Upload
lehanh
View
259
Download
27
Embed Size (px)
Citation preview
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan
mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah
dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan melalui prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 telah berakhir di
penghujung tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang,
Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 yaitu pasangan Drs. H. Rachmat
Yasin, MM dan Hj. Nurhayanti, SH, MM, M.Si yang dilantik pada tanggal 30 Desember
2013 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program
Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi,
misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa
kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan
serta kaidah pelaksanaannya.
Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri,
namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus
memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan
pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional salah
satunya yaitu tercapainya target kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015 yang
disebut Millenium Development Goals (MDGs). Aspek hubungan tersebut
memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan,
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus
memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata
pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus
memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat
pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus
mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di
daerah masing-masing. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD merupakan
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030,
dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap
dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau
kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
3. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), pendekatan
atas-bawah dan bawah-atas dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan serta desa/kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah;
4. Pendekatan politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para
calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat
kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan
mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal
dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap
pembangunan daerah Kabupaten Bogor.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2010, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor
PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD
Kabupaten Bogor 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) 2005-2025 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bogor 2005-2025, serta dari keberadaannya akan dijadikan sebagai pedoman bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya,
untuk setiap tahun selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor sebagai acuan bagi SKPD untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka
penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bogor untuk setiap tahunnya, akan
menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor pada setiap tahun anggaran.
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Hubungan Antara Penyelarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan
tujuan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan
keuangan daerah.
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan pembangunan daerah dan berbagai isu strategis yang akan
menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan, serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta
arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat kebijakan umum dan keterkaitan antara sasaran masing-masing misi dengan
strategi yang dipilih, arah kebijakan, indikator kinerja dan program pembangunan
daerah.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Menguraikan program prioritas Bupati, dan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD dan pencapaian target
indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian
indikator kinerja pada awal periode perencanaan yang disertai kebutuhan pendanaan.
Selain itu disajikan pula indikator 25 penciri yang merupakan top priority pembangunan
Kabupaten Bogor 5 (lima) tahun kedepan.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat indikator kinerja daerah yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah RPJMD periode 2013-
2018 berakhir serta kaidah pelaksanaan RPJMD.
BAB XI. PENUTUP
Pada Bab ini memuat ringkasan atau kesimpulan dari rencana pembangunan Kabupaten
Bogor dilengkapi dengan target pencapaian kinerja akhir periode perencanaan yaitu
pada tahun 2018.
1.5 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 adalah untuk menggambarkan perencanaan
pembangunan lima tahunan Kabupaten Bogor yang akan dijadikan pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan, baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia
usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor secara
berkesinambungan.
Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah :
1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus
menetapkannya menjadi visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Bogor;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 I - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bogor;
3. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus
antar stakeholders dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor
selama lima tahun mendatang.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 298.838,304 Ha, secara geografis
terletak di antara 6º18'0" - 6º47'10" Lintang Selatan dan 106º23'45" - 107º13'30" Bujur
Timur, dengan batas-batas wilayahnya :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang,
Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.
Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran
yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar
29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62%
berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000
meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada
pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor
sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan
penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan
basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air
dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan
ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang
tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak
peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan
Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.
Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah
di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan
tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil
wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah
Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C.
Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata–rata 1,2
m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 146,2 mm/bulan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 8 buah
Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS
Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8)
DAS Ciberang. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 900 jaringan
irigasi pedesaan, 95 situ dan 201 mata air.
Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang di
dalamnya meliputi 417 desa dan 17 kelurahan (434 desa/kelurahan), yang tercakup
dalam 3.882 RW dan 15.561 RT. Pada tahun 2012 telah dibentuk 4 (empat) desa baru,
yaitu Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Desa Urug dan Desa Jayaraharja
Kecamatan Sukajaya serta Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin.
Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola penggunaan tanah
dikelompokkan menjadi: sawah irigasi/tadah hujan seluas 69.959,37 ha (22,89%),
kebun campuran seluas 62.965,17 ha (21,07%), semak belukar seluas 52.575,49 ha
(17,20%), hutan seluas 40.576,7 ha (13,58%), permukiman seluas 40.790 ha
(13,35%), ladang/tegalan seluas 33.815 ha 11,06% serta selebihnya berupa badan air
dan rawa.
Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Bogor dapat digambarkan bahwa
penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada
tahun 2013 berjumlah 5.111.769 jiwa (angka sementara), yang terdiri dari penduduk
laki-laki 2.616.873 jiwa dan penduduk perempuan 2.494.807 jiwa. Jumlah penduduk
tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar
2,44 persen dibanding tahun 2012. Angka ini merupakan laju pertumbuhan penduduk
proyeksi selama kurun waktu 1 tahun (hasil proyeksi dari tahun 2012).
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten
Bogor pada tahun 2013 diprediksi mencapai Rp. 109,67 trilyun atau mengalami
peningkatan sebesar 14,35 persen dari tahun sebelumnya.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)
NO. 2012*) 2013**)Distribusi
(%)
Pertumbuh
an (%)
(1) (3) (4) (5) (6)
I 4.946.529,80 6.174.193,48 5,63 24,82
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan3.584.125,89 4.492.110,97 4,10 25,33
2 Pertambangan & Penggalian 1.362.403,91 1.682.082,52 1,53 23,46
II 64.040.698,89 71.287.409,57 65,00 11,32
3 Industri Pengolahan 57.150.219,71 63.192.527,95 57,62 10,57
4 Listrik, Gas dan Air 2.804.934,10 3.123.458,52 2,85 11,36
5 Konstruksi 4.085.545,08 4.971.423,11 4,53 21,68
III 26.918.368,69 32.209.132,39 29,37 19,65
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 18.547.813,88 22.665.072,11 20,67 22,20
7 Pengangkutan & Komunikasi 4.001.149,29 4.672.465,38 4,26 16,78
8Keuangan, Persewaan &Jasa
Perusahaan 1.412.588,49 1.608.025,54 1,47 13,84
9 Jasa-jasa 2.956.817,04 3.263.569,36 2,98 10,37
95.905.597,38 109.670.735,45 100,00 14,35
LAPANGAN USAHA
(2)
SEKTOR PRIMER
SEKTOR SEKUNDER
SEKTOR TERSIER
PDRB KABUPATEN BOGOR
Catatan: *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara
Dari Tabel 2.1. sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar
adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 63,17 trilyun atau memiliki andil
sebesar 57,60 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor perdagangan, hotel dan
restoran sebesar Rp.18,55 trilyun (19,34 persen). Sedangkan sektor yang memiliki
peranan relatif kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar
Rp.1,58 trilyun (1,44 persen).
Pengelompokan sembilan sektor ekonomi dalam PDRB menjadi tiga sektor yaitu
sektor primer, sekunder dan tersier, menunjukkan bahwa kelompok sektor sekunder
masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bogor. Total Nilai
Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada
tahun 2013 mencapai Rp.71,26 trilyun, atau meningkat 11,28 persen dibandingkan
tahun sebelumnya. Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 19,74
persen yaitu dari Rp.26,92 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.32,23 trilyun pada tahun
2013. Sedangkan kelompok primer meningkat sebesar 24,82 persen atau dari Rp. 4,95
trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp. 6,17 trilyun pada tahun 2013.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)
NO. 2012*) 2013**)Distribusi
(%)
Pertumbuh
an (%)
(1) (3) (4) (5) (6)
I 1.998.117,38 2.179.957,45 5,63 9,10
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan1.608.438,92 1.759.438,29 4,54 9,39
2 Pertambangan & Penggalian 389.678,46 420.519,15 1,09 7,91
II 24.877.113,84 26.066.046,25 67,30 4,78
3 Industri Pengolahan 22.273.315,43 23.264.924,59 60,07 4,45
4 Listrik, Gas dan Air 1.326.483,67 1.379.464,92 3,56 3,99
5 Konstruksi 1.277.314,74 1.421.656,73 3,67 11,30
III 9.655.512,28 10.485.830,17 27,07 8,60
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6.392.800,62 7.024.861,02 18,14 9,89
7 Pengangkutan & Komunikasi 1.142.183,19 1.240.391,71 3,20 8,60
8Keuangan, Persewaan &Jasa
Perusahaan 662.344,81 700.746,03 1,81 5,80
9 Jasa-jasa 1.458.183,66 1.519.831,41 3,92 4,23
36.530.743,49 38.731.833,87 100,00 6,03 PDRB KABUPATEN BOGOR
LAPANGAN USAHA
(2)
SEKTOR PRIMER
SEKTOR SEKUNDER
SEKTOR TERSIER
Catatan: *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara
Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB atas harga konstan tahun 2013 diprediksi
mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen, yaitu dari Rp. 36,53 triliun pada tahun
2012 naik menjadi Rp. 38,73 triliun pada tahun 2013. Kinerja kelompok sektor primer
tahun 2013 menunjukkan peningkatan sebesar 9,10 persen dari tahun sebelumnya,
kelompok sektor sekunder meningkat 4,78 persen, dan kelompok sektor tersier
mengalami peningkatan sebesar 8,60 persen. Tabel 2.2 menunjukkan nilai PDRB atas
dasar harga konstan Kabupaten Bogor beserta distribusi dan pertumbuhannya pada
tahun 2012 dan 2013.
Tabel 2.2. menunjukkan bahwa kinerja perekonomian tertinggi dicapai oleh sektor
konstruksi yang mendorong pertumbuhan sebesar 11,30 persen. Terlaksananya
berbagai pembangunan infrastruktur serta kemudahan dan adanya subsidi bunga
kepemilikian rumah meningkatkan kinerja perekonomian sektor konstruksi. Kinerja yang
cukup tinggi juga ditunjukkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang
mencapai 9,89 persen. Kinerja sektor ini didukung oleh kinerja subsektor perdagangan
yang mencapai 9,99 persen karena adanya peningkatan output berbagai barang dan
jasa di Kabupaten Bogor. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan juga
menunjukkan kinerja yang membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun
2013, sektor ini tumbuh sebesar 9,39 persen yang didorong oleh program revitalisasi
pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai memperlihatkan hasil yang
menggembirakan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Berdasarkan time series dari tahun 2001-2013, terlihat bahwa secara umum
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 4-6 persen. Terjadi
perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 yang disebabkan oleh krisis keuangan
global pada tahun 2008 yang dampaknya dirasakan oleh perekonomian Kabupaten
Bogor. Pertumbuhan yang sempat melambat ini kemudian meningkat kembali pada
tahun-tahun berikutnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun
2013 diprediksi akan tumbuh sebesar 6,03 persen, meningkat jika dibandingkan dengan
pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 5,99 persen. Peningkatan ini hampir
menyamai laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 yang mencapai 6,04.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi
dan penciptaan lapangan kerja. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selama
periode 2001-2013 ditunjukkan pada Gambar 2.1.
3,94
4,50
4,84
5,585,85 5,95 6,04
5,58
4,14
5,09
5,96 5,996,03
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
Gambar 2.1. LPE Kabupaten Bogor Tahun 2001-2013 (%)
Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran
masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun.
Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat
kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per
kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. Gambar 2.2.
memperlihatkan PDRB perkapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan
konstan.
Catatan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
17,09
7,10
19,22
7,32
21,45
7,58
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
berlaku konstan
2011
2012
2013
Gambar 2.2. PDRB Perkapita per Tahun Kabupaten Bogor
Tahun 2011-2013 (juta rupiah)
Gambar 2.2. memperlihatkan PDRB perkapita Kabupaten Bogor atas dasar harga
berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PDRB per kapita
atas dasar harga berlaku naik menjadi Rp. 21,45 juta dari tahun sebelumnya Rp. 19,22
juta perkapita. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita sebesar 11,63
persen pada tahun 2013.
Peningkatan PDRB per kapita di atas, masih belum menggambarkan secara riil
kenaikan daya beli masyarakat di Kabupaten Bogor secara umum. Hal ini disebabkan
pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih
terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Untuk mengamati perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan
PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Bila dilihat atas dasar harga
konstan, PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik menjadi Rp. 7,58 juta dari
tahun sebelumnya Rp. 7,32 juta perkapita. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan
perkapita sebesar 3,49 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan kenaikan PDRB atas
harga berlaku dan konstan, maka kenaikan PDRB perkapita atas harga berlaku
mencatatkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan harga konstan. Hal ini
disebabkan pengaruh kenaikan harga-harga barang dan jasa.
Selain realisasi dari kondisi ekonomi sebagaimana telah dikemukakan di atas,
indikator lain untuk melihat taraf kesejahteraan masyarakat yang biasa digunakan
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Miskin.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prediksi pencapaian dari indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kabupaten Bogor
mencapai 73,45 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 73,08 poin. Hal ini disebabkan
adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen
pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka
harapan hidup) maupun komponen ekonomi (kemampuan daya beli
masyarakat). Angka IPM sebesar 73,45 poin di atas, sesuai dengan klasifikasi
UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera menengah atas, namun
belum termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera atas;
2. Prediksi dan realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan estimasi BPS
yaitu:
a. Angka Harapan Hidup (AHH) diprediksi sebesar 70 tahun, lebih tinggi dari
realisasi tahun 2012 sebesar 69,70 tahun;
b. Angka Melek Huruf (AMH) diprediksi sebesar 95,35 persen, lebih tinggi dari
realisasi tahun 2012 sebesar 95,27 persen;
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diprediksi sebesar 8,04 tahun, lebih tinggi
dari realisasi tahun 2012 sebesar 8,00 tahun;
d. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity = PPP) yang
dihitung berdasarkan tingkat konsumsi riil per kapita per bulan, diprediksi
mencapai sebesar Rp. 636.620,-/kapita/bulan, lebih tinggi dari tahun 2012
yaitu sebesar Rp.634.520,-/kapita/bulan.
3. Indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan
adalah penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Bogor berdasarkan data dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2013 berjumlah 446.890 jiwa
(8,82 persen), lebih rendah dari tahun 2012 yang berjumlah sebanyak 447.290
jiwa (8,74 persen), berarti mengalami penurunan jumlah penduduk miskin
sebanyak 400 jiwa atau turun sekitar 0,08 persen dibandingkan dengan tahun
2012.
Untuk lebih jelasnya, Realisasi dari Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor disajikan pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 2.3. Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013
No. Indikator Realisasi Kinerja
2011* 2012* 2013** (1) (2) (3) (4) (5)
1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 72,58 73,08 73,45
Komponen IPM terdiri dari;
a. Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) 69,28 69,70 70,00
b. Angka Melek Huruf (AMH) (%) 95,09 95,27 95,35
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 7,99 8,00 8,04
d. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 631,63 634,52 636,62
2. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 470.500 447.290 446.890
Sumber : BPS Kabupaten Bogor; Tahun 2012 dan TNP2K pusat. *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Fokus kesejahteraan masyarakat terdiri dari (1) pendidikan, (2) Kesehatan, (3)
Pertanahan, dan (4) Ketenagakerjaan, hasil evaluasi berdasarkan permendagri No 54
Tahun 2010, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
Pendidikan
Pendidikan merupakan prioritas Nasional dan menjadi target dalam rangka untuk
meningkatkan ksejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pembangunan bidang
pendidikan sampai dengan 2012 relatif berfluaktif dengan tingkat kecenderungan tidak
sesuai target. Pencapaian APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 27,57%, APM
SD/MI/SDLB/paket A sebesar 108,09%, APM SMP/SMPLB/Paket B sebesar 84,74%, APM
SMA/SMK/MA/SMALB/paket C sebesar 40,24%, RLS sebesar 8,04%, dan AMH sebesar
95,35% serta Rata-rata nilai Ujian Nasional, yaitu : SD/MI sebesar 7,40%, SMP/MTs
sebesar 5,52%, SMA/SMK/MA sebesar 6,93%.
Kesehatan
Analisis kinerja kesehatan di lihat dari angka kelangsungan hidup bayi, angka usia
harapan hidup, dan prosentase balita gizi buruk. Hasil evaluasi menunjukkan capaian
realisasi kinerja angka usia harapan hidup (tahun) masih di bahwa target RPJMD. Jika
dilihat berdasarkan nasional, bahwa kesehatan merupakan prioritas nasional, maka
seharusnya Kabupaten Bogor juga harus ikut melaksanakan program tersebut untuk
mencapai prioritas nasional, setidaknya kabupaten Bogor harus menargetkan Angka
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kelangsungan Hidup Bayi mencapai 80.00% tentu hal ini tidak mudah karena harus di
dukung oleh infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan lebih baik.
Ketenagakerjaan
Secara garis besar penduduk dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga
kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut
telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur
15 tahun-64 tahun. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64
tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang
sedang aktif mencari pekerjaan. Namun hasil evaluasi menunjukan bahwa nilai Rasio
Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja tidak sesuai target, sehingga
kemungkinan jumlah pengangguran masih besar.
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Seni budaya
Jumlah group kesenian di Kabupaten Bogor sampai pada tahun 2012 sebanyak 114
group, dengan rasio per 10.000 penduduk sebesar 0.0098. Sedangkan gedung kesenian
yang dimiliki Kabupaten Bogor hanyalah satu unit, tentu ini menjadi tantangan dalam
rangka untuk meningkatkan seni budaya di Kabupaten Bogor.
Olahraga
Jumlah organisasi di Kabupaten Bogor memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Pada
tahun 2012 tercatat bahwa jumlah organisasi olahraga adalah sebanyak 74, dengan
rasio per 10.000 penduduk mencapai 0.0197. Hal perlu diapresiasi mengingat bahwa
jumlah gedung olah raga hanya 4 unit tahun 2012.
2.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk
menganalisis capaian kinerja daerah pada aspek pelayanan umum terlebih dahulu
disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten dan
kecamatan di Kabupaten Bogor. Indikator variabel aspek pelayanan umum dilihat
berdasarkan fokus urusan wajib dan urusan pilihan yaitu :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, pemerintahan daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 26 urusan wajib dan 8
urusan pilihan. Hasil evaluasi terhadap kinerja berdasarkan urusan dapat dilihat pada
uraian dibawah ini :
Pendidikan
Semua angka indikator yang dipakai menunjukkan peningkatan dari awal tahun 2008
sampai dengan 2012, namun demikian jika dibandingkan target kinerja yang ditetapkan
masih ada yang tidak sesuai target.
Kesehatan
Di Kabupaten Bogor, urusan kesehatan merupakan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi.
Jika dilihat dari aspek Peningkatan layanan Spesialis, di empat rumah sakit tersebut
masih di dominasi oleh RSUD Cibinong dengan jumlah 16 dokter dan kemudian diikuti
oleh RSUD Ciawi. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit relatif
tidak sama, yang paling tinggi adalah RSUD Ciawi, dari 42.53% pada tahun 2008 hingga
mencapai 83.80% pada tahun 2012, diikuti oleh RSUD Leuwiliang dimana Peningkatan
ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit pada tahun 2012 mencapai 72.90%.
Cakupan Desa Siaga Aktif di kabupaten Bogor cukup berkembang dari tahun ke tahun,
hingga pada tahun 2012 mencapai 214. Dari semua fasilitas ini agar membuat urusan
kesehatan cukup berkembang baik yang juga digambarkan dari Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan hingga mencapai 100% dari tahun ke tahun.
Pekerjaan Umum
Jaringan jalan di Kabupaten Bogor terdiri atas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan
Kabupaten serta jalan lingkungan permukiman. Hingga tahun 2013 jumlah panjang
jalan nasional adalah sepanjang 124,85 km dengan jumlah ruas 11, panjang jalan
provinsi adalah sepanjang 121,820 km dengan jumlah ruas 10 serta jalan kabupaten
adalah sepanjang 1.748,915 km dengan jumlah ruas sebanyak 458 ruas. Untuk jalan
lingkungan permukiman yang meliputi jalan perumahan dan jalan desa dari data
pemetaan sepanjang 6.662,89 km dengan jumlah panjang jalan yang terdata sepanjang
1.038,17 km dengan jumlah ruas 505 ruas.
Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Bogor tahun 2013 ditunjukkan dari indikator
panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang mencapai 76,27% dengan rata-rata
panjang jalan kabupaten per jumlah penduduk hanya mencapai sekitar 0,32 m/jiwa hal
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
ini menunjukkan bahwa kapasitas penanganan jalan yang ditangani masih sangat
rendah terhadap jumlah penduduk yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Bogor.
Dari jumlah panjang jalan kabupaten yang ditangani tersebut, sekitar 2,23% sempadan
jalan digunakan oleh pedagang kaki lima dan bangunan liar dan baru sekitar 31,38%
jalan yang memiliki trotoar dan drainase. Dari jumlah jalan yang memiliki drainase
tersebut hanya sekitar 39,09% yang memiliki drainase yang baik.
Untuk jaringan irigasi hingga tahun 2013 tercatat luas daerah irigasi (D.I) yang ada di
Kabupaten Bogor adalah 1.479 Ha yang berada di 2 D.I Kewenangan Nasional, 4.482
Ha yang berada di 19 D.I kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 47.121 Ha yang berada
di 990 D.I kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dari jumlah daerah irigasi yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten memiliki panjang saluran sepanjang 2.313,198 km.
Kondisi rasio jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 mencapai
4,909 m/ha dengan total luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 63,50%.
Terkait sektor pemakaman dan persampahan, hingga tahun 2013, rasio tempat
pemakaman umum persatuan penduduk mencapai 24,95 sedangkan rasio tempat
pembuangan sampah per satuan penduduk mencapai 1,99 dengan mengandalkan TPA
Galuga sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah yang masih beroperasi
untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
Perumahan
Berdasarkan indikator rasio rumah layak huni di Kabupaten Bogor pada tahun 2013
mencapai 0,18 yang menunjukkan bahwa sekitar 1 rumah layak huni di wilayah
Kabupaten Bogor ditempati oleh sekitar 6 jiwa penduduk. Dengan asumsi bahwa setiap
rumah tangga terdiri dari 4 orang jiwa maka dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa
masih terdapat rumah tangga di wilayah Kabupaten Bogor yang belum menikmati
rumah layak huni. Nilai tersebut diperkuat dengan data rumah layak huni yang baru
mencapai 98,33% sehingga masih ada sekitar 1,67% atau sekitar 83.982 unit bangunan
rumah tidak layak huni yang masih belum tertangani di Wilayah Kabupaten Bogor. Dari
jumlah tersebut lingkungan permukiman kumuh yang masih terdapat di Kabupaten
Bogor sebesar 0,94% dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang masih perlu ditangani.
Terkait penyediaan prasarana perumahan dan permukiman seperti air bersih dan listrik,
bahwa pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai
44,08% yang terdiri dari sambungan perpipaan PDAM serta sambungan pipa dan non
pipa dari penyediaan sarana air bersih pedesaan. Untuk akses penduduk terhadap air
minum di Kabupaten Bogor sebagian besar menggunakan pasokan air bersih yang
dikelola oleh PDAM Tirta Kahuripan yang bersumber pada 32 unit sumber pelayanan air
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
bersih dengan kapasitas total 2.270,5 liter/detik baik yang diambil dari sumber mata air,
sumur air tanah dalam dan instlasi pengolahan air lengkap (air permukaan). Dari jumlah
air bersih yang diproduksi tersebut, hingga tahun 2011, jumlah penduduk yang terlayani
oleh jaringan PDAM adalah sebanyak 678.374 jiwa atau sekitar 13,27%. Dari jumlah
tersebut maka sambungan penyediaan air bersih yang bersumber dari sarana air bersih
pedesaan mencapai sekitar 30,81%. Sedangkan untuk penyediaan prasarana listrik,
jumlah rumah tangga pengguna listrik telah mencapai 82,88%.
Penataan Ruang
Acuan penataan ruang Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor
19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2005-2025,
hingga saat ini sedang memasuki tahun keenam sejak ditetapkan dan memasuki tahun
kedelapan dari tahun perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah
ditetapkan dapat dilakukan peninjauan kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka pada
tahun 2013 telah dilakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bogor dan disepakati
untuk di revisi.
Perencanaan detil rencana tata ruang di Wilayah Kabupaten Bogor berupa Rencana
Detail Tata Ruang telah selesai disusun untuk 40 kecamatan. Untuk saat ini dokumen
perencanaan detil tersebut sedang dalam proses pengesahan termasuk dengan
peraturan zonasi sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan.
Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten
Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2000,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2005-2025. Sebagai upaya
pengendalian terhadap perijinan pemanfaatan ruang, telah dibuat Pedoman Operasional
Pemanfaatan Ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan
jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimanfaatkan.
Pola ruang di Kabupaten Bogor mencakup kawasan lindung dan budidaya. Sebagian
besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Bogor menjadi
kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah
hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di beberapa kecamatan di
Kabupaten Bogor.
Secara umum, tata ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah
yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran
sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan
serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah
Kabupaten Bogor serta beberapa kawasan yang menjadi kawasan strategis Kabupaten
Bogor.
Keseluruhan penataan ruang sebagaimana diuraikan diatas telah mengacu pada : (1)
Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kawasan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai
Kawasan Strategis Nasional (KSN); (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang mengarahkan pengembangan permukiman
Kabupaten Bogor untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan
Perkotaan Jakarta; dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang menetapkan Kabupaten Bogor sebagai bagian
pengembangan Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis, industri dan
pariwisata (wisata agro dan alam), simpul pendukung pengembangan wilayah
Bodebekpunjur dan sebagai wilayah konservasi.
Kinerja sektor penataan ruang dilihat berdasarkan rasio ruang terbuka hijau per satuan
luas wilayah ber HPL/HGB yang hingga pada tahun 2013 mencapai sebesar 26,95%.
Sedangkan indikator ruang publik yang berubah peruntukkannya relatif kecil sebesar
0,04% walaupun jika dilihat dari rasio bangunan yang ber-IMB per satuan bangunan
hanya sekitar 5,34% dari jumlah total bangunan.
Terkait penanganan bangunan tanpa ijin di kawasan puncak maka pemerintah daerah
Kabupaten Bogor telah berupaya melakukan penertiban dengan pembongkaran
bangunan tanpa ijin. Penertiban ini dilakukan di kawasan puncak sebagai salah satu
upaya konservasi kawasan puncak sebagai penyangga DKI Jakarta dan menjadi prioritas
utama penertiban bangunan tanpa ijin. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan
oleh Dinas Tata Bangunan dan Permukiman (DTBP) Kabupaten Bogor terdapat 304
pemilik bangunan yang tidak memiliki ijin di kawasan puncak. Dari jumlah tersebut, 294
pemilik sudah mendapat teguran dan diantaranya 99 pemilik sudah dibongkar dengan
jumlah 211 unit bangunan. Dari 195 pemilik bangunan yang telah mendapat teguran
dan belum dibongkar diperkirakan terdapat ± 400 unit bangunan yang selanjutnya akan
dilimpahkan kepada Satpol PP untuk ditertibkan.
Maka dari 400 unit bangunan yang menjadi target akan dilakukan pelaksanaan
penanganan/ penertiban bangunan / villa tanpa izin dengan mempertimbangkan proses
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
penyelidikan dari PPNS, struktur bangunan, letak, kontur wilayah dan waktu yang
dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian penanganan/ penertiban
bangunan/ villa tanpa izin dikawasan puncak dapat optimal dan tidak menimbulkan
permasalahan dikemudian hari.
Perhubungan
Cakupan pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan dan jaringan jalan rel.
Hingga tahun 2013 jumlah terminal yang ada di Kabupaten Bogor mencapai 6 unit
terminal dari 9 terminal yang direncanakan akan dibangun yang berada di Cileungsi,
Laladon, Leuwiliang, Jasinga, Bojonggede dan Cibinong. Penyediaan terminal ini terus
dikembangkan untuk memberikan pelayanan transportasi kepada sekitar 5.089.679
penumpang/tahun dan sekitar 18.192 unit kendaraan yang telah dikeluarkan ijin trayek.
Dilihat dari data tersebut maka diperkirakan setiap harinya setiap unit kendaraan
memiliki tingkat kinerja kendaraan angkutan umum sebesar 130,45%.
Dari data diatas terlihat bahwa jumlah armada angkutan umum cukup besar
dibandingkan dengan tingkat jumlah penumpang yang diangkut karena jenis angkutan
umum yang digunakan adalah jenis angkutan umum perkotaan dengan kapasitas
angkut yang kecil. Dengan demikian perlu dilakukan restrukturisasi angkutan umum
menjadi jenis angkutan umum masal dengan kapasitas angkut menengah hingga besar
(Bis, LRT, Monorel dsb) sehingga rasio kinerja angkutan umum dapat lebih optimal.
Perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan ini secara umum merupakan tugas dan fungsi dari Bappeda
dan secara berkala terus menghasilkan produk-produk seperti (1) dokumen
perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA nomor 27 tahun 2008, (2)
Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA nomor 7 tahun
2009, (3) Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan
(4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, seluruh dokumen ini umumnya ada dan
tersedia dan dihasilkan oleh Bappeda sesuai dengan periode penerbitannya. Saat ini
bagian perencanaan mengembangkan sebuah system yang dikenal dengan e-Planning.
Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses perencanaan pembangunan yang
sesuai dengan visi – misi kepala daerah terpilih.
Lingkungan Hidup
Kondisi lingkungan hidup dilihat berdasarkan kondisi persampahan, akses penduduk
terhadap air minum, pencemaran status mutu air serta cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan Sumber Mata Air. Dari sisi persampahan, jika dihitung berdasarkan
jumlah penduduk kabupaten Bogor pada tahun 2013 yang mencapai lebih dari 5 juta
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
penduduk maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 10.290 m3/hari
sedangkan kapasitas jumlah sampah yang terangkut hanya mampu sebesar 1.050
m3/hari. Berdasarkan data tersebut maka cakupan persentase penanganan sampah di
kabupaten Bogor baru mencapai sekitar 29,34% dengan tingkat kapasitas tempat
pembuangan sampah per jumlah penduduk hanya sekitar 19,99%.
Kondisi lingkungan hidup dilihat berdasarkan penilaian status mutu air, menunjukkan
bahwa hasil kajian yang dilakukan Badan Pengendalian Hidup Daerah kualitas beberapa
sungai yang melintas di Kabupaten Bogor, diantaranya Sungai Ciliwung, Sungai
Cisadane, dan Sungai Cileungsi berada pada level tercemar berat (Level D). Pemerintah
Kabupaten Bogor telah secara rutin melakukan pengamatan terhadap sungai-sungai di 8
DAS utama, yaitu Sungai Cisadane, Cileungsi, Cikeas, Ciliwung, Citeureup, dan Kali
Bekasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan kualitas air sungai tidak
hanya dipengaruhi oleh banyaknya industri dan padatnya permukiman, namun juga sifat
air sungai sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti topografi dan komposisi
geologis lahan yang dilalui oleh sungai serta kerusakan lahan di hulu sungai.
Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair sangat besar sejalan dengan
banyaknya industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan limbah
cair. Rata-rata volume limbah cair per tahun selama kurun waktu tahun 2005 sampai
dengan 2013, yang dihasilkan dari industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya
sebanyak 314.178,92 m3/bln.
Pertanahan
Realisasi Indikator kinerja urusan pertanahan yang dicapai pada tahun 2013 antara lain
prosentase luas lahan bersertifikat mencapai 26,50 Ha/1000 jiwa penduduk. Ini
menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Bogor memiliki lahan
bersertifikat sebesar 265 m2. Nilai tersebut terus meningkat sejak tahun 2008 sehingga
menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi pertanahan di
Kabupaten Bogor. Peningkatan nilai persentase luas lahan bersertifikat juga mendorong
penerimaan daerah dari sisi pajak.
Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk hingga pada 2012 sebesar 0.068,
demikian pula Rasio bayi berakte kelahiran mencapai 0.839 pada tahun 2012, dan hal
ini sejalan juga dengan Rasio pasangan berakte nikah.
Kepemilikan KTP di Kabupaten Bogor baru mencapai 69.28% pada tahun 2012. Ini tentu
menjadi perhatian bagi dinas terkait, karena akan cukup bermasalah dari administrasi
kependudukan. Jumlah penduduk (jiwa) Kabupaten Bogor meningkat pesat menjadi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.26 juta jiwa pada tahun 2012. OPD perlu melakukan strategi yang tepat terkait dalam
mengurangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga ketersediaan database
kependudukan skala kabupaten merupakan suatu program yang mendesak untuk
memastikan penduduk tetap secara pasti dan akurat.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dari seluruh indikator seperti persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,
Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan terlihat dari tahun ke tahun
memiliki perkembangan yang positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 50.15% tahun 2012.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan perbaikan yang signifikan,
karena tingginya rasio penggunaan Rasio akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif dan
tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang sehat.
Sosial
Indikator dari urusan sosial antara lain adalah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi (buah), PMKS yg memperoleh bantuan sosial dan
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi relatif meningkat dari tahun ke tahun, hingga
mencapai 157 unit pada tahun 2012. PMKS yg memperoleh bantuan sosial dan
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial relatif menurun dengan tingkat
prosentase yang sama. Kedua indikator tersebut diketahui pada tahun 2012 mencapai
0.03 persen. Ini mennjukkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial di
Kabupaten Bogor relative menurun setiap tahunnya.
Ketenagakerjaan
Angka partisipasi angkatan kerja mencapai 61.74 persen pada tahun 2012. Sementara
angka sengketa pengusaha-pekerja sejak tahun 2009 relative mengalami peningkatan
namun pada tahun 2012 menurun dari 186 kasus pada tahun 2011 menjadi 179 kasus.
Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat, sehingga pengangguran akan
semakin besar, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun
2012 mencapai 9,07%.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Usaha kecil menengah di Kabupaten Bogor sangat penting bagi perekonomian karena
turut menyumbang PDRB sektor industri dangan pengolahan yang mecanpai 59,59%
dan menyumbang penyerapan tenaga kerja sektor industri dan pengolahan mencapai
28,86%.
Pada tahun 2006 jumlah koperasi sebanyak 1446 koperasi, yang aktif sebanyak 800,
sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah koperasi sebanyak 1588
koperasi, dan yang aktif sebanyak 943 koperasi. Demikian pula pada tahun 2012
prosentase koperasi yang aktif di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun hingga mencapai 66,33% sebanyak 1103 koperasi. Di Kabupaten Bogor,
Usahan Kecil Menengah (UKM) juga merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten
Bogor. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil hingga pada tahun 2012 mencapai sekitar 11.216
UKM naik dari tahun 2011 sebanyak 10.000 UKM lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.4. Perkembangan Koperasi di Kabupaten
Bogor Tahun 2006-2010
Jumlah Aktif Tidak Jumlah Aktif Tidak Jumlah Aktif Tidak Jumlah Aktif Tidak Jumlah Aktif Tidak1 NANGGUNG 23 8 15 19 4 15 19 9 10 20 9 11 19 9 102 LEUWILIANG 55 40 15 55 40 15 43 37 6 62 38 24 45 30 153 LEUWISADENG 9 7 2 9 7 2 11 10 1 14 11 3 12 10 24 PAMIJAHAN 24 13 11 24 13 11 21 15 6 29 14 15 23 12 115 CIBUNGBULANG 43 26 17 48 31 17 40 33 7 52 32 20 42 25 176 TENJOLAYA 6 2 4 6 2 4 6 2 4 79 31 48 15 7 87 CIAMPEA 65 25 40 65 25 40 68 33 35 9 8 1 68 28 408 DRAMAGA 31 15 16 34 18 16 37 26 11 38 22 16 37 21 169 CIOMAS 55 33 22 58 36 22 57 37 20 68 35 33 55 33 22
10 TAMAN SARI 20 12 8 19 11 8 19 15 4 25 16 9 21 13 811 CIJERUK 20 10 10 21 11 10 20 8 12 26 15 11 21 11 1012 CIGOMBONG 37 19 18 38 20 18 37 28 9 42 23 19 36 18 1813 CARINGIN 46 20 26 51 25 26 51 46 5 54 31 23 53 27 2614 CIAWI 61 34 27 63 36 27 63 46 17 74 50 24 63 36 2715 CISARUA 58 27 31 59 28 31 59 45 14 62 45 17 64 33 3116 MEGAMENDUNG 43 15 28 43 15 28 43 28 15 47 25 22 45 17 2817 SUKARAJA 42 20 22 53 31 22 52 38 14 62 36 26 53 31 2218 BABAKAN MADANG 9 6 3 11 8 3 12 8 4 20 15 5 16 13 319 SUKAMAKMUR 9 2 7 9 2 7 9 5 4 9 5 4 9 2 720 CARIU 8 6 2 9 7 2 10 7 3 11 9 2 11 9 221 TANJUNG SARI 5 1 4 8 4 4 8 5 3 13 8 5 9 5 422 JONGGOL 29 12 17 32 15 17 33 28 5 38 25 13 33 16 1723 CILENGSI 68 40 28 80 52 28 78 62 16 92 76 16 83 55 2824 KLAPANUNGGAL 10 9 1 12 11 1 12 11 1 25 12 13 15 14 125 GUNUNGPUTRI 70 38 32 74 42 32 70 58 12 95 65 30 87 55 3226 CITEUREUP 96 62 34 102 68 34 94 81 13 118 89 29 99 65 3427 CIBINONG 175 106 69 180 111 69 183 157 26 230 155 75 206 137 6928 BOJONGGEDE 46 21 25 50 25 25 47 25 22 57 35 22 51 26 2529 TAJURHALANG 26 9 17 26 9 17 26 21 5 28 13 15 29 12 1730 KEMANG 39 28 11 43 32 11 44 35 9 56 39 17 47 36 1131 RANCABUNGUR 9 7 2 11 9 2 8 6 2 14 7 7 8 6 232 PARUNG 38 23 15 43 28 15 42 26 16 53 40 13 45 30 1533 CISEENG 29 21 8 29 21 8 19 14 5 32 15 17 19 11 834 GUNUNGSINDUR 19 12 7 21 14 7 26 15 11 28 22 6 26 19 735 RUMPIN 23 15 8 24 16 8 21 16 5 26 18 8 21 13 836 CIGUDEG 19 12 7 21 14 7 20 14 6 27 15 12 20 13 737 SUKAJAYA 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 2 6 2 438 JASINGA 24 14 10 24 14 10 20 15 5 27 13 14 20 10 1039 TENJO 19 7 12 19 7 12 19 16 3 20 13 7 19 7 1240 PARUNG PANJANG 32 21 11 36 21 15 34 30 4 40 33 7 37 26 11
Jumlah 1.446 800 646 1.535 885 650 1.487 1.113 374 1.828 1.167 661 1.588 943 645
No KecamatanTahun
2006 2007 2008 2009 2010
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kebudayaan
Indikator urusan Kebudayaan di Kabupaten Bogor adalah (1) Penyelenggaraan festival
seni dan budaya, (2) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan (3) Benda, Situs
dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Dilihat dari capaian pada urusan
kebudayaan masih terlihat cukup baik dan hal ini masih sesuai dengan target RPJMD
Kabupaten Bogor.
Kepemudaan dan Olahraga
Realisasi dari capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dari seluruh indikator
sampai tahun 2012 terlihat memiliki perkembangan positif, masih sesuai dengan target
RPJMD Kabupaten Bogor.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dari beberapa indikator keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
terutama terhadap Penegakan PERDA meningkat, hingga mencapai 14.69% pada tahun
2012, dengan Angka kriminalitas yang tertangani adalah sebesar 4.32% pada tahun
2012. Kinerja ini masih di bawah target RPJMD Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 9.35%
pada tahun 2012.
Otonomi Daerah
• Ketahanan Pangan
Realisasi ketahanan pangan dengan indikator Ketersediaan pangan Utama tercapai pada
tingkat 64,36% pada tahun 2012. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan masyarakat
dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan nasional dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan
bagi seluruh penduduk secara berkelanjutan, dengan jumlah cukup, mutu layak, aman,
dan halal, didasarkan pada optimasi pemanfaatan sumber daya dan berbasis pada
keragaman sumberdaya domestik. Kebijakan tersebut diarahkan pada terwujudnya
kemandirian pangan masyarakat, yang antara lain ditandai oleh indikator secara mikro,
yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, serta
secara makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan terkonsumsi dengan kualitas gizi
yang berimbang, pada tingkat individu dan wilayah.
• Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdapat delapan indikator ukuran kinerja dari Urusan pemberdayaan masyarakat desa
di Kabupaten Bogor, yaitu (1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM), (2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, (3)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Jumlah LSM (lembaga), (4) LPM Berprestasi (lembaga), (5) PKK aktif (6) Posyandu aktif
(7) Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan (8)
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.
• Statistik
Urusan statistik dalam hal ini memiliki indikator kinerja yaitu penyusunan buku
”kabupaten dalam angka” dan penyusunan Buku ”Indikator Ekonomi Daerah”. Secara
berkala urusan ini melakukan update data secara berkala dengan waktu tahunan.
• Kearsipan
Secara umum Pengelolaan arsip secara baku yang merupakan indikator kinerja dari
Urusan kearsipan, dimana tingkat keberhasilan mencapai 88,76% pada tahun 2012.
• Komunikasi dan Informatika
Secara umum tidak semua indikator yang ada secara langsung di tangani oleh dinas,
seperti rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk, jumlah penyiaran radio/TV local
dan jumlah surat kabar nasional/lokal, yang secara langsung dapat diintervensi oleh
dinas adalah pembuatan dan pengelolaan website pemerintah daerah, dimana indikator
ini telah dibentuk sejak tahun 2008 sebanyak 1 unit. Cakupan layanan komunikasi dan
informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah.
Telekomunikasi di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang pesat sebagai
imbas dari perkembangan teknologi dan informasi. Pemanfaatan ruang udara untuk
telekomunikasi yang menunjang kegiatan ekonomi serta peningkatan akses masyarakat
masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.
• Perpustakaan
Urusan perpustakaan terlihat bahwa jumlah perpustakaan meningkat dari tahun ke
tahun, pada tahun 2008 mencapai 125 hingga pada tahun 2012 mencapai 206. Selain
itu jumlah pengunjung perpustakaan pertahun juga mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun dengan tingkat koleksi buku mencapai 27.98% pada tahun 2012. Tinggi
jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan tingginya kesadaran
masyarakat dalam membaca buku yang merupakan sumber dari ilmu pengetahuan.
Dengan membaca maka masyarakat akan jauh dari keterpencilan dan keterbelakangan.
• Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam
mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Kabupaten Bogor dengan
kondisi geografis dan wilayah yang begitu luas, serta statusnya sebagai penyangga
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
ibukota negara, maka memungkinkan sering terjadinya gangguan ketentraman dan
ketertiban umum, antara lain : (1) Masih banyaknya PKL yang berjualan di tempat–
tempat yang bukan peruntukannya seperti di trotoar, bahu jalan bahkan sampai ke
badan jalan. Kondisi ini telah menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sehingga
kenyamanan para pengguna jalan terganggu, seperti di Kecamatan Cibinong, Ciawi,
Cileungsi, Citeureup, Parung, Cisarua dan Leuwiliang; (2) Masih adanya masyarakat
yang mendirikan bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik negara/pemerintah
daerah. Apabila hal ini terus dibiarkan maka dapat menyebabkan berkurangnya aset
negara/pemerintah daerah; (3) Masih maraknya praktek prostitusi dan banyaknya
warung remang-remang yang dikhawatirkan dapat merusak moral dan menimbulkan
penyakit masyarakat; (4) Masih banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB;
(5) Masih adanya masyarakat yang belum mentaati peraturan daerah; (6) Masih
banyaknya badan usaha, masyarakat dan perorangan, yang belum memiliki perijinan
atau belum lengkap perijinannya atau sudah memiliki perijinan tapi sudah tidak berlaku.
Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara/pemerintah daerah dari sektor
retribusi perijinan; (7) Masih banyaknya penambang liar galian C; (8) Maraknya
demonstrasi massa terjadi di Kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai elemen
masyarakat dengan berbagai kepentingannya.
Kegiatan-kegiatan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang
telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah : (1) Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa kecamatan yang paling banyak jumlah PKL-nya
dan paling mengganggu ketertiban umum dibandingkan dengan kecamatan lainnya; (2)
Penertiban Warung Remang-remang/PSK di beberapa kecamatan, yaitu : Parung,
Kemang, Tajurhalang, Cileungsi, Megamendung dan Cisarua; (3) Penertiban Bangunan
Liar di beberapa kecamatan, yaitu : Cibinong, Cileungsi, Kemang, Parung, Sukaraja,
Babakan Madang, Bojonggede dan Tamansari; (4) Penertiban Bangunan tanpa IMB; (5)
Penertiban Galian Liar Golongan C; (6) Penertiban Reklame/Spanduk di 5 kecamatan,
yaitu : Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, dan Megamendung; (7) Penertiban dan
pengawasan tempat hiburan yang menyalahi perijinan dan peruntukannya; (8)
Penertiban tempat peternakan yang tidak memiliki ijin serta mengganggu kenyamanan
masyarakat; dan (9) Penyuluhan dan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT).
Selama pelaksanaan tugas, ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: (1) Masih
kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas
dibandingkan dengan cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Bila ditinjau dari luas wilayah
dan banyaknya penduduk, maka jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang ideal adalah
500 orang, dengan perbandingan 1 orang personil berbanding 8.000 penduduk; (2)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan banyaknya
kegiatan serta luasnya Kabupaten Bogor; (3) Masih lemahnya koordinasi antar intansi
terkait.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Tingkat daya saing (competitiveness) daerah merupakan salah satu parameter dalam
konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara umum tingkat daya saing
suatu daerah, searah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sitepu, 2012). Untuk
menentukan daya saing daerah diperlukan beberapa indikator yang jelas dan terukur.
Indikator daya saing yang digunakan tertuang dalam Permendagri 54 tahun 2010, yaitu
(1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, (3)
Fokus Iklim Berinvestasi, dan (4) Fokus Sumber Daya Manusia.
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Fokus kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini dilihat dari dua urusan terkait
yaitu urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan urusan Pertanian.
Otonomi Daerah
Tingkat pendapatan perkapita penduduk (diwakili oleh Pengeluaran Konsumsi per
kapita) Kabupaten Bogor relative mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. produktivitas
total daerah relative stabil, hingga pada tahun 2012 mencapai 2.20.
Pertanian
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio atau perbandingan indeks yang diterima oleh
petani dari usaha taninya dengan indeks yang dibayarkan petani dan dinyatakan dalam
persen. NTP dihitung oleh BPS Kabupaten sejak tahun 2013 terhadap lima subsektor
yaitu sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan Rakyat dan
Perikanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah NTP Gabungan. Bila angka NTP
lebih besar dari 100 persen memberi indikasi bahwa Petani secara keseluruhan di lima
subsektor di Provinsi/Kabupaten itu sudah sejahtera karena ada potensi untuk
menabung atau membeli kebutuhan lainnya, sedangkan bila kurang dari 100 persen
memberi indikasi bahwa petani di Kabupaten tersebut belum sejahtera atau dengan
kata lain belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan mengacu pada kriteria
tersebut maka dapat disebutkan secara umum petani di Kabupaten Bogor telah
sejahtera walaupun tingkat kesejahteraannya masih berada dibawah provinsi Jawa
Barat.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Fokus fasilitas wilayah/infrastrukutr daerah dalam hal ini dilihat dari urusan
terkait yaitu urusan perhubungan, penataan ruang, urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian dan komunikasi dan informatika.
Perhubungan
Aspek infrastruktur Perhubungan di wilayah Kabupaten Bogor hingga saat ini hanya
berorientasi pada pengembangan infrastruktur transportasi darat sebagai konsekuensi
dari bentuk morfologis wilayah yang dominan berupa daratan. Pada aspek transportasi
darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah
meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, meskipun dengan rasio panjang
jalan terhadap kendaraan relatif kecil.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan relative periode 2008-2013 menunjukkan
angka yang semakin menurun tiap tahunnya yang menunjukkan tingkat penurunan
kapasitas pelayanan jaringan jalan seiring perkembangan jumlah kendaraan. Dari data
yang diperoleh menunjukkan bahwa hingga tahun 2013 rasio panjang jalan per jumlah
penduduk sebesar 0,014% atau menurun sebesar 3% tiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan semakin padatnya lalu lintas jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bogor
khususnya di wilayah perkotaan.
Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain, seperti : (1) kurangnya ketersediaan
perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas (rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan
jembatan timbang); (2) belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal
sebagai tempat pertukaran modal; menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban,
keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Di pihak lain, jumlah orang dan
barang yang terlayani angkutan umum di Kabupaten Bogor relatif tinggi. Demikian pula
halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti bis, masih belum optimal mengingat
infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah
pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.
Sumber Daya Air
Potensi sumberdaya air suatu daerah merupakan kemampuan sumberdaya air wilayah
tersebut baik sumberdaya air hujan, air permukaan maupun air tanah, guna memenuhi
kebutuhan terhadap air baku yang dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, industri
maupun pertanian.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bogor terdiri dari air sungai, mata air dan air
genangan/situ/danau, baik alam maupun buatan. Sungai-sungai yang ada, pada
umumnya mempunyai hulu di bagian selatan, yaitu pada bagian tubuh pegunungan di
sekitar Gunung Salak, Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Halimun, dengan
karakteristik alirannya mengalir sepanjang tahun. Pada waktu musim hujan mempunyai
debit yang besar dan mengakibatkan banjir setempat, sedangkan pada waktu musim
kemarau, di beberapa alur sungai menunjukkan kecenderungan kondisi surut minimum.
Wilayah Sungai Rincian DAS Panjang Sungai 1. WS Strategis Nasional Citarum DAS Citarum (Sub DAS Cibeet &
Cikarang) 1.380,73 km
2. WS Lintas Provinsi Cidanau-Ciujung-Cidurian
DAS Cidurian dan DAS Ciberang 892,71 km
3. WS Lintas Provinsi Ciliwung-Cisadane
DAS Cimanceuri, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Cileungsi,
5.609,55 km
Kondisi situ di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 dirinci sebanyak 95 situ dengan luas
sebesar 496,91 Ha dengan volume efektif sekitar 13.416.570 m3. Jumlah
bangunan/outlet sebanyak 88 buah dengan situ dalam kondisi baik sebanyak 34 buah,
situ dalam kondisi sedang sebanyak 22 buah, situ dalam kondisi rusak ringan sebanyak
15 buah dan situ dalam kondisi rusak berat sebanyak 24 buah.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang
mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya
rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem
informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di
Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
menunjang kegiatan pertanian, industri, dan permukiman.
Kewenangan DI di Kabupaten Bogor Nama DI Luas DI Kewenangan Pemerintah Pusat DI Lintas Provinsi:
- DI Cipamingkis 1.374 Ha - DI Curug Serpong 105 Ha
DI Kewenangan Pemerintah Provinsi DI Lintas Kabupaten/kota: - DI. Cisadane Empang 789 Ha - DI Parakanjati 49 Ha - DI Ciliwung Katulampa 122 Ha - DI Cibanon 419 Ha - DI Bantarjati 20 Ha - DI Kranji 53 Ha - DI Cibalok 63 Ha DI Utuh: - DI Sasak 1.072 Ha
DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten Total Jumlah DI yang tersebar di Kabupaten Bogor sebanyak 900 DI dengan rincian(2013): - Jumlah DI kondisi Baik
sebanyak 334 buah 26.165 ha
- Jumlah DI kondisi sedang
sebanyak 250 Buah
12.261 ha - Jumlah DI kondisi rusak
sebanyak 295 buah
8.696 ha
Ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya permukiman
yang sehat. Oleh karena itu akses masyarakat terhadap air bersih merupakan hal yang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mutlak dipenuhi. Pada cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 25 kecamatan.
Cakupan sanitasi air bersih di 80 desa/kelurahan di 19 kecamatan, yang memiliki
kapasitas produksi sebesar 2.098,5 l/dt. Sementara itu, cakupan pelayanan air bersih
baru mencapai 56,86%, terdiri dari PDAM 15% dan sisanya pedesaan dari jumlah
penduduk Kabupaten Bogor (peningkatan cakupan sarana air bersih yang dilakukan oleh
unsur pemerintah hanya 1% - 2% pertahun). Rendahnya cakupan pelayanan air bersih,
diantaranya karena menurunnya ketersediaan sumber daya air baku dan daya dukung
lingkungan, akibat tersumbatnya badan air/sungai oleh sedimentasi yang relatif tinggi.
Listrik dan Energi
Sedangkan untuk jaringan listrik, tingkat rasio elektrivikasinya tahun 2013 baru
mencapai 82,65%, berarti masih sekitar 42,00% kepala keluarga di Kabupaten Bogor
yang belum menikmati listrik, terutama pada kantong-kantong permukiman/ kampung
yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik yang telah ada di setiap desa. Hal ini
disebabkan tingginya kebutuhan energi/listrik akibat pertambahan penduduk, tetapi
pada sisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan pengadaan listrik sebagaimana yang
diharapkan. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat akan
dikembangkan konsep Desa Mandiri Energi, yaitu pemenuhan energi listrik dengan
memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, seperti pembangkit listrik tenaga mikro
hidro, piko hidro, surya dan bioenergi.
Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Bogor telah dibangun cukup
memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk
ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan
Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu,
dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah rawan sosial yang sampai dengan saat ini
mencapai 44,17 % atau 12.472 titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 28.848 titik
(berdasarkan setiap 50 m dari panjang jalan provinsi). Kegiatan ini akan secara terarah
dilaksanakan pembangunannya termasuk pemeliharaannya.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Pos dan Telekomunikasi
Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Kabupaten Bogor
memang tidak begitu dominan, tetapi dalam menunjang pembangunan di daerah ini
cukup besar. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak
semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan
komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat
dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos
semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang
menggunakan teknologi wireless terus berkembang pesat.
Persampahan
Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan sampah sangat besar sejalan dengan
banyaknya jumlah penduduk dan diiringi aktivitas yang tinggi menyebabkan volume
sampah rata-rata setiap hari mencapai 3.065 m3. Kondisi ini menuntut penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, karena baru
terlayani/terangkut sebanyak 736 m3/hari atau 24,17 % dari timbunan sampah di
wilayah perkotaan atau hanya 22 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair sangat besar sejalan dengan
banyaknya industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan limbah
cair. Rata-rata volume limbah cair per tahun selama kurun waktu tahun 2003 sampai
dengan 2007, yang dihasilkan dari industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya
sebanyak 314.178,92 m3/bln.
Lingkungan Hidup
Kondisi fisik sungai-sungai di DAS dan Sub DAS di bagian selatan umumnya memiliki
beda tinggi antara dasar sungai dengan lahan di sekitar berkisar antara 3,0 - 5,0 m,
sehingga aliran sungai berpotensi untuk meluap di sekitarnya, baik akibat banjir
maupun arus balik akibat pembendungan. Sedangkan untuk bagian utara-barat
(Cimanceuri dan Cidurian Hilir) beda tinggi antara dasar sungai dan lahan bantaran di
sekitarnya umumnya > 5 m, sehingga umumnya menyulitkan untuk pengambilan
langsung maupun pembendungan.
Berdasarkan hasil studi “Preliminary Study on Ciliwung Cisadane Flood Control Project,
2001” di Kabupaten Bogor terdapat lokasi yang berpotensi untuk pembuatan waduk,
yaitu Waduk Sodong dan Waduk Parung Badak. Waduk ini berfungsi sebagai pengendali
banjir maupun irigasi. Rencana waduk Sodong berlokasi di Sungai Cikaniki Kecamatan
Leuwiliang, anak sungai Cisadane dengan potensi genangan 3,069 km² dan volume
24,027 juta m³. Sedangkan Waduk Parung Badak berada di bagian Hulu Sungai
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Cisadane di Kecamatan Rancabungur, dengan potensi genangan 2,75 km² dan volume
40,069 juta m³.
Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2013 diketahui bahwa :
- Sungai Ciliwung, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II
tetapi memenuhi untuk kelas mutu III dan IV;
- Sungai Cileungsi, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I -
IV;
- Sungai Cisadane, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I
dan II tetapi memenuhi kelas mutu II dan IV;
- Sungai Kalibaru, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan
III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikeas, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan
III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikaniki, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II
tetapi memenuhi untuk kelas mutu III;
- Sungai Cibeet, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan
III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cipamingkis, kadar rata-rata parameter BOD memenuhi untuk kelas
mutu IV.
Berdasarkan topografi wilayah masih ada beberapa lokasi yang memungkinkan
untuk dikembangkan situ-situ buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air
baku, resapan air, maupun pengendali banjir (Retarding Basin). Air tanah merupakan
sumber alam yang potensinya (kuantitas dan kualitasnya) tergantung pada kondisi
lingkungan tempat proses pengimbuhan (groundwater recharge), pengaliran
(groundwater flow) dan pelepasan air bawah tanah (groundwater discharge) yang
berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air bawah tanah, terdiri dari air
tanah dangkal dan air tanah dalam.
Volume air tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha di Kabupaten
Bogor sebanyak 338.727,2 m3/hari (data SoER Kabupaten Bogor, 2013). Volume
tersebut tersebar di 6 cekungan air tanah (CAT) yang meliputi CAT Lintas Provinsi yaitu
CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta; CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Bogor
dan CAT Bekasi Karawang; serta Wilayah bukan CAT di Klapanunggal dan Cigudeg.
Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum telah dilakukan terhadap
pencemar dan perusak lingkungan, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 27
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
hidup yang diharapkan akan meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi
lingkungan hidup Kabupaten Bogor.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan/pemantapan kader lingkungan hidup
tingkat kecamatan dan desa, pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan
hidup pada berbagai jenis kegiatan dan usaha masyarakat serta swasta/dunia usaha
terhadap penerapan ketentuan AMDAL dan UKL/UPL, penanganan kasus pencemaran
lingkungan hidup serta pemberlakuan ijin pembuangan air limbah bagi setiap kegiatan
yang berpotensi mengeluarkan limbah cair. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 telah
berhasil dilatih 650 orang kader lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai unsur
masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2003 : 150 orang kader lingkungan hidup.
Tahun 2005 : 150 orang kader lingkungan hidup.
Tahun 2006 : 160 orang kader lingkungan hidup.
Tahun 2007 : 190 orang kader lingkungan hidup.
Dalam urusan lingkungan hidup, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka
mengendalikan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Bogor. Upaya tersebut
antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik, penguatan kapasitas
kelembagaan melalui program Environmental Pollution Control Management (EPCM),
produksi bersih, serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas
kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di
dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Sementara dari sisi penegakkan
hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar. Namun
demikian, apabila memperhatikan kondisi kualitas air, upaya-upaya pengendalian tingkat
pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan
terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Hal tersebut antara lain
disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan
produksi bersih serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan
efek shock theraphy terhadap pelaku pencemar.
Terkait dengan perkembangan kondisi air tanah di Kabupaten Bogor, beberapa
cekungan air tanah kritis secara umum memperlihatkan kondisi ketersediaan air tanah
yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai implikasi dari meningkatnya
pengambilan air tanah untuk keperluan industri, domestik serta komersial.
Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah
telah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mengendalikan laju penurunan air
tanah, terutama di cekungan air tanah kritis. Langkah tersebut meliputi pemantauan
kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 28
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah secara
ilegal serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Ke
depan, untuk memulihkan kondisi air tanah di Cekungan air tanah kritis masih
diperlukan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah
sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sektor industri di dalam
mengembangkan sumur resapan dalam di kawasan industri. Dalam jangka panjang,
perkembangan ekonomi wilayah perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi yang
berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah.
Berkenaan dengan aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi
terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan polusi udara yang cukup
memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah
mencapai 50-70 %. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini
semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber energi
yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.
Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang
seringkali mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan lingkungan maupun
kerusakan prasarana dan sarana fisik hasil pembangunan serta menimbulkan kerugian
yang tidak sedikit baik berupa harta benda maupun korban jiwa manusia. Pada
umumnya bencana tanah longsor dipicu oleh turunnya curah hujan yang cukup tinggi,
disamping kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi
serta sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan.
Penataan Ruang
Di Kabupaten Bogor ukuran keberhasilan urusan pilihan penataan ruang, ditentukan
oleh (1) Ketaatan terhadap RTRW, (2) Luas wilayah produktif, (3) Luas wilayah industry,
(4) Luas wilayah kebanjiran, (5) Luas wilayah kekeringan, dan (6) Luas wilayah
perkotaan. Dari sisi luas, hanya luas wilayah produktif yang mengalami perkembangan
sementara yang lainnya relatif konstan. Namun penataan ruang dapat diberikan
apresiasi karena tingkat ketaatan terhadap RTRW mencapai 96.86%, artinya bahwa
hanya sekitar 3.74% yang tidak taat dalam penataan ruang. Ini menjadi tugas sendiri
bagi OPD terkait untuk menjamin bahwa penggunaan ruang dan wilayah harus sesuai
dengan RTRW Kabupaten Bogor.
Otonomi Daerah
Terlepas dari makna otonomi itu sendiri, urusan pilihan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan memiliki indikator antara lain adalah Jenis dan jumlah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 29
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
bank dan cabang serta Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. Dari kedua
indikator tersebut, perkembangannya relatif konstan dari tahun ke tahun.
Komunikasi dan Informatika
Prosentase pengguna Hp/Telepon di Kabupaten Bogor, relatif mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun, hingga mencapai 34.48% pada tahun 2012. Tercatat bahwa
tingkat pertumbuhan penggunaan HP/telepon mencapai 10.57% per tahun. Hal ini
merupakan suatu indikasi kemajuan dari masyarakat Kabuupaten Bogor itu sendiri,
terlihat dari tingginya permintaan akan komunikasi baik dengan penggunaan HP
ataupun telepon rumah di dalam beraktivitas sehari-hari.
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Jumlah dan macam pajak yang diterbitkan relatif sama dari tahun ke tahun
kecuali pada tahun 2012, jumlah dan macam pajak ada sebanyak 10 sementara jumlah
dan retribusi daerah mencapai 28 jenis retribusi dari tahun 2008 sampai dengan 2011.
Pada tahun 2012 jumlah dan macam retribusi hanya sebanyak 17 retribusi. Disisi lain,
jumlah perda yang mendukung investasi mencapai 78 perda pada tahun 2012. Perda
dapat menjadi sebuah motivasi ataupun menurunkan minat pengusaha dalam
berinvestasi, sehingga untuk setiap perda yang diterbitkan haruslah mendukung iklim
investasi di daerah. Karena investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang
usaha akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian
hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah.
Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di
tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat
penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan
transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca
pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda
(multiplier effects) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat
dan pemerintah.
Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah yang mampu
memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tingkat penyerapan tenaga kerja
yang banyak dan terjadinya transformasi kultural daerah menuju ke arah modernisasi
kehidupan masyarakat. Kinerja sektor industri menengah dan besar pada tahun 2012,
dengan nilai investasi Rp.3.542.983.620.890,- menyerap tenaga kerja 89.778 orang.
Sektor industri menengah besar didominasi oleh industri agro dan loga dengan
nilai investasi sebesar Rp.893.036.061.134,- dan Rp.553.612.343.219,-, sementara itu
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 30
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
industri menengah besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri
tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebesar 24.403 orang
Sementara potensi industri kecil menengah pada tahun 2012 nilai investasinya
mencapai Rp.90.639.055.552,- menyerap tenaga kerja sebesar 21.172 orang. IKM agro
merupakan industri kecil menengah yang paling mendominasi dengan nilai investasi
mencapai Rp.26.940.666,- IKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah IKM
tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebesar 8.596 orang.
Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bogor difokuskan pada
pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam
negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk
memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi
harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh
masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar dalam negeri maupun luar negeri
dilakukan melalui promosi/pameran produk dan misi perdagangan. Jumlah usaha
perdagangan yang terdata pada tahun 2012 sebanyak 8982 perusahaan yang
diharapkan pertumbuhannya meningkat 1,05% setiap tahunnya.
Jumlah investor berkala nasional (PMDN/PMA) kurun waktu 2008-2013 mencapai
678 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.3.683.380.657.182,- hal tersebut
menjadikan kabupaten peringkat ke-6 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk
realisasi PMA dan PMDN.
Perkembangan koperasi selama kurun waktu 2011–2012 mengalami peningkatan
jumlah koperasi sebanyak 4,72%, yaitu dari sebanyak 1.588 koperasi pada tahun 2011
menjadi 1.663 koperasi pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, yang termasuk ke
dalam koperasi aktif adalah sebanyak 1.026 unit pada tahun 2011 meningkat menjadi
1103 pada tahun 2012.
Sebagai upaya pembinaan dan dalam rangka mengetahui perkembangannya
(aktif – tidak aktifnya), telah dilakukan advokasi kepada koperasi-koperasi yang ada di
Kabupaten Bogor. Dengan demikian, koperasi yang bermasalah dapat difasilitasi untuk
diselesaikan permasalahannya, misalnya melalui pembubaran, amalgamasi atau
pembenahan.
Kabupaten Bogor mempunyai sumberdaya galian baik non-logam maupun logam.
Pada bahan non-logam, berupa bahan piroklastik dan batuan terobosan dari gunung
berapi baik itu sudah terubahkan, terendapkan ataupun masive seperti pasir, andesit,
gamping, tanah liat dan sebagainya. Bahan galian logam yang utama adalah emas.
Bahan galian non logam ini menyebar terutama di bagian barat dan timur kabupaten
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 31
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Bogor dan sangat sedikit di bagian tengah. Bahan galian logam seperti emas dan galena
menyebar di daerah Bogor Barat di sebagian Kecamatan Nanggung dan Cigudeg serta di
daerah Bogor Timur di sebagian Kecamatan Cariu dan Tanjungsari.
Bahan galian tersebut saat ini sebagian sudah dieksploitasi. Pada lokasi bahan
yang sudah dieksploitasi dihasilkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi
pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan belum dikelola dengan efektif sehingga
berpotensi menghasilkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Pertambangan bahan
galian non logam, pada lokasi tertentu sudah mengganggu air tanah dan menimbulkan
bahaya tanah longsor, sehingga ekonomi masyarakat pasca tambang juga terganggu.
Oleh karena itu perencanaan perbaikan lingkungan dan penyediaan alternatif aktivitas
ekonomi harus segera dilakukan. Sedangkan yang belum dieksploitasi selain karena
belum ekonomis, mungkin juga karena belum diketahui cadangannya secara terukur.
Pada bahan tambang yang belum tereksploitasi ini, upaya menekan kerusakan
lingkungan harus dilakukan (konservasi sumberdaya mineral). Sampai dengan tahun
2012 terdapat 153 pemegang SIPD/KP yang masih aktif melakukan kegiatan usaha
penambangan seluas 9.511,9Ha yang menurun menjadi 116 pemegang usaha, dengan
luasan sebesar 95.456,4Ha, aktivitas penambangan tanpa ijin (PETI) terus megalami
penurunan melalui upaya penertiban dengan pembinaan dan penutupan kegiatan
penambangan, tercata PETI tahun 2012 10 lokasi menurun dari tahun 2008 sebanyak di
45 lokasi dengan luas bukaan tambang 556,62Ha.
Selain sumber daya mineral logam dan non logam, Kabupaten Bogor juga
memiliki sumberdaya alam panas bumi, dimana terdapat 15 lokasi yang terindikasi
memiliki sumberdaya alam panas bumi, 13 diantaranya sudah beroperasi (Kecamatan
Pamijahan), dan menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 110MW. Rencana sampai
dengan tahun 2015 ke 15 lokasi sumber alam panas bumi dapat dioperasikan.
Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor cukup menjanjikan, namun belum dikelola
secara optimal, proporsional dan profesional serta belum ditempatkan sebagai kegiatan
industri pariwisata. Potensi pariwisata yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Bogor antara
lain : wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Kawasan Puncak (di sepanjang
koridor jalan) pada waktu-waktu tertentu menjadi daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari
kunjungan wisatawan domestik (sebagian besar berasal dari penduduk Kota Jakarta)
yang jumlahnya cukup signifikan, terutama pada waktu akhir pekan atau libur nasional.
Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata belum
memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Kabupaten Bogor.
Kunjungan wisatawan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3.331.000 akan tetapi
realisasinya mencapai 4.696.627 orang terdiri dari 140.804 orang wisatawan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 32
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mancanegara dan 4.555.823 orang wisatawan nusantara. Pada tahun 2013 kunjungan
wisatawan mencapai 4.125.130 orang.
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia
Sumber daya manusia di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang baik dari
tahun ke tahun, hingga pada tahun 2012 mencapai 176.71 dengan tingkat
ketergantungan sebesar 53.35 di tahun yang sama. SDM potensi yang terkandung
dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif
dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang
terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang
seimbang dan berkelanjutan.
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2012 menurut hasil Sensus
Penduduk sebanyak 4.989.939 jiwa dan pada tahun 2013 telah mencapai 5.111.769
jiwa naik sebesar 2,44%. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor memberikan kontribusi
sebesar Rp. 11,08% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah
43.053.732 jiwa dan merupakan jumlah terbesar diantara kabupaten/kota di Jawa
Barat.
Dari komposisi umur penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2013, yaitu usia 0-
14 tahun sebanyak 1.623.093 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 3.331.176 jiwa dan usia
65 tahun ke atas sebanyak 157.500 jiwa, maka angka beban ketergantungan
(dependency ratio) mencapai 53,45 yang berarti diantara 100 orang penduduk usia
produktif harus menanggung sebanyak 53 orang penduduk usia non produktif.
Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun 2011, dari 222.638 orang, menjadi 198.949 orang, pada tahun 2012 turun
sebanyak 23.689 orang (atau sekitar 10,64%). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya
pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan jumlah pengangguran telah
menunjukan hasil yang memadai, baik yang dilakukan dengan cara mengundang
investor, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan para pekerja
maupun upaya lainnya melalui kemudahan untuk membuka usaha baru dan wirausaha
mandiri di sektor formal maupun informal.
Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2012
sebesar 65,11% bila dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 2,57%. Kondisi ini
disebabkan implikasi dari bertambahnya angkatan kerja dari luar kabupaten Bogor yang
mendapatkan kesempatan kerja atau peluang kerja sehingga berpengaruh terhadap
proporsi dari tingkat partisipasi angkatan kerja lokal.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 33
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Berkenaan dengan pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bogor,
perkembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor menunjukkan
kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu
Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.
Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik
pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran
untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa
pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi
suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi
kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi
kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau
menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi
dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.
2.5. Penelaahan RTRW
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun dokumen RTRW melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, dimana Kabupaten Bogor merupakan salah
satu kabupaten/kota yang lebih awal menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW
pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007.
Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dilakukukan revisi dan sedang dalam proses
penetapan. Revisi rencana tata ruang ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan
terkait terbitnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pusat dan provinsi yang
mempengaruhi sistematika, substansi dan arah kebijakan penataan ruang di wilayah
Kabupaten Bogor.
Terkait materi perubahan substansi RTRW Kabupaten Bogor tersebut maka
berikut ini dilakukan penelaahan rencana tata ruang sebagai matra pemanfaatan spasial
terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor sebagai salah satu bahan
kebijakan yang akan diacu. Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah yang direvisi
meliputi tujuan, kebijakan dan strategi; perwujudan struktur ruang; perwujudan pola
ruang serta perwujudan kawasan strategis.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 34
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tujuan penataan ruang Kabupaten Bogor adalah “MEWUJUDKAN TATA RUANG
WILAYAH YANG BERKUALITAS, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
YANG BERTUMPU PADA KEGIATAN PARIWISATA, PERMUKIMAN, INDUSTRI DAN
PERTANIAN DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN WILAYAH YANG
MERATA DAN BERDAYA SAING MENUJU KABUPATEN BOGOR TERMAJU DAN
SEJAHTERA”. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut maka disusun
kebijakan dan strategi penataan ruang ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 2.5. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Kebijakan Strategi Perwujudan kawasan lindung didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional
a. Menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun;
c. penerapan prinsip zero delta Q policy pada daerah resapan air; d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan
rawan bencana; e. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada enclave yang
berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
f. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, setu dan mata air; dan
g. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung.
Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
a. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada;
b. mengembangkan kawasan wisata budaya; c. mengembangkan kawasan wisata minat khusus yang berorientasi
pasar domestik dan mancanegara secara selektif; d. Penyediaan prasarana pendukung pariwisata.
Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah jabodetabek
a. Penyediaan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing;
b. pengembangan permukiman perkotaan yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah yang perkotaan cepat tumbuh;
c. pengembangan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, energi terbaharukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal;
g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan befungsi lindung.
Pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan
a. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
b. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; d. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
manusia setempat e. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi
sumber daya yang tersedia; f. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 35
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kebijakan Strategi mudah diakses;
g. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan fungsi resapan air; dan
h. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri. Mempertahankan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan
a. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan; b. mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B); c. pengembangan jaringan irigasi teknis dan non teknis; d. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat
pemasaran; e. pemberlakuan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung
perkembangan usaha kegiatan pertanian; f. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan; g. mengembangkan kawasan minapolitan; h. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman
perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan; i. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap
kawasan perkotaan; j. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-
produk perdesaan; dan k. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di
kawasan lindung. Penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis
a. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP; b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan
PPLd; c. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah
yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
d. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
e. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer;
f. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
g. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi; h. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi
terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. j. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian
sumber air pertanian dan air bersih perkotaan; k. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi,
serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
l. mengembangkan sistem penanganan persampahan; m. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan
tanah kuburan; n. pengembangan sarana pendidikan dan olah raga; dan o. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan
keagamaan masyarakat. Mewujudkan kawasan strategis daerah sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing
a. penetapan kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan
b. penetapan kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten
c. penetapan kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
d. penetapan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 36
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2.5.1. Rencana Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur
ruang wilayah meliputi pembagian wilayah pengembangan, rencana sistem pusat
kegiatan dan rencana sistem jaringan sarana dan prasarana.
Wilayah Pengembangan
Wilayah pengembangan adalah kesatuan kelompok wilayah administratif kecamatan
yang memiliki kesamaan karakteristik fisik dan fungsi yang diarahkan
pengembangannya secara terintegrasi. Pembagian wilayah pengembangan ini dibagi
kedalam 3 Wilayah Pengembangan dan 12 Sub Wilayah Pengembangan yang tertera
pada tabel berikut:
Tabel 2.6. Pembagian Wilayah
Wilayah Pengembangan Arahan Fungsi Sub Wilayah Pengembangan
Mendorong perkembangan Wilayah Pengembangan (WP) Barat
Pengembangan kegiatan pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan budaya, industri, jasa dan permukiman
a. SWP Cigudeg yang meliputi Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Leuwisadeng;
b. SWP Parungpanjang yang meliputi Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Rumpin;
c. SWP Leuwiliang yang meliputi Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Tenjolaya;
d. SWP Jasinga yang meliputi Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Sukajaya; dan
e. SWP Ciampea yang meliputi Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Dramaga
Mengendalikan perkembangan Wilayah Pengembangan (WP) Tengah
Pengembangan kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan sosial, pusat komunikasi, pusat permukiman perkotaan, Pariwisata dan budaya, Industri ramah lingkungan
a. SWP Cibinong yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Tajurhalang;
b. SWP Parung yang meliputi Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng dan Kecamatan Rancabungur;
c. SWP Cigombong yang meliputi Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk;
d. SWP Ciawi yang meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung; dan
e. SWP Ciomas yang meliputi Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Tamansari
Mengembangkan perkembangan Wilayah Pengembangan (WP) Timur
Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, pertambangan, pariwisata, industri manufaktur, pusat permukiman perkotaan.
a. SWP Cileungsi yang meliputi Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Klapanunggal;
b. SWP Jonggol yang meliputi Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 37
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sistem Pusat Kegiatan
Sistem pusat kegiatan terbagi atas sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Sistem
perkotaan disusun secara berhirarkis sesuai dengan ukuran dan fungsi perkotaan
sesuai dengan skala pelayanan yang ditentukan. Pembagian struktur pusat kegiatan
dalam sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek;
2. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yaitu Perkotaan Cibinong yang
merupakan pusat dari SWP Cibinong;
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu perkotaan Cileungsi, Cigudeg,
Parungpanjang, dan Jonggol;
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu perkotaan Parung, Leuwiliang, Jasinga,
Cigombong, Ciawi, Ciomas dan Ciampea; dan
5. 29 Pusat Pelayanan Lingkungan Kota (PPLk) yang tersebar di 22 kecamatan
yang merupakan pemusatan aktivitas pelayanan di skala lingkungan
permukiman pada wilayah perkotaan.
Sedangkan sistem pedesaan dikembangkan untuk memberikan pemerataan
pelayanan pada pusat-pusat desa utama yang menjadi simpul aktivitas kegiatan
pedesaan dan sebagai instrument untuk memberikan pelayanan ke seluruh wilayah
desa. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan 39 Pusat Pelayanan Lingkungan
Desa (PPLd) yang tersebar di 23 Kecamatan. Sistem perdesaan ini dilakukan dengan
membentuk Pusat Pelayanan Lingkungan Desa (PPLd) yang dihubungkan dengan
sistem jaringan jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan
perdesaan.
Terkait dengan pengembangan pusat kegiatan diatas fokus pengembangan
diprioritaskan pada pengembangan Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
yang dipromosikan (PKWp) dengan mendorong Cibinong Raya sebagai Pusat
Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan Ekonomi, Permukiman, Industri, Riset &
Teknologi yang memiliki Skala Provinsi dan antar Kabupaten/Kota. Hal ini terkait
dengan pengembangan twin metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan
Mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta
perdagangan, hotel, dan restoran.
Selain itu untuk pengembangan pusat kegiatan juga didorong untuk mewujudkan 4
kawasan perkotaan lainnya sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang di promosikan
sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki
pelayanan skala daerah atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai
penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten. Terkait hal tersebut maka
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pengembangan pusat kegiatan tersebut didorong dengan mengembangkan fasilitas
dan infrastruktur seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.7.
Sistem Pusat Kegiatan
Sistem Pusat Kegiatan Program Yang Didorong Lokasi
Perwujudan PKW promosi perkotaan cibinong
Pengembangan rumah sakit cibinong sebagai rumah sakit tipe A
Kecamatan Cibinong
Pembangunan sport center di GOR Pakansari Kecamatan Cibinong Pengembangan kawasan pusat penelitian LIPI Kecamatan Cibinong Pengembangan akses jaringan jalan regional (1) lingkar Gor Pakansari; (2) Gerbang Tegar Beriman-tol citeureup; (3) Sukahati-jampang; (4) Tol Antasari- Depok-Susukan-Soleh Iskandar
Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Suakraja
Pembangunan terminal tipe A Cibinong Kecamatan Cibinong Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan cibinong raya
Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Bojonggede
Pengembangan perkotaan hijau cibinong raya Kecamatan Cibinong Pengembangan CBD kota cibinong Kecamatan Cibinong,
kecamatanBabakanmadang Pengembangan kawasan industri Kecamatan Citeureup Pembangunan kawasan TOD Kecamatan Bojonggede Pengembangan terminal tipe C Kecamatan Citeureup,
Kecamatan Bojonggede Pengembangan akses bukaan tol Gunung Geulis
Kecamatan Cibinong
Perwujudan PKLp Cileungsi
Pengembangan rumah sakit tipe B Cileungsi Kecamatan Cileungsi
Penataan simpang susun Cileungsi Kecamatan Cileungsi Penataan kawasan industri Cicadas dan Limus Nunggal
Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapa Nunggal
Pengembangan jalan tol Cimanggis – Cibitung Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi
Pembangunan TPPS Nambo Kecamatan Klapa Nunggal Pembangunan terminal barang Nambo Kecamatan Klapa Nunggal Pembangunan kawasan TOD Kecamatan Cileungsi Pengembangan rel KA (Nambo-Bekasi) Kecamatan Klapa Nunggal,
Kecamatan Cileungsi Perwujudan PKLp Cigudeg
Pembangunan stasiun kereta api Kecamatan Cigudeg Pembangunan pusat pemerintahan Bogor Barat
Kecamatan Cigudeg
Pembangunan jalan poros barat (1)Cigudeg-Rumpin ; (2)Cigudeg-sukabumi
Kecamatan Cigudeg
Pengembangan perumahan pegawai bogor barat
Kecamatan Cigudeg
Pengembangan pusat kota Cigudeg Kecamatan Cigudeg Pengembangan transmisi energi listrik Kecamatan Cigudeg,
Kecamatan Leuwisadeng Reklamasi pasca tambang PT. Antam Kecamatan Nanggung Pengembangan rel KA (Bogor-Rangkas Bitung) Kecamatan Cigudeg
Perwujudan PKLp Parungpanjang
Pembangunan terminal barang Kecamatan Parungpanjang Pengembangan stasiun kereta api Kecamatan Parungpanjang,
Kecamatan Tenjo Pengembangan kawasan industry Kecamatan parungpanjang,
Kecamatan Tenjo
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 39
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sistem Pusat Kegiatan Program Yang Didorong Lokasi
Pengembangan kawasan permukiman Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Rumpin
Pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi
Kecamatan Tenjo
Penataan pusat kota Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Pengembangan kawasan pusat penelitian kedirgantaraan
Kecamatan Rumpin
Pengembangan akses jalan tol (Serpong-Balaraja)
Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parungpanjang
Pengembangan jaringan rel KA Citayam-Parungpanjang
Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin
Pengembangan terminal tipe C Kecamatan Parungpanjang, kecamatan Tenjo
Perwujudan PKLp Jonggol
Pengembangan jaringan jalan poros tengah timur
Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cariu
Pengembangan kawasan industry Kecamatan Jonggol Pengembangan agrowisata terpadu Kecamatan Sukamakmur,
Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari
Pengembangan kawasan permukiman terpadu Kecamatan Cariu, Kecamatan jonggol
Pembangunan stasiun kereta api Kecamatan Jonggol Pengembangan terminal tipe C Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Cariu Pembangunan waduk Cijurey Kecamatan Cariu
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan prasarana
utama yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan
perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara; serta sistem jaringan
prasarana lainnya yang terdiri dari sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan
pengelolaan lingkungan.
Rencana Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah tersebut dirinci pada
tabel berikut:
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 40
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 2.8. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Klasifikasi Sistem Rencana Pengembangan
1. Sistem Jaringan Prasarana Utama a. Transportasi Darat
i. Jaringan Jalan 1. Jalan Nasional: Pengembangan jaringan jalan nasional diarahkan untuk (a) pengembangan jalan tol dan jalan nasional yang sudah ada, (b) pembangunan beberapa ruas jalan tol/bukaan tol baru, (c) pengembangan Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan nasional dengan fungsi kolektor primer I, serta (d) Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional.
2. Jalan Provinsi: Pengembangan jaringan jalan provinsi diarahkan untuk (a) penanganan terhadap kondisi ruas jalan provinsi dengan fungsi jalan Kolektor Primer II, (b) Pengembangan Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer III atau jalan baru yang dibangun dengan fungsi kolektor primer III yang berfungsi menghubungkan antar wilayah Kabupaten, serta (c) Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi.
3. Jalan Kabupaten: Pengembangan jaringan jalan kabupaten diarahkan untuk (a) Pengembangan Jalan Arteri Sekunder, (b) Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV, (c) Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder, serta (d) Pengembangan jalan kabupaten berdasarkan fungsi jalan yang ditetapkan
ii. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
1. Optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
2. Optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
3. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi (a) Pengembangan sistem Bus Rapid Transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor; (b) Pengembangan sistem Bus Rapid Transit di perkotaan Cibinong; (c) Pengembangan sistem Bus Rapid Transit antar Perkotaan; (d) Pengembangan sistem angkutan monorel/Light Rail Transit perkotaan; serta (e) Pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB).
iii. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
1. Terminal Angkutan: Pengembangan terminal angkutan dilakukan dengan upaya (a) Pengembangan, Pembangunan dan Peningkatan Terminal baik terminal tipe A, B dan C pada 14 lokasi serta (b) Penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
2. Terminal Barang/Peti Kemas: Pembangunan terminal barang/peti kemas di 3 lokasi
3. Kawasan Transit Oriented Development: pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi.
4. Kawasan Park and Ride: mengembangkan kawasan park and ride baik yang (a) berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan komuter baik yang menggunakan angkutan umum masal berbasis rel maupun yang berbasis angkutan bus dikembangkan secara terintegrasi dengan prasarana stasiun maupun terminal serta (b) berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor.
5. jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle): dikembangkan pada kawasan perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan. Prioritas pengembangan ini diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.
b. Perkeretaapian i. Jalur Kereta Api Pengembangan jalur kereta api meliputi (a) Rehabilitasi dan Pengembangan
kembali jalur yang sudah tidak berfungsi (1 jalur) , (b) Pengembangan Jalur yang sudah ada (2 jalur), serta (c) pembangunan jalur kereta api baru (4 jalur).
ii. Stasiun Kereta Api Pengembangan stasiun kereta api meliputi (a) Pemeliharaan dan optimalisasi 2 stasiun penumpang yang sudah ada, (b) Pengembangan 6 stasiun penumpang yang ada dan (c) pembangunan 8 stasiun penumpang baru.
c. Transportasi Udara i. Lapangan Udara Pengembangan lapangan udara yang ada baik yang berfungsi sebagai
pertahanan keamanan, penelitian dan pendidikan/pelatihan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 41
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Klasifikasi Sistem Rencana Pengembangan
ii. Ruang Udara Pengaturan ruang udara baik (a) Ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, (b) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan serta (c) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya a. jaringan energi dan
kelistrikan
i. sarana pembangkit tenaga listrik
Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik meliputi PLT Diesel, PLT Air, PLT Mikro Hidro, PLT Panas Bumi, PLT Sampah, PLT Surya
ii. jaringan prasarana energi
Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan sumber minyak dan gas bumi, pembangunan SPPBE dan SPBG. Selain itu juga dilakukan pengembangan dan pengendalian daerah sekitar Gardu Induk, SUTT dan SUTET, dan Jaringan Transmisi Listrik
b. Jaringan sumber daya air
Pengembangan jaringan sumber daya air meliputi (a) penataan dan pengendalian wilayah sungai yang ada di Kabupaten Bogor, (b) penataan dan pemeliharaan jaringan irigasi, (c) konservasi cekungan air tanah, (d) pemeliharaan dan pengembangan prasarana air baku, serta (e) pengembangan waduk yang diprioritaskan pada waduk cipayung, sukamanah dan cijurei.
c. Jaringan pengelolaan lingkungan
1. Jaringan persampahan meliputi: - pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
(TPPAS) Regional Nambo - pengembangan Tempat Pengolahan Akhir Limbah Industri di
Kecamatan Klapanunggal untuk pengolahan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah pada setiap Wilayah Pengembangan Barat, Tengah dan Timur
2. Jaringan air limbah meliputi: - pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - pengembangan sarana pengangkutan dan modul IPLT
2.5.2. Rencana Pola Ruang
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.Telaahan terhadap rencana
pola ruang, meliputi Rencana kawasan lindung dan Rencana kawasan budidaya yang
memiliki nilai strategis.
1. Kawasan Lindung
Berdasarkan analisis pola ruang yang dilakukan dalam rangka revisi rencana tata
ruang wilayah Kabupaten Bogor, bahwa Kawasan Lindung di Kabupaten Bogor
terdiri atas kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung diluar
kawasan hutan. Kawasan lindung di dalam kawasan hutan terdiri atas hutan
konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Nasional
Gunung Halimun Salak seluas 31.521,01 Ha, Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango seluas 7.313,72 Ha, Taman Wisata Alam Gunung Pancar seluas 459,76
Ha dan Taman Wisata Alam Telaga Warna serta berupa Kawasan Suaka Alam
berupa Cagar Alam (CA) yang terdiri dari CA. Yanlapa, CA. Telaga Warna, CA.
Dungus Iwul dan CA. Arca Domas dengan luas total cagar alam seluas 462,36 Ha.
Sehingga luas total kawasan lindung di dalam kawasan hutan adalah seluas
39.516,68 Ha (13,7%).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 42
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 43
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
(a) Kawasan peruntukkan hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap
seluas 27.734,10 Ha (9,24%) dan hutan produksi terbatas seluas 10.529,82 ha
(3,51%);
(b) Kawasan peruntukkan pertanian yang terdiri dari kawasan peruntukkan lahan
basah seluas 42.294,51 ha (14,09%), kawasan peruntukkan lahan kering
seluas 21.199,26 ha (7,06%), kawasan peruntukkan perkebunan seluas
35.230,67 (11,74%);
(c) Kawasan peruntukkan industri seluas 7.954,60 ha (2,65%);
(d) Kawasan peruntukkan permukiman yang terdiri dari kawasan peruntukkan
permukiman pedesaan seluas 12.071,43 ha (4,02%) dan kawasan
peruntukkan permukiman perkotaan seluas 95.964,77 ha (31,97%).
Selain itu kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tertentu dapat
diarahkan pada kawasan peruntukkan budidaya dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku. Kawasan ini terdiri dari kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan
pertambangan, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya.
3. Rencana Kawasan Strategis
Wilayah Kabupaten Bogor selain memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi
konservasi lingkungan, pertahananan keamanan serta pemanfaatan sumber daya
alam dan pemanfaatan teknologi tinggi. Oleh karena itu pengembangan
perwilayahan di Kabupaten Bogor dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan
strategis baik yang ditetapkan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.
Perincian fungsi kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.9.
Fungsi Kawasan Strategis
Klasifikasi Nama Kawasan Strategis Fungsi
Kawasan Strategis Nasional KSN Jabodetabekpunjur Ekonomi KSN SKSD Palapa Klapanunggal Pendayagunaan SDA dan teknologi
tinggi. Kawasan Strategis Provinsi KSP Bogor-Puncak-Cianjur Lingkungan hidup
KSP Jonggol Ekonomi KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Bumi Gunung Salak-Pongkor
Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi
KSP Panas Bumi Gunung Gede-Pangrango
Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi
Kawasan Strategis Kabupaten
KSK Pangkalan TNI Udara Lapangan Udara Atang Sanjaya
Pertahanan dan Keamanan
pendidikan/latihan pasukan perdamaian dunia (Peacekeeping) KSK Pusat Kota Cibinong Ekonomi KSK pusat Kota Cileungsi KSK Pusat Kota Cigudeg KSK Pusat Kota Parung Panjang KSK Puncak Lingkungan hidup
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 44
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Klasifikasi Nama Kawasan Strategis Fungsi
KSK Lapangan Panas Bumi Awi Bengkok
Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi
KSK Pusat Penelitian Kedirgantaraan LAPAN KSK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) KSK pertambangan ANTAM
Kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor tersebut selanjutnya dapat
dilihat persebarannya dalam rancangan Peta Struktur Ruang, Peta Wilayah
Pengembangan dan Kawasan Strategis serta Peta Pola Ruang yang dapat dilihat
pada gambar berikut :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 45
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 2.3.
Peta Rencana Struktur Ruang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 46
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 2.4.
Peta Rencana Wilayah Pengembangan Dan Kawasan Strategis
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 47
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 2.5.
Peta Rencana Pola Ruang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 II - 48
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 2.6.
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan
daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah,
dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah
terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Guna
memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja
keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi
pengelolaannya.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak
terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan
dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna
melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan
akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan
dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta
kondisi ekuitas dana yang tersedia.
Sumber penerimaan daerah terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah
dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang
meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus; dan 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Bagi Hasil
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
PEMDA lainnya dan Bagi Hasil Retribusi Provinsi. Pendapatan dari dana perimbangan
sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan
oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari
dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan Pemerintah Pusat dan formula
dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah
Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah.
Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan dari piutang daerah. Selain dana
dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari
Pemerintah Provinsi berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang
mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukan
bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dana
masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan
pembangunan di Kabupaten Bogor yang dapat memberikan kontribusi lebih dari 80
persen dari total pembangunan.
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun
2008 hingga tahun 2013, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Bogor periode Tahun 2013-2018. Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci
tentang kondisi kinerja pelaksanaan APBD serta neraca daerah dapat diuraikan sebagai
berikut :
3.1.1.1. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2008-2013,
diarahkan untuk “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang Efisien, Efektif dan Taat pada Ketentuan yang Berlaku”, yang
dilakukan melalui langkah/ upaya pokok, yaitu:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan PATDA;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan
daerah.
Dengan ketiga langkah di atas, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
keuangan daerah, yakni terdapatnya perkembangan pendapatan daerah yang
merupakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pendapatan daerah
Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang cukup besar baik dari sisi target
maupun realisasi. Berikut digambarkan trend target dan realisasi pendapatan daerah
Kabupaten Bogor kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, sebagai berikut :
Tabel 3.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
TAHUN PAD DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH JUMLAH
2008 290.940.055.000 1.269.110.457.000 210.318.282.000 1.770.368.794.000
2009 321.074.025.000 1.395.963.550.000 260.114.419.000 1.977.151.994.000
2010 381.351.329.000 1.549.097.574.000 476.694.303.000 2.407.143.206.000
2011 597.836.367.000 1.710.592.054.000 1.003.904.179.000 3.312.332.600.000 2012 911.453.125.000 1.963.877.056.000 871.711.633.000 3.747.041.814.000
2013 1.065.130.420.000 2.299.110.842.000 1.040.660.084.000 4.504.277.319.000 Sumber : LPJP 2008-2012, dan Lap Semester I 2013
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
TAHUN PAD DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH JUMLAH
2008 316.635.690.464 1.336.366.431.200 222.854.290.866 1.875.856.412.530
2009 337.903.884.329 1.524.291.997.485 315.941.629.824 2.178.137.511.638
2010 399.263.956.504 1.611.993.763.844 500.217.252.056 2.511.474.972.404
2011 685.121.399.928 1.781.177.918.858 985.455.796.519 3.451.755.115.305
2012 1.048.230.704.202 2.048.587.761.028 857.269.137.888 3.954.087.603.118
2013 1.258.766.010.366,99 2.310.876.711.691,00 1.000.421.091.002,00 4.570.063.813.059,99
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Lap Semester I 2013
Berdasarkan data trend target dan realisasi pendapatan daerah sebagaimana
tergambar di atas terlihat bahwa perkembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah setiap
tahunnya terus meningkat selama dalam kurun waktu periode 2008-2013, yaitu
kenaikan realisasi rata-rata mencapai 15,43 persen dan kenaikan target rata-rata
mencapai 14,53 persen, dimulai dari tahun 2008 sebesar Rp.1.875.856.412.530 dari
target Rp.1.770.368.794.000, berturut-turut dalam periode tersebut meningkat sampai
dengan tahun 2013 sebesar Rp.4.570.063.813.059,99 dari target
Rp.4.504.277.319.000,00.
Sementara itu, rata-rata komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor periode
tahun 2008-2013 dapat digambarkan pada diagram berikut ini.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 3.1. Rata-Rata Komposisi (prosentase) Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013
Dari gambar diatas terlihat bahwa komponen Pendapatan Daerah yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
dalam kurun waktu tahun 2008-2013 adalah Dana Perimbangan yaitu mencapai 59,90
persen, kemudian Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,37 persen dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,74 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Bogor pada
dasarnya sangat dipengaruhi oleh penerimaan-penerimaan dari pemerintah pusat yaitu
Dana Perimbangan. Proporsi PAD sebesar 20,37 persen terhadap total pendapatan
selama kurun waktu 2008-2013 telah mencapai dan memenuhi syarat rasio kecukupan
penerimaan (Revenue Adequacy Ratio) yang minimal sebesar 20 persen dari total
pendapatan daerah sebagaimana standar yang berlaku di era otonomi daerah. Namun
demikian potensi riil dari PAD harus terus dioptimalkan menjadi potensi terpungut, agar
syarat kecukupan (sufficient condition) tetap terpenuhi pada tahun yang akan datang,
dan akan terus meminimalisir ketergantungan pada dana yang berasal dari pemerintah
pusat.
Namun jika dilihat perkembangan prosentase PAD dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan hal ini terlihat dalam gambar dibawah ini :
PAD
19,46%Dana
Perimbangan
60,29%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah;
20,25%
Target
PAD;
20,37%Dana Perimbangan
59,90%
Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah; 19,74%
REALISASI
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Gambar 3.2. Rata-Rata Komposisi (prosentase) Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
Pada Tahun 2013 komposisi Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah sudah
mencapai 27,54 persen yang semula pada tahun 2008 komposisi Realisasi PAD terhadap
Pendapatan Daerah sebesar 16,83 persen atau naik sebesar 10,32 persen.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor, dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara rata-rata
selama 5 tahun telah mencapai 27,54 persen Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan
syarat kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat
memberikan dukungan yang besar terhadap total pendapatan daerah kontribusi ideal
mencapai minimal 20 persen. Untuk Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor telah
melampaui angka konstribusi ideal tersebut, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
yang lain di Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Indonesia maka kontribusi Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bogor sudah di atas kondisi rata-rata, karena Kabupaten/kota
lainnya baru mencapai 5 persen sampai dengan 10 persen.
Perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama kurun
waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, secara linier terus meningkat dari
masing-masing komponen Pendapatan Daerah, terutama dari Dana Perimbangan,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang
Sah, dengan perincian sebagai berikut :
1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor bersumber dari 4 (empat) komponen,
yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan
16,88%
15,51%
15,90%
19,85%
26,51%
PAD
27,54%
71,24%
69,98%
64,19%
51,60%
51,81%
Dana Perimbangan
50,57%
11,88%
14,51%
19,92%
28,55%
21,68%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
21,89%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% Rerata Realisasi Komposisi
Tahu
n
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Secara ringkas gambaran target dan realisasi pendapatan asli daerah
Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 2013
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah Jumlah
2008 153.219.665.000 102.365.889.000 13.743.879.000 21.610.622.000 290.940.055.000
2009 159.914.948.000 109.965.372.000 16.202.324.000 34.991.381.000 321.074.025.000
2010 190.673.157.000 113.155.250.000 22.912.940.000 54.609.982.000 381.351.329.000
2011 373.704.079.000 101.744.758.000 23.486.270.000 98.901.260.000 597.836.367.000
2012 625.871.642.000 115.767.678.000 32.132.713.000 137.681.092.000 911.453.125.000
2013 813.780.980.000 138.829.789.000 13.244.856.000 198.650.768.000 1.164.506.393.000 Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah Jumlah
2008 159.731.425.185 117.093.957.647 13.810.402.411 25.999.905.221 316.635.690.464
2009 167.079.071.810 116.502.385.407 16.230.267.061 38.092.160.051 337.903.884.329
2010 197.020.356.557 119.564.617.840 22.914.533.335 59.764.448.772 399.263.956.504
2011 456.752.497.703 108.755.927.353 11.544.304.953 108.068.669.919 685.121.399.928
2012 741.235.205.926 127.812.577.508 11.814.896.156 167.368.024.612 1.041.230.704.202
2013 883.306.000.193 145.819.007.884 13.244.856.928 216.396.145.361,94 1.258.766.010.366,99 Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Gambar 3.3.
Rata-Rata Komposisi prosentase PAD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
Perkembangan pendapatan Asli Daerah sebagaimana tergambar di atas, tak
terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan baik itu intensifikasi dan
ekstensifikasi pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,
Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Pajak Daerah; 58,92%
Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan; 4,06%
Lain-lain PAD yang Sah;
13,56% TARGET
Pajak Daerah; 59,47%
Retribusi Daerah; 23,51%
Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan; 3,13%
Lain-lain PAD yang
Sah; 13,90%
REALISASI
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Daerah serta Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang
pendapatan daerah. Perincian realisasi dari kelompok PAD sebagai berikut.
a. Pajak Daerah
Pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah bersumber dari 10 jenis
Pajak Daerah, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Daerah
sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang paling
dominan, hal tersebut ditandai dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun
2013 yakni mencapai 59,47 persen. Peningkatan penerimaan PAD dalam kurun
waktu 2008-2013 sangat signifikan, semula pada tahun 2008 sebesar
Rp.290.940.055.000, menjadi sebesar Rp.1.258.766.010.366,99, pada tahun
2013, hal ini menunjukan adanya peningkatan sebesar Rp.873.566.338.000 atau
23,82 persen, dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 4,76 persen.
Untuk lebih jelasnya, dalam kurun waktu tahun 2008-2013, gambaran target
dan realisasi Pajak Daerah dapat digambarkan pada Tabel berikut ini.
Tabel 3.5. Target Pajak Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
No. Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 2012 2013Hasil Pajak Daerah 153.219.665.000 159.914.948.000 190.673.157.000 373.704.079.000 625.871.642.000 813.780.980.000
1 Pajak Hotel 12.365.188.000 14.659.304.000 17.655.073.000 20.787.322.000 27.071.495.000 36.706.422.0002 Pajak Restoran 11.342.000.000 13.007.219.000 15.742.698.000 19.479.773.000 26.658.690.000 40.592.369.0003 Pajak Hiburan 4.413.750.000 6.219.451.000 9.044.567.000 12.056.663.000 16.635.953.000 19.828.663.0004 Pajak Reklame 8.250.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.500.000.000 9.500.000.000 11.778.862.0005 Pajak Penerangan Jalan 69.193.385.000 72.367.174.000 81.268.784.000 108.045.083.000 122.135.996.000 149.815.172.0006 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 46.983.342.000 43.632.300.000 56.692.035.000 58.904.905.000 -7 Pajak Parkir 617.000.000 967.000.000 1.200.000.000 1.399.829.000 2.054.251.000 3.301.513.0008 Pajak Air Bawah Tanah - - - 17.634.764.000 24.282.938.000 37.981.691.0009 Pajak Sarang Burung Walet 55.000.000 62.500.000 70.000.000 75.000.000 - -10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - 125.820.740.000 191.358.365.000 256.000.000.00011 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - - - 79.791.156.000 89.690.428.000
12 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan - - - - 126.382.798.000 168.085.860.000
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.6. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.7. Rata-rata Target Komposisi Komponen Pajak Daerah
Tahun 2008-2013
URAIAN PAJAK DAERAH RATA-RATA KOMPOSISI REALISASI (%)
1 Pajak Hotel 5,30%
2 Pajak Restoran 5,19%
3 Pajak Hiburan 2,96%
4 Pajak Reklame 2,23%
5 Pajak Penerangan Jalan 23,89%
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 8,37%
7 Pajak Parkir 0,41%
8 Pajak Air Bawah Tanah 3,45%
9 Pajak Sarang Burung Walet 0,01%
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 28,78%
11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6,85%
12 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan 12,56% Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Dari tabel diatas, terlihat bahwa yang paling dominan dari 12 jenis pajak daerah
yang ada di Kabupaten Bogor pada kurun waktu tahun 2008-2013 adalah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang mencapai 28,78 persen dan
Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 23,89 persen. Hal tersebut didukung
oleh perkembangan penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Bogor, baik itu dari
sektor rumah tangga maupun bisnis.
No. Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 2012 2013Hasil Pajak Daerah 159.731.425.185 167.079.071.810 197.020.356.557 456.752.497.703 741.235.205.926 883.306.000.193,05
1 Pajak Hotel 13.012.064.649 14.701.662.155 19.007.679.533 22.837.918.638 30.212.920.492 38.273.161.944,002 Pajak Restoran 11.935.949.199 13.244.975.920 16.743.169.061 21.300.682.765 29.363.272.548 42.508.516.526,903 Pajak Hiburan 5.135.831.725 7.077.430.815 9.592.706.812 13.329.589.994 19.857.907.554 22.197.649.185,504 Pajak Reklame 8.329.464.452 8.094.547.524 9.419.384.033 9.924.547.509 10.045.280.964 12.276.398.478,005 Pajak Penerangan Jalan 72.192.521.782 73.810.629.260 83.001.367.534 110.179.977.196 128.612.620.308 154.600.301.875,416 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 48.056.341.124 49.045.153.356 57.922.755.034 62.991.600.183 - -7 Pajak Parkir 1.013.464.654 1.041.996.430 1.263.035.900 1.708.543.044 2.450.685.421 3.329.421.667,008 Pajak Air Bawah Tanah - - - 21.601.213.132 27.992.374.686 40.350.069.968,169 Pajak Sarang Burung Walet 55.787.600 62.676.350 70.258.650 75.584.700 - -10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - 192.802.840.542 266.372.346.107 290.572.171.861,2011 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - - - 88.419.918.376 89.996.110.222,0012 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan - - - 137.907.879.470 189.202.198.464,88
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang
memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pajak daerah, yakni dalam kurun
waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kontribusi retribusi daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 23,51 persen sejalan dengan
upaya-upaya pengembangan penerimaan pendapatan daerah dari pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor (Retribusi Daerah) selama
kurun waktu tahun 2008-2013 pun terdapat perkembangan yang positif, baik itu
dari jenis retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha maupun dari jenis Retribusi
Perijinan Tertentu. Pada kurun waktu tahun 2008-2013 terdapat 38 jenis dari 3
(tiga) kategori retribusi yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli
Daerah, yaitu:
1) Kategori Jasa Umum, terdiri dari 10 (sepuluh) jenis retribusi, yaitu:
a) Retribusi Pelayanan Umum;
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
f) Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Perdagangan;
g) Retribusi Pendaftaran Perusahaan;
h) Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian;
i) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, dan
j) Retribusi Penyedotan Kakus.
2) Kategori Jasa Usaha, terdiri dari 7 (tujuh) jenis retribusi, yaitu:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b) Retribusi Terminal Penumpang;
c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
d) Retribusi Penyedotan Kakus;
e) Retribusi Rumah Potong Hewan;
f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
g) Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
3) Kategori Perijinan Tertentu, terdiri dari 21 jenis retribusi, yaitu:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b) Retribusi Izin Gangguan;
c) Retribusi Izin Trayek;
d) Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
e) Retribusi Izin Ketenagakerjaan;
f) Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
g) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
h) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
i) Retribusi Izin Angkutan;
j) Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
k) Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing;
l) Retribusi Ijin Penampungan CTKI;
m) Retribusi IjinPendirian Bursa Kerja Khusus dan LPPS;
n) Retribusi Ijin Operasional LKKS dan BLKLN;
o) Retribusi Ijin Pemakaian Pesawat/Bejana Uap;
p) Retribusi Ijin Pesawat Angkat/Angkut;
q) Retribusi Ijin Pemakaian Bejana Uap;
r) Retribusi Ijin Instalasi Penyalur/Penangkal Petir;
s) Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan;
t) Retribusi Pendaftaran Perusahaan, dan
u) Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian.
Namun demikian dari seluruh jumlah retribusi tersebut terjadi perubahan setiap
tahunnya. Perkembangan jenis pungutan di Kabupaten Bogor dari retribusi
daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 diuraikan pada tabel-tabel berikut
ini.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.8. Rencana Anggaran Perkembangan Jumlah Retribusi Daerah
di Kabupaten Bogor Berdasarkan Kelompok/Jenis Retribusi Daerah Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Dari 38 jenis retribusi tersebut, secara nominal jenis retribusi daerah yang
memberikan kontribusi terbesar adalah berasal dari Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebesar 115,75 persen; Retribusi Pelayanan Kesehatan
sebesar 108,83 persen dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 108,76
persen, diikuti oleh Retribusi Ijin Gangguan sebesar 107,21 persen, Retribusi
Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat sebesar 106,14 persen, Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 100,36 persen dan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar 100,34 persen.
Sedangkan perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten
Bogor dalam kurun waktu tahun 2008-2013, berdasarkan jenis retribusi daerah
dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
2008 2009 2010 2011 2012 2013I Retribusi Jasa Umum 107,18 113,52 107,83 102,97 102,87 109,25 107,271 Retribusi Pelayanan Kesehatan 108,35 115,8 109,65 103,87 103,64 111,66 108,832 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 100,57 100,06 100,07 100,23 100,1 101,14 100,363 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 106,5 100,75 100,03 101,52 109,29 118,72 106,144 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 87,04 92,55 100 100 100 100,04 96,615 Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 95,03 100,01 100 100 100,01 100,1 99,196 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan - 41,69 71,43 - - - 18,857 Retribusi Pendaftaran Perusahaan - 70,22 124,2 - - - 32,48 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian - 119,42 107,16 - - - 37,769 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 110,8 142,64 - - - - 42,2410 Retribusi Penyedotan Kakus - - - 100,04 100,11 100,02 50,03II Retribusi Jasa Usaha 116,14 91,13 101,95 97,33 91,57 93,63 98,621 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100,9 138,6 106,25 119,89 117 111,84 115,752 Retribusi Terminal Penumpang 60,59 81,43 85,04 85 100,04 100,08 85,363 Retribusi Tempat Khusus Parkir 107,26 88,42 100 100,01 100 100,1 99,34 Retribusi Penyedotan Kakus 100,17 100,16 100,19 - - - 50,095 Retribusi Rumah Potong Hewan 101,16 101,03 95,4 101,32 101,95 98,19 99,846 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 96,22 100,49 100 90,13 102,42 112,81 100,347 Retribusi Izin Usaha Pariwisata 87,41 - - - - - 14,57III Retribusi Perizinan tertentu 80,67 101,55 95,44 91,54 86,49 98,51 92,371 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 127,65 96,2 102,77 108,81 115,72 101,41 108,762 Retribusi Izin Gangguan 109,98 88,01 109,41 120,01 114,68 101,18 107,213 Retribusi Izin Trayek 61,15 100,02 100,57 100,02 100,04 100,5 93,724 Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah 100,88 71,39 121,65 - - - 48,995 Retribusi Izin Ketenagakerjaan - - 109,5 - - - 18,256 Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 118,19 106,02 106,5 - - - 55,127 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 108,14 123,36 131,17 - - - 60,448 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi 102,1 73,27 102,67 - - - 46,349 Retribusi Izin Angkutan 147,78 100,48 100,21 - - - 58,0810 Retribusi Izin Usaha Pariwisata - 148,58 106,25 - - - 42,4711 Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing - - - - - 118,27 19,7112 Retribusi Ijin Penampungan CTKI 100 100 - - - - 33,3313 Retribusi IjinPendirian Bursa Kerja Khusus dan LPPS 100 100 - - - - 33,3314 Retribusi Ijin Operasional LKKS dan BLKLN 100 100 - - - - 33,3315 Retribusi Ijin Pemakaian Pesawat/Bejana Uap 132,88 100 - - - - 38,8116 Retribusi Ijin Pesawat Angkat/Angkut 145,66 100 - - - - 40,9417 Retribusi Ijin Pemakaian Bejana Uap 100,97 100 - - - - 33,518 Retribusi Ijin Instalasi Penyalur/Penangkal Petir 100 102,27 - - - - 33,7119 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan 96,19 - - - - - 16,0320 Retribusi Pendaftaran Perusahaan 114,18 - - - - - 19,0321 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian 122,43 - - - - - 20,4
Jenis RetribusiTahun
Rerata
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Perkembangan Jumlah Retribusi Daerah
di Kabupaten Bogor Berdasarkan Kelompok/Jenis Retribusi Daerah Tahun 2008-2013
Tahun Jenis Retribusi Daerah
Jasa Umum Jasa Usaha Perijinan Tertentu Jumlah
Rp % Rp % Rp % Rp
2008 T 49.989.649.000
107,18 3.725.086.000
86,10 48.651.154.000
123,96 102.365.889.000
R 53.576.914.009 3.207.298.773 60.309.744.865 117.093.957.647
2009 T 51.979.684.000
113,52 3.500.427.000
109,74 54.485.261.000
98,47 109.965.372.000
R 59.008.141.506 3.841.265.668 53.652.978.233 116.502.385.407
2010 T 41.094.278.000
107,83 3.796.086.000
98,09 68.264.886.000
104,78 113.155.250.000
R 44.313.806.485 3.723.650.802 71.527.160.553 119.564.617.840
2011 T 34.285.785.000
102,97 3.751.473.000
102,75 63.707.500.000
109,24 101.744.758.000
R 35.305.355.168 3.854.469.001 69.596.103.184 108.755.927.353
2012 T 45.072.885.000
102,87 4.468.708.000
109,21 66.226.085.000
115,61 115.767.678.000
R 46.365.485.273 4.880.063.035 76.567.029.200 127.812.577.508
2013 T 60.211.067.000
109,25 4.402.142.000
106,80 74.216.580.000
101,51 138.829.789.000
R 65.778.351.212 4.701.394.660 75.339.262.012 145.819.007.884
Rerata 47.105.558.000
107,27 3.940.653.667
102,11 62.591.911.000
108,93 113.638.122.667
50.724.675.609 4.034.690.323 67.832.046.341 122.591.412.273
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Dari tabel di atas, terlihat bahwa jenis retribusi yang memeliki prosentase
realisasi terbesar adalah dari jenis retribusi Perijinan Tertentu yakni sebesar
108,93 persen, Retribusi Jasa Umum sebesar 107,27 persen dan Retribusi Jasa
Usaha sebesar 102,11 persen.
Tabel 3.10. Prosentase Realisasi Target Retribusi Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Tahun Realisasi Retribusi Daerah (%)
Jasa Umum Jasa Usaha Perijinan Tertentu
2008 45,76 2,74 51,51
2009 50,65 3,30 46,05
2010 37,06 3,11 59,82
2011 32,46 3,54 63,99
2012 36,28 3,82 59,91
2013 45,11 3,22 51,67
Rerata 41,22 3,29 55,49
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jenis retribusi daerah yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi retribusi daerah adalah dari
jenis retribusi Perijinan Tertentu yakni sebesar 55,49 persen kemudian Retribusi
Jasa Umum sebesar 41,22 persen dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 3,29
persen.
Adapun bila dilihat berdasarkan per komponen retribusi daerah, maka dapat
terlihat pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.11. Target Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.12. Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.13. Target Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bogor
Tahun 2008 - 2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013Retribusi Jasa Umum 49.989.649.000 51.979.684.000 41.094.278.000 34.285.785.000 45.072.885.000 60.211.067.000
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 43.397.479.000 44.769.563.000 33.143.543.000 25.792.062.000 34.293.258.000 46.533.524.0002 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 4.000.000.000 4.250.000.000 5.150.000.000 5.500.008.000 8.114.978.000 11.052.878.0003 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 500.000.000 500.000.000 579.015.000 579.015.000 374.407.000 60.033.0004 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 310.320.000 335.320.000 355.320.000 400.000.000 440.000.000 536.485.0005 Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 1.545.000.000 1.545.000.000 1.585.000.000 1.640.000.000 1.400.242.000 1.500.000.0006 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan - 104.137.000 80.000.000 - - -7 Retribusi Pendaftaran Perusahaan - 217.804.000 159.500.000 - - -8 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian - 41.200.000 41.900.000 - - -9 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 236.850.000 216.660.000 - - - -10 Retribusi Penyedotan Kakus - - - 374.700.000 450.000.000 517.500.000
Uraian
2008 2009 2010 2011 2012 2013Retribusi Jasa Umum 53.576.914.009 59.008.141.506 44.313.806.485 35.305.355.168 46.365.485.273 65.778.351.212
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 47.020.969.938 51.841.908.358 36.340.738.539 26.789.842.208 35.542.302.148 51.959.587.204 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 4.022.748.000 4.252.440.585 5.153.381.606 5.512.776.217 8.123.143.000 11.179.030.258 3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 532.515.431 503.736.063 579.186.340 587.825.743 409.189.625 83.910.750 4 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 270.097.140 310.350.000 355.330.000 400.002.000 440.000.000 536.719.000 5 Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 1.468.163.500 1.545.104.500 1.585.022.500 1.640.049.000 1.400.350.500 1.501.514.000 6 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan - 43.412.000 57.147.500 - - - 7 Retribusi Pendaftaran Perusahaan - 152.950.000 198.100.000 - - - 8 Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian - 49.200.000 44.900.000 - - - 9 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 262.420.000 309.040.000 - - - - 10 Retribusi Penyedotan Kakus - - - 374.860.000 450.500.000 517.590.000
Uraian
2008 2009 2010 2011 2012 2013Retribusi Jasa Usaha 3.725.086.000 3.500.427.000 3.796.086.000 3.751.473.000 4.468.708.000 4.402.142.000
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.285.000.000 1.440.411.000 1.543.734.000 1.575.604.000 2.345.083.000 2.490.402.000 2 Retribusi Terminal Penumpang 1.300.072.000 1.025.016.000 1.053.800.000 1.180.000.000 1.180.000.000 1.210.000.000 3 Retribusi Tempat Khusus Parkir 187.875.000 250.000.000 268.000.000 350.000.000 385.000.000 315.500.000 4 Retribusi Penyedotan Kakus 300.000.000 300.000.000 340.560.000 - - 5 Retribusi Rumah Potong Hewan 211.170.000 225.000.000 259.992.000 270.792.000 287.292.000 316.020.000 6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 250.000.000 260.000.000 330.000.000 375.077.000 271.333.000 70.000.000 7 Retribusi Izin Usaha Pariwisata 190.969.000 - - - - -
Uraian
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.14. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.15. Target Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.16.
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013Retribusi Jasa Usaha 3.207.298.773 3.841.265.668 3.723.650.802 3.854.469.001 4.880.063.035 4.701.394.660
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.296.513.223 1.996.460.243 1.640.285.252 1.889.018.651 2.743.762.835 2.785.301.6602 Retribusi Terminal Penumpang 787.666.000 834.680.500 896.111.000 1.003.007.000 1.180.481.000 1.211.026.000,003 Retribusi Tempat Khusus Parkir 201.509.050 221.055.925 268.010.550 350.019.200 385.018.200 315.810.000,004 Retribusi Penyedotan Kakus 300.500.000 300.470.000 341.200.000 - - -5 Retribusi Rumah Potong Hewan 213.625.500 227.324.000 248.044.000 274.374.150 292.901.000 310.290.000,006 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 240.550.000 261.275.000 330.000.000 338.050.000 277.900.000 78.967.000,007 Retribusi Izin Usaha Pariwisata 166.935.000 - - - - -
Uraian
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013Retribusi Perizinan tertentu 48.651.154.000 54.485.261.000 68.264.886.000 63.707.500.000 66.226.085.000 74.216.580.000Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 39.930.000.000 45.412.000.000 60.500.000.000 60.500.000.000 63.000.000.000 70.000.000.000Retribusi Izin Gangguan 2.050.000.000 2.200.000.000 2.400.000.000 2.777.500.000 3.000.000.000 3.456.105.000Retribusi Izin Trayek 500.000.000 401.565.000 425.500.000 430.000.000 226.085.000 232.475.000Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah 509.475.000 570.000.000 402.500.000 - - -Retribusi Izin Ketenagakerjaan - 30.000.000 - - -Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 220.000.000 100.000.000 197.172.000 - - -Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 4.020.001.000 5.421.788.000 4.000.000.000 - - -Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi 262.000.000 101.000.000 75.000.000 - - -Retribusi Izin Angkutan 250.000.000 83.400.000 97.400.000 - - -Retribusi Izin Usaha Pariwisata - 150.750.000 137.314.000 - - -Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing - - - - - 528.000.000Retribusi Ijin Penampungan CTKI 1.200.000 600.000 - - - -Retribusi IjinPendirian Bursa Kerja Khusus dan LPPS 750.000 1.000.000 - - - -Retribusi Ijin Operasional LKKS dan BLKLN 1.800.000 2.550.000 - - - -Retribusi Ijin Pemakaian Pesawat/Bejana Uap 21.096.000 1.728.000 - - - -Retribusi Ijin Pesawat Angkat/Angkut 30.960.000 5.400.000 - - - -Retribusi Ijin Pemakaian Bejana Uap 32.112.000 25.560.000 - - - -Retribusi Ijin Instalasi Penyalur/Penangkal Petir 41.760.000 7.920.000 - - - -Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan 250.000.000 - - - - -Retribusi Pendaftaran Perusahaan 250.000.000 - - - - -Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian 280.000.000 - - - - -
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012Retribusi Perizinan tertentu 60.309.744.865 53.652.978.233 71.527.160.553 69.596.103.184 76.567.029.200Retribusi IMB 50.971.590.300 43.687.259.610 62.173.607.292 65.832.890.878 72.900.511.534Retribusi Izin Gangguan 2.254.625.440 1.936.159.649 2.625.898.277 3.333.142.306 3.440.332.666Retribusi Izin Trayek 305.730.500 401.640.000 427.945.000 430.070.000 226.185.000Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah 513.975.000 406.900.000 489.625.000 - - Retribusi Izin Ketenagakerjaan - - 32.850.000 - - Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 260.008.800 106.020.050 209.982.450 - - Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 4.347.092.540 6.688.280.824 5.246.760.534 - - Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi 267.500.000 74.000.000 77.000.000 - - Retribusi Izin Angkutan 369.441.250 83.800.000 97.600.000 - - Retribusi Izin Usaha Pariwisata - 223.980.100 145.892.000 - - Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing - - - - - Retribusi Ijin Penampungan CTKI 1.200.000 600.000 - - - Retribusi IjinPendirian Bursa Kerja Khusus dan LPPS 750.000 1.000.000 - - - Retribusi Ijin Operasional LKKS dan BLKLN 1.800.000 2.550.000 - - - Retribusi Ijin Pemakaian Pesawat/Bejana Uap 28.032.000 1.728.000 - - - Retribusi Ijin Pesawat Angkat/Angkut 45.096.000 5.400.000 - - - Retribusi Ijin Pemakaian Bejana Uap 32.424.000 25.560.000 - - - Retribusi Ijin Instalasi Penyalur/Penangkal Petir 41.760.000 8.100.000 - - - Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan 240.475.000 - - - - Retribusi Pendaftaran Perusahaan 285.450.000 - - - - Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian 342.794.035 - - - -
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari deviden yang
diperoleh dari hasil usaha daerah atas penyertaan modal terhadap perusahaan
daerah (PDAM) maupun lembaga keuangan (Bank Jabar dan PD. BPR/PD. PK).
Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 perkembangan
penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digambarkan
sebagai berikut:
Tabel 3.17. Target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(Deviden) Kabupaten Bogor Tahun 2008 -2013 URAIAN TAHUN
BAGIAN LABA PERUSAHAN MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN DAERAH JUMLAH
2008 5.616.118.000 8.127.761.000 13.743.879.000
2009 6.169.717.000 10.032.607.000 16.202.324.000
2010 9.117.749.000 13.795.191.000 22.912.940.000
2011 11.941.966.000 11.544.304.000 23.486.270.000
2012 20.317.817.000 11.814.896.000 32.132.713.000
2013 21.386.580.000 13.275.956.000 34.662.536.000
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.18. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(Deviden) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 URAIAN TAHUN
BAGIAN LABA PERUSAHAN MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN DAERAH JUMLAH
2008 5.682.640.011 8.127.762.400 13.810.402.411
2009 6.069.717.948 10.060.549.113 16.130.267.061
2010 9.117.749.269 13.796.784.066 22.914.533.335
2011 11.860.408.948 11.544.304.953 23.404.713.901
2012 20.317.750.094 11.814.896.156 32.132.646.250
2013 13.244.856.928 947.048.906 14.191.905.834
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Sumber penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
adalah berasal dari Perusahaan Daerah (PDAM) dan Lembaga Keuangan Daerah
(Bank Jabar, PD. BPR dan PD/PK). Selain itu, dalam upaya peningkatan peran
Perusahaan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka
mengoptimalkan pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Bogor, maka pada
Tahun 2012 mulai beroperasi PD. Prayoga yang diharapkan dapat lebih
mengoptimalkan kualitas pengelolaan pertambangan sehingga dapat
memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya
dari deviden (laba usaha daerah) dari pengelolaan pertambangan daerah
sebagaimana dimaksud.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
d. Lain-Lain PAD yang Sah
Komponen penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah merupakan jenis
penerimaan selain dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pengelolaan Kekayaan Darah yang dipisahkan yang terdiri dari 8 jenis
penerimaan, yaitu : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2)
Penerimaan Jasa Giro; (3) Penerimaan Bunga Deposito; (4) Tuntutan Ganti
Kerugian Dearah; (5) Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
(6) Penerimaan Denda Pajak Daerah; (7) Penerimaan Denda Retribusi Daerah
dan (8) Pendapatan Lain-lain.
Komponen Lain-Lain PAD yang sah ini memberikan kontribusi sekitar 13,80
persen setiap tahunnya dengan besaran nilainya berfluktuatif dengan rata-rata
capaian target terhadap realisasi 94,85 persen. Dimana, kontributor terbesar
rata-rata realisasi pada periode tahun 2008-2009 adalah Penerimaan Jasa Giro
sebesar 23,89 persen dan Penerimaan Bunga Deposito 50,76 persen, kemudian
pada periode tahun 2010-2013 terjadi perubahan kontributor terbesar yaitu
Penerimaan Bunga Deposito sebesar 21,51 persen dan Pendapatan BLUD
sebesar 62,59 persen. Sehingga secara keseluruhan periode tahun 2008-2012
kontributor terbesar pada komponen ini yaitu berturut-turut Penerimaan Bunga
Deposito sebesar 36,14 persen dan Pendapatan BLUD sebesar 37,97 persen.
Berikut perkembangan Lain-Lain PAD yang Sah dari tahun 2008 -2013.
Tabel 3.19. Target Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012Lain-Lain PAD yang Sah 21.610.622.000 34.991.381.000 54.609.982.000 98.901.260.000 137.681.092.000Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 175.000.000 237.500.000 46.272.000 20.213.000 116.643.000Penerimaan Jasa Giro 6.144.606.000 8.809.637.000 5.890.779.000 7.258.561.000 7.768.072.000Pendapatan Bunga Deposito 12.164.238.000 22.565.596.000 23.627.945.000 24.327.828.000 26.447.231.000Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 52.247.000Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 300.000.000 2.001.120.000 - 776.000.000 1.811.834.000Pendapatan Denda Pajak 116.778.000 116.778.000 50.389.000 428.027.000 3.178.500.000Pendapatan Denda Retribusi - - - - - Pendapatan dari pengembalian - - - 1.849.410.000 3.625.097.000Pendapatan BLUD - - 23.080.397.000 59.602.553.000 93.234.430.000Pendapatan Lain-lain 2.525.000.000 1.060.000.000 1.864.200.000 4.598.668.000 780.038.000Pendapatan Kontribusi (KSO) - - - - 667.000.000Dana Talangan Raskin - - - - - Penjualan Benih Padi 135.000.000 150.750.000 - - -
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.20. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
e. Pengelolaan Dana Perimbangan
Penerimaan dari sektor Dana perimbangan, hampir di seluruh Kabupaten/Kota
se-Indonesia merupakan sektor penerimaan yang memberikan kontribusi paling
besar terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Begitu juga di
Kabupaten Bogor, kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
penerimaan dari Dana Perimbangan merupakan penerimaan terbesar dalam
total pendapatan daerah, rata-rata hampir mencapai 59,34 persen.
Berikut ini perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Bogor
kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
Tabel 3.21. Target Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
TAHUN BAGI HASIL PAJAK
BAGI HASIL BUKAN PAJAK
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS
TOTAL
2008 181.588.069.000 14.643.830.000 1.062.589.558.000 10.289.000.000 1.269.110.457.000
2009 209.453.539.000 13.061.449.000 1.111.979.562.000 61.469.000.000 1.395.963.550.000
2010 244.661.729.000 45.650.904.000 1.115.703.641.000 143.081.300.000 1.549.097.574.000
2011 164.661.729.000 54.834.811.000 1.326.116.914.000 164.978.600.000 1.710.592.054.000
2012 93.217.928.000 40.017.358.000 1.672.614.000.000 158.027.770.000 1.963.877.056.000
2013 134.325.809.000 60.320.201.000 1.887.770.112.000 216.694.720.000 2.299.110.842.000 Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.22.
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
TAHUN BAGI HASIL PAJAK
BAGI HASIL BUKAN PAJAK
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS
TOTAL
2008 248.599.417.088 14.888.456.112 1.062.589.558.000 10.289.000.000 1.336.366.431.200 2009 243.313.357.834 107.530.077.651 1.111.979.562.000 61.469.000.000 1.524.291.997.485 2010 294.746.590.891 58.462.231.953 1.115.703.641.000 143.081.300.000 1.611.993.763.844 2011 199.786.368.549 95.549.036.309 1.326.116.914.000 159.725.600.000 1.781.177.918.858 2012 131.960.185.230 85.985.663.798 1.672.614.142.000 158.027.770.000 2.048.587.761.028 2013 148.149.769.555 58.262.109.636 1.887.770.112.500 216.694.720.000 2.310.876.711.691
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013Lain-Lain PAD yang Sah 25.999.905.221 38.092.160.051 59.764.448.772 108.068.669.919 167.368.024.612 216.396.145.361,94Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 202.503.400 57.229.500 57.481.325 213.600 51.404.588 144.500.000,00Penerimaan Jasa Giro 9.734.487.385 8.510.940.300 7.100.898.324 7.959.322.063 9.951.606.101 11.352.279.151,00Pendapatan Bunga Deposito 12.808.437.040 23.326.299.804 24.973.130.748 24.440.506.111 35.871.319.934 44.344.610.775,00Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 39.472.724 173.593.054 47.885.350 40.858.900 124.576.700 101.073.929,00Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 190.124.972 3.829.735.807 - 1.034.932.844 3.371.228.384 9.623.399.272,00Pendapatan Denda Pajak 88.565.180 130.985.391 91.829.647 557.555.069 5.807.737.422 5.476.962.522,94Pendapatan Denda Retribusi - - - 4.309.992 7.383.481,00Pendapatan dari pengembalian - - - 2.922.961.119 4.100.953.781 2.376.810.809,00Pendapatan BLUD - - 23.940.924.836 65.965.654.742 105.595.466.406 137.717.892.574,00Pendapatan Lain-lain 2.801.164.520 1.912.458.695 3.138.598.542 5.146.665.471 2.055.421.304 4.482.100.818,00Pendapatan Kontribusi (KSO) - - 392.000.000 - 434.000.000 769.132.000,00Dana Talangan Raskin - - 21.700.000 - - -Penjualan Benih Padi 135.150.000 150.917.500 - - - -
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
f. Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen ketiga dalam
struktur pendapatan daerah Kabupaten Bogor, dalam pendapatan daerah
Kabupaten Bogor kurun waktu tahun 2008-2013 kontribusi dari Lain-Lain
Pendapatan Yang Sah rata-ratanya adalah sebesar 19,74 persen.
Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari
penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Propinsi, yang meliputi : Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya, serta dari Bagi Hasil Retribusi Propinsi. Pada table-tabel berikut ini
perkembangan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten
Bogor.
Tabel 3.23. Target Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.24.
Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 210.318.282.000 260.114.419.000 476.694.303.000 1.003.904.179.000 871.711.633.000 1.040.660.084.000Pendapatan Hibah - - 12.500.000.000 17.500.000.000 5.181.710.000 817.104.000Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 138.520.749.000 169.411.781.000 160.884.374.000 234.007.467.000 284.320.479.000 366.406.858.000Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - 8.818.000.000 315.853.609.000 - 355.347.093.000Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 71.447.440.000 89.807.432.000 205.074.366.000 255.645.570.000 317.421.104.000 315.008.736.000Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 236.360.000 81.050.000 19.508.000 362.127.000 331.155.000 409.930.000Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 113.733.000 814.156.000 481.540.000 481.540.000 866.354.000 2.670.363.000Dana Transfer Lainnya - - 88.916.515.000 180.053.866.000 263.590.831.000 - Dana Bantuan Penanggulangan Bencana - - - - - -
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 222.854.290.866 315.941.629.824 500.217.252.056 985.455.796.519 857.269.137.888 1.000.421.091.002,00Pendapatan Hibah - - 2.999.965.000 17.499.965.000 4.099.850.000 2.273.371.355,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 138.520.799.872 165.469.366.353 152.922.830.187 232.333.627.339 282.350.286.589 356.484.217.678,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - 7.936.200.000 318.014.644.000 - 356.458.862.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 76.127.483.170 117.904.558.432 248.276.185.540 235.986.682.962 304.839.502.468 281.677.731.184,00Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 161.361.091 122.569.440 79.413.653 362.127.035 331.155.125 409.930.526,00Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 113.733.480 1.373.482.599 717.766.876 1.204.883.863 2.057.512.706 3.116.978.259,00Dana Transfer Lainnya 7.930.913.253 29.061.825.000 87.284.890.800 180.053.866.320 263.590.831.000 - Dana Bantuan Penanggulangan Bencana - 2.009.828.000 - - - -
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kebijakan anggaran belanja secara umum diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran
belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan
serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja
menurut kelompok belanja terdiri dari:
1. Belanja tidak langsung, yang ditujukan untuk memenuhi: (1) belanja pegawai;
(2) belanja bunga; (3) belanja subsidi; (4) belanja hibah; (5) belanja bantuan
sosial; (6) belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah
desa; (7) belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan
pemerintah desa; dimana kedua jenis belanja tersebut ditujukan untuk
memberikan bagian dari pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah
desa/kelurahan sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta ditujukan untuk
memberikan bantuan keuangan bagi perorangan, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, partai politik dan bantuan
untuk instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor serta bantuan keuangan
bagi program unggulan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bogor, serta; (8) belanja tidak terduga yang jenis belanjanya meliputi
pengeluaran yang berkenaan dengan penanganan bencana alam, bencana sosial
dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu pengeluaran-
pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana
langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam
tahun anggaran yang bersangkutan serta ditujukan untuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup
dengan dukungan bukti-bukti yang sah;
2. Belanja langsung ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan
pembangunan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik berupa
barang dan/atau jasa publik, fisik maupun non-fisik yang terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bogor. Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya
terus mengalami peningkatan. semula pada tahun 2008 sebesar Rp.2.094.413.998.000
dan pada tahun 2013 menjadi Rp.4.929.943.358.000 atau naik sebesar 13,71 persen.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja. Pada tahun 2008 sebesar
Rp.1.758.774.923.665 kemudian menjadi Rp.1.353.529.595.436 pada tahun 2013 atau
naik sebesar 14,21 persen.
Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya terhadap anggaran yang telah
ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2008-2013 mencapai sebesar 90,02
persen.
Perkembangan anggaran dan realisasi Belanja daerah menurut kelompok belanja
dari tahun 2008-2013, baik untuk kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung adalah sebagai berikut :
Tabel 3.25. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.26.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Untuk kelompok belanja langsung dari tahun 2008-2013 baik alokasi anggaran
maupun realisasi anggaran juga mengalami peningkatan. Alokasi anggaran belanja
langsung pada tahun 2008 sebesar Rp.900.421.407.000 kemudian menjadi
Rp.2.666.401.951.000, pada tahun 2013 atau jika dirata-rata peningkatannya per tahun
sebesar 12,002 persen. Demikian pula bila dilihat berdasarkan realisasi belanja
langsung, pada tahun 2008 sebesar Rp.749.585.465.414,- kemudian menjadi
Rp.2.535.941.730.732,- pada tahun 2013 atau jika dirata-rata peningkatannya per
tahun sebesar 17,69 persen. Adapun pencapaian realisasi anggaran terhadap alokasi
NO 2008 2009 2010 2011 2012 2013I 1.193.992.591.000 1.266.963.761.000 1.418.667.356.000 1.725.455.227.000 1.865.941.065.000 2.263.541.407.000
1 Belanja Pegawai 835.340.793.000 942.613.363.000 1.071.569.901.000 1.296.330.831.000 1.486.082.768.000 1.657.225.113.0002 Belanja Non Pegawai 358.651.798.000 324.350.398.000 347.097.455.000 429.124.396.000 379.858.297.000 606.316.294.000
II 900.421.407.000 1.113.631.462.000 1.367.277.054.000 1.839.719.327.000 2.280.906.105.000 2.666.401.951.0001 Belanja Pegawai 145.112.466.000 154.933.079.000 146.843.580.000 207.116.846.000 210.233.733.000 279.918.714.0002 Belanja Barang dan Jasa 288.131.507.000 395.843.869.000 525.302.226.000 744.746.933.000 740.255.869.000 850.414.683.0003 Belanja Modal 467.177.434.000 562.854.514.000 695.131.248.000 887.855.548.000 1.330.416.503.000 1.536.068.554.000
JUMLAH 2.094.413.998.000 2.380.595.223.000 2.785.944.410.000 3.565.174.554.000 4.146.847.170.000 4.929.943.358.000
URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
NO 2008 2009 2010 2011 2012 2013I 1,009,189,458,251 1,168,003,420,872 1,391,768,797,633 1,660,958,254,961 1,779,883,679,195 2.073.707.659.388
1 Belanja Pegawai 761,365,834,259 876,132,711,626 1,051,726,123,751 1,243,574,049,174 1,430,702,692,724 1.543.098.411.1842 Belanja Non Pegawai 247,823,623,992 291,870,709,246 340,042,673,882 417,384,205,787 349,180,986,471 530.609.248.204
II 749,585,465,414 1,011,660,481,183 1,237,171,424,579 1,576,798,443,725 1,894,117,656,837 2.535.941.730.7321 Belanja Pegawai 128,536,850,853 141,469,664,634 136,775,180,180 187,974,180,481 196,517,643,000 264.251.887.3002 Belanja Barang dan Jasa 255,033,012,995 359,865,841,880 488,009,893,454 685,153,533,253 662,132,580,421 952.415.585.5673 Belanja Modal 366,015,601,566 510,324,974,669 612,386,350,945 703,670,729,991 1,035,467,433,416 1.319.274.257.865
JUMLAH 1,758,774,923,665 2,179,663,902,055 2,628,940,222,212 3,237,756,698,686 3,674,001,336,032 4.609.649.390.120
URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
anggaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut mencapai rata-rata sebesar
86,24 persen.
Realisasi yang lebih rendah dari rencana anggaran tersebut, disebabkan oleh :
(1) adanya upaya penghematan atas belanja barang habis pakai di masing-masing unit
kerja; (2) pengendalian yang ketat atas perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan
perjalanan dinas khusus setda diutamakan pada perjalanan yang benar-benar
mendukung kelancaran tupoksi organisasi dan koordinasi untuk sinergi pelaksanaan
masing-masing kewenangan; (3) adanya pemilahan dan seleksi kembali atas belanja
pemeliharaan kantor/gedung kerja, kendaraan dinas, alat studio dan komunikasi serta
alat-lat kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dan kegunaannya; (4) adanya sisa
lelang/sisa tender untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga serta adanya
beberapa pekerjaan yang tertunda dan diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, untuk kelompok belanja tidak langsung dari tahun 2008-2013 baik
alokasi anggaran maupun realisasi anggaran juga mengalami peningkatan. Alokasi
anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2008 sebesar Rp.1.193.992.591.000 naik
menjadi Rp.2.263.541.407.000 pada tahun 2013 atau jika dirata-rata peningkatan
pertahun 15,98 persen. Demikian pula bila dilihat berdasarkan realisasi belanja tidak
langsung, pada tahun 2008 sebesar Rp.1.009.189.458.251 menjadi Rp.817.699.995.333
pada tahun 2013 atau jika dirata-rata peningkatan pertahun sebesar 10,99 persen.
Rata-rata pencapaian realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu tersebut mencapai sebesar 93,83 persen. Hal ini
disebabkan oleh alokasi untuk accress belanja gaji dan tunjangan pegawai tidak
seluruhnya direalisasi.
Sedangkan jika melihat dari proporsi komposisi belanja langsung dan belanja
tidak langsung terhadap belanja daerah maka yang memberikan konstribusi terbesar
terhadap total pengeluaran belanja daerah adalah belanja tidak langsung yaitu sebesar
93,83 persen sedangkan untuk belanja langsung sebesar 86,24 persen. Hal ini,
menunjukkan bahwa penggunaan belanja tidak langsung secara rinci terlihat dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 3.27. Presentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013
NO URAIAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 84,52 92,19 98,10 96,26 95,39 42,06
1 BELANJA PEGAWAI 91,14 92,95 98,15 95,93 96,27 31,30
2 BELANJA NON PEGAWAI 69,10 89,99 97,97 97,26 91,92 10,76
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
II BELANJA LANGSUNG 83,25 90,84 90,48 85,71 83,04 51,44
1 BELANJA PEGAWAI 88,58 91,31 93,14 90,76 93,48 5,36
2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,51 90,91 92,90 92,00 89,45 19,32
3 BELANJA MODAL 78,35 90,67 88,10 79,26 77,83 93,50
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Kelompok Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja,
yaitu : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Subsidi; (3) Belanja Hibah; (4) Belanja Bantuan
Sosial; (5) Belanja bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah;
(6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Daerah; (7) Belanja Tidak Terduga dan (8) Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan.
Penggunaan terbesar dari total Belanja Tidak Langsung adalah untuk Belanja Pegawai,
yaitu rata-rata sebesar 72,88 persen, kemudian untuk Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan
Keuangan sebesar 19,40 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 3,35 persen, Belanja
Bantuan Sosial sebesar 2,18 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah sebesar 1,41 persen. Sementara itu,
pada jenis Belanja Langsung yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu : (1) Belanja
Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa dan (3) Belanja Modal, diketahui bahwa
penggunaan terbesar belanja langsung adalah untuk : (1) belanja modal sebesar 47,66
persen; (2) barang dan jasa sebesar 39,63 persen dan (3) belanja pegawai sebesar
12,71 persen, sebagaimana berikut ini:
Tabel 3.28. Proporsi Jenis Belanja Langsung terhadap Total Realisasi Belanja Langsung
Tahun 2008-2013 NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
1 Belanja Pegawai 19,36 15,31 11,87 13,14 11,10 11,04 10,28
2 Belanja Barang dan Jasa 38,44 39,13 42,46 47,23 39,08 33,53 33,58
3 Belanja Modal 62,32 55,64 56,19 56,31 70,24 60,57 47,67 Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.29. Target Belanja Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.30.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 URUSAN WAJIB 2.023.914.676.000 2.261.178.106.000 2.657.821.233.000 3.410.625.171.000 3.984.039.153.000 3.984.039.153.000 2 URUSAN PILIHAN 70.499.322.000 119.417.117.000 128.123.177.000 154.549.383.000 162.808.017.000 162.808.017.000
JUMLAH 2.094.413.998.000 2.380.595.223.000 2.785.944.410.000 3.565.174.554.000 4.146.847.170.000 4.146.847.170.000
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 URUSAN WAJIB 1.693.647.408.735 2.068.746.103.752 2.504.656.853.992 3.093.721.047.022 3.518.569.677.325 3.518.569.677.325 2 URUSAN PILIHAN 65.127.514.929 110.917.798.303 124.283.368.220 144.035.651.664 155.431.658.697 155.431.658.697
JUMLAH 1.758.774.923.664 2.179.663.902.055 2.628.940.222.212 3.237.756.698.686 3.674.001.336.022 3.674.001.336.022
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.31. Porsentase Belanja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Terhadap
Total Belanja Daerah URUSAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata
WAJIB 83,68 91,49 94,24 90,71 88,32% 88,32% 89,69%
PILIHAN 92,38 92,88 97,00 93,20 95,47% 95,47% 94,19% Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Berdasarkan data diatas, rata-rata pencapaian realisasi kurun waktu 2008-2013,
untuk Urusan Wajib adalah sebesar 89,69 persen dan Urusan Pilihan sebesar 94,19
persen. Sementara itu, alokasi anggaran untuk Urusan Wajib mencapai sebesar 95,756
persen dan untuk Urusan Pilihan sebesar 4,24 persen. Kemudian, peningkatan realisasi
alokasi anggaran untuk urusan wajib mencapai sebesar 95,55 persen, adapun untuk
urusan pilihan mencapai sebesar 4,45 persen. Besarnya alokasi anggaran untuk Urusan
Wajib, sejalan dengan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor.
Adapun alokasi terbesar dipergunakan untuk membiayai belanja pada: (1) Urusan
Pendidikan sebesar 17,17 persen; (2) Urusan Pemerintahan Umum sebesar 12,05
persen; (3) Urusan Pekerjaan Umum sebesar 7,84 persen; dan (4) Urusan Kesehatan
sebesar 5,87 persen.
3.1.1.3. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Stuktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah.
Komponen Penerimaan Daerah terdiri dari: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Aset Daerah
yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan kembali Pemberian
Pinjaman; (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan (7) Penerimaan Pihak Ketiga, adapun
komponen Pengeluaran Daerah terdiri dari: (1) Pembentukan Dana Cadangan; (2)
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; (3) Pembayaran Pokok Utang; (4) Pemberian
Pinjaman Daerah; (5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
dan (6) Pengeluaran Pihak KeTiga. Dimana jumlah defisit anggaran pada setiap
tahunnya tidak boleh lebih besar dari 3 persen PDRB dan dapat ditutupi dari penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar
dalam penerimaan pembiayaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dalam kurun waktu 2008-2013 jika dilihat berdasarkan
rata-rata prosentase besaran SiLPA terhadap total belanja daerah adalah sebesar 100
persen. Diketahui bahwa SiLPA merupakan kas bebas (free cash) yang belum terikat
penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan
anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran. SiLPA merepresetasikan sisa
kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
daerah. Dengan demikian, SiLPA dapat memberikan tanda adanya kinerja anggaran
yang baik.
Tabel 3.32.
Perkembangan Rencana Pembiayaan Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Tabel 3.33. Perkembangan Realisasi Pembiayaan
Tahun 2008-2013
Sumber : LPJP 2008-2012, dan Laporan Realisasi APBD Anggaran Tahun 2013 per tanggal 31 Des 2013
Berdasarkan data diatas, pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit
anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan
target pendapatan daerah. Dalam realisasinya, terjadi surplus anggaran, akibat
besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) yang antara lain
disebabkan oleh : (1) pendapatan daerah dapat melampaui target yang telah
ditetapkan, melalui upaya inetensifikasi dan ekstensifikasi PAD; (2) efisiensi terhadap
belanja daerah, khususnya pada belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal;
No. URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013PEMBIAYAAN 324.045.204.000 403.443.229.000 378.801.204.000 252.841.954.000 399.805.356.000 688.423.393.000
a Penerimaan Daerah 346.295.204.000 432.306.689.000 402.208.954.000 261.335.954.000 478.705.356.000 751.723.393.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 320.210.405.000 432.306.689.000 402.208.954.000 261.335.954.000 478.705.356.000 700.208.345.0002 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000 - - - - 30.000.000.0003 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan - - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah 11.084.799.000 - - - - - 7 Penerimaan Hasil Investasi Daerah - - - - - 21.515.048.000
b Pengeluaran Daerah 22.250.000.000 28.863.460.000 23.407.750.000 8.494.000.000 78.900.000.000 63.300.000.0001 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 30.000.000.000 - 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 17.250.000.000 26.269.768.000 23.407.750.000 8.494.000.000 48.900.000.000 63.300.000.0003 Pembayaran Pokok Utang 5.000.000.000 2.593.692.000 - - - - 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - -
Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan - - - - - -
No. URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013PEMBIAYAAN 315.225.101.084 403.735.345.082 378.801.204.665 264.706.943.805 420.122.078.768 694.793.492.035,00
a Penerimaan Daerah 335.291.725.407 432.323.989.949 402.208.954.665 273.200.943.805 499.022.078.768 751.793.492.035,001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 320.210.405.407 432.306.689.949 402.208.954.665 261.340.534.857 478.704.328.674 700.208.345.854,00
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) - 30.943.533.272,002 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000 - - - - -3 Hasil Penjualan Aset Daerah yg dipisahkan - - - - - -4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - -5 Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman - - - - - -6 Penerimaan Piutang Daerah 81.320.000 17.300.000 - - - 20.641.612.909,007 Penerimaan Hasil Investasi - - - 11.860.408.948 20.317.750.094 57.000.000.000,00b Pengeluaran Daerah 20.066.624.323 28.588.644.867 23.407.750.000 8.494.000.000 78.900.000.000 -1 Pembentukan Dana Cadangan - 30.000.000.000 57.000.000.000,002 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 17.250.000.000 26.269.768.000 23.407.750.000 8.494.000.000 48.900.000.000 -3 Pembayaran Pokok Utang 2.816.624.323 2.318.876.867 - - - -4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 694.793.492.035,00
Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan - - - - - -
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
(3) terdapat beberapa kegiatan khususnya yang dilaksanakan dengan pihak ketiga yang
diluncurkan ke tahun berikutnya maupun yang tidak dapat dilaksanakan.
Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Berikut adalah gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah pada periode tahun 2008-2013 yang digunakan sebagai bahan
untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa
mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
3.1.2. Neraca Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah
neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai
dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada
tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan
rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian
obyek.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan
yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen
pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan
perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang
dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah
Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2011-2013.
Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya
ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi
dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.
Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi
tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap
arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi
pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam
penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
datang dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
pemerintah daerah.
Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui
berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan
keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan
di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas
terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick
ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai
kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset
yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan
keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.
Tabel 3.34. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018
Uraian Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET ASET LANCAR (3,24) Kas (2,33) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Barang Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 19,53
Piutang 6,13 Persediaan 9,28 INVESTASI 37,23 ASET TETAP 8,77 Tanah 0,28 Peralatan dan mesin 12,59 Gedung dan bangunan 12,32 Jalan, irigasi, dan jaringan 17,07 Aset tetap lainnya 6,68 Konstruksi dalam pengerjaan 199,34 ASET LAINNYA (18,10) JUMLAH ASET DAERAH 8,38 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0,00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 EKUITAS DANA 8,41 EKUITAS DANA LANCAR (2,68) SILPA (2,33) Cadangan piutang 2,32 Cadangan persediaan 9,28 Pendapatan yang ditangguhkan 0,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31,29) EKUITAS DANA INVESTASI 9,40 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 37,23 Diinvestasikan dalam aset tetap 8,77 Diinvestasikan dalam aset lainnya (18,10) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 8,41
Sumber : Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Bogor selama
kurun waktu tahun 2011-2013 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa
pemerintah daerah Kabupaten Bogor dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
Rasio lancar pada tahun 2011 mencapai 1,582 persen yang berarti bahwa aset lancar
pemerintah Kabupaten Bogor adalah 1,582 kali lipat bila dibandingkan dengan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 27
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.35). Persediaan masuk dalam kategori aset lancar,
namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah
bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset
lancar.
Tabel 3.35. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2011-2013
NO Uraian 2011
( persen-hari)
2012 (%-hari)
2013 (%-hari)
1. Rasio lancar (current ratio) 1,582 1,409 993 2. Rasio quick (quick ratio) 1,487 1,338 900 3. Rasio total hutang terhadap total asset 0,000050 0,000046 0,000043 4. Rasio hutang terhadap equitas dana 0,000050 0,000046 0,000043
Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun
Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kabupaten
Bogor juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 1,487 persen pada tahun 2008.
Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan
apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.
Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat
digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh
kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.5
menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio
kewajiban terhadap modal adalah hanya 0,000046 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
total kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh
modal pemerintah Kabupaten Bogor.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada
kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan
daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah,
efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi
pembiayaan daerah.
Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah
dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam
pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 28
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau
dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu
tahun anggaran.
Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur
pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga)
kelompok, yaitu :
1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan
Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara:
membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan
pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala
peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan,
menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan,
mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah;
b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB yang
akan menjadi Pajak Daerah;
c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis
terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap
perekonomian;
d. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
e. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan
kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 29
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN
yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih
kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan
yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana
Perimbangan adalah sebagai berikut:
a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari
pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak
pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan
dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta
pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun
dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat
daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.
Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM,
dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-
kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang
mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.
Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:
1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan
publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat
efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 30
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah
antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten
Bogor;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari
volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR
DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan
memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama
untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga
medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki
kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan
diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan
dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis "desa
membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur
pedesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga
dibawah 10 persen, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja,
peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana
balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan
pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di
pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor,
pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan
pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 31
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
sebesar 45 persen, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan
pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja
dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja
tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang
berkelanjutan (multi years);
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga
tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya.
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab
utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang
semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
penerimaan piutang daerah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 32
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :
1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber
penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan
seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran secara konsisten.
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui
penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai
pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada
pemerintah kecamatan.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :
1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang
jatuh tempo, penyertaan modal BUMD dan dana LUEP.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja
BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka
efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
Kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah
perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan
Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama
yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/ masyarakat untuk menarik
investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan investasi daerah adalah :
1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di
Kabupaten Bogor;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak
swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang
disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud
pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 33
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5. Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran
masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian,
industri pengolahan dan industri manufaktur.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Selama periode tahun 2011-2013, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan
aparatur sebesar 38,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk
memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan
dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik) (Tabel 3.6).
Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk
pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan
pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi
pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Pengeluaran wajib dan mengikat
dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta
tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah,
seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor,
sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.
Tabel 3.36. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013
No. Uraian Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)
Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)
(Rp.)
%
1 Tahun Anggaran 2011 761.365.834.259 1.778.841.447.988 42,80
2 Tahun Anggaran 2012 876.132.711.626 2.208.252.546.922 39,67
3 Tahun Anggaran 2013 1.051.724.220.802 2.652.345.069.263 39,65
Rata-rata 38,42 Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap
periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar
prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti
honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran periodik
pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah Tahun 2011-2013, seperti
ditunjukkan pada Tabel 3.37.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 34
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 3.37. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013
No. Uraian 2011 (Rp.)
2012 (Rp.)
2013 (Rp.)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
A Belanja Tidak Langsung 1.168.003.420.872 1.391.766.894.684 2.073.707.659.388 17,44
B Belanja Langsung 1.011.660.481.183 1.237.171.424.579 2.535.941.730.731 22,06
D Pembiayaan Penerimaan 432.323.989.949 402.208.954.665 751.793.492.035 7,74
C Pembiayaan Pengeluaran 28.588.644.867 23.407.750.000 57.000.000.000 12,17
Rata-rata 14,85
Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Lebih lanjut dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan Pengeluaran Periodik,
Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor paling tinggi adalah belanja
langsung (22,06 persen) ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor lebih
mengutamakan pada aspek keberlangsungan pelayanan dasar dan prioritas Pemerintah.
3.2.2. Analisis Pembiayaan
Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2013 dapat
digambarkan seperti tercantum pada Tabel 3.38. Dari tabel tersebut terlihat bahwa
surplus riil anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2011 mencapai sekitar
Rp.97,01 milyar, kemudian menjadi defisit sebesar Rp. 30,11 milyar pada tahun 2012
dan defisit meningkat menjadi Rp. 140,87 milyar pada tahun 2013.
Tabel 3.38. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2011-2013
No. Uraian Tahun 2011
(Rp.) Tahun 2012
(Rp.) Tahun 2013
(Rp.)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.875.856.412.530 2.178.137.511.638 2.511.473.085.131
Dikurangi Realisasi:
2 Belanja Daerah 1.758.774.923.665 2.179.663.902.055 2.628.938.319.263
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 20.066.524.323 28.588.644.867 23.407.750.000
Surplus/(Defisit) Riil 97.014.964.542 (30.115.035.284) (140.872.984.132) Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Ini menunjukkan bahwa rencana anggaran APBD lebih kecil dari target pengeluaran
yang dicanangkan. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun tersebut,
secara umum Pemerintah Kabupaten menggunakan SILPA, komposisinya penutup defisit
riil ditampilkan pada Tabel 3.39. sebagai berikut:
Tabel 3.39. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013
No. Uraian Proporsi dari total defisit riil
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 0 99,94 100
2. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 0 0 0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 35
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
No. Uraian Proporsi dari total defisit riil
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
6. Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 0,06 0 Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Pada Tabel 3.39. terlihat bahwa pada tahun 2012 defisit riil ditutup oleh Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 99,94
persen, sedangkan sisanya ditutup dari Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan sebesar 0,06 persen. Pada Tahun 2013, defisit riil seluruhnya ditutup oleh
SILPA.
Setelah menutup defisit riil, maka dapat diketahui Realisasi Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013, seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 3.40.
Tabel 3.40. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013
No Uraian 2011 2012 2013
Rp % dari SiLPA Rp % dari
SiLPA Rp % dari SiLPA
1. Jumlah SiLPA 320.210.405.407 100 432.306.689.949 100 402.208.954.665 100
2. Pelampauan penerimaan PAD 80.052.601.352 25 95.107.471.789 22 80.441.790.933 20
3. Pelampauan penerimaan dana perimbangan 41.627.352.703 13 51.876.802.794 12 60.331.343.200 15
4. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 38.425.248.649 12 51.876.802.794 12 56.309.253.653 14
5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 48.031.560.811 15 64.846.003.492 15 52.287.164.106 13
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
41.627.352.703 13 60.522.936.593 14 68.375.522.293 17
7. Kegiatan lanjutan 70.446.289.190 22 108.076.672.487 25 84.463.880.480 21
Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Dari tabel 3.40 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 proporsi SILPA lebih
besar pada komponen Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 25
persen, dan diikuti oleh kegiatan lanjutan (22 persen) dan sisa penghematan belanja
sebesar 15 persen. Fenomena seperti ini juga hampir terlihat pada tahun 2012 dan
2013. Ini menunjukkan bahwa potensi PAD yang ditargetkan lebih besar dari pada
realiasi penerimaan PAD.
Untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang
dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah
ditampilkan pada Tabel 3.41.
Tabel 3.41. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun 2011-2013
Kabupaten Bogor No. Uraian 2011
(Rp) 2012 (Rp)
2013 (Rp)
1. Saldo kas neraca daerah 320.210.405.407 432.306.689.949 402.208.954.665
Dikurangi:
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 36
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
No. Uraian 2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
2. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 41.627.352.703 60.522.936.593 68.375.522.293
3. Kegiatan lanjutan 70.446.289.190 108.076.672.487 84.463.880.480
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 208.136.763.514 263.707.080.869 249.369.551.892
Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011-2013
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.320,21 miliar dan
meningkat menjadi Rp.432,31 miliar pada tahun 2011, hingga pada tahun 2013 saldo
kas daerah mencapai Rp.402,21 miliar. Saldo kas daerah ini merupakan dana awal yang
dapat digunakan untuk anggaran belanja pada tahun-tahun berikutnya.
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tahapan awal
yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber
penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang
wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak
langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta
prioritas utama. Sebelum melakukan penghitungan kerangka pendanaan daerah, berikut
akan diuraikan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.42.
Tabel 3.42. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
NOMOR2008 2009 2010 2011 2012
1 3 4 5 6 7II BELANJA
2.1. Belanja Tidak Langsung 1.009.189.458.251 1.168.003.420.872 1.418.667.356.000 1.661.304.776.038 1.779.883.806.732
2.1.1 Belanja Pegawai 761.365.834.259 876.132.711.626 1.071.569.901.000 1.243.574.049.174 1.430.702.820.261 2.1.2 Belanja Hibah 104.098.534.216 56.961.900.441 66.256.675.000 136.127.342.944 105.440.100.577 2.1.3. Belanja Bantuan Sosial 49.224.322.300 114.535.918.971 142.970.051.000 108.144.255.026 13.365.500.000 2.1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa 33.891.162.961 25.464.051.072 25.416.613.000 27.976.082.854 51.927.138.224 2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Lainnya 54.413.974.495 94.233.838.762 109.954.116.000 144.431.525.718 168.485.814.262 2.1.6. Belanja Tidak Terduga 6.195.630.020 675.000.000 2.500.000.000 1.051.520.322 9.962.433.408 2,2 Belanja Langsung 749.605.264.465 1.011.660.481.183 1.367.277.054.000 1.577.405.527.831 1.894.112.660.987
2.2.1. Belanja Pegawai 127.853.258.853 141.469.664.634 146.843.580.000 187.984.398.481 196.498.433.000 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.690.472.546 359.865.841.880 525.302.226.000 685.185.695.599 662.144.881.171 2.2.3. Belanja Modal 366.061.533.066 510.324.974.669 695.131.248.000 704.235.433.751 1.035.469.346.816
Jumlah Belanja 1.758.794.722.716 2.179.663.902.055 2.785.944.410.000 3.238.710.303.869 3.673.996.467.719
U R A I A N
2
REALISASI ANGGARAN (Rp)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 37
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR2008 2009 2010 2011 2012
1 3 4 5 6 7III PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 320.221.431.395 432.323.989.949 402.208.954.000 261.335.954.857 478.705.360.424
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000 - - - 3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah 5.530.789.567 - - - 3.1.7. Penerimaan Hasil Investasi
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 340.752.220.962 432.323.989.949 402.208.954.000 261.335.954.857 478.705.360.424
3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 30.000.000.000 3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 17.250.000.000 26.269.768.000 23.407.750.000 8.494.000.000 48.900.000.000 3.2.3. Pembayaran Utang 2.816.524.323 2.318.876.867 - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 20.066.524.323 28.588.644.867 23.407.750.000 8.494.000.000 48.900.000.000
Pembiayaan Netto 320.685.696.639 403.735.345.082 378.801.204.000 252.841.954.857 429.805.360.424
U R A I A N
2
REALISASI ANGGARAN (Rp)
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten
Bogor, relatif tumbuh per jenis belanja kecuali untuk belanja bantuan sosial mengalami
penurunan yang semula pada tahun 2008 sebesar Rp.49,2 milyar menjadi Rp.13,3
milyar pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan belanja yang paling besar adalah belanja
tidak terduga (90,63 persen). Fenomena ini lebih disebabkan karena adanya bencana
alam tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang/ribut di hampir seluruh wilayah
Kecamatan di Kabupaten Bogor.
3.3.2. Proyeksi Tahun 2013-2018
Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang difokuskan pada intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha/dunia industri untuk taat
membayar pajak, melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan keliling.
3. Peningkatan pelayanan pajak melalui penerapan ISO 9001-2008, Indeks
Kepuasan Masyarakat, penyederhanaan proses serta prosedur perizinan.
4. Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis e-tax.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang terkait
dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
6. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
Perseroan Terbatas (PT).
7. Peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pengelolaan aset
daerah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
8. Peningkatan kerjasama dengan BPN dalam pemutakhiran NJOP melalui
penyusunan Zona Nilai Tanah.
9. Peningkatan hubungan dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat serta peningkatan kerjasama dengan daerah otonomi lainnya dalam hal
peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah.
Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:
1. Pencapaian target 25 penciri termaju Kabupaten Bogor.
2. Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dengan 26 bidang urusan wajib dan 8
bidang urusan pilihan berdasarkan indikator aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.
3. Pelaksanaan program/kegiatan yang mengacu pada Standar pelayanan Minimal
(SPM) yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perundangan.
4. Pelaksanaan program/kegiatan sinergis yang menjadi kebijakan nasional dan
Provinsi Jawa Barat.
5. Pemenuhan pelaksanaan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati yang langsung
disampaikan pada saat kampanye, penjaringan aspirasi masyarakat, serta
forum-forum aspirasi lainnya yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,
tercatat dan terdokumentasi.
6. Pemenuhan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui
lembaga DPRD dalam kegiatan reses.
7. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan dan
bantuan sosial kepada masyarakat.
8. Penyelesaian target pencapaian MDG’s di daerah.
9. Mendukung program nasional pro poor dengan upaya menurunkan angka
kemiskinan daerah.
10. Mendukung program nasional pro job dengan upaya untuk menurunkan angka
pengangguran daerah.
11. Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi
daerah bagi hasil pajak, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak
terduga.
Kebijakan pembiayaan daerah adalah :
1. Meningkatkan penerimaan hasil investasi daerah melalui BUMD
2. Peningkatan penyertaan modal daerah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 39
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Untuk mengetahui beberapa proyeksi tentang pendapatan daerah dan belanja
daerah digunakan beberapa asumsi umum, yaitu : (1) inflasi kisaran 5,5 persen; (2)
pertumbuhan ekonomi 5,09 persen; (3) pertumbuhan penduduk 1,2 persen; (4)
pengalihan Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dari pusat ke daerah; dan (5)
estimasi proyeksi digunakan trend linier. Hasil Proyeksi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor 2011-
2013, yang ditampilkan pada Tabel 3.43 berikut.
Tabel 3.43. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor 2014-2018
Sumber : Analisis, 2014
Dalam melakukan proyeksi, terdapat beberapa asumsi yang mengikat seperti
rata-rata kenaikan pajak hotel per tahun yaitu sebesar 17,77 persen dan dikurangi
deviasi 5 persen. Pajak Restoran sebesar 16,53 persen dan dikurangi deviasi 10 persen
mengingat Restoran dengan omzet di bawah Rp 10 juta/bulan tidak lagi menjadi Obyek
Pajak, sementara Pajak reklame kenaikan per tahun sebesar 25,05 persen dan dikurangi
deviasi 5 persen, sedangkan pajak reklame diperhitungkan memiliki deviasi 10 persen
mengingat reklame sangat tergantung dengan perizinan. Asumsi bahwa Nilai Jual
Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh sendiri akan dinaikan sebesar 65 persen dan deviasi
proyeksi sebesar 5 persen. Pajak pengambilan bahan galian C kenaikan rata-rata per
tahun sebesar 14,83 persen dan dikurangi deviasi 10 persen mengingat sering
terjadinya overhaul mesin di Indocement dan Holcim sebagai WP terbesar, dampak
kenaikan akibat perubahan tarif dan perhitungan PBB (tanpa adanya persen NJKP)
adalah sebesar 8 persen. Dengan asumsi tersebut, dapat diperoleh proyeksi pendapatan
daerah pada tahun 2017 mencapai Rp. 3,79 triliun dan tahun 2018 mencapai Rp. 3,96
triliun. Lebih detail Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, ditampilkan pada
Tabel 3.45. Sementara itu, proyeksi total belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A Belanja Tidak Langsung 1.588.535.622.670 1.768.729.572.492 1.916.301.755.643 2.223.060.033.724 2.352.862.895.145
1 Belanja Pegawai 1.165.595.262.874 1.237.438.133.892 1.425.716.897.367 1.555.296.695.687 1.750.515.740.498
2 Belanja Hibah 2.299.040.863 173.775.136.910 87.167.004.608 218.412.451.359 107.024.903.682
3 Belanja Bantuan Sosial 171.013.670.905 106.081.103.173 202.609.500.982 133.329.969.977 248.766.863.392
4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 51.712.640.649 50.204.921.257 38.635.348.645 63.100.971.273 47.437.037.513
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 102.843.427.161 91.379.088.796 146.442.635.774 114.851.474.968 179.804.377.346
6 Belanja Tidak Terduga 95.071.580.217 109.851.188.464 15.730.368.267 138.068.470.460 19.313.972.715
B Belanja Langsung 1.575.544.796.696 1.721.003.818.962 1.879.892.054.540 2.009.939.073.119 2.126.267.309.351
1 Belanja Pegawai 265.824.546.096,90 277.358.030.610,41 261.538.465.943,14 323.923.013.316 295.815.224.566
2 Belanja Barang dan Jasa 524.598.378.192,06 550.714.832.027,79 668.213.650.173,81 643.173.040.549 755.788.523.387
3 Belanja Modal 785.121.872.407,48 892.930.956.323,65 950.139.938.422,91 1.042.843.019.253 1.074.663.561.399
Jumlah Belanja 3.164.080.419.366 3.489.733.391.453 3.796.193.810.183 4.232.999.106.843 4.479.130.204.496
No Uraian
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 40
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
sebesar Rp. 3,16 triliun dan cenderung meningkat hingga tahun 2018 menjadi sebesar
Rp 4,47 triliun.
Tabel 3.44.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, 2014
Dari hasil proyeksi terhadap total belanja dan pendapatan daerah, terlihat bahwa
Anggaran Kabupaten Bogor mengalami surplus sebesar Rp.1,3 trilyun pada tahun 2014
dan cenderung meningkat hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.1,4 trilyun
(Tabel 3.45).
Tabel 3.45. Proyeksi Defisit/Surplus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan Daerah 4.517.199.605.000 4.854.257.393.512 5.155.614.517.275 5.489.081.569.465 5.917.779.811.009
2 Total Belanja Daerah 3.164.080.419.366 3.489.733.391.453 3.796.193.810.183 4.232.999.106.843 4.479.130.204.496
3 Defisit/Surplus 1.353.119.185.634 1.364.524.002.059 1.359.420.707.092 1.256.082.462.622 1.438.649.606.513
4 Rasio Defisit/ Pendapatan (%)
29,95 28,110 26,368 22,883 24,311
Sumber : Analisis, 2014
Jika surplus anggaran berdasarkan tabel diatas sesuai dengan proyeksi, maka
alokasi untuk program pembangunan wilayah berupa pembangunan lanjutan akselerasi
ekonomi ke wilayah timur dengan membuka jalur jalan poros tengah timur, poros
tengah barat, poros Bogor-barat, dapat mengurangi beban anggaran yang diperkirakan
menelan biaya sebesar Rp. 2,5 triliun yang merupakan prioritas I. Gagasan ini sejalan
dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat berupa percepatan pembangunan
ekonomi Indonesia yang tertuang dalam dokumen MP3EI. Program dedicated ini
diharapkan dapat didukung pendanaannya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
dari pihak swasta.
2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN 4.517.199.605.000 4.854.257.393.512 5.155.614.517.275 5.489.081.569.465 5.917.779.811.009
A. P A D 1.363.996.369.000 1.563.994.556.412 1.721.439.099.020 1.903.797.940.997 2.105.131.462.335
1. Pajak Daerah 913.789.966.000 1.072.017.644.394 1.204.027.889.050 1.356.073.413.458 1.533.510.122.034
2. Retribusi Daerah 239.245.964.000 223.826.701.650 231.642.826.717 239.357.363.142 247.195.060.324
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13.244.857.000 14.244.856.928 14.244.856.928 14.244.856.928 14.244.856.928
4. Lain-lain PAD Yang Sah 197.715.582.000 253.905.353.440 271.523.526.325 294.122.307.469 310.181.423.049
B. DANA PERIMBANGAN 2.449.547.101.000 2.562.524.579.050 2.681.150.931.003 2.805.708.600.553 2.936.494.153.580
1. Bagi Hasil Pajak 142.385.356.000 149.504.623.800 156.979.854.990 164.828.847.740 173.070.290.126
2. Dana Alokasi Umum 2.055.944.991.000 2.158.742.240.550 2.266.679.352.578 2.380.013.320.206 2.499.013.986.217
3. Dana Alokasi Khusus 189.997.540.000 189.997.540.000 189.997.540.000 189.997.540.000 189.997.540.000
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 703.656.135.000 727.738.258.050 753.024.487.253 779.575.027.915 876.154.195.094
1. Pendapatan Hibah 503.824.000 503.824.000 503.824.000 503.824.000 503.824.000
2. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
481.232.531.000 505.294.157.550 530.558.865.428 557.086.808.699 653.642.248.617
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi - - - - -
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi 221.509.850.000 221.509.850.000 221.509.850.000 221.509.850.000 221.509.850.000
5. Dana bagi Hasil Retribusi 409.930.000 430.426.500 451.947.825 474.545.216 498.272.477
6.Dana Alokasi Cukai Tembakau - - - - -
TARGET URAIAN PENDAPATAN DAERAH
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 41
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tahapan
awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber
penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang
wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Bogor ditampilkan pada Tabel 3.46.
Tabel 3.46. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Untuk
Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2014 – 2018
No. Uraian Proyeksi
Tahun 2014 (Rp) Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
1. Pendapatan 4.517.199.605.000 4.854.257.393.512 5.155.614.517.275 5.489.081.569.465 5.917.779.811.009
2. Pencairan dana cadangan 10.055.223.867 11.178.584.519 6.790.990.095 7.470.089.105 8.217.098.015
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 402.208.954.665 447.143.380.741 452.732.673.000 498.005.940.300 547.806.534.330
Total penerimaan 4.929.463.783.532 5.312.579.358.772 5.615.138.180.370 5.994.557.598.870 6.473.803.443.354
Dikurangi:
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
3.164.080.419.366 3.489.733.391.453 3.796.193.810.183 4.232.999.106.843 4.479.130.204.496
Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.765.383.364.166 1.822.845.967.319 1.818.944.370.187 1.761.558.492.027 1.994.673.238.858
Sumber : Analisis, 2014
Berdasarkan Tabel 3.46 memperlihatkan bahwa kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor cenderung
meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah tersebut akan direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan
prioritas pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
Tabel 3.47.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Sumber : Analisis, 2014
Tabel 3.47. menunjukan bahwa kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil
keuangan daerah secara agregat mengalami peningkatan, rencana Prioritas I yang
merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala
Daerah harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas
bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil analisis menunjukan bahwa pada tahun 2014,
prioritas I dialokasikan sebesar 41,89 persen, kemudian meningkat sangat tinggi pada
2014 2015 2016 2017 2018% Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp.
Prioritas I 41,89 739.519.091.249 50,37 918.167.513.739 48,35 879.459.602.985 45,75 805.913.010.102 47,5 947.469.788.458 Prioritas II 35,26 622.474.174.205 29,51 537.921.844.956 32,56 592.248.286.933 32,15 566.341.055.187 33,5 668.215.535.017 Prioritas III 22,85 403.390.098.712 20,12 366.756.608.625 19,09 347.236.480.269 22,10 389.304.426.738 19,00 378.987.915.383 Total 100 1.765.383.364.166 100 1.822.845.967.319 100 1.818.944.370.187 100 1.761.558.492.027 100 1.994.673.238.858
Jenis Data
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 III - 42
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
tahun 2015 sebesar 50,37 persen, dan selanjutnya secara berturut-turut mengalami
pengurangan yaitu pada tahun 2016 sebesar 48,15 persen, pada tahun 2017 sebesar
45,75 persen dan pada tahun 2018 sebesar 47,50 persen. Pengurangan ini diasumsikan
bahwa beberapa program prioritas telah selesai dilaksanakan dalam periode
perencanaan.
Program Prioritas II yang merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang
merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan
program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing
segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang
dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk
peningkatan kapasitas kelembagaan. Alokasi pada prioritas II pada tahu 2014 sebesar
35,26 persen dan pada periode akhir perencanaan dialokasikan sebesar 33,50 persen.
Sementara Prioritas III yang merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti :
tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi
kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Alokasi pada prioritas III pada tahu
2014 sebesar 22,85 persen dan pada periode akhir perencanaan dilakosaikan sebesar
19,00 persen.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 merupakan tahap ketiga RPJPD Kabupaten
Bogor 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini diharapkan dapat mengakselerasi visi
pembangunan daerah hingga tahun 2025, yaitu “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”. Sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai
meliputi: (1) terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas; (2) terwujudnya
perekonomian rakyat yang maju; (3) terwujudnya Kabupaten Bogor yang Tertib, Segar,
Bersih, Indah, Mandiri, Aman, Nyaman (TEGAR BERIMAN) dan Berkelanjutan; serta (4)
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 tersebut
jika dicermati pencapaiannya sampai saat ini masih belum mampu dicapai secara
optimal. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (strengths, weakness)
dan faktor eksternal (opportunities, threats), maka pembangunan daerah Kabupaten
Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut :
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan
tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan
manusia dalam pembangunan.
Masih rendahnya tingkat pendidikan diperlihatkan oleh: (1) masih tingginya
angka buta huruf; (2) masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS)
masyarakat Kabupaten Bogor yang pada tahun 2013 baru mencapai 8,04 tahun,
atau baru mencapai kelas 2 SLTP yang berarti tidak tamat SLTP; (3) masih
rendahnya jumlah guru yang bersertifikat profesional di semua jenjang tingkat
pendidikan; (4) belum sesuainya kualitas dan relevansi serta tata kelola
pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan daya saing.
Rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh indikator Usia Harapan Hidup
penduduk Kabupaten Bogor yang masih rendah. Indikator lainnya yang dapat
menjelaskan rendahnya tingkat kesehatan adalah: (1) tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (2) tingginya angka gizi
buruk pada anak balita; (3) rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan; (4) rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; dan (5)
masih terdapat lingkungan dengan sanitasi buruk serta pola hidup tidak sehat.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.
Rendahnya ekonomi masyarakat terlihat dari masih rendahnya pendapatan per
kapita. Permasalahannya meliputi investasi belum optimal, rendahnya ekspor,
kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya industri kecil menengah (IKM),
belum berkembangnya pariwisata secara merata, belum berdayanya koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), rendahnya daya beli masyarakat,
masih tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan.
Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha
ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Permasalahannya belum efisien dan
efektifnya birokrasi, masih adanya kendala pada kepastian hukum dan kepastian
berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal.
Masih rendahnya infrastruktur pendukung merupakan kendala dalam upaya
peningkatan investasi di Kabupaten Bogor. Berkembangnya sektor industri
belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.
Rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai dengan
permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum
optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya
fasilitasi ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya
permintaan.
Pengembangan agroindustri belum optimal dalam pengolahan dan
pemasarannya, pengembangan pada sistem pertanian masih bersifat parsial,
serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala
yang masih dihadapi sektor pertanian. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya
ketersediaan input produksi pertanian dan belum optimalnya kondisi
infrastruktur jalan ke sentra produksi, belum meningkatnya produksi dan stok
bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan dan keamanan
pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok serta
belum terbentuknya pola kawasan industri yang baik di Kabupaten Bogor. Hal-
hal tersebut mengakibatkan tidak terakomodasinya seluruh sektor industri di
Kabupaten Bogor.
Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum
meratanya penerapan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat
generasi muda di bidang pertanian serta belum memadainya dukungan sarana
dan prasarana. Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan tidak
optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya seperti
danau/waduk. Pengalihan tata guna lahan untuk permukiman dan industri
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
secara tidak terkendali mengakibatkan penyusutan lahan pertanian dan
penurunan kualitas sumber daya air.
Selanjutnya permasalahan yang dihadapi lainnya adalah belum berdayanya
industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing,
rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar,
keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas.
Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Bogor belum digali dan
dikembangkan sebagai potensi wisata Kabupaten Bogor. Peningkatan kinerja
obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan
sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional. Pengembangan
wisata alam daerah Puncak kini dihadapkan pada isu terganggunya fungsi
wilayah ini sebagai daerah konservasi.
Peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal
tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap
perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan
dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap
pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah
rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain
belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum
optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum
optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha
perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan.
Permasalahan tingginya angka pengangguran disebabkan antara lain tidak
sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan
kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tingkat
pengangguran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja
yang begitu besar di Kabupaten Bogor belum terserap secara optimal oleh
sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan
tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.
Permasalahan lainnya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini terjadi
karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kemiskinan, serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan
ekonomi yang berkeadilan.
3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan
lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan
pembangunan perekonomian daerah.
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi,
sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan
prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari
fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai
pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah,
pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.
Aspek infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bogor hanya terdiri dari
transportasi darat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan
infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan.
Tingkat kemantapan jaringan jalan Kabupaten Bogor berada pada kondisi
sedang. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban
lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain
itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan
jalan di Kabupaten Bogor dengan baik, termasuk dengan sistem jaringan jalan
tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur
jaringan jalan di Kabupaten Bogor.
Keterbatasan kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain adalah kurangnya
ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka,
pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang serta belum optimalnya
kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda,
menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan
pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan
massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur
transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah
pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah Tengah Kabupaten
Bogor.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang
mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian
daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan
sistem informasi sumber daya air, dirasakan masih belum memadai. Potensi
sumber daya air di Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan
domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain
akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung
lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi.
Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai.
Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan
listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Peningkatan
rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan, baik melalui
pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan
sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro
hidro, surya, dan angin.
Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi
belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan
adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya pertumbuhan
pembangunan sambungan jasa telepon kabel tetap, salah satunya disebabkan
oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan
telekomunikasi bergerak (selular). Sementara itu untuk pengembangan jaringan
telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya
melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service
Obligation (USO) yang digagas oleh Pemerintah Pusat.
Cakupan pelayanan prasarana dasar terutama di pedesaan masih rendah
sebagai akibat tingginya kerusakan prasarana yang ada. Pengembangan
infrastruktur wilayah masih terkendala kepada pembebasan lahan. Sumber air
baku untuk air minum di wilayah Kabupaten Bogor terutama pada musim
kemarau cenderung semakin berkurang. Demikian pula mutu air tanah dan air
permukaan semakin rendah sebagai akibat pencemaran lingkungan, yang
berdampak pada kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah terutama di
perkotaan dan pemukiman padat masih menjadi kendala sebagai akibat
kurangnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sarana
pendukung.
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih.
Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya
aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan,
lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum
terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), serta belum optimalnya pelayanan publik.
5. Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial
keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau
tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
Hal ini terjadi karena semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan
perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya tempat
prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di
kalangan umat beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan
beragama masih terbatas.
4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Seperti telah dijelaskan, permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Bogor
meliputi: (1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin pada
rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang
mengutamakan manusia dalam pembangunan; (2) masih rendahnya kondisi ekonomi
masyarakat; (3) belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan
pembangunan perekonomian daerah; (4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan pemerintahan yang bersih; serta (5) kurangnya kesolehan sosial
masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan
martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
Masih rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya akses, kualitas
dan relevansi pendidikan. Hal ini disebabkan terutama oleh terbatasnya kesempatan
memperoleh pendidikan, rendahnya profesionalisme guru dan distribusinya belum
merata, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,
belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan, serta belum terwujudnya
pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka ke depan perlu dirancang
berbagai program untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang
mencakup upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dasar, peningkatan akses
terhadap pendidikan menengah, peningkatan akses keaksaraan, dan peningkatan akses
pendidikan agama serta pendidikan keagamaan. Selanjutnya perlu juga diupayakan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
peningkatan pemerataan distribusi, kualifikasi akademik, dan profesionalisme guru,
peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan
penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku
mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan;
dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta
peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian perlu dirancang juga
upaya peningkatan manajemen dan tatakelola pendidikan meliputi upaya untuk
meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga serta meningkatkan
kemitraan publik dan swasta. Hal yang juga penting adalah mewujudkan pembiayaan
pendidikan yang berkeadilan, mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana
yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu
yang terjangkau bagi semua.
Masih rendahnya tingkat kesehatan berkaitan dengan rendahnya akses dan
kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan rendahnya status kesehatan ibu
dan anak, rendahnya status gizi masyarakat, serta tingginya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit. Hal demikian terjadi karena rendahnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan ibu, rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
terlatih, rendahnya status gizi ibu hamil, terbatasnya sarana Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK), pos bersalin desa (Polindes) dan unit transfusi darah,
rendahnya cakupan dan kualitas imunisasi, masih rendahnya status gizi ibu hamil, masih
rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, masih tingginya angka kesakitan
terutama diare, asfiksia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya
kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi, dan
kondisi perumahan yang tidak sehat, serta belum optimalnya pemanfaatan posyandu di
samping determinan sosial budaya lainnya.
Permasalahan rendahnya status gizi masyarakat antara lain dipengaruhi oleh
faktor-faktor tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan,
melemahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat
keluarga terutama pada keluarga miskin, tingginya penyakit infeksi, belum memadainya
pola asuh ibu, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar.
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak
menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku
masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan
belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan adalah
terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan, terbatasnya ketersediaan obat dan
pengawasan obat-makanan, terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan
jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta rendahnya akses masyarakat
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, maka kedepan perlu dilakukan
upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui
perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga
kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan
kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
Upaya lainnya yang relevan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas
pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi,
peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan
tatalaksana kasus, serta peningkatan kesehatan lingkungan.
Dalam kaitan dengan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan upaya
peningkatan penyediaan dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah,
mutu, dan persebaran SDM kesehatan. Selanjutnya perlu juga meningkatkan
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat. Upaya lainnya yang juga relevan
adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan
berbasis masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang
memadai.
Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat merupakan resultante atau akumulasi
berbagai permasalahan seperti rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya
pertanian, belum berdayanya IKM, belum berkembangnya pariwisata, belum
berdayanya KUMKM, rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta
masih tingginya angka kemiskinan.
Investasi belum optimal terjadi karena masih kurang kondusifnya iklim investasi
dan sulitnya permasalahan perizinan investasi. Dengan demikian kedepan upaya-upaya
untuk menarik investasi dan perbaikan prosedur perizinan perlu dilakukan.
Selanjutnya rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai
dengan permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum
optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya fasilitasi
ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Implikasi terhadap kondisi tersebut adalah kedepan perlu diupayakan peningkatan
kualitas produk, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, diversifikasi produk
ekspor, serta peningkatan fasilitasi bagi eksportir.
Kurang vitalnya pertanian terjadi karena keterbatasan (semakin berkurangnya)
lahan, modal, irigasi, alat mesin pertanian, penanganan dan pengolahan hasil serta
teknologi. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan terus dilakukan revitalisasi pertanian.
Selanjutnya permasalahan belum berdayanya IKM terjadi karena lemahnya daya
saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar,
keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Sebagai
implikasinya, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan daya saing,
peningkatan mutu produk, perluasan keterkaitan IKM dengan industri besar, penguatan
modal, serta peningkatan produktivitas.
Belum berkembangnya pariwisata terjadi karena belum optimalnya penataan
daerah tujuan wisata sebagai akibat rendahnya aksesibilitas, terbatasnya fasilitas
umum, kurangnya diversifikasi daya tarik wisata, terbatasnya investasi untuk pariwisata,
belum optimalnya penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata,
terbatasnya kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta belum optimalnya kemitraan
dan kerjasama dengan swasta dan kelembagaan kepariwisataan lainnya dalam
pengembangan pariwisata. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka kedepan perlu
diupayakan program untuk penataan daerah tujuan wisata terpadu dengan
memperbaiki aksesibilitas, fasilitas umum, diversifikasi daya tarik wisata, peningkatan
investasi untuk pariwisata, peningkatan penggunaan IT sebagai sarana promosi dan
pemasaran pariwisata, peningkatan kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta
pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan kelembagaan
kepariwisataan lainnya dalam pengembangan pariwisata.
Permasalahan belum berdayanya KUMKM terjadi karena berbagai hal
diantaranya: belum optimalnya pemberdayaan KUMKM, masih adanya prosedur dan
administrasi berbiaya tinggi, keterbatasaan modal, kurangnya akses terhadap teknologi,
keterbatasan entrepreneurship, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang
optimalnya dukungan stakeholders. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan
perlu dirancang program pemberdayaan KUMKM secara terpadu, perbaikan prosedur
dan administrasi, penguatan modal, pembukaan akses terhadap teknologi,
pengembangan entrepreneurship, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan
jejaring kerja dengan seluruh stakeholders.
Rendahnya daya beli masyarakat terjadi karena berbagai hal antara lain: belum
efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya
pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum
optimalnya penataan sarana perdagangan. Berangkat dari kondisi ini, maka kedepan
perlu dirancang program peningkatan efisiensi sistem distribusi barang, pengelolaan
stabilitas harga, peningkatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, peningkatan
pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta penataan
sarana perdagangan seperti pasar modern maupun pasar tradisional.
Tingginya pengangguran terjadi karena di sisi demand, ketersediaan lapangan
kerja sangat terbatas, sementara itu di sisi supply, kualitas angkatan kerja kurang
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Merujuk pada kondisi tersebut, maka kedepan
perlu dirancang berbagai program untuk membuka lapangan kerja serta berbagai
program untuk peningkatan kualitas angkatan kerja.
Permasalahan tingginya angka kemiskinan terjadi karena kurangnya koordinasi
dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan serta belum tertatanya sistem
distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian kedepan
perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi program
penanggulangan kemiskinan serta perbaikan sistem distribusi hasil pembangunan
ekonomi yang berkeadilan.
Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan
lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan
perekonomian daerah terlihat dari belum memadainya kondisi jaringan sarana dan
prasarana jalan, transportasi, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik, serta
jaringan telekomunikasi dan informatika. Penyebab utamanya adalah kurang tersedia
dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal.
Selanjutnya karena kelembagaan, sumberdaya manusia, dan terbatasnya kemampuan
pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan
pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan kualitas
sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu, terkait dengan pembiayaan,
investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari kebutuhan investasi.
Permasalahan transportasi yang perlu dibenahi, di antaranya: terbatasnya jumlah dan
buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi, sistem transportasi multimoda
belum terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah sehingga
pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif, pendanaan untuk pemeliharaan
prasarana terbatas, penyediaan sarana dan prasarana transportasi belum memadai baik
dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Mencermati kondisi permasalahan tersebut,
maka kedepan perlu dirancang program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
transportasi, peningkatan pendanaan untuk pemeliharaan sarana prasarana
transportasi, pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi,
peningkatan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana
transportasi, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi.
Jaringan pengairan dan irigasi masih menghadapi beberapa permasalahan,
antara lain: keberlanjutan ketersediaan air menurun, degradasi Daerah Aliran Sungai
(DAS) dan tingginya alih fungsi lahan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan
peresapan/penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola
distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana
penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang ada semakin menurun akibat
tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi
air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan
permukaan air tanah, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta
layanan air baku belum optimal dan merata. Suplai air baku semakin berkurang akibat
menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada
tampungan-tampungan air, seperti waduk, embung, dan situ. Selain itu, kualitas air
semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber
air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan
penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan
air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pengolahan dan
penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya ketersediaan prasarana
penyedia air baku di perdesaan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk
memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya
pengelolaan irigasi belum optimal. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif
semakin tinggi. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya
efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber
daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan
pengelolaan irigasi belum optimal. Bardasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan
perlu dilaksanakan program peningkatan ketersediaan dan kelestarian sumber daya air,
peningkatan layanan prasarana air baku, peningkatan layanan jaringan irigasi,
pengendalian bahaya banjir serta peningkatan partisipasi masyarakat petani dan kinerja
kelembagaan pengelola irigasi.
Selanjutnya permasalahan lain yang dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan
pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya yang belum memadai.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama
yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah,
pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang
diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya
perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional;
(3) belum optimalnya sistem perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program
peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman
yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang
memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure),
serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
perumahan maupun sarana prasarana dasar permukiman. Selain permasalahan
tersebut, ada juga permasalahan yang cukup potensial yaitu kurangnya ketahanan
energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah
pasokan energi dan terbatasnya penggunaan renewable energy dan energi yang bersih
dan ekonomis, dan belum optimalnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik
di lingkungan industri rumah tangga, industri besar maupun transportasi. Hal ini terjadi
karena bauran energi (energy mix) belum optimal, pasokan energi masih terbatas
(jumlah, kualitas, dan keandalan), efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan
dengan baik serta peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan
kebutuhan energi masih kurang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut kedepan
perlu dirancang program untuk peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan,
peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi, serta pengembangan
penggunaan renewable energy dan energi yang bersih dan ekonomis.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam hal jaringan komunikasi dan
informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana
dan layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif sehingga
mengakibatkan rendahnya tingkat daya saing. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal
diantaranya: belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi-
informatika, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana broadband, belum
optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio, belum optimalnya penyelenggaraan
komunikasi dan informatika, masih terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi
teknologi, rendahnya tingkat e-literasi aparatur pemerintah dan masyarakat, belum
optimalnya pemanfaatan sumber pembiayaan dalam penyediaan sarana, prasarana, dan
layanan komunikasi-informatika, serta meningkatnya cyber crime (misuse dan abuse
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi/TIK). Relevan dengan permasalahan
tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan ketersediaan sarana dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan
kualitas baik dan harga terjangkau, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan
informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek
kehidupan.
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan
pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah
dan desa, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas
pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta pelayanan publik, belum terbebas dari praktek KKN, serta belum
optimalnya pelayanan publik. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih perlu
dirancang program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan
pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah, penguatan penegakan hukum dan peraturan, peningkatan kapasitas
pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah,
peningkatan transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial
keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat
peradaban masyarakat yang tinggi terjadi karena semangat keagamaan masyarakat
dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya
tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di
kalangan umat beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan beragama masih
terbatas. Sebagai implikasi dari permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan
program peningkatan kualitas keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial
berupa pembinaan ahlak, penertiban tempat prostitusi/warung remang-remang,
harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat beragama, serta peningkatan
pelayanan kehidupan beragama serta pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.
4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk pemenuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Permasalahan Urusan Pendidikan meliputi rendahnya akses terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), belum optimalnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar
(Wajar Dikdas) Sembilan Tahun, keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah,
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
belum optimalnya pendidikan non formal, rendahnya mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, serta rendahnya manajemen pelayanan pendidikan.
Permasalahan Urusan Kesehatan terdiri dari terbatasnya penyediaan obat
dan perbekalan kesehatan, terbatasnya upaya kesehatan masyarakat, kurangnya
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; rendahnya status gizi masyarakat,
belum terwujudnya lingkungan sehat, belum optimalnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, terbatasnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, belum
optimalnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, tingginya AKI dan AKB,
terbatasnya pelayanan kesehatan lansia, belum terpenuhinya standar pelayanan
kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan penduduk miskin, belum
memadainya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah,
serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan.
Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum meliputi kurang memadainya jalan
dan jembatan, kurang memadainya saluran drainase/gorong-gorong, belum
memadainya turap/talud/bronjong, kurang optimalnya pemeliharaan jalan dan
jembatan, belum berkembangnya sistem informasi data base jalan dan jembatan,
kurang memadainya sarana dan prasarana kebinamargaan, belum optimalnya
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,
serta belum optimalnya pengendalian banjir.
Permasalahan Urusan Perumahan dan Permukiman antara lain belum
optimalnya penyediaan lingkungan sehat perumahan, belum optimalnya kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran, belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh, belum memadainya infrastruktur perdesaaan, belum memadainya
sumberdaya manusia jasa konstruksi, belum optimalnya pengelolaan persampahan,
kurang optimalnya pengelolaan air minum dan air limbah, belum optimalnya
pengelolaan area pemakaman, belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau, serta
belum tertibnya penataan reklame.
Permasalahan Urusan Penataan Ruang adalah belum optimalnya
perencanaan tata ruang, belum optimalnya pemanfaatan ruang, belum optimalnya
pengendalian pemanfaatan ruang, belum berkembangnya sistem pendaftaran tanah,
belum optimalnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah, serta belum terselesaikannya konflik-konflik pertanahan.
Permasalahan Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari kurangnya
kapasitas SDM perencana dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, belum
efektifnya perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya perencanaan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pembangunan ekonomi, belum optimalnya perencanaan sosial budaya, belum
optimalnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, belum optimalnya
perencanaan pemrintahan, dan masih terbatasnya data/informasi sebagai bank data
serta hasil kajian dan evaluasi belum digunakan secara optimal sebagai umpan balik
dalam perencanaan pembangunan daerah.
Permasalahan Urusan Perhubungan adalah kurang memadainya prasarana
dan fasilitas perhubungan, belum memadainya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ, belum memadainya pelayanan angkutan, belum memadainya sarana
dan prasarana perhubungan, belum optimalnya peningkatan dan pengamanan lalu
lintas, serta belum memadainya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup meliputi belum optimalnya
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, rendahnya kualitas dan
terbatasnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta belum
optimalnya pengendalian polusi.
Permasalahan Urusan Kependudukan adalah kurang tertibnya pelayanan
administrasi kependudukan.
Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
adalah Kepesertaan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah dan
belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga.
Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
anak meliputi masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan,
politik dan ekonomi, masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak, masih rendahnya partisipasi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
serta masih kurangnya perlindungan perempuan dan anak atas tindak kekerasan.
Permasalahan Urusan Sosial meliputi belum optimalnya pemberdayaan fakir
miskin dan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, terbatasnya
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, belum optimalnya pembinaan
kelembagaan kesejahteraan sosial, belum optimalnya pembinaan panti asuhan/panti
jompo, serta belum optimalnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari rendahnya kualitas dan
produktivitas tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya perlindungan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta belum optimalnya transmigrasi
regional.
Permasalahan Urusan Koperasi dan UMKM mencakup belum terciptanya
iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif, belum berkembangnya
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil, dan menengah, belum
berkembangnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,
rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, serta belum berkembangnya industri mikro
kecil dan menengah.
Permasalahan Urusan Penanaman Modal meliputi kurangnya promosi dan
kerjasama investasi, rendahnya iklim investasi dan realisasi investasi, kurang efektifnya
kebijakan penanaman modal, kurangnya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana,
serta rendahnya kualitas pelayanan perijinan.
Permasalahan Urusan Kebudayaan adalah kurangnya pelestarian nilai
budaya, belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya, belum optimalnya
pengelolaan kekayaan budaya, serta belum berkembangnya kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya.
Permasalahan Urusan Statistik adalah belum optimalnya pengembangan
data/informasi.
Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi belum belum
optimalnya manajemen olahraga, masih rendahnya pemasyarakatan olahraga dan masih
kurangnya penghargaan bagi atlit berprestasi dan masih terbatasnya sarana prasarana
olahraga.
Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
mencakup kurangnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, kurang berkembangnya
wawasan kebangsaan, belum terjalinnya kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
lingkungan belum ideal seperti yang diharapkan, rendahnya pemahaman politik
masyarakat. Selain itu, belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam, kurang terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal,
serta belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat.
Permasalahan Urusan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian meliputi belum optimalnya fasilitasi kerukunan umat beragama, belum
optimalnya pengendalian kesejahteraan sosial, belum optimalnya pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah, masih kurangnya kerjasama antar pemerintah
daerah, kurang tertatanya peraturan perundang-undangan, belum optimalnya penataan
daerah otonomi baru, belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan daerah,
kurangnya pengkoordinasian bidang ekonomi, belum optimalnya penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan, belum optimalnya penataan dan pengendalian
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
program pembangunan, rendahnya peranserta kepemudaan, kurang terbinanya
pemasyarakatan olahraga, belum optimalnya pengelolaan keprotokolan, belum
optimalnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, belum optimalnya sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kurangnya jumlah
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memenuhi syarat/bersertifikasi,
belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten, belum optimalnya pengelolaan barang daerah, belum
optimalnya penataan dan pendayagunaan aset daerah, belum tertatanya perencanaan
dan pengembangan karier pegawai, belum efektifnya analisa kebutuhan dan pengadaan
pegawai, kemandirian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan belum sesuai dengan
SPM/SOP, aparatur masih berada dibawah standar kompetensi ideal, kurang terbinanya
pegawai, rendahnya kesejahteraan pegawai, belum optimalnya layanan administrasi
kepegawaian, rendahnya kinerja kecamatan, serta rendahnya kinerja kelurahan.
Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi
rendahnya keberdayaan masyarakat pedesaan, belum berkembangnya lembaga
ekonomi pedesaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa,
rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, rendahnya peran perempuan di
pedesaan, serta kurang tertatanya administrasi pemerintahan desa.
Permasalahan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan antara lain berkaitan
dengan: kurang tertatanya sistem administrasi kearsipan, belum optimalnya
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, kurang terpeliharanya secara
rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, rendahnya kualitas pelayanan informasi,
serta belum berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika meliputi kurang
berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa, kurangnya pengkajian dan
penelitian bidang komunikasi dan informasi, rendahnya fasilitasi peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi, serta kurangnya kerjasama informasi dan media
massa.
Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan meliputi rendahnya ketersediaan
pangan terutama dari produksi, belum optimalnya upaya pendistribusian dan akses
pangan, rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan yang sesuai Pola
Pangan Harapan dan belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan terutama
terhadap penyebab kerawanan pangannya.
Permasalahan Urusan Pertanian meliputi rendahnya nilai tambah produk
pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, belum optimalnya
pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, rendahnya penerapan teknologi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pertanian/perkebunan, rendahnya produksi pertanian/perkebunan, belum optimalnya
rehabilitasi hutan dan lahan, belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan, belum efektifnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
rendahnya produksi hasil peternakan, belum optimalnya pemasaran hasil produksi
peternakan, rendahnya penerapan teknologi peternakan, belum berkembangnya
budidaya perikanan, belum berkembangnya sistem penyuluhan perikanan, belum
optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, rendahnya kesejahteraan
petani, serta belum optimalnya kinerja penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan.
Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi kurang
optimalnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, belum efektifnya
pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan,
belum optimalnya pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan,
serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi.
Permasalahan Urusan Pariwisata meliputi kurangnya promosi dan
pemasaran pariwisata, belum berkembangnya destinasi pariwisata, serta belum
berkembangnya kemitraan.
Permasalahan Urusan Industri dan Perdagangan meliputi kurangnya
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, rendahnya ekspor, rendahnya
efisiensi perdagangan dalam negeri, rendahnya kapasitas iptek sistem produksi,
rendahnya kemampuan teknologi industri, belum tertatanya struktur industri, serta
belum berkembangnya industri kecil dan menengah.
4.2. Isu-Isu Strategis
Pembangunan daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari dinamika
pembangunan nasional, bahkan internasional. Isu dan arus utama perubahan yang
dewasa ini terus berkembang adalah arus globalisasi yang memunculkan standardisasi,
efisiensi, keterbukaan dan daya saing, didalamnya menekankan perhatian pada :
1. Pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi serta persaingan usaha;
2. Menegaskan kewajiban minimum negara yang tidak dapat diserahkan kepada
mekanisme pasar;
3. Momentum kemitraan global dan penguatan jejaring;
4. Akuntabilitas kepada pelaku internasiona.
Issue yang berkembang lainya adalah demokratisasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat) didalamnya menekankan perhatian pada :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1. Mengukur keseluruhan proses dan kinerja politik dalam peningkatan kesejahteraan
rakyat;
2. Akuntabilitas kepada rakyat.
Issue Desentralisasi (keunikan lokal, keterwakilan dan kompromi) di dalamnya
menekankan perhatian pada:
1. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, murah, bermutu dan tanpa
diskriminasi;
3. Proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan inklusif;
4. Standar Pelayanan Minimum;
5. Akuntabilitas Pemerintah daerah dan rakyat.
Isu strategis yang berkembang tersebut harus menjadi perhatian pemerintah
Kabupaten Bogor, selain itu pada tingkatan daerah, Permasalahan pembangunan
daerah Kabupaten Bogor, masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Pembangunan di Kabupaten Bogor selama ini menunjukkan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara pembangunan sumber daya manusia dengan pembangunan
ekonomi yang berdampak kepada terjadinya: (a) nilai tambah yang tercipta dari
pembangunan ekonomi belum dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat
Kabupaten Bogor; dan (b) adanya aliran nilai tambah yang keluar dari Kabupaten
Bogor atau terjadi kebocoran regional (regional leakages). Hal ini ditunjukkan oleh
tidak seimbangnya angka IPM tahun 2013 yang dicapai yaitu hanya 73,45 poin
(AHH : 70,00 thn, AMH : 95,36 persen), RLS : 8,04 tahun, dan PPP: Rp. 636.620,-
/kapita/bulan), di sisi lain angka pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah sebesar
6,03 persen. Sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar
adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 63,19 trilyun atau memiliki
andil sebesar 57,62 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebesar Rp.22,67 trilyun (20,67 persen). Sedangkan sektor yang
memiliki peranan relatif kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan sebesar Rp.1,60 trilyun (1,47 persen). Pengelompokan sembilan
sektor ekonomi dalam PDRB menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan
tersier, menunjukkan bahwa kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam
penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bogor. Total Nilai Tambah Bruto (NTB) atas
dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2013 mencapai
Rp.71,29 trilyun, atau meningkat 11,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 19,65 persen yaitu
dari Rp.26,92 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.32,21 trilyun pada tahun 2013.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sedangkan kelompok primer meningkat sebesar 24,82 persen atau dari Rp. 4,95
trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp. 6,17 trilyun pada tahun 2013.
2. Masih terdapat tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Hal ini berarti peluang
kerja yang tercipta dari kegiatan ekonomi di sektor sekunder dan tersier atau
pengolahan dan jasa, belum mampu diakses oleh sumber daya manusia Kabupaten
Bogor yang kualitasnya relatif masih rendah, sehingga peluang kerja tersebut diisi
oleh penduduk dari daerah lain di luar Kabupaten Bogor, seperti dari DKI Jakarta,
kota-kota di kawasan Bodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan
dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Bogor yang
hanya 8,04 tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Bogor bersekolah sampai
kelas delapan atau kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sedangkan
peluang kerja di sektor industri dan sektor tersier mensyaratkan minimal
berpendidikan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jadi dalam konteks
kebutuhan tenaga kerja berpendidikan minimal SLTA dengan pendidikan SDM
Kabupaten Bogor terdapat kesenjangan RLS sebesar 5 tahun. Komposisi tingkat
pengangguran yang tinggi ditunjukkan sebagai berikut: Penduduk usia kerja 15-64
tahun yang telah bekerja sebanyak 1.214.942 orang atau 42,31 persen, yang
tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya
sebanyak 346.055 orang (12,05 persen) dan yang sedang mencari
kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 459.167 orang (15,99 persen),
sedang sisanya (29,65 persen) merupakan pengangguran terselubung atau 45,64
persen adalah pengangguran. Uraian di atas menjelaskan bahwa penanganan
permasalahan pengangguran penting untuk segera dilakukan.
3. Pembangunan daerah belum berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara
signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya angka penduduk miskin. Pada
tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 446.890 jiwa, atau sebesar 8,82
persen dari jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu sebanyak 5.111.769 jiwa.
Dengan demikian, implementasi program-program penanggulangan kemiskinan
akan semakin penting dalam pembangunan daerah.
4. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong
percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dengan demikian, pembangunan
infrastruktur untuk membuka isolasi daerah menjadi penting untuk dilakukan.
5. Iklim investasi dan iklim usaha belum kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya
realisasi investasi serta kurang berkembangnya dunia usaha. Dengan demikian,
perbaikan iklim investasi dan iklim usaha sangat strategis untuk mendongkrak
perekonomian daerah .
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
6. Dalam bidang energi, diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak
tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di
tingkat masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di
Kabupaten Bogor, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan
adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun
pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) dalam mengantisipasi
perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan
dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti dalam rangka
merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi
ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Permasalahan yang terjadi adalah
jenis-jenis energi alternatif ini masih lebih mahal dibandingkan energi bahan bakar
gas. Dengan demikian, penciptaan dan penyediaan energi alternatif yang murah dan
ramah lingkungan menjadi tuntutan masyarakat yang perlu dipenuhi.
7. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama belum mencapai sasaran
secara optimal. Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan
meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti
perdagangan manusia (trafficking), HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba.
Peranserta masyarakat dalam penangan permasalahan sosial masih terlihat rendah
akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap
permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.
Ketimpangan yang makin tinggi akan memicu terjadinya kerawanan sosial.
Permasalahan bidang kebudayaan adalah masih rendahnya ketahanan budaya
masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI
budaya Kabupaten Bogor. Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini
berkaitan dengan pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara
olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan
masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlit yang menjadi tulang
punggung Kabupaten Bogor dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Sedangkan
permasalahan di bidang kepemudaan adalah masih terbatasnya sarana dan prasana
untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan
mandiri. Permasalahan terkait dengan masih rendahnya pemberdayaan perempuan
dalam kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan
anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta belum optimalnya peran
lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Oleh
karena itu fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kehidupan beragama perlu
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
lebih ditingkatkan guna mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat
sehingga tercipta kerukunan antar kelompok masyarakat tersebut.
8. Pembangunan bidang politik, hukum dan ketertiban umum belum optimal.
Berkenaan dengan sisi politik kewilayahan, sebagai daerah yang letaknya
berdekatan dengan Jakarta, Kabupaten Bogor diposisikan sebagai penyangga
stabilitas politik ibukota. Kondisi politik di Kabupaten Bogor dengan jumlah
penduduk dan pemilih paling banyak sangat menentukan stabilitas politik nasional.
Karena itu pembangunan Bidang Politik yang salah satunya ditandai dari
keberhasilan Pemilu Gubernur dan Pemilihan Bupati tahun 2013 serta pelaksanaan
Pemilu Nasional tahun 2014, menandakan proses demokrasi yang sedang
berlangsung berjalan dengan baik dan mulai dapat diterima oleh seluruh
stakeholders. Namun demikian, di satu sisi masih terdapat hal-hal yang masih perlu
ditingkatkan terutama dalam partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih yang
cenderung menurun perkembangan prosentasenya. Hal tersebut disebabkan oleh
terlalu banyaknya frekuensi pelaksanaan pemilihan umum yang melibatkan
masyarakat pemilih serta memakan waktu yang berlarut-larut, selain itu pula
perbedaan tingkat partisipasi pemilih ini berkaitan dengan efektivitas sosialisasi
pemilu kepala daerah, akurasi administrasi pendaftaran pemilih, tingkat popularitas
para kandidat serta kesadaran para pemilih untuk memanfaatkan hak-hak utama
warganegara dalam memilih kepala daerah yang dipercayainya. Disamping itu peran
partai politik dalam melaksanakan fungsinya masih rendah seperti rekruitmen
politik, komunikasi politik, pendidikan dan sosialisasi politik, serta agregasi dan
artikulasi kepentingan. Pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan
dalam pemerintahan masih mencari pola. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai
praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan
dalam era desentralisasi belum didukung oleh konsep kepemimpinan. Praktik
kepengelolaan yang baik pada tingkat lokal, sejalan dengan proses desentralisasi,
belum memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi berbagai dimensi
kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai, maupun dimensi
simbolik dari kebudayaan daerah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan pengambilan keputusan masih rendah. Demokrasi juga telah
mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya.
Pembangunan Bidang Hukum terkendala pada proses demokratisasi yang
mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional
pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan yang
ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala
karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih lanjut
menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan hak
asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan
yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti
dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami
kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam
implementasinya. Sampai dengan tahun 2013 masih banyak peraturan daerah yang
belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang
dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pula
masih ditemukan permasalahan lainnya seperti: belum adanya grand design
tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan
kompetensi aparat hukum, baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya
budaya hukum masyarakat. Kondisi euforia reformasi berkaitan dengan otonomi
daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan
kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan
dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada
gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan
masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan
rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang
bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan
bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di bidang ketertiban dan ketentraman
masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal
menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika
perkembangan masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan sosial
politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan
pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi
wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tingkat kriminalitas dan
pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena
Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga ibu kota negara. Jumlah penduduk
yang besar dan heterogen, terdapatnya obyek vital nasional, daerah kunjungan
wisata, daerah pendidikan dan industri serta banyaknya permasalahan kepemilikan
lahan. Disamping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu permasalahan yang
mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui
upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap
ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu
berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi
canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat
konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan negara dan
pemerintah daerah. Untuk itu upaya pembangunan di bidang politik, hukum dan
keamanan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara lebih sistematis dan jelas
fokusnya.
9. Pengendalian tata ruang dan wilayah belum optimal. Penyimpangan pemanfaatan
ruang diperlihatkan dengan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh
kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih
fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah
direncanakan sebelumnya. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi
kawasan budidaya (lahan terbangun) terjadi penurunan luas lahan hutan dan sawah
di Kabupaten Bogor. Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan
investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola
perencanaan yang telah ditetapkan menimbulkan dampak berupa kerusakan
lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan
pangan Kabupaten Bogor. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi
pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder menjadi fungsi
perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi
permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan
air, perambahan daerah/ kawasan hulu sungai. Perubahan regulasi dalam bidang
penataan ruang, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, diharapkan dapat
memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun
perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada Undang-undang tersebut
pemerintah Kabupaten Bogor antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan,
pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan
kawasan strategis Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan di tingkat
Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang terletak berbatasan dengan ibu kota DKI
Jakarta belum mampu memanfaatkan keuntungan lokasinya (locational rent) untuk
keuntungan Kabupaten Bogor. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya yaitu
Kabupaten Bogor menjadi pendukung pembangunan DKI Jakarta. Hal ini karena
kelemahan-kelemahan Kabupaten Bogor sendiri, khususnya dari aspek rendahnya
kualitas SDM. Semestinya Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan DKI Jakarta
sebagai pasar yang sangat potensial, baik sebagai konsumen maupun sebagai akses
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
untuk mencapai pasar yang lebih luas bahkan pasar internasional. Dengan demikian
Kabupaten Bogor harus mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang
dibutuhkan oleh DKI Jakarta maupun pasar global seperti: produk agribisnis dan
agro industri, produk kerajinan, maupun produk jasa seperti pariwisata, yang
sekaligus dapat menjadi sektor-sektor prioritas.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah belum tercapai secara
optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur
pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya
kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta pelayanan publik belum terbebas dari praktek KKN, serta
belum optimalnya pelayanan publik. Permasalahan yang masih ada dalam
pembangunan Bidang Aparatur antara lain: kelembagaan pemerintah daerah masih
belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional,
sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian
belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan pemerintah
daerah belum menerapkan sistem remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan
tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Sistem dan prosedur
kerja di lingkungan aparatur daerah belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat,
praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi)
belum teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan
masyarakat, terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi
sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Berkaitan
dengan kondisi tersebut, maka upaya penerapan reformasi birokrasi perlu dilakukan
secara tegas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
bebas KKN.
11. Masih terdapat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara
Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu
ketimpangan ini harus disikapi secara arif untuk mencari solusi terbaik disamping
kemungkinan terjadinya pemekaran Kabupaten. Pengalaman pemekaran wilayah
yang sudah terjadi ternyata belum membuktikan sebagai solusi pemerataan
pembangunan antar wilayah. Melalui strategi pembangunan yang tepat, maka
ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IV - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
12. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi
lahan di kawasan lindung. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian
semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor
pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor
khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin
menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Untuk itu perlu
upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang
produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan
pembangunan pertanian daerah.
13. Berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan
dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam
yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun
sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan
yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki
Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penerapan aturan secara tegas dalam melindungi kelestarian sumber daya
lingkungan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan,
pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini
ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui
pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai
bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Bogor.
5.1. V i s i
Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang
daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang
dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten
Termaju di Indonesia”.
Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :
1. Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa
Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam
arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap
sama.
2. Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada
tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang
lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti
bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan
diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun
di luar.
3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .
5.2. M i s i
Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha
berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar
daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah
Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keseselarasannya dengan rumusan misi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial
masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk
menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan
menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi
Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial
Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya
dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.
2. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Misi ini
merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang
dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta
meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta
memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan
lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
3. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuatitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana
dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong
peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas
sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.
4. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan
cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif,
dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi
yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
5. Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga
cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang
mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi
pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut
di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan
dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan
akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik
urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud,
uraian tujuan dan sasaran pada setiap misi sebagai berikut :
5.3.1. Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.
Tujuan :
1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat
beragama.
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.
3. Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan.
5. Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing.
6. Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7. Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor.
8. Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana.
Sasaran:
1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam
menjalankan ibadahnya.
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.
4. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami.
5. Meningkatnya keluarga sejahtera.
6. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
7. Menurunnya angka kemiskinan.
8. Terselenggaranya pentas seni budaya daerah.
9. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
10. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga.
11. Terbangunnya pusat olahraga terpadu.
12. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor.
13. Meningkatnya cakupan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana.
5.3.2. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
Tujuan :
1. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
2. Terwujudnya produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan
perikanan yang berdaya saing
3. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah dan produk-produk
KUMKM
4. Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Bogor yang mendorong
enciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal.
5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
6. Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada keindahan alam dan
lingkungan serta budaya lokal
7. Terwujudnya pertambangan, pariwisata serta pertanian, perikanan dan
kehutanan sebagai pengungkit perekonomian daerah.
8. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
9. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sasaran:
1. Meningkatnya ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan daerah serta
penanganan daerah rawan pangan
2. Meningkatnya nilai tambah produk dan pengelolaan usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
3. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan
menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
4. Majunya sentra agribisnis dan aquabisnis komoditi unggulan
5. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
6. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya
kerusakan alam akibat penambangan
7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
8. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan
wisata
9. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit
perekonomian daerah
10. Terbentuknya BUMD Pariwisata sebagai pengungkit perekonomian daerah
11. Terbentuknya BUMD pertanian dan perikanan sebagai pengungkit
perekonomian daerah
12. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam
mengembangkan ekonomi lokal
13. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor
14. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
15. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
5.3.3. Misi ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Tujuan :
1. Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib
pertanahan.
2. Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi
3. Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak,
kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi)
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran
lingkungan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Sasaran:
1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi
untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
4. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas,
pergerakan orang, barang dan jasa
5. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk
mendukung terpeliharnya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan
pendayagunaan sumber daya air
6. Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh
7. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang
berkualitas
8. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim
5.3.4. Misi keempat : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
Tujuan :
1. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan termasuk
peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12
tahun yang berkualitas;
3. Tuntasnya buta aksara;
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan
berkualitas;
5. Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk
JAMPESEHAT yang terintegrasi dengan layanan BPJS;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun
rujukan.
Sasaran:
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi pendidikan
masyarakat
4. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan
5. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat
6. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;
7. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
8. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat;
9. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT yang terintegrasi
dengan layanan BPJS
11. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.
12. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun
rujukan
5.3.5. Misi kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang
baik.
Tujuan :
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang
transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus
melakukan pencegahan tindak pidana korupsi;
2. Terciptanya aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan produktif serta
berorientasi pada kualitas pelayanan;
3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah;
4. Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat;
5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan
aplikatif;
2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan;
3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan;
5. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
6. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat;
7. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dan kelancaran tugas Kepala
Daerah;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
8. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;
9. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE;
10. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat,
mudah dan terjangkau berstandar ISO;
12. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan
bencana;
13. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan;
14. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;
16. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan
kearsipan;
17. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor;
18. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah
diakses oleh masyarakat;
19. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur;
20. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian;
21. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;
22. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat;
23. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat;
24. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
25. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan.
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1.
berikut :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
TABEL 5.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
Misi 1 Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan 1.1. Meningkatnya pelayanan dan - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3.65% Kesalehan Sosial dan ukhuwah serta toleransi antar kemudahan bagi umat beragama - Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama dan Kesejahteraan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan 14 Masyarakat - Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun 17,003 (Indikator Termaju) - Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan 12,532 (Indikator Termaju) - Jumlah pondok pesantren salafiyah yang 6,200 mendapatkan bantuan operasional (Indikator Termaju) - Jumlah produk hukum daerah 633 Dokumen - Perda 50 Perda - Perbup 175 Perbup - Kepbup 2750 Kepbup - Kesepakatan/Perjanjian 150 Naskah - Kajian Hukum 40 Kajian 2. Meningkatnya kualitas 2.1. Meningkatnya partisipasi perempuan - Jumlah perempuan yang mendapatkan 3,600 pemberdayaan perempuan dan dalam pembangunan; pengetahuan dan keterampilan perlindungan anak - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0.41 - Partisipasi angkatan kerja perempuan 266.2 - Persentase partisipasi perempuan di 89.15 lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 236.49 2.2. Meningkatnya pemenuhan hak - Penyelesaian pengaduan perlindungan 43 perlindungan perempuan dan anak perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Rasio KDRT 0.000035
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga 89.15 pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 236 - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 20 - Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73.63 - Rasio Akseptor KB 0.7363 - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 42.02 - Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.84 - Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra 81 KS dan KS I - Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam 45,002 kelompok BKB - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam 19,091 kelompok BKR - Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam 17,488 kelompok BKL - Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi 109 (PIK) Remaja - Jumlah Kelompok UPPKS 442 3. Meningkatnya ketahanan keluarga 3.1. Menurunnya laju pertumbuhan - Jumlah penduduk (jiwa) 6384152 sebagai basis ketahanan sosial penduduk alami - Laju pertumbuhan penduduk (%) 3.17 - Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 360,040 - Persentase Penduduk Miskin 6.97 4. Meningkatnya kualitas pelayanan 4.1. Meningkatnya kesejahteraan - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo 164 sosial dan menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan dan Panti Rehabilitasi Penanganan penyandang kemiskinan. sosial (PMKS); masalah kesejahteraan sosial - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3,728 - Panti yang memperoleh bantuan UEP 100 - Kemiskinan 5.00 - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 15 Rumusan Kebijakan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
5. Berkembangnya seni dan budaya 5.1. Terselenggaranya pentas seni - Cakupan fasilitasi seni 4 dalam bingkai kearifan lokal budaya daerah - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 275 - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 - Penyelenggaraan festival seni dan budaya 9 - Cakupan gelar seni 100 - Misi kesenian 6 - Benda, situs dan kawasan cagar budaya 45 yang dilestarikan - Jumlah grup kesenian 250 - Capaian Kajian Seni 4 - Revitalisasi nilai-nilai budaya 11
6. Terwujudnya pemuda yang tangguh 6.1. Meningkatnya kemandirian dan - Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari 9 PHB
dan berdaya saing partisipasi pemuda dalam Besar Bersejarah (belum masuk di format pembangunan; awal tapi rutin dianggarkan di Setda) - Terselenggaranya kesegaran jasmani 40 Kali aparatur (belum masuk di format awal tapi rutin dianggarkan di Setda) 7. Meningkatnya kebugaran 7.1. Meningkatnya pemasyarakatan - Jumlah Organisasi Kepemudaan 67 masyarakat dan prestasi olahraga olahraga - Jumlah Kegiatan Kepemudaan 19 Kabupaten Bogor - Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) 70 7.2. Terbangunnya pusat olahraga terpadu - Jumlah Gedung Pusat Olahraga terpadu 1 7.3. Meningkatnya prestasi olahraga - Jumlah Kegiatan Olahraga 16 Kabupaten Bogor - Gelanggang/Balai remaja (selain milik 16 swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah) - Jumlah Lapangan Olahraga 8
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
8. Terwujudnya manajemen 8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88 pengelolaan bencana pencegahan dan upaya - Tingkat waktu tanggap (response time 40 penanggulangan bencana rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Terbantunya korban bencana alam 19,200 Misi 2 Meningkatkan daya 1. Terjaminnya ketahanan pangan 1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, - Regulasi ketahanan pangan 4 saing ekonomi Masyarakat distribusi, dan konsumsi pangan - Ketersediaan Pangan Utama masyarakat dan daerah - Produksi tanaman pangan pengembangan Ubi jalar 9 usaha berbasis Talas 9 sumberdaya alam Ubi Kayu (ton) 9 dan pariwisata - Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - padi sawah 67.80 - padi gogo 35.60 - Persentase peningkatan provitas padi sawah 5 - Persentase peningkatan provitas sayuran 13 * Cabe 13 * Wortel 13 - Produksi komoditas unggulan Pala (ton bahan mentah) 19 Kopi (ton bahan mentah) 19 Karet (ton bahan mentah) 19 Cengkeh (ton bahan mentah) 19 Kelapa 19 Aren 19 Kumis Kucing 19 - Persentase peningkatan produksi padi 10 - Persentase peningkatan produksi sayuran * Cabe 13 * Wortel 13
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Persentase Peningkatan produksi buah-buahan * Manggis 13 * Pepaya 13 * Jambu 13 * Durian 13 - Persentase peningkatan produksi tanaman 15 hias bunga * Anggrek 15 - Persentase peningkatan produksi tanaman 15 hias berdaun indah * Tanaman lanskap 15 - Persentase peningkatan produksi tanaman 10 obat * Kapolaga 10 - Jumlah komoditas unggulan 17 - Jumlah lokasi 20 - NTP - Persentase peningkatan nilai tambah dari 40 padi menjadi beras (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari 10 ubi kayu menjadi tepung (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari 15 ubi jalar menjadi tepung (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari 50 pala menjadi minyak atsiri (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari 27 karet mentah mejadi sheet kering (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari 25.6 kopi gelondongan menjadi berasan (%) - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 32.85 - Persentase penurunan luas lahan kritis (%) 13.35 - Kerusakan Kawasan hutan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) 50 - Cakupan usaha kayu rakyat (%) 65 - Cakupan usaha non kayu (%) * Usah jamur tiram 24 * Usaha lebah madu 25 * Usaha bambu 20 - Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian 92.86 - Kehutanan 48.75 - Perikanan 66.25 - Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Kelompok Pemula - Pertanian 10.475 - Kehutanan 115.49 - Perikanan 54.36 - Kelompok Lanjut - Pertanian 6.16 - Kehutanan 8.06 - Kelompok Madya - Pertanian 12.96 - Kehutanan 31.25 - Perikanan 95.00 - Kelompok Utama - Pertanian 40.00 - Kehutanan 100.00 - Perikanan 75.00 - Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - Pertanian 12.22 - Kehutanan 23.88 - Perikanan 45.53
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
2. Meningkatnya daya saing koperasi, 2.1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif - Usaha Mikro dan Kecil 100 usaha kecil menengah (UKM) dan dan kemandirian usaha mikro, kecil - Jumlah UKM Mandiri 125 agribisnis dan menengah dalam - Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri 35 mengembangkan ekonomi lokal - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 17,416 - Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM 1,300 - % Pertumbuhan UKM 100 - Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah 19 - Persentase koperasi aktif 69.44 - Jumlah Koperasi se Kab. Bogor 1,767 - Jumlah Koperasi Aktif 1,227 - Jumlah Koperasi Tidak Aktif 540 2.2. Berkembangnya agribisnis pertanian - Cakupan pengendalian wabah penyakit dan perikanan ternak/ikan dan zoonosis - Rabies (dosis) 40 - Anthrax (dosis) 40 - Brucellosis (dosis) 40 - SE (dosis) 40 - AI (dosis) 40 - Aeromonas (dosis) 40 - Cakupan pengendalian keamanan 40 PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi) - Produksi Daging (kg) 134,177,923 - Produksi Telur (kg) 53,929,083 - Produksi Susu (liter) 13,567,384 - Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 6.25 (gr/kap/hr) - Sentra agribisnis peternakan (lokasi) 2 - Produksi perikanan (dibandingkan dengan 100 target daerah) - Konsumsi ikan (dibandingkan dengan 100 target daerah) - Produksi ikan konsumsi (ton) 121,731
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 29.46 - Produksi Ikan Hias (RE) 262,035 - Produksi Benih Ikan (RE) 3,347,611 - Sentra agribisnis perikanan (lokasi) 2 - Produksi olahan produk perikanan (ton) 15,302 3. Meningkatnya penanaman modal di 3.1. Meningkatnya investasi dan laju - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi 115.7221227 Kabupaten Bogor yang mendorong pertumbuhan investasi PMDN (milyar rupiah) penciptaan lapangan kerja dan - Jumlah investor berskala nasional 519 tumbuhnya kelembagaan ekonomi (PMDN/PMA) lokal - Jumlah PMA 428 311 - Jumlah PMDN 183 215 - Jumlah nilai investasi berskala nasional 42061.186 (PMDN/PMA) - Nilai realisasi investasi PMA 28261.17 - Nilai realisasi investasi PMDN 13800.016 4. Meningkatnya pengelolaan 4.1. Meningkatnya pengendalian - Reklamasi luas lahan bekas tambang 812,90
sumberdaya alam yang berwawasan pemanfatan sumber daya alam dan - Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin 100
lingkungan berkurangnya kerusakan alam - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 akibat penambangan - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 - Jumlah kelompok pengguna energi baru 44 dan energi terbarukan - Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor 100 4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan - Peningkatan cakupan layanan PJU 95.12 kebutuhan listrik - Rumah tangga pengguna listrik 5.000 - Rasio ketersediaan daya listrik 0,5 - Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 85,38 - Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS 130
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
5. Berkembangnya pariwisata daerah 5.1. Berkembangnya pariwisata andalan - Kunjungan wisata 4,500,000
yang berbasis pada keindahan alam disertai dengan meningkatnya - Jumlah paket wisata 45
dan lingkungan serta budaya lokal kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku 2.87 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan 3.03 - Jumlah gedung kesenian 1 - Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18.00 - Cakupan organisasi 21 - Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 180 - Tingkat hunian hotel 2.50 - Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 1,526,276,400 - Jumlah kerjasama pariwisata 7 - Jenis, kelas, dan jumlah restoran 340 - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 225 6. Terwujudnya pertambangan, 6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan - Pertumbuhan ekonomi (Bappeda) 6.21 pariwisata serta pertanian dan yang berdaya saing sebagai - Pembinaan BUMD 9 BUMD perikanan sebagai pengungkit pengungkit perekonomian daerah perekonomian daerah 6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah 6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang - Produktivitas total daerah berdaya saing sebagai pengungkit - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 10 Rumusan perekonomian daerah perekonomian Kebijakan
7. Meningkatnya peran industri dan 7.1. Meningkatnya jumlah dan - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 106,342,670.00 perdagangan dalam perekonomian kemandirian industri kecil dan harga berlaku daerah menengah dalam mengembangkan - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 30,480,770.00 ekonomi lokal harga konstan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap 21,268,534.00 PDRB sektor Industri harga berlaku - (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) - Kontribusi industri rumah tangga terhadap 6,096,154.00 PDRB sektor Industri harga konstan (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) - Pertumbuhan Industri 0.04 - Jumlah Industri se Kab. Bogor - Cakupan bina kelompok pengrajin 8,145 7.2. Meningkatnya nilai dan volume - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 41,003,280.00 perdagangan dalam negeri dan PDRB harga berlaku ekspor - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 10,175,990.00 PDRB harga konstan - Ekspor bersih perdagangan 897,700,000.00 - Jumlah SKA yang diterbitkan 897,700,000.00 - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha 12,969 informal - Jumlah pedagang di pasar tradisional yang 11,440 dibina - Jumlah Kenaikan Pedagang 1,500 - Estimasi pedagang se Kab. Bogor 8. Meningkatnya produktivitas tenaga 8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan - Angka partisipasi angkatan kerja 66.00 kerja dan menurunnya kerja dan kesejahteraan tenaga kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja 66.00 pengangguran - Tingkat pengangguran terbuka - Jumlah pencari kerja yang terampil 2,880 - Pencari kerja yang ditempatkan 5270 - Rasio penduduk yang bekerja 92.19 - Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 600 program padat karya
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 865 - Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja 145 di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan 1,000 jamsostek - Perlindungan pekerja anak 400 - Perlindungan pekerja malam wanita 300 - Pengawasan, perlindungan dan penegakan 2,250 hukum terhadap hak normatif pekeja - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 0 kebijakan pemerintah daerah - Terwujudnya sistem pengupahan yang 5 memadai - Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 20 - Sertifikasi tenaga operator di perusahaan 125 8.2. Tersalurkannya minat masyarakat - Transmigran regional 125 untuk bertransmigrasi - Transmigran swakarsa N/A Misi 3 Meningkatkan 1. Meningkatnya penataan ruang 1.1. Meningkatnya perencanaan, - Penyusunan Naskah akademis RDTR dan 0% integrasi, yang terpadu dan berkelanjutan kesesuaian dan pengendalian Zoning Regulation koneksitas, kualitas dan tertib pertanahan pemanfaatan ruang - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 31.89 dan kuantitas - Cakupan luasan kawasan lindung Luas 45.00% infrastruktur Wilayah ber HPL/HGB wilayah - Luas wilayah produktif 87 dan pengelolaan - Luas wilayah industri 0.75 lingkungan hidup - Luas wilayah kebanjiran 2 yang berkelanjutan - Luas wilayah kekeringan 8 - Luas wilayah perkotaan 46.45 - Ruang publik yang berubah peruntukannya 0.5 - Ketaatan terhadap RTRW 88
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
1.2. Meningkatnya kepastian hukum - Luas lahan bersertifikat 208.40% pemilikan tanah masyarakat - Penyelesaian kasus tanah negara 0.01% - Persentase penduduk yang memiliki lahan 34.00 - Up Dating Data Base Pertanahan 3 Kecamatan - Pendataan dan Pengukuran Prasarana, 30 bidang Sarana dan UtilitasPerumahan - Penelusuran Alas Hak Aset Pemda 100 bidang - Peta Bidang Tanah Aset Pemda 175 bidang - Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan 12 Km Poros Tengah-Timur - Kajian BUMD Pertanahan 1 Dokumen - Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 - Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 100 - Workshop Pertanahan 40 orang 2. Terwujudnya infrastruktur 2.1 Meningkatnya infrastruktur jalan/ - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 84.22% jalan/jembatan dan sumberdaya air jembatan yang berkualitas dan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0.8422 yang terintegrasi terintegrasi untuk mendukung kondisi baik pergerakan orang, barang dan jasa - Panjang jalan dilalui roda 4 0.00024 - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki 2.13% lima atau bangunan rumah liar - Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan 0% ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 34.65 drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan 38.99% aliran tidak tersumbat - Pembangunan turap di wilayah jalan 0.937 penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 84.22% - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0.8422 kondisi baik - Panjang jalan dilalui roda 4 0.00024 - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0.8422 kondisi baik - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0.8422 kondisi baik - Proporsi panjang jaringan jalan dalam 0.8422 kondisi baik 2.2. Meningkatnya infrastuktur - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0.705 perhubungan yang mendukung Angkutan Jalan aksesibilitas, pergerakan - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 orang, barang dan jasa - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0.705 Angkutan Jalan - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 - Jumlah arus penumpang angkutan umum 59,549,461 - Rasio ijin trayek 0.002375 - Angkutan darat 0.07% - Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.00112 - Jumlah orang/ barang yang terangkut 17,864,838 angkutan umum - Jumlah orang/barang melalui demaga/ 586,937 bandara/terminal pertahun - Jumlah uji kir angkutan umum 19,956 - Kepemilikan KIR angkutan umum 15.08% - Lama pengujian kelayakan angkutan umum 10 - 20 (KIR) - Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 35.000 - 75.000 - Realisasi Laik Jalan Kendaraan 96.89% - Integrasi Moda Angkutan Umum 1 - Pemasangan Rambu-rambu 20.00%
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 14,167 - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0.705 Angkutan Jalan 2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber - Rasio Jaringan irigasi 4.895 daya air, waduk dan irigasi untuk - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 61.35% mendukung terpeliharanya hutan - Sempadan sungai yang dipakai bangunan 2.89% konservasi, kawasan lindung, liar pengendalian dan pendayagunaan 3. Tersedianya sarana prasarana 3.1. sumber daya air dan irigasi - Persentase Luas pemukiman yang tertata 19.06% pemukiman yang layak (rutilahu, - Rasio bangunan ber- IMB per satuan 0.0632 jalan setapak, kawasan prioritas bangunan pembangunan pemukiman dan - Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 53.56% sanitasi) - Persentase Luas pemukiman yang tertata 19.06 - Lingkungan Permukiman Kumuh 5.32% - Betonisasi jalan lingkungan 164,250 - Rasio rumah layak huni 0.233 - Rumah Layak Huni 99.62% - Rasio permukiman layak huni 0.09015 - Lingkungan Pemukiman 35.00% - Lingkungan Permukiman Kumuh 0.43% - Sumberdaya Manusia di bidang jasa 100 orang konstruksi 3.2. Meningkatnya pengelolaan air - Rumah tangga pengguna air bersih 47.60% limbah domestik secara optimal - Tempat pembuangan sampah (TPS) per 60.00% satuan penduduk - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 5.86% satuan penduduk 3.3. Meningkatnya pengelolaan sampah - Persentase penanganan sampah 60.00% lingkungan pada tingkat kabupaten - Cakupan pelayanan air limbah 59.00%
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
dan kawasan permukiman - Jumlah pelayanan air limbah 14500 Ritase - Rumah tangga ber-Sanitasi 686,500 - Persentase rumah tinggal bersanitasi 68,65% - Persentase penduduk berakses air minum 4.76% - Jumlah tempat pemakaman umum satuan 19,61% penduduk - Rasio titik reklame di lokasi strategis 15 Titik - Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, 42 Lokasi Taman perkantoran dan Taman jalur 4. Meningkatnya kualitas lingkungan 4.1. Meningkatnya pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 73% hidup dan berkurangnya dampak pencemaran air, udara dan AMDAL dan UKL/UPL pencemaran lingkungan kerusakan tanah - Penegakan hukum lingkungan 100% - Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup 40 - Pencemaran Status Mutu Air 93% 4.2. Meningkatnya peran serta - Pencemaran Status Mutu Air 93.00% masyarakat dalam pengelolaan - Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati 91.00% lingkungan hidup persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara 4.3 Meningkatnya upaya mitigasi - Penurunan emisi GRK 4-5% perubahan iklim Misi 4 Meningkatkan 1. Meningkatnya rata-rata lama 1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.6 aksesibilitas dan sekolah (RLS) dan pendidikan kualitas terwujudnya wajib sekolah penyelenggaraan 12 tahun yang berkualitas pendidikan dan 1.2. Meningkatnya partisipasi pendidikan - Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 100 pelayanan masyarakat - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 100 kesehatan - Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 100 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 109.71
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
1.3. Meningkatnya mutu pengelolaan - Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI 386.65 pendidikan - Rasio guru sekolah dasar/murid SMP/MTs 380.7 - Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk 34.94 usia pendidikan dasar 7 - 15 - Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap 29.54 Penduduk Usia 13-15 Tahun - Rasio Rombel/Guru SD-MI 1 - Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik 67.05 - Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik 73.98 - % Kepala Sekolah Berijasah S1 100 - % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 91.67 - % SD-MI dengan 2 Guru S1 100 - % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi 100 (GBS) Sesuai Kebutuhan - % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 100 - % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA 100 - Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI 386.65 - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs - Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI - Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs - Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI - Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik - Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C 62.31 - Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C 531.69 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ 67.55 Paket C
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/ 21.84 penduduk usia sekolah 16-18 - Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid 372.51 - Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA 81.12 kondisi bangunan baik - Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0.25 - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C 100 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke 89.44 SMA-SMK-MA - Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke 100 SMA/MA/SMK - RLS 8.89 - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 90.12 - Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun 894.00 - Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun 531.95 - Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 34.94 1.4. Meningkatnya kesejahteraan tenaga - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ 100 pendidik maupun non kependidikan Paket B - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 100 - Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B 100 - Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/ 943,39 Paket A - Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/ 1.027,19 Paket B - Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0.05 - Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0.5 2. Meningkatnya angka melek huruf 2.1. Tuntasnya masyarakat tuna aksara - Angka Melek Huruf 97.1 (AMH) 2.2. Meningkatnya minat dan budaya - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan baca masyarakat - Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 26.34%
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Pengunjung Perpustakaan 1.12% - Jumlah Perpustakaan 223 3. Terwujudnya pelayanan kesehatan 3.1. Meningkatnya akses pelayanan - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100% yang mudah, murah, merata dan kesehatan bagi masyarakat - Pemanfaatan puskesmas berkualitas - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70.00% 4. Meningkatnya kualitas sumber 4.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita 82% daya kesehatan medis dan para medis. penyakit TBC BTA - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita 100.00% Penyakit DBD; - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 100.00% Immunization (UCI) 4.2. Meningkatnya sarana dan prasarana - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:8,982 kesehatan baik layanan dasar - Cakupan puskesmas 252.2% maupun rujukan - Cakupan pembantu puskesmas 32.49% - Prosentase sarana kesehatan yang berijin - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 93.75% kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan kunjungan bayi 95% - Angka kelangsungan hidup bayi - Angka usia harapan hidup 71.7% - Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,690 - Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,508 - Prosentase sarana kesehatan yang berijin - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100.00% masyarakat miskin; - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:178,526 - Cakupan pengawasan terhadap obat 100% - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 70% Rumah Sakit
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 27
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Peningkatan layanan Spesialis 23 - Peningkatan jumlah instalasi 22 - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% masyarakat miskin; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 1 : 4 layanan medik fungsional - Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 1,3 - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 80% Occupancy Rate (BOR) - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 80% Occupancy Rate (BOR) - Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed 80 Occupation Rate(BOR) 75% - 85 % - Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 4.0 - Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun 45 BTO (40 - 50 kali) - Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 1 - Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam 24 untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25) - Angka kematian umum untuk setiap 1000 44 penderita keluar - Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 50 - Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - 50000 org JAMPESEHAT) - Peningkatan layanan Spesialis 23 - Peningkatan jumlah instalasi 22 - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% masyarakat miskin; - Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub spesialis (jenis) - 4 spesialis dasar 100.00% - 4 spesialis penunjang - 8 spesialis lain
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 28
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 1 - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 80.00% Occupancy Ratio (BOR) - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 1 : 4 layanan medik fungsional (Staf Medik Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi) - Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 1 - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 75% Occupancy Ratio (BOR) - Peningkatan layanan Spesialis 17 - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 77% Rumah Sakit - Peningkatan jumlah instalasi 18 - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% masyarakat miskin; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 3:4 layanan medik fungsional - Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:5 5. Meningkatnya jaminan pelayanan 5.1. Terselenggaranya jaminan - Rasio posyandu per satuan balita 12.03% kesehatan bagi masyarakat kesehatan bagi masyarakat miskin, - Persentase balita gizi buruk 0.02% rentan miskin dan masyarakat yang - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95.00% tenaganya dibutuhkan oleh pemda 6. Meningkatnya kualitas kesehatan 6.1. Meningkatnya kesadaran perilaku - Prosentase TTU yg memenuhi syarat 79.72% lingkungan masyarakat hidup bersih dan sehat - Prosentase TPM yg memenuhi syarat 90.96% - Cakupan JAGA memenuhi syarat 72.63% - Cakupan SAB memenuhi syarat 72.57% - Cakupan Desa Siaga Aktif 100% - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 29
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
Misi 5 Meningkatkan 1. Terwujudnya penyelenggaraan 1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan - Tersedianya dokumen perencanaan 1 kinerja pemerintahan di semua tingkatan daerah yang partisipatif, transparan, RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, efisien, dan aplikatif; - Tersedianya dokumen perencanaan 1 pemerintahan dan partisipatif, bersih dan berwibawa RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA kerjasama antar serta terus melakukan pencegahan - Tersedianya dokumen perencanaan : 5 daerah dalam tindak pidana korupsi. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA kerangka tatakelola - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100 pemerintahan yang - Tersusunnya dokumen evaluasi 5 baik perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu - Persentase kesesuaian kegiatan yang 100 direncanakan dengan kegiatan yang dianggarkan - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 10 Ekonomi yang berkualitas - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 10 Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 10 Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan 10
Pembangunan yang berkualitas - Cakupan layanan informasi program dan 40 kegiatan pembangunan Kab. Bogor - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 76.37 - Buku "Kabupaten Dalam Angka" 5 - Buku "PDRB Kabupaten" 5 - Nilai PDRB (Rp. Juta) - Berdasarkan Harga Berlaku 193,683,000 - Berdasarkan Harga Konstan 52,191,120 - Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6.21
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 30
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Inflasi (%) 3,5 - 5,5 - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 33,900,000 - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 9,140,000 - Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi 639170.00 riil per kapita) (Rp/kap/bln) - Pertumbuhan PDRB 6.21 - Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 - Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia - Pertumbuhan ekonomi 6.21 - Kemiskinan 8.60 1.2. Meningkatnya kemampuan daerah - Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli 2,349,272,823,337 dalam membiayai pembangunan; Daerah - Jumlah dan macam pajak dan retribusi 10 pajak daerah daerah 16 retribusi daerah 1.3. Tertatanya administrasi dan - Tertib Administrasi dan Dokumen 100% pertanggungjawaban keuangan; Pengelolaan Keuangan Daerah - Tertib Administrasi dan Dokumen 100% Pengelolaan Barang Daerah - Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset 100% daerah 1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan - Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang 5 Rumusan daerah administrasi pemerintahan Kebijakan - Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa - Terbentuknya Daerah Otonom Baru 1 DOB - Jumlah perkara yang terselesaikan di 775 Perkara/Masalah dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 31
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi - Tersusunnya rumusan kebijakan Standar Harga 10 Dokumen birokrasi Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah - Tersusunnya rumusan kebijakan 1 Rumusan penguatan kelembagaan Kebijakan pengarusutamaan gender dan anak; - Terciptanya dialog.audensi dengan 120 Kali tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; - Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 8 Kali - Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD 11 Rumusan 1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi - Perda Inisiatif 11 tugas-tugas DPRD; - Sosialisasi produk hukum DPRD - Produk Hukum yang diselesaikan oleh 70 DPRD 1.7. Terselenggaranya pelayanan - Persentase pemilihan penyedia 100% pengadaan barang dan jasa melalui barang/jasa melalui LPSE LPSE - Persentase sanggah banding dari 0% penyedia terhadap proses pelelangan 1.8. Meningkatnya pelayanan - Kepemilikan KTP 72.57 administrasi kependudukan dan - Kepemilikan akta kelahiran per 1000 260.99 catatan sipil; penduduk - Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK - Kepemilikan KK 80.48 - Rasio penduduk ber KTP persatuan 0.7257 penduduk - Rasio bayi berakte kelahiran 0.062 - Rasio pasangan berakte nikah 1 - Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 32
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 yang sesuai dengan ketentuan, cepat 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah 3 PERDA dan terjangkau masyarakat; (4 Perda) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) 2 PERDA 3) Izin HO/Gangguan (1 Perda) 2 PERDA 4) Izin SITU (1 Perda) 2 PERDA 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) 2 PERDA 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) 8 PERDA 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) 2 PERDA 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) 2 PERDA 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri 2 PERDA (2 Perda) 10) Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) 2 PERDA 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) 2 PERDA 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan 1 PERDA (2 Perda) 13) Izin TDG (2 Perda) 2 PERDA 14) Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) 2 PERDA 15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan 2 PERDA Industri (2 Perda) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) 3 PERDA 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) 3 PERDA 18) Izin IUPPABT (2 Perda) 2 PERDA 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah 2 PERDA (2 Perda) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah 2 PERDA (2 Perda) 21) Izin SIUP (2 Perda) 1 PERDA 22) Izin IMTA (1 Perda) 3 PERDA 23) Izin Salon Type C dan D (3 Perda) 1 PERDA 24) Izin Usaha RPH (1 Perda) 1 PERDA 25) Izin Usaha Peternakan (1 Perda) 1 PERDA 26) Izin Usaha Perikanan (1 Perda) 3 PERDA
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 33
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
27) Izin DAMIJA (3 Perda) 3 PERDA 28) Izin DAMAJA (3 Perda) 3 PERDA 29) Izin DAWASJA (3 Perda) 3 PERDA - Rasio daya serap tenaga kerja 333.79 175,573 526 - Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan 1 website adm pemerintah - Lama proses perijinan 14 hari kerja 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 hari kerja) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan 12 hari kerja (14 hari kerja) 3) Izin HO/Gangguan (12 hari kerja) 10 hari kerja 4) Izin SITU (3 hari kerja) 3 hari kerja 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan 10 hari kerja (12 hari kerja) 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi 10 hari kerja (12 hari kerja) 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame 8 hari kerja (10 hari kerja) 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah 10 Hari Kerja (10 hari kerja) 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri 5 hari kerja (5 hari kerja) 10) Izin IUI/Usaha Industri (10 hari kerja) 8 hari kerja 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri 8 hari kerja (10 hari kerja) 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan 3 Hari Kerja (3 hari kerja) 13) Izin TDG (5 hari kerja) 5 hari kerja 14) Izin IPPI/Perluasan Industri 9 hari kerja (10 hari kerja)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 34
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan 14 hari kerja Industri (14 hari kerja) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 hari kerja) 14 hari kerja 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri 12 hari kerja (12 hari kerja) 18) Izin IUPPABT (14 hari kerja ) 14 hari kerja 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah 14 hari kerja (14 hari kerja) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah 14 hari kerja (14 hari kerja) 21) Izin SIUP ( 3 hari kerja ) 3 hari kerja 22) Izin IMTA (10 hari kerja ) 8 hari kerja 23) Izin Salon Type C dan D (14 hari kerja ) 10 hari kerja 24) Izin Usaha RPH (14 hari kerja ) 10 hari kerja 25) Izin Usaha Peternakan ( 14 hari kerja ) 10 hari kerja 26) Izin Usaha Perikanan( 14 hari kerja ) 12 hari kerja 27) Izin DAMIJA( 14 hari kerja ) 12 hari kerja 28) Izin DAMAJA( 14 hari kerja ) 12 hari kerja 29) Izin DAWASJA( 14 hari kerja ) 12 hari kerja - Tingkat Kepuasan Masyarakat 45,039 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada - Penyelesaian izin lokasi 75.00 - Seluruh perijinan berstandar ISO 45.00 1.10. Meningkatnya kinerja pelayanan - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur 417 orang kecamatan pemerintahan desa 1.11. Meningkatnya kinerja - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 14 desa penyelenggaraan pemerintahan - Persentase desa berstatus swasembada 1.38% desa; terhadap total desa - Posyandu aktif 100.00% - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 96.75 pemberdayaan masyarakat (LPM)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 35
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- LPM Berprestasi 6 Lembaga - Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan 100.00% masyarakat - Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112.47 - PKK aktif 100.00% - Jumlah kader posyandu yang mendapatkan 10.065 orang insentif - Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan 184 Lembaga - Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah RT/RW yang 19818 orang mendapatkan insentif - Jumlah LSM - Meningkatnya jumlah kelompok usaha 8 kelompok perempuan di perdesaan 1.12. Meningkatnya efektifitas - Laporan Hasil Pengawasan 490 pengawasan dan pengendalian; - Tindaklanjut Hasil Audit (%) 100% - Jumlah Auditor 50 - Jumlah P2UPD 33 - Jumlah Auditor 50 - Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan 3 - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan 1 Reformasi Birokrasi/PMPRB 1.13. Tertibnya pengelolaan arsip dan - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 98.72% tercapainya kemudahan untuk - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui 403.200 Berkas pelayanan kearsipan Media Elektronik - Meningkatnya umur teknis sarana prasarana 21.000 Boks kearsipan - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 6 kegiatan 1.14. Meningkatnya akuntabilitas - Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan 100 Pemerintah Kabupaten Bogor Keuangan Daerah di SKPD
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 36
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan 100 Barang Daerah di SKPD 1.15. Tersedianya informasi tentang - Website milik Pemerintah Daerah 243 penyelenggaraan pemerintahan - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah 30 yang mudah diakses oleh - Wartel/Warnet 0.18 masyarakat; - Jaringan Komunikasi 0.01 - Persentase penduduk yang menggunakan 48.88 HP/telepon - Sertifikasi ISO 9001.2.2008 3 - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP) - Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di 80 seluruh Kecamatan - Media Baru LPSE 243 b. Media Massa: - Media Massa Radio 13250 - Media Massa Televisi 13250 - Media Massa Majalah 60 c. Media Luar Ruang 43 d. Media Tradisional 10 - Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara 760 Bersama - Media Interpersonal 42 - Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah 52 - Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM 160 2. Terciptanya aparatur pemerintahan 2.1. Meningkatnya kapasitas dan - Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan 80 yang profesional dan produktif kapabilitas aparatur pemberian sanksi 15000 Serta berorientasi pada kualitas - Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi 1750 pelayanan penerimaan - Pemrosesan kenaikan pangkat 17500
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 37
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
- Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5450 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur 12706 melalui diklat, bintek dan tugas belajar; 2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan - Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi 500 kepegawaian bagi PNS yang memasuk masa pensiun - Penyelenggaraan HUT Korpri 1 - Penyelenggaraan Rakercab Korpri 1 - Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI 15,152 yangkuat, profesional, membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota dan keluarganya - Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI 200 yang profesional 3. Terciptanya sinergitas dan 3.1. Meningkatnya kerjasama antar - Terciptanya kerjasama pembangunan antar 215 Dokumen kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dan pihak ketiga; pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : daerah perjanjian dan kesepakatan; - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah 30 Dokumen perbatasan dan Jabodetabekjur - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah 30 Dokumen Daerah di luar perbatasan dan Jabodetabekjur - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 5 Dokumen - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi 150 Dokumen Vertikal dan Swasta
4. Terfasilitasinya pembentukan 4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru daerah otonomi baru Kabupaten Kabupaten Bogor Barat Bogor Barat
5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik 5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk dan keamanan di Kabupaten masyarakat yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ 1000 Bogor. sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 V - 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA
KONDISI AKHIR 1 2 3 4 5
5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang - Kegiatan pembinaan politik daerah 25 demokratis - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 10 5.3. Terlindunginya masyarakat dari - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 2720 gangguan keamanan, kenyamanan, yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ ketentraman dan ketertiban sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ 1440 sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan - Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama - Penegakan PERDA 93.13 - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 97.73 ketentraman, keindahan) di Kabupaten - Cakupan patroli petugas Satpol PP 7300 - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan 26 - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 0.89 penduduk - Angka kriminalitas yang tertangani 7.44 - Angka kriminalitas 3.56 - Jumlah demo 70.00 - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 25.64 - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 0.26 Kabupaten
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi misi
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2018, diuraikan sebagai
berikut :
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi
Kesatu (Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat)
Untuk mencapai 8 (delapan) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran yang terkandung
dalam misi kesatu, maka dirancang strategi dan arah kebijakan pada masing-masing
tujuan dan sasaran tersebut yakni :
Untuk mencapai tujuan kesatu misi kesatu, yaitu Meningkatnya kualitas
ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat beragama beserta sasarannya,
dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan peran umat beragama dan
lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan; (2) Menjamin kemudahan bagi umat
beragama dalam menjalankan ibadahnya; (3) Menjamin penegakan perda dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Fasilitasi optimalisasi penggalian
dan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS), difokuskan pada pemberian
kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Fasilitasi pembangunan sarana dan
prasarana peribadatan dan fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama,
difokuskan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan intensitas
penegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, difokuskan pada dua (2)
hal, yaitu: (1) peningkatan intensitas penegakan Perda dan peraturan yang berlaku;
serta (2) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit
masyarakat (pekat). Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri. Organisasi Perangkat Daerah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
(OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol)
dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
Untuk mencapai tujuan kedua dari misi kesatu, yaitu Meningkatnya kualitas
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta sasarannya, dirancang
strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan akses perempuan dalam bidang politik,
ekonomi dan sosial budaya; (2) meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan
dan anak.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu peningkatan kualitas sumber daya
perempuan, difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup, taraf
kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; serta (2) peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di
berbagai bidang pembangunan. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPPKB).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu fasilitasi komisi perlindungan
perempuan dan anak, difokuskan pada peningkatan pemberdayaan perempuan serta
perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Arah kebijakan dan
strategi ini termasuk ke dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
Untuk mencapai tujuan ketiga dari misi kesatu, yaitu Meningkatnya ketahanan
keluarga sebagai basis ketahanan sosial beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai
berikut: (1) pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga
berkualitas.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, difokuskan pada pengendalian
pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas. Arah kebijakan dan
strategi ini termasuk dalam Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana (BPPKB).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Untuk mencapai tujuan keempat dari misi kesatu, yaitu Meningkatnya kualitas
pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan beserta sasarannya, dirancang
strategi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan (2) meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan PMKS.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu peningkatan kualitas pelayanan
sosial dan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dan peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai, difokuskan pada dua hal,
yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) agar dapat hidup layak dan mandiri; serta (2) peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah. Arah
kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan Sosial. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu pelatihan keterampilan bagi PMKS
difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup lansia dan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin; serta (2) peningkatan
pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Arah
kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan Sosial. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Untuk mencapai tujuan kelima dari misi kesatu, yaitu Berkembangnya seni dan
budaya dalam bingkai kearifan lokal beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai
berikut: (1) peningkatan apresiasi seni dan budaya di kalangan pemerintah, masyarakat
dan swasta.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu penyelenggaraan festival seni dan
budaya daerah tahunan, pengembangan sarana kreatifitas seni dan budaya serta
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya, difokuskan pada lima
hal, yaitu: (1) penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan
pengmbangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh “Prayoga, Tohaga,
Sayaga” (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta
perjuangan); (2) pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor; (3)
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
sejarah dan kejuangan bangsa; (4) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah,
tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek
wisata budaya; serta (5) peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta
seni-budaya dan penguatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan
nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Kebudayaan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah
kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Untuk mencapai tujuan keenam misi kesatu, yaitu Terwujudnya pemuda yang
tangguh dan berdaya saing beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1)
Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan.
Arah kebijakan pelaksanaan Strategi (1) yaitu Peningkatan kualitas dan peran
pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan, difokuskan pada
peningkatan kualitas dan peran pemuda serta kelembagaan pemuda dalam
pembangunan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Pemuda dan Olahraga. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Untuk mencapai tujuan ketujuh dari misi kesatu, yaitu Meningkatnya kebugaran
masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor beserta sasarannya, dirancang
strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
olahraga.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu pembangunan dan optimalisasi
fungsi sarana dan prasarana, serta peningkatan pembinaan olahraga rekreasi,
difokuskan pada peningkatan atlit olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani
masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan pemuda dan
olahraga. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Untuk mencapai tujuan kedelapan dari misi kesatu, yaitu Terwujudnya
manajemen pengelolaan bencana beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai
berikut: (1) meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan
bencana.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu peningkatan pelayanan
pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, difokuskan pada
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan otonomi daerah. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD).
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi
Kedua (Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan
Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata)
Untuk mencapai 9 (sembilan) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran yang
terkandung dalam misi kedua, maka dirancang strategi dan arah kebijakan pada
masing-masing tujuan dan sasaran tersebut yakni :
Untuk mencapai tujuan kesatu misi kedua, yaitu meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1)
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah; serta (2)
Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan ketersediaan pangan
secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dan keragaman
pangan, serta Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan komoditas
pangan lokal, difokuskan pada Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan
melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pertanian. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut),
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Penataan jalur distribusi, cadangan
dan pasokan pangan, difokuskan pada peningkatan produksi dan produktifitas pangan
daerah. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
pertanian. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), Dinas Peternakan dan Perikanan
(Disnakan), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan (Diskoperindag).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Untuk mencapai tujuan kedua misi kedua, yaitu Meningkatnya daya saing
koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis beserta sasarannya, dirancang
strategi sebagai berikut: (1) Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah; (2) Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan; serta (3)
Mengembangkan sentra komoditas unggulan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan kemampuan ekonomi
masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional;
Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang
berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; serta
Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan
dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM, difokuskan pada tiga hal yaitu:
(1) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan
UKM yang mandiri dan profesional; (2) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil,
usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian
integral dari keseluruhan daerah; serta (3) Perkuatan kelembagaan dan usaha,
kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar
bagi produk KUKM. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan Koperasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan daya saing komoditas
unggulan, difokuskan pada Peningkatan daya saing komoditas unggulan. Arah kebijakan
dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian, kelautan dan
perikanan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), Dinas Peternakan dan Perikanan
(Disnakan) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Untuk mencapai tujuan ketiga misi kedua, yaitu Meningkatnya penanaman
modal di Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya
kelembagaan ekonomi lokal beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1)
Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah.
Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu Menciptakan iklim investasi yang
kondusif, serta Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, difokuskan pada
Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan
terjangkau masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan otonomi daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perizinan Terpadu (BPT).
Untuk mencapai tujuan keempat misi kedua, yaitu Meningkatnya pengelolaan
sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan beserta sasarannya, dirancang strategi
sebagai berikut: (1) Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang; serta (2)
Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan pengendalian
pemanfatan sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus
pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan,
difokuskan pada Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya alam, reklamasi/
rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan
zona peruntukan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
(DESDM).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Pengembangan dan pembinaan
usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang
berwawasan lingkungan Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa
mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan
mempertimbangkan potensi Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan
air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, difokuskan
pada 4 hal yaitu: (1) Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil
dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (2)
Pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas; (3) Peningkatan pengendalian
dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang
berwawasan lingkungan; serta (4) Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang
tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan
dengan mempertimbangkan potensi. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
(DESDM).
Untuk mencapai tujuan kelima misi kedua, yaitu Berkembangnya pariwisata
daerah yang berbasis pada keindahan alam dan lingkungan serta budaya lokal beserta
sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Mengembangkan kawasan wisata
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
andalan; serta (2) Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan daya tarik wisata,
destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang
memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai, difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Peningkatan daya tarik wisata, destinasi
dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan
dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; (2)
Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber
daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu
memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pariwisata. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan pelayanan pariwisata
dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk
meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi
kesejahteraan masyarakat, difokuskan pada Peningkatan objek dan daya tarik wisata
serta manajemen pelayanan pariwisata Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Pariwisata. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Untuk mencapai tujuan keenam misi kedua, yaitu Terwujudnya pertambangan,
pariwisata serta pertanian dan perikanan sebagai pengungkit perekonomian daerah
beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Mengembangkan tata kelola
pertambangan yang berdaya saing.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Mengembangkan tata kelola
pertambangan yang berdaya saing Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM).
Untuk mencapai tujuan ketujuh misi kedua, yaitu Meningkatnya peran industri
dan perdagangan dalam perekonomian daerah beserta sasarannya, dirancang strategi
sebagai berikut: (1) Memberdayakan industri kecil dan menengah; serta (2)
Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan fasilitasi dan
dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; serta
Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan
diantara pelaku ekonomi, difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Peningkatan fasilitasi dan
dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; serta (2)
Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan
diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perindustrian.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Pemantapan sistem dan jaringan
distribusi barang untuk pasar dalam dan luar negeri; Revitalisasi pasar tradisional dan
pasar desa; Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan perindungan konsumen;
serta Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir, difokuskan pada Peningkatan daya
saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi
barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perindustrian. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan (Diskoperindag).
Untuk mencapai tujuan kedelapan misi kedua, yaitu Meningkatnya
produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran beserta sasarannya,
dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga
kerja; (2) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja; serta (3) Memperluas
kesempatan kerja.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan profesionalisme
tenaga kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja difokuskan pada
Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan keterampilan pencari kerja. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Tenaga Kerja.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan koordinasi tripartit
antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, difokuskan pada Peningkatan keselamatan
dan kesehatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
harmonis. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Tenaga Kerja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan penempatan tenaga
kerja, difokuskan pada Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga jasa
ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha dalam rangka penciptaan
kesempatan kerja. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan tenaga kerja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi
Ketiga (Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan)
Untuk mencapai 4 (empat) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran yang terkandung
dalam misi ketiga, maka dirancang strategi dan arah kebijakan pada masing-masing
tujuan dan sasaran tersebut yakni :
Untuk mencapai tujuan kesatu misi ketiga, yaitu Meningkatnya penataan
ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan beserta sasarannya,
dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kinerja perencanaan ruang; (2)
Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang; serta (3) Meningkatkan
sertifikasi tanah catur tertib pertanahan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas
perencanaan ruang, difokuskan pada Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan
ruang. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Penataan
Ruang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas
pengendalian pemanfaatan ruang, difokuskan pada Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan Penataan Ruang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah
melalui prona/proda, difokuskan pada tiga hal yaitu: (1) Peningkatan pelayanan
sertifikasi tanah melalui prona/proda; (2) Peningkatan sertifikasi asset pemerintah; serta
(3) Peningkatan fasilitasi penanganan masalah pertanahan. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Penataan Ruang. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
(DTRP).
Untuk mencapai tujuan kedua misi ketiga, yaitu Terwujudnya infrastruktur
jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi beserta sasarannya, dirancang
strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi; (3) Meningkatnya
kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang; serta (4)
Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian
masyarakat, difokuskan pada dua hal yaitu (1) Peningkatan kondisi jalan dan jembatan
dalam kondisi baik; serta (2) Pengembangan infrastruktur wilayah dengan
meningkatkan peranserta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas
dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan
(DBMP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan pelayanan
perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan
jasa, fasilitas lalu lintas dan sarana perhubungan lainnya, difokuskan pada
Pembangunan infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan yang efektif dan efisien,
handal dan terintegrasi untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Bina Marga dan
Pengairan (DBMP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana perhubungan, berupa terminal, difokuskan pada dua hal yaitu: (1)
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya; serta (2) Optimalisasi manajemen
transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta
peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportasi. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perhubungan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (DLLAJ).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (4) yaitu Pengembangan infrastruktur
sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air,
pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya air; serta Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui
optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian, difokuskan pada dua hal yaitu:
(1) Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air,
pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air; serta (2) Peningkatan
layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian;
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan
Umum. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).
Untuk mencapai tujuan ketiga misi ketiga, yaitu Tersedianya sarana prasarana
pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan
pemukiman dan sanitasi), dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan
penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh; (2) Meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih; (3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah
domestik secara optimal; (4) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan secara
terpadu dan berwawasan lingkungan; (5) Meningkatkan kualitas lansekap lingkungan
permukiman perkotaan; serta (6) Meningkatkan kapasitas penyediaan tempat
pemakaman umum.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Meningkatkan penyediaan dan
penataan perumahan dan permukiman kumuh, difokuskan pada Peningkatan jumlah
rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perumahan. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
(DTBP).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Meningkatkan akses masyarakat
terhadap air bersih, difokuskan pada Peningkatan cakupan pelayanan air bersih. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum dan
Perumahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Meningkatkan kinerja pengelolaan
air limbah domestik secara optimal, difokuskan pada (1) Peningkatan jumlah dan
cakupan pelayanan air limbah domestic dan (2) Peningkatan penyediaan sarana sanitasi
lingkungan dan rumah tangga. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke
dalam urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah
kebijakan tersebut adalah (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP); (2) Dinas Tata
Bangunan dan Permukiman (DTBP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (4) yaitu Meningkatkan kinerja pengelolaan
persampahan secara terpadu dan berwawasan lingkungan, difokuskan pada
Peningkatan cakupan pelayanan persampahan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi
ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah
kebijakan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (5) yaitu Meningkatkan kualitas lansekap
lingkungan permukiman perkotaan, difokuskan pada (1) Peningkatan pengendalian dan
penataan reklame; (2) Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota,
Taman Perkantoran dan Taman Jalur. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (6) yaitu Meningkatkan kapasitas
penyediaan tempat pemakaman umum, difokuskan pada Peningkatan kapasitas
penyediaan tempat pemakaman umum. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Pekerjaan Umum. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Untuk mencapai tujuan keempat misi ketiga, yaitu Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan, dirancang strategi
sebagai berikut: (1) Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
lingkungan hidup; dan (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan lingkungan hidup serta (3) Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim
melalui penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor pertanian, kehutanan,
energi, transportasi, industri, limbah dan sampah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan cakupan pengawasan
wajib AMDAL dan UKL/UPL. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke
dalam urusan Lingkungan Hidup. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung
jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan pengawasan dan
pengendalian pencemaran lingkungan melalui peran serta masyarakat dan swasta
dalam pengelolaan lingkungan hidup, difokuskan pada Peningkatan pengawasan dan
pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peranserta
masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Lingkungan Hidup. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Penurunan emisi GRK pada sektor
pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah. Arah kebijakan
dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Lingkungan Hidup. Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,
program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).
6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi
Keempat (Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan)
Untuk mencapai 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran yang terkandung
dalam misi keempat, maka dirancang strategi dan arah kebijakan pada masing-masing
tujuan dan sasaran tersebut yakni :
Untuk mencapai tujuan kesatu misi keempat, yaitu Meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1)
Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana; serta
(2) Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana PAUD, difokuskan pada Penyediaan dan peningkatan sarana
prasarana PAUD. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pendidikan (Disdik).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memenuhi standar
pelayanan minimal, difokuskan pada tiga hal yaitu: (1) Penyediaan sarana prasarana
pendidikan dasar dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal; serta (2)
Penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah. Arah kebijakan dan pelaksanaan
strategi ini termasuk ke dalam urusan Pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah
kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
Untuk mencapai tujuan kedua misi keempat, yaitu Meningkatnya rata-rata
lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas beserta
sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pendidikan dasar
dan menengah dengan biaya yang terjangkau.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Penyelenggaraan pendidikan gratis
dasar dan menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 12 tahun pada tahun
2018, difokuskan pada Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan
pendidikan dasar dan menengah bagi siswa. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disidik).
Untuk mencapai tujuan ketiga misi keempat, yaitu Tuntasnya buta aksara
beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan
pendidikan keaksaraan fungsional; (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap
perpustakaan; serta (3) Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Penyediaan layanan pendidikan
keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara, difokuskan pada Penyediaan layanan
pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pendidikan. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pendidikan (Disdik).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan sarana dan prasarana
perpustakaan berbasis IT, difokuskan pada Penerapan metodologi pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Arah kebijakan dan pelaksanaan
strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah
kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
Untuk mencapai tujuan keempat misi keempat, yaitu Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang beserta
sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; serta (2) Meningkatkan kualitas
perbaikan status gizi masyarakat.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kesehatan (Dinkes).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan manajemen dan
pelayanan status gizi masyarakat, difokuskan pada Peningkatan manajemen dan
pelayanan status gizi masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk
ke dalam urusan Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung
jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
Untuk mencapai tujuan kelima misi keempat, yaitu Meningkatnya jaminan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT beserta sasarannya,
dirancang strategi sebagai berikut: (1) Mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan
kesehatan yang berbasis asuransi; serta (2) Meningkatkan dan memasyarakatkan
perilaku hidup bersih dan sehat.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Penyelenggaraan JAMPESEHAT,
difokuskan pada Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan
pemeliharaan kesehatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke
dalam urusan Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kesehatan (Dinkes).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan pemberdayaan dan
peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan, difokuskan pada
Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang
kesehatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kesehatan (Dinkes).
Untuk mencapai tujuan keenam misi keempat, yaitu Meningkatnya kualitas
sumber daya kesehatan beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; serta (2) Meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Pemenuhan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar, difokuskan
pada Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga
kesehatan sesuai standar. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke
dalam urusan Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kesehatan (Dinkes).
Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu Pemenuhan sarana dan prasarana
kesehatan sesuai standar, difokuskan pada Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
sesuai standar. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Kesehatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kesehatan (Dinkes).
6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima
(Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar
daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik)
Untuk mencapai 5 (enam) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran yang
terkandung dalam misi kelima, maka dirancang strategi dan arah kebijakan pada
masing-masing tujuan dan sasaran tersebut yakni :
Untuk mencapai tujuan kesatu misi kelima, yaitu Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien,
partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
korupsi beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan
peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan
sumber daya perencanaan yang memadai; serta (3) Meningkatkan pengelolaan data
dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan penyusunan
perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif, difokuskan pada
Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan,
berwawasan lingkungan dan aplikatif. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini
termasuk ke dalam urusan Perencanaaan Pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Peningkatan kualitas sumber daya
perencanaan, difokuskan pada Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perencanaaan
Pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan ketersediaan data
yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah; serta Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan
terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,
difokuskan pada Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana. Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perencanaan Pembangunan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappeda).
Untuk mencapai tujuan kedua misi kelima, yaitu Terciptanya aparatur
pemerintahan yang profesional dan produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan
beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai berikut: (1) Intensifikasi pendapatan asli
daerah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan kemampuan keuangan
daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, difokuskan pada Peningkatan
kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Arah
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Otonomi Daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda).
Untuk mencapai tujuan ketiga misi kelima, yaitu Terciptanya sinergitas dan
kerjasama pembangunan antar daerah beserta sasarannya, dirancang strategi sebagai
berikut: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan pelayanan kerjasama
secara berkelanjutan, difokuskan pada Peningkatan pelayanan kerjasama secara
berkelanjutan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Otonomi Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah (Setda).
Untuk mencapai tujuan keempat misi kelima, yaitu Terfasilitasinya
pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat beserta sasarannya,
dirancang strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi
pembentukan Kabupaten Bogor Barat.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Percepatan pembentukan daerah
otonomi baru Kabupaten Bogor Barat, difokuskan pada Persiapan Pembentukan
Kabupaten Bogor Barat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam
urusan Otonomi Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah (Setda).
Untuk mencapai tujuan kelima misi kelima, yaitu Terwujudnya stabilitas sosial,
politik dan keamanan di Kabupaten Bogor beserta sasarannya, dirancang strategi
sebagai berikut: (1) Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
(2) Meningkatkan peran pemerintah daerah, masyarakat dan partai politik dalam
pembangunan kehidupan politik yang demokratis; serta (3) Meningkatkan penertiban
gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa, difokuskan pada Perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan
dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (2) yaitu Pembinaan kedewasaan berpolitik
masyarakat, difokuskan pada Perwujudan kehidupan politik yang demokratis. Arah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VI - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol).
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan kualitas pelayanan dan
penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan,
ketentraman dan ketertiban, difokuskan pada Peningkatan kualitas pelayanan dan
penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP).
Uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan Umum Pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada
misi serta strategi pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebijakan
Pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan. Dengan kata lain kebijakan ditujukan untuk mengarahkan pencapaian
tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan. Sementara itu, penetapan sasaran dan program
prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 telah
diselaraskan dengan program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
7.1. Kebijakan Umum
Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bogor saat
ini sampai tahun 2018, maka kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Bogor
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan sosial masyarakat, budaya dan kehidupan beragama diarahkan
untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks
pembangunan gender (IPG). Pembangunan bidang sosial masyarakat, budaya
dan kehidupan beragama diprioritaskan pada pengendalian kuantitas penduduk,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan
kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan
prestasi olahraga, peningkatan kualitas kehidupan beragama, pelestarian
budaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,
peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta
perlindungan anak.
2. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan
ekonomi berbasis keunggulan potensi lokal, yang didukung oleh peningkatan
ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perbaikan iklim investasi,
perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta
terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik diarahkan pada
peningkatan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada
hukum yang berwibawa, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di daerah, kapasitas
pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.
Selain 3 (tiga) poin kebijakan umum tersebut di atas, pada periode perencanaan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, terdapat beberapa kebijakan sektoral dan
kebijakan kewilayahan serta kebijakan perbatasan yang merupakan sinergi perencanaan
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Pusat. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu :
1. Kebijakan Sektoral diantaranya :
a. Pengembangan Sektor Pariwisata diarahkan dengan memperhatikan keterkaitan
antar obyek wisata, keterkaitan wilayah, serta keterkaitan dalam rencana
pengembangan ke depan. Seluruh obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten
Bogor dibagi menjadi 3 zona besar, yang di dalamnya terdapat zona-zona
pendukungnya. Ketiga zona tersebut adalah 1). Zona Puncak dengan zona
pendukungnya adalah Zona Lido dan Zona Gunung Pancar, 2). Zona GSE dengan
zona pendukungnya adalah Zona Tamansari, Zona Dramaga dan Zona Jasinga,
serta 3) Zona Bogor Timur dengan Zona pendukungnya adalah Zona Bogor
Utara. Zona utama menjadi prime mover bagi pengembangan kawasan
pariwisata dengan potensi wisata andalannya, sedangkan zona pendukung akan
memberikan dukungan pengembangan secara insitu maupun exsitu serta
memberikan alternatif jenis dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan
secara bersama-sama dengan zona utama. Secara ringkas kebijakan
pengembangan pariwisata di setiap zona sebagai berikut :
1) Zona Puncak dengan zona pendukungnya Zona Lido dan Zona Gunung
Pancar diarahkan menjadi pusat pariwisata alam (eco wisata), agrowisata
dan pariwisata berbasis masyarakat nasional dan internasional.
2) Zona GSE dengan zona pendukungnya adalah Zona Tamansari, Zona
Dramaga dan Zona Jasinga diarahkan GSE sebagai pusat pariwisata alam
dan pariwisata berbasis masyarakat penggerak ekonomi Bogor Barat.
3) Zona Bogor Timur dengan Zona pendukungnya adalah Zona Bogor Utara
diarahkan zona Bogor Timur Sebagai pusat rekreasi keluarga dan wisata
buatan.
b. Pengembangan Sektor Peternakan diarahkan dalam upaya mendukung program
swasembada daging dengan melakukan pengembangan kawasan usaha sapi
potong dan pengembangan usaha ternak ruminansia.
c. Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengembangan Kawasan
Minapolitan berbasis masyarakat, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
pusat yang telah menetapkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu Kabupaten
lokasi pengembangan kawasan minapolitan.
d. Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan diarahkan pada peningkatan
peran industri kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kreatif dan
peningkatan kemitraan.
2. Kebijakan Kewilayahan diantaranya :
Perwujudan PKWp dan PKLp pendukung pengembangan Megapolitan Bodebekarpur
serta Pengembangan kawasan strategis prioritas. Fokus pembangunan wilayah
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 diarahkan pada perwujudan PKWp dan PKLp
serta pengembangan kawasan strategis prioritas sesuai peran dan fungsi wilayah
yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Fokus tersebut memperhatikan
kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara
umum, kebijakan pembangunan kewilayahan meliputi:
a. Perwujudan Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi dengan
prioritas pembangunan meliputi:
1) Percepatan penetapan rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Cibinong
Raya;
2) Penyelarasan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional serta di
tingkat regional Jabodetabekjur dan Bodebekarpur;
3) Perwujudan struktur ruang yang meliputi pengembangan infrastruktur jalan,
sarana dan prasarana transportasi, serta penyediaan fasilitas perkotaan yang
hijau dan terpadu;
4) Pengendalian dan penataan pola ruang kawasan sesuai dengan dokumen
perencanaan detail tata ruang meliputi pengembangan permukiman, industri
dan pengembangan CBD.
b. Prioritas pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi diarahkan pada PKLp
Cigudeg dan PKLp Parungpanjang sebagai bentuk dukungan pengembangan
calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat dengan prioritas pembangunan meliputi:
1) Pembangunan kawasan pusat pemerintahan calon ibu kota Kabupaten Bogor
Barat;
2) Pembangunan akses jalan penghubung utara selatan (poros barat) yang
menghubungkan antara PKLp Cigudeg dan PKLp Parungpanjang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
3) Penyediaan sumber air baku baik yang dimanfaatkan dari air permukaan atau
air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat
4) Pengembangan industri dan permukiman di PKLp Parungpanjang sebagai
penggerak ekonomi utama calon Kabupaten Bogor Barat
5) Mengendalikan aktivitas pertambangan bahan galian mineral dan batubara
terhadap dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan.
c. Penataan dan Pengendalian PKLp Cileungsi dengan prioritas pembangunan
meliputi:
1) Penataan kawasan industri di sepanjang koridor jalan utama serta
mengendalikan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan;
2) Menuntaskan pembangunan TPPAS Nambo yang memilki fungsi regional
untuk memenuhi kebutuhan penyediaan lokasi pembuangan dan pengolahan
sampah terpadu;
3) Mengendalikan perkembangan permukiman serta menata sistem transportasi
regional;
4) Menyediakan sistem angkutan barang terpadu secara masal dan handal untuk
dapat menampung pergerakan produksi industri di wilayah tersebut.
3. Kebijakan Perbatasan.
a. Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Bogor Barat
Sampai dengan tahun 2013 tahapan proses yang telah dilakukan dalam rangka
pemekaran wilayah Bogor Barat menjadi daerah otonom baru adalah sebagai
berikut:
Tahun Proses Keterangan
2007 Surat Keputusan nomor 12 tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor,
Pemberian nama Kabupaten Bogor Barat
Cakupan Wilayah
Calon Ibukota
Pernyataan dukungan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan selama tiga tahun berturut-turut
Persetujuan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan pilkada pertama
Persetujuan penyerahan kekayaan daerah
Usulan Kepada Mendagri Melalui Gubernur Jawa Barat Dengan Surat Nomor 135.1/372-TAPEM Perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Bogor.
Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan
Melakukan kajian kemampuan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tahun Proses Keterangan
2008 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 135/kep.dprd-19/2008 tanggal 12 agustus 2008 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Bogor
Persetujuan pemekaran
Persetujuan nama kabupaten baru dan cakupan wilayahnya
Persetujuan dana penyelenggaran pemerintahan
Persetujuan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan pilkada pertama
Persetujuan penyerahan asset kekayaan milik pemerintah provinsi
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.503-Desen/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Bogor Barat
Gubernur Jawa Barat Menyampaikan Surat Usulan Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Nomor 130/3014/Desen Tanggal 15 September 2008 Perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat Di Provinsi Jawa Barat
2012 Koordinasi ke Kemendagri Tanggal 24 oktober 2012
Tindakan proaktif dari pemerintah kabupaten bogor untuk selalu berkoordinasi dengan dpr ri
Bahwa dari 19 kabupaten/kota usulan pemekaran daerah yang sudah pada tahapan pembahasan, kabupaten bogor bogor tidak termasuk didalamnya dan tidak termasuk juga dalam moratorium.
2013 Sekretaris Daerah Provinsi Jabar an. Gubernur melalui surat nomor 130/1795/otdaksm tentang Usulan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (DOB)
Pemerintah Provinsi Tanggal 28 Maret 2013 telah melakukan dengar pendapat dengan komisi dua DPR RI, hasil rapat dimaksud bahwa DPR RI akan melanjutkan Pembahasan Usulan Pembentukan DOB yang pernah diusulkan oleh daerah
Berdasarkan kronologis di atas proses pemekaran wilayah Bogor Barat masih
menunggu proses penetapan oleh DPR RI dan terus melengkapi persyaratan
yang dibutuhkan baik terkait koordinasi ke pemerintah pusat maupun provinsi
serta fasilitasi bagi tim Kemendagri dalam verifikasi data dan lapangan.
Wilayah Bogor Barat yang dimaksud terdiri atas 14 Kecamatan meliputi
Kecamatan Ciampea, Cibungbulang, Cigudeg, Dramaga, Jasinga, Leuwiliang,
Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Parung Panjang, Rumpin, Tenjo, Tenjolaya
dan Sukajaya. Wilayah Bogor Barat ini memiliki luas sekitar 132.072,3 Ha yang
terdiri dari 165 desa. Wilayah ini memiliki batas wilayah dengan Kabupaten Inti di
sepanjang sisi sebelah barat Sungai Cisadane yang memanjang dari arah selatan
hingga utara. Terkait dengan rencana pemekaran wilayah ini tentu akan
mempengaruhi arah kebijakan pengembangan wilayah baik yang tertuang dalam
dokumen perencanaan maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh kabupaten
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
inti. Dukungan ini diberikan tidak hanya dari sisi pendanaan bagi penyelenggaran
pemerintahan tetapi juga terkait dokumen perencanaan yang ada.
Dukungan yang dilakukan salah satunya dalam rancangan revisi rencana tata
ruang wilayah Kabupaten Bogor bahwa terkait pemekaran wilayah diarahkan
pemusatan kegiatan ibukota kabupaten terpilih yaitu Kecamatan Cigudeg dengan
mendorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang berorientasi pada pengembangan
pusat pemerintahan dan permukiman. Persiapan Kecamatan Cigudeg sebagai
calon ibukota pemerintahan Bogor Barat dilakukan melalui penyusunan RDTR
Kecamatan Cigudeg, Masterplan pusat pemerintahan ibukota Bogor Barat serta
penyiapan lahan bagi pusat pemerintahan
Selain itu juga didorong pengembangan Kecamatan Parung panjang sebagai
pusat kegiatan local di sebelah utara sebagai pintu gerbang utama DOB dan
sebagai pusat aktivitas ekonomi utama berupa industri dan permukiman. Wilayah
ini diperkirakan akan menjadi pusat perekonomian utama wilayah Bogor Barat
karena selain berada dekat dengan Jakarta wilayah ini telah memiliki akses
regional yang sudah cukup baik. Ketersediaan akses Kereta Api, rencana Jalan
Tol, ketersediaan lahan yang cukup luas merupakan indikator keberhasilan
pengembangan kawasan utara wilayah Bogor Barat ini.
4. Penanganan Kemacetan Kawasan Puncak.
Penanganan kemacetan kawasan puncak diarahkan melalui upaya-upaya yang
sudah mulai dirintis periode sebelumnya dan direncanakan yakni :
a. Pembangunan Poros Tengah - Timur yang dipriritaskan pada ruas sirkuit sentul–
batas Cipanas Cianjur dan tahap berikutnya dari Sukamakmur – Cariu.
b. Rencana Pembangunan Rest Area Puncak, dimulai dengan tahapan pemilihan
lokasi dan untuk sementara terdapat 3 (tiga) lokai alternatif di kecamatan
Cisarua.
c. Rencana Light Rail Transit (LRT) Cawang – Sentul – Ciawi, selain sebagai salah
satu upaya untuk mengatasi kemcetan, LRT juga sebagai alternatif transportasi
masal yang dibangun sejajar dengan jalan Tol Jagorawi. Tahapan awal, perlu
kajian teknis dan penyusunan rencana detil serta transfer knowlege
perkerataapian.
5. Koordinasi pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat-Banten khususnya dengan
Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan
prioritas pembangunan meliputi:
a. Koordinasi penyelesaian masalah kesehatan, pendidikan dan sosial terhadap
masyarakat setempat sehingga mendapatkan pelayanan yang setara;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
b. Penataan dan penetapan batas wilayah provinsi melalui program pembangunan
pilar dan gapura batas wilayah serta penyamaan sistem informasi batas wilayah;
c. Kerjasama Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien di daerah yang berbatasan;
d. Koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup
terutama mengenai kualitas sungai yang melintas dan persampahan;
e. Koordinasi dan kerjasama pembangunan infrastruktur perbatasan meliputi jalan,
jembatan, penyediaan air bersih, jaringan listrik, perkeretaapian dan sarana dan
prasarana perhubungan;
f. Mendorong perwujudan pembangunan Kota Kekerabatan Maja.
6. Koordinasi pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat baik dengan Kota Bogor, Kota
Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi dengan prioritas
pembangunan meliputi:
a. Koordinasi penyelesaian masalah kesehatan, pendidikan dan sosial terhadap
masyarakat setempat sehingga mendapatkan pelayanan yang setara;
b. Penataan dan penetapan batas wilayah kabupaten/kota melalui program
pembangunan pilar dan gapura batas wilayah serta penyamaan sistem informasi
batas wilayah;
c. Kerjasama Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien di daerah yang berbatasan;
d. Koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup
terutama mengenai kualitas sungai yang melintas dan persampahan;
e. Koordinasi dan kerjasama pembangunan infrastruktur perbatasan meliputi jalan,
jembatan, penyediaan air bersih, jaringan listrik, perkeretaapian dan sarana dan
prasarana perhubungan;
f. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan;
g. Mengendalikan perkembangan KSP Bogor Puncak Cianjur dan KSK Puncak untuk
menunjang fungsi lingkungan hidup dan sebagai daerah penyangga Ibukota DKI
Jakarta dengan prioritas pembangunan meliputi:
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
- Mengendalikan pertumbuhan pembangunan kawasan terbangun di daerah
puncak melalui pengendalian ijin pembangunan, penertiban bangunan tanpa
ijin dan penerapan prinsip zero delta Q policy;
- Melakukan konservasi dan peningkatan fungsi kawasan sebagai resapan air
melalui rehabilitasi lahan kritis, reboisasi lahan dan pembuatan biopori/sumur
resapan;
- Penataan kawasan sempadan sungai dan penanganan masalah persampahan
di daerah hulu;
- Melakukan rehabilitasi situ,embung dan parkir air sebagai tempat
penampungan air sementara yang mampu menahan laju air permukaan serta
meredam daya rusak air serta pemanfaatan kantung-kantung air produktif di
wilayah tengah DAS Ciliwung;
- Mewujudkan pembangunan Waduk Ciawi (bendung Cipayung dan Sukamahi).
7.2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi
Kebijakan umum seperti dituangkan di atas selanjutnya dielaborasi ke dalam arah
kebijakan khusus menurut strategi serta keterkaitannya dengan indikator dan jenis
program yang akan dilaksanakan. Hasilnya disajikan berikut ini:
7.2.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kesatu
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kesatu dirumuskan tiga belas (13)
strategi, yaitu: (1) Meningkatkan peran umat beragama dan lembaga sosial keagamaan
dalam pembangunan; (2) menjamin kemudahan bagi umat beragama dalam
menjalankan ibadahnya; (3) menjamin penegakan perda dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; (4) meningkatkan akses perempuan dalam bidang politik,
ekonomi, dan sosial budaya; (5) meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan
dan anak; (6) pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga
berkualitas; (7) memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi PMKS; (8)
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS; (9) peningkatan apresiasi seni dan
budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta; (10) meningkatkan
pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan; (11) meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana olahraga; (12) meningkatkan kualitas dan kuantitas
olahragawan berprestasi; serta (13) meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan bencana.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.1.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan peran umat
beragama dan lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan peran umat beragama dan
lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan difokuskan pada Optimalisasi
penggalian dan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS).
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi
daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah.
7.2.1.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Menjamin kemudahan bagi
umat beragama dalam menjalankan ibadahnya
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menjamin kemudahan bagi umat beragama
dalam menjalankan ibadahnya difokuskan pada fasilitasi pembangunan sarana dan
prasarana peribadatan dan Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi
daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah.
7.2.1.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Menjamin penegakan
perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menjamin penegakan perda dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berlaku difokuskan pada Peningkatan
intensitas penegakan perda dan peraturan perundang-undangan
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu meningkatnya jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan
kebangsaan dan politik dalam negeri sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol).
7.2.1.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan akses
perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya
Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan akses perempuan dalam
bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas
sumber daya perempuan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan
hak-hak anak.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
7.2.1.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan peran
komisi perlindungan perempuan dan anak
Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan peran komisi perlindungan
perempuan dan anak difokuskan pada fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan
anak.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu meningkatnya penyelenggaraan festival seni budaya di Kabupaten Bogor.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
7.2.1.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Pengendalian
pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Pengendalian pertumbuhan penduduk alami
dan perwujudan keluarga berkualitas difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
7.2.1.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): memberikan pelayanan,
perlindungan dan santunan bagi PMKS
Arah kebijakan pelaksanaan strategi memberikan pelayanan, perlindungan dan
santunan bagi PMKS difokuskan pada dua hal yaitu: (1) peningkatan kualitas pelayanan
sosial dan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; (2) peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
7.2.1.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan PMKS
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan PMKS difokuskan pada pelatihan keterampilan bagi PMKS.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.1.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Peningkatan apresiasi seni
dan budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
Arah kebijakan pelaksanaan strategi peningkatan apresiasi seni dan budaya di
kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan; (2) Pengembangan sarana
kreatifitas seni dan budaya; serta (3) Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah,
tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek
wisata budaya.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Penyelenggaraan festival seni budaya; (2) Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya; (3) Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan; (4) Jumlah grup
kesenian. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang
program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pengembangan Nilai Budaya; (2)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya; (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan budaya sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar)
7.2.1.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Meningkatkan
pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pemberdayaan generasi muda
dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta
kelembagaan pemuda dalam pembangunan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Jumlah Organisasi Kepemudaan; (2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu (1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (2)
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan
olahraga sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.1.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana olahraga difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Pembangunan dan
optimaliasi fungsi saran dan prasarana olahraga (2) Peningkatan pembinaan olahraga
rekreasi.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik
Pemerintah); (2) Jumlah Lapangan Olahraga; (3) Jumlah Kegiatan Olahraga. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; (2) Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan
olahraga sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
7.2.1.12 . Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Meningkatkan kualitas
dan kuantitas olahragawan berprestasi
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas
olahragawan berprestasi difokuskan pada Peningkatan pembinaan olah raga prestasi.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan
olahraga sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
7.2.1.13 . Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Meningkatkan kualitas
pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan,
pencegahan dan penanggulangan bencana difokuskan pada Peningkatan pelayanan
pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten; (2) Tingkat waktu
tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
(3) Terbantunya korban bencana alam. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Peningkatan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; (2) Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD).
7.2.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kedua dirumuskan dua puluh (20)
strategi, yaitu: (1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan
daerah; (2) Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat; (3) Memberdayakan koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah; (4) Berkembangnya agribisnis pertanian dan
perikanan; (5) Mengembangkan sentra komoditas unggulan; (6) Mengembangkan
investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah; (7) Mengembangkan upaya
reklamasi pasca tambang; (8) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya
alam; (9) Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi
alternatif terbarukan; (10) Mengembangkan kawasan wisata andalan; (11)
Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
(12) Mengembangkan tata kelola pertambangan yang berdaya saing; (13)
Mengembangkan tata kelola pariwisata yang berdaya saing; (14) Mengembangkan tata
kelola pertanian yang berdaya saing; (15) Memberdayakan industri kecil dan menengah;
(16) Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri; (17) Meningkatkan kualitas
dan produktifitas tenaga kerja; (18) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja; (19)
Memperluas kesempatan kerja; serta (20) Mendorong minat masyarakat untuk
bertransmigrasi.
7.2.2.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan intensifikasi
dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi
komoditas pangan daerah difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan
pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dan
keragaman pangan; (2) Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan
komoditas pangan lokal.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Regulasi ketahanan pangan; (2) Ketersediaan Pangan Utama dan (3)
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lain. Untuk mendukung pencapaian
arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; dan (2) Program
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pertanian dan
Kehutanan.
7.2.2.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan akses
pangan bagi masyarakat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan akses pangan bagi
masyarakat difokuskan pada Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan pangan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketehanan pangan
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7.2.2.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Memberdayakan koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Memberdayakan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah difokuskan pada tiga hal yaitu: (1) Peningkatan kemampuan
ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan
profesional; (2) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan
menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari
keseluruhan daerah; (3) Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya
manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Usaha Mikro dan Kecil; (2) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM; (3) Jumlah
BPR/PDPK/LPK milik pemerintah; (4) Persentase koperasi aktif. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; (2) Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; (3)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
(4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.2.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Berkembangnya agribisnis
pertanian dan perikanan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Berkembangnya agribisnis pertanian dan
perikanan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Sentra agribisnis komoditas unggulan; (2) Sentra agribisnis peternakan; dan
(3) Sentra agribisnis perikanan. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut
telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; (2) Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan; dan (3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian, kehutanan
serta kelautan dan perikanan, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7.2.2.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Mengembangkan sentra
komoditas unggulan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan sentra komoditas unggulan
difokuskan pada Peningkatan daya saing komoditas unggulan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Sentra agribisnis komoditas unggulan Untuk mendukung pencapaian arah
kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pertanian dan
Kehutanan (Distanhut).
7.2.2.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Mengembangkan investasi
sesuai dengan potensi sumber daya daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan investasi sesuai dengan
potensi sumber daya daerah difokuskan pada dua hal yaitu (1) menciptakan iklim
investasi yang kondusif; (2) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA); (2) Jumlah nilai investasi
berskala nasional (PMDN/PMA); (3) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar
rupiah); (4) Pameran/expo. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi; (2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perijinan Terpadu (BPT).
7.2.2.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Mengembangkan upaya
reklamasi pasca tambang
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan upaya reklamasi pasca
tambang difokuskan pada Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya alam,
reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai
dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Reklamasi luas lahan bekas tambang; (2) Pertambangan tanpa ijin. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan
sumberdaya mineral sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung
jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM).
7.2.2.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan pengawasan
pemanfaatan sumber daya alam
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pengawasan pemanfaatan
sumber daya alam difokuskan pada tiga hal yaitu (1) Pengembangan dan pembinaan
usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang
berwawasan lingkungan; (2) Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang
tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan
dengan mempertimbangkan potensi; (3) Peningkatan pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan
lingkungan.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.2.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Meningkatkan
ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif
terbarukan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan ketersediaan energi dan
mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan difokuskan pada dua hal yaitu: (1)
Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari
potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas,
bumi dan bio-energi lainnya; (2) Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan
listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa
penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Peningkatan cakupan layanan PJU; (2) Rumah tangga pengguna listrik; (3)
Rasio ketersediaan daya listrik; (4) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik;
(5) Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/IUKS; (6) Jumlah kelompok pengguna
energi baru dan energi terbarukan. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pembinaan
dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; (2) Program Penyediaan dan
Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan
sumberdaya mineral sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung
jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM).
7.2.2.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Mengembangkan
kawasan wisata andalan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan kawasan wisata andalan
difokuskan pada Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata
melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.2.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Meningkatkan
pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara difokuskan pada Peningkatan pelayanan
pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan
untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah
ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Kunjungan wisata. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar).
7.2.2.12. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Mengembangkan tata
kelola pertambangan yang berdaya saing
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan tata kelola pertambangan
yang berdaya saing
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan
sumberdaya mineral sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung
jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut
adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM).
7.2.2.13. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Mengembangkan tata
kelola pariwisata yang berdaya saing
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan tata kelola pariwisata yang
berdaya saing.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.2.14. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14): Mengembangkan tata
kelola pertanian yang berdaya saing
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan tata kelola pertanian yang
berdaya saing.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perijinan Terpadu (BPT).
7.2.2.15. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (15): Memberdayakan industri
kecil dan menengah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Memberdayakan industri kecil dan
menengah difokuskan pada dua hal yaitu (1) Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi
penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; (2) Peningkatan
kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan diantara
pelaku ekonomi.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga
konstan; (2) Pertumbuhan Industri; dan (3) Cakupan bina kelompok pengrajin. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan industri sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
7.2.2.16. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (16): Mengembangkan pasar
dalam negeri dan luar negeri
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan pasar dalam negeri dan
luar negeri difokuskan pada empat hal yaitu (1) Pemantapan sistem dan jaringan
distribusi barang untuk pasar dalam dan luar negeri; (2) Revitalisasi pasar tradisional
dan pasar desa; (3) Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan perindungan
konsumen; (4) Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku; (2) Kontribusi
sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan; (3) Ekspor bersih perdagangan; dan
(4) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Untuk mendukung pencapaian
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; (2) Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; dan (3) Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perdagangan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
7.2.2.17. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (17): Meningkatkan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja difokuskan pada Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Angka partisipasi angkatan kerja; (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja; (3)
Tingkat pengangguran terbuka; (4) Rasio lulusan S1/S2/S3; (5) Rasio ketergantungan;
(6) Jumlah pencari kerja yang terampil. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
7.2.2.18. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (18): Memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
difokuskan pada Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan
pemerintah.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; (2) Keselamatan dan
perlindungan: (-) Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan, (-)
Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek, (-) Perlindungan pekerja anak, (-)
Perlindungan pekerja malam wanita, (-) Pengawasan, perlindungan dan penegakan
hukum terhadap hak normatif pekerja. (3) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah daerah; (4) Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai; (5)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit; (6) Sertifikasi tenaga operator di perusahaan.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
7.2.2.19. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (19): Memperluas kesempatan
kerja
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Memperluas kesempatan kerja difokuskan
pada Peningkatan penempatan tenaga kerja.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Pencari kerja yang ditempatkan; (2) Rasio penduduk yang bekerja; (3) Jumlah
pelopor pencipta lapangan kerja; (4) Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program
padat karya. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang
program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
7.2.2.20. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (20): Mendorong minat
masyarakat untuk bertransmigrasi
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mendorong minat masyarakat untuk
bertransmigrasi difokuskan pada Fasilitasi pengiriman transmigran.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Transmigran regional; (2) Transmigran swakarsa. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Transmigrasi Regional.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi ketiga dirumuskan enam belas (16)
strategi, yaitu : (1) Meningkatkan kinerja perencanaan ruang; (2) Meningkatkan kinerja
pengendalian pemanfaatan ruang; (3) Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib
pertanahan; (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan; (5)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi; (6) Meningkatnya
kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang; (7) Meningkatkan
pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; (8) Meningkatkan penyediaan
dan penataan perumahan dan permukiman kumuh; (9) Meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih; (10) Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah
domestik secara optimal; (11) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan secara
terpadu dan berwawasan lingkungan; (12) Meningkatkan kualitas lansekap lingkungan
permukiman perkotaan; (13) Meningkatkan kapasitas penyediaan tempat pemakaman
umum; (14) Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan
hidup; (15) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
lingkungan hidup; dan (16) Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui
penurunan Emisi GRK pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri,
limbah dan sampah.
7.2.3.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan kinerja
perencanaan ruang
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kinerja perencanaan ruang
diprioritaskan pada Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicerminkan oleh indikator outcome yaitu
Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation. Untuk mencapai sasaran
tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Perencanaan
Tata Ruang.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Tata
Ruang sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
7.2.3.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan kinerja
pengendalian pemanfaatan ruang
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kinerja pengendalian
pemanfaatan ruang diprioritaskan pada Peningkatan kuantitas dan kualitas
pengendalian pemanfaatan ruang.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Rasio
Ruang Terbuka Hijau per Satuan; (2) Cakupan luasan kawasan lindung dan Luas
Wilayah ber HPL/HGB; (3) Luas wilayah produktif; (4) Luas wilayah industri; (5) Luas
wilayah kebanjiran; (6) Luas wilayah kekeringan; (7) Luas wilayah perkotaan; (8) Ruang
publik yang berubah peruntukannya; (9) Ketaatan terhadap RTRW. Untuk mencapai
sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program
Perencanaan Tata Ruang; (2) Program Pemanfaatan Ruang; (3) Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Tata
Ruang sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
7.2.3.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan sertifikasi
tanah catur tertib pertanahan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib
pertanahan diprioritaskan pada Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui
prona/proda.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Luas
lahan bersertifikat; (2) Penyelesaian kasus tanah negara; (3) Persentase penduduk yang
memiliki lahan. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; (2)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Pertanahan sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
7.2.3.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan kualitas dan
kuantitas jalan dan jembatan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
dan jembatan, diprioritaskan pada Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan
jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1)
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik; (2) Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik; (3) Panjang jalan dilalui roda 4; (4) Sempadan Jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar; (5) Jalan Penghubung dari ibukota
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4). Untuk mencapai
sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan
Umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Bina Marga dan Pengairan.
7.2.3.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur transportasi.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur transportasi, diprioritaskan pada Peningkatan pelayanan perhubungan
untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu Jumlah
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang
program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan; (2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; (3)
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
perhubungan sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7.2.3.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Meningkatnya kelancaran
dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatnya kelancaran dan keselamatan
lalu lintas angkutan orang dan barang, diprioritaskan pada Peningkatan ketersediaan
sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu lintas dan sarana
perhubungan lainnya.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Jumlah
arus penumpang angkutan umum; (2) Rasio ijin trayek; (3) Angkutan darat; (4) Rasio
panjang jalan per jumlah kendaraan; (5) Jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum; (6) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun
Jumlah uji kir angkutan umum; (7) Kepemilikan KIR angkutan umum; (8) Lama
pengujian kelayakan angkutan umum (KIR); (9) Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum; (10) Pemasangan Rambu-rambu. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan; (2) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Perhubungan sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7.2.3.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Meningkatkan
pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur
sumber daya air dan irigasi, diprioritaskan pada (1) Pengembangan infrastruktur
sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air,
pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya air; (2) Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui
optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Rasio
Jaringan irigasi; (2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Untuk mencapai sasaran
tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Pekerjaan
Umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Bina Marga dan Pengairan.
7.2.3.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan penyediaan
dan penataan perumahan dan permukiman kumuh.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan penyediaan dan penataan
perumahan dan permukiman kumuh, diprioritaskan pada Peningkatan jumlah rumah
layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1)
Persentase Luas pemukiman yang tertata; (2) Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan; (3) Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK; (4) Persentase Luas pemukiman
yang tertata; (5) Lingkungan Permukiman Kumuh; (6) Betonisasi jalan lingkungan; (7)
Rasio rumah layak huni; (8) Rumah Layak Huni; (9) Rasio permukiman layak huni; (10)
Lingkungan Pemukiman. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu (1) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (2) Program
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 27
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (3) Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Perumahan dan Pekerjaan Umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Dinas Tata Bangunan dan Permukiman.
7.2.3.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan akses masyarakat terhadap
air bersih, diprioritaskan Peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Rumah
tangga pengguna air bersih; (2) Persentase penduduk berakses air minum. Untuk
mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1)
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; (2) Program pengembangan kinerja
pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan
umum dan Perumahan sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
7.2.3.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Meningkatkan kinerja
pengelolaan air limbah domestic secara optimal
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah
domestic secara optimal, diprioritaskan pada (1) Peningkatan jumlah dan cakupan
pelayanan air limbah domestic dan (2) Peningkatan penyediaan sarana sanitasi
lingkungan dan rumah tangga.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1)
Cakupan pelayanan air limbah; (2) Jumlah pelayanan air limbah; (3) Rumah tangga ber-
Sanitasi; (4) Persentase rumah tinggal bersanitasi. Untuk mencapai sasaran tersebut,
telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program pengembangan
kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; (2) Program lingkungan sehat
perumahan.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan
umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah (1)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan; (2) Dinas Tata Bangunan dan Permukiman.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 28
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.3.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Meningkatkan kinerja
pengelolaan persampahan secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan
persampahan secara terpadu dan berwawasan lingkungan, diprioritaskan pada
Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1)
Persentase penanganan sampah; (2) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk; (3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. Untuk
mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan
umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
7.2.3.12. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Meningkatkan kualitas
lansekap lingkungan permukiman perkotaan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas lansekap lingkungan
permukiman perkotaan, diprioritaskan pada (1) Peningkatan pengendalian dan
penataan reklame; (2) Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota,
Taman Perkantoran dan Taman Jalur.
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu (1) Rasio
titik reklame di lokasi strategis; (2) Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman
perkantoran dan Taman jalur. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang
program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Program Pengendalian dan Penataan
Reklame; (2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan
umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
7.2.3.13. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Meningkatkan kapasitas
penyediaan tempat pemakaman umum.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kapasitas penyediaan tempat
pemakaman umum, diprioritaskan pada Peningkatan kapasitas penyediaan tempat
pemakaman umum.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 29
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Keberhasilan pencapaian dicerminkan oleh indikator outcome yaitu Jumlah
tempat pemakaman umum satuan penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pengelolaan Area Pemakaman.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan
umum sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
7.2.3.14. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14): Meningkatnya
pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatnya pengendalian dan
pencegahan pencemaran lingkungan hidup, diprioritaskan pada peningkatan
pengendalian pencemaran air, udara dan tanah; penerapan teknologi bersih untuk
industri; serta peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
lingkungan hidup sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Lingkungan Hidup.
7.2.3.15. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (15): Meningkatkan peran
serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dan
swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, diprioritaskan pada Peningkatan
pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peran serta masyarakat
dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
lingkungan hidup sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Lingkungan Hidup.
7.2.3.16. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan
Emisi GRK pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri,
limbah dan sampah.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatnya upaya mitigasi perubahan
iklim melalui penurunan Emisi GRK pada sektor pertanian, kehutanan, energi,
transportasi, industri, limbah dan sampah diprioritaskan pada Penurunan emisi GRK
pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 30
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan
Lingkungan Hidup sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Lingkungan Hidup.
7.2.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keempat
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi keempat dirumuskan empat belas
(14) strategi, yaitu: (1) Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana; (2) Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana; (3) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik
serta tenaga kependidikan; (4) Menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah
dengan biaya yang terjangkau; (5) Merumuskan strategi pembelajaran yang tepat
dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan; (6) Menyelenggarakan pendidikan
keaksaraan fungsional; (7) Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan; (8)
Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan; (9) Meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; (10) Meningkatkan kualitas perbaikan
status gizi masyarakat; (11) Mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan
yang berbasis asuransi; (12) Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih
dan sehat; (13) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; (14)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
7.2.4.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Fasilitasi penyelenggaraan
PAUD melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana difokuskan pada Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana PAUD.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Untuk mendukung pencapaian arah
kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Pendidikan Anak Usia Dini.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Fasilitasi pendidikan dasar
dan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 31
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah
melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana difokuskan pada Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka
memenuhi standar pelayanan minimal.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI; (2) Rasio guru sekolah dasar/murid SMP/MTs;
(3) Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 – 15; (4) Rasio
Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun; (5) Rasio Rombel/Guru
SD-MI; (6) Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik; dan (7) Sekolah Pendidikan
SMP Kondisi Bangunan Baik. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut
telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan kompetensi
dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kompetensi dan
kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan difokuskan pada dua hal yaitu (1)
Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah; (2) Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Untuk mendukung pencapaian arah
kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Menyelenggarakan
pendidikan dasar dan menengah dengan biaya yang terjangkau
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menyelenggarakan pendidikan dasar dan
menengah dengan biaya yang terjangkau difokuskan pada Penyelenggaraan pendidikan
gratis dasar dan menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 12 tahun pada
tahun 2018.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 32
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Merumuskan strategi
pembelajaran yang tepat dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Merumuskan strategi pembelajaran yang
tepat dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan difokuskan pada Penerapan
metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Menyelenggarakan
pendidikan keaksaraan fungsional
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan
fungsional difokuskan pada Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi
penduduk buta aksara.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara). Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu Program Pendidikan Non Formal.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).
7.2.4.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Meningkatkan akses
masyarakat terhadap perpustakaan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan akses masyarakat terhadap
perpustakaan difokuskan pada Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Jumlah Perpustakaan. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu Pembinaan Perpustakaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perpustakaan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah (KAPD).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 33
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.4.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan jumlah
kunjungan ke perpustakaan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan jumlah kunjungan ke
perpustakaan difokuskan pada Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
berbasis IT.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Pengunjung Perpustakaan. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut
telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Pembinaan Perpustakaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perpustakaan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah (KAPD).
7.2.4.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan difokuskan pada Penerapan pelayanan
kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertentu
sesuai dengan ketentuan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD).
7.2.4.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Meningkatkan kualitas
perbaikan status gizi masyarakat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas perbaikan status gizi
masyarakat difokuskan pada Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi
masyarakat.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; (2) Rasio posyandu per
satuan balita; (3) Persentase balita gizi buruk. Untuk mendukung pencapaian arah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 34
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Perbaikan Gizi Masyarakat.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
7.2.4.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Mengembangkan sistem
pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan sistem pembiayaan
pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi difokuskan pada Penyelenggaraan
JAMPESEHAT.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan.
7.2.4.12. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Meningkatkan dan
memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan dan memasyarakatkan
perilaku hidup bersih dan sehat difokuskan pada Peningkatan pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
7.2.4.13. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Meningkatkan kuantitas
dan kualitas tenaga kesehatan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga
kesehatan difokuskan pada Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
7.2.4.14. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14): Meningkatkan kuantitas
dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan difokuskan pada Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
sesuai standar.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 35
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
7.2.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kelima dirumuskan duapuluh lima
(25) strategi, yaitu: (1) Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan
pembangunan daerah; (2) Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai; (3)
Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; (4)
Intensifikasi pendapatan asli daerah; (5) Meningkatkan akuntabilitas
pertanggungjawaban keuangan; (6) Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah;
(7) Menata sistem hukum di daerah; (8) Meningkatnya penataan kelembagaan yang
tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih; (9) Meningkatkan
kualitas pelayanan fungsi legislatif; (10) Menyelenggarakan pelayanan pengadaan
barang dan jasa melalui LPSE; (11) Mengembangkan sistem administrasi kependudukan
dan catatan sipil; (12) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; (13) Meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan; (14) Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa; (15) Meningkatkan kualitas
laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (16) Meningkatkan profesionalisme aparat
pengawasan; (17) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan; (18)
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor; (19)
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi
masyarakat; (20) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps
Pegawai Republik Indonesia; (21) Menerapkan manajemen pengelolaan kepegawaian
yang berkeadilan; (22) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah; (23)
Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; (24) Meningkatkan
fasilitasi dan koordinasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat (25) Meningkatkan peran
pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan kehidupan politik yang
demokratis; (26) Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan,
ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
7.2.5.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan peran serta
Stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan peran serta Stakeholders
dalam perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada Peningkatan penyusunan
perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 36
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERDA; (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERDA; (3) Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA; (4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD; (5) Tersusunnya dokumen
evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan
tepat waktu; dan (6) Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan
kegiatan yang dianggarkan. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut
telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan periencanaan
pembangunan, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
7.2.5.2.Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan sumber daya
perencanaan yang memadai
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan sumber daya perencanaan
yang memadai difokuskan pada Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda).
7.2.5.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan pengelolaan
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada dua hal (1) Peningkatan
ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah; (2) Peningkatan penelitian dan pengembangan
hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan
pembangunan, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 37
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
7.2.5.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Intensifikasi pendapatan
asli daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Intensifikasi pendapatan asli daerah
difokuskan pada Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; serta (2) Jumlah dan macam
pajak dan retribusi daerah. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dina Pendapatan Daerah (Dispenda).
7.2.5.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan
akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan akuntabilitas
pertanggungjawaban keuangan difokuskan pada Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu (1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).
7.2.5.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Meningkatkan efisiensi
pengelolaan barang daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang
daerah difokuskan pada Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan
aset daerah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Pengelolaan Barang Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).
7.2.5.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Menata sistem hukum di
daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menata sistem hukum di daerah difokuskan
pada dua hal (1) Penyusunan produk hukum daerah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan; (2) Peningkatan sinergitas penanganan perkara
dengan lembaga lainnya.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Jumlah produk hukum daerah; dan (2) Jumlah perkara yang terselesaikan di
dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN, Pidana, Hukum Lainnya). Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah (Setda).
7.2.5.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatnya penataan
kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak
tumpang tindih
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatnya penataan kelembagaan yang
tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih difokuskan pada
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang proporsional
dan akuntabel.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 39
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.5.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Meningkatkan kualitas
pelayanan fungsi legislatif
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi
legislatif difokuskan pada Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas
legislatif.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat DPRD.
7.2.5.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Menyelenggarakan
pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menyelenggarakan pelayanan pengadaan
barang dan jasa melalui LPSE difokuskan pada Penguatan kelembagaan LPSE.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KLPBJ).
7.2.5.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Mengembangkan sistem
administrasi kependudukan dan catatan sipil
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Mengembangkan sistem administrasi
kependudukan dan catatan sipil difokuskan pada Peningkatan kualitas pelayanan dan
tertib administrasi kependudukan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Ketersediaan database kependudukan skala propinsi. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kependudukan dan
catatan sipil sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 40
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.5.12. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
difokuskan pada Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan
terjangkau masyarakat.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Lama proses perijinan; (2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat; dan (3)
Penyelesaian izin lokasi. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pelayanan Perijinan; dan
(2) Program Pengembangan Pelayanan Perijinan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Perjinan Terpadu (BPT).
7.2.5.13. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan aparatur kecamatan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
aparatur kecamatan difokuskan pada Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
kecamatan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Kecamatan.
7.2.5.14. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14): Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
aparat penyelenggara pemerintahan desa difokuskan pada tiga hal yaitu: (1)
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan; (2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa; (3)
Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan; (2) Jumlah peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan (3) Cakupan sarana prasarana perkantoran
pemerintahan desa. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah
dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Pengembangan Lembaga
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 41
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Ekonomi Perdesaan; (2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
dan (3) Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan
masyarakat desa sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
7.2.5.15. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (15): Meningkatkan kualitas
laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas laporan dan tindak
lanjut hasil pengawasan difokuskan pada Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (OPD).
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Laporan Hasil Pengawasan; dan (2) Tindaklanjut Hasil Audit (%). Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Inspektorat.
7.2.5.16. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (16): Meningkatkan
profesionalisme aparat pengawasan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan profesionalisme aparat
pengawasan difokuskan pada Peningkatan kualitas aparat pengawasan.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Jumlah Auditor; dan (2) Jumlah P2UPD. Untuk mendukung pencapaian arah
kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah,
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Inspektorat.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 42
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.2.5.17. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (17): Meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan kearsipan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
kearsipan difokuskan pada dua hal yaitu : (1) Peningkatan tertib pengelolaan arsip
sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2)
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi
yang maju dan modern.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik. Untuk mendukung
pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan daerah,
yaitu Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kearsipan, sehingga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan
urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah (KAPD).
7.2.5.18. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (18): Meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor difokuskan pada Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir
Tahun dan AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah, Bappeda dan Inspektorat
7.2.5.19. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (19): Meningkatkan kualitas
pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan informasi
penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat difokuskan pada tiga hal yaitu : (1)
Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2)
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem
administrasi/manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang modern; (3) Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah
daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka
penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 43
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan informasi dan
komunikasi sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Dinas Komunikasi dan Informasi.
7.2.5.20. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (20): Meningkatkan
profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik
Indonesia
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan profesionalisme aparatur dan
kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia difokuskan pada dua hal yaitu : (1)
Peningkatan peran dan fungsi Korps Pegawai Negeri Sipil; (2) Peningkatan kompetensi
aparatur sesuai tupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
7.2.5.21. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (21): Menerapkan manajemen
pengelolaan kepegawaian yang berkeadilan
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Menerapkan manajemen pengelolaan
kepegawaian yang berkeadilan difokuskan pada Peningkatan kualitas perencanaan,
pengelolaan dan kesejahteraan aparatur.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
7.2.5.22. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (22): Meningkatkan kuantitas
dan kualitas kerjasama daerah
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan kuantitas dan kualitas
kerjasama daerah difokuskan pada dua hal yaitu (1) Peningkatan pelayanan kerjasama
secara berkelanjutan; (2) Percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten
Bogor Barat.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan
luar negeri. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang
program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
daerah dan pihak ketiga.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 44
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah.
7.2.5.23. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (23): Meningkatkan
pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan pembinaan wawasan
kebangsaan bagi masyarakat difokuskan pada Perbinaan persatuan dan kesatuan
bangsa.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan. Untuk
mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut telah dirancang program pembangunan
daerah, yaitu (1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan (2)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan
dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri sehingga Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor
Kesbangpol).
7.2.5.24. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (24): Meningkatkan fasilitasi
dan koordinasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi
pembentukan Kabupaten Bogor Barat difokuskan pada Percepatan pembentukan
daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Sekretariat Daerah
7.2.5.25. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (25): Meningkatkan peran
pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan kehidupan
politik yang demokratis
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan peran pemerintah,
masyarakat dan partai politik dalam pembangunan kehidupan politik yang demokratis
difokuskan pada Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 45
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu kegiatan pembinaan politik daerah. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pendidikan
Politik Masyarakat.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan
dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri sehingga Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program,
strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor
Kesbangpol).
7.2.5.26. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (26): Meningkatkan
penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
di masyarakat
Arah kebijakan pelaksanaan strategi Meningkatkan penertiban gangguan
keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat difokuskan pada
Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam
mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban.
Keberhasilan pencapaian strategi tersebut dicerminkan oleh indikator outcome,
yaitu (1) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; dan (2) Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di Kabupaten. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan; dan (2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;.
Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan Otonomi Daerah
sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
7.3. Program Pembangunan Daerah
Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bogor seperti telah diuraikan diatas
merupakan rangkaian kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran
dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 2008-2013.
Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program, yaitu:
Program Pembangunan Urusan Wajib
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 46
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.3.1. Program Pembangunan Urusan Pendidikan, meliputi:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
7.3.2. Program Pembangunan Urusan Kesehatan meliputi:
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
15. Program Pengawasan Obat dan Pengendalian.
7.3.3. Program Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
5. Program Pengendalian Polusi.
6. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 47
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.3.4. Program Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum, meliputi:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
9. Program Pengendalian Banjir;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
12. Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
13. Program Pengelolaan Area Pemakaman;
14. Program Pengendalian dan Penataan Reklame.
7.3.5. Program Pembangunan Urusan Tata Ruang, meliputi:
1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7.3.6. Program Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan, meliputi:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
7.3.7. Program Pembangunan Urusan Perumahan, meliputi:
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;
4. Program Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;
7.3.8. Program Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
2. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 48
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
7.3.9. Program Pembangunan Urusan Penanaman Modal, meliputi:
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;
5. Program Pelayanan Perijinan;
6. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan;
7.3.10. Program Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM), meliputi:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
7.3.11. Program Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil,
meliputi:
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
7.3.12. Program Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan, meliputi:
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
7.3.13.Program Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan, meliputi:
1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
3. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7.3.14. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, meliputi:
1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 49
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan;
5. Program Penguatan Kelembagaan Anak.
7.3.15. Program Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, meliputi:
1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di
Masyarakat;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
7.3.16. Program Pembangunan Urusan Perhubungan, meliputi:
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas.
7.3.17. Program Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informasi, meliputi:
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
7.3.18. Program Pembangunan Urusan Pertanahan, meliputi:
1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah;
7.3.19. Program Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, meliputi:
1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 50
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan Lingkungan;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
9. Program Pembinaan Kelinmasan.
7.3.20. Program Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, meliputi:
1. Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah;
2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah dan pihak ketiga;
6. Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan;
7. Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;
8. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
9. Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
12. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH;
16. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan;
17. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
18. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Program Pengelolaan Barang Daerah;
20. Program Penataan dan Pendayagunaan Aset;
21. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
22. Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 51
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
23. Program Layanan Administrasi Kepegawaian;
24. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
25. Program Pendidikan dan Pelatihan;
26. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
7.3.21. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
meliputi:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
6. Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.
7.3.22. Program Pembangunan Urusan Sosial, meliputi:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
7.3.23. Program Pembangunan Urusan Kebudayaan, meliputi:
1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
7.3.24. Program Pembangunan Urusan Statistik, meliputi:
1. Program Pengembangan Data/Informasi;
7.3.25. Program Pembangunan Urusan Kearsipan, meliputi:
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
7.3.26. Program Pembangunan Urusan Perpustakaan, meliputi:
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 52
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan
3. Pembinaan Perpustakaan
PROGRAM PEMBANGUNAN URUSAN PILIHAN
7.3.27. Program Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan, meliputi:
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
7.3.28. Program Pembangunan Urusan Pertanian, meliputi:
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
7.3.29. Program Pembangunan Urusan Kehutanan, meliputi:
1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
7.3.30. Program Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral,
meliputi:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
3. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi;
5. Program Konservasi Air Tanah;
6. Program Pendayagunaan Air Tanah;
7. Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
8. Program Mitigasi Bencana Geologi.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 53
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
7.3.31. Program Pembangunan Urusan Pariwisata, meliputi:
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan.
7.3.32. Program Pembangunan Urusan Industri, meliputi:
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Program Penataan Struktur Industri;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
7.3.33. Program Pembangunan Urusan Perdagangan, meliputi:
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
7.3.34. Program Pembangunan Urusan Transmigrasi, meliputi:
1. Program Transmigrasi Regional;
Uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII - 54
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Prioritas Pembangunan
Penentuan prioritas pembangunan bertitik-tolak dari pertimbangan sebagai
berikut:
1. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan tingkat
pendidikan masyarakat, sehingga mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di
wilayah Kabupaten Bogor;
2. Pengurangan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban/biaya hidupnya
dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan sektor-sektor lapangan
usaha riil yang berbasis sumber daya lokal, dan mampu menyerap tenaga kerja
lokal secara berkelanjutan serta berdampak kepada percepatan pengembangan
kawasan perdesaan.
3. Percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan fokus pada
peningkatan indeks daya beli masyarakat yang didukung oleh peningkatan indeks
kesehatan dan indeks pendidikan.
4. Program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati Bogor terpilih periode
tahun 2013-2018, baik yang disampaikan ketika masa kampanye pemilihan Bupati
Bogor maupun rencana kerja yang telah ditetapkan pada periode awal
kepemimpinan Bupati Bogor terpilih tersebut.
Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka prioritas
pembangunan Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, yaitu :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan
maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.
2. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat melalui pembangunan atau
fasilitasi usaha maupun pengembangan agribisnis, agro-industri, pariwisata serta
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup
secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian
daerah.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan
untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat
peradaban masyarakat yang tinggi.
Keenam prioritas tersebut di atas, sejalan dengan 8 (delapan) tujuan pembangunan
nasional yang tertuang dalam RPJMN dan sejalan pula dengan 10 (sepuluh) Common
Goals Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat, keterkaitannya
dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 8.1 Sinergi RPJMD Kabupaten Bogor dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Barat
8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pagu
Prioritas pembangunan di atas, selanjutnya diimplementasikan kedalam urusan
wajib maupun urusan pilihan dan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui program-program pembangunan beserta
indikasi kebutuhan pagu pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan pagu
tersebut dijabarkan dalam masa periode perencanaan sebagaimana tertera pada Tabel
8.1 di bawah ini :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 4
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 5
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 7
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 8
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 11
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 13
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 15
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 16
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 19
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 21
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 22
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel di atas menjelaskan target capaian indikator kinerja dan pagu indikatif yang
harus dicapai oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD penanggungjawab
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam kerangka akselerasi
pembangunan di kabupaten Bogor, maka dalam program-program pembangunan yang
tercantum dalam matrik indikasi program di atas, dalam pelaksanaannya termasuk
program-program atau janji-janji Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye
yaitu :
8.3. Penciri Termaju
Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR TERMAJU ditunjukan oleh
beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan
kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan
daerah, potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga
dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut :
1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi;
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
3. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;
6. Penduduk miskin turun menjadi 7 sampai 5 persen;
7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO;
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan
Nasional;
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di
Indonesia;
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di
Indonesia;
14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;
15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;
16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap;
18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
19. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia:
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa;
24. Tidak ada daerah terisolir;
25. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan.
Sebagai gambaran untuk melihat kondisi pencapaian penciri, berikut diuraikan
data kondisi pada masing-masing penciri sebagai berikut :
1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi.
Jumlah RSUD yang ada saat ini sebanyak 4 unit. RSUD yang sudah terakreditasi
sebanyak 3 RSUD dan 1 RSUD ditargetkan terakreditasi pada tahun 2017);
Puskesmas berjumlah 101 unit (namun belum keseluruhannya masuk dalam
status terakreditasi).
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
Berdasarkan data BPJS pada tahun 2013 sebanyak 2.014.283 jiwa atau 39,4
persen dari total penduduk Kabupaten Bogor telah masuk dalam program
perlindungan jaminan social;
Sisa yang belum masuk ke dalam program adalah masyarakat yang mandiri,
ditargetkan selesai dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.
3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor 70 Tahun;
Masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat 70,9 Tahun namun
sama dengan AHH Nasional 70 Tahun dan pada tahun 2018 ditargetkan mampu
mencapai 72 tahun.
4. Tuntas AMH bagi penduduk berusia 15-60 tahun.
Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2012 adalah sebesar 95,27 persen;
Dalam hal ini 4,73 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor usia 15-60 tahun
pada tahun 2013 (atau 101.291 jiwa) menjadi target peningkatan AMH selama 5
tahun perencanaan.
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional.
Saat ini sudah 45,15 persen sisanya diselesaikan pada tahun berikutnya.
6. Penduduk miskin turun menjadi 7 sampai 5 persen.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor pada tahun 2013 berdasarkan data BPS
adalah sebesar 8,74 persen, akan diturunkan pada tahun 2018 menjadi sebesar 7
persen - 5 persen;
Dengan demikian diperlukan akselerasi penurunan tingkat kemiskinan sebesar
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 24
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
1,74 persen sampai dengan tahun 2018.
7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah 9 tahun.
Pada tahun 2013 RLS mencapai 8,04 tahun, target RLS 9 tahun diharapkan
tercapai pada tahun 2018.
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia.
Jumlah KK yang belum teraliri listrik pada tahun 2013 menurut data ESDM adalah
sebanyak 213.547 KK;
Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2013 sebesar 82,65 persen, yakni di atas RE
Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 75 persen dan RE Nasional
sebesar 65 persen. Ditargetkan hingga 2018 RE Kabupaten Bogor mampu
mencapai 86,17 persen.
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia.
Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013 sebanyak 4.125.130 orang,
diperkirakan mampu mencapai 6,6 juta wisatawan pada tahun 2018;
Sebagai pembanding Provinsi Yogyakarta sebesar 1,5 juta jiwa;
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO.
Jumlah jenis perijinan yang ada saat ini di Kabupaten Bogor meliputi 58 jenis
perijinan;
Dari jumlah tersebut 19 jenis perijinan telah memenuhi standar mutu
internasional (bersertifikat ISO), dan 39 jenis perijinan belum memenuhi standar
ISO (dalam proses sertifikasi).
11. LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2013 adalah
sebesar 6,03 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa
Barat pada tahun 2013 sebesar 6,06 persen, namun masih lebih tinggi dibanding
dengan LPE Nasional sebesar 5,78 persen pada tahun 2013;
Ditargetkan mampu mencapai 6,21 persen pada akhir tahun perencanaan.
12. PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia.’-
Nilai PDRB harga berlaku Tahun 2013 sebesar Rp. 109,67 Trilyun, meningkat dari
Tahun 2012 sebesar Rp. 95,9 Trilyun, sehinga menjadi peringkat ke-5 nasional;
Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat peringkat ke-2 setelah Kabupaten Bekasi.
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di
Indonesia.
Produksi benih Kabupaten Bogor tahun 2012 sebesar 2.056.812 RE, terbesar
ketiga di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menghasilkan 58,2 persen dari
produksi benih nasional. Khusus produksi benih Lele mencapai 1.755.826.300
ekor dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sementara Produksi se-Jawa Barat
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 25
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
sebanyak 4.027.318.040 ekor
Tahun 2013 produksi ikan hias Kabupaten Bogor sebanyak 222.238,14 RE atau
terbesar di Provinsi Jawa Barat.
Produksi benih ikan air tawar Kabupaten Bogor tahun 2013 sebesar 2.670.353
RE.
Data produksi ikan hias dan benih ikan air tawar Kabupaten Bogor dan rencana
target produksi sampai dengan tahun 2018 disampaikan pada Tabel berikut :
Tabel 8.2 Data dan Rencana Produksi Ikan Hias dan Benih Ikan Air Tawar
No Uraian 2013 2014 2015 2016 217 2018
1 Produksi Ikan Hias (RE) 222.238,14 233.261 242.218 249.945 256.069 262.035
2 Produksi Benih Ikan (RE) 2.670.353,00 2.980.010 3.094.442 3.193.155 3.271.387 3.347.611
3 peningkatan benih Ikan hias /thn (%) 4,96 3,84 3,19 2,45 2,33
4 peningkatan benih Ikan air tawar /thn (%) 11,60 3,84 3,19 2,45 2,33
14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan.
Sampai dengan tahun 2013 telah dibangun 24 unit pasar tradisonal di 23
kecamatan, dan 41 unit pasar desa di 24 kecamatan.
Sebanyak 17 kecamatan belum memiliki pasar tradisional dan 16 kecamatan
belum memiliki pasar desa. Secara keseluruhan masih terdapat 5 kecamatan
yang sama sekali belum memiliki pasar tradisional maupun pasar desa.
15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat.
Kebutuhan benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dalam 5 tahun
sebanyak 1.130,35 ton untuk luas areal sawah 45.214 Ha.
Sampai dengan Tahun 2013 Produksi benih padi unggul bersertifikat baru
mencapai 18,05 persen dari kebutuhan.
Diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dari hasil produksi lokal dengan
target sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.134 ton setara dengan 378 ha
penangkaran padi, agar tercapai swasembada benih padi unggul bersertifikat.
16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH).
Jumlah RLTH tahun 2013 sebanyak 59.359 unit.
Target pada tahun 2014 sebanyak 10.000 unit (RTLH), sedangkan sisanya
direncanakan dalam 4 tahun berikutnya sesuai kapasitas pembiayaan pada
masing-masing tahun Anggaran;
17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap.
Jalur jalan Kemang - Bojonggede sepanjang 8,6 Km pada tahun 2014
penyelesaian pembebasan lahan & bukaan jalan dan pelaksanaan Konstruksi
dilaksanakan 2015-2018.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 26
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Poros tengah-timur sepanjang 50,2 KM. penyelesaian pembebasan, bukaan jalan
dan penyelesaian pinjam pakai kawasan hutan pada tahun 2014-2018.
Lingkar Leuwiliang,yaitu :
- Lingkar Utara = 4,210 KM’ Realisasi jalan 1,150 KM’ (2012) Jembatan
Cianten (2011) & Viaduct (2012). Sisa Konstruksi Jalan = 3,06 KM’ (sd
2018)
- Lingkar Selatan = 4,950 KM’ DED 2011, Pembebasan Lahan 2014.
Konstruksi akan diselesaikan sd 2018.
Lingkar Laladon = 3,460 KM’. Pembebasan Tanah sd 2012 = 17,270 m2 (87
persen), Jemb. Ciapus (2012). Konstruksi akan diselesaikan sd tahun 2018.
Lingkar IPB (Ruas Dramaga-Babakan) = 2,900 KM’. DED 2012, Pembebasan
Tanah 2014, Konstruksi jalan & jembatan mulai 2015 s/d 2018.
18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk itu
dibutuhkan instrumen perencanaan sebagai berikut:
Tersedianya dokumen RTRW;
Tersedianya dokumen RTBL;
Tersedianya RDTR Cibinong Raya;
Percepatan pembangunan CBD di Cibinong Raya.
19. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) akan menjangkau 5.111.769 juta
penduduk 2013 (Sumber Data BPS).
Pada tahun 2013, 2.469.701 juta jiwa penduduk diantaranya sudah dinyatakan
tidak terjadi duplikasi KTPeL (Sumber Depdagri), sisa yang wajib KTP akan
diselesaikan sampai dengan tahun 2018.
20. PAD termasuk tertinggi di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar
1,258 triliun;
Sebagai pembanding Kabupaten dengan Peringkat (1) tertingi adalah Kabupaten
Kutai Kartanegara (sebesar 2,5 Triliun), Peringkat ke-2 Kabupaten Badung
sebesar 1,86 Triliun;
Dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, maka upaya menggenjot
PAD menjadi tertinggi di Indonesia dapat tercapai hingga tahun akhir
perencanaan.
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Saat ini masih memperoleh peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
Perlu peningkatan transparansi dan pertanggungjwaban angggaran lebih
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 27
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
akuntabel hingga mencapai predikat WTP pada tahun-tahun selanjutnya.
22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah.
Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 40 Kecamatan.
Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK )
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa.
Sampai dengan tahun 2013, sudah terdapat 38 OPD yang menyediakan unit
layanan pengaduan. Untuk itu dibutuhkan penyediaan layanan pengaduan yang
akan diselesaikan sampai dengan tahun 2018, termasuk pada tingkat Kecamatan,
Desa dan Kelurahan.
24. Tidak ada daerah terisolir.
Daerah yang sulit dijangkau, yaitu daerah yang belum ada akses jalan dan
jembatan karena faktor geografis, saat ini tercatat di 40 lokasi/kampung;
Direncanakan sampai dengan tahun 2018, tidak ada lagi daerah yang sulit
dijangkau.
25. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan.
Sampai dengan Tahun 2014 akan ditangani sebanyak 19 mesjid besar;
Adapun sisanya sebanyak 21 mesjid ditangani sampai dengan tahun 2018.
Target pencapaian kinerja ke 25 penciri dimaksud selama 5 tahun ke depan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 28
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 8.3 Indikator Kinerja 25 Penciri Tahun 2013-2018
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 29
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 30
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 31
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 32
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 33
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 34
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 35
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 36
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 37
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
8.4. Program Inovasi dan Janji Bupati
Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah selain
dituntut untuk dapat menjalankannya dengan baik akan tetapi dituntut pula untuk
melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Berkenaan dengan itu pada periode kepemerintahan Kabupaten Bogor sebelumnya yaitu
pada periode tahun 2008-2013 telah melaksanakan berbagai program/kegiatan inovasi
kepala daerah, dan akan dilanjutkan pada periode tahun 2013-2018.
Program/kegiatan inovasi tersebut, dimaksudkan dalam rangka percepatan
pembangunan sosial kemasyarakan baik dibidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan
maupun bidang ekonomi. Program ini dapat dibedakan ke dalam 2 macam, yakni
program berupa bantuan/insentif dan program terobosan. Lebih jelasnya program dan
kegiatan inovasi berupa bantuan/insentif yang telah dilaksanakan dan akan terus
dilanjutkan diuraikan sebagai berikut :
1. Insentif bagi Pos KB
Mencakup 424 unit Pos KB dengan alokasi insentif sebesar Rp. 100.000 per bulan
2. Insentif bagi sub Pos KB
Sebanyak 3.380 unit Sub Pos KB dengan besaran dana insentif sebesar
Rp. 50.000 per bulan
3. Operasional Pos Yandu
Mencakup 4.729 unit Pos Yandu dengan besar dana operasional untuk masing-
masing unit sebesar Rp. 1.500.000 per tahun
4. Bantuan PKK Desa/Kelurahan
Bantuan ini mencakup 434 Unit dengan jumlah bantuan per unitnya sebesar
Rp. 10.000.000 per tahun
5. Bantuan PKK Kecamatan
Mencakup 40 unit PKK Kecamatan dengan dengan total bantuan per unitnya Rp
10.000.000 per tahun
6. Operasional RT dan RW
Bantuan operasional diberikan kepada 1.377 RT dan RW di seluruh wilayah
Kabupaten Bogor masing-masing sebesar Rp. 150.000 per bulan
7. Operasional Guru Ngaji
Guru ngaji yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 10.850 orang dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 39
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100.000 setiap bulan.
8. Bantuan Operasional Pondok Pesantren
Sebagai basis pendidikan keagamaan tradisional, 411 Ponpes yang berada di
Wilayah Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan masing-masing sebesar
Rp. 12.000.000 per tahun
9. BOS Daerah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melengkapi kekurangan tunjangan guru
honorer sehingga menjadi minimal Rp. 500.000 per bulannya, total dana yang
dialokasikan sebesar Rp. 75.302.275.000 per tahun.
10. Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha (TU)
Sebanyak 6.637 guru PNS dan 11.935 orang guru Non-PNS diberikan insentif
sebesar Rp. 650.000 per bulan, sedangkan bagi pegawai TU sebesar Rp. 500.000
per bulan
11. Bantuan Sarana prasarana Mesjid dan Mushola
- Program Jumling meliputi 120 unit Mesjid dengan bantuan
sebesar Rp. 35.000.000 per unit
- Program Tarling tingkat kabupaten mencakup 40 unit Mesjid dengan bantuan
sebesar Rp. 2.500.000 per unit
- Program Tarling tingkat Kecamatan mencakup 338 unit Mesjid dengan bantuan
sebesar Rp. 15.000.000 per unit
- Bantuan Reguler mencakup 424 unit Mesjid dengan bantuan sebesar Rp
5.000.000 per unit
12. Bantuan Sarana prasarana Ponpes
Bantuan diberikan kepada 402 unit Ponpes Reguler dan 120 unit Ponpes Salafiyah
masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 per unit
13. Bantuan Pemberangkatan Ibadah Haji
- BPIH khusus diberikan kepada 9 orang penerima masing-masing sebesar Rp.
85.000.000
- BPIH Reguler diberikan kepada 21 orang penerima masing-masing sebesar Rp.
35.000.000
- Bantuan Haji PNS diberikan kepada 20 orang penerima
- Bantuan Umroh bagi Masyarakat diberikan kepada 40 orang penerima
Program Inovasi dan Janji Bupati Tahun 2013-2018 secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 40
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel 8.4 Program Inovasi dan Janji Bupati Tahun 2013-2018
PROGRAM/KEGIATAN INSENTIF DAERAH
NO URAIAN KEGIATAN PENJELASAN
1 Insentif bagi Pos KB 424 Pos x Rp
100,000 /bulan
2 Insentif bagi sub Pos KB 3,380 Sub Pos x Rp
50,000 /bulan
3 Operasional Pos Yandu 4,729
Pos Yandu x Rp
1,500,000
/Tahun
4 Bantuan PKK Desa/Kelurahan 434 Unit x Rp
10,000,000
/Tahun
5 Bantuan PKK Kecamatan 40
x Rp
10,000,000
/Tahun
6 Operasionla RT dan RW 1,377
RT dan RW x Rp
150,000 /bulan
7 Operasional Guru Ngaji 10,850 Orang x Rp
100,000 /bulan
8 Bantuan Operasional Pondok Pesantren 411 Ponpes x Rp
12,000,000
/Tahun
9 BOS Daerah (melengkapi kekurangan Total dana : Rp 75,302,275,000
/Tahun
guru honorer sehingga menjadi minimal
Rp. 500.000/guru/bulan)
10 Insentif Guru PNS 6,637 guru x Rp
650,000 /bulan
Insentif Guru Non PNS 11,935 guru x Rp
650,000 /bulan
Insentif TU sekolah 806 TU x Rp
500,000 /bulan
11 Bantuan Sarana prasarana Mesjid dan
Mushola
- Program Jumling 120 Mesjid x Rp
35,000,000 /unit
- Program Tarling tingkat Kabupaten 40 Mesjid x Rp
12,500,000 /unit
- Program Tarling tingkat Kecamatan 338 Mesjid x Rp
15,000,000 /unit
- Bantuan Reguler 424 Mesjid x Rp
5,000,000 /unit
12 Bantuan Sarana prasarana Ponpes
- Bantuan Ponpes Reguler 402 Ponpes x Rp
5,000,000 /unit
- Ponpes Salafiah 120 Ponpes x Rp
5,000,000 /unit
13 Bantuan Pemberangkatan Ibadah Haji
- BPIH khusus 9 Orang
@
85,000,000 /orang
- BPIH Reguler 21 Orang
@
35,000,000 /orang
- Bantuan Haji PNS 20 Orang
@
/orang
- Bantuan Umroh Masyarakat 40 Orang
@
/orang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII - 41
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selain program berupa bantuan/insentif sebagaimana di atas, Program Inovasi lainnya
adalah berupa Program Terobosan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Semua, berupa:
a. Program Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja di Perdesaan
b. Program Gerakan Untuk Membangunan Bogor Inisiatif Masyarakat disingkat
GUMBIRA
2. Program kepedulian Kepada Kaum Miskin
3. Program Kabupaten Bermartabat
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian
yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai.
Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2013-2018 berpedoman
kepada Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja
pemerintah daerah sampai dengan saat ini dan memperhatikan peluang dan tantangan
sampai dengan tahun 2018.
Pada perkembangannya, pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bogor
menunjukan trend yang positif, hal ini ditunjukan oleh peningkatan pencapaian indikator
makro pembangunan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu
daerah. Dilandasi oleh hasil perkembangan pencapaian indikator makro pada tahun-
tahun sebelumnya, maka pada rencana pencapaian indikator makro tahun-tahun
mendatang, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan target yang optimis namun
realistis disesuiakan dengan kemampuan sumber daya daerah yang dimilki. Realisasi
dan rencana pencapaian indikator makro Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018
sebagaimana tercantum dalam tabel 9.1 berikut ini :
Tabel 9.1. Rencana Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
No Indikator Makro Kondisi
Awal Target
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,45 73,63 –
73,72 73,74 – 74,04
74,55 – 75,43
74,63 – 75,65
74,77 – 75,80
- Indeks Kesehatan 73,60 73,88 74,99 75,81 76,55 77,10 - Indeks Pendidikan 82,49 83,34 84,76 86,26 86,81 87,51 - Indeks Daya Beli 63,27 64,91 65,75 66,82 67,46 68,02 2 Komponen IPM
- Angka Harapan Hidup (AHH) 70,00 70,07 70,12 70,21 70,23 70,35
- Angka Melek Huruf (AMH) 95,35 95,47 96,46 96,51 96,59 97,15
- Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) 8,04 8,24 8,50 8,80 9,02 9,07
- Purchasing Power Parity (PPP) 636,62 665,27 686,56 703,72 712,17 726,21
3 Nilai PDRB
- Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp.) 109.671 110.767 –
125.614 113.536 – 140.833
113.797 – 160.807
114.309 – 170.132
120.025 – 190.698
- Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rp.) 38.732 39.118 –
42.183 40.096 – 44.614
40.188 – 47.664
40.369 – 50.779
42.388 – 55.979
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
No Indikator Makro Kondisi
Awal Target
2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 PDRB per Kapita
- Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp.) 21,45 21,45 –
25,38 22,41 – 27,22
23,15 – 29,46
23,45 – 30,25
24,00 – 32,25
- Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rp.) 7,58 7,58 – 7,90 7,60 – 8,15 7,70 – 8,45 7,80 – 8,60 7,85 – 8,90
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,03 5,20 – 6,50 5,20 – 6,50 5,20 – 6,50 5,20 – 6,50 5,20 – 6,50
6 Jumlah Penduduk (000 jiwa) 5.111,760 5.211,439 5.302,639 5.379,528 5.444,082 5.501,245
7 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 2,44 2,38 2,31 2,24 2,18 2,13
8 Penduduk Miskin (%) 8,74 8,74 – 8,33 8,33 – 8,02 8,02 – 7,24 7,24 – 7,00 7,00 – 5,00
9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,62 8,26 8,08 7,80 7,58 7,41
10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
65,72 65,80 65,85 65,90 65,95 66,00
Sumber: Hasil analisis proyeksi
Selain penetapan indikator makro tersebut diatas, Indikator kinerja daerah
lainnya yang ditetapkan merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan suatu daerah yang
dikelompokan pada 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan daerah yaitu : (1)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Pelayanan Umum dan (3) Aspek Daya
Saing Daerah. Masing-masing aspek tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam
beberapa fokus pembangunan yaitu:
1. Aspek Kesejahteraan Rakyat difokuskan pada kesejahteraan ekonomi dan
kesejahteraan sosial.
2. Aspek Pelayanan Umum difokuskan pada pelayanan urusan wajib dan pelayanan
urusan pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah difokuskan pada kemampuan ekonomi dan fasilitas
wilayah/insfrastruktur.
Selanjutnya penetapan indikator kinerja daerah dan target pencapaian setiap
tahun disusun berdasarkan urusan pemerintahan disajikan pada tabel 9.2 berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 X - 1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah RPJMD periode 2013-2018 berakhir, maka
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada
periode berikutnya masih berpedoman pada RPJMD periode 2013-2018.
Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-
masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode
RPJMD periode 2013-2018 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi
dalam tahun pertama masa pemerintahan kepala daerah yang baru dan sekaligus juga
menjaga kesinambungan pembangunan pada program-program lintas sektoral yang
dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Beberapa program yang
sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pembangunan infrastruktur
utama sudah barang tentu membutuhkan dukungan dana yang besar sehingga harus
dilakukan secara bertahap.
Selain itu, pendekatan pembangunan yang berubah dari top-down ke pendekatan
partisipatif, berdampak pada proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih
lama. Oleh karena itu, program-program yang termasuk dalam program transisi
memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan dampak berantai
yang ditimbulkannya.
Dalam implementasi program transisi ini, komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan baik legislatif dan eksekutif maupun masyarakat luas sangat diperlukan.
Hal ini penting mengingat program tersebut di atas memerlukan konsistensi dan
kesamaan visi, agar arah dan tujuan pembangunan tepat sasaran.
Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak
terpisahkan dari RPJMD yang disusun oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih serta merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam
menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 X - 2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Hal-hal pokok dalam kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah bahwa :
1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD
setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda
berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke
dalam Renstra SKPD.
10.2.1. Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen RPJMD merupakan aktualisasi visi dan misi bupati terpilih. Dengan
demikian dokumen ini perlu diterjemahkan oleh SKPD dalam perumusan program dan
kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing SKPD kedalam bentuk Renstra SKPD dan selanjutnya
dijabarkan dalam bentuk Renja setiap tahunnya.
Visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra SKPD harus sejalan
dengan RPJMD sehingga terdapat keterikatan dan keterpaduan dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan demikian perlu ditegaskan
bahwa satuan kerja perangkat daerah harus bekerjasama dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya sesuai dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi untuk
mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan secara selaras dan
berkelanjutan.
10.2.2. Pedoman dalam Penyusunan RKPD
Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD juga sebagai pedoman dalam
penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang
diusulkan di dalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan dengan RPJMD.
RPJMD, berisi pejabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
arah kebijakan serta program-program yang disertai indikator-indikator beserta target
pencapaian dari indikator selama lima tahun. Dalam pelaksanaannya setiap tahun
dijabarkan dalam RKPD kemudian KUA dan PPAS yang berisi program/kegiatan prioritas
tahunan. Kesemuanya itu berpedoman pada kebiajakan yang tercantum dalm RPJMD,
Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 X - 3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
yang diusulkan baik oleh eksekutif maupun legislatif harus selaras dengan
menggunakan prinsip “program/kegiatan diikuti oleh pembiayaan” (money follows
function).
10.2.3. Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan RPJMD
Dokumen RPJMD ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik yang
ditandai dengan forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD yang di dalamnya
melibatkan berbagai kalangan baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM, dunia
usaha/swasta, perwakilan masyarakat madani maupun DPRD. Setelah adanya masukan
dan tanggapan, perbaikan laporan dilakukan dibantu beberapa pakar dalam penajaman
analisis dan rencana pembangunan.
Selain dalam proses penyusunannya, dalam pelaksanaan dokumen RPJMD ini
peran serta masyarakat dan dunia usaha sangatlah penting guna tercapainya target-
target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, peran serta masyarakat dan dunia usaha yang kuat akan
mendorong tercapainya tujuan pembangunan kurun waktu lima tahun dan tentunya hal
ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan secara
berkesinambungan.
10.2.4. Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Lima Tahunan dan
Tahunan
Dengan adanya dokumen RPJMD ini, Kepala Daerah senantiasa dapat memantau
dan mengevaluasi sejauh mana capaian dari kebijakan dan program yang diterjemahkan
dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Selain itu RPJMD ini juga akan menjadi acuan
bagi Kepala Daerah dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja
kunci baik tahunan maupun lima tahunan yang sudah tertuang dalam RPJMD sehingga
tingkat keberhasilan dapat diukur.
Dalam pelaksanaannya pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilakukan oleh Bappeda sebagaimana
tertuang dalam Lampiran VII (tujuh) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
VISI : “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”
Misi Kesatu :
1. Meningkatnya kualitas 1.1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan 1.1.1. Meningkatkan peran umat beragama 1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaanzakat, infak danketaqwaan dan ukhuwah serta bagi umat beragama dalam menjalankan dan lembaga sosial keagamaan dalam shodaqoh (ZIS)toleransi antar umat beragama ibadahnya; pembangunan;
1.1.2. Menjamin kemudahan bagi umat 1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatanberagama dalam menjalankan ibadahnya; 1.1.2.2. Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama
1.1.3. Menjamin penegakan perda dan 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturanperaturan perundang-undangan yang perundang-undangan yang berlaku;berlaku;
2. Meningkatnya kualitas 2.1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam 2.1.1. Meningkatan akses perempuan dalam 2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuanpemberdayaan perempuan pembangunan; bidang politik, ekonomi, dan sosialdan perlindungan anak budaya
2.2. Meningkatnya perlindungan terhadap 2.2.1. Meningkatkan peran komisi perlindungan 2.2.1.1. Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan anak; perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, perempuan dan anak;eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;
3. Meningkatnya ketahanan 3.1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk 3.1.1. Pengendalian pertumbuhan penduduk 3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dankeluarga sebagai basis alami dan meningkatnya keluarga sejahtera alami dan perwujudan keluarga keluarga sejahtera;ketahanan sosial berkualitas;
4 Meningkatnya kualitas 4.1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang 4.1.1. Memberikan pelayanan, perlindungan 4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan fasilitasi perbaikanpelayanan sosial dan masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan santunan bagi PMKS; kesejahteraan masyarakat miskin;menurunnya angka kemiskinan
4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasaryang memadai;
4.1.2. Meningkatkan pengetahuan dan 4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS;keterampilan PMKS;
5. Berkembangnya seni dan 5.1. Terselenggaranya pentas seni budaya 5.1.1. Peningkatan apresiasi seni dan budaya di 5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan
Tabel 6.1.
1 2 3 4
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANKABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
budaya dalam bingkai kearifan daerah kalangan pemerintah, masyarakat danlokal swasta 5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan kreatifitas seni dan
budaya
5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dankepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupunobyek wisata budaya;
6. Terwujudnya pemuda yang 6.1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi 6.1.1. Meningkatkan pemberdayaan 6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaantangguh dan berdaya saing pemuda dalam pembangunan; generasi muda dalam pembangunan; pemuda dalam pembangunan
7. Meningkatnya kebugaran 7.1. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga 7.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana dan prasaranamasyarakat dan prestasi sarana dan prasarana olahraga olahragaolahraga Kabupaten Bogor
7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi
7.2. Terbangunnya pusat olahraga terpadu
7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten 7.3.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 7.3.1.1. Peningkatan pembinaan olah raga prestasi Bogor olahragawan berprestasi
8. Terwujudnya manajemen 8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, 8.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan, 8.1.1.1. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulanganpengelolaan bencana pencegahan dan upaya penanggulangan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
bencana bencana;
Misi Kedua :
1. Terjaminnya ketahanan 1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, 1.1.1. Meningkatkan intensifikasi dan 1.1.1.1. Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melaluipangan masyarakat distribusi, dan konsumsi pangan daerah ekstensifikasi komoditas pangan peningkatan produksi dan produktivitas dan keragaman pangan;
daerah;
1.1.1.2. Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangankomoditas pangan lokal
1.1.2. Meningkatkan akses pangan bagi 1.1.2.1. Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan panganmasyarakat
2. Meningkatnya daya saing 2.1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan 2.1.1. Memberdayakan koperasi dan usaha 2.1.1.1. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melaluikoperasi, usaha kecil kemandirian usaha mikro, kecil dan mikro, kecil dan menengah; peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional;menengah (UKM) dan menengah dalam mengembangkan ekonomiagribisnis lokal 2.1.1.2. Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan
menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadibagian integral dari keseluruhan daerah;
2.1.1.3. Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasarbagi produk KUKM;
2.2. Berkembangnya agribisnis pertanian dan 2.2.1. Berkembangnya agribisnis pertanianperikanan dan perikanan
2.2.2. Mengembangkan sentra komoditas 2.2.2.1. Peningkatan daya saing komoditas unggulan;unggulan
3. Meningkatnya penanaman 3.1. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan 3.1.1. Mengembangkan investasi sesuai 3.1.1.1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif modal di Kabupaten Bogor investasi dengan potensi sumber daya daerahyang mendorong penciptaanlapangan kerja dan tumbuhnya 3.1.1.2. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi kelembagaan ekonomi lokal
4. Meningkatnya pengelolaan 4.1. Meningkatnya pengendalian pemanfatan 4.1.1. Mengembangkan upaya reklamasi 4.1.1.1. Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya alam,sumberdaya alam yang sumber daya alam dan berkurangnya pasca tambang; reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihanberwawasan lingkungan kerusakan alam akibat penambangan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah
ditetapkan;
4.1.2. Meningkatkan pengawasan 4.1.2.1. Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecilpemanfaatan sumber daya alam; dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan
lingkungan;
4.1.2.2. Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpamengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasanpertambangan dengan mempertimbangkan potensi;
4.1.2.3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan airbawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasanlingkungan;
4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan 4.2.1. Meningkatkan ketersediaan energi dan 4.2.1.1. Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrikkebutuhan listrik mengembangkan sumber energi yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan,
alternatif terbarukan; seperti potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energilainnya;
4.2.1.2. Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrikpedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaanutilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata danefisien di setiap wilayah;
5. Berkembangnya pariwisata 5.1. Berkembangnya pariwisata andalan disertai 5.1.1. Mengembangkan kawasan wisata 5.1.1.1. Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasarandaerah yang berbasis pada dengan meningkatnya kunjungan wisata andalan; pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memilikikeindahan alam dan kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana danlingkungan serta budaya lokal prasarana yang memadai;
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
5.1.2. Meningkatkan pelayanan kepada 5.1.2.1. Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga danwisatawan mancanegara dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untukwisatawan nusantara; meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai
tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
6. Terwujudnya pertambangan, 6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang 6.1.1. Mengembangkan tata kelolapariwisata serta pertanian dan berdaya saing sebagai pengungkit pertambangan yang berdaya saingperikanan sebagai pengungkit perekonomian daerahperekonomian daerah
6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang 6.2.1. Mengembangkan tata kelola pariwisataberdaya saing sebagai pengungkit yang berdaya saingperekonomian daerah
6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang 6.3.1. Mengembangkan tata kelola pertanianberdaya saing sebagai pengungkit yang berdaya saingperekonomian daerah
7. Meningkatnya peran industri 7.1. Meningkatnya jumlah dan kemandirian 7.1.1. Memberdayakan industri kecil dan 7.1.1.1. Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usahadan perdagangan dalam industri kecil dan menengah dalam menengah; industri rumah tangga kecil dan menengah;perekonomian daerah mengembangkan ekonomi lokal
7.1.1.2. Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan sertapengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi
7.2. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan 7.2.1. Mengembangkan pasar dalam negeri 7.2.1.1. Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasardalam negeri dan ekspor dan luar negeri dalam dan luar negeri.
7.2.1.2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa
7.2.1.3. Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan perindungankonsumen
7.2.1.4. Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir
8. Meningkatnya produktivitas 8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan 8.1.1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas 8.1.1.1. Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan pelatihantenaga kerja dan menurunnya kesejahteraan tenaga kerja tenaga kerja keterampilan bagi pencari kerja;pengangguran
8.1.2. Memberikan perlindungan bagi tenaga 8.1.2.1. Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha, pekerja dankerja pemerintah
8.1.3. Memperluas kesempatan kerja; 8.1.3.1. Peningkatan penempatan tenaga kerja
8.2. Tersalurkannya minat masyarakat untuk 8.2.1. Mendorong minat masyarakat untuk 8.2.1.1. Fasilitasi pengiriman transmigranbertransmigrasi bertransmigrasi
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Misi Ketiga :
1. Meningkatnya penataan ruang 1.1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan 1.1.1. Meningkatkan kinerja perencanaan 1.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang;yang terpadu dan pengendalian pemanfaatan ruang ruang;berkelanjutan dan tertibpertanahan 1.1.2. Meningkatkan kinerja pengendalian 1.1.2.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian pemanfaatan
pemanfaatan ruang; ruang;
1.2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan 1.2.1. Meningkatkan sertifikasi tanah catur 1.2.1.1. Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui prona/proda;tanah masyarakat tertib pertanahan;
2. Terwujudnya infrastruktur 2.1. Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan 2.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 2.1.1.1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan danjalan/jembatan dan yang berkualitas dan terintegrasi untuk jalan dan jembatan; jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;sumberdaya air yang mendukung pergerakan orang, barang danterintegrasi jasa
2.2. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang 2.2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 2.2.1.1. Peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat danmendukung aksesibilitas, pergerakan orang, infrastruktur transportasi; memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;barang dan jasa
2.2.2. Meningkatnya kelancaran dan 2.2.2.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan,keselamatan lalu lintas angkutan orang berupa terminal, fasilitas lalu lintas dan sarana perhubungandan barang; lainnya;
2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, 2.3.1. Meningkatkan pemeliharaan 2.3.1.1. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasiwaduk dan irigasi untuk mendukung infrastruktur sumber daya air dan sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalianterpeliharanya hutan konservasi, kawasan irigasi; banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalamlindung, pengendalian dan pendayagunaan pengelolaan sumberdaya air/irigasi secara partisipatif (PPSIP);sumber daya air dan irigasi
2.3.1.2. Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalampenyediaan air irigasi bagi pertanian;
2.3.1.3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi (KomisiIrigasi, SKPD terkait irigasi & P3A/GP3A)
3. Tersedianya sarana prasarana 3.1. Meningkatnya penyediaan dan penataan 3.1.1. Meningkatkan penyediaan dan penataan 3.1.1.1. Peningkatan jumlah rumah layak huni dan berkurangnyapemukiman yang layak perumahan dan permukiman kumuh perumahan dan permukiman kumuh permukiman kumuh;(rutilahu, jalan setapak,kawasan prioritas 3.2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana 3.2.1. Meningkatkan akses masyarakat 3.1.2.1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersihpembangunan pemukiman dan dasar permukiman yang berkualitas terhadap air bersihsanitasi)
3.2.2. Meningkatkan kinerja pengelolaan air 3.2.2.1. Peningkatan jumlah dan cakupan pelayanan air limbah domestiklimbah domestik secara optimal
3.2.2.2. Peningkatan penyediaan sarana sanitasi lingkungan dan rumahtangga
Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3.2.3. Meningkatkan kinerja pengelolaan 3.2.3.1. Peningkatan cakupan pelayanan persampahanpersampahan secara terpadu danberwawasan lingkungan
3.2.4. Meningkatkan kualitas lansekap 3.2.4.1. Peningkatan pengendalian dan penataan reklamelingkungan permukiman perkotaan
3.2.4.2. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota,Taman Perkantoran dan Taman Jalur
3.2.5 Meningkatkan kapasitas penyediaan 3.2.5.1. Peningkatan kapasitas penyediaan tempat pemakaman umumtempat pemakaman umum
4. Meningkatnya kualitas 4.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, 4.1.1. Meningkatnya pengendalian dan 4.1.1.1. Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL;lingkungan hidup dan udara dan kerusakan tanah pencegahan pencemaran lingkunganberkurangnya dampak hiduppencemaran lingkungan
4.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 4.2.1. Meningkatkan peran serta masyarakat 4.2.1.1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaranpengelolaan lingkungan hidup dan swasta dalam pengelolaan lingkungan melalui peran serta masyarakat dan swasta dalam
lingkungan hidup; pengelolaan lingkungan hidup;
4.3. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim 4.3.1. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan 4.3.1.1. Penurunan emisi GRK pada sektor pertanian, kehutanan, energi,iklim melalui penurunan Emisi GRK pada transportasi, industri, limbah dan sampahsektor pertanian, kehutanan, energi,transportasi, industri, limbah dan sampah
Misi Keempat :
1. Meningkatnya rata-rata lama 1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana 1.1.1. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui 1.1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUDsekolah (RLS) dan pendidikan pemenuhan kebutuhan sarana prasaranaterwujudnya wajib sekolah 12tahun yang berkualitas
1.2. Meningkatnya partisipasi pendidikan 1.2.1. Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah 1.2.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikanmasyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sarana dasar dan menengah dalam rangka memenuhi standar
prasarana pelayanan minimal
1.3. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan 1.3.1. Meningkatkan kompetensi dan 1.3.1.1. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenagakesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikankependidikan menengah
1.3.1.2. Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor
1.4. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik 1.4.1. Menyelenggarakan pendidikan dasar 1.4.1.1. Penetapan standar honorarium bagi tenaga pendidik maupunmaupun non kependidikan dan menengah dengan biaya yang non kependidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan formal
terjangkau maupun nonformal Kabupaten Bogor
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.4.2. Merumuskan strategi pembelajaran 1.4.2.1. Penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasiyang tepat dalam rangka peningkatan dan komunikasi (TIK)kompetensi lulusan
2. Meningkatnya angka melek 2.1. Tuntasnya masyarakat tuna aksara 2.1.1. Menyelenggarakan pendidikan 2.1.1.1. Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagihuruf (AMH) keaksaraan fungsional penduduk buta aksara.
2.2. Meningkatnya minat dan budaya baca 2.2.1. Meningkatkan akses masyarakat 2.2.1.1. Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatanmasyarakat terhadap perpustakaan
2.2.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke 2.2.2.1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis ITperpustakaan
3. Terwujudnya pelayanan 3.1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan 3.1.1. Meningkatkan akses masyarakat 3.1.1.1. Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompokkesehatan yang mudah, bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertentu sesuaimurah, merata dan berkualitas dan rujukan dengan ketentuan
4. Meningkatnya kualitas 4.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan 4.1.1. Meningkatkan jumlah dan kualitas 4.1.1.1. Peningkatan jumlah SDM serta peningkatan pendidikan dansumber daya kesehatan para medis. tenaga kesehatan sesuai dengan pelatihan keahlian bagi tenaga kesehatan
SPM yang berlaku;
4.2. Meningkatnya sarana dan prasarana 4.2.1. Meningkatkan jumlah peralatan diseluruh 4.2.1.1 Peningkatan peralatan instalasi kesehatan yang berkaitankesehatan baik layanan dasar maupun instalasi pelayanan kesehatan sesuai langsung dengan penurunan AKB dan AKI serta penyakitrujukan dengan SPM yang berlaku berbahaya lainnya yang ada di masyarakat
5. Meningkatnya jaminan 5.1. Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi 5.1.1. Meningkatkan kualitas perbaikan 5.1.1.1. Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi masyarakat.pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan status gizi masyarakatmasyarakat masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh
pemda 5.1.2. Mengembangkan sistem pelayanan 5.1.2.1. Penyelenggaraan Jaminan Penyelenggaraan Kesehatankesehatan berbasis asuransi Masyarakat (JAMPESEHAT)
6. Meningkatnya kualitas 6.1. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup 6.1.1. Meningkatkan dan memasyarakatkan 6.1.1.1. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dankesehatan lingkungan bersih dan sehat perilaku hidup bersih dan sehat swasta dalam bidang kesehatanPeningkatan penyelenggaraanmasyarakat Sanitasi Total
6.1.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 6.1.2.1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusiatenaga kesehatan kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
6.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 6.1.3.1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standarsarana dan prasarana kesehatan
Misi Kelima :
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah 1.1.1 Meningkatkan peran serta Stakeholders 1.1.1.1. Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif,penyelenggaraan yang partisipatif, transparan dan aplikatif; dalam perencanaan pembangunan transparan, dan aplikatif;pemerintahan di semua daerah; tingkatan yang transparan,akuntabel, efisien, partisipatif, 1.1.2. Meningkatkan sumber daya 1.1.2.1. Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;bersih dan berwibawa serta perencanaan yang memadaiterus melakukan pencegahantindak pidana korupsi.
1.1.3. Meningkatkan pengelolaan data dan 1.1.3.1. Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercayainformasi perencanaan pembangunan serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunandaerah; daerah;
1.1.3.2. Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitiansesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah;
1.1.3.1. Peningkatan hasil evaluasi perencanaan daerah sebagai umpanbalik perencanaan daerah
1.2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam 1.2.1. Intensifikasi pendapatan asli daerah; 1.2.1.1. Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasimembiayai pembangunan; dan ekstensifikasi PAD;
1.3. Tertatanya administrasi dan 1.3.1. Meningkatkan akuntabilitas 1.3.1.1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaanpertanggungjawaban keuangan; pertanggungjawaban keuangan keuangan daerah;
1.3.2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan 1.3.2.1. Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaanbarang daerah; aset daerah;
1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah 1.4.1. Menata sistem hukum di daerah 1.4.1.1 Penyusunan produk hukum daerah untuk mendukungpenyelenggaraan pemerintahan
1.4.1.2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembagalainnya
1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 1.5.1. Meningkatnya penataankelembagaan 1.5.1.1. Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahanyang tepat ukuran dan kewenangan yang proporsional dan akuntabel
yangjelas dan tidak tumpang tindih
1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas 1.6.1. Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi 1.6.1.1. Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif;DPRD; legislatif
1.7. Terselenggaranya pelayanan pengadaan 1.7.1. Menyelenggarakan pelayanan 1.7.1.1. Penguatan kelembagaan LPSE
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
barang dan jasa melalui LPSE pengadaan barang dan jasa melaluiLPSE
1.8. Meningkatnya pelayanan administrasi 1.8.1. Mengembangkan sistem administrasi 1.8.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasikependudukan dan catatan sipil; kependudukan dan catatan sipil; kependudukan;
1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan yang 1.9.1. Meningkatkan kualitas pelayanan 1.9.1.1. Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepatsesuai dengan ketentuan, cepat dan perizinan dan terjangkau masyarakat;terjangkau masyarakat;
1.10. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan 1.10.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan 1.10.1.1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur kecamatandan aparatur kecamatan;
1.11. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan 1.11.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 1.11.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakatpemerintahan desa; dan aparat penyelenggara desa dalam pembangunan
pemerintahan desa;1.11.1.2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa
1.11.1.3. Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan
1.12. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan 1.12.1. Meningkatkan kualitas laporan dan 1.12.1.1. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD);pengendalian; tindak lanjut hasil pengawasan;
1.12.2. Meningkatkan profesionalisme aparat 1.12.2.1. Peningkatan kualitas aparat pengawasan;pengawasan;
1.13. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya 1.13.1. Meningkatkan pengelolaan dan 1.13.1.1. Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai buktikemudahan untuk pelayanan kearsipan pelayanan kearsipan; pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1.13.1.2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip denganmemanfaatkan teknologi yang maju dan modern;
1.14. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah 1.14.1. Meningkatkan transparansi dan 1.14.1.1. Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun dan AMJ, dan LAKIPKabupaten Bogor akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
1.15. Tersedianya informasi tentang 1.15.1. Meningkatkan kualitas pelayanan 1.15.1.1. Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasipenyelenggaraan pemerintahan yang mudah informasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan;diakses oleh masyarakat; pemerintahan bagi masyarakat;
1.15.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publikdengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahanyang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern;
1.15.1.3. Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerahdengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
1 2 3 4TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
rangka penyebarluasan informasi (stakeholders) dalam rangkapenyebarluasan informasi pembangunan daerah
2. Terciptanya aparatur 2.1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas 2.1.1. Meningkatkan profesionalisme aparatur 2.1.1.1. Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai Negeri Sipil;pemerintahan yang profesional aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawaidan produktif serta berorientasi Republik Indonesia 2.1.1.2. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai tupoksinya melaluipada kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan;
2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan 2.2.1. Menerapkan manajemen pengelolaan 2.2.1.1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dankepegawaian kepegawaian yang berkeadilan kesejahteraan aparatur
3. Terciptanya sinergitas dan 3.1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah 3.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 3.1.1.1. Peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan;kerjasama pembangunan antar daerah dan pihak ketiga; kerjasama daerah;daerah
4. Terfasilitasinya pembentukan 4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru 4.1.1. Meningktakan fasilitasi dan koordinasi 4.1.1.1. Percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupatendaerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat pembentukan Kabupaten Bogor Barat Bogor BaratKabupaten Bogor Barat
5. Terwujudnya stabilitas sosial, 5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan 5.1.1. Meningkatkan pembinaan wawasan 5.1.1.1. Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsapolitik dan keamanan di masyarakat kebangsaan bagi masyarakat;Kabupaten Bogor.
5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang 5.2.1. Meningkatkan peran pemerintah, 5.2.1.1. Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;demokratis masyarakat danpartai politik dalam
pembangunan kehidupan politik yang demokratis
5.3. Terlindunginya masyarakat dari gangguan 5.3.1. Meningkatkan penertiban gangguan 5.3.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran sertakeamanan, kenyamanan, ketentraman dan keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan,ketertiban; dan ketertiban di masyarakat; ketentraman dan ketertiban;
VISI : “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 91
1.1. Meningkatnya pelayanan dan 1.1.1. Meningkatkan peran umat beragama 1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaan - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3.42% 3.65% Program Fasilitasi Kerukunan Otonomi Daerah Sekretariat Daerahkemudahan bagi umat beragama dan lembaga sosial keagamaan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) Umat Beragama;
- Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 1 Rumusan Kebijakan 17 Rumusan Kebijakankeagamaan
- Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per 2829 Jamaah 17500 Jamaahtahun (Indikator Termaju)
1.1.2. Menjamin kemudahan bagi umat 1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana - Terbangunnya Mesjid Besar di Setiap 9 Unit 40 unit
beragama dalam menjalankan peribadatan Kecamatan
- Kemiskinan (Bappeda) Program Pengendalian Kesejahteraan- Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, 3 Rumusan Kebijakan 67 Rumusan Kebijakan Sosial;
Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yangtersusun
1.1.3. Menjamin penegakan perda dan 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan - Jumlah produk hukum daerah 1201Dokumen 3267 Produk Hukum Program Penataan Peraturan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
peraturan peraturan perundang-undangan yang - Perda 11 Perda 50 Perda Perundang-Undangan;berlaku; - Perbup 49 Perbup 177 Perbup
- Kepbup 1060 Kepbup 2850 Kepbup- Kesepakatan/Perjanjian 73 Naskah 190 Naskah
2.1. Meningkatnya partisipasi 2.1.1. Meningkatan akses perempuan dalam 2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan - Jumlah perempuan yang mendapatkan 2.292 3.600 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Pemberdayaan Badan Pemberdayaan
perempuan dalam pembangunan; bidang politik, ekonomi, dan sosial pengetahuan dan keterampilan Anak dan Perempuan; Perempuan dan Perempuan dan Keluargabudaya - Rasio kekerasan pada anak 0,000060 0,000053 Perlindungan Anak Berencana
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah 0,46 0,41 Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Badan Pemberdayaanumur Pengarusutamaan Gender dan Anak; Perempuan dan Perempuan dan Keluarga
- Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 55,37 Perlindungan Anak Berencana- Persentase partisipasi perempuan di 16,40 18,83
lembaga pemerintah- Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 49,2 - Jumlah aparat pemerintah yang mengikuti PPRG 45 151
2.2. Meningkatnya perlindungan 2.2.1 Meningkatkan peran komisi 2.2.1.1 Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan - Penyelesaian pengaduan perlindungan 39,37 43 Program Peningkatan Kualitas Hidup Pemberdayaan Badan Pemberdayaan
terhadap perempuan dan anak perlindungan perempuan dan anak; anak; perempuan dan anak dari tindakan dan Perlindungan Perempuan dan Perempuan dan Perempuan dan Keluargadari bentuk kekerasan, eksploitasi kekerasan Anak; Perlindungan Anak Berencanadan diskriminasi dalam - Rasio KDRT 0,00004 0,000035pembangunan;
- Persentase partisipasi perempuan di 16,40 18,83 Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Badan Pemberdayaanlembaga pemerintah Kesetaraan Gender dalam Perempuan dan Perempuan dan Keluarga
- Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 49,2 Pembangunan; Perlindungan Anak Berencana
- Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 4 kec 20 Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan6 desa/kel 22 Anak; Perempuan dan Perempuan dan Keluarga
- Jumlah lembaga perlindungan anak 161 264 Perlindungan Anak Berencana
- Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73,01 73,63 Program Keluarga Berencana; Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan- Rasio Akseptor KB 0,7301 0,7363 dan Keluarga Perempuan dan Keluarga
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tabel 7.1.
83 4 5 10Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-52
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 42,17 42,02 Sejahtera Berencana
- Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,89 1,84 Program Pengembangan Pusat Keluarga Berencana Badan PemberdayaanPelayanan Informasi dan Konseling dan Keluarga Perempuan dan KeluargaKRR; Sejahtera Berencana
- Cakupan pelayanan KB Gratis bagi 76,11 81 Program Pelayanan Kontrasepsi; Keluarga Berencana Badan PemberdayaanKeluarga Pra KS dan KS I dan Keluarga Perempuan dan Keluarga
Sejahtera Berencana
- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif 31.801 42.328 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Keluarga Berencana Badan Pemberdayaandalam kelompok BKB dan Anak melalui kegiatan di dan Keluarga Perempuan dan Keluarga
- Jumlah keluarga yang memiliki Remaja 12.651 17.785 Masyarakat; Sejahtera BerencanaAktif dlm kelompok BKR
- Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif 11.335 16.803 dalam kelompok BKL
- Jumlah kelompok Pusat Informasi dan 47 140Konsultasi (PIK) Remaja
- Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja 940 2183- Jumlah Kelompok UPPKS 347 442 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan
Keluarga; dan Keluarga Perempuan dan KeluargaSejahtera Berencana
3.1. Menurunnya laju pertumbuhan 3.1.1. Pengendalian pertumbuhan 3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga - Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 6.384.152 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukanpenduduk alami dan meningkatnya penduduk alami dan perwujudan berencana dan keluarga sejahtera; - Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,17 Kependudukan; Catatan Sipil dan Capilkeluarga sejahtera keluarga berkualitas; - Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 491.400 360.040
- Persentase Penduduk Miskin
4.1. Meningkatnya kesejahteraan 4.1.1. Memberikan pelayanan, 4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti 164 164 Program Pemberdayaan Fakir Sosial Dinas Sosial, Tenagapenyandang masalah perlindungan dan santunan bagi fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat Jompo dan Panti Rehabilitasi Miskin, Komunitas Adat Kerja dan Transmigrasikesejahteraan sosial (PMKS); PMKS; miskin; Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan SosialLainnya;
4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap Penanganan penyandang masalah 0,26% 1,90% Program Pelayanan dan Sosial Dinas Sosial, Tenagapelayanan sosial dasar yang memadai; kesejahteraan sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Kerja dan Transmigrasi
4.1.2. Meningkatkan pengetahuan 4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS; - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0,26% 1,90% Program Pembinaan Para Sosial Dinas Sosial, Tenagadan keterampilan PMKS; Penyandang Cacat dan Trauma; Kerja dan Transmigrasi
- Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 panti 100 panti Program Pemberdayaan Dinas Sosial, TenagaKelembagaan Kesejahteraan Kerja dan TransmigrasiSosial;
- Kemiskinan Program Pengendalian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah- Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 3 Rumusan 67 Rumusan Kesejahteraan Sosial;
sosial Kebijakan Kebijakan
5.1. Terselenggaranya pentas seni 5.1.1. Peningkatan apresiasi seni 5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Cakupan fasilitasi seni 64 4 Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan danbudaya daerah dan budaya di kalangan daerah tahunan - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 275 Budaya; Pariwisata
pemerintah, masyarakat dan - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1swasta
5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan - Penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Kebudayaan dankreatifitas seni dan budaya - Cakupan gelar seni 77 100 Budaya; Pariwisata
- Misi kesenian 1 1
5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai - Benda, situs dan kawasan cagar budaya 45 45 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dansejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk yang dilestarikan Budaya; Pariwisatapengembangan ilmu pengetahuan maupun - Jumlah grup kesenian 225 250obyek wisata budaya; - Capaian Kajian Seni 0 1
- Revitalisasi nilai-nilai budaya 11 11
6.1. Meningkatnya kemandirian dan 6.1.1. Meningkatkan pemberdayaan 6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta - Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari 9 PHB 9 PHB Program Peningkatan Peran Serta Otonomi Daerah Sekretariat Daerahpartisipasi pemuda dalam generasi muda dalam pembangunan; kelembagaan pemuda dalam pembangunan Besar Bersejarah (belum masuk d format Kepemudaan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-53
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10pembangunan; awal tp rutin dianggarkan di setda)
- Terselenggaranya kesegaran jasmani 40 Kali 40 Kali Program Pembinaan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerahaparatur (belum masuk d format awal tp Pemasyarakatan Olahragarutin dianggarkan di setda)
7.1. Meningkatnya pemasyarakatan 7.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana - Jumlah Organisasi Kepemudaan 63 70 Program Pengembangan dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan Olahragaolahraga sarana dan prasarana olahraga dan prasarana olahraga Keserasian Kebijakan Pemuda; Olahraga
7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi - Jumlah Kegiatan Kepemudaan 16 17 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan OlahragaKepemudaan; Olahraga
- Jumlah Organisasi Olahraga (Klub 84 80 Program Pengembangan Kebijakan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan OlahragaOlahraga) dan Manajemen Olahraga
7.2. Terbangunnya pusat olahraga - Jumlah lapangan olahraga 3 lapangan 8terpadu - Tuntasnya Pembangunan Stadion Olahraga 45,15% 100
berskala Internasional
7.3. Meningkatnya prestasi olahraga 7.3.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 7.3.1.1. Peningkatan pembinaan olah raga prestasi - Jumlah Kegiatan Olahraga 17 16 Program Pembinaan dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Bogor olahragawan berprestasi Pemasyarakatan Olahraga; Olahraga
- Gelanggang/Balai remaja (selain milik 6 12 Program Peningkatan Sarana dan Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan Olahragaswasta atau dengan kata lain milik Prasarana Olahraga; OlahragaPemerintah)
- Jumlah Lapangan Olahraga 3 8
8.1. Meningkatnya cakupan pelayanan, 8.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan, 8.1.1.1. Peningkatan pelayanan pencegahan dan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran 88 88 Program Peningkatan Kesiagaan dan Sosial BPBDpencegahan dan upaya pencegahan dan penanggulangan penanggulangan bencana berbasis kabupaten Pencegahan Bahaya Kebakaran;penanggulangan bencana bencana; masyarakat; - Tingkat waktu tanggap (response time 45 40
rate) daerah layanan Wilayah ManajemenKebakaran (WMK)
- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang 80% 95%memenuhi standar kualifikasi
- Terbantunya korban bencana alam 4000 korban 23.000 korban Program Pencegahan Dini dan Sosial BPBD- Jumlah Masyarakat/ Aparatur yang mendapat 150 orang Penanggulangan Korban Bencana
pelatihan Penanggulangan Bencana Alam;- Cakupan Wilayah yang terkurangi Risiko 5% 17%
Bencana- Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan 5% 17%
Rekonstruksi di Daerah Rawan Bencana
2
1.1. Meningkatnya produksi, 1.1.1. Meningkatkan intensifikasi dan 1.1.1.1. Peningkatan ketersediaan pangan secara - Regulasi ketahanan pangan 1 4 Program Peningkatan Ketahanan Pertanian Distanhutproduktifitas, distribusi, dan ekstensifikasi komoditas pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi - Ketersediaan Pangan Utama 69,69 68,85 Pangan Pertanian/ Perkebunan;konsumsi pangan daerah daerah; dan produktivitas dan keragaman pangan;
- Produksi tanaman pangan Program Peningkatan Penerapan Pertanian DistanhutUbi jalar 3,00 15,00 Teknologi Pertanian/ Perkebunan;Ubi Kayu (ton) 2,00 10,00
- Tercapainya swasembada benih padi unggul 204,00 1.134 bersertifikat (Ton)
- Persentaseswasembada benih padi unggul 18,05 100,32 bersetifikat (%)
- Persentase peningkatan produktivitas palawija (%) 2,50 - Produktivitas palawija 167,56 171,79
1.1.1.2. Peningkatan keragaman pangan melalui - Produktifitas padi atau bahan panganpengembangan komoditas pangan lokal utama lokal lainnya per hektar :
- padi sawah 60,41 62,22 - padi gogo 33,87 35,12
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-54
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10
Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan 3,85 97,12 Penerapan Teknologi Pertanian,Utama (%) Perikanan dan Kehutanan
a Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) Pengembangan Ketersediaan dan- Energi 112,91 120,86 Cadangan Pangan - Protein 136,84 159,80
b Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 50,00 100,00 Daerah (%)
a Ketersediaan/Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%) - 90,00 Pengembangan Distribusi dan Aksesb Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) - 90,00 Pangana Skor Pola Pangan Harapan (%) 74,70 100,00 Pengembangan Penganekaragamanb Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) - 90,00 dan Keamanan Pangan
Pengkoordinasian Penanganan Daerah Rawan Penanganan Kerawanan PanganPangan (%)
a Rawan Ketersediaan Pangan 5,00 52,50 b Rawan Rumah Tangga Miskin 5,00 35,00 c Rawan Akses Jalan - 37,50 d Rawan Akses Listrik - 7,50 e Rawan Gizi Kurang 5,00 42,50 f Rawan Akses Air Bersih - 72,50 g Rawan Akses Fasilitas Kesehatan - 12,50
1.1.2. Meningkatkan akses pangan 1.1.2.1. Penataan jalur distribusi, cadangan dan - Persentase peningkatan produksi padi (%) 5,09pasokan pangan - Produksi padi (Ton GKG) 559.367 587.829
bagi masyarakat - Persentase peningkatan provitas sayuran 2,50 - Produktivitas sayuran (ku/ha) 106,69 109,38
- Persentase peningkatan produksi sayuran (%) 13,00Produksi sayuran (Ton) 98.587
- Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%) 13,00- Produksi buah-buahan (Ton) 55686,10 63308,03
- Persentase peningkatan produksi tanaman hias (%) 15,00 Tanaman hias potong (tangkai) 3.760.948 4.359.970 Tanaman hias pohon (pohon) 372.744 432.112
- Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) 10,00 - Produksi tanaman obat (Ton) 4.113 4.541
- Persentase peningkatan produksi tanaman 19,00 perkebunan- Produksi tanaman perkebunan (Ton) 32.253 38.860
- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB 4,10 3,82 harga berlaku
- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB 4,54 4,54 harga konstan
- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan 2,54 2,36 makanan) terhadap PDRB harga berlaku
- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan 2,66 2,68 makanan) terhadap PDRB harga konstan
- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0,42 0,37 terhadap PDRB berlaku
- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0,48 0,46 terhadap PDRB konstan
- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,54 2,36 makanan) terhadap PDRB harga berlaku
- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan 2,66 2,68 makanan) terhadap PDRB harga konstan
- Nilai Tukar Petani 101,37 117,56 - Sentra agribisnis komoditas unggulan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Distanhut
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-55
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Jumlah komoditas unggulan 6 12 Produksi Pertanian/ Perkebunan- Jumlah lokasi - 9- NTP 101,37 117,56
- Persentase peningkatan nilai tambah dari padi 8 40 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Pertanian Distanhutmenjadi beras (%) Perkebunan
- Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu 2 10menjadi tepung (%)
- Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar 3 15menjadi tepung (%)
- Persentase peningkatan nilai tambah dari pala 350 50menjadi minyak atsiri (%)
- Persentase peningkatan nilai tambah dari karet 100 27mentah mejadi sheet kering (%)
- Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi 85 25,6gelondongan menjadi berasan (%)
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Kehutanan Distanhut- Kerusakan Kawasan hutan 14,26 10,00 Program Perlindungan dan Konservasi Kehutanan Distanhut
Sumberdaya Hutan;
- Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) 3,2 50 Program Pembinaan dan Penertiban Kehutanan DistanhutIndustri Hasil Hutan;
- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga 0,01 0,01 Program Pemanfaatan Potensi Kehutanan Distanhutberlaku Sumberdaya Hutan
- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga 0,01 0,01 konstan
- Cakupan usaha kayu rakyat (%) 11 65- Cakupan usaha non kayu (%)
* Usah jamur tiram 9 24* Usaha lebah madu 0 25* Usaha bambu 0 20
- Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Penyuluh Ketahanan Pangan BKP5KPenyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;Usaha (%)- Pertanian 87,33 92,86- Kehutanan 45,00 48,75- Perikanan 57,50 66,25
- Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Program Peningkatan Kesejahteraan Ketahanan Pangan BKP5KPelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Petani;
- Kelompok Pemula Program Penerapan Teknologi Ketahanan Pangan BKP5K- Pertanian 1,70 10,47 Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;- Kehutanan 14,52 115,49- Perikanan 8,33 54,36
- Kelompok Lanjut- Pertanian 0,96 6,16- Kehutanan 19,23 8,06- Perikanan 0
- Kelompok Madya- Pertanian 1,50 12,96- Kehutanan - 31,25- Perikanan 5,26 95,00
- Kelompok Utama- Pertanian - 40,00- Kehutanan 50,00 100,00- Perikanan 33,33 75,00
- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Ketahanan Pangan BKP5Kdan Pelaku usaha (%) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;- Pertanian 2,23 12,22- Kehutanan 10,43 23,88- Perikanan 20,09 45,53
2.1. Meningkatnya jumlah koperasi 2.1.1. Memberdayakan koperasi dan usaha 2.1.1.1. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat - Usaha Mikro dan Kecil 87,77% 88,92% Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Koperasi dan Usaha Diskoperindagaktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah; melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang Menengah yang Kondusif; Kecil Menengahmikro, kecil dan menengah dalam mandiri dan profesional;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-56
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10mengembangkan ekonomi lokal
2.1.1.2. Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 14.716 29.271 Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Diskoperindagusaha mikro dan menengah (UKM) yang Kewirausahaan dan Keunggulan Kecil Menengahberbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian Kompetitif Usaha Kecilintegral dari keseluruhan daerah;
- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah 19 19 Program Pengembangan Sistem Koperasi dan Usaha DiskoperindagPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahKecil Menengah;
2.1.1.3. Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas - Persentase koperasi aktif 67,64% 69,44% Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Diskoperindagsumber daya manusia KUKM, pembiayaan Kelembagaan Koperasi; Kecil Menengahdan pengembangan peluang pasar bagiproduk KUKM;
2.2. Berkembangnya agribisnis 2.2.1. Berkembangnya agribisnis pertanian - Cakupan pengendalian wabah penyakit Program Pencegahan dan Pertanian Diskoperindagpertanian dan perikanan dan perikanan ternak/ikan dan zoonosis Penanggulangan Penyakit Ternak;
- Rabies (dosis) 40 40 Disnakkan- Anthrax (dosis) 40 40- Brucellosis (dosis) 40 40- SE (dosis) 40 40- AI (dosis) 40 40- Aeromonas (dosis) 40 40- KHV (kecamatan) 40 40
2.2.2. Mengembangkan sentra komoditas Peningkatan daya saing komoditas unggulan; - Cakupan pengendalian keamanan 40 40
unggulan PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi)- Produksi Daging (kg) 111.266.638 134.177.923 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Disnakan- Produksi Telur (kg) 47.705.680 53.929.083 Peternakan;- Produksi Susu (liter) 12.051.422 13.567.384- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,36 6,25
(gr/kap/hr)- Sentra agribisnis peternakan (lokasi) 0 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Disnakan
Produksi Peternakan;- Produksi perikanan (dibandingkan dengan target 99,06 100 Program Pengembangan Budidaya Kelautan dan Disnakan
daerah) Perikanan; Perikanan- Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,93 100
- Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 121.731- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 29,46- Produksi Ikan Hias (RE) 84.517 222.328- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 5.017.638- Sentra agribisnis perikanan (lokasi) 0 2 Program Optimalisasi Pengelolaan Kelautan dan Disnakan- Produksi olahan produk perikanan (ton) 21.313 25.130 dan Pemasaran Produksi Perikanan; Perikanan- Produksi olahan produk peternakan (ton) 21.313 25.130- Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40
- Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak2834980,60 5239966,14 di Indonesia
3.1. Meningkatnya investasi dan laju 3.1.1. Mengembangkan investasi sesuai 3.1.1.1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar 363,12 115,72 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal BPTpertumbuhan investasi dengan potensi sumber daya daerah rupiah) Kerjasama Investasi;
- Pameran/expo 16 33
3.1.1.2. Meningkatkan promosi dan kerjasamainvestasi - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 375 519 Program Peningkatan Iklim Investasi Penanaman Modal BPT
dan Realisasi Investasi;- Jumlah PMA 423 prshn 428
141 proyek 311- Jumlah PMDN 178 prshn 183
80 proyek 215- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 17.061,19 M 42.061,19
- Nilai realisasi investasi PMA Rp. 10.664,06 M 28.261,17 - Nilai realisasi investasi PMDN Rp. 6.397,13 M 13.800,02
4.1. Meningkatnya pengendalian 4.1.1. Mengembangkan upaya reklamasi 4.1.1.1. Peningkatan pengendalian pemanfatan - Reklamasi luas lahan bekas tambang 618,90 812,90 Program Pembinaan dan Pengawasan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumber
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-57
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10pemanfatan sumber daya alam dan pasca tambang; sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan - Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin 100 100 Bidang Pertambangan; Sumber Daya dan Daya dan Mineralberkurangnya kerusakan alam bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca Mineralakibat penambangan tambang sesuai dengan zona peruntukan
yang telah ditetapkan; - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1.53 1,60 Program Pengawasan dan Penertiban Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberharga berlaku Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Sumber Daya dan Daya dan Mineral
Merusak Lingkungan Mineral
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1,09 1,10 Program Pembinaan dan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberharga konstan Pengembangan Bidang Migas dan Sumber Daya dan Daya dan Mineral
Panas Bumi; Mineral
4.1.2. Meningkatkan pengawasan 4.1.2.1. Pengembangan dan pembinaan usaha - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 Program Konservasi Air Tanah; Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberpemanfaatan sumber daya alam; pertambangan skala kecil dengan tetap Sumber Daya dan Daya dan Mineral
memperhatikan pembangunan yang - Perubahan elevasi muka air tanah ≤ 15 ≤ 15 Program Pendayagunaan Air Tanah; Mineralberwawasan lingkungan;
4.1.2.2. Pengelolaan pertambangan mineral secaraseimbang tanpa mengabaikan nilai - Jumlah kelompok pengguna energi baru 17 44 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberkonservasinya serta pengembangan kawasan dan energi terbarukan Energi Baru dan Energi Terbarukan; Sumber Daya dan Daya dan Mineralpertambangan dengan mempertimbangkan Mineralpotensi;
4.1.2.3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan - Cakupan pemantauan lokasi rawan 100 100 Program Mitigasi Bencana Geologi; Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberpemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan longsor Sumber Daya dan Daya dan Mineralpembangunan yang berwawasan lingkungan; Mineral
4.2. Meningkatnya cakupan 4.2.1. Meningkatkan ketersediaan energi 4.2.1.1. Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan - Peningkatan cakupan layanan PJU 31,50 36,5 Program Pembinaan dan Dinas Energi dan Dinas Energi dan Sumberpemenuhan kebutuhan listrik dan mengembangkan sumber energi pasokan energi dan listrik yang bersumber - Rumah tangga pengguna listrik 7.764 43400 Pengembangan Bidang Sumber Daya dan Daya dan Mineral
alternatif terbarukan; dari potensi energi alternatif dan terbarukan, - Rasio ketersediaan daya listrik 0,55 1 Ketenagalistrikan; Mineralseperti potensi hidro, surya, angin, panas, - Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 82,65 89,62bumi dan bio-energi lainnya;
4.2.1.2. Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan - Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS 80 130pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayahserta peningkatan pengelolaan utilitas umumberupa penerangan jalan umum yang meratadan efisien di setiap wilayah;
5.1. Berkembangnya pariwisata 5.1.1. Mengembangkan kawasan wisata 5.1.1.1. Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan - Kunjungan wisata 4.130.125 6.643.563 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Disbudparandalan disertai dengan andalan; pemasaran pariwisata melalui pengembangan - Jumlah paket wisata 20 45 Pariwisata;meningkatnya kunjungan wisata produk wisata yang memiliki kearifan dan - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku 3,13 2,87
kekhasan lokal didukung dengan sarana danprasarana yang memadai; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan 3,24 3,03
- Jumlah gedung kesenian 1 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18 18 Pariwisata;
5.1.2. Meningkatkan pelayanan kepada 5.1.2.1. Peningkatan pelayanan pariwisata dengan - Cakupan organisasi 17 21 Program Pengembangan Kemitraan; Pariwisata Disbudparwisatawan mancanegara dan menjaga dan memelihara kualitas sumber - Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 180wisatawan nusantara; daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan
aktivitas ekowisata yang mampu memberikan - Tingkat hunian hotel 2,5 3nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan - Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 320masyarakat;
- Jumlah kerjasama pariwisata 4 7- Jenis, kelas, dan jumlah restoran 235 340- Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 200 225
6.1. Terwujudnya BUMD 6.1.1. Mengembangkan tata kelola - Pertumbuhan ekonomi (Bappeda) 6,03 6,19 - 7,14 Program Pengkoordinasian Bidang Otonomi Daerah Sekretariat DaerahPertambangan yang berdaya pertambangan yang berdaya saing - Pembinaan BUMD 22 BUMD 9 BUMD Ekonomi;saing sebagai pengungkitperekonomian daerah
6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata 6.2.1. Mengembangkan tata kelolayang berdaya saing sebagai pariwisata yang berdaya saingpengungkit perekonomian daerah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-58
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10
6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian 6.3.1. Mengembangkan tata kelola pertanianyang berdaya saing sebagai yang berdaya saing - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang 1 Rumusan 38 Rumusanpengungkit perekonomian daerah perekonomian Kebijakan Kebijakan
7.1. Meningkatnya jumlah dan 7.1.1. Memberdayakan industri kecil dan 7.1.1.1. Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga 63.192.527,95 106.342.670,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri Diskoperindagkemandirian industri kecil dan menengah; penguatan usaha industri rumah tangga kecil berlaku 57,62 54,91 Sistem Produksi;menengah dalam mengembangkan dan menengah;ekonomi lokal - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga 23.264.924,54 30.480.770,00 Program Peningkatan Kemampuan Industri Diskoperindag
7.1.1.2. Peningkatan kompetensi dan penguatan konstan 60,07 58,4 Teknologi Industri;kewirausahaan serta pengembangankemitraan diantara pelaku ekonomi - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB 7.211.711,08 21.268.534,00 Program Penataan Struktur Industri; Industri Diskoperindag
sektor Industri harga berlaku 11,52 10,982
- (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri Program Pengembangan Industri Kecil Industri Diskoperindagterhadap harga berlaku) dan Menengah;
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB 6.994.054,86 6.096.154,00sektor Industri harga konstan (Diasumsikan 20% dari 12,01 11,68kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku)
- Pertumbuhan Industri 3,33% 4,08%- Cakupan bina kelompok pengrajin 3.555 8.145
7.2. Meningkatnya nilai dan volume 7.2.1. Mengembangkan pasar dalam negeri 7.2.1.1. Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang- Kontribusi sektor perdagangan terhadap 18.991.626,60 41.003.280,00 Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Diskoperindagperdagangan dalam negeri dan dan luar negeri untuk pasar dalam dan luar negeri. PDRB harga berlaku 17,32% 21,69% Pengamanan Perdagangan;ekspor
7.2.1.2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa - Kontribusi sektor perdagangan terhadap 5.770.503,63 10.175.990,00 Program Peningkatan dan Perdagangan Diskoperindag7.2.1.3. Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan PDRB harga konstan 14,90% 19,50% Pengembangan Ekspor;
perindungan konsumen7.2.1.4. Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir
- Ekspor bersih perdagangan 925.122.415,46 897.700.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DiskoperindagPerdagangan Dalam Negeri;
- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 11.469 12.969
- Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina 11.469 11.440
8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan 8.1.1. Meningkatkan kualitas dan 8.1.1.1. Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan - Angka partisipasi angkatan kerja 65,72 66,00 Program Peningkatan Kualitas dan Ketenagakerjaan Dinsosnakertranskerja dan kesejahteraan tenaga produktifitas tenaga kerja pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; - Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,72 66,00 Produktivitas Tenaga Kerja;kerja - Tingkat pengangguran terbuka 8,62 7,41
- Rasio lulusan S1/S2/S3 190,84 227,54- Rasio ketergantungan 53,28 45,78 - Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 4240 orang
8.1.2. Memberikan perlindungan bagi 8.1.2.1. Peningkatan koordinasi tripartit antara - Pencari kerja yang ditempatkan 600 orang 5270 orang Program Peningkatan Kesempatan Ketenagakerjaan Dinsosnakertranstenaga kerja pengusaha, pekerja dan pemerintah - Rasio penduduk yang bekerja 89,69 92,19 Kerja;
- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 1000 orang 1450 orangprogram padat karya
8.1.3. Memperluas kesempatan kerja; 8.1.3.1. Peningkatan penempatan tenaga kerja - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 135 kasus 865 kasus Program Perlindungan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans- Keselamatan dan perlindungan Pengembangan Lembaga
- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 30 orang 145 orang Ketenagakerjaan;perusahaan- Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek 200 perusahaan 1000 perusahaan
- Perlindungan pekerja anak 80 orang 800 orang- Perlindungan pekerja malam wanita 60 perusahaan 338 perusahaan- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 740 perusahaan 3725 perusahaanterhadap hak normatif pekeja
- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 0 0kebijakan pemerintah daerah
- Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai 1 dok 5 dok
- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 3 rekomendasi 15 rekomendasi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-59
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Sertifikasi tenaga operator di perusahaan 50 orang 280 orang
8.2. Tersalurkannya minat masyarakat 8.2.1. Mendorong minat masyarakat untuk 8.2.1.1. Fasilitasi pengiriman transmigran - Transmigran regional 50 KK 165 KK Program Transmigrasi Regional; Dinsosnakertransuntuk bertransmigrasi bertransmigrasi - Transmigran swakarsa N/A N/A
- Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 0 0
3
1.1. Meningkatnya perencanaan, 1.1.1. Meningkatkan kinerja perencanaan 1.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaankesesuaian dan pengendalian ruang; ruang;pemanfaatan ruang
1.1.2. Meningkatkan kinerja pengendalian 1.1.2.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian Program Perencanaan Tata Ruang; Tata Ruang DTRPpemanfaatan ruang; pemanfaatan ruang;
- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 34,45 31,89 Program Pemanfaatan Ruang; Tata Ruang DTRP- Cakupan luasan kawasan lindung Luas 41,70% 0,00%
Wilayah ber HPL/HGB - Luas wilayah produktif 87,05 87,00- Luas wilayah industri 0,45 0,75- Luas wilayah kebanjiran 4,50 2,00 - Luas wilayah kekeringan 11,31 8,00 - Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45
- Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 0,50 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang DTRP- Ketaatan terhadap RTRW 85,50 88,00 Ruang;
1.2. Meningkatnya kepastian hukum 1.2.1. Meningkatkan sertifikasi tanah catur 1.2.1.1. Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui - Luas lahan bersertifikat 208,40% Program Pembangunan Sistem Pertanahan DTRPpemilikan tanah masyarakat tertib pertanahan; prona/proda; - Penyelesaian kasus tanah negara 0,00% 0,01% Pendaftaran Tanah;
- Persentase penduduk yang memiliki lahan 10,00 34,00
- Persentase penduduk yang memiliki lahan 10,00 34,00 Program Penataan Penguasaan, Pertanahan DTRPPemilikan, Penggunaan dan
- Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1000 Pemanfaatan Tanah;- Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 100
2.1 Meningkatnya infrastruktur jalan/ 2.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 2.1.1.1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 84,22% Program Pembangunan Jalan dan Pekerjaan Umum DBMPjembatan yang berkualitas dan jalan dan jembatan; jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,8422 Jembatan;terintegrasi untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat;pergerakan orang, barang dan - Terbangunnya pembangunan Porosjasa Barat-Utara-Tengah-Timur
- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00024- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima 2,23% 2,13%
atau bangunan rumah liar- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke 100% 100%
kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4)
- Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 31,38 34,65 Program Pembangunan Saluran Pekerjaan Umum DBMPdrainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Drainase/Gorong-gorong;
- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak 39,09% 38,99%tersumbat
- Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung 0,849 0,937 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Pekerjaan Umum DBMPdan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Bronjong;kota
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 84,22% Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pekerjaan Umum DBMP- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,8422 Jalan dan Jembatan;- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00024
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,8422 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Pekerjaan Umum DBMPJembatan;
Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-60
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,8422 Program Pengembangan Sistem Pekerjaan Umum DBMP
Informasi Data Base Jalan danJembatan;
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,8422 Program Peningkatan Sarana dan Pekerjaan Umum DBMPPrasarana Kebinamargaan;
2.2. Meningkatnya infrastuktur 2.2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 2.2.1.1. Peningkatan pelayanan perhubungan untuk - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 0,859 0,705 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;perhubungan yang mendukung infrastruktur transportasi; mempercepat dan memperlancar pergerakan Jalanaksesibilitas, pergerakan orang, orang, barang dan jasa;barang dan jasa - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 9 Program Pembangunan Sarana Perhubungan DLLAJ
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 0,859 0,705 dan Prasarana Perhubungan;Jalan
2.2.2. Meningkatnya kelancaran dan 2.2.2.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 9 Program Rehabilitasi dan Perhubungan DLLAJkeselamatan lalu lintas angkutan prasarana perhubungan, berupa terminal, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasorang dan barang; fasilitas lalu lintas dan sarana perhubungan LLAJ;
lainnya;- Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 59.549.461 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan DLLAJ- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002375 Angkutan;- Angkutan darat 0,07% 0,07%- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00112- Jumlah orang/ barang yang terangkut 15.789.914 17.864.838
angkutan umum - Jumlah orang/barang melalui demaga/ 558.450 586.937
bandara/terminal pertahun- Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.956- Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 15,08%- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20
- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75.000 35.000 - 75.000- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 96,89%- Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1
- Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% Program Peningkatan dan Perhubungan DLLAJ- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 14.167 Pengamanan Lalu lintas;- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan 0,859 0,705
Angkutan Jalan
2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber 2.3.1. Meningkatkan pemeliharaan 2.3.1.1. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, - Rasio Jaringan irigasi 4,434 4,895 Program Pengembangan dan Pekerjaan Umum DBMPdaya air, waduk dan irigasi untuk infrastruktur sumber daya air dan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 61,35% Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawamendukung terpeliharanya hutan irigasi; sumberdaya air, pengendalian banjir dan - Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;konservasi, kawasan lindung, daya rusak air serta pemberdayaan (Komir, SKPD, P3A/GP3A)pengendalian dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdayapendayagunaan sumber daya air air dan irigasi secara partisipatif (PPSIP);
2.3.1.2. Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,89% Program Pengendalian Banjir; Pekerjaan Umum DBMPoptimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagipertanian;
3.2. Meningkatnya penyediaan sarana 3.2.1. Meningkatkan akses masyarakat 3.1.2.1 Peningkatan cakupan pelayanan air bersih - Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 47,60% Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum DKPdan prasarana dasar permukiman terhadap air bersih Perdesaan;yang berkualitas
- Persentase penduduk berakses air minum 4,19% 4,76% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKPpengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
3.2.2. Meningkatkan kinerja pengelolaan air 3.2.2.1 Peningkatan jumlah dan cakupan pelayanan - Cakupan pelayanan air limbah 54% 59% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKP
limbah domestik secara optimal air limbah domestik - Jumlah pelayanan air limbah 2600 Ritase 14500 Ritase pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
3.2.2.2 Peningkatan penyediaan sarana sanitasi - Rumah tangga ber-Sanitasi 680.500 686.500 Program Lingkungan Sehat Perumahan DTBPlingkungan dan rumah tangga - Persentase rumah tinggal bersanitasi 68% 68,65% Perumahan;
- Persentase Luas pemukiman yang tertata 8,025% 8,072%- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang 47,70% 70,28%
didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-61
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10(PSU)
- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 22% 0,265 Program Pengembangan Wilayah- Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Strategis dan Cepat Tumbuh;
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kegiatan Wilayah(PKW)
- Tersedianya dokumen RTBL 1 dokumen 12 dokumen
- Rasio rumah layak huni 0,2351 0,2400 Program Pembangunan Infrastruktur- Rumah Layak Huni 95,29% 100% Perdesaan;- Rasio permukiman layak huni 0,9967 1,00- Lingkungan Permukiman Kumuh 0,32% 0,16%- Lingkungan Pemukiman 4,61% 2,30%- Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 24.623 83.982 - Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 95,29% 100%- Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang 29,32% 100%
terjangkau
3.2.3. Meningkatkan kinerja pengelolaan 3.2.3.1 Peningkatan cakupan pelayanan - Persentase penanganan sampah 39,05% 60,00% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKPpersampahan secara terpadu dan - Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 23,52% 60,00% pengelolaan persampahan;berwawasan lingkungan penduduk
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 2,35% 5,86%penduduk
3.2.4. Meningkatkan kualitas lansekap 3.2.4.1. Peningkatan pengendalian dan penataan - Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 15 Titik Program Pengendalian dan Penataan Pekerjaan Umum DKPlingkungan permukiman perkotaan reklame Reklame;
3.2.4.2. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka - Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman 32 Lokasi 42 Lokasi Program ……………….. Pekerjaan Umum DKPHijau, Taman Kota, Taman Perkantoran dan perkantoran dan Taman jalurTaman Jalur
3.2.5 Meningkatkan kapasitas penyediaan 3.2.5.1. Peningkatan kapasitas penyediaan tempat - Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 19,61% Program Pengelolaan Area Pekerjaan Umum DKPtempat pemakaman umum pemakaman umum Pemakaman;
- Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk 2,44% 1,96%
3.3. Meningkatnya pengelolaan 3.3.1. Peningkatan kinerja pengelolaan 3.3.1.1. Meningkatkan teknologi pengolahan dan - Persentase penanganan sampah 39,05% 60,00%sampah terpadu dan berwawasan persampahan cakupan layanan persampahan;lingkungan pada tingkat kabupaten - Cakupan pelayanan air limbah 54% 59% Program pengembangan kinerja Pekerjaan Umum DKPdan kawasan permukiman - Jumlah pelayanan air limbah 2600 Ritase 14500 Ritase pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- Rumah tangga ber-Sanitasi 680.500 686.500- Persentase rumah tinggal bersanitasi 68% 68,65%- Persentase penduduk berakses air minum 4,19% 4,76%
- Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 19,61% Program Pengelolaan Area Pekerjaan Umum DKPPemakaman;
- Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 15 Titik Program Pengendalian dan Penataan Pekerjaan Umum DKPReklame;
- Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman 32 Lokasi 42 Lokasi Program ……………….. Pekerjaan Umum DKPperkantoran dan Taman jalur
4.1. Meningkatnya pengendalian 4.1.1. Meningkatnya pengendalian dan 4.1.1.1. Peningkatan cakupan pengawasan wajib - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 64,57% 73% Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hiduppencemaran air, udara dan pencegahan pencemaran lingkungan AMDAL dan UKL/UPL; AMDAL dan UKL/UPL dan Perusakan Lingkungan Hidup;kerusakan tanah hidup - Penegakan hukum lingkungan 75,00% 100%
- Pencemaran Status Mutu Air 99% 93%
4.2. Meningkatnya peran serta 4.2.1. Meningkatkan peran serta 4.2.1.1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian - Pencemaran Status Mutu Air 99% 93% Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidupmasyarakat dalam pengelolaan masyarakat dan swasta dalam pencemaran lingkungan melalui peran serta Cadangan SDA;lingkungan hidup pengelolaan lingkungan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
hidup; lingkungan hidup; - Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidupyang telah ditetapkan dan diinformasikan status SDA;kerusakannya
- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan 100% 91% Program Peningkatan Kualitas dan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidupadministratif dan teknis persyaratan Pengendalian Akses Informasi SDA dan Lingkungan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-62
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10pencemaran udara Hidup;
- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan 100% 91% Program Pengendalian Polusi; Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidupadministratif dan teknis persyaratan Pengendalianpencemaran udara
4.3 Meningkatnya upaya mitigasi 4.3.1 Meningkatnya upaya mitigasi 4.3.1.1 Penurunan emisi GRK pada sektor pertanian, - Penurunan emisi GRK 0 4-5% Program Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidupperubahan iklim perubahan iklim melalui penurunan kehutanan, energi, transportasi, industri, Perubahan Iklim
Emisi GRK pada sektor pertanian, limbah dan sampahkehutanan, energi, transportasi,industri, limbah dan sampah
4
1.1. Terpenuhinya sarana dan 1.1.1. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD 1.1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10 43,60 Program Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan DINAS PENDIDIKANprasarana pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan prasarana PAUD - Persentase guru TK/RA/PAUD PNF
sarana prasarana berkualifikasi S 1
1.2. Meningkatnya partisipasi 1.2.1. Fasilitasi pendidikan dasar dan 1.2.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana - Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 99,81 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Pendidikan DINAS PENDIDIKANpendidikan masyarakat menengah melalui pemenuhan prasarana pendidikan dasar dan menengah - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 99,99 100 Dasar Sembilan Tahun;
kebutuhan sarana prasarana dalam rangka memenuhi standar pelayanan - Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 99,38 100minimal - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71 109,71
1.3. Meningkatnya mutu pengelolaan 1.3.1. Meningkatkan kompetensi dan 1.3.1.1. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan - Rasio guru sekolah SMP/MTs/murid SMP/MTs 370,54 380,70 pendidikan kesejahteraan pendidik serta tenaga tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar - Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia 39,67 34,94
kependidikan dan pendidikan menengah pendidikan dasar 7 - 12- Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap 31,04 29,54
1.3.1.2. Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Penduduk Usia 13-15 TahunBogor - Rasio Rombel/Guru SD-MI 0,85 1
- Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik 57,05 67,05- Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik 63,98 73,98- % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat 91,10 100,00
pendidik- % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat 50,41 91,67
pendidik- % Pengawas Berijasah S1- % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 97,53 100,00 - % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 82,49 100,00 - % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi
(GBS) Sesuai Kebutuhan- % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 68,64 100,00 - % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA- Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI 380,61 386,65- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs- Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI- Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI- Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs - % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa 58,32 84,16 - % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa 62,56 77,78 - % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan 33,47 59,30
meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel- % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan 66,34 91,96
meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel- % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap 85,19 100,00 - % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk 85,06 100,00
setiap orang - % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan 81,28 100,00
dilengkapi meja kursi- % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 79,22 100,00
peserta didik - % SD yang memiliki 6 orang guru 97,82 100,00 - % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran 71,10 100,00
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-63
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 8,04 9,00- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik- % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi 23,32 34,65
S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
- Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C 48,92 62,31 Program Pendidikan Menengah; Pendidikan DINAS PENDIDIKAN- Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/Paket C 518,29 531,69- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ 54,15 67,55
Paket C- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/ penduduk 19,35 21,84
usia sekolah 16-18- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid 369,490 372,510 - Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA 71,18 81,12
kondisi bangunan baik- Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0,77 0,25- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C 99,97 100- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke 79,44 89,44
SMA-SMK-MA- RLS 8,04 9,00
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86 90,12 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Pendidikan DINAS PENDIDIKANTenaga Kependidikan;
- Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun 889,45 894,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN- Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun Pendidikan;- Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 1.022,03 1.023,03 - Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi 5 5
1.4. Meningkatnya kesejahteraan 1.4.1. Menyelenggarakan pendidikan dasar 1.4.1.1. Penetapan standar honorarium bagi tenaga - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B 95,43 100tenaga pendidik maupun non dan menengah dengan biaya yang pendidik maupun non kependidikan di semuakependidikan terjangkau jenis dan jenjang pendidikan formal maupun - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02 100
nonformal Kabupaten Bogor - Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B 85,53 100
1.4.2. Merumuskan strategi pembelajaran 1.4.2.2. Penerapan metodologi pembelajaran berbasis - Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0,379 0,050 DINAS PENDIDIKANyang tepat dalam rangka peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0,954 0,500kompetensi lulusan
2.1. Tuntasnya masyarakat tuna aksara 2.1.1. Menyelenggarakan pendidikan 2.1.1.1. Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan - Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk Program Pendidikan Non Formal; PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKANkeaksaraan fungsional fungsional bagi penduduk buta aksara. buta aksara)
- Angka Melek Huruf 95,35 97,10
2.2. Meningkatnya minat dan budaya 2.2.1. Meningkatkan akses masyarakat 2.2.1.1. Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan- Jumlah Perpustakaan 226 223 Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan Kantor Arsip danbaca masyarakat terhadap perpustakaan - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 7 6 Pelayanan Informasi; Perpustakaan Daerah
- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 28,21% 26,34% Program Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Kantor Arsip dandan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Daerah
2.2.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke 2.2.2.1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan- Pengunjung Perpustakaan 0,68% 1,12% Perpustakaan Kantor Arsip danperpustakaan berbasis IT - Jumlah Perpustakaan 226 223 Perpustakaan Daerah
3.1. Meningkatnya akses pelayanan 3.1.1. Meningkatkan akses masyarakat 3.1.1.1. Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100% 100% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatankesehatan bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar kelompok masyarakat miskin dan kelompok Kesehatan;
dan rujukan masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan- Pemanfaatan puskesmas N/A 65,00 Program Upaya Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan
Masyarakat;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65,24% 70,00% Program Upaya Kesehatan Kesehatan Dinas KesehatanMasyarakat;
4.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga 4.1.1. Meningkatkan jumlah dan kualitas 4.1.1.1. Peningkatan jumlah SDM serta peningkatan - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita 92,08% 82% Program Pencegahan dan Kesehatan Dinas Kesehatanmedis dan para medis. tenaga kesehatan sesuai dengan pendidikan dan pelatihan keahlian bagi tenaga penyakit TBC BTA Penanggulangan Penyakit Menular;
SPM yang berlaku; kesehatan - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita 100,00% 100,00%Penyakit DBD;
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 95,1% 100,00%Immunization (UCI)
4.2. Meningkatnya sarana dan 4.2.1. Meningkatkan jumlah peralatan 4.2.1.1 Peningkatan peralatan instalasi kesehatan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 1:9,718% 1:8,982 Program Pengadaan, Peningkatan dan Kesehatan Dinas Kesehatanprasarana kesehatan baik layanan diseluruh instalasi pelayanan yang berkaitan langsung dengan penurunan penduduk Perbaikan Sarana dan Prasaranadasar maupun rujukan kesehatan sesuai dengan SPM yang AKB dan AKI serta penyakit berbahaya - Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-64
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10berlaku lainnya yang ada di masyarakat - Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 32,49% Jaringannya;
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00% 100,00% Program Kemitraan Peningkatan Kesehatan Dinas KesehatanPelayanan Kesehatan;
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% Program Peningkatan Keselamatan Ibu Kesehatan Dinas KesehatanMelahirkan dan Anak;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 86,11% 93,75%kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95%- Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 71,09- Angka usia harapan hidup 70 72 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kesehatan Lansia;
- Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,690 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan- Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,508 Kesehatan;- Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00% 100,00%
- Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi- RSUD 3 unit 4 unit- Puskesmas 0 unit 101 unit
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% 100,00% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatanmasyarakat miskin; Penduduk Miskin;
- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:178,526 Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan Dinas KesehatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-paru/RS Mata
- Cakupan pengawasan terhadap obat 100% 100% Program Pengawasan Obat dan Kesehatan Dinas KesehatanPengendalian
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 69,94% 80% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD CiawiOccupancy Rate (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 64,52% 70% Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitRumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- Peningkatan layanan Spesialis 20 23 Program Pemeliharaan Sarana dan Kesehatan RSUD Ciawi- Peningkatan jumlah instalasi 19 22 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/RumahSakit Mata;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% 100% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Ciawimasyarakat miskin; Penduduk Miskin;
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 1 : 35 1 : 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawilayanan medik fungsional Kesehatan;
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 69,94% 80% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD CiawiOccupancy Rate (BOR) Kesehatan BLUD RSUD Ciawi;
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 69,94% 80% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD CiawiOccupancy Rate (BOR) Pemberdayaan Mayarakat;
- Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed 83,40 80 Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD CibinongOccupation Rate(BOR) 75% - 85 % Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
- Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 4,0 Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit- Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun 94,80 45 Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
BTO (40 - 50 kali)- Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 0,64 1
hari)- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam 24,04 24
untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25)- Angka kematian umum untuk setiap 1000 45,45 44
penderita keluar
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-65
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 50- Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - 100% 100%
JAMPESEHAT)- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 38,00% 50,00%
Rumah Sakit
- Peningkatan layanan Spesialis 87,50% 100% Program Pemeliharaan Sarana dan Kesehatan RSUD Cibinong- Peningkatan jumlah instalasi Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/RumahSakit Mata;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100% 100% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinongmasyarakat miskin; Kesehatan BLUD RSUD Cibinong;
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy 83,40 80Ratio (BOR)
- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah 38,00% 50,00%Sakit
- Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 4,0- Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO 94,80 45
(40 - 50 kali)- Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk 24,04 24
tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25)- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk 24,04 24
tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25)
- Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita 45,45 44keluar Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah 51,50% 50Sakit
- Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinongspesialis (jenis) Kesehatan;- 4 spesialis dasar 87,50% 100,00%- 4 spesialis penunjang- 8 spesialis lain
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,83 1 : 1
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed 82,57 75% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD CibinongOccupancy Ratio (BOR) Pemberdayaan Masyarakat;
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinonglayanan medik fungsional (Staf Medik Fungsional/ Kesehatan;5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah,Sp Kebidanan, Sp Anastesi)
- Rasio Perawat per Tempat Tidur
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 82,57 75% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD LeuwiliangOccupancy Ratio (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
- Peningkatan layanan Spesialis 14 17 Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 76% 75% Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Rumah Sakit
- Peningkatan jumlah instalasi 13 18 Program Pemeliharaan Sarana dan Kesehatan RSUD LeuwiliangPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa / Rumah Sakit Paru-paru/RumahSakit Mata;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100 100% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Leuwiliangmasyarakat miskin; Penduduk Miskin;
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 2:4 3:4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwilianglayanan medik fungsional Kesehatan;
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:5
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 82,57 75% Program Pelayanan Kesehatan BLUD Kesehatan RSUD Leuwiliang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-66
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10Occupancy Ratio (BOR)
- Peningkatan layanan Spesialis 14 17- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 76 75
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 38,90% Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan RSUD CileungsiOccupancy Ratio (BOR) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 60,6 Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Rumah Sakit
- Peningkatan layanan Spesialis 14 17 Program Pemeliharaan Sarana dan Kesehatan RSUD Cileungsi- Peningkatan jumlah instalasi 10 21 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/RumahSakit Mata;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien 100 Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Cileungsimasyarakat miskin; Penduduk Miskin;
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap 1:2.0 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsilayanan medik fungsional Kesehatan;
- Rasio Perawat per Tempat Tidur
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed 38,9% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan RSUD CileungsiOccupancy Ratio (BOR) Pemberdayaan Masyarakat;
5.1. Terselenggaranya jaminan 5.1.1. Meningkatkan kualitas perbaikan 5.1.1.1. Peningkatan manajemen dan pelayanan status - Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 12,03%kesehatan bagi masyarakat miskin, status gizi masyarakat gizi masyarakat. - Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,016%rentan miskin dan masyarakatyang tenaganya dibutuhkan oleh - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% Program Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatanpemda 5.1.2. Mengembangkan sistem pelayanan 5.1.2.1. Penyelenggaraan Jaminan Penyelenggaraan
kesehatan berbasis asuransi Kesehatan Masyarakat (JAMPESEHAT)
6.1. Meningkatnya kesadaran perilaku 6.1.1. Meningkatkan dan memasyarakatkan 6.1.1.1. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta - Prosentase TTU yg memenuhi syarat 77,22% 79,72% Lingkungan Sehat;hidup bersih dan sehat perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan swasta dalam bidang - Prosentase TPM yg memenuhi syarat 89,71% 90,96%
kesehatanPeningkatan penyelenggaraan Sanitasi- Cakupan JAGA memenuhi syarat 70,13% 72,63%Total - Cakupan SAB memenuhi syarat 70,07% 72,57%
- Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 100% Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan Dinas KesehatanPemberdayaan Masyarakat;
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Kesehatan Dinas Kesehatan6.1.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 6.1.2.1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber
tenaga kesehatan daya manusia kesehatan/tenaga kesehatansesuai standar
6.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 6.1.3.1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatansarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.
5
1.1. Meningkatnya kualitas 1.1.1. Meningkatkan peran serta 1.1.1.1. Peningkatan penyusunan perencanaan daerah - Tersedianya dokumen perencanaan 1 1 Program Perencanaan Pembangunan Perencanaan Badan Perencanaanperencanaan daerah yang Stakeholders dalam perencanaan yang partisipatif, transparan, dan aplikatif; RPJPD yang telah ditetapkan dengan Daerah; Pembangunan Pembangunan Daerahpartisipatif, transparan, dan pembangunan daerah; PERDAaplikatif; - Tersedianya dokumen perencanaan 1 1
RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA
- Tersedianya dokumen perencanaan : 1 5RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA
1.1.2. Meningkatkan sumber daya 1.1.2.1 Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;- Penjabaran program RPJMD ke dalam 100 100perencanaan yang memadai RKPD
- Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif 0 kali 2dan tepat waktu
- Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif 0 kali 2
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-67
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10dan tepat waktu
- Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan 1 kali 5tepat waktu
- Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian 0 unit 1yang terintegrasi dengan sistem penganggaran
- Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan 1 dok 1dengan PERDA (dokumen)
- Tersusunnya dokumen evaluasi 1 5perencanaan pembangunan daerahKab.Bogor yang berkualitas dan tepatwaktu
- Tercapainya Piala Anugerah Pangripta Nusantara 0 kali 1 - Tercapainya SMM ISO 9001:2008 0 5- Persentase kesesuaian kegiatan yang 100
direncanakan dengan kegiatan yangdianggarkan
1.1.3. Meningkatkan pengelolaan data dan 1.1.3.1 Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Pembangunan Perencanaan Badan Perencanaaninformasi perencanaan pembangunan dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan Ekonomi yang berkualitas Ekonomi; Pembangunan Pembangunan Daerahdaerah; perencanaan pembangunan daerah;
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Sosial Budaya; Perencanaan Badan Perencanaan1.1.3.2. Peningkatan penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang Pembangunan Pembangunan Daerah
hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan berkualitas perencanaan daerah;
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang 2 10 Program Perencanaan Prasarana Perencanaan Badan Perencanaan1.1.3.3. Peningkatan hasil evaluasi perencanaan daerah Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Wilayah dan SDA; Pembangunan Pembangunan Daerah
sebagai umpan balik perencanaan daerah Hidup yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan 2 10 Program Perencanaan Pemerintahan Perencanaan Badan PerencanaanPembangunan yang berkualitas dan Pendanaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Daerah
- Cakupan layanan informasi program dan 40 40 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Badan Perencanaankegiatan pembangunan Kab. Bogor Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah
- Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,45 74,77 – 75,80 Program Pengembangan Statistik Badan Perencanaan- Buku "Kabupaten Dalam Angka" Ada 5 Data/Informasi; Pembangunan Daerah- Buku "PDRB Kabupaten" Ada 5 - Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan Ada 5
pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dantepat waktu
- Nilai PDRB (Rp. Juta)- Berdasarkan Harga Berlaku 109.671 110.000 - 170.000 - Berdasarkan Harga Konstan 38.732 42.388 – 55.979
- Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6,03 5,20 - 6,50- Inflasi (%) 8,57 3,5 - 5,5- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 21.454.556 24,00 – 32,25- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 7.576.992 7,85 – 8,90- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi 636.620 726210,00
riil per kapita) (Rp/kap/bln)- Pertumbuhan PDRB 6,03 6,19 - 7,14- Laju inflasi provinsi 8,57 3,5 - 5,5- Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia- Pertumbuhan ekonomi 6,03 6,19 - 7,14- Indeks Gini 0,36 0,28- Indeks ketimpangan Williamson (Indeks
ketimpangan regional)- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,26 97,00 - 95,00
- Kemiskinan 8,74 7,00 – 5,00
1.2. Meningkatnya kemampuan daerah 1.2.1. Intensifikasi pendapatan asli daerah; 1.2.1.1. Peningkatan kemampuan keuangan daerah - Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli 1.258.766.010.368 2.349.272.823.337 Program Peningkatan dan Pengelolaan Otonomi Daerah Dinas Pendapatan Daerah
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-68
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10dalam membiayai pembangunan; melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; Daerah Keuangan Daerah
- Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 4.517.199.605.000 5.559.781.057.935 - Jumlah dan macam pajak dan retribusi 10 pajak daerah 10 pajak daerah
daerah 17 retribusi daerah 16 retribusi daerah
1.3. Tertatanya administrasi dan 1.3.1. Meningkatkan akuntabilitas 1.3.1.1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas - Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) Program Peningkatan dan Pengelolaan Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan Keuanganpertanggungjawaban keuangan; pertanggungjawaban keuangan pengelolaan keuangan daerah; Keuangan Daerah di SKPD/Mencapai predikat Keuangan Daerah; dan Barang Daerah
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
- Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) Program Pengelolaan Barang Daerah; Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan KeuanganBarang Daerah di SKPD/ Mencapai predikat dan Barang DaerahWajar tanpa pengecualian (WTP)
1.3.2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan 1.3.2.1. Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta - Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset Program Penataan dan Otonomi Daerah Dinas Pengelolaan Keuanganbarang daerah; pendayagunaan aset daerah; daerah Pendayagunaan Aset; dan Barang Daerah
1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan 1.4.1. Menata sistem hukum di 1.4.1.1 Penyusunan produk hukum daerah untuk - Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang 1 Rumusan Kebijakan 17 Rumusan Kebijakan Program Penataan Adminstrasi Otonomi Daerah Sekretariat Daerahdaerah daerah mendukung penyelenggaraan pemerintahan administrasi pemerintahan Pemerintah Daerah;
1.4.1.2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara - Cakupan sarana prasarana perkantorandengan lembaga lainnya pemerintahan desa
- Terbentuknya Daerah Otonom Baru 0 1 DOB Program Penataan Daerah Otonomi Otonomi Daerah Sekretariat DaerahBaru;
- Jumlah Bantuan Hukum penyelesaian perkara di dalam Program Perlidungan Hukum Aparatur Otonomi Daerah Sekretariat Daerahdan diluar peradilan bagi aparatur. Terdiri dari : 336 Perkara 875 Perkara Pemerintah Daerah;a. Tata Usaha Negara 15 Perkara 75 Perkarab. Perdata 33 Perkara 125 Perkarac. Administrasi Pidana 240 Perkara 600 Perkarad. Bantuan Hukum Lainnya 18 Perkara 75 Perkara
1.5. Meningkatnya efektifitas dan 1.5.1. Meningkatnya penataan 1.5.1.1. Pengembangan struktur organisasi dan tata - Tersusunnya rumusan kebijakan Standar Harga 2 Dokumen 10 Dokumen Program Penataan dan Pengendalian Otonomi Daerah Sekretariat Daerahefisiensi birokrasi kelembagaan yang tepat ukuran dan laksana pemerintahan yang proporsional dan Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah Program Pembangunan;
kewenangan yang jelas dan tidak akuntabel - Jumlah Rumusan Kebijakan Program Pembangunan 1 Rumusan Kebijakan 21 Rumusan Kebijakanyang tersusun
tumpang tindih- Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan 1 Rumusan 1 Rumusan Program Penguatan Kelembagaan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; Kebijakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh 130 Kali 400 Kali Program Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah Sekretariat Daerahmasyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan Kedinasan Kepala Daerah/Wakilkemasyarakatan; Kepala Daerah;
- Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 8 Kali 40 Kali
- Terselenggaranya Upacara/Acara-acara sesuai 121 Upacara/Acara 387 Upacara/Acara Program Pengelolaan Keprotokolandengan Standar Keprotokolan yang Berlaku
- Jumlah rumusan kebijakan penataan kelembagaan 11 Rumusan Kebijakan 52 Rumusan Kebijakan Program Penataan Kelembagaan dandan ketatalaksanaan yang tersusun Ketatalaksanaan;
1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi 1.6.1. Meningkatkan kualitas pelayanan 1.6.1.1. Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran - Perda Inisiatif 1 10 Program Penataan Peraturan Otonomi Daerah Sekretariat DPRDtugas-tugas DPRD; fungsi legislatif dan tugas legislatif; Perundang-undangan;
- Sosialisasi produk hukum DPRD
- Produk Hukum yang diselesaikan oleh 10 56 Program Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah Sekretariat DPRDDPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
1.7. Terselenggaranya pelayanan 1.7.1. Menyelenggarakan pelayanan 1.7.1.1. Penguatan kelembagaan LPSE - Persentase pemilihan penyedia barang/jasa 100% 100% Program Pelayanan Pemilihan Otonomi Daerah Kantor Layanan Pengadaanpengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa melalui melalui LPSE Penyedia Barang/Jasa Barang dan Jasamelalui LPSE LPSE - Persentase sanggah banding dari penyedia 0% 0%
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-69
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10terhadap proses pelelangan
1.8. Meningkatnya pelayanan 1.8.1. Mengembangkan sistem administrasi 1.8.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib - Kepemilikan KTP 72,95 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan danadministrasi kependudukan dan kependudukan dan catatan sipil; administrasi kependudukan; - Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 260,99 Kependudukan; Catatan Sipil Capilcatatan sipil;
- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 100 100- Kepemilikan KK 76,83 80,48- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 0,7239 0,7257
- Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062- Rasio pasangan berakte nikah 1 1- Ketersediaan database kependudukan Tidak ada Tidak ada
skala propinsi
1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan 1.9.1. Meningkatkan kualitas pelayanan 1.9.1.1. Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 2 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal Badan Perijinan Terpaduyang sesuai dengan ketentuan, perizinan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat; 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah N/A 3 PERDA Penanaman Modal;cepat dan terjangkau masyarakat; (4 Perda)
2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) N/A 2 PERDA3) Izin HO/Gangguan (1 Perda) N/A 2 PERDA4) Izin SITU (1 Perda) N/A 2 PERDA5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) N/A 2 PERDA6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) N/A 8 PERDA7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) N/A 2 PERDA8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) N/A 2 PERDA9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri N/A 2 PERDA (2 Perda)10) Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan N/A 1 PERDA (2 Perda)13) Izin TDG (2 Perda) N/A 2 PERDA14) Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan N/A 2 PERDA Industri (2 Perda)16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) N/A 3 PERDA17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) N/A 3 PERDA18) Izin IUPPABT (2 Perda) N/A 2 PERDA19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah N/A 2 PERDA (2 Perda)20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah N/A 2 PERDA (2 Perda)21) Izin SIUP (2 Perda) N/A 1 PERDA22) Izin IMTA (1 Perda) N/A 3 PERDA23) Izin Salon Type C dan D (3 Perda) N/A 1 PERDA24) Izin Usaha RPH (1 Perda) N/A 1 PERDA25) Izin Usaha Peternakan (1 Perda) N/A 1 PERDA26) Izin Usaha Perikanan (1 Perda) N/A 3 PERDA27) Izin DAMIJA (3 Perda) N/A 3 PERDA28) Izin DAMAJA (3 Perda) N/A 3 PERDA29) Izin DAWASJA (3 Perda) N/A 3 PERDA
- Rasio daya serap tenaga kerja 369 334 Program Penyiapan Potensi Penanaman Modal Badan Perijinan TerpaduSumberdaya, Sarana dan Prasarana;
- Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan 1 website 1 websiteadm pemerintah
- Jenis Perijinan N/A 60
- Lama proses perijinan Program Pelayanan Perijinan; Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah N/A 14 Hari Kerja (14 HARI KERJA)2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan N/A 12 Hari Kerja (14 HARI KERJA)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-70
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 103) Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja4) Izin SITU (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan N/A 10 Hari Kerja (12 HARI KERJA)6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi N/A 10 Hari Kerja (12 HARI KERJA)7) Izin IPR/Pemasangan Reklame N/A 8 Hari Kerja (10 HARI KERJA)8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah N/A 10 Hari Kerja (10 HARI KERJA)9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri N/A 5 Hari kerja (5 HARI KERJA)10) Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) N/A 8 Hari Kerja11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri N/A 8 Hari Kerja (10 HARI KERJA)12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan N/A 3 Hari Kerja (3 HARI KERJA)13) Izin TDG (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja14) Izin IPPI/Perluasan Industri N/A 9 Hari Kerja (10 HARI KERJA)15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan N/A 14 Hari Kerja Industri (14 HARI KERJA )16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri N/A 14 Hari Kerja (14 HARI KERJA)17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri N/A 12 Hari Kerja (12 HARI KERJA)18) Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah N/A 14 Hari Kerja (14 HARI KERJA)20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah N/A 14 Hari Kerja (14 HARI KERJA)21) Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja22) Izin IMTA (10 HARI KERJA ) N/A 8 Hari Kerja23) Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) N/A 10 Hari Kerja24) Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) N/A 10 Hari Kerja25) Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) N/A 10 Hari Kerja26) Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) N/A 12 Hari Kerja27) Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) N/A 12 Hari Kerja28) Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) N/A 12 Hari Kerja29) Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA ) N/A 12 Hari Kerja
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat N/A Ada Program Pengembangan Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu- Penyelesaian izin lokasi N/A 75,00 Pelayanan Perijinan;- Tingkat Kepuasan Masyarakat N/A 45.039 - Seluruh perijinan berstandar ISO 20 45 - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 2 Program …………………… Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu
1.10. Meningkatnya kinerja pelayanan 1.10.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan 1.10.1.1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur 263 orang 2348 orang Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Badan Pemberdayaankecamatan dan aparatur kecamatan; aparatur kecamatan pemerintahan desa Aparatur Pemerintahan Desa; Masayarakat dan Desa Masayarakat dan
- Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desapemerintahan desa dan pengadaankendaraan roda 2 dalam menunjangkapasitas aparatur pemdes
1.11. Meningkatnya kinerja 1.11.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 1.11.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 89 desa 244 desa Program Penataan Administrasi Pemberdayaan Badan Pemberdayaanpenyelenggaraan pemerintahan dan aparat penyelenggara partisipasi masyarakat desa dalam - Persentase desa berstatus swasembada terhadap 6,91% 13,82% Pemerintahan Desa; Masayarakat dan Desa Masayarakat dandesa; pemerintahan desa; pembangunan total desa Pemerintahan Desa
1.11.1.2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi Program Peningkatan Keberdayaan Pemberdayaan Badan Pemberdayaanpemerintahan desa masyarakat pada pembangunan wilayahnya Masyarakat Perdesaan; Masayarakat dan Desa Masayarakat dan
- Posyandu aktif 100,00% 100,00% Pemerintahan Desa1.11.1.3. Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 78,37 96,75
pemberdayaan masyarakat (LPM) - LPM Berprestasi 30 Lembaga 60 Lembaga
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-71
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10- Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan 100,00% 100,00%
masyarakat- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47- PKK aktif 1,00 1,00
- Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan 134 Lembaga 184 Lembaga Program Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Badan PemberdayaanEkonomi Perdesaan; Masayarakat dan Desa Masayarakat dan
Pemerintahan Desa- Swadaya masyarakat terhadap program 25,25% 28,37% Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Badan Pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat Masyarakat dalam Membangun Desa; Masayarakat dan Desa Masayarakat danPemerintahan Desa
- Jumlah LSM 197 247
- Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di 40 kelompok 80 kelompok Program Peningkatan Peran Pemberdayaan Badan Pemberdayaanperdesaan Perempuan di Perdesaan; Masayarakat dan Desa Masayarakat dan
Pemerintahan Desa1.12. Meningkatnya efektifitas 1.12.1. Meningkatkan kualitas laporan dan 1.12.1.1. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi - Laporan Hasil Pengawasan 411 490 Program Peningkatan Sistem Otonomi Daerah Inspektorat
pengawasan dan pengendalian; tindak lanjut hasil pengawasan; pemerintah (OPD); - Tindaklanjut Hasil Audit (%) 100% 100% Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan KebijakanKDH;
1.12.2. Meningkatkan profesionalisme aparat 1.12.2.1. Peningkatan kualitas aparat pengawasan; - Jumlah Auditor 36 50 Program Peningkatan Profesionalisme Otonomi Daerah Inspektoratpengawasan; - Jumlah P2UPD 19 33 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan;
- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan 2 3 Program Penataan dan Otonomi Daerah Inspektorat
- Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan - 1 Penyempurnaan Kebijakan Sistem danReformasi Birokrasi/PMPRB Prosedur Pengawasan
1.13. Tertibnya pengelolaan arsip dan 1.13.1. Meningkatkan pengelolaan 1.13.1.1. Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 98,72% Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kantor Arsip dantercapainya kemudahan untuk dan pelayanan kearsipan; bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan Kearsipan; Perpustakaan Daerahpelayanan kearsipan pemerintahan daerah;
1.13.1.2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media 135.000 Berkas 403.200 Berkas Program Penyelamatan dan Kearsipan Kantor Arsip danarsip dengan memanfaatkan teknologi yang Elektronik Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; Perpustakaan Daerahmaju dan modern;
- Meningkatnya umur teknis sarana prasarana 19.000 Boks 21.000 Boks Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kearsipan Kantor Arsip dankearsipan Sarana dan Prasarana Kearsipan; Perpustakaan Daerah
1.14. Meningkatnya akuntabilitas 1.14.1. Meningkatkan transparansi dan 1.14.1.1. Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun danPemerintah Kabupaten Bogor akuntabilitas kinerja Pemerintah AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
1.15. Tersedianya informasi tentang 1.15.1. Meningkatkan kualitas pelayanan 1.15.1.1. Perwujudan transparansi, komunikasi dan - Website milik Pemerintah Daerah ada 1215 Program Pengembangan Komunikasi, Komunikasi dan Dinas Komunikasi danpenyelenggaraan pemerintahan informasi penyelenggaraan informasi penyelenggaraan pemerintahan; - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke 30 30 Informasi dan Media Massa; Informatika Informasiyang mudah diakses oleh pemerintahan bagi masyarakat; daerahmasyarakat; - Wartel/Warnet 0,19 0,18
- Jaringan Komunikasi 0,01 0,011.15.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap - Persentase penduduk yang menggunakan 34,48 47,60
pelayanan publik dengan dukungan sistem HP/telepon administrasi/manajemen pemerintahan yang - Sertifikasi ISO 9001.2.2008berbasis teknologi informasi dan komunikasi - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusianyang modern; Informasi Nasional melalui :
a. Media Baru (media center dan DSP)1.15.1.3. Peningkatan hubungan yang kondusif antara - Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di
pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang seluruh Kecamatanberkepentingan (stakeholders) dalam rangka - Media Baru LPSE ada 1215penyebarluasan informasi (stakeholders) b. Media Massa:dalam rangka penyebarluasan informasi - Media Massa Radio ada 13250pembangunan daerah; - Media Massa Televisi ada 13250
- Media Massa Majalah 12 60c. Media Luar Ruang 8 43d. Media Tradisional 40 10
- Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara - 760Bersama
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-72
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10
- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan Program Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Dinas Komunikasi dankomunikasi data Bidang Komunikasi dan Informasi; Informatika Informasi
- Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen 0 jaringan 80Pemerintah Daerah
- Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat 0 78di seluruh OPD dan Desa
- Media Interpersonal 10 44 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Komunikasi dan Dinas Komunikasi danBidang Komunikasi dan Informasi; Informatika Informasi
- Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke 145 60 Program Kerjasama Informasi dan Komunikasi dan Dinas Komunikasi dandaerah Media Massa; Informatika Informasi
- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan 100 100KIM
2.1. Meningkatnya kapasitas dan 2.1.1. Meningkatkan profesionalisme 2.1.1.1. Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai 1. Meningkatnya Kedisiplinan PNS Program Pembinaan dan Otonomi Daerah Badan Kepegawaian dankapabilitas aparatur aparatur dan kesetiakawanan Korps Negeri Sipil; - Persentase tingkat kehadiran PNS 97,25 97,70 Pengembangan Aparatur; Pendidikan Pelatihan
Pegawai Republik Indonesia - Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran 0,0365 0,00150disiplin
2. Meningkatnya motivasi kerja pegawai- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan 0,07 0,082
kesejahteraan- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS 0,053 0,074
3. Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil 49,50 49,6 Program Analisa Kebutuhan dan Otonomi Daerah Badan Kepegawaian dananalisis kebutuhan formasi Formasi Pegawai; Pendidikan Pelatihan
2.1.1.2. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai 4. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Program Layanan Administrasi Otonomi Daerah Badan Kepegawaian dantupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan; - Pemrosesan kenaikan pangkat 87,65% 97,50% Kepegawaian; Pendidikan Pelatihan
- Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis 294,50% 100,00%dan karsu
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur n.a. 12,46% Program Pendidikan dan Otonomi Daerah Badan Kepegawaian danmelalui diklat, bintek dan tugas belajar; Pelatihan; Pendidikan Pelatihan
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur n.a. 12,46% Program Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah Badan Kepegawaian danmelalui diklat, bintek dan tugas belajar; Sumber Daya Aparatur; Pendidikan Pelatihan
2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan 2.2.1. Menerapkan manajemen pengelolaan 2.2.1.1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan - Terwujudnya jiwa korsa Program Fasilitasi Pindah/Purna Otonomi Daerah Sekretariat Korprikepegawaian kepegawaian yang berkeadilan dan kesejahteraan aparatur - Cakupan penghormatan dinas dan purna tugas 100% 100% Tugas PNS;
- Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten 0,36 0,37Bogor, CPNS dan P3K dibandingkan denganpegawai pensiun
- Terwujudnya jiwa korsa Program Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah Sekretariat Korpri- Terwujudnya solidaritas 100% 100% Sumber Daya Aparatur;- Cakupan bantuan kesehatan 100% 100%
- Terwujudnya jiwa korsa Program Pembinaan dan Otonomi Daerah Sekretariat Korpri- Cakupan konsultasi dan mediasi hukum 100% 100% Pengembangan Aparatur
3.1. Meningkatnya kerjasama antar 3.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 3.1.1.1. Peningkatan pelayanan kerjasama secara - Terciptanya kerjasama pembangunan antar 33 Dokumen 170 Dokumen Program Peningkatan Kerjasama Otonomi Daerah Sekretariat Daerahpemerintah daerah dan pihak kerjasama daerah; berkelanjutan; pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : Antar Pemerintah daerah danketiga; perjanjian dan kesepakatan; pihak ketiga;
4.1. Terbentuknya daerah otonomi 4.1.1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi 4.1.1.1. Percepatan pembentukan daerah otonomi - Terbentuknya DOB Kabupaten Bogor Barat 0 1baru Kabupaten Bogor Barat pembentukan Kabupaten Bogor Barat baru Kabupaten Bogor Barat
5.1. Meningkatnya wawasan 5.1.1. Meningkatkan pembinaan wawasan 5.1.1.1. Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsa - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 0,9843 0,3501 Program Peningkatan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Kantor Kesatuan Bangsa dankebangsaan masyarakat kebangsaan bagi masyarakat; yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ dan Kenyamanan Lingkungan Politik Dalam Negeri Politik
sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
5.2. Terwujudnya kehidupan politik 5.2.1. Meningkatkan peran pemerintah, 5.2.1.1. Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 25 Program Pendidikan Politik Kesatuan Bangsa dan Kantor Kesatuan Bangsa dan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-73
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR1 2 6 7 9
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWABSTRATEGI ARAH KEBIJAKAN
83 4 5 10yang demokratis masyarakat danpartai politik dalam - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 8 Kegiatan 10 Masyarakat; Politik Dalam Negeri Politik
pembangunan kehidupan politik yang OKP demokratis
5.3. Terlindunginya masyarakat dari 5.3.1. Meningkatkan penertiban gangguan 5.3.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan dan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 2,5219 2720 Program Kemitraan Kesatuan Bangsa dan Kantor Kesatuan Bangsa dangangguan keamanan, keamanan, kenyamanan, penguatan peran serta masyarakat dalam memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi Pengembangan Wawasan Politik Dalam Negeri Politikkenyamanan, ketentraman dan ketentraman dan ketertiban di mewujudkan keamanan, kenyamanan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kebangsaan;ketertiban; masyarakat; ketentraman dan ketertiban;
- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 1,1387 1440 Program Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Kantor Kesatuan Bangsa danmemperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi Wawasan Kebangsaan; Politik Dalam Negeri Politikpengembangan wawasan kebangsaan
- Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama
- Penegakan PERDA 15,37 93,13 Program Peningkatan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 15,37 97,73 dan Kenyamanan Lingkungan; Politik Dalam Negeri
ketentraman, keindahan) di Kabupaten
- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 7300- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan 18 26
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 0,39 0,89 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Prajapenduduk dan Pencegahan Tindak Kriminal; Politik Dalam Negeri
- Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 7,44
- Angka kriminalitas 8,02 3,56 Program Peningkatan Pemberantasan Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja- Jumlah demo 22 79 Penyakit Masyarakat Politik Dalam Negeri
- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 29,72 Program Peningkatan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Prajadan Kenyamanan Lingkungan; Politik Dalam Negeri
- Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan n.a. 93,13 peraturan kepala daerah
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan n.a. 4,10 ketentraman masyarakat
- Cakupan rasio petugas Linmas n.a. 0,84
- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 0,09 0,30 Program Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten untuk Menjaga Ketertiban dan Politik Dalam Negeri
Keamanan Lingkungan;
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VII-74
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 URUSAN WAJIB1 01 PENDIDIKAN 636.337.756.700 958.354.283.817 1.032.289.712.199 889.254.641.529 978.180.105.200 4.494.416.499.445 1 01 001 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10 33,60 1.385.717.300 36,10 2.101.377.300 38,60 2.311.515.030 41,10 1.844.389.000 43,60 2.028.827.900 43,60 9.671.826.530 DINAS1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun - Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A 99,02 99,20 428.528.307.000 99,40 681.021.310.500 99,60 749.123.441.550 99,80 570.371.176.000 100,00 627.408.293.600 100,00 3.056.452.528.650 PENDIDIKAN
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B 85,53 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00 100,00 (6 program) - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A 108,71 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71 109,71 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-PB 95,43 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00 100,00 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun 1.022,03 1.022 1.022,4 1.023 1.023 1.023,03 1.023,03 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun 889,45 890,36 891,27 892,18 893,09 894,00 894,00 - Rasio Ketersedianan SD-MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 39,67 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94 34,94 - Rasio Ketersedianan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 31,04 30,76 30,47 30,17 29,86 29,54 29,54 - Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI 380,61 381,82 383,03 384,24 385,45 386,65 386,65 - Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs/Murid SMP-MTs 370,54 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70 380,70 - Rasio Rombel/Guru SD-MI 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,00 - Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik 57,05 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05 67,05 - Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik 63,98 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98 73,98 - Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI 0,379 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050 0,050 - Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs 0,954 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500 0,500 - Angka Lulusan (AL) SD-MI 99,81 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00 100,00 - Angka Lulusan (AL) SMP-MTs 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs 99,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa 58,32 63,49 68,66 73,82 78,99 84,16 84,16 - % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa 62,56 66,03 69,17 72,17 75,04 77,78 77,78 - % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi
serta papan tulis untuk setiap rombel 33,47 38,63 43,80 48,97 54,13 59,30 59,30 - % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi
serta papan tulis untuk setiap rombel 66,34 71,96 77,31 82,42 87,29 91,96 91,96 - % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap 85,19 88,17 91,16 94,14 97,13 100,00 100,00 - % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang 85,06 88,30 91,39 94,34 97,16 100,00 100,00 - % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi 81,28 85,42 89,36 93,12 96,71 100,00 100,00 - % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 79,22 83,35 87,49 91,62 95,75 100,00 100,00 - % SD yang memiliki 6 orang guru 97,82 98,28 98,74 99,20 99,66 100,00 100,00 - % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran 71,10 77,40 83,41 89,14 94,62 100,00 100,00 - % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 97,53 98,05 98,56 99,08 99,60 100,00 100,00
% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 82,49 85,99 89,49 93,00 96,50 100,00 100,00 - % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 68,64 75,48 82,00 88,23 94,17 100,00 100,00 - % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah
memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 23,32 25,80 28,17 30,43 32,59 34,65 34,65 - % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 91,10 92,88 94,66 96,44 98,22 100,00 100,00 - % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 50,41 59,46 68,08 76,30 84,16 91,67 91,67 - Rara-rata Lama Sekolah (RLS) 8,04 8,21 8,38 8,55 8,72 9,00 9,00
1 01 03 Program Pendidikan Menengah - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA-SMK-MA-Paket C 48,92 51,60 150.915.444.800,00 54,28 174.313.728.000,00 56,96 175.245.100.800,00 59,63 200.868.457.028,80 62,31 220.955.302.700,00 62,31 922.298.033.329 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA-Paket C 54,15 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55 67,55 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun 518,55 521,23 523,91 526,59 529,27 531,95 531,95 - Rasio Ketersediaan SMA-SMK-MA terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun 19,35 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84 21,84 - Rasio Guru SMA-SMK-MA/Murid SMA-SMK-MA 369,490 373,310 375,250 375,620 374,640 372,510 372,510 - Sekolah Pendidikan SMA-SMK Kondisi Bangunan Baik 71,18 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12 81,12 - Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA 0,77 0,67 0,56 0,46 0,35 0,25 0,25 - Angka Lulusan (AL) SMA-SMK-MA 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMA-SMK-MA 79,44 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44 89,44
1 01 04 Program Pendidikan Non-Formal - Angka Melek Huruf (AMH) 95,35 95,70 14.288.678.800 96,05 25.757.283.000 96,40 22.933.011.300 96,75 25.226.312.000 97,10 27.748.943.000 97,10 115.954.228.100 1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 68,86 72,92 37340651800 77,48 69.428.730.017 81,73 76.371.603.019 85,95 84.008.763.000 90,12 92.409.639.000 9012,00% 359.559.386.836 1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi 5 5 3.878.957.000 5 5.731.855.000 5 6.305.040.500 5 6.935.544.500 5 7.629.099.000 5 30.480.496.000
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
Tabel 8.1.INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-3
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
1 02 KESEHATAN 295.779.181.000 392.929.577.700 425.326.806.370 467.325.602.041 466.272.190.670 2.047.633.357.7811 02 002 DINAS KESEHATAN1 02 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100,00% 100,00% 19.715.164.000 100,00% 39.676.735.000 100,00% 43.644.408.500 100,00% 48.008.849.350 100,00% 52.809.734.285 100,00% 203.854.891.135 DINAS1 02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65,24% 66,00% 75.274.362.000 67,00% 109.372.529.000 68,00% 120.309.781.900 69,00% 132.340.760.090 70,00% 145.574.836.099 70,00% 582.872.269.089 (14 program)1 02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; - Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 60,00% 1.245.825.000 80,00% 3.368.473.950 85,00% 3.705.321.345 90,00% 3.984.468.513 100,00% 4.350.486.149 100,00% 16.654.574.957
- Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 11,55% 11,67% 11,79% 11,91% 12,03% 12,03%1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 4.587.786.000 100,00% 5.156.547.000 100,00% 5.672.201.700 100,00% 6.239.421.870 100,00% 6.863.364.057 100,00% 28.519.320.627
- Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%1 02 05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% 415.410.000 95,00% 789.270.000 95,00% 868.197.000 95,00% 955.016.700 95,00% 1.050.518.370 95,00% 4.078.412.070
- Prosentase TTU yg memenuhi syarat 77,22% 77,72% 78,22% 78,72% 79,22% 79,72% 79,72%- Prosentase TPM yg memenuhi syarat 89,71% 89,96% 90,21% 90,46% 90,71% 90,96% 90,96%- Cakupan JAGA memenuhi syarat 70,13% 70,63% 71,13% 71,63% 72,13% 72,63% 72,63%- Cakupan SAB memenuhi syarat 70,07% 70,57% 71,07% 71,57% 72,07% 72,57% 72,57%
1 02 06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08% 82% 1.673.860.000 82% 6.714.199.500 82% 6.885.619.450 82% 7.074.181.395 82% 7.281.599.535 82% 29.629.459.880 - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 02 07 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:9,718% 1:9,550 55.891.058.000 1:9,394 72.383.193.200 1:9,247 79.621.512.520 1:9,111 87.583.663.772 1:8,982 49.363.487.789 1:8,982 344.842.915.281Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; - Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2%
- Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 30,65% 31,11% 31,57% 32,03% 32,49% 32,49%1 02 08 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% 80% 1.374.409.000 80% 2.538.609.250 81,25% 2.792.470.175 81,25% 3.071.717.193 82,5% 3.378.888.912 82,5% 13.156.094.530
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 86,11% 90,00% 90,00% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%kompetensi kebidanan
- Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95% 95% 95% 95% 95% 95%- Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09
1 02 09 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; - Angka usia harapan hidup 70 70,4 13.900.000 70,8 561.380.000 71,2 617.518.000 71,6 679.269.800 72,0 747.196.780 72,0 2.619.264.5801 02 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja; 430.625.000 473.687.500 521.056.250 573.161.875 1.998.530.6251 02 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,879 26.343.118.000 1:3,835 12.930.702.000 1:3,788 13.198.772.200 1:3,741 14.576.149.420 1:3,690 15.758.764.362 1:3,690 82.807.505.982
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,637 1:2,606 1:2,576 1:2,542 1:2,508 1:2,508- Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi
- RSUD 3 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 4 unit- Puskesmas 0 unit 0 unit 20 unit 25 unit 30 unit 26 unit 101 unit
1 02 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 109.154.033.000 100% 133.996.047.600 100% 147.395.652.360 100% 162.135.217.596 100% 178.348.739.356 100,00% 731.029.689.912- Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan 39,40% 39,4% 55% 70% 85% 100% 100,00%
1 02 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:218,066 1:205,948 4.882.481.000 1:195,519 1:186,462 1:178,526 1:178,526 4.882.481.000Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RSMata
1 02 14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan - Cakupan pengawasan terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya 100% 100% 90.256.000 100% 128.785.200 100% 141.663.720 100% 155.830.092 100% 171.413.101 100% 687.948.113
1 02 003 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 126.011.890.000 198.205.625.000 202.866.778.769 166.046.067.483 199.460.681.687 810.178.988.939 RSUD1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 52.649.819.000 72,00% 111.701.140.000 75% 91.058.725.120 78% 31.083.091.388 80% 35.230.168.346 80% 239.310.889.854 CIAWI
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 64,52% 65,00% 66,00% 67,00% 68,00% 70,00% 70,00% (6 program)Sakit Mata;
1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah - Peningkatan layanan Spesialis 20 20 21 23 23 23 23Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit - Peningkatan jumlah instalasi 19 20 22 22 22 22 22Mata;
1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 35 1 : 4 - 1 : 4 1.400.000.000 1 : 4 1.350.000.000 1 : 4 1.500.000.000 1 : 4 1.200.000.000 1 : 4 5.450.000.000
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 11 02 05 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 73.212.071.000 72,00% 84.854.485.000 75% 110.158.053.649 78% 133.162.976.095 80% 162.680.513.341 80% 564.068.099.085
Ciawi;1 02 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat; - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 69,94% 70,00% 150.000.000 72,00% 250.000.000 75% 300.000.000 78% 300.000.000 80% 350.000.000 80% 1.350.000.000
1 02 004 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG 100.484.126.000 311.941.486.000 122.757.676.000 104.344.085.000 157.002.452.000 796.529.825.000 1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 28.558.668.000 76 240.016.028.000 77 50.257.676.000 78 31.344.085.000 80 82.002.452.000 80 432.178.909.000 RSUD
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 50,00% 50,00% 50,00% CIBINONGSakit Mata; - Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 (3 Program)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-4
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
- Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) 94,80 65 60 55 50 45 45- Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1 1 1 1 1 1- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita 24,04 24 24 24 24 24 24
keluar NDR (tidak>25)- Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar 45,45 44 44 44 44 44 44
Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 50- Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 71.925.458.000 76 71.925.458.000 77 72.500.000.000 78 73.000.000.000 80 75.000.000.000 80 364.350.916.000Cibinong; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 50,00% 50,00% 50,00%
- Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,2 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0- Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) 94,80 65 60 55 50 45 45- Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1 1 1 1 1 1- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita 24,04 24 24 24 24 24 24
keluar NDR (tidak>25)- Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita 24,04 24 24 24 24 24 24
keluar NDR (tidak>25)- Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar 45,45 44 44 44 44 44 44
Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 50- Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 : 0,7 1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,85 1 : 1 1 : 1 1 : 11 02 06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Peningkatan layanan Spesialis 87,50% 87,50% 1.300.000.000 87,50% 89,00% 90,00% 100,00% 1.500.000.000 100,00% 2.800.000.000
4 spesialis dasar4 spesialis penunjang8 spesialis lain
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,83 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG 34.030.344.000 30.885.933.000 80.510.516.016 98.536.210.942 115.021.874.450 358.984.878.409 1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 82,57 75% 26.399.655.000 75% 154.405.000 75% 28.462.779.246 75% 35.001.884.787 75% 39.677.181.410 75% 129.695.905.444
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah - Peningkatan layanan Spesialis 14 14 15 16 17 17 17Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 76 75% 75% 75% 75% 75% 75%
1 02 02 Program Pelayanan Kesehatan BLUD - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 82,5729601 0,75 0,75 30.000.000.000 0,75 39.000.000.000 0,75 48.000.000.000 0,75 57.000.000.000 0,75 174.000.000.000 - Peningkatan layanan Spesialis 14 1400% 1500% 1600% 1700% 1700% 1700%- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III 76 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
1 02 03 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ - Peningkatan jumlah instalasi 13 15 598.596.000 17 731.528.000 18 929.121.000 18 1.191.375.000 18 1.356.637.500 18 4.807.257.500 Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
1 02 04 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 1 1 1 1 1 1 - 1 02 05 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 2:4 2:4 7.032.093.000 2:4 - 2:4 12.118.615.770 3:4 14.342.951.155 3:4 16.988.055.540 3:4 50.481.715.465
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:6 1:6 1:6 1:5 1:5 1:5
1 02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 20.946.684.000 45.149.233.600 30.230.367.720 36.352.039.064 42.733.434.376 149.037.567.471 RSUD1 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,90% 45,00% 16.803.932.000 50,00% 40.164.718.400 55,00% 24.197.662.080 60,00% 29.036.362.496 65,00% 34.027.634.995 144.230.309.971 CILEUNGSI
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah (5 program)Sakit Mata; - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 60,60 65,00 75,00 90,00 105,00 120,00
1 02 02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah - Peningkatan layanan Spesialis 14 14 598.596.000 15 731.528.000 16 929.121.000 17 1.191.375.000 17 17Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit - Peningkatan jumlah instalasi 10 16 18 21 21 21 1.356.637.500 21 4.807.257.500 Mata;
1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 100% - 100% - 100% - 100% - 100 -1 02 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1:2.0 1:1.4 3.394.156.000 1:1.6 4.072.987.200 1:1.78 4.887.584.640 1:1.9 5.865.101.568 1:2.2 7.038.121.881
- Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 02 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,9% 45,0% 150.000.000 50% 180.000.000 55% 216.000.000 60% 259.200.000 65% 311.040.000
1 03 LINGKUNGAN HIDUP 13.349.768.000 25.742.641.500 22.054.205.690 24.159.626.234 26.475.585.942 108.781.827.3661 03 006 BADAN LINGKUNGAN HIDUP BLH1 03 01 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 64,57% 65% 4.689.464.000 67% 11.222.110.400 69% 12.344.321.440 71% 13.578.753.584 73% 14.936.628.942 73% 56.771.278.366 (6 program)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-5
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
Hidup;1 03 02 Program Perlindungan dan Konservasi SDA; - Pencemaran Status Mutu Air 99% 85% 4.846.520.000 87% 6.627.000.000 89% 1.127.000.000 91% 1.239.700.000 93% 1.363.670.000 93% 15.203.890.000 1 03 03 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan 100% 85% 662.000.000 87% 2.060.000.000 89% 2.266.000.000 91% 2.492.600.000 91% 2.741.860.000 91% 10.222.460.000
teknis pengendalian pencemaran udara1 03 04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan - Penegakan hukum lingkungan 75% 20% 2.489.784.000,00 40% 2.773.531.100 60% 3.050.884.250 80% 3.355.972.650 100% 3.691.567.000 100% 15.361.739.000
Lingkungan Hidup;1 03 05 Program Pengendalian Polusi; - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan 100% 85% 662.000.000 87% 2.060.000.000 89% 2.266.000.000 91% 2.492.600.000 91% 2.741.860.000 91% 10.222.460.000
teknis pengendalian pencemaran udara1 03 06 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Penurunan emisi GRK 0 0 - 0-1% 1.000.000.000 1-2% 1.000.000.000 2-3% 1.000.000.000 3-4% 1.000.000.000 4-5% 1.000.000.000
1 04 PEKERJAAN UMUM1 04 007 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 691.444.033.000 705.272.916.000 719.378.377.000 733.765.948.000 748.441.268.000 3.598.302.542.000 DBMP
Terbangunnya pembangunan Poros Barat-Utara-Tengah-Timur1 04 01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 447.301.591.000 79,36% 456.247.623.000 80,95% 465.372.576.000,00 82,57% 474.680.028.000 84,22% 484.173.629.000 84,22% 2.327.775.447.000 (9 program)
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00032 0,00030 0,00028 0,00026 0,00024 0,00024- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2,23% 2,21% 2,19% 2,17% 2,15% 2,13% 2,13%
### - Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%penduduk (minimal dilalui roda 4)
1 04 02 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 31,38 32,01 2.222.230.000 32,65 2.266.675.000 33,30 2.312.009.000,00 33,97 2.358.250.000 34,65 2.405.415.000 34,65 11.564.579.000 drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan 39,09% 39,07% - 39,05% - 39,03% 39,01% 38,99% 38,99%aliran tidak tersumbat
1 04 03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 0,849 0,866 4.735.343.000 0,883 4.830.050.000 0,901 4.926.651.000,00 0,919 5.025.185.000 0,937 5.125.689.000 0,937 24.642.918.000 sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
1 04 04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan; - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76,27% 77,80% 131.282.319.000 79,36% 133.907.966.000 80,95% 136.586.126.000,00 82,57% 139.317.849.000 84,22% 142.104.206.000 84,22% 683.198.466.000 - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422- Panjang jalan dilalui roda 4 0,00034 0,00032 0,00030 0,00028 0,00026 0,00024 0,00024
1 04 05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,84221 04 06 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,8422
dan Jembatan;1 04 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,84221 04 08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, - Rasio Jaringan irigasi 4,434 4,523 93.305.788.000 4,613 95.171.904.000 4,705 97.075.343.000,00 4,799 99.016.850.000 4,895 100.997.187.000 4,895 485.567.072.000
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara partisipatif (PPSIP); - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 56,68% 57,81% 58,97% 60,15% 61,35% 61,35%- Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi (Komir, SKPD,
P3A/GP3A)1 04 09 Program Pengendalian Banjir; - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,97% 12.596.762.000 2,95% 12.848.698.000 2,93% 13.105.672.000,00 2,91% 13.367.786.000 2,89% 13.635.142.000 2,89% 65.554.060.000
1 04 008 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 65.982.896.000 80.700.542.400 97.404.867.840 104.009.468.979 111.088.715.075 459.186.490.294 1 04 01 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 42,63% 18.095.310.000 43,87% 22.747.162.000 45,11% 27.403.221.400 46,36% 34.266.280.780 47,60% 38.827.676.566 47,60% 141.339.650.746 DKP
- Persentase penduduk berakses air minum 4,19% 4,26% 4,38% 4,51% 4,63% 4,76% 4,76% (6 program)1 04 02 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan 32 Lokasi 34 Lokasi 1.966.364.000 36 Loaksi 4.364.338.000 38 Lokasi 2.998.271.800 40 Loaksi 1.845.598.980 42 Lokasi 2.007.658.878 42 Lokasi 13.182.231.658
Taman jalur1 04 03 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 23,52% 25% 34.412.517.000 30% 38.801.942.400 40% 51.476.274.640 50% 50.745.489.219 60% 53.251.279.631 60% 228.687.502.890
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 2,35% 4,00% 4,40% 4,84% 5,32% 5,86% 5,86% - Persentase penanganan sampah 39,05% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 60,00%
1 04 04 Program Pengelolaan Area Pemakaman; - Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk 2,44% 2,20% 2.641.794.000 2,13% 4.052.100.000 2,01% 4.552.100.000 2,02% 5.052.100.000 1,96% 5.552.100.000 1,96% 21.850.194.000 - Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 22,00% 21,36% 20,18% 20,20% 19,61% 19,61%
1 04 05 Program Pengendalian dan Penataan Reklame; - Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 15 Titik 1.908.224.000 15 Titik 1.685.000.000 15 Titik 1.725.000.000 15 Titik 1.725.000.000 15 Titik 1.725.000.000 15 Titik 8.768.224.000 1 04 06 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air - Jumlah pelayanan air limbah 2600 Ritase 2700 Ritase 6.958.687.000 2800 Ritase 9.050.000.000 2900 Ritase 9.250.000.000 3000 Ritase 10.375.000.000 3100 Ritase 9.725.000.000 14500 Ritase 45.358.687.000
Limbah; - Rumah tangga ber-Sanitasi 680.500 680.500 681.500 682.500 684.500 686.500 686.500 - Persentase rumah tinggal bersanitasi 68% 68,05% 68,15% 68,25% 68,45% 68,65% 68,65%- Cakupan pelayanan air limbah 54% 55% 56% 57% 58% 59% 59%
1 05 TATA RUANG 2.703.229.000 3.704.907.500 3.424.986.250 3.689.560.625 4.018.501.250 17.541.184.625
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-6
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
1 05 009 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN DTRPMendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilyah (PKW)
1 05 01 Program Perencanaan Ruang; - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 34,45 29,64 1.218.000.000 27,41 1.218.000.000 27,14 1.218.000.000 28,31 1.218.000.000 31,89 1.218.000.000 31,89 6.090.000.000 (3 program)HPL/HGB
- Cakupan luasan kawasan lindung 41,70% 42,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%- Luas wilayah produktif 87,05 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00- Luas wilayah kebanjiran 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,00 - Luas wilayah kekeringan 11,31 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 8,00
1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang; - Luas wilayah industri 0,45 0,50 829.960.000 0,55 891.907.500 0,60 1.281.986.250 0,65 1.513.560.625 0,70 1.806.201.250 0,75 6.323.615.625- Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45
1 05 03 Program Pengendalian Pemanfaatan - Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 5,00 655.269.000 4,50 1.595.000.000 4,00 925.000.000 3,50 958.000.000 3,00 994.300.000 0,50 5.127.569.000Ruang; - Ketaatan terhadap RTRW 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 16.549.275.000 17.524.317.400 19.449.160.290 22.254.748.155 21.002.353.671 96.779.854.5161 06 010 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu 0 kali 0 9.222.752.000 1 6.671.232.400 0 6.589.442.990 0 8.205.569.625 0 7.961.756.588 2 38.650.753.603 (5 program)
- Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu 0 kali 1 1 0 0 0 2 - Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu 1 kali 1 1 1 1 1 5 - Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan 0 unit 1 1 1 1 1 1
sistem penganggaran - Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok 1 1 1 1 1 1 - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan 1 dok 1 1 1 1 1 1 (5 program)
PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan 1 dok 1 1 1 1 1 1
PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan 1 dok 1 1 1 1 1 5
PERKADA - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor 1 1 1 1 1 1 5
yang berkualitas dan tepat waktu - Tercapainya Piala Anugerah Pangripta Nusantara 0 kali 0 0 0 0 1 1 - Tercapainya SMM ISO 9001:2008 0 1 1 1 1 1 5
1 06 02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang 2 2 2.320.879.000 2 2.253.545.000 2 4.308.649.500 2 3.558.314.450 2 3.355.645.895 10 15.797.033.845 berkualitas
1 06 03 Program Perencanaan Sosial Budaya; - Tersedianya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 2 2 913.685.000 2 2.129.626.000 2 2.585.000.000 2 2.195.000.000 2 2.325.000.000 10 10.148.311.000 yang berkualitas
1 06 04 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA; - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan 2 2 3.852.298.000 2 3.611.095.000 2 3.199.373.000 2 5.255.000.000 2 3.670.000.000 10 19.587.766.000 Lingkungan Hidup yang berkualitas
1 06 05 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan - Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan 2 2 0 2 2.156.471.000 2 1.994.112.000 2 2.191.023.000 2 2.755.126.000 10 9.096.732.000 Pembangunan Pembangunan yang berkualitas
1 06 06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor 40 40 239.661.000 40 702.348.000 40 772.582.800 40 849.841.080 40 934.825.188 40 3.499.258.068 Pembangunan daerah
1 07 PERUMAHAN 15.697.786.000 7.771.917.000 7.417.667.000 8.667.667.000 8.197.667.000 47.752.704.000 DTBP1 07 011 DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN (4 program)1 07 01 Program Lingkungan Sehat Perumahan; - Persentase Luas pemukiman yang tertata 8,025% 8,034% 4.591.200.000 8,044% 1.355.107.000 8,053% 1.257.667.000 8,062% 1.397.667.000 8,072% 1.327.667.000 8,072% 9.929.308.000
- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 47,70% 53,69% 57,83% 61.98% 66,13% 70,28% 70,28%Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1 07 02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; - Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,2180 0,2346 3.776.000.000 0,2480 5.025.000.000 0,2575 4.680.000.000 0,2624 5.715.000.000 0,2649 5.245.000.000 0,2649 24.441.000.000 - Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW)Kegiatan Wilayah (PKW)
- Tersedianya dokumen RTBL 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 12 dokumenProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; - Rasio rumah layak huni 0,2351 0,2373 7.330.586.000 0,2381 1.391.810.000 0,2389 1.480.000.000 0,2399 1.555.000.000 0,2400 1.625.000.000 0,2400 13.382.396.000
- Rumah Layak Huni 95,29% 96,18% 97,23% 98,25% 99,31% 100% 100%- Rasio permukiman layak huni 0,9967 0,9972 0,9980 0,9987 0,9995 1,00 1,00
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-7
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
- Lingkungan Permukiman Kumuh 0,32% 0,29% 0,26% 0,23% 0,19% 0,16% 0,16%- Lingkungan Pemukiman 4,61% 4,15% 3,69% 3,23% 2,76% 2,30% 2,30%- Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 24.623 34.623 47.623 60.623 74.623 83.982 83.982 - Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 95,29% 96,18% 97,23% 98,25% 99,31% 100% 100%- Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau 29,32% 41,23% 56,71% 72,19% 88,86% 100,00% 100%
1 08 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 176.292.577.000 605.104.069.000 273.720.210.000 264.417.624.000 134.701.900.000 1.790.454.255.0001 08 012 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA1 08 01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Jumlah Organisasi Kepemudaan 63 organisasi 60 1.272.417.000 62 1.399.658.000 63 1.539.623.000 65 1.693.585.000 70 1.862.943.000 70 7.768.226.000 DISPORA1 08 02 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Jumlah kegiatan Kepemudaan 16 kegiatan 15 2.438.470.000 15 3.877.116.000 16 4.546.116.000 16 4.671.116.000 17 5.061.116.000 17 20.593.934.000 ( 5 program)1 08 03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga - Jumlah Organisasi Olahraga 84 organisasi 60 1.367.180.000 70 1.503.898.000 75 1.654.287.000 80 1.819.715.000 80 2.001.686.000 80 8.346.766.000 1 08 04 Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Jumlah Kegiatan Olahraga 17 kegiatan 12 15.376.963.000 13 24.505.997.000 14 35.865.742.000 15 63.995.742.000 16 40.126.155.000 16 179.870.599.000 1 08 05 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik 6 gedung 2 155.837.547.000 573.817.400.000 230.114.442.000 192.237.466.000 85.650.000.000 12 1.573.874.730.000
pemerintah) - Jumlah lapangan olahraga 3 lapangan 1 1 1 1 1 8 - Tuntasnya Pembangunan Stadion Olahraga berskala Internasional 45,15% 62,15% 77,80% 100 0 0 100
1 09 PENANAMAN MODAL1 09 013 BADAN PERIJINAN TERPADU 11.683.370.000 13.042.000.000 14.349.200.000 15.041.452.000 15.221.836.520 69.337.858.520 1 09 01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 -58,66 3.360.000.000 10,00 2.700.000.000 10,50 2.970.000.000 11,00 3.267.000.000 11,50 3.299.670.000 115,72 15.596.670.000 BPT
- Pameran/expo 16 13 5 5 5 5 33 (6 program)1 09 02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 375 417 675.000.000 463 1.160.000.000 556 1.276.000.000 667 1.403.600.000 800 1.417.636.000 519 5.932.236.000
- Jumlah PMA 423 prshn 1 1 1 1 1 428141 proyek 30 32 34 36 38 311
- Jumlah PMDN 178 prshn 1 1 1 1 1 18380 proyek 25 26 27 28 29 215
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 17.061,19 M 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 42.061,19 - Nilai realisasi investasi PMA Rp. 10.664,06 M 2.800,00 3.180,00 3.541,40 3.880,95 4.194,76 28.261,17 - Nilai realisasi investasi PMDN Rp. 6.397,13 M 1.200,00 1.320,00 1.458,60 1.619,05 1.805,24 13.800,02
1 09 03 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal; 1 1 200.000.000 1 270.000.000 - 300.000.000 - 333.000.000 - 366.300.000 2 1.469.300.000 1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA3. Izin HO/Gangguan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA4. Izin SITU (1 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) N/A 7 PERDA 7 PERDA 7 PERDA 8 PERDA 8 PERDA 8 PERDA7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA13. Izin TDG (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA18. Izin IUPPABT (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA21. Izin SIUP (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA22. Izin IMTA (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA24. Izin Usaha RPH (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-8
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA27. Izin DAMIJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA28. Izin DAMAJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA29. Izin DAWASJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA
1 09 04 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan - Rasio daya serap tenaga kerja 369 309 1.144.455.000 324 1.380.000.000 340 1.518.000.000 357 1.669.800.000 375 1.686.498.000 334 7.398.753.000 Prasarana; 81637 17000 17850 18743 19680 20664 175573
221 55 58 61 64 67 5261 09 05 Program Pelayanan Perijinan; - Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah 1 website 1 website 364.915.000 1 website 645.000.000 1 website 709.500.000 1 website 716.595.000 1 website 723.760.950 1 website 3.159.770.950
- Jenis Perijinan N/A 21 5.125.000.000 29 5.400.000.000 37 5.940.000.000 50 5.999.400.000 60 6.059.394.000 60 28.523.794.000 - Lama proses perijinan N/A
1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja4. Izin SITU (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
f 6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja13. Izin TDG (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 9 Hari Kerja15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja22. Izin IMTA (10 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 8 Hari Kerja23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja
1 09 06 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; - Tingkat Kepuasan Masyarakat N/A 74,78 814.000.000 74,97 1.487.000.000 75,16 1.635.700.000 75,35 1.652.057.000 75,54 1.668.577.570 45.039 7.257.334.570 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat N/A Ada Ada Ada Ada Ada Ada- Penyelesaian izin lokasi N/A 69,75 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00- Seluruh perijinan berstandar ISO 20 25 30 35 40 45 45
1 10 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5.932.690.000 6.402.690.000 6.780.000.000 7.130.000.000 7.480.000.000 33.725.380.000 DISKOP-UKM1 10 014 DINAS KOPERASI UKM INDUSTRI & PERDAGANGAN PERINDAG1 10 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang - Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Mandiri 87,77% 87,80% 800.000.000 87,97% 840.000.000 88,22% 940.000.000 88,54% 1.030.000.000 88,92% 1.090.000.000 88,92% 4.700.000.000 (4 program)
Kondusif;1 10 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 14.716 17.081 1.310.000.000 19.711 1.330.000.000 22.616 1.460.000.000 25.801 1.595.000.000 29.271 1.760.000.000 29.271 7.455.000.000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah;1 10 03 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha - Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah 19 19 1.300.000.000 19 1.400.000.000 19 1.400.000.000 19 1.400.000.000 19 1.400.000.000 19 6.900.000.000
Mikro Kecil Menengah;1 10 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; - Persentase koperasi aktif 67,64% 68,23% 2.522.690.000 68,60% 2.832.690.000 68,96% 2.980.000.000 69,09% 3.105.000.000 69,44% 3.230.000.000 69,44 14.670.380.000
Evaluasi dan Penyusunan SOP Badan Perizinan Terpadu
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-9
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
1 11 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.103.159.300 5.500.000.000 5.600.000.000 5.750.000.000 6.000.000.000 26.953.159.300 1 11 015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1 13 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan; - Seluruh masyarakat mempunyai KTPel 72,95 81,55 4.103.159.300 85,84 5.500.000.000 90,63 5.600.000.000 100,00 5.750.000.000 100,00 6.000.000.000 100,00 26.953.159.300 DISDUKCAPIL
- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 249,55 253,06 256,13 258,76 260,99 260,99 (1 program) - Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) (%) 100 100 100 100 100 100 100 - Kepemilikan KK 76,83 77,67 78,45 79,17 79,85 80,48 80,48- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 0,7239 0,7241 0,7244 0,7248 0,7253 0,7257 0,7257- Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062- Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1 1 1- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada- Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 5.634.944 5.813.571 5.997.861 6.187.993 6.384.152 6.384.152 - Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17- Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 491.400 446.040 477.100 439.138 400.833 360.040 360.040
1 12 KETENAGAKERJAAN 5.431.461.000 7.912.034.100 8.426.103.426 9.031.310.844 9.690.373.624 40.491.282.993 1 12 016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN Dinsosnakertrans
TRANSMIGRASI (3 program)1 12 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; - Angka partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 2.336.304.000 65,85 3.331.478.000 65,90 3.560.247.000 65,95 3.899.844.000 66,00 4.276.344.000 66,00 17.404.217.000
- Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 65,85 65,90 65,95 66,00 66,00- Tingkat pengangguran terbuka 8,62 8,26 8,08 7,80 7,58 7,41 7,41- Rasio lulusan S1/S2/S3 190,84 198,18 205,52 212,86 220,20 227,54 227,54- Rasio ketergantungan 53,28 51,78 50,28 48,78 47,28 45,78 45,78 - Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 560 orang 840 orang 880 orang 960 orang 1000 orang 4240 orang
1 12 02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja; - Pencari kerja yang ditempatkan 600 orang 800 orang 913.039.000 900 orang 1.825.495.000 1020 orang 1.960.000.000 1150 orang 2.080.000.000 1400 orang 2.205.000.000 5270 orang 8.983.534.000 - Rasio penduduk yang bekerja 89,69 90,19 90,69 91,19 91,69 92,19 92,19- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya 1000 orang 130 orang 330 orang 330 orang 330 orang 330 orang 1450 orang
1 12 03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 135 kasus 175 kasus 2.182.118.000 175 kasus 2.755.061.100 170 kasus 2.905.856.426 170 kasus 3.051.466.844 175 kasus 3.209.029.624 865 kasus 14.103.531.993 Ketenagakerjaan; - Keselamatan dan perlindungan
- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 145 orang- Pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 1000 perusahaan- Perlindungan pekerja anak 80 orang 0 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 800 orang- Perlindungan pekerja malam wanita 60 perusahaan 98 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 338 perusahaan- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif 740 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 3725 perusahaanpekerja
- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0- Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok- Sertifikasi tenaga operator di perusahaan 50 orang 50 orang 50 orang 60 orang 60 orang 60 orang 280 orang
- Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 15 rekomendasi
1 13 KETAHANAN PANGAN1 13 017 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA 11.347.597.000 15.960.000.000 20.825.000.000 25.380.000.000 30.060.000.000 103.572.597.000 BKP5K
PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN (9 program)KEHUTANAN (BKP5K)
1 13 01 Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) 2.493.100.000 3.380.000.000 4.405.000.000 5.280.000.000 6.155.000.000 21.713.100.000 Kelompok Pemula
- Pertanian 1,70 1,82 3,77 5,87 8,10 10,47 10,47 - Kehutanan 14,52 15,49 33,80 56,34 83,10 115,49 115,49 - Perikanan 8,33 8,72 18,46 29,23 41,03 54,36 54,36
Kelompok Lanjut- Pertanian 0,96 1,04 2,18 3,41 4,74 6,16 6,16 - Kehutanan 19,23 - 0,81 2,42 4,84 8,06 8,06
Kelompok Madya- Pertanian 1,50 1,85 4,07 6,67 9,63 12,96 12,96 - Kehutanan - - 3,13 9,38 18,75 31,25 31,25 - Perikanan 5,26 10,00 25,00 45,00 70,00 95,00 95,00
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-10
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
Kelompok Utama- Pertanian - - 4,00 12,00 24,00 40,00 40,00 - Kehutanan 50,00 - - - 33,33 100,00 100,00 - Perikanan 33,33 - - - 25,00 75,00 75,00
1 13 02 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku 3.391.720.000 3.795.000.000 4.515.000.000 5.025.000.000 5.535.000.000 22.261.720.000 Usaha (%)
- Pertanian 87,33 85,48 89,86 89,86 92,40 92,86 92,86 - Kehutanan 45,00 45,63 45,63 45,63 47,50 48,75 48,75 - Perikanan 57,50 56,25 58,75 58,75 63,75 66,25 66,25
1 13 03 Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) 1.038.076.000 1.675.000.000 2.475.000.000 3.275.000.000 4.075.000.000 12.538.076.000 - Pertanian 2,23 2,24 2,40 2,54 2,67 2,80 12,22 - Kehutanan 10,43 4,98 5,47 5,80 5,96 5,97 23,88 - Perikanan 20,09 10,50 10,77 10,88 11,15 11,24 45,53
1 13 04 Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan Utama (%) 3,85 15,77 1.202.101.000 18,22 1.665.000.000 19,09 2.115.000.000 20,78 2.565.000.000 22,47 3.015.000.000 97,12 10.562.101.000 1 13 05 Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan a Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) 1.824.600.000 3.125.000.000 4.225.000.000 5.375.000.000 6.675.000.000 21.224.600.000
- Energi 112,91 106,76 110,12 113,59 117,17 120,86 120,86 - Protein 136,84 141,15 145,60 150,19 154,92 159,80 159,80
b Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%) 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 1 13 06 Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan a Ketersediaan/Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%) - 80,00 277.000.000 90,00 325.000.000 90,00 375.000.000 90,00 425.000.000 90,00 475.000.000 90,00 1.877.000.000
b Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) - 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1 13 07 Pengembangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan a Skor Pola Pangan Harapan (%) 74,70 78,30 596.000.000 90,00 1.045.000.000 93,00 1.540.000.000 96,00 2.035.000.000 100,00 2.505.000.000 100,00 7.721.000.000
b Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) - 70,00 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00 1 13 08 Penanganan Kerawanan Pangan Pengkoordinasian Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 525.000.000 650.000.000 775.000.000 900.000.000 1.025.000.000 3.875.000.000
a Rawan Ketersediaan Pangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 52,50 52,50 b Rawan Rumah Tangga Miskin 5,00 10,00 22,50 27,50 32,50 35,00 35,00 c Rawan Akses Jalan - 10,00 22,50 30,00 35,00 37,50 37,50 d Rawan Akses Listrik - 2,50 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 e Rawan Gizi Kurang 5,00 10,00 25,00 32,50 37,50 42,50 42,50 f Rawan Akses Air Bersih - 17,50 42,50 50,00 60,00 72,50 72,50 g Rawan Akses Fasilitas Kesehatan - 2,50 7,50 10,00 12,50 12,50 12,50
1 13 09 Koordinasi Ketahanan Pangan - Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) 1 - - 1 300.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000 4 1.800.000.000 - Ketersediaan pangan utama 69,69 69,43 69,22 69,06 68,94 68,85 68,85
1 14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK
1 14 018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA 4.584.620.000 5.981.848.100 6.580.032.910 7.238.036.201 7.961.839.821 - 32.346.377.032 BPPKBBERENCANA ( 4 Program )
1 14 01 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - Jumlah aparat pemerintah yang mengikuti PPRG 45 50 992.244.000 14 1.615.233.400 14 1.776.756.740 14 1.954.432.414 14 2.149.875.655 151 8.488.542.209 1 14 02 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan - Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 51,15 1.442.987.000 52,18 1.587.286.800 53,22 1.746.015.480 54,28 1.920.617.028 55,37 2.112.678.731 55,37 8.809.585.039
Perempuan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 18,83 - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 48,22 49,2 49,2 - Rasio KDRT 0,00004 0,000039 0,000038 0,000037 0,000036 0,000035 0,000035 - Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 2.292 2.380 2.400 3.100 3.400 3.600 3.600
1 14 03 Program Penguatan kelembagaan anak - Jumlah Kecamatan Ramah Anak 4 kec 1 738.714.000 3 997.585.400 4 1.097.343.940 4 1.207.078.334 4 1.327.786.167 20 5.368.507.841 6 desa/kel 1 3 4 4 4 22
- Jumlah lembaga perlindungan anak 161 185 185 180 180 180 264 1 14 04 Program Keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan - Rasio kekerasan pada anak 0,000060 0,000058 1.410.675.000 0,000056 1.781.742.500 0,000055 1.959.916.750 0,000054 2.155.908.425 0,000053 2.371.499.268 0,000053 9.679.741.943
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 - Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan 39,37 40 41 41,5 42,13 43 43
kekerasan
1 15 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 13.817.995.000 18.615.573.500 16.547.216.441 18.854.018.232 21.480.898.180 89.315.701.353
1 15 019 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BPPKBBERENCANA (5 Program )
1 15 01 Program Keluarga Berencana; - Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 73,01 73,09 8.964.555.000 73,21 10.194.607.250 73,34 9.239.223.338 73,48 10.625.106.838 73,63 12.218.872.864 73,63 51.242.365.290
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-11
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
- Rasio Akseptor KB 0,7301 0,7309 0,7321 0,7334 0,7348 0,7363 0,7363 - Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84
1 15 02 Program Pelayanan Kontrasepsi; - Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 76,11 77 2.732.605.000 78 3.142.495.750 79 3.613.870.113 80 4.155.950.629 81 4.779.343.224 81 18.424.264.716 1 15 03 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui - Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB 31.801 34.981 1.175.860.000 38.478 3418446000 39.526 1.622.395.840 41.378 1764635650 42.328 1.921.099.265 42.328 9.902.436.755
kegiatan di Masyarakat; - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR 12.651 13.298 14.643 15.328 16.778 17.785 17.785 - Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL 11.335 12.468 13.668 14.351 15.551 16.803 16.803
1 15 04 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan - Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 47 33 - 20 664.093.000 20 756.202.500 10 861.248.000 10 969.798.000 140 3.251.341.500 Konseling KRR - Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja 940 1140 1382 1623 1903 2183 2183
1 15 05 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 42,17 42,16 944.975.000 42,14 1.195.931.500 42,11 1.315.524.650 42,07 1.447.077.115 42,02 1.591.784.827 42,02 6.495.293.092 - Jumlah Kelompok UPPKS 347 25 20 20 20 10 442
1 16 PERHUBUNGAN 25.338.137.000 27.871.950.700 30.405.764.400 32.939.578.100 35.473.391.800 35.473.391.8001 16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN1 16 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 1.557.400.000 0 1.713.140.000 1 1.868.880.000 0 2.024.620.000 1 2.180.360.000 9 2.180.360.000 DLLAJ
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705 (5 program)1 16 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 13.581.200.000 0 14.939.320.000 1 16.297.440.000 0 17.655.560.000 1 19.013.680.000 9 19.013.680.000
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,7051 16 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 690.000.000 0 759.000.000 1 828.000.000 0 897.000.000 1 966.000.000 9 966.000.000
LLAJ;1 16 04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; - Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 4.665.319.000 55.297.594 5.131.850.900 56.680.034 5.598.382.800 58.097.035 6.064.914.700 59.549.461 6.531.446.600 59.549.461 6.531.446.600
- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,002375- Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112 - Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838 - Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937 - Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956 - Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 95,87% 96,12% 96,38% 96,63% 96,89% 96,89%- Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1 1 1 1 1 1
1 16 05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas; - Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 4.844.218.000 20,00% 5.328.639.800 20,00% 5.813.061.600 20,00% 6.297.483.400 20,00% 6.781.905.200 20,00% 6.781.905.200 - Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 13.687 13.807 13.927 14.047 14.167 14.167 - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705
1 17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.253.375.000 44.440.809.000 23.438.375.000 20.395.501.000 20.192.643.000 136.720.703.000 DISKOMINFO1 17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (5 program)1 17 01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media - Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 0 jaringan 31 11.214.072.000 80 17.162.380.000 80 10.316.700.000 80 10.628.219.000 80 10.615.881.000 80 59.937.252.000
Massa - Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat di seluruh OPD dan Desa 0 38 78 78 78 78 78- Website Milik Pemerintah Daerah Ada 243 243 243 243 243 1215- Media Massa:
1. Media Massa Radio Ada 2650 2650 2650 2650 2650 13.250 2. Media Massa Televisi Ada 2650 2650 2650 2650 2650 13.250 3. Media Massa Majalah 12 12 12 12 12 12 60
- Media Luar Ruang 8 11 11 11 11 11 43- Media Tradisional 40 2 2 2 2 2 10- Media Baru LPSE Ada 243 243 243 243 243 1215- Jumlah Jaringan Komunikasi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01- Rasio Wartel/Warnet terhadap jumlah penduduk 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18- Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah 30 28 28 28 30 30 30 - Persentase Penduduk yang menggunakan Hp/Tlp 34,48 42,00 43,40 44,80 46,20 47,60 47,60- Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama 0 600 640 680 720 760 760
1 17 02 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan - Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 0 jaringan 31 14.061.530.000 80 23.198.300.000 80 9.097.600.000 80 5.197.600.000 80 5.197.600.000 80 60.602.630.000 Informasi - Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat di seluruh OPD dan Desa 0 38 78 78 78 78 78
1 17 03 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan - Media Interpersonal 10 10 1.312.819.000 10 1.955.129.000 8 1.899.075.000 8 2.244.682.000 8 2.034.162.000 44 9.445.867.000
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-12
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
Informasi1 17 04 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa - Surat Kabar Nasional/Lokal yang masuk ke daerah 145 52 1.664.954.000 54 2.125.000.000 56 2.125.000.000 58 2.325.000.000 60 2.345.000.000 60 10.584.954.000
- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM 100 140 145 150 155 160 160
1 18 PERTANAHAN 3.686.795.000 4.000.724.000 3.905.796.400 4.296.376.040 4.726.013.644 20.615.705.0841 18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN DTRP1 18 01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah - Penyelesaian kasus tanah negara 0,00% 0,01% 951.796.000 0,01% 1.692.929.000 0,01% 1.367.221.900 0,01% 1.503.944.090 0,01% 1.654.338.499 0,01% 7.170.229.489 ( 2 Program)
- Persentase penduduk yang memiliki lahan 10,00 12,00 16,00 21,00 27,00 34,00 34,00 - Luas lahan bersertifikat 59,21 81,03% 110,95% 152,02% 208,40% 208,40%
1 18 02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan - Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1.000 2.734.999.000 1.000 2.307.795.000 1.000 2.538.574.500 1.000 2.792.431.950 1.000 3.071.675.145 1.000 13.445.475.595danPemanfaatan Tanah; - Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 400 100 100 100 100 100
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.062.747.000 3.556.697.369 4.135.515.669 4.932.247.762 6.627.291.028 23.314.498.828 KESBANG1 19 023 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LINMAS1 19 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 2,5219 0,7643 1.401.162.000 0,8591 1.659.512.140 0,9499 1.960.380.653 1,1441 2.442.544.854 1,2253 2.844.168.713 2720 10.307.768.360 ( 5 program)
pendidikan /pembinaan/ sosialisasi kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 19 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 1,1387 0,3821 364.592.000 0,4482 481.261.440 0,5115 617.618.848 0,5720 776.435.123 0,7002 1.067.598.294 3.307.505.705pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan 1440kebangsaan
1 19 03 Program Pendidikan Politik Masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 1.353.205.000 5 1.002.046.589 5 1.102.251.248 5 1.212.476.373 5 1.333.724.010 25 6.003.703.220 - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 2 2 2 2 10- Jumlah Orkemas (LSM, ormas dan OKP) 197 207 217 227 237 247 247
1 19 04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 758.612.000 0,3735 210.183.600 0,3653 231.201.960 0,3575 254.322.156 0,3501 1.110.683.830 0,3501 2.565.003.546pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
1 19 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 185.176.000 0,3735 203.693.600 0,3653 224.062.960 0,3575 246.469.256 0,3501 271.116.182 0,3501 1.130.517.998dan Keamanan Lingkungan; pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
1 19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.079.483.000 10.417.629.000 11.213.000.000 12.100.900.000 13.468.000.000 57.279.012.000 1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; - Penegakan PERDA 15,37 72,09 7.504.483.000 76,51 7.621.629.000 82,72 8.042.000.000 87,92 8.554.900.000 93,13 9.047.000.000 93,13 40.770.012.000 SATPOL PP
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73 (3 progam)ketentraman, keindahan) di Kabupaten
- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26 - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72- Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah n.a. 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat n.a. 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10- Cakupan rasio petugas Linmas n.a. 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,30- Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79
1 19 02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 2.075.000.000 0,59 2.296.000.000 0,69 2.671.000.000 0,79 3.046.000.000 0,89 3.421.000.000 0,89 13.509.000.000 Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 500.000.000 7,44 2.500.000.000
1 19 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; - Angka kriminalitas 8,02 6,82 500.000.000 5,80 500.000.000 4,93 500.000.000 4,19 500.000.000 3,56 500.000.000 3,56 500.000.000
1 20 OTONOMI DAERAH SETDA1 20 025 SEKRETARIAT DAERAH 86.230.141.000 89.304.591.000 44.273.345.000 44.785.000.000 45.090.000.000 309.683.077.000 (12 program)1 20 01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintahan Daerah; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan 1 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 3.071.798.000 4 Rumusan Kebijakan 3.346.745.000 3 Rumusan Kebijakan 3.025.000.000 3 Rumusan Kebijakan 3.035.000.000 3 Rumusan Kebijakan 3.545.000.000 17 Rumusan Kebijakan 16.023.543.0001 20 02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; - Terbentuknya Derah Otonomi Baru 0 1 DOB 48.185.000.000 1 DOB 48.325.000.000 0 0 0 1 DOB 96.510.000.0001 20 03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Jumlah Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya yang terbentuk. 1201Dokumen 747 Produk Hukum 2.464.900.000 630 Produk Hukum 2.375.000.000 630 Produk Hukum 2.453.345.000 630 Produk Hukum 2.575.000.000 630 Produk Hukum 2.575.000.000 3267 Produk Hukum 12.443.245.000
- Perda 11 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 50 Perda - - Perbup 49 Perbup 37 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 177 Perbup- Kepbup 1060 Kepbup 650 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 2850 Kepbup- Perjanjian 73 Naskah 50 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 190 Naskah
1 20 04 Program Perlidungan Hukum Pemerintah Daerah; - Jumlah Bantuan Hukum penyelesaian perkara di dalam dan diluar peradilan bagi aparatur. Terdiri dari :
336 Perkara 155 Perkara 2.270.000.000 180 Perkara 2.029.205.000 180 Perkara 2.210.000.000 180 Perkara 2.385.000.000 180 Perkara 2.485.000.000 875 Perkara 11.379.205.000
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-13
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
a. Tata Usaha Negara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 75 Perkarab. Perdata 33 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 125 Perkarac. Administrasi Pidana 240 Perkara 100 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 600 Perkarad. Bantuan Hukum Lainnya 18 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 75 Perkara
20 05 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi; - Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang tersusun 1 Rumusan Kebijakan 8 Rumusan Kebijakan 2.344.334.000 8 Rumusan Kebijakan 2.216.158.000 8 Rumusan Kebijakan 2.395.000.000 8 Rumusan Kebijakan 2.170.000.000 6 Rumusan Kebijakan 1.990.000.000 38 Rumusan Kebijakan 11.115.492.000
- Jumlah BUMD yang terbina 21 BUMD 10 BUMD 8 BUMD 8 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD1 20 06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan - Jumlah Rumusan Kebijakan Program Pembangunan yang tersusun 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 2.028.804.000 1 Rumusan Kebijakan 2.228.120.000 5 Rumusan Kebijakan 3.025.000.000 5 Rumusan Kebijakan 3250000000 5 Rumusan Kebijakan 3.250.000.000 21 Rumusan Kebijakan 13781924000
- Jumlah Rumusan Kebijakan Standar Harga Konstruksi dan Non 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 10 Rumusan KebijakanKonstruksi Daerah yang Tersusun
1 20 07 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Daerah, 33 Dokumen Kerjasama31 Dokumen Kerjasama 1.815.925.00031 Dokumen Kerjasama 1.688.368.000 36 Dokumen Kerjasama 2.040.000.000 36 Dokumen Kerjasama 2165000000 36 Dokumen Kerjasama 2.165.000.000 170 Dokumen Kerjasama 9.874.293.000 Pihak Ketiga dan Luar Negeri Berupa Perjanjian dan kesepakatan yangtersusun
1 20 08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama; - Terbangunnya Mesjid Besar di Setiap Kecamatan 9 Unit 10 Unit 10.736.639.000 10 Unit 12.419.050.000 11 Unit 13.435.000.000 0 13.500.000.000 0 13.665.000.000 40 unit 63.755.689.000 - Rasio Tempat Ibadah Ibadah Per Satuan Penduduk 3.42% 3.45% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.65%
- Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Bogor yang Terfasilitasi 2829 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 17500 Jamaah
- Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Keagamaan yang Tersusun 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 17 Rumusan Kebijakan1 20 09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial; - Kemiskinan (Bappeda) -
- Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan 3 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan 1.532.930.000 16 Rumusan Kebijakan 1.969.586.000 16 Rumusan Kebijakan 2.075.000.000 16 Rumusan Kebijakan 2.075.000.000 16 Rumusan Kebijakan 2.075.000.000 67 Rumusan Kebijakan 9.727.516.000 Kesejahteraan Masyarakat yang tersusun
1 20 10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Bersejarah, terdiri dari 9 Kegiatan 9 Kegiatan 2.091.125.000 9 Kegiatan 3.927.249.000 9 Kegiatan 4.000.000.000 9 Kegiatan 4.000.000.000 9 Kegiatan 4.000.000.000 45 Kegiatan 18.018.374.000 a. Peringatah Hari Besar Nasional (PHBN) 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 40 Kegiatan
b. Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan1 20 11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Terselenggaranya Kegiatan Kesegaran Jasmani Bagi Aparatur 40 Kali 40 Kali 114.350.000 0 - 0 - 0 - 0 - 40 Kali 114.350.000 1 20 12 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak; - Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengarusutamaan Gender dan 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Rumusan Kebijakan 100.000.000 Perlindungan Anak
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Terselenggaranya Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
130 Kali 80 Kali 5.847.396.000 80 Kali 5.436.215.000 80 Kali 6.205.000.000 80 Kali 6.305.000.000 80 Kali 6.305.000.000 400 Kali 30.098.611.000
- Terselenggaranya Koordinasi Antar Pimpinan Daerah 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 40 Kali1 20 14 Program Pengelolaan Keprotokolan - Terselenggaranya Upacara/Acara-acara sesuai dengan Standar 121 Upacara/Acara 59 Upacara/Acara 1.043.690.000 82 Upacara/Acara 968.705.000 82 Upacara/Acara 1.100.000.000 82 Upacara/Acara 1.100.000.000 82 Upacara/Acara 1.100.000.000 387 Upacara/Acara 5.312.395.000
Keprotokolan yang Berlaku1 20 15 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; - Jumlah rumusan kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 11 Rumusan Kebijakan 6 Rumusan Kebijakan 2.583.250.000 12 Rumusan Kebijakan 2.375.190.000 12 Rumusan Kebijakan 2.310.000.000 11 Rumusan Kebijakan 2.225.000.000 11 Rumusan Kebijakan 1.935.000.000 52 Rumusan Kebijakan 11.428.440.000
yang tersusun
1 20 026 SEKRETARIAT DPRD 24.980.360.000 26.732.136.000 27.422.568.000 28.847.034.000 30.491.642.000 138.473.740.000 1 20 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat - Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD 10 10 23.559.326.000 10 24.621.190.000 12 25.311.622.000 12 26.691.088.000 12 28.286.196.000 56 128.469.422.000 SETWAN
Daerah; (2 program)1 20 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; - Terbentuknya Perda inisiatif DPRD 1 2 1.421.034.000 2 2.110.946.000 2 2.110.946.000 2 2.155.946.000 2 2.205.446.000 10 10.004.318.000
1 20 027 INSPEKTORAT 12.804.837.000 13.809.881.170 14.776.572.852 15.810.932.952 16.917.698.258 16.917.698.258 1 20 01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan - Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok) 411 467 11.363.887.000 470 12.159.359.090 475 13.010.514.226 480 13.921.250.222 490 14.895.737.738 490 14.895.737.738 INSPEKTORAT
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (3 program)1 20 02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB - 1 844.350.000 1 1.012.160.080 1 1.083.011.286 1 1.158.822.076 1 1.239.939.621 1 1.239.939.621
Prosedur Pengawasan (Dok)- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok) 2 3 3 3 3 3 3
1 20 02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa - Jumlah Auditor 36 38 596.600.000 41 638.362.000 44 683.047.340 47 730.860.654 50 782.020.900 50 782.020.900 dan Aparatur Pengawasan - Jumlah P2UPD 19 21 24 27 30 33 33
1 20 028 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG 21.382.927.000 21.940.600.000 22.512.908.000 23.100.238.000 23.702.986.000 112.639.659.000 DPKBDDAERAH (2 program)
1 20 01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 16.762.850.000 100% (78 SKPD) 17.181.921.000 100% (78 SKPD) 17.611.469.000 100% (78 SKPD) 18.051.756.000 100% (78 SKPD) 18.503.049.000 100% (78 SKPD) 88.111.045.000 SKPD/Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
1 20 02 Program Pengelolaan Barang Daerah; 2 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD/ 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 4.620.077.000 100% (78 SKPD) 4.758.679.000 100% (78 SKPD) 4.901.439.000 100% (78 SKPD) 5.048.482.000 100% (78 SKPD) 5.199.937.000 100% (78 SKPD) 24.528.614.000 Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
1 20 029 DINAS PENDAPATAN DAERAH1 20 01 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 35.188.081.000 2.005.730.914.367 38.193.958.400 2.115.168.711.984 43.847.447.430 2.245.339.735.835 50.424.564.545 2.349.272.823.337 57.988.249.226 2.349.272.823.337 225.642.300.601 Dispenda
2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 4.517.199.605.000 4.442.750.003.512 4.744.107.127.275 4.744.107.127.275 5.559.781.057.935 5.077.574.179.465 5.559.781.057.935 5.559.781.057.935
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-14
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak (1 program)17 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi
1 20 029 BADAN KEPEGAWAIAN & PENDIDIKAN PELATIHAN 34.124.258.000 18.393.085.000 19.977.643.500 21.486.457.850 23.631.378.635 224.314.634.750 1 20 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Meningkatnya Kedisiplinan PNS 15.408.408.000 16.573.085.000 18.109.643.500 19.549.457.850 21.626.378.635 91.266.972.985 BKPP
- Persentase tingkat kehadiran PNS 97,25 97,50 97,55 97,60 97,65 97,70 97,70 (5 program)- Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 0,0365 0,00368 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,00150
2. Meningkatnya motivasi kerja pegawai- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan 0,07 0,066 0,070 0,074 0,078 0,082 0,082- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS 0,053 0,058 0,062 0,066 0,07 0,074 0,074
1 20 02 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai 3. Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi 49,50 49,50 1.698.220.000 49,55 1.820.000.000 49,60 1.868.000.000 49,65 1.937.000.000 49,70 2.005.000.000 49,6 9.328.220.000 1 20 03 Program Layanan Administrasi Kepegawaian 4. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian 1.513.611.000 1.755.894.600 1.668.124.000 1.792.366.550 1.986.029.615 8.716.025.765
- Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat 87,65% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50%- Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu 294,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas 5. Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS dan P3K 0,36 0,25 475.000.000 0,28 519.500.000 0,31 571.750.000 0,34 628.925.000 0,37 610.000.000 0,37 2.805.175.000 dibandingkan dengan pegawai pensiun
1 20 05 Program Pendidikan dan Pelatihan 6. Presentase jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan n.a. 11,66% 15.029.019.000 11,86% 32.275.810.000 12,06% 22.886.475.000 12,26% 21.046.175.000 12,46% 20.960.762.000 12,46% 112.198.241.000 diklat dalam rangka meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur
1 20 030 SEKRETARIAT KORPRI 1.362.910.000 1.499.201.000 1.649.121.100 1.814.033.210 1.995.436.531 8.320.701.841 KORPRI1 20 01 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; - Terwujudnya jiwa korsa 197.150.000 216.865.000 238.551.500 262.406.650 288.647.315 1.203.620.465 (3 program)
- Cakupan penghormatan dinas dan purna tugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 20 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; - Terwujudnya jiwa korsa 961.010.000 1.057.111.000 1.162.822.100 1.279.104.310 1.407.014.741 5.867.062.151
- Terwujudnya solidaritas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%- Cakupan bantuan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Terwujudnya jiwa korsa 204.750.000 225.225.000 247.747.500 272.522.250 299.774.475 1.250.019.225 - Cakupan konsultasi dan mediasi hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
031 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.866.270.000 5.352.897.000 5.513.650.000 5.775.000.000 6.057.575.000 27.565.392.000 01 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa - Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE 100% 100% 4.821.270.000 100% 5.303.397.000 100% 5.459.200.000 100% 5.715.000.000 100% 5.991.575.000 100% 27.290.442.000 KLPBJ
- Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses 0% 0% 45.000.000 0% 49.500.000 0% 54.450.000 0% 60.000.000 0% 66.000.000 0% 274.950.000 1 programpelelangan
1 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BPMPD1 21 031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 10.115.489.000 18.236.776.000 18.499.760.000 18.867.760.000 18.897.760.000 84.617.545.000 (6 program)
PEMBANGUNAN DESA1 21 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan 2.941.704.000 4.078.800.000 4.250.000.000 4.375.000.000 4.375.000.000 20.020.504.000
wilayahnya1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 78,37 88,91 90,87 92,83 94,79 96,75 96,75
(LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,473 LPM Berprestasi 30 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 60 Lembaga4 PKK aktif 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,005 Posyandu aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%6 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 21 02 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam - Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 25,25% 25,55% 2.397.639.000 26,25% 6.206.272.000 26,96% 5.672.160.000 27,66% 5.794.160.000 28,37% 5.844.160.000 28,37% 25.914.391.000Membangun Desa;
1 21 03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; - Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan 134 Lembaga 10 Lembaga 643.010.000 10 Lembaga 748.664.000 10 Lembaga 790.000.000 10 Lembaga 815.000.000 10 Lembaga 815.000.000 184 Lembaga 3.811.674.000 1 21 04 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan 40 kelompok 8 Kelompok 135.980.000 8 Kelompok 323.940.000 8 Kelompok 325.000.000 8 Kelompok 350.000.000 8 Kelompok 350.000.000 80 kelompok 1.484.920.000 1 21 05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 263 orang 417 orang 1.395.850.000 417 orang 3.432.600.000 417 orang 3.872.600.000 417 orang 3.918.600.000 417 orang 3.898.600.000 2348 orang 16.518.250.000 1 21 06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; - Tertatanya administrasi pemerintahan desa 89 desa 43 desa 2.601.306.000 52 desa 3.446.500.000 32 desa 3.590.000.000 14 desa 3.615.000.000 14 desa 3.615.000.000 244 desa 16.867.806.000
- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 6,91% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 13,82%
1 22 SOSIAL1 22 032 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.983.606.000 4.381.966.600 4.820.163.260 5.302.179.586 5.832.397.545 24.320.312.991 Dinsosnakertrans1 22 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat - Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 164 164 1.323.095.000 164 1.455.404.500 164 1.600.944.950 164 1.761.039.445 164 1.937.143.390 164 8.077.627.285 ( 4 Program )
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-15
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
Sosial Lainnya;1 22 02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0,26% 0,25% 1.614.695.000 0,37% 1.776.164.500 0,39% 1.953.780.950 0,42% 2.149.159.045 0,47% 2.364.074.950 1,90% 9.857.874.445 1 22 03 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma; - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0,26% 0,25% 203.090.000 0,37% 223.399.000 0,39% 245.738.900 0,42% 270.312.790 0,47% 297.344.069 1,90% 1.239.884.759 1 22 04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; - Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 panti 20 panti 842.726.000 20 panti 926.998.600 20 panti 1.019.698.460 20 panti 1.121.668.306 20 panti 1.233.835.137 100 panti 5.144.926.503
1 22 033 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.605.132.000 10.055.011.311 11.825.000.000 12.995.000.000 14.500.000.000 57.980.143.311 1 22 01 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88,00 88,00 2.024.624.000 88,00 2.174.624.000 88,00 2.475.000.000 88,00 2.835.000.000 88,00 2.925.000.000 88,00 12.434.248.000 BPBD
Kebakaran; - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen 45 menit 44 meint 43 menit 42 menit 41 menit 40 menit 40 menit (2 program)Kebakaran (WMK)
- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 80,00% 80,00% 85,00% 90,00% 92,00% 95,00% 95,00%1 22 02 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban - Tertanganinya korban bencana alam 4000 korban 4200 korban 6.580.508.000 4400 korban 7.880.387.311 4600 korban 9.350.000.000 4800 korban 10.160.000.000 5000 korban 11.575.000.000 23.000 korban 45.545.895.311
Bencana Alam; - Jumlah Masyarakat/ Aparatur yang mendapat pelatihan Penanggulangan 150 orang 150 orang 175 orang 200 orangBencana
- Cakupan Wilayah yang terkurangi Risiko Bencana 5% 5% 10% 13% 15% 17% 17%- Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Rawan 5% 5% 10% 13% 15% 17% 17%
Bencana1 23 BUDAYA1 23 034 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.963.600.000 7.580.000.000 8.338.000.000 9.171.800.000 10.088.980.000 40.142.380.000 Disbudpar1 23 01 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Capaian Kajian Seni - - 450.000.000 1 1.010.000.000 1 1.111.000.000 1 1.222.100.000 1 1.344.310.000 1 5.137.410.000 ( 3 Program )
- Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 45 45 45 45 45 45 45 - - Jumlah grup kesenian 225 230 235 240 245 250 250 - Revitalisasi nilai-nilai budaya 11 11 11 11 11 11 11
1 23 02 Program Pengembangan Nilai Budaya - Cakupan fasilitasi seni 64 28 838.600.000 4 1.780.000.000 4 1.958.000.000 4 2.153.800.000 4 2.369.180.000 4 9.099.580.000 - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 195 215 235 255 275 275 - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 1 1 1 1 1
1 23 03 Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Cakupan gelar seni 77 60 3.675.000.000 70 4.790.000.000 80 5.269.000.000 90 5.795.900.000 100 6.375.490.000 100 25.905.390.000 - Misi kesenian 1 2 1 1 1 1 1 - Penyelenggaraan festival seni budaya 8 9 8 9 8 9 9
1 24 STATISTIK1 24 035 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.710.625.000 1.258.956.000 1.160.000.000 1.392.000.000 1.670.400.000 5.713.951.855 Bappeda1 24 01 Program Pengembangan Data/Informasi; - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,45 73,63 – 73,72 3.902.706.000 73,74 – 74,04 4.292.976.600 74,55 – 75,43 4.722.274.260 74,63 – 75,65 5.194.501.686 74,77 – 75,80 5.713.951.855 74,77 – 75,80 5.713.951.855 dan BPS
- Buku "Kabupaten Dalam Angka" Ada 1 1 1 1 1 5 ( 1 Program )- Buku "PDRB Kabupaten" Ada 1 1 1 1 1 5 - Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor Ada 1 1 1 1 1 5
yang berkualitas dan tepat waktu- Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) 109.671 110.000 - 130.000 110.000 - 140.000 110.000 - 150.000 110.000 - 160.000 110.000 - 170.000 110.000 - 170.000 - Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) 38.732 39.118 – 42.183 40.096 – 44.614 40.188 – 47.664 40.369 – 50.779 42.388 – 55.979 42.388 – 55.979- Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 6,03 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50- Inflasi (%) 8,57 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5- PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) 21.454.556 21,45 – 25,38 22,41 – 27,22 23,15 – 29,46 23,45 – 30,25 24,00 – 32,25 24,00 – 32,25- PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) 7.576.992 7,58 – 7,90 7,60 – 8,15 7,70 – 8,45 7,80 – 8,60 7,85 – 8,90 7,85 – 8,90- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 636.620 665.270 686.560 703.720 712.170 726.210 726.210- Pertumbuhan PDRB 6,03 6,03 - 6,39 6,07 - 6,45 6,10 - 6,63 6, 15 - 6,93 6,19 - 7,14 6,19 - 7,14- Laju inflasi provinsi 8,57 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5- Pertumbuhan ekonomi 6,03 6,03 - 6,39 6,07 - 6,45 6,10 - 6,63 6, 15 - 6,93 6,19 - 7,14 6,19 - 7,14- Indeks Gini 0,36 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,28 - Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,26 91,26 - 91,67 91,67 - 91,98 91,98 - 92,76 92,76 - 97,00 97,00 - 95,00 97,00 - 95,00- Kemiskinan 8,74 8,74 – 8,33 8,33 – 8,02 8,02 – 7,24 7,24 – 7,00 7,00 – 5,00 7,00 – 5,00-
1 25 KEARSIPAN 1 25 036 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.649.355.000 1.331.050.000 1.775.950.000 1.700.920.000 1.687.750.000 8.145.025.0001 25 01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 91,03% 10.132.000 93,59% 10.800.000 94,87% 15.000.000 97,44% 25.000.000 98,72% 27.500.000 98,72% 88.432.000 KAPD
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-16
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
1 25 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik 135.000 Berkas 62.400 Berkas 1.333.378.000 72.000 Berkas 998.200.000 81.600 Berkas 1.428.900.000 91.200 Berkas 1.343.870.000 96.000 Berkas 1.328.200.000 403.200 Berkas 6.432.548.000 (3 program)1 25 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana - Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan 19.000 Boks 19000 Boks 305.845.000 19.500 Boks 322.050.000 19.500 Boks 332.050.000 20.000 Boks 332.050.000 21.000 Boks 332.050.000 21.000 Boks 1.624.045.000
Kearsipan;
1 26 PERPUSTAKAAN1 26 037 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.809.611.000 1.434.036.000 2.180.028.000 2.549.350.000 2.519.028.000 10.492.053.000 KAPD1 26 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 552.804.000 5 kegiatan 660.986.000 4 kegiatan 796.778.000 5 kegiatan 735.000.000 6 kegiatan 746.078.000 6 kegiatan 3.491.646.000 (2 Program)1 26 02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan - Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 28,21% 27,75% 1.256.807.000 26,64% 773.050.000 26,98% 1.383.250.000 26,64% 1.814.350.000 26,34% 1.772.950.000 26,34% 7.000.407.000
Perpustakaan - Pengunjung Perpustakaan 0,68% 0,77% 0,85% 0,94% 1,03% 1,12% 1,12% - Jumlah Perpustakaan 226 203 208 213 218 223 223
2 URUSAN PILIHAN2 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN2 01 001 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 19.017.345.000 45.888.675.000 56.098.675.000 51.597.675.000 51.217.675.000 223.820.045.000 DISNAKAN2 01 01 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; - Produksi Daging (kg) 111.266.638 119.443.862 8.531.079.000 124.030.506 13.803.000.000 127.987.079 14.170.000.000 131.122.763 15.953.000.000 134.177.923 17.588.000.000 134.177.923 70.045.079.000 (5 program)
- Produksi Telur (kg) 47.705.680 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083 53.929.083- Produksi Susu (liter) 12.051.422 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384 13.567.384- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) 5,36 5,48 5,66 5,85 6,04 6,25 6,25
2 01 02 Program Pengembangan Budidaya Perikanan; - Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) 99,06 100 877.880.000 100 14.492.675.000 100 23.912.675.000 100 25.419.675.000 100 17.422.675.000 100 82.125.580.000 - Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,93 100 100 100 100 100 100- Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731 121.731- Konsumsi ikan (kg/kap/th) 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,46
Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak 2.834.980,60 3.084.613,55 3.206.527,82 3.713.002,54 4.366.638,45 5.239.966,14 5.239.966,14 di Indonesia
- Produksi Ikan Hias (RE) 84.517 104.603,55 112.085,82 154.394,54 185.273,45 222.328,14 222.328,14- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 2.980.010 3.094.442 3.558.608 4.181.365 5.017.638 5.017.638
2 01 03 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 916.120.000 1 1.415.000.000 2 1.717.000.000 2 1.947.000.000 2 2.195.000.000 2 8.190.120.000 Perikanan; - Produksi olahan produk perikanan (ton) 12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302
2 01 04 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan : 6.912.066.000 13.510.000.000 13.135.000.000 4.670.000.000 9.930.000.000 48.157.066.000 - Rabies (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Anthrax (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Brucellosis (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- SE (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- AI (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Aeromonas (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- KHV (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40
- Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 402 01 05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 890.100.000 1 1.334.000.000 2 1.582.000.000 2 1.804.000.000 2 2.041.000.000 2 7.651.100.000
- Produksi olahan produk peternakan (ton) 21.313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130 - Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40
2 01 07 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; - Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 890.100.000 1 1.334.000.000 2 1.582.000.000 2 1.804.000.000 2 2.041.000.000 2 7.651.100.000 - Produksi olahan produk peternakan (ton) 21313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130
2 02 PERTANIAN2 02 02 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 26.329.863.000 54.068.319.000 49.319.400.000 45.359.550.000 47.104.450.000 222.181.582.000 Distanhut2 02 01 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Persentase peningkatan produksi padi (%) 2,00 20.512.547.000 -2,91 34.011.819.000 2,00 30.368.000.000 2,00 30.450.000.000 2,00 30.800.000.000 5,09 146.142.366.000
- Produksi padi (Ton GKG) 559.367 570.554 553.924 565.002 576.303 587.829 587.829 2 Persentase peningkatan produksi sayuran (%) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00
Produksi sayuran (Ton) 88.452 90.221 92.928 95.716 98.587 98.587 3 Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00
- Produksi buah-buahan (Ton) 55686,10 56799,82 57935,82 59673,89 61464,11 63308,03 63.308,03 4 Persentase peningkatan produksi tanaman hias (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00
- Produksi tanaman hias bunga (tangkai) 3.760.948 3.873.776 3.989.990 4.109.689 4.232.980 4.359.970 4.359.970 - Produksi tanaman hias daun indah (pohon) 372.744 383.926 395.444 407.307 419.527 432.112 432.112
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-17
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
5 Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) 2 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 - Produksi tanaman obat (Ton) 4.113 4.195 4.279 4.365 4.452 4.541 4.541
6 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00 - Produksi tanaman perkebunan (Ton) 32.253 33.221 34.217 35.586 37.009 38.860 38.860
7 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku 4,10 4,03 3,92 3,87 3,81 3,82 3,82 8 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 9 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap 2,54 2,44 2,42 2,40 2,38 2,36 2,36
PDRB harga berlaku10 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap 2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68
PDRB harga konstan11 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB harga 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37
berlaku12 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB harga 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
konstan13 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) 2,54 2,44 2,42 2,40 2,38 2,36 2,36
terhadap PDRB harga berlaku14 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) 2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68
terhadap PDRB harga konstan
2 02 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat (Ton) 204 114 2.316.835.000 225 7.231.500.000 525 6.666.400.000 825 5.489.550.000 1.134 5.999.450.000 1.134 27.703.735.000 Pertanian/Perkebunan Persentaseswasembada benih padi unggul bersetifikat (%) 18,05 10,09 19,91 46,45 72,99 100,32 100,32
- Produktivitas padi atau bahan pangan utama: - Produktivitas padi sawah (ku/ha) 60,41 60,71 61,30 61,61 61,91 62,22 62,22 - Produktivitas padi gogo (ku/ha) 33,87 33,89 34,60 34,77 34,95 35,12 35,12
- Persentase peningkatan produktivitas palawija (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 - Produktivitas palawija 167,56 168,40 169,24 170,09 170,94 171,79 171,79
- Persentase peningkatan provitas sayuran (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 - Produktivitas sayuran (ku/ha) 106,69 107,22 107,76 108,30 108,84 109,38 109,38
2 02 03 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi - Sentra agribisnis komoditas unggulan 2.438.081.000 7.700.000.000 7.730.000.000 5.170.000.000 5.755.000.000 28793081000Pertanian/Perkebunan - Jumlah komoditas unggulan 6 6 9 11 12 12 12
- Jumlah lokasi sentra agribisnis - - - - 2 7 9 2 02 04 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan - NTP 101,37 104,60 1.062.400.000 107,84 5.125.000.000 111,08 4.555.000.000 114,32 4.250.000.000 117,56 4.550.000.000 117,56 19.542.400.000
- Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras 8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00 - Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 - Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 - Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri 350,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 - Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,00 - Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah 85,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,60 25,60
menjadi berasan
2 03 KEHUTANAN2 03 03 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 5.611.220.000,00 6.242.500.000,00 6.234.600.000,00 6.450.000.000,00 6.705.000.000,00 31.243.320.000 Distanhut2 03 01 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan - Cakupan usaha kayu rakyat 11,00 17,00 582.500.000,00 28,00 1.550.000.000,00 42,00 1.700.000.000,00 55,00 1.800.000.000,00 65,00 1.925.000.000,00 65,00 7.557.500.000 ( 3 Program )
- Cakupan usaha non kayu* Usah jamur tiram 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 24,00 * Usaha lebah madu - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00 * Usaha bambu - 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 20,00
- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2 03 02 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan - Cakupan legalitas usaha kehutanan 3,20 4,80 100.000.000 9,00 1.210.000.000 15,00 1.441.000.000 31,00 1.350.000.000 50,00 1.300.000.000 50,00 5.401.000.000 2 03 03 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 4.928.720.000 6,57 3.482.500.000 6,57 3.093.600.000 6,57 3.300.000.000 6,57 3.480.000.000 6,57 18.284.820.000
- Kerusakan kawasan hutan 14,26 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 04 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL2 04 004 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 39.702.695.000 53.608.000.000 86.246.000.000 91.330.000.000 96.948.000.000 367.834.695.000 2 04 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang - Peningkatan cakupan layanan PJU (%) 31,50 1 35.901.588.000 1 49.123.000.000 1 81.697.000.000 1 86.457.000.000 1 91.746.000.000 36,5 344.924.588.000 ESDM
Ketenagalistrikan; - Peningkatan rumah tangga pengguna listrik (SR) 7.764 7.400 9.000 9.000 9.000 9.000 43.400 (8 program)
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-18
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
- Peningkatan rasio ketersediaan daya listrik (%) 0,55 0,50 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) 82,65 83,25 83,98 84,71 85,44 89,62 89,62- Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS (perusahaan) 80 90 100 110 120 130 130
2 04 02 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku (%) 1.53 1,21 1.246.607.000 1,30 1.380.000.000 1,40 1.495.000.000 1,50 1.620.000.000 1,60 1.760.000.000 1,60 7.501.607.000Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan (%) 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
2 04 04 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan (%) 1,09 1,10 679.500.000 1,10 1.040.000.000 1,10 795.000.000 1,10 842.000.000 1,10 892.000.000 1,10 4.248.500.000Panas Bumi; Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku (%) 1,53 1,21 1,30 1,40 1,50 1,60 1,60
2 04 03 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang - Reklamasi luas lahan bekas tambang (Ha) 618,90 652,90 150.000.000 688,90 160.000.000 727,90 175.000.000 768,90 185.000.000 812,90 200.000.000 812,90 870.000.000berpotensi merusak lingkungan - Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin (%) 100 100 100 100 100 100 100
2 04 05 Program Konservasi Air Tanah; - Elevasi muka air tanah (mbmt) ≤ 15 ≤ 15 375.000.000 ≤ 15 395.000.000 ≤ 15 419.000.000 ≤ 15 434.000.000 ≤ 15 450.000.000 ≤ 15 2.073.000.0002 04 06 Program Pendayagunaan Air Tanah; - Elevasi muka air tanah (mbmt) ≤ 15 ≤ 15 625.000.000 ≤ 15 665.000.000 ≤ 15 735.000.000 ≤ 15 772.000.000 ≤ 15 812.000.000 ≤ 15 3.609.000.0002 04 07 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi dan Energi - Peningkatan kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan (Kelompok) 17 5 575.000.000 5 650.000.000 5 700.000.000 6 770.000.000 6 847.000.000 44 3.542.000.000
Terbarukan;2 04 08 Program Mitigasi Bencana Geologi; - Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor (%) 100 100 150.000.000 100 195.000.000 100 230.000.000 100 250.000.000 100 241.000.000 100 1.066.000.000
2 05 PARIWISATA2 05 005 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6.453.850.000 14.931.800.000 16.424.980.000 18.067.478.000 19.874.225.800 46.484.273.800 Disbudpar2 05 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Kunjungan wisata 4.130.125 4.537.643 1.923.000.000 4.991.407 3.800.000.000 5.490.548 4.180.000.000 6.039.603 4.598.000.000 6.643.563 5.057.800.000 6.643.563 19.558.800.000 (3 program)
- Jumlah paket wisata 20 20 30 35 40 45 45 2 05 02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Jumlah gedung kesenian 1 1 1.530.850.000 1 5.471.800.000 1 6.018.980.000 1 6.620.878.000 1 7.282.965.800 1 26.925.473.800
- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18 18 18 18 18 18 18 - - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku 3,13 3,25 3,07 2,99 2,90 2,87 2,87
2 05 03 Program Pengembangan Kemitraan - Cakupan organisasi 17 17 3.000.000.000 17 5.660.000.000 19 6.226.000.000 19 6.848.600.000 21 7.533.460.000 21 29.268.060.000 - Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 110 130 150 160 180 180 - Tingkat hunian hotel 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 - Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 240 260 280 300 320 320 - Jenis, kelas dan jumlah restoran 235 255 275 300 320 340 340 - Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel 200 205 210 215 220 225 225 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan 3,24 3,05 2,99 3,00 3,00 3,03 3,03 - Jumlah kerjasama pariwisata 4 4 6 7 7 7 7
2 06 INDUSTRI2 06 006 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 4.707.575.000 4.565.065.000 4.670.000.000 5.105.000.000 5.070.000.000 24.117.640.000 Diskoperindag2 06 01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku 63.192.527,95 70.874.750,00 100.000.000 78.597.930,00 100.000.000 87.502.270,00 115.000.000 97.375.870,00 125.000.000 106.342.670,00 135.000.000 106.342.670,00 575.000.000 ( 4 Program )
57,62 57,02 56,34 56,04 55,86 54,91 54,91 2 06 02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan 23.264.924,54 24.423.870,00 1.797.575.000 25.777.680,00 1.813.750.000 27.228.230,00 1.920.000.000 28.827.310,00 2.050.000.000 30.480.770,00 2.075.000.000 30.480.770,00 9.656.325.000
60,07 59,45 59,14 58,84 58,66 58,40 58,40 2 06 03 Program Penataan Struktur Industri; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 7.211.711,08 14.174.950,00 125.000.000 15.719.586,00 125.000.000 17.500.454,00 125.000.000 19.475.174,00 125.000.000 21.268.534,00 175.000.000 21.268.534,00 675.000.000 2 06 Industri harga berlaku (asumsi 20%nya) 11,52 11,40 11,27 11,21 11,17 10,98 10,98 2 06 04 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 6.994.054,86 4.884.774,00 2.685.000.000 5.155.536,00 2.526.315.000 5.445.646,00 2.510.000.000 5.765.462,00 2.805.000.000 6.096.154,00 2.685.000.000 6.096.154,00 13.211.315.000
Industri harga konstan (asumsi 20%nya) 12,01 11,89 11,83 11,77 11,73 11,68 11,68 - Pertumbuhan Industri 3,33% 3,61% 3,49% 3,89% 3,99% 4,08% 4,08%- Cakupan bina kelompok pengrajin 3.555 4.415 5.305 6.225 7.175 8.145 8.145
2 07 PERDAGANGAN2 07 007 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 30.458.698.000 13.775.948.000 13.792.500.000 14.009.750.000 13.343.703.280 84.482.899.280 Diskoperindag2 07 01 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (Rp.) 18.991.626,60 26.412.870,00 1.414.875.000 30.120.540,00 1.510.000.000 33.544.400,00 1.657.500.000 37.183.130,00 1.772.750.000 1.971.025.000,00 41.003.280,00 41.003.280,00 6.396.128.280 ( 3 Program )
Perdagangan; - Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%) 17,32 21,25 21,59 21,48 21,33 21,69 21,692 07 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (Rp.) 5.770.503,63 7.651.490,00 460.000.000 8.192.050,00 465.948.000 8.800.670,00 255.000.000 9.430.700,00 315.000.000 10.175.990,00 445.000.000 10.175.990 1.940.948.000
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (%) 14,90 18,79 18,79 19,02 19,19 19,50 19,50 - Ekspor bersih perdagangan (US$) 925.122.415,46 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,0 897.700.000,00
2 07 03 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (pedagang) 11.469 11.769 28.583.823.000 12.069 11.800.000.000 12.369 11.880.000.000 12.669 11.922.000.000 12.969 11.960.000.000 12.969 76.145.823.000 - Jumlah Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional 18 2 2 2 2 2 10
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-19
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAHUN 2018 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMDTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017KONDISI
KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
SKPD PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014
2 08 KETENAGAKERJAAN2 08 008 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 729.175.000 802.092.500 882.301.750 970.531.925 1.067.585.118 4.451.686.293 Dinsosnakertrans2 08 01 Program Transmigrasi Regional; - Transmigran regional 50 KK 50 KK 729.175.000 25 KK 802.092.500 30 KK 882.301.750 30 KK 970.531.925 30 KK 1.067.585.118 165 KK 4.451.686.293 ( 1 Program )
- Transmigran swakarsa 0 0 0 0 0 0 0- Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 0 0 0 0 0 0 0
2.670.664.247.000 3.956.829.095.267 3.601.916.851.851 3.506.625.399.753 3.629.335.113.104 17.491.102.705.133
= Penciri Termaju= Belum diverifikasi ulang
TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 VIII-20
Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah1 Seluruh RSUD dan PUSKESMAS
terakreditasi 229.549.766.000 246.861.423.000 341.197.741.566 289.924.644.975 373.589.899.612
- RSUD (unit) 3 0 0 1 0 0 4 1.481.123.475.153
- Puskesmas (unit) 0 0 20 20 30 31 101
2 Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan
(%) 39,4 39,4 110.399.858.000 55 101.032.397.000 70 133.775.008.180 85 147.152.508.998 100 - 100 492.359.772.178
3 AHH termasuk tertinggi di Indonesia (tahun) 70 70,4 614.065.112.000 70,8 641.766.803.000 71,2 734.569.894.265 71,6 728.203.413.826 72 866.735.954.983 72 3.585.341.178.073
4 Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun
(jiwa) 3.067.907 15.000 18.517.693.710 22.000 24.720.971.160 22.000 24.316.261.300 22.000 27.040.662.000 20.291 29.521.893.000 3169198 124.117.481.170
5 Tuntasnya Pembangunan Stadion OR berskala Internasional
(%) 45,15 62,15 178.552.594.000 77,8 153.239.777.000 100 118.114.442.000 100 180.237.466.000 100 71.650.000.000 100 701.794.279.000
6 Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5% (%) 8,74 8.74 - 8.02 959.225.127.860 8.02 - 7.24 694.624.466.610 8.02 - 7.24 1.347.792.476.763 7.24 - 7.00 1.210.662.893.949 7.00 - 5.00 1.298.699.038.284 7.00 - 5.00 5.511.004.003.466
7 Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
(tahun) 8,04 8,23 580.693.718.500 8,42 376.723.217.460 8,62 1.032.289.712.199 8,81 889.254.641.529 9 978.180.105.200 9 3.857.141.394.888
8 Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia
(% RE) 82,65 83,25 36.209.904.000 83,98 19.404.806.000 84,71 81.697.000.000 85,44 86.457.000.000 89,62 91.746.000.000 89,62 315.514.710.000
9 Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
(org) 4.125.130 4.537.643 13.502.450.000 4.991.407 13.928.629.000 5.490.548 28.942.980.000 6.039.603 31.837.278.000 6.643.563 35.021.005.800 6643563 123.232.342.800
10 Pelayanan Perijinan berstandar ISO (jenis) 19 28 8.120.630.000 35 9.960.685.000 42 11.079.200.000 49 11.441.452.000 58 11.555.866.520 58 52.157.833.520
11 LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional (%) 6,03 5.20 - 6.50 4.163.433.000 5.20 - 6.50 2.662.723.000 5.20 - 6.50 4.722.274.260 5.20 - 6.50 5.194.501.686 5.20 - 6.50 5.713.951.855 5.20 - 6.50 22.456.883.801
12 PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
(Rp. trilyun)
110 110 - 130 15.383.172.000 110 - 140 24.528.905.000 110 - 150 48.762.754.260 110 - 160 50.126.729.686 110 - 170 50.621.380.935 110 - 170 189.422.941.881
13 Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia
(RE) 2.834.981 3.084.614 163.818.673.000 3.206.528 129.921.646.000 3.713.003 136.598.018.000 4.366.638 132.381.525.000 5.239.966 132.424.862.000 5239966 695.144.724.000
14 Terbangunnya pasar disetiap kecamatan 11.880.000.000 11.922.000.000 11.960.000.000 55.742.673.000
- Pasar Kabupaten (kec) 23 0 0 1 1 1 26
- Pasar Desa (kec) 24 2 2 1 1 1 31
15 Tercapainya swasembada benih padi unggul Bersertifikat
(%) 18,05 10,09 5.482.926.000 19,91 4.465.508.000 46,45 13.680.000.000 72,99 13.555.000.000 100,32 14.995.000.000 100,32 52.178.434.000
16 Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (unit) 24,523 34.623 1.505.621.000 47.623 1.820.714.000 60.623 1.480.000.000 74.623 1.555.000.000 83.982 1.625.000.000 83982 7.986.335.000
17 Terbangunnya pembangunan Poros Barat-Utara-Tengah-Timur
410.721.231.000 373.992.011.000 465.372.576.000 474.680.028.000 484.173.629.000 2.208.939.475.000
Poros Tengah - Timur km 3,00 0,00 10,40 24,00 12,80 0,00 50,2
Poros Utara
- Jalur cepat km 0,00 0,00 2,50 1,50 3,00 0,60 7,6
- Jalur lambat km 0,50 0,00 2,50 1,50 3,00 0,60 8,10
Poros Barat km 2,60 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
18 Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilyah (PKW)
35.944.830.000 23.873.425.050 45.541.527.320 50.263.023.692 53.648.341.521 209.271.147.583
- RTRW (dok) 1 1 0 0 0 0 2
- RTBL (dok) 1 1 2 2 4 3 13
- RDTR (dok) 1 1 0 0 0 0 2
- CBO (dok) 1 0 0 0 0 0 1
19 Seluruh masyarakat mempunyai KTPel (org) 2.523.459 2.823.459 4.557.460.000 2.975.010 5.097.736.000 3.145.609 5.600.000.000 3.476.797 5.750.000.000 342.797 6.000.000.000 342797 27.005.196.000
(%) 72,95 81,55 85,84 90,63 100 100 100
Tabel 8.3.INDIKATOR KINERJA 25 PENCIRI TERMAJU TAHUN 2013-2018
13.033.823.000 6.946.850.000
PENCIRI TERMAJU KONDISI AWAL
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2014 2015 2016 2017 2018
Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah
PENCIRI TERMAJU KONDISI AWAL
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2014 2015 2016 2017 2018
20 PAD termasuk tertinggi di Indonesia (Rp.) 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 19.113.606.000 2.005.730.914.367 16.946.708.000 2.115.168.771.984 43.847.447.430 2.245.339.735.835 50.424.564.545 2.349.272.823.337 57.988.249.226 2.349.272.823.337 188.320.575.201
21 Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
29.917.208.000 29.716.864.000 35.523.422.226 37.021.488.222 38.598.723.738 170.777.706.186
- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah
(%) 0 100 100 100 100 100 100
- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah
(%) 100 100 100 100 100 100 100
- Tindak lanjut hasilpengawasan (%) 100 100 100 100 100 100 100
22 Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah
(SKPD) 0 31 9.424.423.000 80 12.959.633.000 80 10.316.700.000 80 10.628.219.000 80 10.615.881.000 80 53.944.856.000
23 Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan
9.424.423.000 12.959.633.000 10.316.700.000 10.628.219.000 - 43.328.975.000
- OPD 10 10 38 38 38 38 38
- Kecamatan 0 0 40 40 40 40 40
- Kelurahan 0 0 19 19 19 19 19
- Desa 0 0 416 416 416 416 416
24 Tidak ada daerah terisolir (kp) 20 0 36.429.874.000 1 33.685.092.000 13 29.733.937.000 13 26.168.937.000 0 - 27 126.017.840.000
25 Terbangunnya Mesjid Besar di setiap Kecamatan
(unit) 9 10 - 11 5.000.000.000 10 - 0 - 0 - 40 5.000.000.000
PENCAPAIAN 25 PENCIRI TERMAJU KABUPATEN BOGOR
2014 2015 2016 2017 2018
Target Target Target Target Target Target1 Seluruh RSUD dan PUSKESMAS
terakreditasi
- RSUD (unit) 3 0 0 1 0 0 4
- Puskesmas (unit) 0 0 20 20 30 31 101
2 Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan
(%) 39,4 39,4 55 70 85 100 100
3 AHH termasuk tertinggi di Indonesia (tahun) 70 70,4 70,8 71,2 71,6 72 72
4 Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun
(jiwa) 3.067.907 15.000 22.000 22.000 22.000 20.291 3169198
5 Tuntasnya Pembangunan Stadion OR berskala Internasional
(%) 45,15 62,15 77,8 100 100 100 100
6 Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5% (%) 8,74 8.74 - 8.02 8.02 - 7.24 8.02 - 7.24 7.24 - 7.00 7.00 - 5.00 7.00 - 5.00
7 Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
(tahun) 8,04 8,23 8,42 8,62 8,81 9 9
8 Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia
(% RE) 82,65 83,25 83,98 84,71 85,44 89,62 89,62
9 Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
(org) 4.125.130 4.537.643 4.991.407 5.490.548 6.039.603 6.643.563 6643563
10 Pelayanan Perijinan berstandar ISO (jenis) 19 28 35 42 49 58 58
11 LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional (%) 6,03 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50
12 PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
(Rp. trilyun)
110 110 - 130 110 - 140 110 - 150 110 - 160 110 - 170 110 - 170
13 Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia
(RE) 2.834.981 3.084.614 3.206.528 3.713.003 4.366.638 5.239.966 5.239.966
14 Terbangunnya pasar disetiap kecamatan
- Pasar Kabupaten (kec) 23 0 0 1 1 1 26
- Pasar Desa (kec) 24 2 2 1 1 1 31
15 Tercapainya swasembada benih padi unggul Bersertifikat
(%) 18,05 10,09 19,91 46,45 72,99 100,32 100,32
16 Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (unit) 24,523 34.623 47.623 60.623 74.623 83.982 83.982
17 Terbangunnya pembangunan Poros Barat-Utara-Tengah-Timur Poros Tengah - Timur km 3,00 0,00 10,40 24,00 12,80 0,00 50,2
Poros Utara
- Jalur cepat km 0,00 0,00 2,50 1,50 3,00 0,60 7,6
- Jalur lambat km 0,50 0,00 2,50 1,50 3,00 0,60 8,10
Poros Barat km 2,60 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
18 Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilyah (PKW)
- RTRW (dok) 1 1 0 0 0 0 2
- RTBL (dok) 1 1 2 2 4 3 13
- RDTR (dok) 1 1 0 0 0 0 2
- CBO (dok) 1 0 0 0 0 0 1
19 Seluruh masyarakat mempunyai KTPel (org) 2.523.459 2.823.459 2.975.010 3.145.609 3.476.797 342.797 342797
(%) 72,95 81,55 85,84 90,63 100 100 100
25 PENCIRI TERMAJU KONDISI AWAL
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2014 2015 2016 2017 2018
Target Target Target Target Target Target
25 PENCIRI TERMAJU KONDISI AWAL
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
20 PAD termasuk tertinggi di Indonesia (Rp.) 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 2.005.730.914.367 2.115.168.771.984 2.245.339.735.835 2.349.272.823.337 2.349.272.823.337
21 Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah
(%) 0 100 100 100 100 100 100
- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah
(%) 100 100 100 100 100 100 100
- Tindak lanjut hasilpengawasan (%) 100 100 100 100 100 100 100
22 Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah
(SKPD) 0 31 80 80 80 80 80
23 Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan - OPD 10 10 38 38 38 38 38
- Kecamatan 0 0 40 40 40 40 40
- Kelurahan 0 0 19 19 19 19 19
- Desa 0 0 416 416 416 416 416
24 Tidak ada daerah terisolir (kp) 20 0 1 13 13 0 27
25 Terbangunnya Mesjid Besar di setiap Kecamatan
(unit) 9 10 11 10 0 0 40
PENCAPAIAN PENCIRI TERMAJU KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN OPD, PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF
2014 2015 2016 2017 20181 Seluruh RSUD dan
PUSKESMAS terakreditasi 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur3.203.600.000 2.350.600.000 5.554.200.000
2 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
26.166.378.000 14.659.918.000 67.646.414.880 74.411.056.368 81.852.162.005 264.735.929.253
3 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
55.891.058.000 31.332.216.000 61.218.283.830 67.340.112.213 74.074.123.434 289.855.793.477
1 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 1.000.000.000 - - 1.500.000.000 2.500.000.000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 300.000.000 450.000.000
3 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
53.203.931.000 73.465.211.000 50.257.676.000 31.344.085.000 82.002.452.000 290.273.355.000
1 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
350.000.000 900.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000 5.300.000.000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.450.000 185.450.000 350.900.000
3 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
20.559.817.000 59.290.194.000 91.058.725.120 31.083.091.388 35.230.168.346 237.221.995.854
1 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12.828.686.000 15.000.000.000 12.118.615.770 14.342.951.155 16.988.055.540 71.278.308.465
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
180.000.000 174.500.000 354.500.000
3 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
28.042.193.000 29.778.432.000 28.462.779.246 35.001.884.787 39.677.181.410 160.962.470.444
1 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6.210.000.000 5.275.160.000 4.887.584.640 5.865.101.568 7.038.121.881 29.275.968.089
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.000.000 415.150.000 580.150.000
3 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
22.433.653.000 12.734.592.000 24.197.662.080 29.036.362.496 34.027.634.995 122.429.904.571
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
1.245.825.000 2.548.222.000 11.862.628.250 13.048.891.075 14.353.780.183 43.059.346.508
2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 109.154.033.000 98.484.175.000 121.912.379.930 134.103.617.923 147.513.979.715 611.168.185.568
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 26.117.687.000 21.283.419.000 45.861.233.660 50.447.357.026 55.492.092.729 199.201.789.415
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 75.279.762.000 109.394.710.000 17.378.498.000 19.116.347.800 21.027.982.580 242.197.300.380
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
1.245.825.000 2.548.222.000 11.862.628.250 13.048.891.075 14.353.780.183 43.059.346.508
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 4.587.786.000 5.156.548.000 5.551.269.460 6.106.396.406 6.717.036.047 28.119.035.913
Dinas Kesehatan
RSUD Cibinong
RSUD Ciawi
RSUD Leuwiliang
RSUD Cileungsi
Dinas Kesehatan
2 Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan
3 AHH termasuk tertinggi di Indonesia
Dinas Kesehatan
PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 415.410.000 773.051.000 502.646.100 552.910.710 608.201.781 2.852.219.591
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
1.673.860.000 1.667.971.000 3.444.991.000 3.789.490.100 4.168.439.110 14.744.751.210
7 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
55.891.058.000 31.332.216.000 61.218.283.830 67.340.112.213 74.074.123.434 289.855.793.477
8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
-
9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
1.374.409.000 1.990.132.000 1.700.181.890 1.870.200.079 2.057.220.087 8.992.143.056
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
13.900.000 24.500.000 16.819.000 18.500.900 20.350.990 94.070.890
11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 26.166.378.000 14.659.918.000 67.646.414.880 74.411.056.368 81.852.162.005 264.735.929.253
12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 109.154.033.000 98.484.175.000 121.912.379.930 134.103.617.923 147.513.979.715 611.168.185.568
12 Program Pengawasan dan Pengendalian makanan 90.256.000 121.099.000 109.209.760 120.130.736 132.143.810 572.839.306
13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
- 21.825.000 21.825.000
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - 1.000.000.000 - - 1.500.000.000 2.500.000.000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 300.000.000 450.000.000
3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
53.203.931.000 73.465.211.000 50.257.676.000 31.344.085.000 82.002.452.000 290.273.355.000
4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 77.376.258.000 71.925.458.000 72.500.000.000 73.000.000.000 75.000.000.000 369.801.716.000
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 350.000.000 900.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000 5.300.000.000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.450.000 185.450.000 350.900.000
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
150.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 1.350.000.000
4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
20.559.817.000 59.290.194.000 91.058.725.120 31.083.091.388 35.230.168.346 237.221.995.854
5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 88.212.070.000 80.854.485.000 110.158.053.649 133.162.976.095 162.680.513.341 575.068.098.085
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 12.828.686.000 15.000.000.000 12.118.615.770 14.342.951.155 16.988.055.540 71.278.308.465
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
180.000.000 458.400.000 638.400.000
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
97.930.000 112.125.000 210.055.000
4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
28.042.193.000 29.778.432.000 28.462.779.246 35.001.884.787 39.677.181.410 160.962.470.444
RSUD Cibinong
RSUD Ciawi
RSUD Leuwiliang
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
1.220.760.000 1.607.535.000 929.121.000 1.191.375.000 1.356.637.500 6.305.428.500
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 6.210.000.000 5.275.160.000 4.887.584.640 5.865.101.568 7.038.121.881 29.275.968.089
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.000.000 415.150.000 580.150.000
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
145.000.000 55.625.000 216.000.000 259.200.000 311.040.000 986.865.000
4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
22.433.653.000 12.734.592.000 24.197.662.080 29.036.362.496 34.027.634.995 122.429.904.571
5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
564.000.000 701.200.000 929.121.000 1.191.375.000 1.356.637.500 4.742.333.500
Dinas Pendidikan 1 Program Pendidikan Non-Formal 17.367.586.710 23.911.530.560 22.933.011.300 25.226.312.000 27.748.943.000 117.187.383.570
Kantor Arsip & Perpustakaan 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.150.107.000 809.440.600 1.383.250.000 1.814.350.000 1.772.950.000 6.930.097.600
5 Tuntasnya Pembangunan Stadion OR berskala Internasional
Dispora 1 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
178.552.594.000 153.239.777.000 118.114.442.000 180.237.466.000 71.650.000.000 701.794.279.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
913.685.000 2.129.626.000 1.105.558.850 1.216.114.735 1.337.726.209 6.702.710.794
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.442.988.000 945.186.000 1.746.015.480 1.920.617.028 2.112.678.731 8.167.485.239
2 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 994.975.000 1.403.456.000 1.315.524.650 1.447.077.115 1.591.784.827 6.752.817.592
3 Program Pelayanan Kontrasepsi 2.732.605.000 2.522.156.000 3.613.870.113 4.155.950.629 4.779.343.224 17.803.924.966
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencel (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial
2.194.245.000 4.536.693.000 1.600.944.950 1.761.039.445 1.937.143.390 12.030.065.785
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.614.695.000 2.332.007.000 1.953.780.950 2.149.159.045 2.364.074.950 10.413.716.945
3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
203.090.000 394.599.000 245.738.900 270.312.790 297.344.069 1.411.084.759
4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.368.674.000 2.212.789.000 1.960.000.000 2.080.000.000 2.205.000.000 9.826.463.000
5 Program Transmigrasi Regional 358.442.000 443.237.000 882.301.750 970.531.925 1.067.585.118 3.722.097.793
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustraian Perdagangan
1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.197.940.000 2.164.837.000 2.980.000.000 3.105.000.000 3.230.000.000 13.677.777.000
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.685.000.000 3.031.579.000 2.510.000.000 2.805.000.000 2.685.000.000 13.716.579.000
3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1.777.575.000 1.288.830.000 1.920.000.000 2.050.000.000 2.075.000.000 9.111.405.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Desa
2.116.704.000 2.292.506.000 3.950.000.000 4.175.000.000 4.175.000.000 16.709.210.000
2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
643.010.000 561.182.000 700.000.000 710.000.000 710.000.000 3.324.192.000
RSUD Cileungsi
4 Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun
6 Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
2.744.782.000 3.951.155.000 3.565.000.000 3.927.000.000 4.027.000.000 18.214.937.000
4 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
135.980.000 238.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 853.980.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.420.850.000 2.982.900.000 6.018.980.000 6.620.878.000 7.282.965.800 24.326.573.800
2 Program Pengembangan Kemitraan 2.700.000.000 3.138.000.000 6.226.000.000 6.848.600.000 7.533.460.000 26.446.060.000
Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 109.154.033.000 98.484.175.000 121.912.379.930 134.103.617.923 147.513.979.715 611.168.185.568
Dinas Pendidikan 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
330.159.181.650 191.170.571.000 749.123.441.550 570.371.176.000 627.408.293.600 2.468.232.663.800
2 Program Pendidikan Non Formal 17.367.586.710 23.911.530.560 22.933.011.300 25.226.312.000 27.748.943.000 117.187.383.570
Dinas Bina Marga dan Pengairan 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
145.756.939.000 108.759.200.000 97.075.343.000 99.016.850.000 100.997.187.000 551.605.519.000
2 Prigram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan
214.194.260.000 163.416.432.000 136.586.126.000 139.317.849.000 142.104.206.000 795.618.873.000
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 24.703.960.000 12.118.889.000 27.403.221.400 34.266.280.780 38.827.676.566 137.320.027.746
Dinas Tata Bangunan dan Permukiman 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.029.110.000 1.135.881.000 1.257.667.000 1.397.667.000 1.327.667.000 8.147.992.000
2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.505.621.000 1.820.714.000 1.480.000.000 1.555.000.000 1.625.000.000 7.986.335.000
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.147.567.500 2.057.572.000 2.538.574.500 2.792.431.950 3.071.675.145 12.607.821.095
Badan Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.578.114.000 4.888.186.050 12.344.321.440 13.578.753.584 14.936.628.942 50.326.004.016
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
36.209.904.000 19.404.806.000 81.697.000.000 86.457.000.000 91.746.000.000 315.514.710.000
Sekretariat Daerah 1 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi 2.344.334.000 2.167.558.000 2.335.000.000 2.140.000.000 1.990.000.000 10.976.892.000
2 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial 1.532.930.000 1.969.586.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 8.227.516.000
Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
14.768.896.000 14.768.896.000
Dinas Peternaka dan Perikanan 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8.529.005.000 7.384.223.000 14.170.000.000 15.953.000.000 17.588.000.000 63.624.228.000
2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10.126.357.000 12.861.104.000 23.912.675.000 25.419.675.000 17.422.675.000 89.742.486.000
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.492.675.000 2.561.482.000 4.405.000.000 5.280.000.000 6.155.000.000 20.894.157.000
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.038.076.000 1.488.528.000 2.475.000.000 3.275.000.000 4.075.000.000 12.351.604.000
3 Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.341.338.000 2.455.291.000 2.115.000.000 2.565.000.000 3.015.000.000 11.491.629.000
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.480.343.000 2.101.377.300 2.311.515.030 1.844.389.000 2.028.827.900 9.766.452.230
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
330.159.181.650 191.170.571.000 749.123.441.550 570.371.176.000 627.408.293.600 2.468.232.663.800
Dinas Pendidikan 7 Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
3 Program Pendidikan Menengah 119.973.206.590 81.584.699.450 175.245.100.800 200.868.457.029 220.955.302.700 798.626.766.569
4 Program Pendidikan Non Formal 17.367.586.710 23.911.530.560 22.933.011.300 25.226.312.000 27.748.943.000 117.187.383.570
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
106.213.313.550 70.963.707.950 76.371.603.019 84.008.763.000 92.409.639.000 429.967.026.519
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.500.087.000 6.991.331.200 6.305.040.500 6.935.544.500 7.629.099.000 33.361.102.200
8 Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
36.209.904.000 19.404.806.000 81.697.000.000 86.457.000.000 91.746.000.000 315.514.710.000
1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.420.850.000 2.982.900.000 6.018.980.000 6.620.878.000 7.282.965.800 24.326.573.800
2 Program Pengembangan Kemitraan 2.700.000.000 3.138.000.000 6.226.000.000 6.848.600.000 7.533.460.000 26.446.060.000
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.047.000.000 2.075.000.000 5.269.000.000 5.795.900.000 6.375.490.000 23.562.390.000
4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.023.000.000 2.202.664.000 4.180.000.000 4.598.000.000 5.057.800.000 18.061.464.000
5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 450.000.000 530.000.000 1.111.000.000 1.222.100.000 1.344.310.000 4.657.410.000
6 Program Pengembangan Nilai Budaya 838.600.000 797.401.000 1.958.000.000 2.153.800.000 2.369.180.000 8.116.981.000
7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.023.000.000 2.202.664.000 4.180.000.000 4.598.000.000 5.057.800.000 18.061.464.000
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
675.000.000 714.020.000 1.276.000.000 1.403.600.000 1.417.636.000 5.486.256.000
2 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana
1.144.455.000 2.469.385.000 1.518.000.000 1.669.800.000 1.686.498.000 8.488.138.000
3 Program Pelayanan Perijinan; 5.131.060.000 5.395.500.000 6.649.500.000 6.715.995.000 6.783.154.950 30.675.209.950
4 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; 805.200.000 891.780.000 1.635.700.000 1.652.057.000 1.668.577.570 6.653.314.570
5 Program Penataan dan Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal
364.915.000 490.000.000 854.915.000
11 LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional
Bappeda 1 Program Pengembangan Data/Informasi 4.163.433.000 2.662.723.000 4.722.274.260 5.194.501.686 5.713.951.855 22.456.883.801
Bappeda 1 Program Pengembangan Data/Informasi 4.163.433.000 2.662.723.000 4.722.274.260 5.194.501.686 5.713.951.855 22.456.883.801
Dinas Pertanian & Kehutanan 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
5.185.614.000 13.782.251.000 29.883.000.000 29.375.000.000 29.605.000.000 107.830.865.000
1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
1.453.275.000 1.399.335.000 1.657.500.000 1.772.750.000 41.003.280 6.323.863.280
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 460.000.000 563.696.000 255.000.000 315.000.000 445.000.000 2.038.696.000
1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.420.850.000 2.982.900.000 6.018.980.000 6.620.878.000 7.282.965.800 24.326.573.800
2 Program Pengembangan Kemitraan 2.700.000.000 3.138.000.000 6.226.000.000 6.848.600.000 7.533.460.000 26.446.060.000
1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 10.126.357.000 12.861.104.000 23.912.675.000 25.419.675.000 17.422.675.000 89.742.486.000
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
13 Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di
9 Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
10 Pelayanan Perijinan berstandar ISO
Dinas Peternakan & Perikanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Badan Perizinan Terpadu
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
6.897.301.000 6.812.814.000 13.135.000.000 4.670.000.000 9.930.000.000 41.445.115.000
BKP5K 1 Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.038.076.000 1.488.528.000 2.475.000.000 3.275.000.000 4.075.000.000 12.351.604.000
Dinas Bina Marga & Pengaiiran 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara partisipatif (PPSIP);
145.756.939.000 108.759.200.000 97.075.343.000 99.016.850.000 100.997.187.000 551.605.519.000
14 Terbangunnya pasar disetiap kecamatan
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
13.033.823.000 6.946.850.000 11.880.000.000 11.922.000.000 11.960.000.000 55.742.673.000
Dinas Pertanian & Kehutanan 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
297.312.000 2.976.980.000 11.205.000.000 10.280.000.000 10.920.000.000 35.679.292.000
BKP5K 1 Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5.185.614.000 1.488.528.000 2.475.000.000 3.275.000.000 4.075.000.000 16.499.142.000
16 Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Dinas Tata Bangunan dan Permukiman 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 1.505.621.000 1.820.714.000 1.480.000.000 1.555.000.000 1.625.000.000 7.986.335.000
Dinas Bina Marga & Pengaiiran 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 410.721.231.000 373.992.011.000 465.372.576.000 474.680.028.000 484.173.629.000 2.208.939.475.000
Dinas Tata Ruang & Pertanahan -
Setda -
Bappeda 1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.852.298.000 3.410.834.000 4.537.824.280 4.991.606.708 5.490.767.379 22.283.330.367
Dinas Tata Bangunan dan Permukiman 1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.762.000.000 5.830.821.000 4.680.000.000 5.715.000.000 5.245.000.000 25.232.821.000
Dinas Tata Ruang & Pertanahan -
Dinas Bina Marga & Pengaiiran -
1 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.352.400.000 1.390.692.000 1.868.880.000 2.024.620.000 2.180.360.000 8.816.952.000
2 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
17.581.200.000 3.242.309.000 16.297.440.000 17.655.560.000 19.013.680.000 73.790.189.000
3 Program Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas 4.818.818.000 5.110.583.000 5.813.061.600 6.297.483.400 6.781.905.200 28.821.851.200
Badan Lingkungan HIdup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.578.114.000 4.888.186.050 12.344.321.440 13.578.753.584 14.936.628.942 50.326.004.016
19 Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
Dinas Kependudukan & Capil 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.557.460.000 5.097.736.000 5.600.000.000 5.750.000.000 6.000.000.000 27.005.196.000
20 PAD termasuk tertinggi di Indonesia
Dinas Pendapatan Daerah 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
19.113.606.000 16.946.708.000 43.847.447.430 50.424.564.545 57.988.249.226 188.320.575.201
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.979.930.000 15.461.328.000 17.611.469.000 18.051.756.000 18.503.049.000 86.607.532.000
2 Program Pengelolaan Barang Daerah 1.723.116.000 4.922.258.000 4.901.439.000 5.048.482.000 5.199.937.000 21.795.232.000
Inspektorat 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
11.214.162.000 9.333.278.000 13.010.514.226 13.921.250.222 14.895.737.738 62.374.942.186
Dinas Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah 21 Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
15 Tercapainya swasembada benih padi unggul Bersertifikat
17 Terbangunnya pembangunan Poros Barat-Utara-Tengah-Timur
18 Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilyah (PKW)
termasuk terbanyak di Indonesia
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
2014 2015 2016 2017 2018PAGU INDIKATIF TOTAL ANGGARAN25 PENCIRI TERMAJU OPD PROGRAM
22 Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah
Dinas Komunikasi & Informasi 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9.424.423.000 12.959.633.000 10.316.700.000 10.628.219.000 10.615.881.000 53.944.856.000
23 Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan
Dinas Komunikasi & Informasi 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9.424.423.000 12.959.633.000 10.316.700.000 10.628.219.000 10.615.881.000 53.944.856.000
24 Tidak ada daerah terisolir Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2.744.782.000 3.951.155.000 3.565.000.000 3.927.000.000 4.027.000.000 18.214.937.000
25 Terbangunnya Mesjid Besar di setiap Kecamatan
Dinas Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah 1 Belanja hibah pada DPKBD 5.000.000.000 5.000.000.000
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATFokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Perencanaan Pembangunan1.1. Pertumbuhan PDRB 6,03 6,03 - 6,39 6,07 - 6,45 6,10 - 6,63 6, 15 - 6,93 6,19 - 7,14 6,19 - 7,141.2. Nilai PDRB (Rp. Juta)
Berdasarkan Harga Berlaku 109.671 110.000 - 130.000 110.000 - 140.000 110.000 - 150.000 110.000 - 160.000 110.000 - 170.000 110.000 - 170.000 PrimerSekunderTersierBerdasarkan Harga Konstan 38.732 39.118 – 42.183 40.096 – 44.614 40.188 – 47.664 40.369 – 50.779 42.388 – 55.979 42.388 – 55.979PrimerSekunder Tersier
1.3. Laju pertumbuhan ekonomi (%) 6,03 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,50 5,20 - 6,501.4. Inflasi (%) 8,57 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,51.5. Laju inflasi provinsi 8,57 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,51.6. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) 21.454.556 21,45 – 25,38 22,41 – 27,22 23,15 – 29,46 23,45 – 30,25 24,00 – 32,25 24,00 – 32,251.7. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) 7.576.992 7,58 – 7,90 7,60 – 8,15 7,70 – 8,45 7,80 – 8,60 7,85 – 8,90 7,85 – 8,901.8. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,45 73,63 – 73,72 73,74 – 74,04 74,55 – 75,43 74,63 – 75,65 74,77 – 75,80 74,77 – 75,801.9. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 636.620 665.270 686.560 703.720 712.170 726.210 726.210
1.10. Indeks gini 0,36 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,28 1.11. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 1.12. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 1.13. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,26 91,26 - 91,67 91,67 - 91,98 91,98 - 92,76 92,76 - 97,00 97,00 - 95,00 97,00 - 95,00
Fokus Kesejahteraan Masyarakat1 Pendidikan
1.1. Angka Melek Huruf (AMH) (%) 95,35 95,70 96,05 96,40 96,75 97,10 97,10 1.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 8,04 8,21 8,38 8,55 8,72 9,00 9,00 1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 108,71 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71 109,71 1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 95,43 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00 100,00 1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 54,15 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55 67,55 1.9. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,02 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,00
1.10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 85,53 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00 100,00 1.11. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 48,92 51,60 54,28 56,96 59,63 62,31 62,31
2
TABEL 9.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-3
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2 Kesehatan2.1. Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09 2.2. Angka usia harapan hidup 70,00 70,40 70,80 71,20 71,60 72,00 72,002.3. Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%
3 Pertanahan3.1. Persentase penduduk yang memiliki lahan 10,00 12,00 16,00 21,00 27,00 34,00 34,00
4 Ketenagakerjaan4.1. Rasio penduduk yang bekerja 89,69 90,19 90,69 91,19 91,69 92,19 92,19
Fokus Seni Budaya dan Olahraga1 Kebudayaan
1.1. Jumlah grup kesenian 225 230 235 240 245 250 250 1.2. Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1 1
2 Pemuda dan Olahraga2.1. Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga) 84 organisasi 60 70 75 80 80 802.2. Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta) 6 gedung 2 12
ASPEK PELAYANAN UMUMFokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 1.022,03 1.022,23 1.022,43 1.022,63 1.022,83 1.023,03 1.023,031.1.2. Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun 889,45 890,36 891,27 892,18 893,09 894,00 894,00 1.1.3. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (7-15 tahun) 39,67 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94 34,94
1.1.4. Rasio guru SD-MI/murid SD-MI 380,61 381,82 383,03 384,24 385,45 386,65 386,65 1.1.5. Rasio guru SMP-MTs/murid SMP-MTs 370,54 373,54 376,04 378,04 379,59 380,7 380,70 1.1.6. Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,00 1.1.7. Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs
Rasio Ketersedianan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 31,04 30,76 30,47 30,17 29,86 29,54 29,54 % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa 58,32 63,49 68,66 73,82 78,99 84,16 84,16 % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa 62,56 66,03 69,17 72,17 75,04 77,78 77,78
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel 33,47 38,63 43,80 48,97 54,13 59,30 59,30 % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel 66,34 71,96 77,31 82,42 87,29 91,96 91,96
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap 85,19 88,17 91,16 94,14 97,13 100,00 100,00 % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang 85,06 88,30 91,39 94,34 97,16 100,00 100,00 % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi 81,28 85,42 89,36 93,12 96,71 100,00 100,00 % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 79,22 83,35 87,49 91,62 95,75 100,00 100,00
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-4
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
% SD yang memiliki 6 orang guru 97,82 98,28 98,74 99,20 99,66 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran 71,10 77,40 83,41 89,14 94,62 100,00 100,00 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 97,53 98,05 98,56 99,08 99,60 100,00 100,00 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 82,49 85,99 89,49 93,00 96,50 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 68,64 75,48 82,00 88,23 94,17 100,00 100,00
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 23,32 25,80 28,17 30,43 32,59 34,65 34,65 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 91,10 92,88 94,66 96,44 98,22 100,00 100,00 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 50,41 59,46 68,08 76,30 84,16 91,67 91,67 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi 5 5 5 5 5 5 5
1.2. Pendidikan menengah: 1.2.1. Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun 518,55 521,23 523,91 526,59 529,27 531,95 531,95 1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA 19,35 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84 21,84 1.2.3. Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA 369,49 373,31 375,25 375,62 374,64 372,51 372,51 1.2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA1.2.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1.3. Fasilitas Pendidikan:1.3.1. % Ruang Kelas Kondisi Baik SDN 57,05 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05 67,05 1.3.2. % Ruang Kelas Kondisi Baik SMPN 63,98 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98 73,98 1.3.3. % Ruang Kelas Kondisi Baik SMAN/SMKN 71,18 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12 81,12
1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):1.4.1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10 33,60 36,10 38,60 41,10 43,60 43,60
1.5. Angka Putus Sekolah:1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,379 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050 0,050 1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,954 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500 0,500 1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,77 0,67 0,56 0,46 0,35 0,25 0,25
1.6. Angka Kelulusan:1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,81 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00 100,00 1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.7. Angka Melanjutkan (AM)1.7.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.7.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 79,44 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44 89,44
1.8. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 68,86 72,92 77,48 81,73 85,95 90,12 90,12
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-5
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2 Kesehatan2.1. Rasio posyandu per satuan balita 11,43% 11,55% 11,67% 11,79% 11,91% 12,03% 12,03%2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1:9,718% 1:9,550 1:9,394 1:9,247 1:9,111 1:8,982 1:8,9822.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:232,353 1:218,066 1:205,948 1:195,519 1:186,462 1:178,526 1:178,5262.4. Rasio dokter per satuan penduduk 1:3,923 1:3,879 1:3,835 1:3,788 1:3,741 1:3,690 1:3,6902.5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1:2,667 1:2,637 1:2,606 1:2,576 1:2,542 1:2,508 1:2,5082.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 99,7% 80% 80% 81,25% 81,25% 82,5%2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 86,11% 90,00% 90,00% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%2.8. Persentase balita gizi buruk 0,021% 0,020% 0,019% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016%2.9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08% 82% 82% 82% 82% 82% 82%2.12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2.13. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2.14. Cakupan kunjungan bayi 94,76% 95% 95% 95% 95% 95% 95%2.15. Cakupan puskesmas 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2% 252,2%2.16. Cakupan pembantu puskesmas 30,18% 30,65% 31,11% 31,57% 32,03% 32,49% 32,49%2.17. Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95,01% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%2.18. Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat 77,22% 77,72% 78,22% 78,72% 79,22% 79,72% 79,72%2.19. Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat 89,71% 89,96% 90,21% 90,46% 90,71% 90,96% 90,96%2.20. Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat 70,07% 70,57% 71,07% 71,57% 72,07% 72,57% 72,57%2.21. Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat 70,13% 70,63% 71,13% 71,63% 72,13% 72,63% 72,63%2.22. Prosentase Sarana Kesehatan yang berijin 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,002.23. Prosentase pengadaan obat essensial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2.24. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2.25. Cakupan Desa Siaga Aktif 50,23% 60,00% 80,00% 85,00% 90,00% 100,00% 100,00%2.26. Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,092.27. Angka Usia Harapan Hidup 70,00 70,40 70,80 71,20 71,60 72,00 72,00
Pemanfaatan puskesmas N/A 60,00 62,93 63,43 63,93 65,00 65,00Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,70Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi- RSUD 3 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 4 unit- Puskesmas 0 unit 0 unit 20 unit 20 unit 30 unit 31 unit 101 unit
RSUD CIBINONG2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 83,40 75 76 77 78 80 802.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 50,00% 50,00% 50,00% CIBINONG2.3. Peningkatan layanan Spesialis 87,50% 87,50% 87,50% 89,00% 90,00% 100,00% 100,00%2.4. Peningkatan jumlah instalasi 2.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-6
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2.6. Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) 3,20 3,5 3,5 4 4 4 42.7. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) 94,80 65 60 55 50 45 452.8. Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) 0,64 1 1 1 1 1 12.9. Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25) 24,04 24 24 24 24 24 24
2.10. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar 45,45 44 44 44 44 44 442.11. Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit 51,50% 46 46 48 48 50 502.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT) 1,00 1 1 1 1 1 12.13. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,83 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
RSUD CIAWI2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 69,94% 70,00% 72,00% 75% 78% 80% 80%2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 64,52% 0,65 66,00% 67% 68% 70% 70%2.3. Peningkatan layanan Spesialis 20 20 21 23 23 23 232.4. Peningkatan jumlah instalasi 19 20 22 22 22 22 222.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1 : 35 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 42.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1 : 0,95 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 12.7. Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 1 1 1 1 1 1 1
RSUD LEUWILIANG2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 82,57 75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75%2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 76,00 75% 75% 75% 75% 75% 75%2.3. Peningkatan layanan Spesialis 14 14 15 16 17 17 172.4. Peningkatan jumlah instalasi 13 15 17 18 18 18 182.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 2:4 2:4 2:4 2:4 3:4 3:4 3:42.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur 1:7 1:6 1:6 1:6 1:5 1:5 1:52.7. Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
RSUD CILEUNGSI2.1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 38,90% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%2.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit 60,60 65,00 75,00 90,00 105,00 120,002.3. Peningkatan layanan Spesialis 14 14 15 16 17 172.4. Peningkatan jumlah instalasi 10 16 18 21 21 212.5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1:2.0 1:1.4 1:1.6 1:1.78 1:1.9 1:2.22.6. Rasio Perawat per Tempat Tidur
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pekerjaan Umum3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7627 0,7780 0,7936 0,8095 0,8257 0,8422 0,84223.2. Rasio Jaringan Irigasi 4,434 4,523 4,613 4,705 4,799 4,895 4,8953.3. Panjang jalan dilalui Roda 4 0,00034 0,00032 0,00030 0,00028 0,00026 0,00024 0,000243.4. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-7
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
penduduk (minimal dilalui oleh Roda 4) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%3.5. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 76,27% 77,80% 79,36% 80,95% 82,57% 84,22% 84,22%3.6. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 31,38 32,01 32,65 33,3 33,97 34,65 34,653.7. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2,23% 2,21% 2,19% 2,17% 2,15% 2,13% 2,13%3.8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,99% 2,97% 2,95% 2,93% 2,91% 2,89% 2,89%3.9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 39,09% 39,07% 39,05% 39,03% 39,01% 38,99% 38,99%
3.10. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 0,849 0,866 0,883 0,901 0,919 0,937 0,9373.11. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 55,57% 56,68% 57,81% 58,97% 60,15% 61,35% 61,35%3.12. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 34,45 29,64 27,41 27,14 28,31 31,89 31,893.13. Rumah tangga pengguna air bersih 41,97% 43% 43,87% 45,11% 46% 47,60% 47,60%3.14. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 3.15. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 2,35% 4% 4% 5% 5% 6% 6%3.16. Persentase penanganan sampah 39,05% 40% 45% 50% 55% 60% 60%3.17. Persentase penduduk berakses air minum 4,19% 4,26% 4,38% 4,51% 4,63% 4,76% 4,76%3.18. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 23,52% 25% 30% 40% 50% 60% 60,00%3.19. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Terbangunnya pembangunan Poros Barat-Utara-Tengah-TimurPanjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 76% 78% 79,36% 80,95% 83% 84,22% 84,22%Panjang jalan dilalui roda 4 0% 0% 0,03% 0,03% 0% 0,02% 0,02%Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur 32 Lokasi 34 Lokasi 36 Loaksi 38 Lokasi 40 Loaksi 42 Lokasi 42 LokasiLuas tempat pemakaman umum satuan penduduk 2,44% 2,20% 2,13% 2,01% 2,02% 1,96% 1,96%Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk 24,49% 22,00% 21,36% 20,18% 20,20% 19,61% 19,61%Rasio titik reklame di lokasi strategis 40 Titik 15 Titik 15 Titik 15 Titik 15 Titik 15 Titik 15 TitikJumlah pelayanan air limbah 2600 Ritase 2700 Ritase 2800 Ritase 2900 Ritase 3000 Ritase 3100 Ritase 14500 RitaseCakupan pelayanan air limbah 54% 55% 56,00% 57,00% 58% 59,00% 59,00%
44.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi 68% 68,05% 68,15% 68,25% 68,45% 68,65% 68,65%4.2. Rasio rumah layak huni 0,2351 0,2373 0,2381 0,2389 0,2399 0,2400 0,2400 4.3. Rasio permukiman layak huni 0,99668 0,99724 0,99797 0,99869 0,99948 1,00000 1,000004.4. Lingkungan Pemukiman 4,61% 4,15% 3,69% 3,23% 2,76% 2,30% 2,30%4.5. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,2180 0,2346 0,2480 0,2575 0,2624 0,2649 0,26494.6. Persentase luas pemukiman yang tertata 8,025% 8,034% 8,044% 8,053% 8,062% 8,072% 8,072%4.7. Rumah tangga ber-Sanitasi 680500 680500 681500 682500 684500 686500 6865004.8. Lingkungan pemukiman kumuh 0,32% 0,29% 0,26% 0,23% 0,19% 0,16% 0,16%4.9. Rumah layak huni 95,29% 96,18% 97,23% 98,25% 99,31% 100,00% 100,00%
Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) 47,70% 53,69% 57,83% 61.98% 66,13% 70,28% 70,28%
Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)Tersedianya dokumen RTBL 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 12 dokumen
Perumahan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-8
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 24.623 34.623 47.623 60.623 74.623 83.982 83.982 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 95,29% 96,18% 97,23% 98,25% 99,31% 100% 100%Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau 29,32% 41,23% 56,71% 72,19% 88,86% 100,00% 100%
5 Penataan Ruang5.1. Ruang publik yang berubah peruntukannya 0,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 0,50
6 Perencanaan Pembangunan6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 1 1 1 1 1 1 16.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 1 1 1 1 1 1 16.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 1 1 1 1 1 1 16.4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu 0 kali 0 1 0 0 0 2Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu 0 kali 1 1 0 0 0 2Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu 1 kali 1 1 1 1 1 5Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan sistem penganggaran 0 unit 1 1 1 1 1 1Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok 1 1 1 1 1 1Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu 1 1 1 1 1 1 5Tercapainya Piala Anugerah Pangripta Nusantara 0 kali 0 0 0 0 1 1Tercapainya SMM ISO 9001:2008 0 1 1 1 1 1 5Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas 2 2 2 2 2 2 10Tersedianya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas 2 2 2 2 2 2 10Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 2 2 2 2 2 2 10Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas 2 2 2 2 2 2 10Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor 40 40 40 40 40 40 40
7 Perhubungan7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 55.297.594 56.680.034 58.097.035 59.549.461 59.549.461 7.2. Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,0023757.3. Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956 7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 0 1 0 1 9 2180360000 DLLAJ7.5. Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 207.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.0007.9. Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 85,89% 84,18% 80,76% 77,33% 73,91% 70,49% 70,49%Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 95,87% 96,12% 96,38% 96,63% 96,89% 96,89%Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13567 13687 13807 13927 14047 14167 14167
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-9
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705
8 Lingkungan Hidup8.1. Pencemaran status mutu air 99% 85% 87% 89% 91% 93% 93%8.2. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air8.3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 64,57% 65% 67% 69% 71% 73% 73%8.4. Penegakan hukum lingkungan 75% 20% 40% 60% 80% 100% 100%8.5. Penurunan emisi GRK 0% 0% 0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran 100% 85% 87% 89% 91% 91% 91%udara
9 Pertanahan9.1. Persentase luas lahan bersertifikat 59,21 0,81 1,11 1,52 2,08 2,089.2. Penyelesaian kasus tanah Negara 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 400 100 100 100 100 100
10 Kependudukan dan Catatan Sipil10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,7239 0,7241 0,7244 0,7248 0,7253 0,7257 0,725710.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,06210.3. Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1 1 110.4. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel 72,95 81,55 85,84 90,63 100,00 100,00 100,0010.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 245,56 249,55 253,06 256,13 258,76 260,99 260,9910.6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada10.7. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) (%) 100 100 100 100 100 100 10010.8. Jumlah penduduk (jiwa) 5.461.805 5.634.944 5.813.571 5.997.861 6.187.993 6.384.152 6.384.152 10.9. Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17 3,1710.10 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 491.400 446.040 477.100 439.138 400.833 360.040 360.04010.12 Kepemilikan KK 76,83 77,67 78,45 79,17 79,85 80,48 80,48
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,40 16,86 17,33 17,82 18,31 18,83 19 11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 48,22 49,2 49 11.3. Rasio KDRT 0,00004 0,000039 0,000038 0,000037 0,000036 0,000035 0,00003511.4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0 11.5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 51,15 52,18 53,22 54,28 55,37 55 11.6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 39,37 40 41 41,5 42,13 43 43
Jumlah aparat pemerintah yang mengikuti PPRG 45,00 50 14 14 14 14 151 Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 2.292,00 2380 2400 3100 3400 3600 3.600 Jumlah Kecamatan Ramah Anak 4 kec 1 3 4 4 4 20
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-10
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
6 desa/kel 1 3 4 4 4 22 Jumlah lembaga perlindungan anak 161,00 185 185 180 180 180 264 Rasio kekerasan pada anak 0,00 0,000058 0,000056 0,000055 0,000054 0,000053 0
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,8412.2. Rasio akseptor KB 0,7301 0,7309 0,7321 0,7334 0,7348 0,7363 0,736312.3. Cakupan peserta KB aktif 73,01 73,09 73,21 73,34 73,48 73,63 73,63 12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 42,17 42,16 42,14 42,11 42,07 42,02 42,02
Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 76,11 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00 Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB 31.801,00 34.981,00 38.478,00 39.526,00 41.378,00 42.328,00 42.328,00 Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR 12.651,00 13.298,00 14.643,00 15.328,00 16.778,00 17.785,00 17.785,00 Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL 11.335,00 12.468,00 13.668,00 14.351,00 15.551,00 16.803,00 16.803,00 Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 47,00 33,00 20,00 20,00 10,00 10,00 140,00 Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja 940,00 1.140,00 1.382,00 1.623,00 1.903,00 2.183,00 2.183,00 Jumlah Kelompok UPPKS 347,00 25,00 20,00 20,00 20,00 10,00 442,00
13 Sosial13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 164 164 164 164 164 164 16413.2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0,26% 0,25% 0,37% 0,39% 0,42% 0,47% 1,90%13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0,26% 0,25% 0,37% 0,39% 0,42% 0,47% 1,90%13.4. Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 panti 20 panti 20 panti 20 panti 20 panti 20 panti 100 panti
14 Ketenagakerjaan14.1. Angka partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 65,85 65,90 65,95 66,00 66,0014.2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 135 kasus 175 kasus 175 kasus 170 kasus 170 kasus 175 kasus 865 kasus14.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,72 65,80 65,85 65,90 65,95 66,00 66,0014.4. Pencari kerja yang ditempatkan 600 orang 800 orang 900 orang 1020 orang 1150 orang 1400 orang 5270 orang14.5. Tingkat pengangguran terbuka 8,62 8,26 8,08 7,80 7,58 7,41 7,4114.6. Keselamatan dan perlindungan
- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 145 orang- Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 1000 perusahaan- Perlindungan pekerja anak 80 orang 0 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 800 orang- Perlindungan pekerja malam wanita 60 perusahaan 98 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 338 perusahaan- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja 740 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 3725 perusahaan
14.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya 1000 orang 130 orang 330 orang 330 orang 330 orang 330 orang 1450 orangTerwujudnya sistem pengupahan yang memadai 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dokSertifikasi tenaga operator di perusahaan 50 orang 50 orang 50 orang 60 orang 60 orang 60 orang 280 orangFasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 3 rekomendasi 15 rekomendasi
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-11
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah15.1. Persentase koperasi aktif 67,64% 68,23% 68,60% 68,96% 69,09% 69,44% 6944,00%15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 14.716 17.081 19.711 22.616 25.801 29.271 29.271 15.3. Jumlah BPR/LKM (termasuk PDPK dan LPK milik pemerintah) 19 19 19 19 19 19 1915.4. Usaha Mikro dan Kecil 87,77% 87,80% 87,97% 88,22% 88,54% 88,92% 88,92%
16 Penanaman Modal16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 375 417 463 555,6 667 800 519
- Jumlah PMA 423 prshn 1 1 1 1 1 428141 proyek 30 32 34 36 38 311
- Jumlah PMDN 178 prshn 1 1 1 1 1 18380 proyek 25 26 27 28 29 215
16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 17.061,19 M 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 42.061,19 - Nilai realisasi investasi PMA Rp. 10.664,06 M 2.800,00 3.180,00 3.541,40 3.880,95 4.194,76 28.261,17 - Nilai realisasi investasi PMDN Rp. 6.397,13 M 1.200,00 1.320,00 1.458,60 1.619,05 1.805,24 13.800,02
16.3. Rasio daya serap tenaga kerja 369 309 324 340 357 375 33481.637 17.000 17.850 18.743 19.680 20.664 175.573
221 55 58 61 64 67 52616.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 -58,66 10,00 10,50 11,00 11,50 115,7216.5. Penyelesaian izin lokasi (%) N/A 69,75 71,00 72,00 73,00 74,00 75,0016.6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 1 website 1 website 1 website 1 website 1 website 1 website 1 website16.7. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat N/A Ada Ada Ada Ada Ada Ada16.8. Pameran/expo 16 13 5 5 5 5 33
Jenis Perijinan N/A 21 29 37 50 60 60Lama proses perijinan N/A1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja4. Izin SITU (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 8 Hari Kerja 8 Hari Kerja12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja13. Izin TDG (5 HARI KERJA) N/A 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja 5 Hari kerja14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA) N/A 10 Hari Kerja 10 Hari kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja 9 Hari Kerja 9 Hari Kerja15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-12
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA) N/A 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja22. Izin IMTA (10 HARI KERJA ) N/A 3 Hari Kerja 3 Hari kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja 8 Hari Kerja23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA ) N/A 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja
Tingkat Kepuasan Masyarakat N/A 74,78 74,97 75,16 75,35 75,54 45.039 Seluruh perijinan berstandar ISO 20 25 30 35 40 45 45
17 Kebudayaan17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 9 8 9 8 9 9 17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 1 1 1 1 1 17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 45 45 45 45 45 45 45
Capaian Kajian Seni - - 1 1 1 1 1 Revitalisasi nilai-nilai budaya 11 11 11 11 11 11 11 Cakupan fasilitasi seni 64 28 4 4 4 4 4 Cakupan sumber daya manusia kebudayaan 325 195 215 235 255 275 275 Cakupan gelar seni 77 60 70 80 90 100 100 Misi kesenian 1 2 1 1 1 1 1
18 Kepemudaan dan Olahraga18.1. Jumlah organisasi pemuda 63 organisasi 60 62 63 65 70 7018.2. Jumlah organisasi olahraga 17 kegiatan 12 13 14 15 16 1618.3. Jumlah kegiatan kepemudaan 16 kegiatan 15 15 16 16 17 1718.4. Jumlah kegiatan olahraga 12 13 14 15 16 16 1818.5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 6 gedung 2 12 18.6. Lapangan olahraga 3 lapangan 1 1 1 1 1 8
Tuntasnya Pembangunan Stadion Olahraga berskala Internasional 0 0,6215 0,778 100 0 0 100
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri19.1. Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 5 5 5 5 2519.2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 2 2 2 2 1019.3. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-13
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
19.4. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,3019.5. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 0,59 0,69 0,79 0,89 0,89 19.6. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26 19.7. Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,1319.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 7.30019.9. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 15,4 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73
19.10. Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56 19.11. Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44 19.12. Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79,00
Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah n.a. 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat n.a. 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10Cakupan rasio petugas Linmas n.a. 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi kemitraan 2,5219 0,7643 0,8591 0,9499 1,1441 1,2253 2720pengembangan wawasan kebangsaanRasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi 1,1387 0,3821 0,4482 0,5115 0,5720 0,7002 1440pengembangan wawasan kebangsaanJumlah Orkemas (LSM, ormas dan OKP) 197 207 217 227 237 247 247Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi 0,9843 0,3821 0,3735 0,3653 0,3575 0,3501 0,3501kewaspadaan Dini MayarakatRasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi 0,9843 0,3821 0,3735 0,3653 0,3575 0,3501 0,3501kewaspadaan Dini Mayarakat
2020.1. Pertumbuhan ekonomi 6,03 6,03 - 6,39 6,07 - 6,45 6,10 - 6,63 6, 15 - 6,93 6,19 - 7,14 6,19 - 7,1420.2. Kemiskinan 8,74 8,74 – 8,33 8,33 – 8,02 8,02 – 7,24 7,24 – 7,00 7,00 – 5,00 7,00 – 5,0020.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,0020.4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 45 menit 44 meint 43 menit 42 menit 41 menit 40 menit 40 menit
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 80,00% 80,00% 85,00% 90,00% 92,00% 95,00% 95,00%Tertanganinya korban bencana alam 4000 korban 4200 korban 4400 korban 4600 korban 4800 korban 5000 korban 23.000 korbanJumlah Masyarakat/ Aparatur yang mendapat pelatihan Penanggulangan Bencana 150 orang 150 orang 175 orang 200 orangCakupan Wilayah yang terkurangi Risiko Bencana 5% 5% 10% 13% 15% 17% 17%Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Rawan Bencana 5% 5% 10% 13% 15% 17% 17%
20.5. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 70,00 74,00 78,00 80,00 82,00 84,00 84,00 20.6. Jumlah LHA berkala20.7. Tindak Lanjut Hasil audit berkala OPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%20.8. Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-14
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
20.9. Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS 83,56% 80 80 80 80 80 8020.10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bimtek dan tugas belajar 92% 2591 3317 2446 2256 2096 1270620.11. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,308 0,310 0,312 0,314 0,317 0,317
21 Ketahanan Pangan21.1. Regulasi ketahanan pangan 1 0,0 1 1 1 1 421.2. Ketersediaan pangan utama 69,69 69,43 69,22 69,06 68,94 68,85 68,85
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 78,37 88,91 90,87 92,83 94,79 96,75 96,7522.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,4722.3. Jumlah LSM 22.4. LPM Berprestasi 30 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 60 Lembaga22.5. PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%22.6. Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00%22.7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 25,25% 25,55% 26,25% 26,96% 27,66% 28,37% 28,37%22.8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%22.9. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 6,91% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 13,82%
Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan 134 Lembaga 10 Lembaga 10 Lembaga 10 Lembaga 10 Lembaga 10 Lembaga 184 LembagaMeningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan 40 kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 80 kelompokJumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 263 orang 417 orang 417 orang 417 orang 417 orang 417 orang 2348 orangTertatanya administrasi pemerintahan desa 89 desa 43 desa 52 desa 32 desa 14 desa 14 desa 244 desa
23 Statistik23.1. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada 1 1 1 1 1 523.2. Buku ”PDRB kabupaten” Ada 1 1 1 1 1 5
Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu Ada 1 1 1 1 1 5
24 Kearsipan24.1. Pengelolaan arsip secara baku 92,13% 91,03% 93,59% 94,87% 97,44% 98,72% 98,72%24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 7 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik 135.000 Berkas 62.400 Berkas 72.000 Berkas 81.600 Berkas 91.200 Berkas 96.000 Berkas 403.200 BerkasMeningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan 19.000 Boks 19000 Boks 19.500 Boks 19.500 Boks 20.000 Boks 21.000 Boks 21.000 Boks
25 Komunikasi dan Informatika25.1. Jumlah jaringan komunikasi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0125.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,1825.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal 145 52 54 56 58 60 6025.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 30 28 28 28 30 30 30
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-15
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
25.5. Web site milik pemerintah daerah Ada 243 243 243 243 243 1.215 25.6. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 0 jaringan 31 80 80 80 80 8025.7. Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :
a. Media Massa (cetak dan elektronik) 1. Media Massa Radio Ada 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 13.250 2. Media Massa Televisi Ada 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 13.250 3. Media Massa Majalah 12 12 12 12 12 12 60b. Media Baru (media center, LPSE dan DSP) Ada 243 243 243 243 243 1.215 c. Media Traditional 40 2 2 2 2 2 10d. Media Interpersonal 10 10 10 8 8 8 44e. Media Luar Ruang 8 11 11 11 11 11 43
25.8. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan 100 140 145 150 155 160 160Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat di seluruh OPD dan Desa - 38 78 78 78 78 78Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama - 600 640 680 720 760 760Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 0 jaringan 31 80 80 80 80 80Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat di seluruh OPD dan Desa - 38 78 78 78 78 78Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26 Perpustakaan26.1. Jumlah perpustakaan 226 203 208 213 218 223 22326.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,68% 0,77% 0,85% 0,94% 1,03% 1,12% 1,12%26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 28,21% 27,75% 26,64% 26,98% 26,64% 26,34% 26,34%
Fokus Layanan Urusan Pilihan1 Pertanian
1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektara Padi sawah 60,41 60,71 61,30 61,61 61,91 62,22 62,22b Padi gogo 33,87 33,89 34,60 34,77 34,95 35,12 35,12
1.2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku 4,10 4,03 3,92 3,87 3,81 3,82 3,821.3. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,541.4. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makanan) terhadap PDRB harga berlaku 2,54 2,44 2,42 2,4 2,38 2,36 2,361.5. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makan) terhadap PDRB harga konstan 2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,681.6. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga berlaku 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,371.7. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga konstan 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,461.8. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 2,54 2,44 2,42 2,40 2,38 2,36 2,361.9. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68
1.10. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)- Pertanian 87,33 85,48 89,86 89,86 92,40 92,86 92,86- Kehutanan 45,00 45,63 45,63 45,63 47,50 48,75 48,75
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-16
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
- Perikanan 57,50 56,25 58,75 58,75 63,75 66,25 66,251.11. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
Kelompok Pemula- Pertanian 1,70 1,82 3,77 5,87 8,10 10,47 10,47- Kehutanan 14,52 15,49 33,80 56,34 83,10 115,49 115,49- Perikanan 8,33 8,72 18,46 29,23 41,03 54,36 54,36Kelompok Lanjut- Pertanian 0,96 1,04 2,18 3,41 4,74 6,16 6,16- Kehutanan 19,23 0,00 0,81 2,42 4,84 8,06 8,06Kelompok Madya- Pertanian 1,50 1,85 4,07 6,67 9,63 12,96 12,96- Kehutanan 0,00 0,00 3,13 9,38 18,75 31,25 31,25- Perikanan 5,26 10,00 25,00 45,00 70,00 95,00 95,00Kelompok Utama- Pertanian 0 - 4,00 12,00 24,00 40,00 40,00 - Kehutanan 50,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00- Perikanan 33,33 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 75,00
1.12. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)- Pertanian 2,23 2,24 2,40 2,54 2,67 2,80 12,22- Kehutanan 10,43 4,98 5,47 5,80 5,96 5,97 23,88- Perikanan 20,09 10,50 10,77 10,88 11,15 11,24 45,53Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan Utama (%) 3,85 15,77 18,22 19,09 20,78 22,47 97,12 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)- Energi 112,91 106,76 110,12 113,59 117,17 120,86 120,86 - Protein 136,84 141,15 145,60 150,19 154,92 159,80 159,80 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%) 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Ketersediaan/Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%) - 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) - 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Skor Pola Pangan Harapan (%) 74,70 78,30 90,00 93,00 96,00 100,00 100,00 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) - 70,00 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00
Rawan Ketersediaan Pangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 52,50 52,50 Rawan Rumah Tangga Miskin 5,00 10,00 22,50 27,50 32,50 35,00 35,00 Rawan Akses Jalan - 10,00 22,50 30,00 35,00 37,50 37,50 Rawan Akses Listrik - 2,50 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 Rawan Gizi Kurang 5,00 10,00 25,00 32,50 37,50 42,50 42,50 Rawan Akses Air Bersih - 17,50 42,50 50,00 60,00 72,50 72,50 Rawan Akses Fasilitas Kesehatan - 2,50 7,50 10,00 12,50 12,50 12,50 Persentase peningkatan produksi padi (%) 2,00 -2,91 2,00 2,00 2,00 5,09- Produksi padi (Ton GKG) 559.367 570.554 553.924 565.002 576.303 587.829 587.829 Persentase peningkatan produksi sayuran (%) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-17
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
Produksi sayuran (Ton) 88.452 90.221 92.928 95.716 98.587 98.587 Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 13,00 - Produksi buah-buahan (Ton) 55686,10 56799,82 57935,82 59673,89 61464,11 63308,03 63.308,03 Persentase peningkatan produksi tanaman hias (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 - Produksi tanaman hias bunga (tangkai) 3.760.948 3.873.776 3.989.990 4.109.689 4.232.980 4.359.970 4.359.970 - Produksi tanaman hias daun indah (pohon) 372.744 383.926 395.444 407.307 419.527 432.112 432.112 Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) 2 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 - Produksi tanaman obat (Ton) 4.113 4.195 4.279 4.365 4.452 4.541 4.541 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00 - Produksi tanaman perkebunan (Ton) 32.253 33.221 34.217 35.586 37.009 38.860 38.860 Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat (Ton) 204 114 225 525 825 1.134 1.134 Persentaseswasembada benih padi unggul bersetifikat (%) 18,05 10,09 19,91 46,45 72,99 100,32 100,32 Persentase peningkatan produktivitas palawija (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 - Produktivitas palawija 167,56 168,40 169,24 170,09 170,94 171,79 171,79 Persentase peningkatan provitas sayuran (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 - Produktivitas sayuran (ku/ha) 106,69 107,22 107,76 108,30 108,84 109,38 109,38 Sentra agribisnis komoditas unggulan- Jumlah komoditas unggulan 6 6 9 11 12 12 12 - Jumlah lokasi sentra agribisnis - - - - 2 7 9 Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras 8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri 350,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,00 Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan 85,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,60 25,60
2 Kehutanan2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,65 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57
Cakupan legalitas usaha kehutanan 3,20 4,80 9,00 15,00 31,00 50,00 50,002.2. Kerusakan Kawasan Hutan 14,26 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,002.3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,0132.4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,0142.5. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
Pertanian 87,33 85,48 89,86 89,86 92,40 92,86 92,86Kehutanan 45,00 45,63 45,63 45,63 47,50 48,75 48,75Perikanan 57,50 56,25 58,75 58,75 63,75 66,25 66,25
2.6. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)- Kelompok PemulaPertanian 1,70 1,82 3,77 5,87 8,10 10,47 10,47Kehutanan 14,52 15,49 33,80 56,34 83,10 115,49 115,49Perikanan 8,33 8,72 18,46 29,23 41,03 54,36 54,36
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-18
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
- Kelompok LanjutPertanian 0,96 1,04 2,18 3,41 4,74 6,16 6,16Kehutanan 19,23 0,00 0,81 2,42 4,84 8,06 8,06- Kelompok MadyaPertanian 1,50 1,85 4,07 6,67 9,63 12,96 12,96Kehutanan 0,00 0,00 3,13 9,38 18,75 31,25 31,25Perikanan 5,26 10,00 25,00 45,00 70,00 95,00 95,00- Kelompok UtamaPertanian 0 - 4,00 12,00 24,00 40,00 40,00 Kehutanan 50,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00Perikanan 33,33 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 75,00
2.7. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)Pertanian 2,23 2,24 2,40 2,54 2,67 2,80 12,22Kehutanan 10,43 4,98 5,47 5,80 5,96 5,97 23,88Perikanan 20,09 10,50 10,77 10,88 11,15 11,24 45,53Cakupan usaha kayu rakyat 11,00 17,00 28,00 42,00 55,00 65,00 65,00Cakupan usaha non kayu* Usah jamur tiram 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 24,00* Usaha lebah madu 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00* Usaha bambu 0,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 20,00
3 Energi dan Sumber Daya Mineral3.1. Peningkatan cakupan layanan PJU (%) 31,5 1 1 1 1 1 36,53.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku 1.53 1,21 1,3 1,4 1,5 1,6 1,63.3. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan 1,09 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,13.4. Peningkatan rasio ketersediaan daya listrik (%) 0,55 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,003.5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) 82,65 83,25 83,98 84,71 85,44 89,62 89,623.6. Peningkatan rumah tangga pengguna listrik (SR) 7.764 7.400 9.000 9.000 9.000 9.000 43.400
Peningkatan rumah tangga pengguna listrik (SR) 7.764 7.400 9.000 9.000 9.000 9.000 43.400Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS (perusahaan) 80 90 100 110 120 130 130Reklamasi luas lahan bekas tambang (Ha) 618,90 653 689 728 769 813 813Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin (%) 100 100 100 100 100 100 100Elevasi muka air tanah (mbmt) ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15Elevasi muka air tanah (mbmt) ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15Peningkatan kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan (Kelompok) 17 5 5 5 6 6 44Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor (%) 100 100 100 100 100 100 100
4 Pariwisata4.1. Kunjungan wisata 4.130.125 4.537.643 4.991.407 5.490.548 6.039.603 6.643.563 6.643.563 4.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3,13 3,25 3,07 2,99 2,90 2,87 2,874.3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan 3,24 3,05 2,99 3,00 3,00 3,03 3,03
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-19
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4.4. Jenis, kelas, dan jumlah restoran 235 255 275 300 320 340 3404.5. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 200 205 210 215 220 225 225
Kunjungan wisata 4130125 4537643 4991407 5490548 6039603 6643563 6643563Jumlah paket wisata 20 20 30 35 40 45 45Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 18 18 18 18 18 18 18Cakupan organisasi 17 17 17 19 19 21 21Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 110 130 150 160 180 180Tingkat hunian hotel 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 240 260 280 300 320 320Jumlah kerjasama pariwisata 4 4 6 7 7 7 7
5 Kelautan dan Perikanan5.1. Produksi ikan konsumsi (ton) 88.810,51 108.364 112.525 116.115 118.960 121.731 121.7315.2. Konsumsi Ikan 23,97 24,79 25,89 27,02 28,21 29,46 29,465.3. Produksi Daging (kg) 111.266.638 119.443.862 124.030.506 127.987.079 131.122.763 134.177.923 134.177.9235.4. Produksi Telur (kg) 47.705.680 48.007.137 49.850.611 51.440.845 52.701.146 53.929.083 53.929.0835.5. Produksi Susu (liter) 12.051.422 12.077.551 12.541.329 12.941.397 13.258.462 13.567.384 13.567.3845.6. Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) 5,36 5,48 5,66 5,85 6,04 6,25 6,25
Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) 99,06 100 100 100 100 100 100Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) 100,93 100 100 100 100 100 100
Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia 2.834.980,60 3.084.613,55 3.206.527,82 3.713.002,54 4.366.638,45 5.239.966,14 5.239.966,14 - Produksi Ikan Hias (RE) 84.517 104.603,55 112.085,82 154.394,54 185.273,45 222.328,14 222.328,14- Produksi Benih Ikan (RE) 2.750.463,60 2.980.010 3.094.442 3.558.608 4.181.365 5.017.638 5.017.638Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2 2 2Produksi olahan produk perikanan (ton) 12.978 13.622 14.145 14.596 14.954 15.302 15.302 Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan :- Rabies (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Anthrax (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Brucellosis (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- SE (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- AI (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- Aeromonas (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40- KHV (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2 2 2Produksi olahan produk peternakan (ton) 21.313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130 Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 40 40 40 40 40 40 40Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) 0 1 1 2 2 2 2Produksi olahan produk peternakan (ton) 21313 22.370 23.229 23.970 24.557 25.130 25.130
6 Perdagangan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-20
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
6.1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku 18.991.626,60 26.412.870,00 30.120.540,00 33.544.400,00 37.183.130,00 1.971.025.000,00 41.003.280,006.2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan 5.770.503,63 7.651.490,00 8.192.050,00 8.800.670,00 9.430.700,00 10.175.990,00 10.175.990,006.3. Ekspor Bersih perdagangan 925.122.415,46 897.300.000,00 897.400.000,00 897.500.000,00 897.600.000,00 897.700.000,00 897.700.000,006.4. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 11.469 11.769 12.069 12.369 12.669 12.969 12.969
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%) 17 21 22 21 21 22 22 Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (%) 15 19 19 19 19 20 20 Jumlah Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional 18 2 2 2 2 2 10
7 Perindustrian7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku 63.192.527,95 70.874.750,00 78.597.930,00 87.502.270,00 97.375.870,00 106.342.670,00 106.342.670,00
57,62 57,02 56,34 56,04 55,86 54,91 54,917.2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan 23.264.924,54 24.423.870,00 25.777.680,00 27.228.230,00 28.827.310,00 30.480.770,00 30.480.770,00
60,07 59,45 59,14 58,84 58,66 58,40 58,407.3. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga berlaku 7.211.711,08 14.174.950,00 15.719.586,00 17.500.454,00 19.475.174,00 21.268.534,00 21.268.534,00
11,52 11,40 11,27 11,21 11,17 10,98 10,987.4. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga konstan 6.994.054,86 4.884.774,00 5.155.536,00 5.445.646,00 5.765.462,00 6.096.154,00 6.096.154,00
12,01 11,89 11,83 11,77 11,73 11,68 11,68 7.5. Pertumbuhan industri 3,33% 3,61% 3,49% 3,89% 3,99% 4,08% 0,04 7.6. Cakupan bina kelompok pengrajin 3.555 4.415 5.305 6.225 7.175 8.145 8.145
8 Ketransmigrasian8.1. Transmigran swakarsa 0 0 0 0 0 0 08.2. Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 0 0 0 0 0 0 0
Transmigran regional 50 KK 50 KK 25 KK 30 KK 30 KK 30 KK 165 KK
ASPEK DAYA SAING DAERAHFokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 239.692 226.101 244.109 262.117 280.125 298.133 298.1331.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 233.376 220.287 242.278 264.269 286.260 308.251 308.2511.3. Produktivitas total daerah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23
2 Pertanian2.1. Nilai tukar petani 101,37 104,60 107,84 111,08 114,32 117,56 117,56
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur1 Perhubungan
1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112 1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838 1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-21
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2 Penataan Ruang2.1. Ketaatan terhadap RTRW 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00 2.2. Luas wilayah produktif 87,05 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,002.3. Luas wilayah industri 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 2.4. Luas wilayah kebanjiran 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,00 2.5. Luas wilayah kekeringan 11,31 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 8,00 2.6. Luas wilayah perkotaan 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45
Cakupan luasan kawasan lindung 0,42 0,43 - - - - -
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tersusunnya Rumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan 1 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan17 Rumusan KebijakanTerbentuknya Derah Otonomi Baru 0 1 DOB 1 DOB 0 0 0 1 DOBJumlah Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya yang terbentuk. 1201Dokumen 747 Produk Hukum 630 Produk Hukum 630 Produk Hukum 630 Produk Hukum 630 Produk Hukum 3267 Produk Hukum- Perda 11 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 50 Perda- Perbup 49 Perbup 37 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 177 Perbup- Kepbup 1060 Kepbup 650 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 2850 Kepbup- Perjanjian 73 Naskah 50 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 35 Naskah 190 NaskahJumlah Bantuan Hukum penyelesaian perkara di dalam dan diluar peradilan bagi aparatur. Terdiri dari : 336 Perkara 155 Perkara 180 Perkara 180 Perkara 180 Perkara 180 Perkara 875 Perkaraa. Tata Usaha Negara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 75 Perkarab. Perdata 33 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 25 Perkara 125 Perkarac. Administrasi Pidana 240 Perkara 100 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 125 Perkara 600 Perkarad. Bantuan Hukum Lainnya 18 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 75 PerkaraJumlah Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang tersusun 1 Rumusan Kebijakan 8 Rumusan Kebijakan 8 Rumusan Kebijakan 8 Rumusan Kebijakan 8 Rumusan Kebijakan 6 Rumusan Kebijakan38 Rumusan KebijakanJumlah BUMD yang terbina 21 BUMD 10 BUMD 8 BUMD 8 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMDJumlah Rumusan Kebijakan Program Pembangunan yang tersusun 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan21 Rumusan KebijakanJumlah Rumusan Kebijakan Standar Harga Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah yang Tersusun 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan 2 Rumusan Kebijakan10 Rumusan KebijakanJumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri Berupa 33 Dokumen Kerjasama 31 Dokumen Kerjasama 31 Dokumen Kerjasama 36 Dokumen Kerjasama 36 Dokumen Kerjasama36 Dokumen Kerjasama170 Dokumen KerjasamaPerjanjian dan kesepakatan yang tersusunTerbangunnya Mesjid Besar di Setiap Kecamatan 9 Unit 10 Unit 10 Unit 11 Unit 0 0 40 unitRasio Tempat Ibadah Ibadah Per Satuan Penduduk 3.42% 3.45% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.65%Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Bogor yang Terfasilitasi 2829 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 3500 Jamaah 17500 JamaahJumlah Rumusan Kebijakan Bidang Keagamaan yang Tersusun 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan17 Rumusan KebijakanKemiskinan (Bappeda)Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang tersusun 3 Rumusan Kebijakan 3 Rumusan Kebijakan 16 Rumusan Kebijakan 16 Rumusan Kebijakan 16 Rumusan Kebijakan16 Rumusan Kebijakan67 Rumusan KebijakanJumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Bersejarah, terdiri dari 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 45 Kegiatana. Peringatah Hari Besar Nasional (PHBN) 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 40 Kegiatanb. Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-22
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
Terselenggaranya Kegiatan Kesegaran Jasmani Bagi Aparatur 40 Kali 40 Kali 0 0 0 0 40 KaliJumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 0 0 0 0 1 Rumusan KebijakanTerselenggaranya Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan 130 Kali 80 Kali 80 Kali 80 Kali 80 Kali 80 Kali 400 KalikemasyarakatanTerselenggaranya Koordinasi Antar Pimpinan Daerah 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 40 KaliTerselenggaranya Upacara/Acara-acara sesuai dengan Standar Keprotokolan yang Berlaku 121 Upacara/Acara 59 Upacara/Acara 82 Upacara/Acara 82 Upacara/Acara 82 Upacara/Acara 82 Upacara/Acara 387 Upacara/AcaraJumlah rumusan kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersusun 11 Rumusan Kebijakan 6 Rumusan Kebijakan 12 Rumusan Kebijakan 12 Rumusan Kebijakan 11 Rumusan Kebijakan11 Rumusan Kebijakan52 Rumusan KebijakanProduk hukum yang diselesaikan oleh DPRD 10 10 10 12 12 12 56Terbentuknya Perda inisiatif DPRD 1 2 2 2 2 2 10Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok) 411 467 470 475 480 490 490Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB (Dok) - 1 1 1 1 1 1Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok) 2 3 3 3 3 3 3Jumlah Auditor 36 38 41 44 47 50 50Jumlah P2UPD 19 21 24 27 30 33 33
Terwujudnya jiwa korsa- Cakupan penghormatan dinas dan purna tugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Terwujudnya jiwa korsa- Terwujudnya solidaritas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%- Cakupan bantuan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Terwujudnya jiwa korsa- Cakupan konsultasi dan mediasi hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Kedisiplinan PNSPersentase tingkat kehadiran PNS 97,25 97,50 97,55 97,60 97,65 97,70 97,70Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 0,0365 0,00368 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,00150Meningkatnya motivasi kerja pegawairasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan 0,07 0,066 0,070 0,074 0,078 0,082 0,082rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS 0,053 0,058 0,062 0,066 0,07 0,074 0,074Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi 49,50 49,50 49,55 49,60 49,65 49,70 49,6Meningkatnya Layanan Administrasi KepegawaianPersentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat 87,65% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50%Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu 294,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS dan P3K 0,36 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,37dibandingkan dengan pegawai pensiunPresentase jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan n.a. 11,66% 11,86% 12,06% 12,26% 12,46% 12,46%diklat dalam rangka meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-23
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4 Komunikasi dan Informatika4,1 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 34 42,00 43,40 44,80 46,20 47,60 47,60
Fokus Iklim Berinvestasi1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1.1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak
17 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusiTertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD/Mencapai predikat Wajar tanpa 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD)pengecualian (WTP)Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD/ Mencapai predikat Wajar tanpa 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD) 100% (78 SKPD)pengecualian (WTP)Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1.258.766.010.368 1.363.996.369.000 2.005.730.914.367 2.115.168.711.984 2.245.339.735.835 2.349.272.823.337 2.349.272.823.337 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 4.517.199.605.000 4.442.750.003.512 4.744.107.127.275 5.559.781.057.935 5.077.574.179.465 5.559.781.057.935 5.559.781.057.935
1.2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 1 1 0 0 0 21. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA3. Izin HO/Gangguan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA4. Izin SITU (1 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) N/A 7 PERDA 7 PERDA 7 PERDA 8 PERDA 8 PERDA 8 PERDA7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA13. Izin TDG (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA18. Izin IUPPABT (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) N/A 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA21. Izin SIUP (2 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA22. Izin IMTA (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA24. Izin Usaha RPH (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda) N/A 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-24
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 20181 3 4 5 6 7 8 92
NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA27. Izin DAMIJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA28. Izin DAMAJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA29. Izin DAWASJA (3 Perda) N/A 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA
Fokus Sumber Daya Manusia1 Ketenagakerjaan
1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 190,84 198,18 205,52 212,86 220,20 227,54 227,541.2. Rasio ketergantungan 53,28 51,78 50,28 48,78 47,28 45,78 45,78
Jumlah pencari kerja yang terampil 690 orang 560 orang 840 orang 880 orang 960 orang 1000 orang 4240 orang
RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018 IX-25