesertaan Masyarakat dalam pengadaan obat Kesehatan

JKN essensial

1 Pengadaan Obat Pelayanan 14,016,453,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Kesehatan Dasar (DAK) dan POM

2 Pengadaan Bahan Habis 1,472,839,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Pakai Laboratorium dan POM

Puskesmas

3 Pengadaan Alat Kedokteran 2,902,580,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Pakai Habis dan POM

4 Pengadaan Perlengkapan 619,868,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Medis Pakai Habis dan POM

5 Pengadaan Bahan Pendukung 678,614,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Obat dan Perbekalan dan POM

Kesehatan

6 Rapat Kerja Program Obat dan 24,810,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Perbekalan Kesehatan dan POM

7 Pengadaan Obat dan 2,500,000,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Perbekalan Kesehatan dan POM

(Belanja Jasa Sarana ASKES

Tahun 2013)

KETERANGAN

2 3 4 5

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

8 Pembangunan/ Perluasan 1,639,990,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.5Gudang Obat Dinas dan POM

Kesehatan

9 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2,262,533,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.6Laboratorium Puskesmas dan POM

(Kapitasi JKN 2014)

2 Cakupan Pelayanan 66 % 2 Program Upaya Kesehatan 73,801,602,120 kesehatan Masyarakat

masyarakat

1 Biaya Penunjang Pelayanan 452,327,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cibinong Puskesmas Cibinong dan

Jaringannya

2 Biaya Penunjang Pelayanan 225,653,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Babakan

Puskesmas Babakan Madang Madang

dan Jaringannya

1 & 3 1.63 Biaya Penunjang Pelayanan 392,643,000 UPT Puskesmas

Kesehatan Masyarakat UPT Gunung Putri

Puskesmas Gunung Putri

dan Jaringannya

4 Biaya Penunjang Pelayanan 575,603,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Sukaraja

Puskesmas Sukaraja dan

Jaringannya

5 Biaya Penunjang Pelayanan 386,280,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Citeureup

Puskesmas Citeureup dan

Jaringannya

4 5


KETERANGAN

2 3


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

6 Biaya Penunjang Pelayanan 374,189,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cileungsi

Puskesmas Cileungsi dan

Jaringannya

7 Biaya Penunjang Pelayanan 547,136,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Jonggol

Puskesmas Jonggol dan

Jaringannya

8 Biaya Penunjang Pelayanan 238,533,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cariu

Puskesmas Cariu dan

Jaringannya

9 Biaya Penunjang Pelayanan 349,120,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Sukamakmur

Puskesmas Sukamakmur dan

Jaringannya

10 Biaya Penunjang Pelayanan 276,745,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Klapanunggal

Puskesmas Klapanunggal dan

Jaringannya

11 Biaya Penunjang Pelayanan 291,587,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Ciomas

Puskesmas Ciomas dan

Jaringannya

12 Biaya Penunjang Pelayanan 229,618,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Dramaga

Puskesmas Dramaga dan

Jaringannya

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

13 Biaya Penunjang Pelayanan 363,108,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Ciampea

Puskesmas Ciampea dan

Jaringannya

14 Biaya Penunjang Pelayanan 202,679,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Pamijahan

Puskesmas Pamijahan dan

Jaringannya

15 Biaya Penunjang Pelayanan 492,616,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cibungbulang

Puskesmas Cibungbulang dan

Jaringannya

16 Biaya Penunjang Pelayanan 465,779,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Rumpin

Puskesmas Rumpin dan

Jaringannya

17 Biaya Penunjang Pelayanan 167,743,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Leuwiliang

Puskesmas Leuwiliang dan

Jaringannya

18 Biaya Penunjang Pelayanan 463,272,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cigudeg

Puskesmas Cigudeg dan

Jaringannya

19 Biaya Penunjang Pelayanan 439,715,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Parung

Puskesmas Parung Panjang

dan Jaringannya

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

20 Biaya Penunjang Pelayanan 345,685,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Tenjo

Puskesmas Tenjo dan

Jaringannya

21 Biaya Penunjang Pelayanan 483,556,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Jasinga

Puskesmas Jasinga dan

Jaringannya

22 Biaya Penunjang Pelayanan 288,522,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Sukajaya

Puskesmas Sukajaya dan

Jaringannya

23 Biaya Penunjang Pelayanan 383,433,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Nanggung

Puskesmas Nanggung dan

Jaringannya

24 Biaya Penunjang Pelayanan 163,979,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Kemang

Puskesmas Kemang dan

Jaringannya

25 Biaya Penunjang Pelayanan 320,600,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Bojonggede

Puskesmas Bojonggede dan

Jaringannya

26 Biaya Penunjang Pelayanan 347,013,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Parung

Puskesmas Parung dan

Jaringannya

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

27 Biaya Penunjang Pelayanan 137,843,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Rancabungur

Puskesmas Rancabungur dan

Jaringannya

28 Biaya Penunjang Pelayanan 276,870,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Gunung Sindur

Puskesmas Gunung Sindur

dan Jaringannya

29 Biaya Penunjang Pelayanan 260,209,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Ciseeng

Puskesmas Ciseeng dan

Jaringannya

30 Biaya Penunjang Pelayanan 361,007,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Ciawi

Puskesmas Ciawi dan

Jaringannya

31 Biaya Penunjang Pelayanan 253,067,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cijeruk

Puskesmas Cijeruk dan

Jaringannya

32 Biaya Penunjang Pelayanan 268,998,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Megamendung

Puskesmas Megamendung

dan Jaringannya

33 Biaya Penunjang Pelayanan 189,956,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cisarua

Puskesmas Cisarua dan

Jaringannya

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

34 Biaya Penunjang Pelayanan 219,165,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Caringin

Puskesmas Caringin dan

Jaringannya

35 Biaya Penunjang Pelayanan 160,387,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Tamansari

Puskesmas Tamansari dan

Jaringannya

36 Biaya Penunjang Pelayanan 410,436,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Cigombong

Puskesmas Cigombong dan

Jaringannya

37 Biaya Penunjang Pelayanan 107,079,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Tenjolaya

Puskesmas Tenjolaya dan

Jaringannya

38 Biaya Penunjang Pelayanan 228,072,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Tajurhalang

Puskesmas Tajurhalang dan

Jaringannya

39 Biaya Penunjang Pelayanan 342,628,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Tanjungsari

Puskesmas Tanjungsari dan

Jaringannya

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

40 Biaya Penunjang Pelayanan 156,452,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat di UPT Leuwisadeng

Puskesmas Leuwisadeng dan

Jaringannya

41 Biaya Penunjang Pelayanan 100,010,000 UPT 1 & 3 1.6Kesehatan Kerja UPT Pusyankesja

Kesehatan Kerja

42 Biaya Penunjang Pelayanan 303,342,000 UPT 1 & 3 1.6Laboratorium Kesehatan Laboratorium

Daerah Kesehatan

Daerah

43 Rapat Kerja Program Upaya 60,000,000 Sub Bagian 1 & 3 1.6Kesehatan Masyarakat Program dan

Pelaporan

44 Pelayanan Kesehatan dalam 125,000,000 Seksi Yandasruj 3 1.6rangka P3K

45 Biaya Penunjang Pelayanan 1,039,192,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Jasinga

Kesehatan Nasional FKTP

Puskesmas Jasinga

46 Biaya Penunjang Pelayanan 415,152,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bagoang


Puskesmas Bagoang

47 Biaya Penunjang Pelayanan 607,464,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Curug


Puskesmas Curug


KETERANGAN

2 3 4 5


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

48 Biaya Penunjang Pelayanan 931,788,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cigudeg


Puskesmas Cigudeg

49 Biaya Penunjang Pelayanan 789,480,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Lebakwangi


Puskesmas Lebakwangi

50 Biaya Penunjang Pelayanan 356,112,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bunar


Puskesmas Bunar

51 Biaya Penunjang Pelayanan 995,328,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukajaya


Puskesmas Sukajaya

52 Biaya Penunjang Pelayanan 675,072,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Kiarapandak


Puskesmas Kiarapandak

53 Biaya Penunjang Pelayanan 1,154,784,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Parung Panjang


Puskesmas Parung Panjang

54 Biaya Penunjang Pelayanan 566,160,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Dago


Puskesmas Dago

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

55 Biaya Penunjang Pelayanan 952,224,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tenjo


Puskesmas Tenjo

56 Biaya Penunjang Pelayanan 642,096,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Pasar Rebo


Puskesmas Pasar Rebo

57 Biaya Penunjang Pelayanan 1,193,952,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Nanggung


Puskesmas Nanggung

58 Biaya Penunjang Pelayanan 584,460,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Curugbitung


Puskesmas Curugbitung

59 Biaya Penunjang Pelayanan 1,807,483,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Leuwiliang


Puskesmas Leuwiliang

60 Biaya Penunjang Pelayanan 1,054,656,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Puraseda


Puskesmas Puraseda

61 Biaya Penunjang Pelayanan 525,564,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Leuwisadeng


Puskesmas Leuwisadeng

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

62 Biaya Penunjang Pelayanan 810,648,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sadeng Pasar


Puskesmas Sadeng Pasar

63 Biaya Penunjang Pelayanan 580,320,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Rumpin


Puskesmas Rumpin

64 Biaya Penunjang Pelayanan 707,940,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Gobang


Puskesmas Gobang

65 Biaya Penunjang Pelayanan 724,600,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cicangkal


Puskesmas Cicangkal

66 Biaya Penunjang Pelayanan 782,400,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cibungbulang


Puskesmas Cibungbulang

67 Biaya Penunjang Pelayanan 466,596,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cijujung


Puskesmas Cijujung

68 Biaya Penunjang Pelayanan 694,600,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Situ Udik


Puskesmas Situ Udik

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

69 Biaya Penunjang Pelayanan 917,568,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Pamijahan


Puskesmas Pamijahan

70 Biaya Penunjang Pelayanan 551,520,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciasmara


Puskesmas Ciasmara

71 Biaya Penunjang Pelayanan 782,892,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cibening


Puskesmas Cibening

72 Biaya Penunjang Pelayanan 749,952,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciampea


Puskesmas Ciampea

73 Biaya Penunjang Pelayanan 506,772,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciampea Udik


Puskesmas Ciampea Udik

74 Biaya Penunjang Pelayanan 303,588,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan


Puskesmas Pasir

75 Biaya Penunjang Pelayanan 220,248,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cihideung Udik


Puskesmas Cihideung Udik

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

76 Biaya Penunjang Pelayanan 1,308,336,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tenjolaya


Puskesmas Tenjolaya

77 Biaya Penunjang Pelayanan 804,672,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciomas


Puskesmas Ciomas

78 Biaya Penunjang Pelayanan 200,880,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Laladon


Puskesmas Laladon

79 Biaya Penunjang Pelayanan 256,360,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciapus


Puskesmas Ciapus

80 Biaya Penunjang Pelayanan 384,200,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Kota Batu


Puskesmas Kota Batu

81 Biaya Penunjang Pelayanan 555,264,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sirnagalih


Puskesmas Sirnagalih

82 Biaya Penunjang Pelayanan 287,360,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tamansari


Puskesmas Tamansari

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

83 Biaya Penunjang Pelayanan 248,112,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukaresmi


Puskesmas Sukaresmi

84 Biaya Penunjang Pelayanan 390,384,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Darmaga


Puskesmas Darmaga

85 Biaya Penunjang Pelayanan 417,312,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Kampung

Kesehatan Nasional FKTP Manggis

Puskesmas Kampung

Manggis

86 Biaya Penunjang Pelayanan 408,096,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Purwasari


Puskesmas Purwasari

87 Biaya Penunjang Pelayanan 160,668,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cangkurawok


Puskesmas Cangkurawok

88 Biaya Penunjang Pelayanan 686,976,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cisarua


Puskesmas Cisarua

89 Biaya Penunjang Pelayanan 628,200,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cibulan


Puskesmas Cibulan

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

90 Biaya Penunjang Pelayanan 635,280,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Megamendung


Puskesmas Megamendung

91 Biaya Penunjang Pelayanan 492,160,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukamanah


Puskesmas Sukamanah

92 Biaya Penunjang Pelayanan 619,536,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciawi


Puskesmas Ciawi

93 Biaya Penunjang Pelayanan 707,520,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Banjarsari


Puskesmas Banjarsari

94 Biaya Penunjang Pelayanan 342,756,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Citapen


Puskesmas Citapen

95 Biaya Penunjang Pelayanan 1,006,416,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Caringin


Puskesmas Caringin

96 Biaya Penunjang Pelayanan 943,712,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciderum


Puskesmas Ciderum

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

97 Biaya Penunjang Pelayanan 478,296,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cinagara


Puskesmas Cinagara

98 Biaya Penunjang Pelayanan 619,392,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cigombong


Puskesmas Cigombong

99 Biaya Penunjang Pelayanan 459,720,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciburayut


Puskesmas Ciburayut

100 Biaya Penunjang Pelayanan 1,633,008,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cijeruk


Puskesmas Cijeruk

101 Biaya Penunjang Pelayanan 252,828,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukaharja


Puskesmas Sukaharja

102 Biaya Penunjang Pelayanan 803,232,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Kemang


Puskesmas Kemang

103 Biaya Penunjang Pelayanan 347,280,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Jampang


Puskesmas Jampang


KETERANGAN

2 3 4 5


Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

104 Biaya Penunjang Pelayanan 697,632,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bantar Jaya


Puskesmas Bantar Jaya

105 Biaya Penunjang Pelayanan 371,568,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Rancabungur


Puskesmas Rancabungur

106 Biaya Penunjang Pelayanan 819,360,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Parung


Puskesmas Parung

107 Biaya Penunjang Pelayanan 387,772,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cogreg


Puskesmas Cogreg

108 Biaya Penunjang Pelayanan 1,218,000,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciseeng


Puskesmas Ciseeng

109 Biaya Penunjang Pelayanan 556,056,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cibeuteung Udik


Puskesmas Cibeuteung Udik

110 Biaya Penunjang Pelayanan 596,016,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Gunung Sindur


Puskesmas Gunung Sindur

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

111 Biaya Penunjang Pelayanan 482,920,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Suliwer


Puskesmas Suliwer

112 Biaya Penunjang Pelayanan 910,080,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bojong Gede


Puskesmas Bojong Gede

113 Biaya Penunjang Pelayanan 336,912,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Kemuning


Puskesmas Kemuning

114 Biaya Penunjang Pelayanan 254,720,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ragajaya


Puskesmas Ragajaya

115 Biaya Penunjang Pelayanan 978,144,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tajurhalang


Puskesmas Tajurhalang

116 Biaya Penunjang Pelayanan 464,976,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cirimekar


Puskesmas Cirimekar

117 Biaya Penunjang Pelayanan 735,840,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cibinong


Puskesmas Cibinong

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

118 Biaya Penunjang Pelayanan 594,768,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Pabuaran Indah


Puskesmas Pabuaran Indah

119 Biaya Penunjang Pelayanan 619,920,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Karadenan


Puskesmas Karadenan

120 Biaya Penunjang Pelayanan 1,067,568,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cimandala


Puskesmas Cimandala

121 Biaya Penunjang Pelayanan 566,928,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukaraja


Puskesmas Sukaraja

122 Biaya Penunjang Pelayanan 438,288,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cilebut


Puskesmas Cilebut

123 Biaya Penunjang Pelayanan 622,368,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Citeureup


Puskesmas Citeureup

124 Biaya Penunjang Pelayanan 476,640,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Leuwinutug


Puskesmas Leuwinutug

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

125 Biaya Penunjang Pelayanan 394,776,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tajur


Puskesmas Tajur

126 Biaya Penunjang Pelayanan 206,064,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sentul


Puskesmas Sentul

127 Biaya Penunjang Pelayanan 319,440,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Babakan

Kesehatan Nasional FKTP Madang

Puskesmas Babakan Madang

128 Biaya Penunjang Pelayanan 318,348,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cijayanti


Puskesmas Cijayanti

129 Biaya Penunjang Pelayanan 367,584,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Gunung Putri


Puskesmas Gunung Putri

130 Biaya Penunjang Pelayanan 179,904,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bojong Nangka


Puskesmas Bojong Nangka

131 Biaya Penunjang Pelayanan 53,376,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Ciangsana


Puskesmas Ciangsana

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

132 Biaya Penunjang Pelayanan 110,832,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Karanggan


Puskesmas Karanggan

133 Biaya Penunjang Pelayanan 458,208,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cileungsi


Puskesmas Cileungsi

134 Biaya Penunjang Pelayanan 132,816,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Pasir Angin


Puskesmas Pasir Angin

135 Biaya Penunjang Pelayanan 304,896,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Gandoang


Puskesmas Gandoang

136 Biaya Penunjang Pelayanan 541,248,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Klapanunggal


Puskesmas Klapanunggal

137 Biaya Penunjang Pelayanan 483,216,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Bojong


Puskesmas Bojong

138 Biaya Penunjang Pelayanan 1,089,552,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Jonggol


Puskesmas Jonggol

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

139 Biaya Penunjang Pelayanan 361,692,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukanegara


Puskesmas Sukanegara

140 Biaya Penunjang Pelayanan 284,832,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Balekambang


Puskesmas Balekambang

141 Biaya Penunjang Pelayanan 1,370,784,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukamakmur


Puskesmas Sukamakmur

142 Biaya Penunjang Pelayanan 624,996,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Sukadamai


Puskesmas Sukadamai

143 Biaya Penunjang Pelayanan 507,456,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Cariu


Puskesmas Cariu

144 Biaya Penunjang Pelayanan 100,116,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Karyamekar


Puskesmas Karyamekar

145 Biaya Penunjang Pelayanan 624,448,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan Tanjungsari


Puskesmas Tanjungsari

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

146 Biaya Penunjang Pelayanan 852,480,000 BKTK 1 , 2 & 3 1.6Kesehatan Jaminan


BKTK

3 Program Pengadaan 229,781,000

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1 Monitoring, Evaluasi dan 229,781,000 Sub Bag. 1 1.5.6Pelaporan Program dan

Pelaporan

2 Meningkatkan Cakupan 3 Cakupan Balita Gizi 100 % 4 Program Perbaikan Gizi 4,587,786,000

Pelayanan Kesehatan dan Buruk mendapat Masyarakat

Gizi Masyarakat serta PHBS perawatan

4 Persentase balita gizi 0.020 % 1 Pengadaan Makanan 4,577,786,000 Seksi Gizi 3 1.6buruk Tambahan dan Vitamin

3 Meningkatkan Puskesmas 2 Rapat Kerja Program 10,000,000 Seksi Gizi 3 1.5.6Terakreditasi dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Mempersiapkan Puskesmas

BLUD 5 Cakupan Penemuan 82 % 5 Program Pencegahan dan 1,673,860,006

dan penanganan Penanggulangan Penyakit

penderita Menular

penyakit TBC BTA 1 Penyemprotan/Fogging 367,812,000 Seksi 3 1.66 Cakupan Penemuan 100 % Sarang Nyamuk Pemberantasan

dan penanganan Penyakit

Penderita penyakit

DBD 2 Peningkatan surveillance 133,757,000 Seksi Surveilans 3 1.67 Cakupan 100 % epideminologi dan Epid dan

Desa/Kelurahan penanggulangan wabah Imunisasi

Universal

Child Immunization 3 Pemeriksaan Calon Jemaah 348,491,000 Seksi Surveilans 3 1.6(UCI) Haji Epid dan

Imunisasi

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

4 Fasilitasi Pelaksanaan 132,350,000 Seksi 3 1.6Kegiatan Program P2 TB Pemberantasan

Penyakit

5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 68,125,000 Seksi 3 1.6Program P2 Diare ISPA Pemberantasan

Penyakit

6 Fasilitasi Pelaksanaan 30,975,000 Seksi 3 1.6Kegiatan Program P2 Kusta Pemberantasan

Penyakit

7 Pencegahan dan 41,960,000 Seksi 3 1.6Penanggulangan Penyakit Pemberantasan

Menular Seksual (HIV/Aids) Penyakit

8 Surveilans Acute Flaccid 73,910,000 Seksi Surveilans 3 1.6Paralisys (AFP) Epid dan

Imunisasi

9 Pengobatan massal filariasis 164,938,000 Seksi 3 1.6di Kecamatan Gunung Sindur Pemberantasan

Penyakit

10 Pengobatan massal filariasis 193,898,000 Seksi 3 1.6di Kecamatan Parung Panjang Pemberantasan

Penyakit

11 Fasilitasi Program Imunisasi 77,735,000 Seksi Surveilans 3 1.6dan BIAS (Bulan Imunisasi Epid dan

Anak Sekolah) Imunisasi

12 Rapat Kerja Program 39,909,000 Seksi Surveilans 3 1.6Pencegahan dan Epid dan

Pemberantasan Penyakit serta Imunisasi

Surveilans Epidemiologi

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

8 Rasio puskesmas, 1 : 9,550 rasio 6 Program Pengadaan, 55,891,058,012

poliklinik, pustu per Peningkatan dan Perbaikan

satuan penduduk Sarana dan Prasarana

9 Cakupan Puskesmas 252.5 % Puskesmas/Puskesmas

10 Cakupan Pembantu 30.65 % Pembantu dan Jaringannya

Puskesmas

1 Pengadaan Puskesmas 1,606,957,000 Seksi Yandasruj 3 1.6Keliling

2 Pengadaan Perlengkapan 823,444,000 Seksi Yandasruj 1 1.5Kantor Puskesmas

3 Pengadaan Mebeulair 1,270,798,000 Seksi Yandasruj 1 1.5Puskesmas

4 Pengadaan Alat-alat 3,868,389,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Kedokteran Puskesmas

5 Pengadaan Alat-alat 1,262,660,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Laboratorium Puskesmas

6 Pengadaan Sarana Pelayanan 2,100,000,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Kesehatan (Belanja Jasa

Sarana ASKES Tahun 2013)

7 Revitalisasi Puskesmas 2,283,305,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Cileungsi

8 Revitalisasi Puskesmas Cariu 2,172,905,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6menjadi Puskesmas DTP

9 Rehabilitasi Puskesmas 776,790,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Sukajaya

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

10 Pembangunan Pukesmas 338,098,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Pembantu Wangunjaya

11 Pembangunan Pukesmas 338,378,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Pembantu Neglasari

12 Pembangunan Puskesmas 1,552,978,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6DTP Bantarjaya

13 Pembangunan Puskesmas 3,693,064,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Leuwisadeng menjadi DTP

14 Revitalisasi Puskesmas Tajur 2,405,675,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Halang menjadi DTP

15 Pengadaan Lahan Puskesmas 1,080,767,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Jampang (Relokasi)

16 Pengadaan Lahan Puskesmas 1,780,767,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Cibungbulang

17 Pengadaan Lemari Es dan 183,995,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Pengatur Suhu Lemari Es

Vaksin Puskesmas

18 Rehabilitasi Puskesmas 1,545,360,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Gunung Putri

19 Pembangunan DTP 139,025,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Puskesmas Tenjolaya

20 Rehabilitasi Ruang Radiologi 211,674,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6dan Laboratorium Puskesmas

Jonggol

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

21 Rehabilitasi Pustu Pasir Angin 275,204,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6

22 Peningkatan Sarana dan 5,000,000,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Prasarana Pengadaan

Alat-Alat Kesehatan dan

Laboratorium Kimia di

Puskesmas Kab. Bogor

(Banprop 2014)

23 Pengadaan Alkes & Lab Kimia 7,900,000,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6di Puskesmas (Banprop 2014)

24 Pengadaan Alat-Alat 7,219,796,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Kedokteran Puskesmas

(Kapitasi JKN 2014)

25 Pengadaan Alat-Alat 4,558,158,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Laboratorium Puskesmas

(Kapitasi JKN 2014)

26 Pengadaan Ambulance 1,502,871,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Puskesmas (Kapitasi JKN

2014)

11 Angka Usia Harapan 70.5 tahun 7 Program Peningkatan Pelayanan 13,900,000

Hidup Lansia

1 Rapat Kerja Program 13,900,000 Seksi Remaja 3 1.6Peningkatan Pelayanan dan Lansia

Kesehatan Lansia

12 Cakupan komplikasi 80 % 8 Program Peningkatan 1,374,409,006

kebidanan yang Keselamatan Ibu Melahirkan dan

ditangani Anak

13 Cakupan pertolongan 90 % 1 Kemitraan Paraji untuk 388,150,000 Seksi KIA dan 3 1.6persalinan oleh tenaga Persalinan di Puskesmas KB

kesehatan yang memiliki PONED

kompetensi kebidanan

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

2 Belanja Operasional Call 916,750,000 Seksi KIA dan 3 1.614 Cakupan kunjungan 95 % Center/ SMS Gateway KB

bayi Program EMAS

15 Angka kelangsungan BPS % 3 Rapat Kerja Program 69,509,000 Seksi KIA dan 3 1.6hidup bayi Peningkatan Pelayanan KB

Kesehatan Ibu, Anak dan

Remaja

16 Rasio dokter per 1 : 3,879 rasio 9 Program Pengadaan Standarisasi 25,783,397,000

satuan penduduk Pelayanan Kesehatan

1 Penyusunan dan 153,200,000 Seksi Data dan 1 1.517 Rasio tenaga medis 1 : 2,637 rasio Pengembangan Data Infokes

per satuan penduduk Kesehatan

2 Pembinaan Sarana / Institusi 80,750,000 Seksi PUK 3 1.6Swasta

3 Jasa Pelayanan Kesehatan 25,443,522,000 Sub Bag Umum - -& Kepeg

4 Rapat Koordinasi, Evaluasi 100,000,000 Sub Bagian 1 & 3 1.5.6dan Perencanaan Program Program dan

Pelaporan

5 Akreditasi Puskesmas 135,865,000 Seksi PSDK 1 1.5.6

6 Persiapan Penerapan Pola 23,260,000 Sub Bagian 3 1.5.6Pengelolaan Keuangan Badan Program dan

Layanan Umum Daerah Pelaporan

(PPK-BLUD)

10 Program Pelayanan Administrasi 11,680,650,000

Perkantoran

1 Penyediaan jasa tenaga 11,680,650,000 Sub Bag Umum 1 1.6pendukung administrasi/teknis & Kepeg

perkantoran

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

18 Cakupan Pelayanan 100 % 11 Program Pelayanan 109,154,033,000

Kesehatan rujukan Kesehatan Penduduk Miskin

pasien masyarakat

miskin 1 Pelayanan Operasi Katarak 754,033,000 Seksi Yandasruj 3 1.6

2 Jaminan Pelayanan Kesehatan 100,000,000,000 Seksi PSDK 2 1.6Daerah

3 Jaminan Kesehatan bagi 8,400,000,000 Seksi PSDK 2 1.6Maskin di luar Kuota

Jamkesmas

19 Cakupan pengawasan 100 % 12 Program Pengawasan dan 90,256,000

terhadap obat, makanan Pengendalian Kesehatan

dan bahan berbahaya Makanan

1 Pengawasan dan 53,455,000 Seksi PUK 3 1.5Pengendalian Kesehatan

Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

2 Penyuluhan Keamanan 36,801,000 Seksi PUK 3 1.5Pangan dalam rangka

Sertifikasi Produk Pangan

(SPPIRT)

1 Cakupan Rumah 95 % 13 Program Pengembangan 415,410,006

dengan bebas jentik Lingkungan Sehat

2 Persentase TTU yg 77.72 %

memenuhi syarat 1 Pengawasan Hygiene dan 24,300,000 Seksi Kesling 3 1.63 Persentase TPM yg 89.96 % Sanitasi Tempat-Tempat

memenuhi syarat Umum

4 Cakupan JAGA 70.63 %

memenuhi syarat 2 Sanitasi Total Berbasis 331,810,000 Seksi Kesling 3 1.65 Cakupan SAB 70.57 % Masyarakat ( STBM )

memenuhi syarat

3 Pengawasan Hygiene dan 44,300,000 Seksi Kesling 3 1.6Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

4 Rapat Kerja Program 15,000,000 Seksi Kesling 3 1.5Pengembangan Lingkungan

Sehat

6 Cakupan Desa Siaga 60 % 14 Program Promosi Kesehatan dan 1,245,825,000

Aktif Pemberdayaan Masyarakat

7 Rasio Posyandu 11.55 %

per Satuan Balita 1 Penyediaan Media 507,500,000 Seksi Promkes 3 1.5.6Penyuluhan Kesehatan

2 Penyuluhan Kesehatan 193,800,000 Seksi Promkes 3 1.5.6

3 Fasilitasi UKBM dan 356,000,000 Seksi Promkes 3 1.5Pembinaan Kesehatan Lintas

Sektor

4 Fasilitasi Tim Pembina 148,525,000 Seksi Promkes 3 1.5Kabupaten Sehat

5 Rapat Kerja Bidang Promosi 40,000,000 Seksi PSDK 3 1.5dan SDK

B. PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya 1 Tahun 1 Program Pelayanan Administrasi 4,309,370,006

pelaksanaan tugas pokok kelancaran 100 % Perkantoran

dan fungsi masing-masing pelayanan

administrasi 1 Penyediaan Jasa Surat 4,380,000 Sub Bag. Umum - 1.5perkantoran Menyurat & Kepeg

2 Penyediaan jasa komunikasi, 1,012,788,000 Sub Bag. Umum - 1.5sumber daya air dan listrik & Kepeg

3 Penyediaan Jasa 16,803,000 Sub Bag. Umum - 1.5Pemeliharaan dan Perizinan & Kepeg

Kendaraan Dinas/Operasional

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

4 Penyediaan Jasa Kebersihan 290,640,000 Sub Bag. Umum - 1.5Kantor & Kepeg

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 203,266,000 Sub Bag. Umum - 1.5& Kepeg

6 Penyediaan barang cetakan 1,212,304,000 Sub Bag. Umum - 1.5dan penggandaan & Kepeg

7 Penyediaan komponen 12,753,000 Sub Bag. Umum - 1.5instalasi listrik/penerangan & Kepeg

bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan 18,840,000 Sub Bag. Umum - 1.5dan peraturan & Kepeg

perundang-undangan

9 Penyediaan bahan logistik 44,040,000 Sub Bag. Umum - 1.5kantor & Kepeg

10 Penyediaan makanan dan 122,200,000 Sub Bag. Umum - 1.5minuman & Kepeg

11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,074,890,000 Sub Bag. 1,2 & 3 1.5konsultasi ke Dalam dan Luar Program &

Daerah Pelaporan

12 Penyediaan Pelayanan 27,791,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Administrasi Kepegawaian & Kepeg

13 Penyediaan Pelayanan 30,550,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Administrasi Barang & Kepeg

14 Penyediaan Pelayanan 238,125,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Keamanan Kantor & Kepeg

2 Terwujudnya 1 Tahun 2 Program Peningkatan Sarana 8,835,336,012

kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur

kenyamanan dan

keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 6,349,306,000 Sub Bag. Umum 1 1.5aparatur Operasional & Kepeg

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

2 Pengadaan Mebeleur 163,974,000 Sub Bag. Umum 1 1.5& Kepeg

3 Pengadaan Peralatan Kantor 429,187,000 Sub Bag. Umum 1 1.5& Kepeg

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 208,585,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Gedung Kantor & Kepeg

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 229,000,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Kendaraan Dinas/Operasional & Kepeg

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 117,450,000 Sub Bag. Umum 1 1.5Perlengkapan Gedung Kantor & Kepeg

7 Rehabilitasi Rumah Dinas 184,000,000 Seksi Yandasruj - 1.5Dokter dan Paramedis

Puskesmas Ciampea

8 Pembangunan Rumah Dinas 321,990,000 Seksi Yandasruj - 1.5Paramedis Puskesmas

Sukajaya

9 Rehabilitasi Rumah Dinas 235,408,000 Seksi Yandasruj - 1.5Dokter Puskesmas Pabuaran

10 Rehabilitasi Rumah Dinas 235,408,000 Seksi Yandasruj - 1.5Paramedis Puskesmas

Ciriung

11 Rehabilitasi Rumah Dinas 236,028,000 Seksi Yandasruj - 1.5Dokter Puskesmas Cigudeg

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

12 Pemasangan Partisi dan 125,000,000 Seksi Yandasruj - 1.5Penataan Interior Aula Dinas

Kesehatan

3 Program Peningkatan Disiplin 312,400,000

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas 312,400,000 Sub Bag. Umum - 1.5Beserta Perlengkapannya & Kepeg

2 Meningkatnya jumlah dan 1 Terwujudnya 1 Tahun 4 Program Peningkatan Kapasitas 3,203,600,006

kualitas sumber daya peningkatan 100 % Sumber Daya Aparatur

kesehatan kapasitas dan

kinerja sumberdaya 1 Pembinaan Mental dan Rohani 30,000,000 Sub Bag. Umum - 1.5aparatur bagi Aparatur & Kepeg

2 Penilaian Angka Kredit 35,000,000 Sub Bag. Umum - 1.6Tenaga Fungsional Kesehatan & Kepeg

3 Pengiriman Peserta Bimtek 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6Asuhan Persalinan Normal KB

(APN)

4 Pengiriman Peserta Bimtek 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6Penatalaksanaan Asfixia Bayi KB

Baru Lahir

5 Bimbingan Teknis Pertolongan 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6Pertama Gawat Darurat KB

Obstetri & Neonatal

(PPGDON)

6 Pengiriman Peserta 75,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6Bimbingan Teknis PONED KB

7 Pengiriman Peserta 250,050,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6Bimbingan Teknis PPGD

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

8 Pengiriman Peserta 120,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6Bimbingan Teknis Simulasi KB

Deteksi Dini Intervensi

Tumbuh Kembang (SDIDTK)

9 Pengiriman Peserta 110,000,000 Seksi Gizi 1 & 3 1.5.6Bimbingan Teknis Konselor

Menyusui

10 Pelatihan Akreditasi 704,950,000 Seksi PSDK 1 1.5.6Puskesmas

11 Bimbingan Teknis MTBS/M 120,000,000 Seksi KIA dan 3 1.5.6KB

12 Peningkatan Kinerja bagi 1,338,600,000 Seksi KIA dan - 5Dokter/Dokter Gigi dan Bidan KB

PNS yang bertugas di

Puskesmas/Desa

Terpencil/sulit dijangkau/sulit

pemenuhan tenaga kesehatan

(Banprop)

3 Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 Tahun 5 Program Peningkatan 525,000,006

pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem

dan keuangan SKPD laporan yang Pelaporan Capaian Kinerja

akuntabel dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian 25,000,000 Sub Bag. 1 1.5kinerja dan ikhtisar realisasi Program &

kinerja SKPD Pelaporan

2 Penyusunan pelaporan 20,000,000 Sub Bag. 1 1.5keuangan semesteran Keuangan

3 Penyusunan pelaporan 25,000,000 Sub Bag. 1 1.5keuangan akhir tahun Keuangan

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

1 6 7 8 9

4 Penyusunan perencanaan 150,000,000 Sub Bag. 1 1.5anggaran Program &

Pelaporan

5 Penatausahaan Keuangan 175,000,000 Sub Bag. 1 1.5SKPD Keuangan

6 Penyusunan Renstra dan 25,000,000 Sub Bag. 1 1.5Renja SKPD Program &

Pelaporan

7 Publikasi Kinerja SKPD 130,000,000 Seksi Promkes 1 1.5

JUMLAH ANGGARAN : 330,723,520,192

PROGRAM : 17

1 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN : Rp. 26,117,687,006

2 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Rp. 75,279,762,126

3 PENGADAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN : Rp. 26,013,178,000

4 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT : Rp. 4,587,786,000

5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR : Rp. 1,673,860,006

6 PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA : Rp. 55,891,058,012

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

7 PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA : Rp. 13,900,000

8 PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK : Rp. 1,374,409,006

9 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : Rp. 15,990,020,006

10 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN : Rp. 109,154,033,000

11 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN : Rp. 90,256,000

12 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT : Rp. 415,410,006

13 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Rp. 1,245,825,000

14 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Rp. 8,835,336,012

15 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Rp. 312,400,000

16 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR : Rp. 3,203,600,006

17 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN: Rp. 525,000,006

KEUANGAN

ANGGARAN

KETERANGAN

2 3 4 5



Tahun 2014

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan

Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja

Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja

Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setelah pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi kinerja, selanjutnya

dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis

ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output

per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi

masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan

targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi

keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi

melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap

setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab

terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun

2014 disajikan dalam Lampiran 2, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Kebijaksanaan Sektor Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan kelompok prioritas

pembangunan ke dua yaitu peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan

Kesehatan dengan fokus kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

2. Peningkatan status gizi masyarakat


Tahun 2014

3. Peningkatan kualitas ibu, anak, remaja dan lansia

4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan

5. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor Tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan

sebagai berikut ;

Misi-1

1. Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional ;

Misi-2

1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, yaitu :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

Capaian

1.

UTAMA :

Meningkatkan

cakupan

Kepesertaan

Masyarakat

dalam JKN.

Prosentase pengadaan obat

essensial

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

Cakupan pelayanan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas pembantu

Cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat

%

%

%

%

%

%

%

%

100

100

90,00

80,00

95,00

252,50

30,65

66,00

100

100

87,60

77,90

96,02

252,50

30,18

58,85

100,0

100,0

97,33

97,38

101,07

100,0

98,47

89,17


Tahun 2014



Capaian

2.

Meningkatkan

Cakupan

pelayanan

Kesehatan

dan Gizi

Masyarakat

serta PHBS

Cakupan pengawasan

terhadap obat dan makanan

berbahaya

Cakupan desa siaga aktif

Presentase Balita gizi buruk

Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan

Rasio Posyandu per Satuan

Balita

Cakupan Rumah dengan bebas

jentik

Persentase TTU yang

memenuhi syarat

Persentase TPM yang

memenuhi syarat

Cakupan JAGA yang

memenuhi syarat

Cakupan SAB yang memenuhi

syarat

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA

Cakupan penemuan dan

penanganan pendrita penyakit

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100,0

60,00

0,020

100,0

11,55

95,00

77,72

89,96

70,63

70,57

82,00

100,0

102,0

60,14

0,0202

100,0

8,91

96,19

79,02

90,2

71,07

70,68

91,62

100,0

102,0

100,23

99,00

100,0

77,14

101,25

101,67

100,27

100,62

100,16

111,73

100,0


Tahun 2014



Capaian

3.

Meningkatkan

Puskesmas

Terakreditasi

dan

mempersiap

kan

puskesmas

BLUD

DBD

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunisation

(UCI)

Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk

Rasio rumah sakit per satuan

penduduk

Rasio dokter per satuan

penduduk

Rasio tenaga medis per satuan

penduduk

%

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

100,0

1 :

9.550

1 :

218.066

1 : 3.879

1 : 2.637

95.16

1 :

9.383

1 :

193.836

1 : 4.016

1 : 2.730

95.16

101,75

111,11

96,47

96,47

Rata – rata 99,14

Untuk mendukung pencapaian Misi ke-satu dan ke-tiga telah ditetapkan 3 (tiga)

sasaran, 13 program dan 225 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 99,14

% Rincian pencapaian dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam JKN

dengan indikator kinerjanya adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat dengan indikator kinerja prosentase

pengadaan obat esensial dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 %,

sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa

pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2013 yang juga mencapai 100 % menunjukkan bahwa adanya

konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan obat esensial dalam rangka pelayanan

kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan.

Indikator prosentase pengadaan obat essensial ditunjang oleh Program obat dan

perbekalan kesehatan. Program ini dibiayai dari DAK dan pendamping APBD

Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 26.117.687.000,- dengan realisasi Rp.


Tahun 2014

21.360.559.795,- ( 81,14 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan

kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 4.925.347.485,- diantaranya dari

kegiatan pembangunan perluasan gudang obat Dinas Kesehatan tidak diserap

oleh karena perencanaan pembangunan gudang obat baru selesai bulan

Nopember sehingga pembangunan fisik tidak cukup waktu untuk dilaksanakan

sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya perencanaan, program ini terdiri

dari 9 kegiatan yaitu : pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dasar (DAK),

pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas, pengadaan alat

kedokteran pakai habis, pengadaan perlengkapan medis pakai habis, pengadaan

bahan pendukung obat dan perbekalan kesehatan, rapat kerja program obat dan

perbekalan kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Belanja Jasa

Sarana ASKES tahun 2013, pembangunan perluasan gudang obat dinas

kesehatan dan pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas ( Kapitasi

JKN 2014)

b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100

% realisasi pencapaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100

% berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam

katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang juga mencapai

100 % hal ini dikarenakan sudah adanya anggaran khusus untuk program

pelayanan kesehatan penduduk miskin sehingga rujukan bagi pasien masyarakat

miskin terlayani.

Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

ditunjang oleh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini

dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 109.154.0033.000,-

dengan realisasi Rp. 80.458.905.352,- ( 73,71 % ) pada program ini ada efisiensi

anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 28.695.127.648,-

diantaranya dari kegiatan Jaminan kesehatan bagi Maskin diluar kuota

Jamkesmas ( Banprop ) tidak diserap oleh karena peserta yang terintegrasi BPJS

sebanyak 238.633 jiwa dan dibayar preminya tidak lebih dari Rp. 63.000.000.000,-

artinya anggaran APBD sudah cukup untuk membiayai peserta PBI yang

terintegrasi, program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : pelayanan operasi katarak,

jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan bagi

maskin diluar kuota Jamkesda.

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan dari target 90,00 % realisasi pencapaiannya sebesar 87,60

% sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,33 % meskipun belum mencapai 100


Tahun 2014

% namun berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk

dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar

95,68 % maka terdapat peningkatan sebesar 1,65 %. Belum tercapainya target

cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh karena masih

tingginya persalinan oleh paraji yang dirasakan lebih dekat secara kekeluargaan,

dan masih banyak anggapan masyarakat apabila kehamilan tidak berisiko maka

pemeriksaan kehamilan dan persalinan tidak perlu tenaga kesehatan. Tingginya

minat masyarakat terhadap paraji ini juga ditunjukkan dengan melihat cakupan

pemeriksaan ibu pada saat kehamilan dimana cakupannya cukup tinggi yaitu

sebesar 99,5 % namun pada saat persalinan, ibu hamil dan keluarganya lebih

memilih ditolong oleh paraji, sehingga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

menurun ke angka 87,60 %. Salah satu upaya yang akan terus dikembangkan

adalah kemitraan bidan dengan paraji, dimana paraji tetap membantu dalam

tahapan pasca persalinan dan lebih difungsikan pada perawatan ibu dan bayi

setelah persalinan, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi

profesi, optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil di desa dan pemberdayaan ibu

hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya melalui program perencanaan

persalinan daan pencegahan komplikasi (P4K).

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 80,00 % realisasi

pencapaiannya sebesar 77,90 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 97,38


katagori baik. Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kurang

dari 100 % hal ini karena belum seluruhnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan

keluarganya mengetahui tentang tanda bahaya atau komplikasi dan segera

mendapatkan tindakan/tatalaksana kegawatdaruratan oleh petugas kesehatan,

salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan ibu hamil, ibu nifas

dan ibu bersalin dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi (P4K). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013

yang mencapai 124,63 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 27,25 %.

e. Cakupan kunjungan bayi dengan target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,02 %

sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,07 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian

kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,07 % oleh karena kesadaran dan

pengetahuan masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan bayi sudah

mengalami peningkatan. Disamping itu petugas kesehatan yang aktif melakukan

kunjungan rumah atau melalui kegiatan posyandu. Bila dibandingkan dengan


Tahun 2014

capaian tahun 2013 yang sebesar 101,08 % menunjukan adanya kesadaran para

ibu yang mempunyai bayi untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan.

Indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan

cakupan kunjungan bayi ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : pengiriman

peserta bimtek asuhan persalinan normal (APN), pengiriman peserta bimtek

penatalaksanaan asfixia bayi baru lahir, pengiriman bimtek peserta bimbingan

teknis PPGDON dan pengiriman peserta bimtek PONED, pengiriman peserta

bimtek PPGD, pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi

Tumbuh Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta bimtek MTBS/M dan Program

peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini dibiayai dari

APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 1.374.409.000,- dengan realisasi Rp.

991.714.168,- ( 72,16 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran

tidak diserap sebesar Rp. 382.694.832,- diantaranya dari kegiatan Kemitraan

paraji untuk persalinan di puskesmas PONED tidak diserap seluruhnya oleh

karena biaya perjalanan dinas dalam daerah oleh dokter spesialis dinilai terlalu

tinggi tidak sesuai dengan standar harga tertinggi APBD Kabupaten Bogor,

program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : kemitraan paraji untuk persalinan di

puskesmas PONED, belanja operasional call center/SMS Gatway program EMAS

dan rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja.

f. Cakupan puskesmas dengan target 252,50 % realisasi pencapaiannya 252,50 %

sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian

kinerja cakupan puskesmas sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2013 yang juga mencapai 100 % menandakan tidak adanya

penambahan jumlah baik jumlah puksesmas maupun kecamatan.

g. Cakupan pembantu puskesmas dengan target 30,65 % realisasi pencapaiannya

30,18 % sehingga realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 98,47 % berdasarkan

standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik.

Capaian kinerja cakupan puskesmas pembantu dibawah 100 % yaitu sebesar

98,47 %, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yang sebesar

100,13 % maka terjadi penurunan sebesar 1,66 %. Hal ini disebabkan tahun 2014

pemerintah Kabupaten Bogor tidak menambah jumlah pustu yang sudah ada

sehingga tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan upaya yang akan

dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatyan dengan mengoptimalkan


Tahun 2014

kegiatan puskesmas keliling (pusling) ke daerah-daerah yang sulit dijangkau/sulit

pemenuhan pelayanan kesehatan.

h. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dari target 66,00 % dengan realisasi

58,85 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 89,17 % berdasarkan standar

yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Cakupan

pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 89,17 % hal ini

disebabkan karena masyarakat tidak hanya mencari pengobatan ke pelayanan

kesehatan pemerintah (puskesmas) akan tetapi ke sarana dasar lainnya seperti

balai pengobatan dan kilink swasta. Sehingga bila dibandingkan dengan capaian

tahun 2013 yang sebesar 100,37 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 11,2 %.

Salah satu upaya yang akan dilakukan meningkatkan promosi kesehatan di

puskesmas dan masyarakat. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan

pelayanan kesehatan mengerti dan paham sehingga datang ke pelayanan

kesehatan (puskesmas).

Indikator cakupan pelayanan kesehatan kesehatan ditunjang oleh Program

upaya kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014

sebesar Rp. 75.279.762.000,- yang terdiri dari 146 kegiatan yaitu : Operasional di

UPT Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40 UPT Puskesmas, Operasional

UPT Kesja dan jaringannya (BKKM), Operasional UPT Labkesda dan jaringannya,

Jaminan Kesehatan Nasional FKTP di 101 Puskesmas, Jaminan Kesehatan

Nasional di Kesja dan jaringannya (BKKM dan rapat kerja program upaya

kesehatan serta pelayanan kesehatan dalam rangka P3K. Anggaran pada

program upaya kesehatan terealisasi sebesar Rp. 30.150.917.914,- ( 40,05 % )

terdiri dari efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp.

45.128.844.086,- dimana kegiatan yang tidak terserap hampir seluruhnya berada

pada kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan pada FKTP Puskesmas bersumber

dana kapitasi JKN, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan-kegiatan ini

dikarenakan : penganggaran pendapatan dan belanja bersumber dana kapitasi

JKN baru teranggarkan pada bulan Mei 2014, dikarenakan peraturan-peraturan

terkait penggunaan dana Kapitasi JKN baru berlaku pada bulan Mei 2014. Namun

meskipun dana kapitasi JKN ini sudah teranggarkan pada bulan Mei 2014, namun

pada kenyataannya peraturan-peraturan di tingkat Kabupaten Bogor sebagai

tindak lanjut aturan tentang penggunaan dana Kapitasi terlambat diterbitkan

karena situasi politik yang tidak memungkinkan. Selain waktu penyerapan

anggaran yang terbatas, rendahnya penyerapan anggaran kegiatan ini juga

dikarenakan masih rendahnya pemahaman FKTP Puskesmas tentang


Tahun 2014

penggunaan dana kapitasi JKN, terutama penggunaan dana kapitasi pada porsi

40% anggaran serta adanya keterlambatan pencairan dana kapitasi JKN dari

BPJS kepada FKTP puskesmas.

Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya dari target 100 %

dengan realisasi 102,0 % maka pencapaian kinerjanya sebesar 102,0 %

berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori

baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka ada peningkatan yaitu sebesar

1,8% oleh karena pelaksanaan pembinaan lebih intensif terhadap apotik dan took

obat yang ada di wilayah kabupaten bogor.

Indikator cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya ditunjang oleh

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan yang terdiri dari

2 kegiatan yaitu : kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka

produk pangan (SPPRT).

2. Sasaran kedua, yaitu : Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat serta PHBS dengan indikator kinerjanya adalah :

a. Prosentase balita gizi buruk dari target 0,020 % terealisasi 0,0202 % sehingga

pencapaian kinerjanya sebesar 99,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka

pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun

2013, dimana prosentase balita gizi buruk mencapai 0,0207 % maka telah terjadi

penurunan kasus sebesar 0,0005 %. Bila dilihat dari target maka dikarenakan

adanya kenaikan target dari 0.021 % menjadi 0,020 %. Akan tetapi hal ini

dimungkinkan bila melihat cakupan keluarga yang telah sadar gizi (Kadarzi)

dimana hal tersebut menunjukan adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam

memenuhi kebutuhan makanan bergizi terutama untuk balitanya. Disamping itu

diberikan pula PMT bagi balita gizi buruk sehingga kasus balita gizi buruk

mengalami penurunan.

b. Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan dari target 100 % terealisasi

100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan

dengan tahun 2013, yang juga mencapai 100 % Hal ini menunjukan adanya

penanganan balita gizi buruk secara komprehensip melalui pengembangan

pelayanan rujukan ke klinik gizi di puskesmas maupun Litbang gizi serta ke

Rumah Sakit disamping pelaksanaan pemantauan secara terus menerus baik


Tahun 2014

dalam proses penanganan kasus maupun pasca penanganan dan adanya

program pemberian PMT-P bagi balita.

c. Rasio posyandu per satuan balita dari target 11,55 % terealisasi 8,91 % sehingga

pencapaian kinerjanya sebesar 77,14 % berdasarkan standar yang dipakai maka

pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Capaian kinerja rasio posyandu

per satuan balita belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena jumlah

posyandu yang sedikit sehingga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah

balita di Kabupaten Bogor. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi

penurunan capaian sebesar 24,5 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan

menggerakan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam Usaha Kesehatan

Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di desanya, seperti ikut serta dalam

kegiatan posyandu.

Indikator prosentase balita gizi buruk, cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan dan Rasio posyandu per satuan balita ditunjang oleh Program

perbaikan gizi masyarakat yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan

pengadaan makanan tambahan dan vitamin dan rapat kerja program perbaikan

gizi masyarakat.

d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari target

82,00 % dengan realisasi 91,62 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar

111,73 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk

dalam katagori baik. Target penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA nasional adalah msh sebesar 80,0 %, bila dibandingkan dengan target

tersebut pencapaian Kabupaten Bogor telah melampaui target nasional

sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang sebesar 112,29 %

maka capaian tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,56 %. Hal

ini menunjukkan bahwa kesadaran penderita untuk menjalani pengobatan secara

tuntas meningkat selain itu pemantauan dari PMO (pengawas minum obat) secara

intensif sangat berpengaruh terhadap tuntasnya pengobatan TB Paru yang

memang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 6 bulan.

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari target 100 %

realisasi capaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %


baik. Keberhasilan pencapaian kinerja 100 % ini oleh karena DBD merupakan

salah satu penyakit yang diamati dan dapat menimbulkan wabah sehingga sistem

kewaspadaan dini (SKD) telah dilakukan dengan baik, selain itu penaganan kasus


Tahun 2014

DBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga bila

ditemukan kasus secara langsung dapat ditangani mulai dari pelacakan kasus,

pengamatan, penyemprotan titik dimana kasus ditemukan sampai dengan

rujukan ke Rumah Sakit, sehingga semua kasus dapat ditangani.

f. Peningkatan cakupan universal child imunization (UCI) desa/kelurahan dari target

100 % dengan realisasi 95,16 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 95,16


katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dimana

pencapaiannya sebesar 100,13 % maka ada penurunan sebesar 4,97 %. Capaian

UCI belum mencapai 100 % hal ini disebabkan oleh karena masih adanya

orangtua/sekelompok masyarakat yang menolak dengan alasan kehalalan vaksin,

disamping itu juga dengan ditemukannya kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi) diwilayah Kabupaten Bogor, masyarakat menjadi resah dan enggan

untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Namun bila dibandingkan dengan target

cakupan UCI Nasional maupun Propinsi sebenarnya hanya 80,00 % sehingga

capaian kita telah melebihi target Nasional dan Propinsi. Salah satu upaya yang

akan dilakukan yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai

pentingnya imunisasi dan dampak ikutan dari kasus imunisasi sehingga

masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA,

cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan

desa/kelurahan Universal Shild Immunization (UCI) ditunjang oleh Program

Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri dari 12

kegiatan yaitu : penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peningkatan survailance

epidemiologi dan penanggulangan wabah, pemeriksaan calon jemaah haji,

fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2TB, fasilitasi pelaksanaan kegiatan

program P2 Diare ISPA, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Kusta,

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (HIV/AIDS),

survailans acut flaccid paralisys (AFP), pengobatan masal filariasis di Kecamatan

Gunung Sindur dan pengobatan masal filariasis di kecamatan Parung Panjang,

fasilitasi program imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dan rapat

kerja program pencegahan pem,berantasan penyakit menular.

g. Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis, dari target 95,00 % realisasi

pencapaiannya 96,19 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,25 %


baik. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 95,10 % maka


Tahun 2014

kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,09 %. Keberhasilan capaian

kinerja prosentase rumah dengan bebas jentik didaerah endemis sebesar 101,25

% dikarenakan meningkatnya peran serta aktif dan kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan pemeriksaan jentik secara berkala (PJB) khususnya di

daerah yang endemis sehingga akan dapat memutuskan mata rantai pembiakan

nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas.

h. Cakupan TTU yang memenuhi syarat dari target 77,72 % dengan realisasi 79,02

% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,67 % berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 77,22 % maka capaian kinerja tahun 2014

mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dengan adanya peningkatan realisasi

jumlah TTU yang memenuhi syarat sehingga ada peningkatan dibandingkan

tahun 2013. Keberhasilan meningkatnya capaian kinerja dikarenakan

meningkatnya pembinaan petugas kepada masyarakat khususnya penanggung

jawab tempat-tempat umum disamping itu juga meningkatnya kesadaran

masyarakat sendiri akan pentingnya sarana sanitasi yang memenuhi syarat

kesehatan.

i. Cakupan TPM yang memenuhi syarat dari target 89,96 % dengan realisasi

90,20% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,27 % berdasarkan standar

yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 89,71 % maka capaian kinerja

mengalami peningkatan sebesar 0,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

khususnya pemilik/penanggung jawab tempat pengelolaan makanan telah

memahami , sadar dan sukarela memenuhi persyaratan kesehatan yang telah

ditentukan dalam mengelola jasa pengelolaan makanannya.

j. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) yang

memenuhi syarat kesehatan dari target 70,57 % dengan realisasi 70,68 %


dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan

dengan capaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 70,07 % maka capaian tahun

2014 ada peningkatan yaitu sebesar 0,61 %

k. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan Jamban Keluarga (JAGA) dari

target 70,63 % dengan realisasi 71,07 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar

100,62 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk

dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yaitu


Tahun 2014

sebesar 70,13 % maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar

0,94 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian

kinerja lebih dari 100 %, dikarenakan keberhasilan petugas dalam pembinaan

kepada masyarakat akan pentingnya penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi

syarat kesehatan. Selain itu adanya koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam

pembangunan rumah sehat / layak huni yang juga meningkatkan jumlah sarana

sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Indikator cakupan rumah dengan bebas jentik, prosentase TTU yang memenuhi

syarat, prosentase TPM yang memenuhi syarat, cakupan JAGA yang memenuhi

syarat dan cakupan SAB yang memenuhi syarat ditunjang oleh Program

pengembangan lingkungan sehat yang terdidiri dari 4 kegiatan yaitu :

pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempet umum, sanitasi total berbasis

masyarakat (STBM), pengawasan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan

makanan dan rapat kerja program pengembangan lingkungan.

Peningkatan cakupan desa siaga aktif, dari target yang ditetapkan yaitu 60 %

terealisasi 60,14 % (261 desa siaga) sehingga capaiannya 100,23 %. Bila

dibandingkan dengan tahun 2013 dimana capaiannya 100,93 % dari target 214

desa siaga terealisasi 216 desa dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebanyak 45

desa sehingga jumlah desa siaga di Kabupaten Bogor sebanyak 261 dega siaga.

Penetapan target desa siaga memang dilakukan secara bertahap mengingat

proses pelaksanaannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja namun melibatkan

sektor lain dan peran serta aktif masyarakat sendiri. Pencapaian cakupan yang

mencapai 100,23 % menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen

dengan adanya kebijakan Kementrian Kesehatan bahwa seluruh desa harus

melaksanakan program desa siaga meskipun secara bertahap dan untuk

Kabupaten Bogor menjadi salah satu indikator kinerja yang tertuang di dalam

RPJMD.

Indikator cakupan desa siaga aktif ditunjang oleh Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu : penyediaan media

penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, fasilitasi UKBM dan pembinaan

kesehatan, fasilitasi tim Pembina kabupaten sehat dan rapat kerja bidang promosi

dan SDK.

3. Sasaran ketiga, yaitu : Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan mempersiap kan

puskesmas BLUD dengan indikator kinerjanya adalah :


Tahun 2014

a. Rasio rumah sakit per satuan penduduk target 1 : 218.066 realisasi

pencapaiannya 1 : 193.836 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 111,11 %,

maka pencapaiannnya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan

target tahun 2013 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1 : 326.538 maka

target Rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan artinya bila

pada tahun 2013, satu rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 326.538

jiwa maka pada tahun 2014 satu rumah sakit melayani 218.066 jiwa. Hal ini dapat

terjadi karena sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2014 ada

penambahan jumlah rumah sakit, oleh karena itu Rasio rumah sakit per satuan

penduduk menjadi lebih kecil.

b. Rasio dokter per satuan penduduk dari target 1 :3.879 dengan realisasi 1 : 4.016


dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian kurang

dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah dokter di Kabupaten Bogor

dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah

satu upaya yang akan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga dokter di

puskesmas.

c. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dari target 1 : 2.637 dengan realisasi 1 :

2.730 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96,47 % berdasarkan standar

yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian

kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah tenaga medis di

Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap

tahunnya, salah satu upaya yang akan dikalukan dengan menambah jumlah

tenaga medis di puskesmas.

Indikator Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan

penduduk ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran yang

terdiri dari 1 kegiatan yaitu : penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar

Rp. 3.203.600.000,- dengan realisasi Rp. 2.394.782.450,- ( 74,75 % ) pada

program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp.

808.817.550,- diantaranya dari kegiatan Fasilitasi peningkatan kinerja

dokter/dokter Gigi dan Bidan PNS yang bertugas di puskesmas/desa

terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan ( Banprop 2014) tidak

diserap seluruhnya oleh karena disesuaikan dengan SK Bupati daerah terpencil

dimana dari target 13 dokter/dokter gigi hanya terealisasi 9 dokter/dokter gigi dan


Tahun 2014

dari 40 bidan hanya terealisasi 19 bidan, program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

pembinaan mental dan rohani bagi aparatur, penilaian angka kredit tenaga

fungsional, pelatihan akreditasi puskesmas dan peningkatan kinerja bagi

dokter/dokter gigi dan bidan PNS yang bertugas dipuskesmas/desa terpencil/sulit

dijangkau/sulit pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

d. Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dari

target 1 : 9.550 dengan realisasi 1 : 9.383 sehingga pencapaian kinerjanya

sebesar 101,75 %. Berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya

termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan tahun 2013 ada peningkatan dari

target 1 : 10.396 menjadi 1 : 9.550, hal ini dimungkinkan oleh karena

penambahan poliklinik, dan sarana swasta lainnya.

Indikator cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu dan rasio

puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk ditunjang oleh program

pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini dibiayai dari

APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 55.891.058.000,- dengan realisasi Rp.

43.286.291.971,- ( 77,45 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan

anggaran tidak diserap sebesar Rp. 12.604.766.029,- diantaranya dari kegiatan

pembangunan puskesmas Leuwisadeng menjadi puskesmas DTP kegiatan tidak

diserap oleh karena sudah dua kali gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk

pelaksanaan sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya perencanaan,

kegiatan pembangunan DTP puskesmas Tenjolaya tidak diserap oleh karena

hibah tanah belum jelas sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya

perencanaan dan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pangadaan

alat0alat kesehatan dan laboratorium kimia di puskesmas Kabupaten Bogor

(Banprop) tidak diserap oleh karena judul nomenklatur sama dengan kegiatan

Banprop yang Rp. 7.900.000.000,- sehingga hanya salah satu yang

direalisasikan, program ini terdiri dari 26 kegiatan yaitu : pengadaan puskesmas

keliling, pengadaan perlengkapan kantor puskesmas, pengadaan meubelair

puskesmas, pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas, pengadaan alat-alat

laboratorium puskesmas, pengadaan sarana pelayanan kesehatan (Belanja Jasa

Sarana ASKES tahun 2013), revitalisasi sebanyak 4 puskesmas (Cileungsi, Cariu,

Tajurhalang dan Sukajaya), pembangunan pustu sebanyak 2 pustu ( Wangun

jaya dan Neglasari), rehabilitasi Pustu Pasir angin, pembangunan puskesmas

sebanyak 2 puskesmas (Bantarjaya dan Leuwisadeng), pengadaan lahan

(Puskesmas Jampang dan Cibungbulang) pengadaan lemari es dan pengatur


Tahun 2014

suhu lemari es vaksin puskesmas, rehabilitasi puskesmas Gunung putri,

pembangunan puskesmas Tenjolaya, rehabilitasi ruang radiologi dan laboratorium

Puskesmas Jonggol, pengadaan alkes dan laboratorium kimia di puskesmas

(Banprop 2014), pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (Kapitasi JKN 2014),

pengadaan alat-alat serta laboratorium puskesmas (Kapitasi JKN 2014) dan

pengadaan ambulance puskesmas (Kapitasi JKN 2014).

Misi-3

1. Meningkatnya daya dukung pelayanan kesehatan.


Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi % Capaian

1.

2.

PENUNJANG

Meningkatkan

kapasitas

sumber daya

sarana dan

prasarana kerja

serta kualitas

aparatur

Meningkatkan

fungsi

koordinasi,

regulasi dan

fasilitas

pelayanan

Terwujudnya

kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

Terwujudnya

kecepatan,

kenyamanan

dan keamanan

kerja aparatur

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas dan

kinerja sumber

daya aparatur

%

%

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Tahun 2014


Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi % Capaian

3.

kesehatan

pemerintah,

swasta daan

lintas sektor

Meningkatkan

jejaring

pelayanan

kesehatan

Tersusunnya

perencanaan

dan laporan

yang akuntabel

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Untuk mendukung Misi 2 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 5 program dan 42

kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 100,0 %. Rincian pencapaian dari 3

(tiga) sasaran sebagai berikut :

1) Sasaran pertama, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

masing-masing dengan indikator kinerja terwujudnya kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran dengan target 100 % tercapai 100 % dan terwujudnya

kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur dengan target 100 % tercapai

100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam

katagori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penunjang

adminsitrasi perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Indikator terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ditunjang oleh

Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini dibiayai dari APBD

Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 15.990.020.000,- dengan realisasi Rp.

13.396.160.531,- ( 83,78 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran

tidak diserap sebesar Rp. 2.593.859.469,- diantaranya dari kegiatan penyediaan

barang cetakan dan penggandaan oleh karena hasil penawaran harga lelang, program

ini terdiri dari 14 kegiatan yaitu, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis

kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundangan-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan

minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, penyediaan


Tahun 2014

pelayanan administrasi kepegawaian, penyediaan pelayanan administrasi barang dan

penyediaan pelayanan keamanan kantor.

Indikator terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur ditunjang

oleh Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari 12

kegiatan yaitu : pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan meubelair,

pengadaan pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal, pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor, rehabilitasi rumah dinas dokter dan paramedis

Puskesmas Ciampea, pembangunan rumah dinas paramedis Puskesmas Sukajaya,

rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Pabuaran, rehabilitasi rumah dinas

paramedis Puskesmas Ciriung, rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Cigudeg

dan pemasangan partisi dan penataan interior aula dinas kesehatan dan Program

peningkatan disiplin aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun

2014 sebesar Rp. 312.400.000,- dengan realisasi Rp. 232.738.000,- ( 74,50 % ) pada

program ini ada efisiensi anggran sebesar Rp. 79.662.000,- oleh karena hasil

penawaran harga lelang, program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya (batik).

2) Sasaran kedua, meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan dengan

indikator kinerjanya terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya

aparatur dengan target 100 % pencapaiannya 100 %. Pencapaian tersebut

dikontribusikan dengan adanya penambahan sarana mobilitas darat , sarana kerja dan

pemeliharaan sarana kerja.

Indikator terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini

terdidiri dari 8 kegiatan yaitu : pengiriman peserta bimbingan teknis Asuhan Persalinan

Normal (APN), pengiriman peserta bimbingan teknis Penatalaksanaan Asfixia Bayi

Baru Lahir, pengiriman peserta bimbingan teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat

Obsetri & Neonatal (PPGDON), pengiriman peserta bimbingan teknis PONED,

pengiriman peserta bimbingan teknis PPGD, pengiriman peserta bimbingan teknis

Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta

bimbingan teknis konselor menyusui dan bimbingan tehnis MTBS/M.

3). Sasaran ketiga, terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

dengan indikator kinerjanya tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

dengan target kinerja 100 % dan pencapaian 100 %, berdasarkan standar yang

dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik.


Tahun 2014

Indikakator tersusunya perencanaan dan laporan yang akuntabel ditunjang oleh

Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan yang

terdiri dari 7 kegiatan yaitu : penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi

kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan laporan

keuangan akhir tahun, penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan

keauangan SKPD, penyusunan renstra dan renja SKPD dan publikasi kinerja SKPD

dan Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini dibiayai

dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 26.166.378.000,- dengan realisasi Rp.

22.483.487.834,- ( 85,93 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran

tidak diserap sebesar Rp. 808.817.550,- diantaranya dari kegiatan Monitoring, evaluasi

dan pelaporan oleh karena efisiensi anggran dimana kegiatan monev ke puskesmas

sudah terintegrasi oleh kegiatan monev yang ada di program/bidang, program ini terdiri

dari 7 kegiatan yaitu : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan

pengembangan data kesehatan, pembinaan sarana institusi swasta, jasa pelayanan

kesehatan, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan program, akreditasi puskesmas

dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam tahun 2014 Pendapatan Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp.

109.613.348.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.102.711.699,- atau tercapai 101,36 %.

Belanja Dinas Kesehatan tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp.

420.431.329.000,- terealisasi sebesar Rp. 319.988.973.011,- atau terserap 76,11 %.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 sebagai

berikut :

No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Realisasi

A. PENDAPATAN

B.

Retribusi pelayanan kesehatan

BELANJA

109.613.348.000,-

111.102.711.699,-

101,36

- 1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG

89.529.609.000,- 88.991.285.174,- 99,40

-

Belanja Pegawai 2. BELANJA

LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/

89.529.609.000,-

330.901.720.000,-

88.991.285.174,-

230.997.687.837,-

99,40

69,81


Tahun 2014

No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Realisasi

KEGIATAN) - Belanja Pegawai - Belanja barang dan Jasa - Belanja Modal JUMLAH BELANJA

16.308.342.000,-

241.018.709.000,-

73.574.669.000,-

420.431.329.000,-

13.992.046.500,-

165.000.328.423,-

52.005.312.914,-

319.988.973.011,-

85,79 68,45

70,68

76,11

C. SURPLUS / (DEFISIT) (310.817.981.000,-) (208.886.261.312,-) 67,20

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2014

sebesar Rp. 330.901.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 230.997.687.837,- atau terserap

69,81 %. Tidak terserapnya dana belanja langsung tersebut disebabkan karena adanya

efisiensi anggaran dari selisih penawaran pihak ketiga, tidak dilelangkan (karena waktu

yang tidak cukup), pemutusan kontrak, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah

terintegrasi dengan sumber dana lain dan adanya beberapa kegiatan yang memang

tidak direalisasikan oleh karena disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan

seperti kejadian luar biasa yang memang sesuai dengan kejadian yang terjadi serta

kegiatan Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Nasional FKTP oleh karena adanya

transisi kepemimpinan sehingga berpengaruh terhadap lamanya penandatanganan

peraturan tentang pengelola dana kapitasi di tingkat daerah sehingga waktu terbatas.

Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun

2014 disajikan dalam Lampiran : 4.


Tahun 2014

IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun

2014 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip

transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program / kegiatan belum dapat

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun

berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk

mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain :

Kendala pencapaian kinerja sasaran :

a. Masih adanya daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau oleh petugas kesehatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan secara rutin karena kondisi geografis dan

keterbatasan sarana serta tenaga di puskesmas setempat sehingga beberapa cakupan

program kesehatan belum memenuhi target atau harapan.

b. Belum tercakupnya seluruh pelaporan dari pelayanan kesehatan swasta menyebabkan

pencapaian indikator sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang

sebenarnya, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan,

c. Penetapan target khususnya yang berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk

tidak sebanding dengan realisasi jumlah penduduk yang ada sehingga pada pencapaian

hasilnya terjadi kesenjangan yang cukup besar.

Kendala pencapaian kinerja kegiatan :

a. Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi oleh karena belum terpenuhinya

persyaratan/kejelasan tentang kondisi yang mendukung terlaksananya kegiatan

tersebut.


Tahun 2014

Upaya pemecahan masalah :

a. Meningkatkan pembinaan teknis ke pelayanan kesehatan swasta untuk pelaporan dan

mengupayakan adanya surat intruksi dari penentu kebijakan untuk mekanisme sistem

pelaporan di sarana pelayanan kesehatan swasta yang dikaitkan dengan insentif

kemudahan maupun sanksi bagi pelayanan kesehatan swasta.

b. Meningkatkan koordinasi lintas program dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan dalam rangka keterpaduan program

c. Mereview target dengan perhitungan proyeksi yang lebih tepat diselaraskan dengan

pertumbuhan penduduk sehingga memperkecil kesenjangan pencapaian

d. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014

secara tepat waktu.

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG - … LAKIP 201… · c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr. Evawangi ) 7. UPT ; dan ... Pada penanganan kasus sering ditemukan