Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan dunia dalam beberapa dekade belakangan diwarnai dengan
dinamika sosial dan progres perkembangan hukum semakin pesat, baik di
Indonesia ataupun dalam lingkup internasional. Salah satu progres yang menonjol
adalah perkembangan di bidang hak cipta. Di Indonesia, tatanan pengaturan
hukum di bidang hak cipta sudah cukup berkembang, begitu juga negara lain
seperti Perancis yang sudah jauh lebih maju.
Baik di Indonesia maupun Perancis mengenal adanya sebuah karya cipta
atau lazimnya disebut works. Oxford dictionary mendefinisikannya sebagai suatu
hasil kreatifitas dari pikiran seorang manusia dari tidak ada menjadi ada. Setiap
orang pasti memiliki hak untuk berkarya. Siapapun bisa menciptakan sebuah
karya, baik bangsawan, seniman maupun masyarakat biasa. Orang-orang yang
menghasilkan karya inilah yang disebut sebagai pencipta.
Seorang pencipta berharap agar karya ciptanya dapat dinikmati oleh orang
lain. Tidak jarang pula terdapat keinginan sang pencipta untuk mendapatkan hasil
dari manfaat ekonomis atas karya ciptaannya. Untuk menaikkan nilai ekonomi
sebuah karya biasanya sebuah karya dibuat sedemikian rupa agar lebih indah,
menarik, dan berkualitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya jaminan
2
perlindungan hukum baik terhadap pencipta maupun atas karyanya agar dapat
dinikmati manfaatnya sesuai dengan hak eksklusif yang dimilikinya.
Di dalam sistem hukum perdata, Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI)
atau Intellectual Property Right melindungi karya cipta dalam kategori hak cipta
(Copyright) atau dalam bahasa Perancis disebut droit l’auteur. Pada dasarnya
hukum yang melindungi karya seni ini melindungi hak-hak dan kreatifitas para
seniman supaya kepentingan dan nilai-nilai makna yang terkandung di dalamnya
tidak disalahgunakan orang lain. Hak-hak seniman inilah yang kemudian
dilindungi oleh hak cipta.
Perdefinisi hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta
atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 Sistem kelahiran hak ini
adalah otomatis, yang akan timbul setelah suatu ciptaan selesai dibuat atau
diwujudkan. Keuntungan atas diberikannya hak cipta kepada seniman diatur
dalam undang-undang hak cipta selanjutnya disebut UUHC No. 19 Tahun 2002
yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 28 Tahun 2014.
Sebagai pembanding, di negara maju seperti Perancis, mengenal lebih
lama sistem hak cipta. Karya-karya besar telah dilahirkan di negara tersebut,
seperti karya lukisan Napoleon I yang sedang bersanding di atas tahtanya oleh
Jean-Aguste Dominique di tahun 1806, atau lukisan “Liberty Leading the People”
oleh Eugène Delacroix. Di Perancis, konsep le droit d’auteur berbeda dengan
1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta (UUHC), no. 19 Tahun 2002,
3
Anglo-American copyright, dimana awalnya pada abad ke-16 dan dipopulerkan di
abad-17, hak cipta di Perancis lebih dikenal dengan praktek paten percetakan dan
hak istimewa kerajaan, yaitu hak istimewa yang didapat pencipta lebih difokuskan
untuk hak publikasi daripada hak pencipta per se.2 Undang-undang Hak Cipta
Perancis selanjutnya disebut UUHC dibuat dalam Undang-Undang 11 Maret 1957
dan UU 3 Juli 1985 yang kemudian dikodifikasi dalam Code de la Proptriété
Intellectuelle. Dengan diberikannya hak ekslusif kepada pencipta yang diatur
dalam hukum, maka pencipta memiliki hak untuk melakukan apapun kepada
ciptaannya dan hak tersebut tidak boleh diganggu oleh orang lain tanpa seijin
pemegang hak cipta.3
Salah satu syarat yang diakui Indonesia dan Perancis yaitu sebuah ciptaan
atau karya seni berhak mendapatkan hak ciptanya jika pencipta telah
merealisasikan ide atau gagasan yang mereka punya, ide atau gagasan yang telah
dibuat dan berbentuk wujud (fixation of idea). Dalam tatanan praktis, hak cipta
dapat didaftarkan pada instansi yang berwenang, di Indonesia yaitu Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan di Perancis didaftarkan di Office of
Literacy and Artistic Property. Tetapi, pendaftaran seperti itu tidak wajib untuk
dilakukan. Dengan kata lain, sebuah ciptaan akan tetap memiliki perlindungan
dengan atau tidak adanya pendaftaran.
2 Anne Latournerie, Petite histoire des batailles du droit d’auteur, Multitudes no
5, May 2001. 3 Tamotsu Hozumi, Asian Copyright Handbook Indonesian Version,
(Jakarta:Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hal. 34.
4
Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, diatur berbagai
bentuk karya cipta secara kategoris meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra. Salah satu bentuk karya seni adalah gambar, baik berwarna maupun hitam
putih. Seni gambar yang dimaksud antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa,
logo dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut dibuat tidak untuk tujuan desain
industri.4 Jika suatu lukisan, karikatur atau gambar, berupa satu dimensi maka
lukisan, karikatur atau gambar tersebut dapat dilindungi hak ciptanya.
Beberapa konvensi Internasional yang mengatur hak cipta , yaitu:
1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/
Persetujuan TRIPs yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7
Tahun 1994;5
2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works/
Konvensi Bern yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden (
selanjutnya disebut Kepres) No. 18 Tahun 1997;6
3. WIPO Copyright Treaty (WTC) diratifikasi dengan Kepres No. 19
Tahun 1997;7
4 Pasal 12 Op Cit. dan Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5 French Act No. 94-1137 of 27 Dec. 1994 authorized the ratification of the
TRIPS Agreement. The Act No. 96-1106 of 18 Dec. 1996 Introduce the necessary adaptation of IP Code. See: L. Masson, la transposition en droit interne de l’Accord relative aux aspecs des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, Gaz. Pal. 1997, 2, doct., 979.
6 Law of 28 March 1887, approving the convention signed by France in Berne on 9 September 1886 relating to the creation of an international union for the protection of literary and artistic works, (Official Journal (hereafter OJ) 30-03-1887 p. 1505); Decree of 12 September 1887 prescribing the promulgation of the convention signed in Berne on 9 September 1886 relating to the creation of an international union for the protection of literary and artistic works, (OJ 16-09-1887 p. 4185-4187).
5
Dalam kerangka perlindungannya karikatur dikategorikan sebagai karya
ekseptional baik di dalam hukum hak cipta Perancis maupun Indonesia. Dalam
pembuatannya karikatur lebih sering menggunakan unsur parodi untuk mengkritik
atau berbicara tentang fakta yang sedang terjadi. Dalam kamus Larousse
penjelasan karikatur yaitu:
"grotesque representation in drawing, painting, etc., obtained by exaggeration and distortion of facial features or body proportions, in a satirical intention." Karikatur memiliki penyajian menghibur dengan pangkasan tema serius
yang terkadang pesan yang dibawakan dapat melecehkan atau mempermalukan
satu individu atau suatu instansi tertentu. Dalam sebuah karikatur yang baik,
terdapat perpaduan antara unsur - unsur kecerdasan, ketajaman, dan ketepatan
berpikir secara kritik serta ekspresif melalui seni lukis dalam menanggapi
fenomena permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat luas, secara
keseluruhan, hal itu dikemas secara humoris. Dengan demikian memahami
karikatur juga perlu memiliki referensi - referensi sosial agar mampu menangkap
pesan yang ingin disampaikan oleh karikaturisnya. Metode pengungkapan kritik
yang dilukiskan secara karikatural sangat bergantung pada isu besar yang
berkembang yang dijadikan headline.
7 France signed the Treaty on 9 October 1997. It deposited the instrument of
ratification on 14 December 2009, with entry into force on 14 March 2010. The ratification of the WIPO Copyright Treaty, which was adopted on 20 December 1996, was authorized by Law No. 2008-1574 of 19 June 2008, (OJ of 20 June 2008 text 6/161, p. 9947).
6
Dalam kaitan ini apakah timbul kontradiksi mengenai korespondensi
antara prinsip freedom of speech atau kebebasan berbicara dengan konsep hak
cipta. Masalah ini timbul karena dalam suatu karya terdapat kebebasan ide untuk
berkreasi namun seberapa jauh kebebasan ini dilindungi oleh hukum hak cipta
yang berlaku masih menjadi perdebatan di setiap negara. Masalah ini tidak saja
terjadi di Indonesia maupun Perancis, namun juga masalah umum hak cipta secara
internasional.
Di negara seperti Perancis yang mengenal system kebebasan berpendapat
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau dalam bahasa Inggris
diartikan sebagai Declaration of the Right of Man and of the Citizen (DDHC)
yang dibuat tahun 1789 ini mengatur tentang hak-hak seorang individu yang
diakui dan patut dilindungi oleh negara sebagai natural right. Dalam Artikel 11
DDHC disebutkan bahwa:
“The freedom of communication of thoughts and opinions is one of the
most precious rights of man: any citizen may therefore speak, write, and publish
freely, except to respond to the abuse of this liberty in cases determined by law."
Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk
menyampaikan atau memaparkan pikirannya dalam bentuk perkataan, tulisan, dan
mempublikasikannya adalah hak individu. Dalam konteks ini timbul issue tentang
hak berparodi dan karikatur yang didasari oleh freedom of speech yang dijadikan
landasan terhadap eksepsi hukum hak cipta Perancis.8
8Artikel L122-5, French Code de la Propriété Intellectuelle.
7
Indonesia juga mengenal konsep fair use sebagai penyeimbang konsep
freedom of speech dan hak cipta. Namun di dalam hukum pemerintah tetap
memegang peranan tertinggi dalam pengaturannya. Jika suatu ciptaan
bertentangan dengan prinsip dan norma yang berlaku, maka pemerintah berhak
melarang atau menghentikan publikasi ciptaan.9
Sebagai contoh instansi majalah karikatur di Perancis yang terkenal
memiliki banyak skandal dikarenakan konten majalah yang kontroversial, Charlie
Hebdo banyak menimbulkan pro dan kontra karena karyanya. Diperkenalkan
pertama kali pada tahun 1970 setelah instansi lamanya, Hara Kiri, ditutup setelah
membuat karya yang menghina presiden Perancis pada waktu itu Presiden Charles
de Gaulle.
Gambar di atas merupakan contoh edisi terakhir Hara Kiri (kiri),
dan edisi pertama Charlie Hebdo (kanan).
Berita terakhir yang dituangkan majalah Hara Kiri yaitu mengenai
kematian Presiden Charles de Gaulle di rumahnya, delapan hari setelah kejadian
9 Op Cit. Pasal 50 UU No. 28 Tahun 2014.
8
mematikan klub malam Colombia yang menelan korban hingga 146 orang.
Bertuliskan “Ball Tragique a Colombey – 1 Mort” yang berarti “Satu Bola Tragis
di Kolombia – 1 Mati,” mengakibatkan majalah ini ditutup setelahnya dan
digantikan dengan Charlie Hebdo.
Prinsip dari majalah ini adalah menampilkan kebenaran dengan unsur
parodi. Charlie Hebdo dikenal sebagai majalah satirik yang menampilkan konten
jujur, berani, dan non diskriminatif melalui pandangan sayap kiri. Tidak
dilimitasikan hanya kepada unsur politik, majalah ini juga mengambil unsur dan
tema permasalahan lainnya seperti artis, tokoh agama, dan lainnya, sebagai konten
materi tulisan majalah.
Dalam perjalanannya, instansi majalah ini memang sering menimbulkan
banyak masalah. Sebut saja di tahun 2007 lalu saat kepala editor majalah Philip
Val dituntut Masjid Agung di Perancis dengan tuntutan secara publik
mempublikasikan umpatan kepada sebuah kelompok karena agamanya.
Dispesifikasikan kepada tiga karya karikatur, salah satunya termasuk gambar Nabi
Muhammad yang memiliki bom di dalam sorbannya, yang dikutip dari majalah
Denmark Jyllands-Posten.
9
Contoh gambar Nabi Muhammad yang menjadi kontroversi umat
Islam dunia tahun 2006.
Dalam kasus ini pengadilan Paris (le tribunal de Paris) membebaskan Val dengan
alasan karya menggambarkan kaum fundamentalis bukanlah penghinaan terhadap
agama Muslim per se.10
Kasus terbaru terjadi di awal tahun 2015 tentang penembakan jurnalis
Charlie Hebdo termasuk di dalamnya kepala editor Stephane Charbonnier (Charb)
oleh dua orang teroris kakak beradik Kouachi. Penembakan terjadi di tengah
meeting di kantornya yang menewaskan 12 orang termasuk polisi penjaga, editor
tamu, dan 10 orang lainnya.
Reaksi masyarakat mengecam keras kasus terorisme tersebut. Sekitar 3.5
juta orang turun ke jalan-jalan di Perancis termasuk di Paris bersama dengan para
10 Janssen, Esther, "Limits to Expression on Religion in France" (8 March
2012). Agama & Religiusitas di Eropa, Journal of European Studies, Vol. V, No. 1, pp. 22–45, 2009. Produced in cooperation between the University of Indonesia and the Delegation of the European Commission.; Amsterdam Law School Research Paper No. 2012–45; Institute for Information Law Research Paper No. 2012–39.
10
pemimpin negara guna menunjukkan solidaritas terhadap korban penembakan
majalah Charlie Hebdo dengan menyertakan slogan yang berbunyi ”je suis
Charlie.” Total korban yang tewas pada penembakan tersebut mencapai 17 orang.
Selebihnya, merupakan korban beruntun terhadap kasus penyanderaan di
supermarket di Paris. Tidak hanya di Perancis, orang-orang di belahan negara
seperti Inggris, Australia, Jerman, Spanyol dan Amerika Serikatpun ikut
berpartisipasi dengan turun ke jalan-jalan dan menyertakan slogan yang sama di
negara mereka.
Sebagai gambaran betapa seriusnya kasus penembakan ini beberapa
pemimpin negara termasuk Perdana Mentri Inggris David Cameron, Konselor
Jerman Angela Merkel, Perdana Mentri Istrael Benjamin Netanyahu, Presiden
Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Malian Ibrahim Boubacar Keita, Presiden
Persekutuan Eropa (EU) Donald Tusk, dan Raja Yordania Abdullah II ikut
bepartisipasi dalam Paris Marche.
Dapat dilihat secara nyata bagaimana seriusnya perlindungan hak cipta
tidak lepas dari prinsip kebebasan berpendapat yang memiliki dampak besar ke
masyarakat. Dengan latar belakang seperti itu, penulis akan melakukan studi
perbandingan hukum hak cipta dalam perlindungannya kepada ciptaan karikatur
Charlie Hebdo dari perspektif hukum Indonesia dan Perancis.
11
1.2 Rumusan masalah
1.2.1 Bagaimana sistem perlindungan hak cipta Indonesia menyikapi
karya karikatur Charlie Hebdo?
1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum hak cipta Perancis terhadap karya
karikatur Charlie Hebdo?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hak cipta Indonesia dalam
menyikapi karya karikatur Charlie Hebdo.
1.3.2 Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta Perancis
terhadap karya karikatur Charlie Hebdo.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Segi Keilmuan
Manfaat penelitian yang dilihat dari segi keilmuan adalah untuk
memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya
dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual dalam hak cipta suatu
karya seni yang memiliki unsur kritik terhadap suatu golongan
tertentu.
1.4.2 Segi Praktis
1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan Hukum Kekayaan Intelektual.
12
2. Sebagai informasi secara umum kepada masyarakat mengenai
hak-hak yang diperoleh dan dilindungi oleh seorang seniman.
1.5 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang masalah dengan pokok
permasalahan mengenai sejauh mana hak cipta dapat
melindungi sebuah karya, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini berisikan mengenai beberapa pengertian
tentang Hukum Kekayaan Intelektual secara general,
pengertian Hukum Kekayaan Intelektual dan hak cipta di
Indonesia, pengertian Hukum kekayaan Intelektual dan hak
cipta di Perancis, perbedaan standar kebebasan suatu gagasan
dan ide di Indoensia dan Perancis, dan perindungan yang
didapat oleh suatu karya.
13
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang
didalamnya yaitu dengan menggunakan metode penelitian
normatif dengan analisis kualitatif dan menguraikan mengenai
pengertian metode penelitian, jenis penelitian yang akan
digunakan cara memperoleh bahan penelitian, yaitu ruang
lingkup hukum primer, ruang lingkup hukum sekunder, ruang
lingkup hukum tersier, sifat analisis penelitian, dan hambatan
dalam penelitian.
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS
Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana hak-hak
yang diperoleh oleh seniman atas karyanya yang mengandung
kritik terhadap suatu golongan serta dibahas mengenai
bagaimana perlakuan terhadap penulis karikatur Charlie
Hebdo dilindungi berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual
atas hak cipta di Indonesia dan Perancis.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pokok
permasalahan yang dikaji.