Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita
masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Tahun
2015
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Tahun 2015 dilaksanakan
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi
Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Tahun 2015 dengan
tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.
Semoga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah panduan ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan.
Yogyakarta, 28 Januari 2016Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kulon Progo
Drs. UNTUNG WALUYAPembina Tk. I, IV/b
NIP. 19630510 199003 1 010
2
IKHTISAR EKSEKUTIFLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja
organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan
capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima)
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.
Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap
mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran
tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mempunyai lima (5) sasaran yang dipilih
sebagai tolok ukur.
Pada Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kulon Progo mentargetkan membentuk desa tangguh sebanyak 20 desa,
dalam realisasinya berhasil dibentuk desa tangguh bencana sebanyak 22 desa
sebesar 110% Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya tugas
pembantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan
sumber daya yang ada dan juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat.
Efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran ditahun 2015 meliputi belanja
barang dan jasa dan belanja pegawai dengan rincian sbb:
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2015 Efisiensi
1 BELANJA BARANG dan JASA 1.612.071.478 1.604.525.508 7.545.9702 BELANJA PEGAWAI 469.511.900 426.827.219 42.684.6813 JUMLAH BELANJA 2,081,583,378 2,031,352,727 50.230.651
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Fungsi dan Tugas I.1.1 Tugas
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam
peraturan daerah No 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tugas tersebut
adalah:
a. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;
b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Daerah;
e. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran
bantuan uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/ peraturan
perundang-undangan; dan
i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana.
4
I.1.2. FungsiFungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam
peraturan daerah No 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo. fungsi BPBD
adalah:
a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
1.2. Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo terdir dari : Kepala dibantu Kepala Pelaksana; Sekretaris; Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Seksi Kedaruratan dan Logistik; Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
1 Kepala BPBD Eselon II Ex-officio dijabat oleh Sekda.2 Unsur Pengarah Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor : 383 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Unsur Pengarah Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3 Unsur Pelaksana :a. Kepala Pelaksana b. Sekretaris Pelaksanac. Seksi pencegahan dan
kesiapsiagaan.d. Seksi kedaruratan dan
Logistik.e. Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Eselon III/a Eselon IV/a Eselon IV/a
Eselon IV/a
Eselon IV/a
Drs. Untung WaluyaTeguh Susila, SEHepy Eko Nugroho, SP
Suhardiyana, SIP
Eko Susanto, ST MT
5
1.2 Isu-Isu Strategis1. Kebijakan Penanggulangan Bencana yang preventive
Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke
preventive, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam
pengurangan resiko bencana dari pada merespon bencana yang terjadi.
2. Sinergitas Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan
komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Penaggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak.
Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah/Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara
sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak
dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat
mendesak untuk diterbitkan paying hokum penanggulangan bencanadi
Kabupaten Kulon Progo. Upaya penanggulangan bencana harus didukung
dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap
darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
3. Peningkatan Kapasitas Penaggulangan Bencana.
Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sector dan semua bidang, mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak dan
elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
6
BAB II
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KERJA
II.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD
Sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan
Bencana yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana dengan
cara menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana.
1. V isiVisi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten akan
diarahkan dan apa yang akan dicapai.
Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
adalah :
Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Kulon Progo Dalam Menghadapi Bencana
2. M isi Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah
ditetapkan.
Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang
berkepentingan dapat mengenal Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program program serta
hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.Misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai
berikut :
Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana yang
terencana, terpadu dan menyeluruh mulai dari pra bencana,
saat bencana, dan pasca bencana.
7
3. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada
kurun waktu tertentu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( Lima ) tahun kedepan
( kapan )Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo adalah sebagai berikut :
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
4. SasaranSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau
bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis Pemerintah Daerah
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah
dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kulon Progo. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur,menantang namun dapat dicapai , berorientasi pada hasil dan
dapat dicapai dalam periode 1 tahun pada masa sekarang.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan sasaran tahun
2015 sebagai berikut :
1) Mewujudkan Manajemen Perkantoran yang baik
2) Mewujudkan stabilitas Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
3) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4) Mewujudkan Percepatan Penanganan Tanggap Darurat
bencana alam
5) Mewujudkan Pembangunan Kerusakan dan Kerugian akibat
Bencana
8
II.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana DaerahTahun 2015 merupakan tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan APBD Tahun 2015 disusun
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah sesuai dengan Dokumen Renstra dan
RKT sebagai berikut :
Tabel II.1Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Terwujudnya ketangguhan
dan kesiapsiagaan bencana
Prosentase Desa
Tangguh
% 30,30
9
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja Tahun 2015
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan
gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi
kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel III.1Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO Interval Nilai realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91≤ 100 Sangat Baik 2 76 ≤ 90 Tinggi 3 66 ≤ 75 Sedang 4 51 ≤ 65 Rendah 5 ≤ 50 Sangat Rendah
Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel
berikut:
10
Tabel III.2Capaian Kinerja Tahun 2015
NoSasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan TargetRealisas
iPersentase Kode
1 Terwujudnya ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana
Prosentase Desa Tangguh Bencana
% 30,30 33,33 110
Pencapaian kinerja melebihi target, dengan predikat sangat baik.
Capaian kinerja Prosentase Desa Tangguh Bencana yaitu jumlah desa tangguh
bencana sejumlah 22 dari jumlah desa rawan bencana sejumlah 66 Desa dengan
capaian kinerja 33,33%.
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 88 desa 66 diantaranya merupakan desa
rawan bencana.
Pencapaian sasaran “Terwujudnya ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana”
dengan indikator “Persentase Desa Tangguh Bencana” pada tahun 2015 berhasil
dengan sangat baik yaitu capaiannya lebih dari yang ditargetkan yaitu 30,30%
terealisasi 33,33% dengan capaian kinerja 110%.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terwujudnya ketangguhan
dan kesiapsiagaan bencana” adalah “Persentase Desa Tangguh Bencana”
dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
11
Tabel III.3Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015
NoIndikator Kinerja
SatuanCapaian
2014
Tahun 2015Persentase
Target Akhir
Renstra Tahun 2016
Capaian s/d 2015 terhadap
2016TargetRealisas
I1 Prosentase
Desa
Tangguh
Bencana
Persen 18,18 30,30 33,33 110 36,36 91,67
Formula yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran adalah :
Prosentase Desa Tangguh BencanaJumlah desa tangguh bencana
X 100%Jumlah desa rawan bencana
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran maka tahun 2015 telah tercapai
melebihi target dengan predikat sangat baik. Target pada tahun 2015 yaitu 30.30%
terealisasi 33,33% dengan capaian kinerja 110%.
4. Pada tahun 2015 capaian kinerja sesuai dengan target.
Tabel III.4Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 dan Tahun 2015
NoIndikator Kinerja
Satuan
Tahun 2014 Capaian s/d2014terhadap 2016
Tahun 2015Persentase
Target Akhir
Renstra
Tahun 2016
Capaian s/d 2015
terhadap 2016
Target
Realisasi Target
Realisasi
1 Prosentase
Desa
Tangguh
Bencana
Persen 18,18 18,18 33,33 30.30 33,33 110 36,36 91,67
12
5. Adapun capaian sampai dengan tahun 2015 terhadap Renstra 2016 sebesar
91,67 %. Keberhasilan tersebut disamping adanya tugas pembantuan dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana juga semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan pada pihak lain
utamanya pemerintah tetapi penanggulangan bencana harus dilaksanakan dari 3
unsur yaitu : Pemerintah, swasta dan masyarakat.
B. Analisis Program :
1. Capaian indikator kinerja program penanganan bahaya kebakaran untuk
memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran dari target RPJMD 43,53%
terealisasi 58,53%. Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 11KKPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu
membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan jumlah minimal
untuk suatu daerah tergantung luas daerah, dengan minimal satu WMK.
Manajemen Penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui upaya proteksi
terhadap bahaya kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya
instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon
time (waktu tanggap) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai saat
menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta
langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran
di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pada tahun 2015 telah terjadi 20
kasus kebakaran di WMK dan tertangani dalam waktu paling lama 15 menit.
Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
13
Tabel III.5Capaian Penanganan Bahaya Kebakaran
No Uraian Satuan 2014 2015Target Realisasi
1 Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Km2 100,00 100,00 100,00
2 Luas wilayah ha 586,28 586,28 586,283 Jumlah kasus kebakaran di
WMK yang tertangani dalam waktu paling lama 15 menit
kasus 7 9 20
4 Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
kasus 7 15 20
Capaian Indikator Kinerja Program
% 58,53 38,53 58,53
2. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan Daerah rawan bencana, oleh karena itu perlu upaya peningkatan penanggulangan bencana. Capaian kinerja peningkatan penanggulangan bencana terealisasi sebesar 49,99% melebihi target RPJMD (40,34%). Jumlah desa yang telah dilengkapi sarana Pengurangan Resiko Bencana dari 66 desa rawan bencana terpasang 32 desa. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi 34 desa, dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel III.6Capaian Peningkatan Penanggulangan Bencana
No Uraian Satuan 2014 2015Target Realisasi
1 Jumlahdesa yang telah dilengkapi sarana Pengurangan Resiko Bencana
Desa 32 26 32
2 Jumlah desa rawan bencana Desa 66 88 663 Jumlah desa yang telah
mendapatkan sosialisasi danpelatihan Pengurangan Resiko Bencana
Desa 28
4 Jumlah desa rawan bencana Desa 66 88 66Capaian Indikator Kinerja Program
% 45,45 40,34 49,99
14
3. Pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Kulon Progo target/perkiraan akan terjadi terjadi 275 kejadian bencana dalam realisasinya terjadi bencana 285 kejadian. Dari semua kejadian bencana (realisasi) telah dilakukan penanganan semua sehingga kinerja penanganan bencana terealisasi 103,64%. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut :
Tabel III.7Cakupan Penanganan Bencana
No Uraian Satuan 2014 2015Target Realisasi
1 Jumlah tanggap darurat yang dilakukan
kali 296 275 285
2 Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat
kali 296 275 285
Capaian Indikator Kinerja Program kali 100 100 103,644. Pada tahun 2015 target rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak
27 lokasi dan telah terealisasi 15 lokasi sehingga kinerja penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tercapai 100%. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut :
Tabel III.8Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
No Uraian Satuan 2014 2015Target Realisasi
1 Jumlah fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
kali 4 27 15
2 Jumlah fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana yang seharusnya dilakukan
kali 15 27 15
Capaian Indikator Kinerja Program % 85,71 100 55,56
15
C. ANALISIS SUMBER DAYA
a. Potensi Susunan Kepegawaian dan Perlengkaan.
1. Kepegawaian
Jumlah Riil Pegawai di BPBD Tahun 2015 sejumlah 25 orang PNS dan 1
orang tenaga Kontrak. Hal ini jika dibandingkan dengan Dokumen Analisis
Jabatan (Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010) dimana jumlah PNS untuk
BPBD sejumlah 37 orang atau baru terpenuhi sebesar 67,57%.
b. Perlengkapan Sarana dan PrasaranaSarana transportasi baik kendaraan dinas roda empat maupun kendaraan
dinas roda dua, sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung kelancaran
dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
Tabel III.5Data Sarana Kendaraan Dinas,
Sarana dan Prasarana Perlengkapan KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
No Jenis Sarana Jml Satuan Kondisi Keterangan1 RIG 2 Unit Baik Dari 4 Mobil
PBK dengan kondisi :1. Keluaran
tahun 1983 ( kurang layak operasional)
2. Keluaran tahun 1997.
3. Keluaran tahun 2014 ( Baik )
4. Keluaran tahun 2015
2 Mobil Operasional 1 Unit Baik3 Mobil Dapur umum 1 Unit Baik4 Mobil PBK 4 Unit Baik5 Sepeda Motor 7 Unit Baik6 Mobil Pick Up 3 Unit Baik7 Mobil Tangki 1 Unit Baik8 Mobil Ambulance 1 Unit Baik9 Mini Bus (Penumpang 14 org) 1 Unit Baik10 Perahu Karet 3 Buah Baik11 Mesin Perahu Karet 2 Buah Baik12 Tenda Kanvas 3 Buah Baik13 Tenda Regu 8 Buah Baik14 Tenda Keluarga 20 Buah Baik
16
( Baik )15 Rompi Pelampung 20 Buah Baik16 Jaket Tahan Api 10 Buah Baik17 Helm Plastik 10 Buah Baik18 Pesawat Telpon 1 Buah Baik19 Jaringan WI-FI 2 Buah Baik20 Kamera DSLR 1 Buah Baik21 Tustel 1 Buah Baik22 Handy Talky (HT) 27 Buah Baik23 Unit Tranceirver VHF Portable 1 Buah Baik24 Alat Pendukung Komunikasi 1 Buah Baik25 Lampu senter HD Search Light 2 Buah Baik26 Genset 1,2 KVA 2 Unit Baik27 Gergaji Mesin/Chainsaw 3 Buah Baik28 Velbet 35 Buah Baik
Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tersebut
sampai saat ini sebagian besar masih dalam kondisi baik dan dengan fasilitas
tersebut diatas telah diupayakan semaksimal mungkin penggunaannya
sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa optimal.
Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan berbagai program dan
kegiatan baik yang lini maupun penunjang. secara sistematis dalam program
program yaitu :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Program Respon Tanggap darurat
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
9. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
17
D. Permasalahan dan Solusi Permasalahan
1) Kurang cepatnya penyampaian informasi dari masyarakat terhadap
terjadinya kebakaran sehingga pertolongan kebakaran terkesan lambat.
2) Petugas Penolong Kebakaran (PBK) yang ada baru 9 orang dari yang
idealnya sebanyak 15 orang sehingga untuk rotasi penjadwalan piket sulit
dilakukan dan hal ini menimbulkan kejenuhan karena harus bekerja selama
24 jam disamping itu ada 5 orang personil PBK usianya sudah mendekati
pensiun.
3) Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah Relawan yang dilatih baru 100
orang hal ini masih belum mencukupi kebutuhan Relawan Kabupaten Kulon
Progo.
4) Dalam kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran, sumber daya manusia
maupun sumber daya peralatan yang dimiliki oleh BPBD KUlon Progo
belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga
pelayanan tak maksimal.
5) Dalam hal penangnan bencana tidak bisa lepas dari peran Tim Reaksi
Cepat (TRC) Pusdalops, namun hingga saat ini anggota TRC Pusdalops
BPBD Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal dalam hal status
maupun kesejahteraan/upahnya belum sesuai dengan standar Upah
Minimum Regional (UMR).
6) Untuk penanganan korban bencana juga tidak terlepas dari ketersediaan
peralatan dan logistik untuk korban bencana dan upaya penanggulangan
bencana belum optimal (masih seadanya) sehingga belum bisa memenuhi
kebutuhan dalam kegiatan penangnanan bencana.
7) Masyarakat adalah kelompok yang rentan terkena bencana karena
merekalah yang merasakan langsung dampak bencana tersebut.
18
8) Dana/Penganggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
dari APBD Kabupaten Kulon Progo belum ada, yang ada baru dana
Fasilitasi/operasional pendampingan pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.
Solusi
1) Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal akan selalu
disampaikan cara penyampaian informasi kebakaran bisa melalui Telpon :
0274775113 (PBK) maupun bisa datang ke Kantor PBK agar penanganan
kebakaran bisa secepatnya dilakukan.
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengusulkan penambahan
personil PBK ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon
Progo.
3) BPBD Kabupaten Kulon Progo mengusulkan peningkatan kesejahteraan
bagi anggota TRC Pusdalops ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo.
4) BPBD Kabupaten Kulon Progo mengajukan permohonan bantuan logistik
untuk penanggulangan bencana ke BPBD DIY. Disamping itu BPBD
Kabupaten Kulon Progo juga mengajukan tambahan peralatan
penanggulangan bencana melalui APBD II 2016 dan pengajuan ke BNPB.
5) BPBD bertugas memperkuat kapasitas masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan dan pamahaman masyarakat dalam penanggulangan
bencana. Namun karena minimnya sumber daya yang dimiliki, maka BPBD
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat melaksanakan
kegiatan penguatan kapasitas masyarakat.
6) BPBD Kulon Progo memperkuat jalinan koordinasi dengan BPBD DIY dan
BNPB serta koordinasi internal dengan Pemda/SKPD agar kebutuhan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bisa terakomodir di SKPD
meskipun masuk dalam domain SKPD.
19
7) Komunikasi dan koordinasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan secara baik. Dengan menggunakan sarana komunikasi yang
lebih baik tentunya akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas.
A. Realisasi AnggaranDalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun
Anggaran 2015 memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah. Untuk pengukuran kinerja yang telah dilakukan , gaji pegawai tidak
dimasukkan.
Tabel III.6Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja Program/ Kegiatan
Keuangan%Targ
etRealisasi % Target Realisasi
1 Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Bencana.
Prosentase Desa Tangguh Bencana
30,30 33,33 110 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
1.694.932.500 1.683.418.000 99,32
Program Penanggulangan Dini Bencana
118.651.000 117.420.250 98,96
Program Respon Tanggap Darurat
376.484,000 371,644,850 99,34
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
37.275.000 35.428.500 95,05
Jumlah 110 2,227,342,500 2,207,911,600 99
20
Analisis Kinerja dan KeuanganDisamping keberhasilan tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo tidak merealisasikan :
1. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran setor kembali ke
Kas Daerah sebesar Rp. 29.394.505,00 dengan perincian :
- Hal tersebut diatas dikarenakan penghematan – penghematan dan
kejadian bencana yang relative kecil sehingga terjadi penghematan
utamanya penghematan Bahan Bakar Binyak.
- Melihat keadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang ada untuk
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran masih bisa
ditangguhkan karena masih cukup baik dan bisa digunakan secara layak
sehingga Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran tidak digunakan.
2. Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal sebesar Rp. 6.000.000,- tidak
direalisasikan (setor kembali ke Kas Daerah) karena pengiriman diklat
pengadaan barang dan jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebanyak 2 orang dibiayai oleh Badan Kepegawaian Kulon Progo.
Tabel III.7Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Praja Tahun 2015
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2015
Prosentase
1 BELANJA BARANG dan JASA
1.612.071.478 1.604.525.508 99,53
2 BELANJA PEGAWAI 469.511.900 426.827.219 90,913 JUMLAH BELANJA 2,081,583,378 2,031,352,727 97,59
21
Tugas Pembantuan
Pada tahun 2015 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kulon Progo disamping menggunakan dana APBD, dalam mencapai
kinerja BPBD juga didukung :
1. Dana untuk Program Penguatan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana
dari BNPB (APBN) untuk Desa Jangkaran Kecamatan Temon dan Desa
karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.
104.480.000,- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.
104.306.144,- (99,83%) sisanya sebesar Rp. 173.856,- disetor kembali ke
Kas Negara.
2. Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.600.000,- terealisasi Rp.
1.591.600.000,- (99,45%) sisa anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- disetor
kembali.
22
BAB IV
PENUTUP
LAporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan
Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan
instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahapan dari
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan
partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan,
Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung
oleh berbagai pihak.
Capaian kinerja Prosentase Desa Tangguh Bencana tahun 2015 tercapai
33,33% dari target 30,30% atau tercapai 110%. Capaian ini dihitung dengan
membandingkan jumlah desa tangguh bencana sejumlah 22 dengan jumlah desa
rawan bencana sejumlah 66 Desa.
Disamping capaian kinerja Prosentase Desa Tangguh Bencana, Pada Tahun
2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo
mentargetkan membentuk desa tangguh sebanyak 20 desa, dalam realisasinya
berhasil dibentuk desa tangguh bencana sebanyak 22 desa sebesar 110 %
Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya tugas pembantuan dari Badan
23
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan sumber daya yang ada
dan juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat.
Bahwa keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,
anggaran dan sarana prasarana. Untuk itu kedepan harapannya seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo bisa
terpenuhi sehingga kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat.Demikian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015, semoga bermanfaat.
24
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo sebagaimana terlampir.
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
SEKSIPENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN DAN
LOGISTIK
SEKSIREHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
25
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015