1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah telah memprioritaskan desa dalam meningkatkan

pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadikan desa yang

memiliki satu kesatuan yang utuh dalam memajukan desanya. Desa memiliki peran

penting khususnya pada peran perangkat desa setempat dalam pelaksanaan tugas di

bidang pelayanan publik.

Aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diberi kewenangan

untuk mengelola desa agar menjadi lebih maju yang semata-mata untuk kepentingan

masyarakat banyak. Dengan adanya undang-undang tentang desa, maka desa bukan

hanya menerima sisa-sisa anggaran seperti asas desentralisasi, tetapi diberi

kewenangan untuk mengatur dan menggunakan dana desa sesuai kebutuhan

masyarakat (Tarjo,2019).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui

2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan

masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada

kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota

mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan

(50%). Alokasi APBN sebesar 10%, saat diterima oleh desa akan menyebabkan

penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya

diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (antaranews.com,2019) mengenai

masalah pengelolaan keuangan dana desa yang dinilai masih sangat buruk. Lembaga

Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi Selatan melansir pada tahun 2018

terdapat 26 perkara pada sektor Alokasi Dana Desa dan pada tahun 2019 terdapat 27

perkara pada sektor Dana Desa. Kerugian keuangan Negara terkait korupsi dana desa

tahun 2019 sebanyak Rp 8,2 milliar lebih. Dari periode tahun 2018 sampai 2019

jumlah kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana desa sebanyak 37

orang dan 15 orang perangkat desa sebagai terdakwa penyalahgunaan alokasi dana

desa. Adapun penyebab terjadinya korupsi yaitu modus mark up anggaran, misalnya,

membuat laporan fiktif, proyek fiktif, kebutuhan kepentingan pribadi, kurangnya

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan tidak patuh terhadap aturan.

3

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

2015-2020

(Triliun)

Dana Desa Transfer ke Daerah Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Keluhan masyarakat terkait alokasi anggaran banyak yang tidak memenuhi

kebutuhan dan tidak mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Kurangnya pemahaman aaparat desa tentang anggaran mengakibatkan anggaran desa

yang disalurkan dari pusat hanya disalahgunakan (Abdullah dan samad,2019).

Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah yang terbagi

dalam lima tahun (2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020). Setiap tahun penganggaran

dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah

desa.

Sumber : Kementrian Keuangan, 2019

Gambar 1.1 Grafik Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Pemerintah mengalokasikan dana

transfer ke daerah. Dana desa pada tahun 2020 sebesar 34% dari total belanja Negara

yang mencapai 2.528,8 triliun. Total transfer ke daerah dan dana desa dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 sebesar

4

858,8 triliun. Angka ini meningkat 5,45% dibandingkan APBN tahun 2019 yang

sebesar 814,4 triliun. Alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2020 sebesar

Rp 786,8 triliun, naik 3,97% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 756,8 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut tidak sebesar tahun lalu yang mencapai 7,17%. Hal ini

terjadi pada alokasi dana desa yang peningkatannya tidak sebesar pada tahun

sebelumnya yaitu hanya 2,86% dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya.

Peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang begitu besar diharapkan

pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong

pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan (katadata.co.id,

2019). Selain itu adapun info yang di kutip melalui halaman (Republika.co.id)

menyatakan bahwa salah satu pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan

pelaporan dana desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes), dengan adanya sistem atau aplikasi yang menggunakan teknologi

tersebut, mempercepat dalam sisi pelaporan karena tidak menggunakan cara-cara

manual.

Berdasarkan isu diatas, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan dana desa diantaranya yaitu kompetensi aparat dan

pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala

aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai

agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana

desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi

yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam

5

memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam

memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan

pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan

dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Medianti, 2018).

Menurut (Anto dan Amir, 2017) pengelolaan dana desa dinilai masih memiliki

banyak kendala dalam pelaksanaanya, salah satunya adalah faktor sumber daya

manusia yaitu tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi aparatur

desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai

aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan

serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Untuk itu

pelaksanaanya aparatur desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang

berkaitan dengan pekerjaannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung

jawab yang harus dimiliki oleh masing-masing aparatur desa untuk dapat

melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa,

menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang

mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya

(Rismawati,2019).

Faktor kedua yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan

6

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Berkembangnya teknologi

informasi memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalis kesalahan, karena semua

aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada

akhirnya akan mampu menyajikan laporan yang berkualitas. Dengan menggunakan

teknologi informasi termasuk teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan akan

meningkatkan proses transaksi dan data lainnya, menghitung secara akurat dan

menyusun laporan keuangan tepat waktu. Hal ini akan membantu pemerintah

mengatasi volume transaksi yang meningkat setiap tahun.

Dari hasil penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengaruh Kompetensi

Aparat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP dari hasil

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan (Widyatama et al.,2017) menunjukkan

bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa, berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh

(Mada et al.,2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana

desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian

Penelitian yang dilakukan oleh (Masruhin dan Kaukab, 2019) menunjukkan bahwa

kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian

yang dilakukan oleh (Karyadi, 2019) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi sumber

daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa sedangkan

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

7

desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yudianto dan Sugiarti,2017)

menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian (GAP) yang telah diuraikan

diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Kompetensi Aparat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah

penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kompetensi Aparat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa?

2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian

ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

8

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengaruh Kompetensi Aparat dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(Studi Kasus Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu), hasil ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari

penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah

yang ada dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar program

yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada

masyarakat dan menjadi salah satu pilar pembangunan sarana-prasarana desa

yang memadai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian bagi

para akademisi untuk mau melakukan kajian selanjutnya mengenai kompetensi

aparat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan

dana desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini melakukan pembatasan masalah dan ruang lingkup:

1. Penelitian ini dilakukan pada Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu aparat desa yang bekerja

dikantor desa melalui kuesioner.

9

3. Fokus penelitian dan alat analisis yang digunakan adalah kompetensi aparat,

pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan gambaran singkat isi penelitian secara keseluruhan, maka

sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Ruang lingkup dan batasan penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu,

kerangka konseptual , serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai jenis dan

desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, instrument penelitian, defenisi operasional variabel, dan analisis

data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai gambaran

umum penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil

utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991) dalam

(Rismawati, 2019). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah

dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat

termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat

dan masyarakat. Teori stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat

antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang menggambarkan maksimalisasi

tujuan organisasi. Teori stewardship lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah

yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik

untuk masyarakat (Rismawati, 2019).

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan

eksistensi pemerintah desa (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan

bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori Stewardship dalam

penelitian ini dapat dipahami dimana aparat desa sebagai steward menyediakan

laporan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga menghasilkan

informasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan

kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Selain itu, untuk

11

mempermudah aparat dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang

dilakukan kepada masyarakat maka digunakan pula teknologi informasi dalam bentuk

sistem keuangan desa sehingga aparat akan dengan mudah menjalankan

kewajibannya sebagai steward untuk memberikan pelayanan kepada publik yaitu

masyarakat yang berperan sebagai principal.

2.2 Kompetensi Aparat

2.2.1 Definisi Kompetensi Aparat

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi

dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat

kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya serta inovasi-inovasi dalam

menyelesaikan suatu masalah (Nurdin dan Wijaya, 2019). Perangkat desa adalah

aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa,

perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan

bangsa melalui desa.

Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa adalah hal yang mutlak diperlukan

agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai

dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk

mendorong pembangunan desa yang optimal (Mada et al.,2017) Sebagai syarat yang

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan

tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang

berkaitan dengan pekerjaannya (Dewi dan Gayatri,2019).

12

Kemampuan pengelola dana desa menjadi syarat utama, agar sistem

akuntabilitas desa dapat berjalan dengan optimal. Sejak pemerintah pusat

menyerahkan desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah

menyerahkan ke pemerintah desa perlu persiapan untuk melaksanakan pengelolaan

dana desa. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia

(Widyatama et al., 2017). Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu

karakteristik dari seseorang yang memiliki kemampuan khusus, keterampilan,

pengetahuan, dan memiliki suatu tanggung jawab. Menurut para ahli yang

mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk

mencapai kineja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki

pengetahuan dan perilaku yang baik maka dalam pekerjaannya akan terhambat dan

mengakibatkan adanya pemborosan baik dari segi waktu, uang, dan tenaga

(Ningrum,2018).

Menurut Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga buah komponen utama

pembentukan kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tertentu. Informasi yang

dimiliki seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam

kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa

banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai. Maka dari itu pegawai yang

13

memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih meningkatkan efesien kerja dalam

melaksanakaan tugasnya.

2. Keterampilan

Keterampilan (Skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan

maksimal. Misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang

lain baik secara individu maupun kelompok. Di dalam melaksanakan tugasnya, selain

memiliki pengetahuan cukup pegawai juga memiliki keterampilan khusus.

Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan

ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi orang lain, maupun dalam

menjalankan tugansya agar terlaksana dengan mudah dan mencapai hasil yang sesuai

dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

3. Perilaku/Sikap

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organsisasi

dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara

otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanyaa akan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas tugas yang telahi

diberikan.

14

2.2.2 Jenis-jenis Kompetensi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1), terdapat 3 jenis

kompetensi yaitu:

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan

teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktual

atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki

wawasan kebangsaan.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.3.1 Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan merupakan suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan

kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan

atau pemakaian hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun

tidak langsung (Kurniawati,2017). Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari

beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software),

database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Yudianto

dan Sugiarti, 2017) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap

seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan

meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan

data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik

15

(Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting dalam

mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai

keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan

dalam memeberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia, 2018).

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi

Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan

penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi

untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut

berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin

modern. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan

penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki

kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data

yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana perkembangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan adanya

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berubah menjadi SISKEUDES

(Sistem Keuangan Desa).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang

dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam

rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fungsi dalam aplikasi

siskeudes menjadi sederhana dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk

mengoperasikan aplikasi ini dengan lebih mudah. Selama proses input berdasarkan

16

transaksi yang ada makan output yang dihasilkan dalam bentuk dokumen administrasi

dan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fitur-fitur yang

ada dalam aplikasi siskeudes dibuat sederhana dan user friendly sehingga

memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Menurut (Watulingas et

al., 2019) Tujuan diterapkannya siskeudes adalah untuk memudahkan dalam

pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara

optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Adanya siskeudes

diharapkan dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga dalam kinerja

aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat lebih efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk mengelola data menjadi

sebuah informasi. Adapun salah satu pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam

pemerintahan yaitu siskeudes, dimana siskeudes merupakan aplikasi untuk menginput

transaksi yang ada sehingga menghasilkan output berupa laporan yang akurat dan

tepat.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.4.1 Definisi Akuntabilitas

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 tahun 2018 adalah akuntabilitas. Menurut (Fajri, 2015) Akuntabilitas

adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan

menjelaskan kinerja dan perilaku pemimpin kolektif individu atau badan hukum serta

17

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta

informasi atau pertanggungjawaban.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia

sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik,

baik di pusat maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2010:20) menjelaskan bahwa

akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Bastian (2010:385) akuntabilitas

dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/

pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggunjawaban.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang

berarti perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2015). Asas akuntabel

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPKP, 2015).

18

2.4.2 Jenis-jenis Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2010:20) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) merupakan pertanggungjawaban

atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggungjawaban unit-unit (dinas) kepada pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountabiliy) merupakan

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun

melalui lembaga perwakilan rakyat.

2.4.3 Dimensi Akuntabilitas

Beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dimiliki oleh organisasi sektor

publik (Mardiasmo, 2010:20):

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan

jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber

daya publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal cakupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas

19

proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif

dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan

dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif proram

yang mempertimbangkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik

pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap

DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.4.4 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung

jawaban keuangan desa. Adapun asas Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan

sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

desa

20

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada

aturan atau pedoman yang melandasinya.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan

dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang

sejahtera dapat terwujud.

Berdasarkan UU No. 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana

Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang

21

disepakati dalam musyawarah Desa. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat

untuk Desa. Besaran dana desa ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer

ke daerah secara bertahap. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasakan

jumlah Desa. Jumlah Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah

pengelolaan keuangan desa, yang dimana proses pengelolaan keuangan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban

kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dimana dana desa adalah dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.4.5 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa

kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu

oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala

desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama BPD.

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.

22

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama

BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa untuk

dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

5. Membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ekonomi desa.

6. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang berasal dari unsur perangkat

desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur perangkat desa yang

dimaksud terdiri dari:

1. Sekertasis Desa

Tugas Pokok sekertaris desa yaitu Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan

dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan

laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selain itu adapun fungsinya sebagai

Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran

tugas Kepala Desa, Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa

diberhentikan sementara, Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan.

2. Badan Pemerintah Desa (BPD)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu memiliki fungsi yaitu:

Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan

23

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kaur pemerintahan memiliki Tugas Pokok yaitu Membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan,

pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Adapun fungsi dari kaur pemerintahan yaitu Pelaksanaan kegiatan administrasi

kependudukan, Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan

keputusan Kepala Desa serta Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan

kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan

ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kaur Keuangan memiliki tugas pokok yaitu Membantu Sekretaris Desa dalam

melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi

keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Adapun fungsi

dari kaur keuangan yaitu sebagai Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

Desa, Persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan Pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris Desa

5. Kepala Urusan Umum

Kaur umum memiliki tugas pokok yaitu Membantu Sekretaris Desa dalam

melaksanakan administrasi umum tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris

24

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi dari

kaur umum yaitu Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa dan

Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.

6. Kepala Urusan Pembangunan

Kaur Pembangunan memiliki tugas pokok yaitu Membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengembangan

ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengembangkan pengelolaan administrasi

pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyusun bahan usulan

kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Adapun fungsi dari kaur pembangunan yaitu Penyiapan bantuan-bantuan

analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat, Pelaksanaan kegiaatan

administrasi pembangunan, dan Pengelolaan tugas pembantuan.

7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kaur Kesra memiliki tugas pokok yaitu Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta

melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selain

itu kaur kesra memiliki fungsi yaitu: Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program

kegiatan keagamaan dan Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan

kehidupan beragama.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki tugas pokok yaitu membantu pelaksanaan tugas kepala desa

dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya

25

dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program

pemerintah kepada masyarakat, membantu kepala desa dalam pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)

diwilayah kerjanya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevansi dengan kompetensi aparat dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No Nama dan Judul

Penelitian

Variabel dan Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Nurkhasanah (2019)

Pengaruh kompetensi

aparatur, partisipasi

masyarakat dan

pemanfaatan

teknologi informasi

terhadap

akuntaabilitas

pengelolaan dana

desa.

Variabel Independen:

1. kompetensi aparatur

2. partisipasi masyarakat

3. pemanfaatan

teknologi informasi.

Variabel Dependen:

Akuntabilitas

pengelolaan dana desa

Metode Penelitian:

Penelitian ini dilakukan

secara kuantitatif

dengan menggunakan

kuesioner dan dianalisis

menggunakan

analisis regresi

berganda.

Kompetensi aparatur tidak

berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana

desa sedangkan pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana

desa.

26

2. Siska Wahyuni,

Novita Indrawati,

dan Al Azhar L

(2018).

Pengaruh sistem

pengendalian intern,

sistem informasi

akuntansi, dan

kompetensi aparat

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan alokasi

dana desa

Variabel Independen:

1. sistem pengendalian

intern.

2. Sistem informasi

akuntansi.

3. Kompetensi aparat

Variabel Dependen:

Akuntabilitas

pengelolaan alokasi

dana desa.

Metode Penelitian:

penelitian kuantitatif

dengan menggunakan

data primer.

Kompetensi aparat berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa

3. M Rizky Saputra

(2019).

Pengaruh kompetensi

aparatur desa,

pemanfaatan

teknologi informasi

dan partisipasi

masyarkat terhadap

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dana desa

Variabel Independen:

1. Kompetensi aparatur

desa.

2. Pemanfaatan

teknologi informasi.

3. Partisipasi masyarakat

Variabel Dependen:

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

dana desa

Metode Penelitian:

Penelitian kuantitatif

dengan menggunakan

regresi linear berganda

dengan bantuan SPSS

versi 23.

Secara simultan kompetensi

aparatur desa, pemanfaatan

teknologi informasi dan

partisipasi masyarkat

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dana desa

4. Arif Widyatama, Variabel Independen: Kompetensi aparatur tidak

27

Lola Novita dan

Diarespati (2017).

Pengaruh kompetensi

dan sistem

pengendalian internal

terhadap

akuntabilitas

pemerintah desa

dalam mengelola

alokasi dana desa

1. Kompetensi.

2. Sistem pengendalian

intern.

Variabel Dependen:

Akuntabilitas

pemerintah desa dalam

mengelola alokasi dana

desa.

Metode Penelitian:

Penelitian ini

menggunakan

explanatory research

dan regresi linear

berganda dengan

bantuan program SPSS

versi 16.

berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas dalam pengelolaan

Alokasi dana desa, sedangkan

sistem pengendalian internal

memberikan pengaruh positif

terhadap akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa

5. Yasmi Nurdin dan

Irwan Wijaya (2019).

Pengaruh kompetensi

akuntansi aparat

pengelola dana desa

dan komitmen

organisasi

pemerintah desa

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan dana

desa

Variabel Independen:

1. Kompetensi akuntansi

aparat.

2. Komitmen organisasi

pemerintah desa

Variabel Dependen:

Akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian:

Penelitian kuantitatif

dengan rancangan

penelitian explanatory

dengan menggunakan

kousioner, dokumentasi

dan studi pustaka.

Kompetensi akuntansi aparat

pengelola dana desa berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

28

6. Tarjo (2019)

Pengaruh kompetensi

aparat desa dan

komitmen organisasi

terhadap

akuntabilitas dana

desa

Variabel Independen:

1. Kompetensi aparat

desa.

2. Komitmen organsisasi

Variabel Dependen:

Akuntabilitas dana desa.

Metode Penelitian:

Penelitian ini dilakukan

secara deskriptif

kuantitatif dengan

menggunakan regresi

linear berganda dan

bantuan aplikasi IBM

Statistik versi 20.

Hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa kompetensi

aparat desa berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas dana desa

dengan nilai signifikasi

0,00<0,05.

7. Ni Komang Ayu

Julia Praba Dewi dan

Gayatri (2019)

Faktor-Faktor Yang

Berpengaruh Pada

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana

Desa

Metode Penelitian:

Teknik analisis data

menggunakan uji

regresi linear berganda

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kompetensi perangkat

desa berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa

8. Aulia (2018)

Pengaruh

Kompetensi

Aparat Pengelola

Dana

Desa, Komitmen

Organisasi

Pemerintah

Desa, Pemanfaatan

Variabel Independen:

1. Kompetensi aparat

pengelola dana desa

2. Komitmen organisasi

pemerintah desa

3. Pemanfaatan

teknologi informasi

4. Partisipasi masyarakat

Variabel Dependen:

Kompetensi aparat pengelola

desa, komitmen organisasi

pemerintah desa, pemanfaatan

teknologi informasi, dan

partisipasi masyarakat

berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan

dana desa.

29

Teknologi Informasi,

Dan

Partisipasi

Masyarakat

Terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana

Desa

Akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian:

Penelitian kuantitatif

dengan menggunakan

regresi linear berganda

dan teknik pengumpulan

data menggunakan

kuesioner.

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi dua variabel independen dan satu

variabel dependen, yaitu: Kompetensi Aparat (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi

(X2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Kerangka konseptual yang

digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kompetensi Aparat

(X1)

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana

Desa (Y)

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi (X2)

30

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

(Sugiyono,2012). Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa.

Kompetensi Aparat merupakan karakteristik yang harus dimiliki aparat desa dengan

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan fungsi

atau kewenangannya. Aparat desa dengan kompetensi yang memadai akan

mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai steward

harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah

dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat

oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam

pelaksananya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri,

2019). Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan

prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori stewardship, aparat yang bertugas sebagai

pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud

akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana

desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang

terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan (Rismawati,2019).

31

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Mada et al.,2017), menyatakan bahwa

kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Widyatama et al.,2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan konsep

dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang

diajukan yaitu:

H1 : Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa.

2.7.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk mengelola

data menjadi sebuah informasi. Pengelolaan desa yang baik dapat dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang sangat pesat kemajuannya, dengan

memanfaatkan Sistem Keuangan Desa maka informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat dengan

mudah mendapatkan informasi, pemerintah pusat juga dapat

dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di desa

(Perdana, 2018). Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana

desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan

kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

32

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yudianto dan Sugiarti, 2017),

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Karyadi, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan konsep dan bukti

empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan

yaitu:

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

33

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan data

primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisioner yang diedarkan

secara langsung. Kuisioner ini berisi berbagai pertanyaan dan pernyataan yang

berkaitan dengan variabel - variabel yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk

memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam Penelitian ini dilakukan di desa se-

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian

ini mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus Tahun 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang berjumlah 14.

34

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penyampelan nonprobabilitas

(nonprobability sampling) yaitu metode penyampelan tidak acak atau tidak

mempertimbangkan peluang. Salah satu tekniknya dengan metode purposive

sampling yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu

(Chandrain, 2017). Adapun Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan

keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala seksi

pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, dan kepala dusun.

2. Memiliki masa kerja 3 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA

Sederajat.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data

primer biasanya diperoleh dengan wawancara langsung kepada subjek atau dengan

mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang dijawab oleh subjek penelitian

(Purwanto, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka perlu adanya proses pengumpulan data.

Adapun hal-hal yang peneliti lakukan, yaitu:

35

a. Angket (kuesioner) merupakan metode pengumpulan data dengan mebuat daftar

pertanyaan dalam bentuk angket yang diajukan kepada aparat desa. Kuesioner

dalam penelitian ini disebarkan kepada seluruh aparat desa yang bekerja di

kantor desa kecamatan bua kabupaten luwu untuk di isi dan dikembalikan lagi

kepada penulis

b. Studi pustaka dibuat untuk mengumpulan data dan informasi dengan bantuan

bermacam-macam buku yang memberikan landasan bagi perumusan hipotesis ,

penyusan kuesioner, dan pembahasan teoritis.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, ada tiga variabel dalam penelitian ini.

Defenisi operasional variabel untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang variasinya dipengaruhi

oleh variasi variabel independent (Suliyanto, 2011). Variabel dependent yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah proses pengelolaan keuangan mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dimana

dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur melalui angket

36

(kuesioner) menggunakan skala likert 1-5 poin dengan indikator menurut (Aulia,

2018) sebagai berikut: kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam

pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian

laporan.

3.6.2 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain (Suliyanto, 2011).

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu:

a. Kompetensi Aparat (X1) adalah kemampuan yang dimiliki aparat desa dengan

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan fungsi

atau kewenangannya. Kompetensi aparat diukur melalui angket (kuesioner)

menggunakan skala likert 1-5 poin dengan indikator menurut (Nurkhasanah, 2019)

sebagai berikut: pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif dalam bekerja, dan

kode etik kepegawian.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) merupakan kumpulan dari beberapa

unsur teknologi seperti komputer dan perangkatnya yang digunakan seseorang dalam

mengelola data keuangan desa menjadi sebuah informasi. Adapun salah satu

pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam pemerintahan desa yaitu aplikasi

siskeudes, dimana siskeudes merupakan aplikasi untuk menginput transaksi yang ada

sehingga menghasilkan output berupa laporan yang akurat dan tepat. Pemanfaatan

teknologi informasi diukur melalui skala likert 1-5 poin dengan indikator menurut

37

(Komarasari, 2017) sebagai berikut: adanya software pendukung, ketersediaan

jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, dan proses terkomputerisasi.

3.7 Instrumen Penelitian

Adapun data dikumpulkan menggunakan angket dengan skala pengukuran yang

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert merupakan jenis skala

yang digunakan untuk mengatur tanggapan atau respon seseorang tentang obyek

sosial (Suliyanto, 2011). Skala likert ini terdiri dari:

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert

Simbol Alternatif Jawaban Nilai

SS Sangat Setuju 5

S Setuju 4

N Netral 3

TS Tidak Setuju 2

STS Sangat Tidak Setuju 1

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

suatu variabel terhadap variabel yang lainnya, sehingga data yang terkumpul dapat

bermanfaat dan terlebih lagi diolah atau dianalisis agar dapat dijadikan sebagai acuan

dalam pengambilan keputusan. Untuk mendukung hasil penelitian, digunakan

software SPSS Statistic Version 23,0 untuk menganalisis data penelitian yang

diperoleh.

38

3.8.1 Uji Validitas dan reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengukur apa yang

diiginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara lengkap.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu

kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu:

1. Membandingkan nilai r hitung dengan r tabel

a) Jika nilai r hitung > r tabel maka kuesioner dinyatakan valid

b) Jika nilai r hitung < r tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid

2. Melihat dari nilai signifikansi

a) Jika nilai signifikan < 0,05 maka kuesioner dinyatakan valid

b) Jika nilai signifikan > 0,05 maka kuesioner dinyatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu

ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas pada penelitian ini

adalah dengan teknik alpha cronbach. Suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai cronbach alpha:

1) cronbach alpha < 0,60, maka reliabilitas dikatakan buruk.

2) cronbach alpha 0,60 – 0,79, maka reliabilitas dikatakan cukup.

39

3) cronbach alpha > 0,80 maka reliabilitas dikatakan baik Uji Reliabilitas

Jika nilai cronbach’s alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan

reliabel atau konsisten dan jika nilai cronbach’s alpha < 0,60 maka kuesioner atau

angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak

digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini

adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah

distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual

terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan

membentuk gambar lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai

tidak terhingga atau dengan melihat hasil dari uji Kolmogorof Smirnov. Jika

probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal (Suliyanto, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang

terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak.

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat VIF

(Variance Inflation Factor) dan TOL (Tolerance).

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak

terdapat multikolineritas pada peneltian tersebut.

40

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan

multikolineritas pada peneltian tersebut (Suliyanto, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel model regresi yang tidak sama

(konstan). Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada

atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan keuntungan:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0

pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik

turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (naik turunnya nilai) (Sugiyono, 2012). yaitu pengaruh

kompetensi aparat (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Adapun rumus regresi linier berganda

adalah sebagai berikut:

Y = a +b1X1+b2X2

Keterangan:

Y : Variabel dependent (akuntabilitas pengelolaan dana desa)

a : Koefisien regresi (konstanta)

41

b1 : Koefisien regresi Kompetensi aparat

b2 : Koefisien regresi Pemanfaatan teknologi informasi

X1 : Variabel independent (Kompetensi aparat)

X2 : Variabel independent (Pemanfaatan teknologi informasi)

a. Secara Parsial (Uji T)

Uji T adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi

signifikan atau tidak, nilai thitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial

(per variabel) terhadap variabel terikatnya. Apakah variabel tersebut memiliki

pengaruh terhadap variabel terikatnya atau tidak (Suliyanto, 2011).

b. Secara Simultan(Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap

variabel tergantungnya. Jika variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap

variabel tergantungnya maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok.

Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori

tidak cocok (Suliyanto, 2011).

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Semakin besar koefisien determinasi, maka semakin besar kemampuan

variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya.

Ada beberapa kelemahan pada Koefisien determinasi yakni bias terhadap total

variabel yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap penambahan satu

variabel bebas dan pengamatan dalam model akan menaikkan nilai R2 meskipun

42

variabel yang dimasukkan itu tidak memilliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan ini maka harus digunakan

koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2adj). Koefesien

Determinasi yang telah disesuaikan hal ini berarti telah dapat digunakan dengan

memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan

menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, maka nilai koefisien

determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun akibat adanya penambahan

variabel baru dalam model (Suliyanto, 2011).

43

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada di Sulawesi Selatan yang

mempunyai luas wilayah 3.000,25 km2 yang terdiri dari 21 kecamatan, 19 kelurahan,

dan 208 desa. Adapun objek dari penelitian ini yaitu di kecamatan Bua yang

merupakan bagian dari kabupaten luwu terdiri dari 14 Desa yaitu : Desa Lare-Lare

yang terdiri dari 4 Dusun, jumlah penduduk sebanyak 1.923 jiwa dengan luas

wilayah 23,26 km2. Desa Toddopuli yang terdiri dari 4 dusun, Jumlah penduduk

sebanyak 1.272 jiwa dengan luas wilayah 24,20 km2. Desa Karang-karangan yang

terdiri dari 4 dusun, Jumlah penduduk sebanyak 1.524 jiwa, dengan luas wilayah

20,55 km2. Desa Bukit Harapan terdiri dari 4 dusun, jumlah penduduk sebanyak

1.088 jiwa dengan luas wilayah 9,98 km2. Desa Lengkong terdiri dari 5 dusun,

jumlah penduduk sebanyak 1.982 jiwa dengan luas wilayah 10,61 km2. Desa puty

terdiri dari 5 dusun, jumlah penduduk sebanyak 5.110 jiwa dengan luas wilayah

17,23 km2. Desa raja yang terdiri dari 4 dusun, jumlah penduduk sebanyak 3.524 jiwa

dengan luas wilayah 2,63 km2. Desa pammesakkang yang terdiri dari 3 dusun, jumlah

penduduk sebanyak 1.096 jiwa dengan luas wilayah 2,64 km2. Desa Tanarigella yang

terdiri dari 4 dusun, jumlah penduduk sebanyak 1.805 jiwa dengan luas wilayah 6,69

km2. Desa Pabaressang yang terdiri dari 4 dusun, Jumlah penduduk sebanyak 1.785

jiwa dengan luas wilayah 5,06 km2. Desa Barowa yang terdiri dari 4 dusun, jumlah

44

penduduk sebanyak 2.139 jiwa dengan luas wilayah 5,61 km2. Desa padang kalua

yang terdiri 3 dusun, jumlah penduduk sebanyak 1.395 jiwa dengan luas wilayah 4,32

km2. Desa Tiromanda yang terdiri dari 6 dusun, Jumlah penduduk sebanyak 2.599

jiwa dengan luas wilayah 33,39 km2. Desa Posi yang terdiri dari 5 dusun, jumlah

penduduk sebanyak 1.325 jiwa dengan luas wilayah 26,01 km2.

VISI :

“Menciptakan Desa yang Maju, Teratur, Bersih, Aman dan Sehat,

Pelaksanaan Pemerintahan yang baik, Transparan, dan Peningkatan Pelayanan

Kepada masyarakat lebih baik”.

MISI :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan produktif

2. Penataan lingkungan permukiman miskin

3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan umat beragama untuk

menciptakan kedamaian, ketentraman, serta kebersihan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Mewujudkan sistem kerjasama masyarakat dan gotong royong.

5. Menciptakan lapangan kerja sebagai wujud peningkatan kesejahteraan warga desa

berbudaya dan berakhlak mulia.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara berbagai bagian sesuai dengan

struktur yang ada dan bagaimana secara formal membagi, mengelompokkan dan

45

mengkoordinasikan pekerjaan ketika menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berikut ini gambar struktur organisasi desa sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.3 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang bekerja di kantor desa se-

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara

menyebarkan kuesioner pada kantor desa yang berjumlah 14 dan diberikan pada

aparat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner

No Keterangan Jumlah Kousioner Presentase %

1. Kuesioner yang disebar 112 100%

2. Kuesioner yang tidak

kembali

29 26%

3. Kuesioner yang kembali dan

dapat diolah

83 74%

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

KAUR

UMUM

Dusun l

KAUR

PEM

BPD

KAUR

KEU

Sekretaris

Kepala Desa

KAUR

PEMBANGUN

AN

KAUR KESRA

& PLYNAN

Dusun lll Dusun ll

STRUKTUR ORGANISASI

46

Tabel 4.1 menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner yang menjadi sampel

dalam penelitian ini sebesar 100% (112 kuesioner). Namun ada beberapa kuesioner

yang tidak kembali sebesar 26% (29 kuesioner). Jadi, kuesioner yang kembali dan

dapat diolah sebesar 74% (83 kuesioner) yang berarti bahwa tingkat pengembalian

kuesioner tinggi.

Tabel 4.2 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi Persentase

Laki-Laki 56 67%

Perempuan 27 33%

Jumlah 83 100%

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 83 responden, 67% atau 56 responden

berjenis kelamin laki-laki dan 33% atau 27 responden berjenis kelamin perempuan.

Jadi jumlah sampel terbanyak berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah

Laki-Laki.

Tabel 4.3 Komposisi Responden Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Persentase

≤ 40 41 50%

41-50 20 24%

≥ 51 22 26%

Jumlah 83 100%

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Tabel 4.3 menunjukkan karakteristik responden yang dikelompokkan

berdasarkan usia. Berdasarkan tabel diatas, responden dalam penelitian ini sebanyak

47

41 orang di bawah usia 40 tahun, terhitung 50% dari total jumlah responden.

Kemudian ada 20 responden (24%) berusia 41-50 tahun. Sementara itu, terdapat 22

responden yang berusia diatas 50 tahun, terhitung 26% dari total jumlah responden.

Tabel 4.4 Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase

SMA/SMK 55 66%

Diploma 2 2%

S1 23 28%

S2 3 4%

Jumlah 83 100%

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan karakteristik responden yang dikelompokkan

berdasarkan tingkat pendidikan. Responden yang menajdi sampel dalam penelitian ini

pada tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 55 orang atau sebesar 66%. Pada

tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau sebesar 2%. Kemudian pada

tingkat pendidikan S1 sebanyak 23 orang atau sebesar 28% sedangkan pada tingkat

S2 sebanyak 3 orang atau sebesar 4% dari total 83 responden penelitian.

4.4 Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat valid atau sahnya suatu

kuesioner. Uji kualitas data digunakan pada variabel-variabel yang diteliti baik

variabel independen maupun dependen. Data dinyatakan valid apabila nilai r hitung >

dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini adalah hasil uji validitas pada

masing-masing variabel.

48

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan

Kompetensi

Aparat (X1)

X1.1 0,606 0,1796 Valid

X1.2 0,781 0,1796 Valid

X1.3 0,804 0,1796 Valid

X1.4 0,496 0,1796 Valid

X1.5 0,844 0,1796 Valid

X1.6 0,593 0,1796 Valid

X1.7 0,471 0,1796 Valid

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi (X2)

X2.1 0,836 0,1796 Valid

X2.2 0,565 0,1796 Valid

X2.3 0,803 0,1796 Valid

X2.4 0,546 0,1796 Valid

X2.5 0,696 0,1796 Valid

X2.6 0,836 0,1796 Valid

X2.7 0,587 0,1796 Valid

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana

Desa (Y)

Y.1 0,777 0,1796 Valid

Y.2 0,722 0,1796 Valid

Y.3 0,844 0,1796 Valid

Y.4 0,714 0,1796 Valid

Y.5 0,825 0,1796 Valid

Y.6 0,729 0,1796 Valid

Y.7 0,818 0,1796 Valid Sumber : Data Primer diolah SPSS Tahun 2020

Tabel 4.5 menunjukkan validitas data dari butir-butir pernyataan pada

kousioner. Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas dapat dilihat bahwa semua

item pernyataan di dalam masing-masing variabel yang diuji dinyatakan valid karena

nilai r hitung > r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban

dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai untuk mengukur reliabilitas

49

dengan melihat Crobanch’s Alpha (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika

memiliki Crobanch’s Alpha > 0,60.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s

Alpha

Batas

Reliabilitas Keterangan

Kompetensi Aparat (X1) 0,765 0,60 Reliabel

Pemanfaatan Teknologi Informasi

(X2)

0,774 0,60 Reliabel

Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa (Y)

0,789 0,60 Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil pengujian realibilitas secara

keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki Cronbach’s

Alpha > 0,60. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini

dinyatakan reliabel.

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

Data yang akan dianalisis dengan menggunakan statistik uji tertentu harus di uji

asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data

memenuhi syarat atau tidak untuk di analisis lebih lanjut. Ada beberapa uji asumsi

klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dilihat pada

grafik histogram dan normal probability plot. Data dikatakan normal apabila gambar

histogram berbentuk kurva yang menyerupai lonceng yang kedua sisinya seimbang

50

dan data dinyatakan normal apabila titik-titik data searah mengikuti garis diagonal

pada gambar p-plot.

Gambar 4.2 Histogram

Gambar 4.3 Normal P-Plot

51

Gambar 4.2 menunjukkan hasil uji normalitas dengan gambar histogram. Pada

gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi

normal karena bentuk kurvanya menyerupai lonceng sedangkan Gambar 4.3

menunjukkan hasil uji normalitas pada grafik normal p-plot. Pada gambar grafik

normal p-plot, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti garis

diagonalnya. Sehingga, kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

Adapun uji statistik yang dapat dilihat dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov

untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini hasil

uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 4.7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 83

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std.

Deviation 2,26681924

Most Extreme Differences Absolute ,059

Positive ,042

Negative -,059

Test Statistic ,059

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian statistik One Sample Kolmogrov-Smirnov

menunjukkan bagian signifikan dengan nilai sebesar 0,200 artinya nilai tersebut lebih

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi

dinyatakan menyebar secara normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

52

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi antar variabel

independen berkolerasi tinggi atau sempurna. Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji

multikolonieritas dapat dilihat dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF

(Variance Inflation Factor) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.233 3.354 .666 .507

KompetensiAparat .634 .126 .525 5.030 .000 .600 1.667

TeknologiInformasi .253 .117 .226 2.161 .034 .600 1.667

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Jika nilai tolerance > 0,10

dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini

memenuhi asumsi bebas multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

X1 dan X2 untuk nilai tolerance sebesar 0,600 > 0,10 dan nilai VIF pada variabel X1

dan X2 sebesar 1,667 < 10. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini tidak

terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi

variance dari residual satu pengamatan ke yang lainnya, hal tersebut dapat diketahui

53

dengan menggunakan Grafik Plot, apabila titik-titik menyebar di atas sumbu dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.4 dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan variance

residual karena plot-plot pada gambar tersebut tersebar, tidak berkumpul pada satu

titik saja dan juga tidak membentuk suatu pola, Hal ini dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Model persamaan regresi yang baik adalah yang dapat memenuhi semua persyaratan

asumsi klasik, yaitu semua data berdistribusi normal, model regresi harus bebas dari

gejala multikolinearitas dan data harus terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil

pengolahan data analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

54

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.233 3.354 .666 .507

KompetensiAparat .634 .126 .525 5.030 .000

TeknologiInformasi .253 .117 .226 2.161 .034

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, terdapat nilai koefisien regresi dengan melihat

hasil pada tabel coefficients pada kolom unstandardized pada kolom B. Dalam kolom

tersebut terdapat nilai constant (konstanta) sebesar 2,233 sedangkan nilai koefisien

regresi untuk Kompetensi Aparat (X1) = 0,634, dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi (X2) = 0,253. Berdasarkan hasil uji diatas maka dapat dirumuskan bahwa

model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini akan diinterpretasikan makna

dari model persamaan tersebut. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Sehingga persamaan regresi menjadi :

a. Hasil Parsial (Uji T)

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Y = 2,233 + 0,634 X1 + 0,253 X2 + e

55

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial seberapa besar pengaruh

antara satu atau dua variabel independen (Kompetensi Aparat dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi) dengan variabel dependennya (Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa). Berikut hasil uji T sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (T)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.233 3.354 .666 .507

KompetensiAparat .634 .126 .525 5.030 .000

TeknologiInformasi .253 .117 .226 2.161 .034

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.10, Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t

diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel Kompetensi Aparat (X1) menunjukkan nilai t hitung > t tabel (5,030 >

1,66388) atau sig < α (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa

Kompetensi aparat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

b. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) menunjukkan nilai t hitung > t tabel

(2,161 > 1,66388) atau sig < α (0,034 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

56

b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam

model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil

pengujian F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 383.802 2 191.901 36.435 .000b

Residual 421.354 80 5.267

Total 805.157 82

a. Dependent Variable: Akuntabilitas b. Predictors: (Constant), TeknologiInformasi, KompetensiAparat

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.11 untuk menentukan nilai F maka nilai Fhitung>ftabel. Nilai

Ftabel yaitu 3.11 sedangkan nilai Fhitung sebesar 36.435 dengan signifikansi sebesar

0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga variabel bebas kompetensi aparat dan pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama)

terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependennya. Berikut hasil olah data untuk kofisien determinasi.

57

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .690a .477 .464 2.295

a. Predictors: (Constant), TeknologiInformasi, KompetensiAparat

Sumber: Data primer diolah SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,477 atau 47,7%.

Hal ini berarti kemampuan variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparat

dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu

akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 47,7% sedangkan sisanya di jelaskan

oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil pembahasan Kompetensi Aparat (X1) dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi (X2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) pada

desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

a. Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan

variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa apabila kompetensi dari

aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa

pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Kompetensi aparat

58

merupakan karakteristik yang harus dimiliki aparat desa dengan menggunkan

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan fungsi dan

tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship dimana Pemerintah desa

berperan sebagai steward mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola

kepada masyarakat yang berperan sebagai principal. Kompetensi aparat sangat

memiliki pengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti

jika aparat desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa

maka proses pengelolaan keuangan akan semakin berkualitas. Hal ini dapat dilihat

dari Pemerintah Desa Kecamatan Bua yang memiliki integritas tinggi yang mampu

mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya sebagai pihak pengelola dana

desa kepada masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dengan

membuktikan adanya laporan pertanggungjawaban yang bersih dan melaporkannya

secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan

Gayatri, 2019) dan (Mada et al., 2017) menyatakan bahwa kompetensi aparat

pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Tarjo, 2019)

mengemukakan hasil bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi atau

kemampuan dari aparat desa akan menunjang kelancaran dalam penggunaan dana

59

desa dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dengan memiliki kemampuan yang

memadai dalam mengelola dana desa, maka akan mengurangi tingkat kesalahan.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan

variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa (Y). Hasil temuan ini membuktikan bahwa Penerapan

teknologi informasi bagi suatu instansi pemerintahan menjadi kebutuhan yang

penting karena memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses data

yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Teknologi informasi salah satunya

yaitu teknologi komputer yang dapat digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses

penyusunan laporan keuangan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship bahwa masyarakat adalah

principal sedangkan pemerintah desa adalah steward. Dimana Pemerintah desa akan

selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan

transparansi kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawabnya. Prinsip

akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan pemberian tugas yang terstruktur dan

tersistem dengan baik. Penggunaan komputer ini dapat memberikan pengaruh besar

terhadap keberlangsungan kegiatan yang dilakukan aparat desa, diantaranya dapat

melakukan pemrosesan data dan mengelola dokumen secara keseluruhan.

Pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bua

Kabupaten Luwu sudah dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya

60

komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer sebagai alat bantu

kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa melalui sistem keuangan

desa yang dapat membantu aparat untuk menginput atau mengolah data secara

terkomputerisasi dan lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Pemanfaatan

komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil output

data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2018)

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin bagus

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses keuangan desa maka akan semakin

akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan

pertanggungjawaban keuangan desa akan semakin baik. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh (Yudianto dan Sugiarti, 2017) menyatakan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. (Rismawati, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

61

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data

berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari uji yang telah dilakukan yaitu

uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak

ada variabel yang menyimpang dari uji asumsi klasik, sehingga data yang diperoleh

memenuhi persyaratan menggunakan model persamaan analisis regresi linear

berganda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil analisis data yang telah

dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kompetensi Aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Kompetensi Aparat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara

simultan (bersama-sama) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

62

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditunjukkan, beberapa saran

yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya,

antara lain:

a. Penelitian selanjutnya dapat memilih kuesioner yang dapat dipahami oleh

responden dan pada saat pembagian kuesioner harap dijelaskan terlebih dahulu

agar mendapatkan respon dan hasil yang baik.

b. Disarankan untuk menambahkan metode survey dengan mendatangi langsung

atau melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel penelitian

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan

menambahkan variabel yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa.

63

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa

(SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka,

Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). IJIS-Indonesian

Journal On Information System, 4(1).

Anto, R. P., & Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of

Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia. IOSR Journal of Business

and Management (IOSR-JBM), 19 (11), 66, 71.

Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen

Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB Riau

University, Pekanbaru, Indonesia, 1(3), 2339-0492.

Batian, I. (2010). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Chandrain, Grahita. 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: Salemba Empat

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 1269-1298.

Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten

Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3(7), 1099-1104.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (edisi

kelima). Semarang: Universitas Semarang.

https://www.antaranews.com/berita/1229132/penyalahgunaan-dana-desa-di-sulsel-

capai-53-perkara (Diakses pada tanggal 3 Maret 2020)

https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/113037/inilah-alokasi-transfer-ke-

daerah-dan-dana-desa-pada-2020 (Diakses pada tanggal 3 Maret 2020)

https://republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/19/01/14/plb08p368-mendes-

paparkan-pemanfaatan-teknologi-internet-untuk-desa (diakses pada tanggal 27

Februari 2020)

64

Hutapea, Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal

Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak, 1(2), 29–46.

Larastika Medianti,Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan

Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB (Volume

1 Edisi 1, Januari-Juni 2018), h.2

Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfatan Teknologi

Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Desa (studi di kecamtan aikmel dan kecamtan lenek tahun 2018).

Kurniawati, D. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh

Perangkat Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Jurnal

Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1, 6(4), 374-386.

Komarasari, W. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap

Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Jurnal Akuntansi, Repository UPY.

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat

Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten

Gorontalo. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING"

GOODWILL", 8(2).

Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen

Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

Pengelolaan Dana Desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan

mojotengah kabupaten wonosobo). Journal of Economic, Business and

Engineering (JEBE), 1(1), 118-130.

Mardiasmo, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Penerbit Andi.

Yogyakarta.

Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola

Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten

65

Sinjai). Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal,

1(1), 1–10.

Nurkhasanah, N. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa:

studi kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang (Doctoral dissertation,

UIN Walisongo).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Perdana, Khaeril. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa.

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa Di Kabupaten Bantul.).Jurnal Akuntansi, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Purwanto, S. 2017. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Salemba

Empat. Jakarta.

Rismawati, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,

Komitmen organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana, (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah

Magelang).

Saputra, M. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Dana Desa di Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera

Selatan (doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

_______ (2017). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. CV. Andi

Offset. Yogyakarta.

Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017, July). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-desa di

Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya

dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Seminar Nasional

Akuntansi dan Bisnis (SNAB), Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

66

Susilatri, S., Azlina, N., & Fransiska, F. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia,

Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan

Batu) (Doctoral dissertation, Riau University).

Tarjo, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi

Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA

Mataram, 5(2), 25-41.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UU Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,

Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa di Kabupaten Rokan

Hulu. Jurnal ekonomi, 26(3).

Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa

terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan

Lembean Timur Kabupaten Minahasa). Indonesia Accounting Journal, 1(2),

105-111.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan

Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan

Indonesia, 2(2).