1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penduduk negara kawasan Asia Tenggara banyak di dominasi oleh

penduduk beragama Islam. Sejarah masuknya Islam ditandai dengan adanya

interaksi antara masyarakat kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal,

Cina, Gujarat, Yaman, serta Arabia Selatan pada abad ke-5 sebelum Masehi.

Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang Muslim untuk menyebarkan agama

Islam. Menurut data pada tahun 2014 mayoritas penduduk muslim mendiami

negara Indonesia yakni sekitar 85%, dari Malaysia 61,3%, dan dari Brunei

Darussalam 67%, sedangkan peduduk muslim negara kawasan Asia Tenggara yang

lain berada dibawah itu.1

Ketiga negara diatas termasuk kedalam negara yang memiliki penduduk

mayoritas Islam namun bukan disebut negara Islam karena sistem negaranya tidak

berlandaskan ideologi Islam dan hanya Brunei Darusslam satu-satunya negara yang

berbasis Islam di kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki penduduk yang

mayoritas bercorak Islam Melayu. Negara Brunei sendiri berbatasan langsung

dengan negara Malaysia, karena hampir seluruh wilayah Brunei, yaitu sisi timur,

selatan dan barat, dikelilingi oleh wilayah Malaysia, yaitu oleh negara bagian

1 Rahmawati, Islam Di Asia Tenggara, Jurnal Rihlah, Vol, 11, No, 1, 2014, Makassar: Fakultas

A dab Dan Humaniora Uin Alaudin, hal. 104.

2

Serawak. Namun ada sisi utara Brunei yang menghadap laut lepas dan wilayah ini

tidak berbatasan dengan Malaysia.2

Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei hanya berjumlah 420.000

orang. Sebanyak 67% dari total penduduknya beragama Islam. Selebihnya

penganut Budha 13%, Kristen 10%, dan kepercayaan lainnya sekitar 10%. Ideologi

yang digunakan Brunei Darussalam adalah negara Melayu Islam Beraja (MIB).

Brunei Darussalam juga dikenal dengan negara yang sangat kaya serta memiliki

penghasilan perkapita yang tinggi yakni sebesar 26.938,50 USD pada tahun 2016,

hal tersebut dikarenakan Brunei Darussaalam memiliki sumber daya alam seperti

minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Pemerintah Brunei juga

mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya

peningkatan di bidang perdagangan dan Industri. Pemerintahan Brunei juga gencar

melakukan pembangunan berbagai fasilitas publik demi memanjakan rakyatnya.3

Pada bidang peradilan Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang

terbagi dua yakni Sistem hukum Brunei yang berdasarkan pada hukum umum

Inggris, kemudian sistem hukum Syariah paralel untuk Muslim, yang menggantikan

sistem hukum umum di berbagai bidang seperti hukum keluarga dan properti.

Namun sejak 1 Mei 2014 Sultan Brunei Darussalam yaitu Hassanal Bolkiah

mengumumkan penerapan Syariah Islam yang ketat, yang diberlakukan untuk

2 Naimah S Talib, Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern, Working Paper

No.13, Maret 2013, Universitas Canterbury 3 Tgk Muhammad Iqbal Jalil, Kokohnya ideologi Brunei Darussalam, diakses dalam http://aceh.tr

ibunnews.com/2015/01/30/kokohnya-ideologi-brunei-darussalam (22/11/2017, 08:22 WIB)

3

Muslim dan non-Muslim, dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang KUHP

Syariah 2013 (Syariah Penal Code Order 2013).4

Syariah Islam Brunei Darussalam diterapkan secara bertahap. Fase pertama

yakni tahun 2014 mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran seperti

tidak menjalankan Shalat Jumat dan hamil di luar nikah. Fase kedua dijalankan 12

bulan setelah fase pertama yang mencakup hukuman cambuk untuk pencuri dan

yang meminum minuman keras. Kemudian fase ketiga dijalankan 24 bulan setelah

fase kedua yang mencakup hukuman rajam dan potong tangan. Penerapan tersebut

dilakukan bertahap bertujuan agar lebih efektif dan agar masyarakat terbiasa

dengan peraturan baru tersebut. Sultan Hassanal Bolkiah menganggap penerapan

Syariah Islam ini merupakan prestasi besar yang telah di raih Brunei, karena Brunei

menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menerapkan Syariat Islam secara

penuh.5

Sejak diumumkanya penerapan Syariah Islam di Brunei Darussalam oleh

Sultan Hassanal Bolkiah, kesultanan Brunei mendapat banyak kritik yang datang

dari dalam maupun luar negeri. Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan

penerapan Syariah Islam yang dilakukan oleh Brunei banyak yang menyimpang

serta tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Syariah Islam yang telah

diterapkan diangap terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Namun meskipun

banyak kritik yang datang namun Sultan tetap kukuh melaksanakan Syariah Islam

4 Southeast Asian Legal Research Guide: Introduction To Brunei & Its Legal System, The University

Of Melbourne, diakses dalam http://Unimelb.Libguides.Com/C.Php?G=402982&P =4622754

(04/10/2018, 08:10 WIB) 5 Syariah di Brunei Darussalam, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/05/1

40502_forum_shariah (29/09/2018, 09:10 WIB)

4

walau masih secara bertahap. Keputusan menerapkan Syariah Islam ini menurut

Sultan tidak untuk bersenang-senang, namun demi menaati perintah Allah.6 Seperti

pada pernyataan Sultan Hassanal Bolkiah dibawah ini dalam sebuah rekaman video

yang dirilis The Brunei Times :

“Alhamdulillah, dalam sejarahnya Brunei Darussalam selaku bumi

bertuah ini (bumi yang diberkahi) tidaklah pernah meminta

kebenaran dari sesiapa (siapapun) untuk memilih Islam sebagai

agama resmi negara. Demikian juga, kita tidak meminta dari mana-

mana pihak (dari pihak manapun) untuk melaksanakan undang-

undang jenayah Syari’ah (pidana Syari’ah), demi kerana ia adalah

semata-mata hidayat (petunjuk) khusus daripada Allah kepada kita.

Sesungguhnya hidayat (petunjuk) itu adalah bulat (mutlak) menjadi

hak Allah.”7

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya penerapan

Syariah Islam ini akan membuat kesan Islam negara Brunei Darusslam semakin

kuat karena seluruh sistem Sosial, Politik, maupun Ekonomi dituntut untuk

berpedoman pada Syariah Islam, salah satunya yaitu pelarangan perayaan hari besar

agama selain Islam tidak diperbolehkan digelar secara terbuka. Hal tersebeut

membuat Brunei Darussalam menjadi salah satu Rezim Islam di Asia Tenggara.

6 Hukum syariah di Brunei diterapkan bertahap, 2014, diakses dalam https://www.bbc.com/indon

esia/dunia/2014/04/140430_brunei_syariah_bertahap (22/11/2017, 09:00 WIB) 7 Siraaj, Sultan Brunei: kami tidak meminta pendapat siapapun untuk menerapkan hukum syariah,

diakses dalam https://www.arrahmah.com/2013/10/23/sultan-brunei-tidak-pendapat-menerapkan-

hukum-syariah (29/09/2018, 11:20 WIB)

5

Selain itu pasca di terapkannya Syariah Islam di Brunei Darussalam muncul

dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya memungkinkan

menarik negara Islam untuk melakukan kerjasama dan Brunei dijadikan

percontohan negara kawasan Asia Tenggara lain yang mempunyai penduduk

mayoritas muslim seperti Indonesia dan malaysia. Dampak negatif diantaranya

terdapat kecaman salah satunya dari penggiat HAM karena mereka menilai

penerapan Syariah Islam terlalu kejam.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Brunei Darussalam Menerapkan Syariah Islam?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Rumusan Masalah diatas, Penulis memiliki tujuan yaitu:

Untuk mengetahui alasan Brunei Darussalam menerapkan Syariah Islam.

1.3.2. Manfaat Peneltian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami alasan Brunei

menjadi negara rezim Islam di kawasan Asia Tenggara melalui penerapan Syariah

Islam tahun 2014 serta bermanfaat bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber terbaru dalam mengkaji

kawasan Asia Tenggara khususnya di negara Brunei Darussalam.

6

1.4. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa penelitian

terdauhulu yang relevan dan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang di teliti

oleh penulis, yakni “Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui

Penerapan Syariah Islam” Disini peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yakni,

3 Jurnal dan 2 Skripsi.

Penelitian pertama, yaitu Jurnal berjudul Penerapan Syariat Islam Di

Negara Asean (Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam), oleh H. Abu

bakar.8 Peneliti disini mengangkat tentang permasalahan mengenai penerapan

Syariat Islam yang ada di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, serta Brunei

Darussalam. Peneliti berupaya menggambarkan bagaimana seharusnya syariat

Islam bisa dengan mudah dijadikan sebagai hukum nasional di tiga Negara tersebut.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya hukum Islam justru tidak menjadi variabel

utama dalam penerapan hukum di dalam tiga negara tersebut.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa perkembangan Syariat Islam

di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ternyata tidak lepas dari

perkembangan sejarah yang ada dari dahulu hingga saat ini. Keberagaman budaya

dan agama, ketersediaan sumber daya manusia dan dana, serta peran penjajah dalam

memberlakukan sistem hukum terhadap hukum negara jajahanya itu sangat

mempengaruhi perjalanan penerapan Syariat Islam di ketiga negara tersebut.

Kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam proses penerapan syariat

8 H. Abu bakar, SH, MH, Penerapan Syariat Islam Di Negara Asean (Kasus Indonesia, Malaysia,

Brunei Darussalam), diakses dalam http://pascailmuhukum.uia.ac.id/wp-content/uploads/2016/

03/Penerapan-Syariat-Islam-Di-Negara-Asean.pdf, (23/11/2017 10:00 WIB)

7

Islam. Penelitian ini memiliki persamaan pada topik, namun dalam penelitian ini

membahas Syariat islam lebih dari satu negara sedangkan yang dalam skripsi

penulis hanya berfokus pada Brunei Darussalam.

Penelitian kedua, Jurnal yang berjudul Sharia Law and the Politics of

“Faith Control” in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a

Southeast Asian Sultanate, oleh Dominik M. Müller.9 Kebijakan Islamisasi

Brunei sejak tahun 1980-an telah ada dan tak terpisahkan dengan transformasi

sosial budaya dibawah negara MIB. Klasifikasi kekuasaan telah memicu perubahan

yang luas dalam normativitas kehidupan sehari-hari. Tetapi dinamika perubahan

sosioal tidak sepenuhnya tidak terbantahkan, dan ketentuan hegemoni negara tidak

hanya menentukan perilaku sosial. Meskipun banyak upaya yang mereka lakukan

untuk mengendalikan iman, hukum dan birokrasi, pemerintah selaku pihak

berwenang belum sepenuhnya berhasil memberantas perilaku yang menyimpang.

Karena terus berlanjutnya pemujaan kuil, praktik bomoh, komunitas-komunitas

yang terinspirasi dari Sufi menyebarkan taktik bertahan hidup yang kreatif, dan

penciptaan Darusysyifa sebagai cara re-legitimasi.

Mempertimbangkan prioritas politik yang diberikan untuk kebijakan

Islamisasi, dan mengesampingkan keyakinan tulus dalam mengumpulkan berkat

ilahi di dunia ini dan akhirat untuk mewujudkan kehendak legislatif Tuhan.

Mengetahui manfaat dari perluasan Syariah Syariah di Brunei Sultan dan sistem

politiknya adalah pemenang yang paling jelas, karena SPCO semakin

9 Dominik M. Müller, Sharia Law and the Politics of “Faith Control” in Brunei Darussalam

Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate, Internationales Asienforum, Vol.

46, No, 3–4 (2015), hal. 341.

8

mengkonsolidasikan kekuatan yang tidak dapat dipertanyakan dan adanya

legitimasi ilahi. SPCO mendapat dukungan dari Universitas Islam Brunei UNISSA

(Universiti Islam Sultan Sharif Ali) yang berarti bahwa menolak untuk menegakkan

hukum hudud, bahkan jika diimplementasikan hanya pada tingkat simbolis,

mungkin dapat menyebabkan ketidakpuasan ideologis yang mengakar kuat di

antara masyarakat. Baik disengaja atau tidak, Islamisasi hukum Islam dapat

mengambil alih calon oposisi Islamis masa depan, karena mereka cenderung untuk

memastikan bahwa tidak ada gerakan oposisi di masa depan akan muncul dari

ideasional politik Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan topik namun dalam

pembahasan meiliki kesamaan yaitu terkait Hukum Syariah serta permasalahan

sosial yang terjadi setelah adanya Syariah Islam.

Penelitian ketiga, yaitu Jurnal berjudul Islam Dan Politik Di Brunei

Darussalam, oleh Abd. Ghofur. Hubungan antara Islam dan negara, terdapat tiga

teori yang menarik untuk dimunculkan sebagaimana dikemukakan Munawir

Syadzali. Dia mengelompokkan hubungan tersebut kedalam tiga aliran yang

memiliki pandangan berbeda. Pertama, Islam dianggap bukan semata-mata ajaran

dalam pandangan Barat, yaitu hanya terkait hubungan manusia dengan Tuhan.

Sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna untuk segala aspek kehidupan

manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokohtokoh aliran ini antara lain Hasan

alBanna, Sayyid Kuttub, dan Al-Maududi. Kedua, Islam dipandang sebagai agama

dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.

Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang rasul biasa, seperti rasul lainnya, tidak

pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

9

Ideologi yang dimiliki oleh Brunei yaitu Melayu Islam Beraja (MIB),

terdiri dari 2 dasar, yakni pertama, islam sebagai guiding principle, dan kedua islam

sebagai form of fortification. Dua dasar ini kemudian melindungi penanaman nilai-

nilai keislaman dalam konteks kenegaraan tiga konsep, yaitu mengekalkan negara

melayu, mengekalkan negara islam dan mengekalkan negara beraja. Kedudukan

agama Islam begitu jelas dalam perlembagaan negara namun undang-undang islam

sebagai undang-undang dasar penjelasannya masih sangat terbatas dan belum

menggambarkan negara Islam yang seutuhnya. Kedudukan Sultan yang begitu

Absolut dalam ranah negara dan pemerintahan, termasuk sebagai ketua agama

mempunyai peran istimewa dalam perlembagaan negara. Penelitian ini memiliki

topik yang berbeda, namun dalam pembahasanya memiliki sedikit keterkaitan yaitu

mengenai Islam serta politik negara Islam.

Penelitian keempat, yaitu Skripsi yang berjudul Penerapan Hukum

Syariah Islam Di Brunei Darussalam, oleh Arini Firdausiyah.10 Peneliti disini

mengangkat tentang permasalahan mengenai penerapan Syariah Islam di Brunei

Darussalam. Penerapan syariah islam ini dilaksanakan pada 1 Mei 2014. Namun

penerapan tersebut dilakukan pada tiga tahap, dimulai dari tahap yag paling ringan,

sedang, hingga berat. Penerapan Syariah Islam ini juga mendapat kecaman yang

datang dari dalam maupun luar. Salah satu kecaman yang datang adalah dari HAM,

mereka menilai penerapan ini menyimpang dari HAM. Namun ditengah

permasalahan yang terjadi Sultan Hassanal Bolkiah tetap bertahan dengan

10 Arini Firdausiyah, 2017, Penerapan Hukum Syariah Islam Di Brunei Darussalam, skripsi,

jember : jurusan ilmu hubungan internasional, universitas jember, hal. 2

10

keputusannya ini, demi legitimasi sultan didalam negeri. Sultan berharap agar

masyarakat Brunei tidak perlu khawati atas penerapan ini karena hukum tersebut

berlaku jika mereka melakukan kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode

berfikir deduktif dengan menggunkan teori/konsep dalam menjelaskan data-data

yang diperoleh. Dalam skripsi ini penulis disini menggunakan konsep legitimasi.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa penerapan Syariah Islam yang

dilakukan oleh Sultan Hassanal Bolkiah bertujuan untuk menjadikan negara Brunei

menuju negara islam seutuhnya. Brunei Darussalam juga merupakan negara

pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Syariah Islam. Meskipun banyak

kecaman yang datang namun hukum peradilan yang berlandaskan syariah Islam

akan tetap dijalankan. Dengan adanya penerapan Syariah Islam ini akan membuat

citra Islam Brunei semakin kuat, karena Brunei dari dulu sudah terkenal sebagai

negara islam. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang upaya

legitimasi Sultan di dalam negeri, penulis juga membahas bagaimana Syariah Islam

akan memperbaiki citra negara Brunei.

Penelitian kelima, yaitu Skripsi yang berjudul Alasan Implementasi Syariat

Islam Di Brunei Darussalam, oleh Nita Rosella.11 Peneliti disini mengangkat

tentang bagaimana Syariah Islam di terapkan serta banyaknya tantangan yang

ditimbukan dari penerapan Syariat Islam itu sendiri. Penerapan Syariat Islam

tersebut juga terdiri dari beberapa fase, fase pertama di mulai dari hukuman paling

ringan kemudian fase kedua dan ketiga dimulai dengan hukuman sedang hingga

11 Nita Rosella, 2014, Alasan Implementasi Syariat Islam Di Brunei Darussalam, Skripsi. Malang:

Ilmu Hubungan Ineternasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 4

11

berat. Hal ini bertujuan agar penerapan Syariat Islam dapat di terima masyarakat

dengan baik dan terbiasa.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa sejak adanya implementasi

pada tahun pertama, Syariat Islam di Brunei Darussalam berjalan belum stagnan,

dikarenakan hukum pidana yang harus di implentasikan tahun 2015 belum di

impelentasikan seutuhnya. Keadaan stagnan ini, disebabkan oleh Syariah Courts

Criminal Procedure Code (SCPC) yang masih belum menyelesaikan peraturan dan

pasal-pasal terkait prosedur Syariat Islam terhadap Sultan. Pengertian SCPC sendiri

merupakan lembaga pengadilan Syariat yang telah di bangun pada awal

pembentukan Syariat Islam di Brunei Darussalam. Dengan mengangkat topik yang

sama, yaitu tentang fase implentasi Syariah Islam Brunei Darussalam, perbedaanya

terletak di bagian metode serta fokus yang diteliti.

Tabel 1.1 Identifikasi Penelitian Terdahulu

No Nama Dan Judul

Penelitian

Pendekatan Dan

Jenis Penelitian

Hasil

1 Jurnal :

Penerapan Syariat

Islam Di Negara

Asean (Kasus

Indonesia, Malaysia,

Brunei Darussalam),

Oleh : H. Abu bakar

Pendekatan

Historis-Filosofi,

Pendekatan

Yuridis-Sosiologis

Metode Deskriptif

- Tujuan penerapan syariat

islam di ketiga Negara yaitu

indonesia, malaysia dan

Brunei Darussalam masih

mengalami banyak kendala

yang harus dihadapi baik

dari faktor eksternal

maupun internal.

- Perkembangan Syariat

Islam di Indonesia,

Malaysia, dan Brunei

Darussalam, ternyata tidak

lepas dari perkembangan

sejarah yang ada dari

dahulu hingga saat ini.

12

2 Jurnal :

Sharia Law and the

Politics of “Faith

Control” in Brunei

Darussalam

Dynamics of Socio-

Legal Change in a

Southeast Asian

Sultanate,

Oleh : Dominik M.

Müller.

- Pemerintah Brunei saat ini

seddang mendapat kritik

tajam dari internasional

pengamat dan organisasi

hak asasi manusia atas

Reformasi hukum Syariah

yang merubah hukuman

secara drastis seperti rajam

sampai mati untuk

pelanggaran agama.

- Hal ini menggambarkan

secara etnografis

bagaimana kebijakan

agama terkait dengan

perubahan normatif dalam

kehidupan sehari-hari,

khususnya yang berkaitan

dengan praktik budaya

Melayu yang sudah lama

ada dilarang dan

terpinggirkan secara sosial

dalam beberapa tahun

terakhir.

3 Jurnal :

Islam Dan Politik Di

Brunei Darussalam,

Oleh : Abd. Ghofur

Teori

Makkah, Teori

Cina, Teori Persia

- Filosofi politik Brunei

adalah menerapkan secara

ketat ideologi Melayu

Islam Beraja (MIB) yang

terdiri dari 2 dasar yaitu:

pertama, islam sebagai

guiding principle, dan

kedua islam sebagai form

of fortification.

- Adanya penanaman nilai-

nilai keislaman dalam

konteks kenegaraan dengan

tiga konsep, yaitu

mengekalkan negara

melayu mengekalkan

negara islam (hukum islam

yang bermazhab syafi’i dari

sisi fiqhnya dan bermazhab

ahl sunnah wal jamaah dari

sisi akidahnya) dan

mengekalkan negara beraja

13

4 Skripsi :

Penerapan Hukum

Syariah Islam Di

Brunei Darussalam,

Oleh : Arini

Firdausiyah

Konsep Legitimasi

Metode Deduktif

- Penerapan Syariah Islam

Brunei tetap dilaksanakan

meskipun mendapat banyak

kecaman dari dunia

internasional karena demi

legitimasi Sultan dalam

negeri

- Legitimasi tersebut

berkaitan dengan upaya

penyelesaian berbagai

pelanggaran hukum serta

meningkatkan citra Brunei

sebagai negara islam yang

dapat menarik investor dari

negara Arab

5

Skripsi :

Alasan Implementasi

Syariat Islam Di

Brunei Darussalam,

Oleh : Nita Rosella

Konsep

Kepentingan

Nasional

Metode

Ekspalanatif

- Penerapan Syariat Islam di

bagi keedalam tiga fase,

tahun 2014 merupakan

tahun pertama syariah

islam di umumkan

- Sejak adanya implementasi

pada tahun pertama, Syariat

Islam di Brunei Darussalam

masih terbilang belum

bergerak, dikarenakan

hukum pidana yang harus

di implentasikan tahun

2015 belum di

impelentasikan seutuhnya.

Keadaan ini, disebabkan

oleh Syariah Courts

Criminal Procedure Code

(SCPC)

14

6 Skripsi :

Konstruksi Rezim

Islam Brunei

Darussalam Melalui

Penerapan Syariah

Islam,

Oleh : Ayu Tifani

Khairul Putri

Teori Rezim

Internasional,

Kontruktrivis Level

Unit

Metode :

Eksplanatif

- Penerapan Syariah Islam

pada 1 Mei 2014 bertujuan

mengkonstruksi Brunei

sebagai negara rezim Islam

semakin kuat dimata

internasional.

- Pandangan terhadap Islam

menguat sejak di

terapkannya hukum pidana

yang berdasarkan pada

Syariah Islam. Brunei

Darussalam juga menjadi

rezim Islam karena hampir

semua bidang di Brunei

Darussalam harus

berlandaskan pada Syariah

Islam terutama dalam

bidang peradilan.

1.5.Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, Teori sangat penting dalam menyelesaikan tulisan

secara fokus dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori

Rezim Internasional dengan pendekatan Kontruktivis Level Unit.

1.5.1. Teori Rezim Internasional

Definisi Rezim Internasional secara umum, merupakan seperangkat prinsip

norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan seputar, dimana

ekspetasi aktor-aktor muncul dalam isu pada area tertentu.12 Rezim sendiri memiliki

tujuan memfasilitasi berbagai kesepakatan yang telah dibuat oleh pesertanya.

Rezim Internasional umumnya memiliki sifat transparan, informasi tersalurkan

secara merata kepada seluruh peserta. Oleh sebab itu setiap pihak dapat menebak

12 Drs.Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung : Refika

Aditama, hal. 282.

15

berapa kira-kira keuntungan yang didapat oleh pihak lainnya. Kebutuhan tentang

Rezim Internasional dapat mucul ketika adanya kewajiban-kewajiban yang harus

dijalankan oleh aktor-aktor negara maupun non negara akibat adanya saling

ketergantungan serta masalah masalah yang timbul akibat sifat saling

ketergantungan tersebut.13

Teori Rezim selalu dikaitkan dengan Organisasi Internasional, dalam

perkembanganya Rezim dan Organisasi Internasional bersifat tidak tetap dan bisa

kapan saja berubah. Pemikiran tersebut sudah ada sejak zaman Yunani Kuno.14

Menurut Young dalam mempelajari Rezim terdapat pandangan yang berbeda.

Pandangan yang pertama melihat Rezim Internasioal sebagai Institusi

Internasional, dalam hal ini penggunaan Rezim dan Organisasi Internasional

menjadi tumpang tindih dan bisa digunakan secara bergantian. Sedangkan

pandangan kedua melihat bahwa Rezim dan Organisasi Internasional adalah hal

yang berbeda. Jadi keduanya memiliki perannya masing-masing meskipun tidak

jarang ada kasus rezim yang berada dalam pembahasan organisasi internasional.15

Rezim juga dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh Organisasi Internasional.

Robert Keohane mengemukakan bahwa Rezim Internasional adalah institusi

dengan aturan-aturan yang terlihat secara eksplisit, yang disepakati bersama, yang

membahas seperangkat isu tertentu dalam hubungan internasional. Salah satu

contoh Rezim Internasional yang bukan bagian dari Organisasi Internasional yaitu

13 Ibid. 14 Hennida citra, M.A., 2015, Rezim Dan Organisasi Internasional, malang : intrans publishing,

hal 13. 15 Ibid., hal. 6

16

Protocol Kyoto.16 Protocol Kyoto merupakan Rezim, namun dia bukan merupakan

organisasi internasional karena tidak memiliki institusi serta struktur institusi

didalamnya.

Dalam Rezim Internasional juga terdapat 3 pendekatan yang disebutkan

oleh Hansclever, Mayer, Dan Rittberger, antara lain Pendekatan Berbasis Power,

Pendekatan Berbasis Kepentingan, dan yang terakhir Pendekatan Konstruktivis

(Pengetahuan).17

Pendekatan Konstruktivis (Pengetahuan) dalam Rezim Internasional

Penelitian ini mengarah ke Teori Rezim dengan menggunakan Pendekatan

Konstruktivis. Konstruktivis berdiri pada akhir 1980-an dan awal 1990-an oleh para

pemikir seperti Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich

Kratochwil, John Gerard Ruggie dan Peter Katzenstein. Kontruktivis sendiri

mempunyai hal yang mendasar yaitu pengetahuan. Dalam kontruktivis sosial

negara terbentuk dari kepentingan dan identitas. Rezim menyebut pendekatan

kontruktivis dengan pendekatan berbasis pengetahuan. Hansclever menjelaskan

bahwa kontruktivis menekankan pada aspek kausal dan pengetahuan sosial aktor

sebagai variabel dalam unit analisisnya.18 Pendekatan ini menyatakan bahwa

perilaku negara pada rezim internasional mendapat pengaruh dari aspek kognitif.

Konstruktivisme mungkin masih dilihat sebagai sebuah gerakan oposisi

dalam teori HI dan alternatif yang benar-benar radikal seperti teori-teori HI yang

tertanam secara konvensional sebagai neorealisme dan neoliberalisme, atau

16 Ibid., hal. 2-3 17 Ibid., hal 76 18 Ibid., hal. 112

17

pendekatan khusus hubungan internasional yang menekankan karakter sosial,

ideasional dan intersubjektif dunia politik. Struktur hubungan internasional

dibangun secara sosial dan bahwa struktur ini membentuk identitas dan kepentingan

aktor, bukan hanya perilaku mereka, konstruktivis juga memiliki bentuk dan fokus

yang berbeda, oleh karena itu adanya istilah oleh beberapa orang sebagai

pendekatan untuk mengaanalisis politik dunia.19

Dalam perspektif alternatif, konstruktivisme yang berkembang selama

tahun 1990-an dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang berbeda yaitu20 :

a. Kontruktivis Level Sistemik

Kontruktivis sistemik menurut Alexander Wendt adalah interaksi yang

membentuk identitas diri. Konstruktivisme ini memiliki tingkat analisis citra ketiga

Waltzian neo-realis dengan demikian berkonsentrasi pada interaksi antara aktor

negara kesatuan di antara mereka dengan mengorbankan apa yang terjadi di

dalamnya. Jenis konstruktivisme ini diyakini telah ditekankan pada politik

domestik negara serta perannya dalam membangun atau mengubah identitas.

b. Konstruktivis Level Unit

Konstruktivis ini berpendapat bahwa politik domestik lebih penting

daripada sistem. Dalam konstruktivis level unit yang diwakili oleh Peter

Katzenstein, berfokus pada negara-negara domestik, dunia politik, atau dalam

pandangan Reus-Smit tentang hubungan antara sosial, domestik, norma hukum,

identitas, kepentingan negara, dan dengan strategi keamanan nasional mereka.

19 Maysam behravesh, Constructivism: An Introduction, diakses dalam https://www.e-ir.info/2011

/02/03/constructivism-an-introduction/ (13/10/2018, 08:30 WIB) 20 Dr. Dinmuhammed AMETBEK, Perception and Constructivism, ANKASAM, diakses dalam

https://ankasam.org/en/perception-and-constructivism/ (14/10/2018, 08:14 WIB) hal. 2

18

c. Konstruktivis Level Holistik

Konstruktivis holistik merupakan penghubung antara kontruktivis

sistemik dan konstruktivis level unit. Konstruktivis ini sebenarnya berusaha

menjembatani kesenjangan antara internasional dan domestik dalam menjelaskan

bagaimana identitas dan kepentingan negara dibentuk. G Ruggie dan Friedrich

Kratochwil, mengatakan bahwa konstruktivisme holistik menetapkan untuk

mengintegrasikan dalam negeri yang merupakan identitas negara dan identitas

sosial yang dikendalikan secara internasional menjadi perspektif analitis terpadu

yang memperlakukan sistem domestik dan internasional sebagai dua wajah tunggal

tatanan sosial dan politik.

Penulis lebih berfokus pada kategori Kontruktivis Level di unit dimana

pendekatan ini menekankan pada hubungan antara norma-norma sosial dan legal

ditingkat domestik bagi identitas dan kepentingan-kepentingan negara. Dalam

sebuah buku yang disunting oleh Peter Katzenstein, para konstruktivis lainnya

berfokus pada bidang keamanan nasional yang menunjukkan bahwa itu dibangun

terutama oleh faktor-faktor domestik, yaitu budaya dan identitas negara-negara.21

Meskipun tidak sepenuhnya mementingkan peran norma-norma internasional

dalam pengkondisian identitas dan kepentingan negara, Katzenstein memberikan

perhatian internal sebagai faktor penentu dalam kebijakan nasional. Katzenstein

menekankan pentingnya budaya dan identitas sebagai kausal yang membantu

mendefinisikan kepentingan dan membenarkan para aktor yang membentuk

21 Mag. Enes Bayraklı, Turkish Foreign Policy in Transition : The Emergence of Kantian Culture

in Turkish Foreign Policy (A holistic Constructivist Approach), Dissertation, Turki : Doktor der

Philosophie ( Dr. phil), Uniersitat Wien, hal. 59

19

kebijakan. Dalam hal ini, Peter Katzenstein menunjukkan perbedaan antar negara

yang mencerminkan institusionalisasi norma-norma sosial dan legal yang berbeda

di tingkat nasional.22 Jadi pada intinya konstruktivis menurut Peter Katzenstein

lebih mengarah ke kebijkan dalam negeri serta mendapat pengaruh dari budaya

yang kuat.

Agama Islam di Brunei sendiri merupakan sebuah norma sosial yang

tertanam sejak dulu di Brunei Darussalam. Setelah itu munculah UU penerapan

Syariah Islam atau Syariah Penal Code Order (SPCO) pada tahun 2013 yang

kemudian baru di terapkan pada tahun 2014, Syariah Islam menjadi dilegalkan dan

akhirnya terbentuklah negara Brunei Darussalam yang berbasis Islam. Oleh sebab

itu Syariah Islam yang dulu hanya menjadi norma sekarang sudah menjadi identitas

legal negara Brunei Darussalam yang di akui oleh dunia internasional.

Dalam penelitian ini pemerintah Brunei Darussalam menjadi aktor dalam

penerapan Syariah Islam melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hassanal

Bolkiah kemudian di sepakati bersama dan diumumkan oleh Sultan Hassanal

Bolkiah pada 1 Mei 2014. Keputusan penerapan Syariah Islam merupakan

kebijakan yang dikeluarkan Sultan yang tidak dapat bantah karena Sultan

merupakan pemegang kekuasaan penuh di brunei darussalam serta murni dari

faktor internal negara Brunei tanpa meminta persetujuan dari negara lain.

Penerapan ini diumumkan melalui surat kabar kenegaraan.

22 Andhytta Novie Kartikaningtyas, perspektif kontruktivis atas Pergeseran Official Development

Assistance Jepang Dari Asia Ke Afrika, diakses dalam http://repository.umy.ac.id/bitstream/handl

e/123456789/12144/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y, (12/10/2018, 09:00 WIB)

20

Dalam konteks ini Brunei Darussalam yang memang dikenal dengan negara

yang dari dulu dikenal dengan negara Islam khususnya di kawasan Asia Tenggara

yang mampu eksis hingga saat ini. Ditengah arus globalisasi yang semakin kuat

Brunei Darussalam mampu untuk tetap bertahan dalam negara Islam yang semakin

tergeser oleh pesatnya budaya baru yang datang dari luar. Dalam sistem

pemerintahanya Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah dimana

kekuasaan dipegang penuh oleh Sultan dan semua kebijakan yang ada di Brunei

harus mendapat persetujuan olehnya.

Syariah Islam yang diterapkan pada 1 Mei 2014 membuat kesan Brunei

Darussalam sebagai negara Islam yang dikenal dunia internasional kini semakin

kuat dan terlihat nyata. Bukan hanya untuk memperkuat pandangan Islam,

penerapan ini juga untuk memperbaiki pandangan terhadap pemerintahan Brunei

dimata masyarakat internasional terutama kawasan Asia Tenggara serta untuk

mempertahankan legitimasi Sultan di dalam negeri. Upaya Sultan Hassanal Bolkiah

dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang harus

berlandaskan pada Syariah Islam membuat Brunei kini menjadi negara dengan

Rezim Islam.23

1.6.Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodelogi eksplanatif, dimana

penulis mengumpulkan data untuk di olah serta di analisis dengan menggunakan

23Brunei Times, Implementation Of Shariah Law, Di Akses Dalam htt ps:// Btarchive.Org/N

ews/National/2014/12/15/Implementation-Syariah-Law (26/09/2018, 21:30 WIB)

21

teori dan berupaya menjelaskan Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam

Melalui Penerapan Syariah Islam.

1.6.2. Metode Analisis

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi dimana

penulis menggunakan teori yang ada untuk menjelaskan rumusan masalah yang

telah dirumuskan sebelumnya dengan cara mengumpulkan data yang kemudian

dielaborasi.

1.6.3. Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian

Tingkat analisa berperan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa

fenomena sosial yang terjadi. Dalam hubungan internasional terdapat beberapa

tingkat analisa antara lain individu, negara dan sistem internasional. Pada penelitian

ini penulis menggunakan tingkat analisa negara yaitu Brunei. Variabel dependen

atau unit analisa merupakan perilaku yang akan dideskripsikan dan dijelaskan,

dalam penulisan ini yaitu bagaiamana Brunei menjadikan Rezim Islam Melalui

Penerapan Syariah Islam. Sedangkan variabel independen atau unit eksplanasi yaitu

dampak terhadap unit analisa yang akan diamati, dalam penulisan ini adalah

Pelaksanaan Syariah Islam Oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Oleh sebab itu penelitian

ini memiliki korelasi antara negara dengan negara karena berada pada level yang

sama.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan waktu

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan waktu yaitu dari tahun 2013-

2016, dimana pada tahun 2013 dimana dikeluarkannya UU tentang pelaksanaan

22

Syariah Islam (Sharia Penal Code Order), dan tahun 2016 merupakan tahap akhir

dari fase-fase pelaksanaan Syariah Islam yang telah dijalankan ditahun sebelumnya.

b. Batasan Materi

Penelitian ini berfokus pada dinamika penerapan Syariah Islam di Asia

Tenggara khususunya Brunei Darussalam. Dimana Brunei merupakan negara

pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Syariah Islam secara penuh, kemudian

Brunei akan mengkonstruksi dirinya sebagai negara Rezim Islam ketika Syariah

Islam diumumkan serta diterapkan pada tahun 2014. Hal ini kemudian akan

menggambarkan bahwa setiap rezim di kawasan Asia Tenggara terbentuk atas

kepentingan para pemimpin negara tersebut.

1.6.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini

adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka (library reseach), dimana peneliti

mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, working paper, jurnal, artikel,

web resmi dan media lainnya.

1.7.Hipotesa

Adapun hasil sementara dari penulis terkait Konstruksi Rezim Islam Brunei

Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam berdasarkan Teori Rezim

Internasional dengan pendekatan Kontruktivis Level Unit. Penerapan Syariah Islam

yang di terapkan Brunei Darussalam pada 1 Mei 2014, dimana Brunei ingin

mengkonstruksi dirinya menjadi negara Rezim Islam dengan cara menerapkan

Syariah Islam di berbagai aspek kehidupan dalam cakupan domestik. Pandangan

terhadap Islam menguat sejak di terapkannya hukum pidana yang berdasarkan pada

23

Syariah Islam. Meskipun Brunei Darussalam bukan satu-satunya negara Islam di

kawasan Asia Tenggara namun masyarakat Asia Tenggara akan melihat Brunei

sebagai negara Islam karena Brunei menjadi negara pertama yang menerapkan

Syariah Islam, hal ini menggambarkan bahwa setiap negara dikawasan Asia

Tenggara memiliki karakteristik rezim tersendiri tergantung kepentingan negara

tersebut. Brunei juga akan menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan islam

melalui BIBD (Bank Islam Brunei Darussalam) yang telah dinobatkan sebagai bank

ritel terbaik dari The Asian Banker (TAB). Meskipun mendapat banyak kecaman

atas Penerapan Syariah Islam tersebut, namun Sultan Hassanal Bolkiah tetap kukuh

menjalankan Hukum Syariah demi legitimasi Sultan di dalam negeri.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4 Penelitian Terdahulu

1.5 Kerangka Teori

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

1.6.2 Metode penelitian

1.6.3 Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.5 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

1.7 Hipotesa

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II

DINAMIKA PENERAPAN SYARIAH ISLAM

BRUNEI DARUSSALAM TAHUN 2014

2.1 Sejarah Penerapan Syariah Islam

2.2 Tahap Penerapan Syariah Islam

2.3Respon Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Brunei

Darussalam

2.3.1 Reaksi Internal

2.3.2 Reaksi Eksternal

24

PERKEMBANGAN REZIM BRUNEI

DARUSSALAM DAN BEBERAPA NEGARA

KAWASAN ASIA TENGGARA

3.1Karakteristik Rezim Beberapa Negara di Asia Tenggara

BAB IV SYARIAH ISLAM SEBAGAI UPAYA

KONSTRUKSI REZIM ISLAM DI BRUNEI

DARUSSALAM

4.1 Karakteristik Rezim Brunei Darussalam

4.2 Kepentingan Brunei Darussalam Dalam Penerapan

Syariah Islam

4.2.1 Ekonomi

4.2.2 Politik

4.2.3 Pandangan Terhadap Pemerintah

4.3 Beberapa Aspek Kehidupan Brunei Berdasarkan

Syariah Islam

4.3.1 Bidang Pendidikan Islam

4.3.2 Bidang Perbankan Islam

4.3.3 Bidang Peradilan Islam

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB III