BAB I

RINGKASAN

Laporan ini memuat pelaksanaan Program Kerja Kabinet Gotong-Royong yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Dalam PROPENAS telah diamanatkan 5 (lima) agenda pembangunan, yaitu :

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan;

2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik;

3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan yang berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan;

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya.

5. Meningkatkan Pembangunan Daerah.

Pada waktu Kabinet Gotong Royong dilantik pada tanggal 10 Agustus 2001, paling tidak ada 5 (lima) permasalahan mendasar berkenaan dengan pelaksanaan PROPENAS tersebut di bidang

politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut ada yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam masa bakti Kabinet dan ada pula yang diperkirakan akan dapat diselesaikan dalam masa yang lebih panjang. Untuk yang terakhir ini diupayakan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi penyelesaiannya di masa berikutnya.

Di bidang politik mengemukakan ancaman disintegrasi teritorial dan sosial. Ancaman kebuntuan reformasi karena ketidakpastian lingkup, arah, sasaran dan tahapan waktu pencapaiannya. Dalam kaitan ini, mengemuka pula tantangan untuk mewujudkan otonomi yang tangguh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di bidang ekonomi masalah pokok di awal masa tugas Kabinet adalah fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak terkendali, besarnya hutang pemerintah dan belum tuntasnya upaya penyehatan perbankan nasional. Hal ini berdampak pada meluasnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan maupun daya beli masyarakat. Pelemahan juga terjadi pada kegiatan investasi karena kurangnya dukungan prasarana, gangguan ketertiban dan keamanan serta ketidakpastian kebijakan hukum.

Di bidang Pertahanan dan Keamanan intensitas gejolak politik yang meningkat telah menimbulkan hambatan bagi terciptanya rasa aman dan tenteram yang sangat dibutuhkan masyarakat, bahkan bila berkelanjutan dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Kondisi ini menjadi sangat dilematis apabila dihadapkan dengan keterbatasan dan hambatan yang dihadapi aparat yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan intensitas ancaman faktual dalam negeri, dikaitkan dengan pola penindakan untuk mengatasi keadaan tersebut. Pengembangan peningkatan peran TNI dan Kepolisian Negara RI yang profesional menjadi prioritas yang harus diwujudkan. Langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah menuntaskan reposisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) termasuk pengaturan

I – 2

tentang bantuan TNI kepada Polri dalam menangani masalah keamanan nasional.

Di bidang hukum permasalahan yang paling menonjol adalah masih belum optimalnya penegakan hukum khususnya dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia. Masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap siapapun orang atau pihak yang terbukti telah melakukan kejahatan. Untuk itu di samping perlu adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksana hukum yang mendukung proses tersebut juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, independen dan berintegritas tinggi.

Permasalahan di berbagai bidang tersebut berdampak pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari masih rendahnya kualitas SDM, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan masalah-masalah sosial pasca terjadinya bencana alam dan pasca terjadinya berbagai konflik sosial di berbagai daerah di tanah air, baik yang terkait dengan pemulihan derajat kesehatan masyarakat, kegiatan pembelajaran, serta pemulihan kehidupan sosial budaya.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan program kerja Kabinet Gotong-Royong dalam kurun waktu 3 tahun, dari Agustus 2001 sampai dengan September 2004.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Program Kerja Kabinet Gotong-Royong, yaitu :

1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

I – 3

3. Normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat.

4. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintahan.

6. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia dan langsung.

Keseluruhan program kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari kelima agenda pembangunan yang ditetapkan dalam PROPENAS. Program kerja ini diarahkan untuk sejauh mungkin melaksanakan agenda PROPENAS dalam waktu 3 tahun masa kerja Kabinet Gotong Royong, yang pada intinya menyelesaikan permasalahan yang bersifat jangka pendek dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya. Secara ringkas, pelaksanaan agenda PROPENAS melalui Program Kerja Kabinet Gotong-Royong dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan: Agenda Pertama PROPENAS: Membangun Sistem

Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan terutama dalam penanganan ketertiban dan keamanan dalam menyelesaikan konflik horisontal dan vertikal yang terjadi di berbagai daerah;

Agenda Kelima PROPENAS: Meningkatkan Pembangunan Daerah dalam rangka penanganan daerah

I – 4

konflik yang lebih menyeluruh dengan meletakkan landasan bagi mempercepat pembangunan di daerah konflik serta melalui pengembangan wilayah.

2. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Program kerja kabinet ini dimaksudkan untuk meletakkan

landasan yang lebih kokoh bagi proses tersebut, terutama di bidang politik, hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah (yang merupakan penjabaran dari agenda pertama, kedua, dan kelima dari PROPENAS) dengan melaksanakan secara bertahap dan terencana mulai dari pengaturan kelembagaan, termasuk melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, sampai dengan tahap implementasinya.

3. Normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat. Program kerja kabinet ini merupakan pelaksanaan agenda

ketiga PROPENAS: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan yang berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Pada intinya dilaksanakan program jangka pendek untuk menstabilkan perekonomian dan mengupayakan ketersediaan bahan keperluan pokok masyarakat dan secara bertahap mendorong investasi guna mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam pada itu, perekonomian rakyat diperkokoh terutama melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) serta pembangunan pertanian.

Langkah di atas pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih menyeluruh, mengurangi kesenjangan dan sekaligus memperluas basis perekonomian. Di samping penanganan yang bersifat sektoral, dilaksanakan pula

I – 5

pendekatan kedaerahan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan pelaksanaan agenda kelima PROPENAS : Meningkatkan Pembangunan Daerah.

4. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dilakukan

dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban seperti penanganan berbagai kasus pemboman, baik dengan memperkuat kemampuan aparat keamanan maupun penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

Upaya penegakan hukum juga diberlakukan untuk kasus KKN, yang utamanya difokuskan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, dilakukan berbagai penyempurnaan peraturan dan kelembagaan agar upaya pembarantasan KKN dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Langkah-langkah tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari agenda kedua Propenas : Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik.

5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintahan. Mewujudkan penguatan politik luar negeri bebas aktif

yang didasarkan pada kepentingan nasional secara konsisten baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral global, disertai dengan langkah diplomasi luar negeri guna memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional akan lebih efektif. Khusus untuk meningkatkan kepercayaan lembaga-lembaga pemberi

I – 6

pinjaman dan kalangan investor, diperlukan pula pembenahan kondisi dalam negeri seperti menstabilkan ekonomi serta memulihkan keamanan dan ketertiban, yang merupakan pelaksanaan kebijakan program kerja kabinet yang lain.

Upaya pembenahan dan penataan prioritas-prioritas pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Upaya itu mencakup restrukturisasi organisasi Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri serta peningkatan profesionalisme para diplomat Indonesia. Dari segi kebijakan itu upaya reprioritisasi tetap menempatkan ASEAN sebagai “cornerstone” politik luar negeri RI.

Upaya ini merupakan pelaksanaan agenda PROPENAS  yang pertama dan ketiga.

6. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia dan langsung. Upaya ini merupakan langkah yang sangat mendasar

dalam menjamin kelangsungan demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan di masa datang. Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah secara terencana, mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan pembentukan lembaga pelaksananya, hingga tahap pelaksanaan pemilu legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden.

Upaya ini merupakan salah satu langkah penting dari agenda pertama PROPENAS: Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan.

Keseluruhan program kerja tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan agenda PROPENAS yang keempat: Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya.

I – 7

Program Kabinet Pertama

Mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di awal masa kerja kabinet, ancaman disintegrasi berupa konflik separatisme di berbagai daerah masih menonjol. Permasalahan tersebut diperburuk dengan kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan mengakibatkan masyarakat semakin rentan terhadap isu-isu yang berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan juga sangat bergantung pada program kabinet ketiga, yaitu normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat.

Langkah untuk mengatasi permasalahan diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, dan diikuti dengan pembenahan kelembagaan maupun personil di kedua lembaga tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sementara itu, dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, Polri sebagai penanggungjawab dan pelaksana inti kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dibantu TNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mengatur bantuan keamanan dalam negeri, maka sesuai dengan UU Kepolisian khususnya berkaitan dengan keamanan dalam negeri, maka disusun/ disempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan TNI kepada Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri.

Sementara itu, upaya-upaya terpadu dan sistematis dari sisi diplomasi telah pula dilakukan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, melalui penggalangan dukungan seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Dalam kaitan ini, pada pertemuan di New York

I – 8

bulan September 2002, Sekjen PBB Kofi A. Annan telah menyampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa PBB dan seluruh negara anggotanya mendukung keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Upaya penggalangan melalui jalur diplomasi pun ditempuh terhadap sasaran-sasaran lainnya, dengan hasil semakin mantapnya dukungan ASEAN, ARF, OKI, GNB dan PIF terhadap integritas teritorial dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Selanjutnya, mengingat aspek-aspek kekhususan Aceh dan Papua, ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua. Dalam pelaksanaannya, berbagai peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut seperti pengaturan pelaksanaan pemerintahan telah diwujudkan.

Untuk menyelesaikan konflik di Aceh, dilaksanakan operasi terpadu meliputi operasi kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, penegakan hukum, pemulihan ekonomi dan pemulihan keamanan. Langkah tersebut telah secara bertahap memperbaiki kondisi di Aceh, sehingga dapat dilakukan perubahan status bahaya dari Darurat Militer menjadi Darurat Sipil sejak 19 Mei 2004. Di samping itu, melalui diplomasi luar negeri pemerintah Swedia dapat diyakinkan untuk melakukan penuntutan hukum atas tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah menjadi warga negara Swedia, Hasan Tiro, atas tuduhan melakukan kegiatan pelanggaran hukum di negara lain, yakni separatisme di Indonesia. Perjuangan diplomasi ini, yang dilaksanakan melalui koordinasi Deplu, Dephan, dan Polri, pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi dampak kekerasan militer.

Untuk mengatasi konflik Papua, telah dilaksanakan program percepatan penanganan khusus daerah Papua yang bertujuan untuk mempercepat keberdayaan masyarakat setempat agar dapat berperanaktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang demokratis, mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM, meningkatnya kesejahteraan rakyat Papua melalui pelaksanaan UU Otonomi Khusus serta pelaksanaan pemekaran wilayah Papua secara bertahap. Adapun hasil-

I – 9

hasil yang dicapai antara lain berupa dimekarkannya Propinsi Papua dan beberapa kabupaten dan kota untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan dari pemerintah serta dihasilkannya kajian sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pengaturan otonomi khusus Papua seperti Kewenangan Khusus, Hubungan Antar Propinsi dan Kabupaten/Kota, Format Khusus Pemerintahan, Hubungan Kewenangan Khusus, Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kewenangan Khusus, Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Masyarakat Adat, Pengaturan Keuangan dan Kepolisian Daerah.

Untuk mengatasi konflik Maluku dilaksanakan program percepatan penanganan khusus daerah Maluku dan Maluku Utara dengan tujuan mewujudkan rasa aman dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antar kelompok masyarakat di Maluku dan Maluku Utara secara komprehensif, lintas disiplin, dan lintas sektoral. Untuk mewujudkannya, telah dilaksanakan langkah-langkah seperti dialog antara berbagai pihak; peningkatan penyadaran beragama menyangkut nilai-nilai kemajemukan, kemanusiaan dan kebangsaan, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap provokasi. Di samping pendekatan yang bersifat wawasan berbangsa dan bermasyarakat, juga dilakukan langkah-langkah yang langsung ditujukan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat seperti pembangunan kembali sarana perekonomian yang rusak, pemberian modal usaha dan lahan baru bagi pengungsi. Di samping itu, dilakukan pula pengadaan kembali tenaga guru, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya; penyelesaian menyeluruh masalah pengungsi; pemulihan kondisi politik dan keamanan di daerah, dan penegakan hukum dan HAM melalui proses peradilan yang jujur, adil, dan cepat terhadap para pelanggar HAM.

Hasil yang dicapai menunjukkan semakin membaiknya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga status darurat sipil dan tertib sipil dapat dicabut. Di samping itu, jumlah pengungsi telah jauh menyusut seiring dengan kembalinya pengungsi ke daerah asal ataupun berpindah ke lokasi yang baru.

Secara lebih mendasar, langkah mempertahankan persatuan dan kesatuan ditempuh dengan berbagai program pengembangan wilayah.

I – 10

Beberapa hasil yang telah dicapai dari pengembangan wilayah antara lain adalah meningkatnya keterpaduan jaringan dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi wilayah, termasuk di kawasan transmigrasi, serta aksesibilitas antar daerah dan meningkatnya pembangunan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui peran dan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha seperti di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Penanganan daerah-daerah terisolir, tertinggal, wilayah pesisir, wilayah laut dan pulau-pulau kecil telah dilaksanakan melalui upaya-upaya yang terkoordinasi dan terpadu. Berbagai upaya tersebut telah mendorong proses pembangunan secara terpadu pada daerah dan kawasan tertinggal, wilayah pesisir dan laut, serta pulau-pulau kecil. Dalam rangka penanganan daerah perbatasan, beberapa hasil yang telah dicapai adalah tersusunnya konsep naskah akademis RUU tentang Batas Wilayah RI; meningkatnya kerjasama dengan negara tetangga yang ditandai dengan berbagai pertemuan bilateral dan kerjasama ekonomi dalam pengembangan beberapa kawasan serta terbinanya pos lintas batas dan kelembagaan; pengembangan pulau-pulau terluar yang strategis.

Pembangunan daerah dan pengembangan wilayah tidak terlepas dari rencana tata ruang yang ditetapkan melalui peraturan dan perundangan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya serta penanganan masalah pertanahan. Dalam rangka penyusunan rencana tata ruang yang mengacu kepada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka telah disusun rancangan akademis UU No.24 tahun 1992 yang disesuaikan dengan UU No.22 tahun 1999, tersusunnya RPP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mendayagunakan RTRWN yang terpadu antara ruang darat, laut, dan udara dalam pembangunan nasional dan daerah di kawasan strategis nasional terutama di kawasan perbatasan antar negara, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat penataan ruang daerah khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan informasi pada masyarakat. Sementara itu dalam rangka penanganan masalah pertanahan telah dilaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan,

I – 11

penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis di 268 desa/kelurahan yang tersebar di 29 provinsi, peningkatan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan melalui penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dengan penerbitan dan peningkatan hak atas tanah sebanyak 953.717 bidang melalui PRONA, P3HT, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan program transmigrasi.

Program Kabinet Kedua

Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap HAM.

Sampai dengan pertengahan tahun 2001, masih dicatat berbagai gejolak politik yang berimbas kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Proses reformasi dan demokratisasi yang masih dalam tahap awal, membutuhkan kerangka dan agenda yang lebih jelas agar dapat mencapai tujuannya.

Proses reformasi dilaksanakan di berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk reformasi yang dianggap sangat strategis dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu reformasi di bidang politik, otonomi daerah, dan hukum.

Di bidang politik, sejak bekerjanya Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001, secara umum dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi yang menjadi kebijakan umum reformasi politik telah berjalan pada arah dan jalur yang benar. Hal ini antara lain dicerminkan melalui perubahan struktur politik yang mencakup 7 (tujuh) kelompok utama. Pertama, tuntasnya amandemen UUD 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru di bidang politik, pemilu, dan susunan dan kedudukan MPR dan DPR yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2004. Ketiga, terciptanya hubungan format

I – 12

hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. Keempat, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundang-undangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Kelima, disepakatinya dalam konstitusi pembatasan masa bakti Presiden sebanyak dua kali serta pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi dasar pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Keenam, kesepakatan mengenai diakhirinya pengangkatan TNI/Polri dan Utusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil Pemilu 2004. Ketujuh, kesepakatan nasional mengenai netralitas PNS, TNI, dan Polri terhadap politik.

Khusus tentang reformasi dalam otonomi daerah, yang memiliki arti penting karena dengan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pemerintahan dan secara lebih luas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, dapat dilaporkan sebagai berikut.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 telah berlangsung sejak bulan Januari 2001 dengan tahapan proses yang sudah ditetapkan secara makro yaitu: 1) Tahapan Inisiasi, selama tahun 2001; 2) Tahapan Instalasi, berlangsung tahun 2002-2003; 3) Tahapan Konsolidasi, yang diproyeksikan berlangsung tahun 2004-2007; dan akhirnya 4) Tahapan Stabilisasi yang diperkirakan akan dapat dimulai setelah tahun 2007.

Berdasarkan tahapan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam bidang SDM aparat pemerintah daerah, kelembagaan pemerintahan daerah; penataan pengelolaan keuangan daerah; pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah; penataan kewenangan pemerintahan; penyusunan standar pelayanan minimal (SPM), pengawasan pelaksanaan desentralisasi,

I – 13

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; fasilitasi perencanaan di daerah, pelaksanaan prinsip kepemerintahan yang baik, dan pembentukan daerah otonom baru; telah diselesaikannya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah; serta telah dibatalkannya beberapa Perda yang dinilai kontraproduktif. Sementara itu, sejalan dengan dinamika politik yang berkembang serta menanggapi aspirasi masyarakat, sampai tahun 2004 ini telah terbentuk 6 propinsi baru, 80 kabupaten baru, dan 6 kota baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Dengan demikian, sampai tahun 2004 jumlah propinsi menjadi 32, kabupaten 349 serta kota 91.

Tahun 2004 merupakan tahapan konsolidasi. Pada tahapan ini telah dilakukan upaya-upaya untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan pusat, sektoral, dan peraturan daerah, sehingga tidak terjadi benturan antara perundang-undangan tersebut. Namun demikian, selama pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi tersebut menghadapi berbagai permasalahan dan kendala sebagai akibat penafsiran pada beberapa pasal di dalam UU tersebut. Beberapa permasalahan dan kendala tersebut antara lain terjadinya hubungan antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang kurang harmonis, pembagian wewenang yang masih belum jelas dan tegas antara sektor dan daerah, dan berbagai permasalahan lain yang muncul di daerah maupun di tingkat pusat.

Dalam rangka menanggapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut serta memantapkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, telah dilakukan upaya penyempurnaan terhadap undang-undang otonomi daerah. Penyempurnaan UU 22/1999 yang pada dasarnya dimaksudkan antara lain untuk memperjelas fungsi desentralisasi dan kewenangan, mendudukkan kembali pembagian kewenangan secara jelas dan tegas terhadap pasal-pasal yang menjadi permasalahan; mendudukkan kembali dan memperjelas masalah penerapan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; mengatur lebih baik hubungan antara legislatif, eksekutif dan masyarakat di daerah; mengatur

I – 14

kembali hubungan tingkat pemerintahan pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu revisi UU 25/1999 pada dasarnya dimaksudkan antara lain untuk mempertegas pengelolaan sumber-sumber kekayaan nasional secara lebih proporsional dan berkeadilan sejalan dengan semakin tegasnya pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; menjamin distribusi sumber kekayaan negara secara merata, mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan terjadinya ketimpangan antar daerah serta ketimpangan antara pusat dan daerah; serta mendorong berkembangnya inisiatif-inisiatif lokal bagi pengembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, upaya reformasi di bidang hukum dilaksanakan melalui program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum. Salah satu langkah yang mendasar adalah pembentukan sistem “satu atap” dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi diberikan kewenangan untuk mengatur semua urusan pengadilan yang ada di bawahnya. Langkah ini dilakukan dengan meletakkan landasan hukum yang diperlukan, dengan mengganti UU No 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang menyatakan kewenangan untuk menangani urusan administrasi keuangan, kepegawaian dan organisasi peradilan diserahkan dari eksekutif kepada Mahkamah Agung RI. Langkah ini telah dilakukan pada tahun 2004 sehingga pengadilan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan dapat lebih memberi keadilan dan bebas dari pengaruh manapun juga.

Di samping itu, dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum sejak dari rekruitmen melalui fit and proper test oleh DPR dalam rangka untuk memilih hakim agung, yang tidak hanya dipilih dari kalangan hakim karir saja tetapi juga praktisi hukum lainnya dan akademisi.

Sementara itu, dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya melalui UU

I – 15

No 26 Tahun 2000 telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai tindaklanjut dari UU tersebut telah ditetapkan Keppres No 31 Tahun 2001 yang menetapkan pembentukan pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Untuk melaksanakan proses peradilannya maka telah diangkat hakim dan jaksa ad hoc, di samping Komnas HAM dapat pula berperan sebagai penyidik. Pada dasarnya UU ini telah mengakomodasi ketentuan dalam statuta Roma yang memasukkan definisi kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun UU tentang pengadilan HAM telah mengatur mengenai acara hukum persidangannya, akan tetapi untuk menunjang pelaksanaan pengadilan HAM yang lebih memberikan perlindungan kepada korban maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dari Korban Pelanggaran HAM Berat.

Upaya perlindungan dan pemajuan HAM juga telah diselaraskan dengan berbagai standar yang tertuang dalam instrumen-instrumen HAM internasional, termasuk Deklarasi HAM serta Deklarasi aksesia dan ratifikasi berbagai konvensi HAM, seperti Konvensi Hak-Hak Anak; Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Kejam dan Tidak Berperikemanusaiaan atau Merendahkan; Konvensi Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Rasial dan Berbagai konvensi inti (Core Convention) International Labour Organization (ILO).

Penerapan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga telah sesuai dengan praktik-praktik internasional. RAN-HAM 1998-2003 memperhatikan pula perkembangan yang terkait hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hak pembangunan.

Diplomasi Indonesia di bidang HAM pada dasarnya lebih ditujukan untuk mengembangkan kapasitas nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM, tidak semata-mata untuk menepis

I – 16

tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh pemerintah asing atau LSM internasional. Diplomasi dimaksud telah berhasil mendorong berkembangnya kerjasama di bidang HAM antara Indonesia dengan organisasi-organisasi regional dan internasional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga secara bilateral antara lain dengan Australia, Kanada dan Swedia.

Program Kabinet Ketiga

Normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat.

Perekonomian nasional mengalami goncangan yang berat pada tahun 1998, dengan pertumbuhan ekonomi yang merosot sampai dengan –13,1%, nilai Rupiah yang sempat merosot dan laju inflasi tahunan yang mencapai 77,6%. Tahun 1999 dan 2000, telah tercipta stabilitas ekonomi dengan laju inflasi masing-masing mencapai 2,0% dan 9,4 % dan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat masing-masing menjadi 0,8% dan 4,9%. Namun demikian, gangguan stabilitas politik pada tahun 2001 telah menyebabkan nilai Rupiah bergejolak dan cenderung melemah sehingga rata-rata tahunannya mencapai Rp 10.256/US$, sedikit lebih tinggi dari tahun 1998 yang sebesar Rp.10.088/US$. Melemahnya nilai Rupiah mendorong kenaikan laju inflasi menjadi 12,5% dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi menjadi 3,5%.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dilaksanakan berbagai kebijakan antara lain dengan mewujudkan stabilitas ekonomi dan keuangan guna menormalisasikan kehidupan ekonomi dan masyarakat serta memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat.

Upaya mewujudkan kestabilan ekonomi dan keuangan antara lain ditempuh melalui konsolidasi fiskal dan koordinasi kebijakan makro serta restrukturisasi perbankan dan utang perusahaan. Konsolidasi fiskal dimaksudkan untuk menjamin agar kemampuan keuangan negara dapat terjaga. Kebijakan ini bersama dengan koordinasi

I – 17

ekonomi makro, diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan kepercayaan pelaku ekonomi. Sementara itu, restrukturisasi perusahaan dan perbankan dimaksudkan untuk mensinergikan antara sektor riil dengan perbankan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Upaya ini untuk melengkapi upaya yang lebih mendasar, yaitu memperkuat landasan perekonomian dan sekaligus memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat yang antara lain dilaksanakan melalui pemberdayaan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pembangunan pertanian dan pengembangan wilayah tertinggal.

Langkah konsolidasi fiskal telah berhasil menurunkan defisit dari 2,8% PDB dan rasio pinjaman pemerintah (tidak termasuk pinjaman kepada IMF) terhadap PDB dari sekitar 87% pada akhir tahun 2001 masing-masing menjadi 2,1% PDB dan sekitar 69% PDB pada tahun 2003, dan direncanakan defisit 1,2% PDB dengan rasio pinjaman/PDB sekitar 60% pada tahun 2004. Hasil dari upaya mewujudkan kesinambungan fiskal ini memperkuat stabilitas makro. Selanjutnya, melalui koordinasi kebijakan makro dan seiring dengan membaiknya stabilitas politik serta dapat diatasinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, maka volatilitas nilai Rupiah juga dapat ditekan dan nilai Rupiah cenderung menguat sampai dengan akhir tahun 2003, demikian pula halnya dengan laju inflasi dan tingkat suku bunga yang juga cenderung menurun. Nilai Rupiah, laju inflasi dan tingkat suku bunga tersebut masing-masing dari Rp10.256/US$ (rata-rata tahunan), 12,5% (laju inflasi tahunan) dan 17,6% (SBI 3 bulan) di tahun 2001 menjadi Rp8.572/US$, 5,1%, dan 8,3% di tahun 2003. Pada tahun 2004, berbagai gejolak masih dialami namun relatif masih cukup terkendali. Hal ini menggarisbawahi perlunya untuk melanjutkan konsolidasi fiskal dan menerapkan kebijakan makro yang prudent dan terencana.

Stabilitas ekonomi makro yang membaik tersebut, belum dapat sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun restrukturisasi utang swasta dan perbankan sudah mencatat kemajuan, kondisi lain seperti masih tingginya persepsi resiko perbankan terhadap dunia usaha menyebabkan fungsi intermediasi perbankan tidak dapat berjalan dengan lebih cepat.

I – 18

Restrukturisasi perbankan telah mampu meningkatkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dari 12,5% pada akhir tahun 2000 menjadi 19,4% pada akhir tahun 2003 dan menurunkan rasio kredit bermasalah (non-performing loans /NPLs) dari 18,8% (NPLs-gross) pada tahun 2000 menjadi 8,2% pada 2003. Sementara itu, penyaluran pinjaman masih tersendat, dengan LDR yang relatif masih rendah, yaitu 43,2% pada akhir tahun 2003. Meskipun demikian, perkembangan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM (pagu di bawah Rp 5 miliar) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jika pertumbuhan kredit tahun 2002 dan 2003 (tanpa kredit penerusan) masing-masing adalah 17,4% dan 18,1%, maka pertumbuhan kredit UMKM tercatat lebih tinggi yaitu 40,1% dan 25,8%. Dengan demikian pangsa kredit kepada UMKM meningkat dari sekitar sepertiga dari total kredit tersebut pada tahun 2001 menjadi hampir 48% dari total kredit pada tahun 2003. Jika dilihat proporsi penyaluran kredit investasi dan modal kerja untuk UMKM terhadap keseluruhan kredit investasi dan modal kerja maka terjadi peningkatan dari 25% pada tahun 2001 menjadi 32% pada tahun 2003.

Perkembangan penyaluran kredit tersebut searah dengan kebijakan pemberdayaan usaha skala mikro, kecil, menengah dan juga koperasi (UKMK) untuk meningkatkan akses UKMK terhadap sumberdaya produktif, termasuk permodalan. Di samping itu, kebijakan pemberdayaan UKMK juga diarahkan untuk menciptaan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan kewirausahaan dan PKMK berkeunggulan kompetitif.

Hasil yang dicapai atas pelaksanaan kebijakan tersebut dapat ditunjukkan oleh peranan usaha kecil dan menengah (UKM) yang besar dan menunjukkan peningkatan ditinjau dari jumlah unit usaha dan pengusaha, kontribusinya terhadap pendapatan nasional, serta penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2003, jumlah UKM sebanyak 42,4 juta unit usaha, yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro, dan menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja ini rata-rata per tahunnya meningkat sebesar masing-masing 3,1 persen dan 4,2 persen dari posisi tahun 2001 yang

I – 19

berjumlah 39,9 juta usaha dan 72,7 juta orang di sektor UKM. Kontribusi UKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, sedangkan pada tahun 2001 kontribusi tersebut baru mencapai 54,4 persen dari PDB nasional.

Sementara itu sampai dengan tahun 2003, jumlah koperasi meningkat 11.8 persen atau menjadi 123 ribu unit, dibandingkan akhir tahun 2001 yang berjumlah 110 ribu unit, dengan jumlah anggota bertambah 15.4 persen menjadi 27.283 ribu orang dari 23.644 ribu orang pada akhir tahun 2001. Jumlah koperasi yang aktif bertambah 4.800 unit dari 89 ribu unit atau sekitar 80,9 persen dari jumlah koperasi pada tahun 2001 menjadi 93.8 ribu unit atau sekitar 76,3 persen dari jumlah koperasi pada tahun 2003.

Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh perkembangan kualitas UKMK yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Produktivitas tenaga kerja usaha kecil baru mencapai Rp. 2,6 juta per tenaga kerja pada tahun 2003, sedangkan usaha menengah sebesar Rp. 8,7 juta per tenaga kerja. Angka tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan produktivitas tenaga kerja usaha besar yang mencapai Rp. 1,8 miliar per tenaga kerja. Tingkat produktivitas ini berkaitan erat dengan : (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kompetensi kewirausahaan; dan (c) terbatasnya kapasitas UKMK untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sementara itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh UKMK di antaranya : (a) besarnya biaya transaksi akibat kurang mendukungnya iklim usaha; (b) praktik persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, UKMK juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Kemampuan UKMK untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal

I – 20

UKMK mesti kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (entrepreneurship). Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKMK untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKMK.

Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UKMK, pelaksanaannya ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada UKMK dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang UKMK sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi UKMK sehingga biaya usaha UKMK meningkat.

Upaya meletakkan landasan perekonomian rakyat, selain dilakukan melalui pemberdayaan UKMK, juga dilaksanakan melalui pembangunan pertanian. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pada dasarnya, langkah yang ditempuh adalah menyeimbangkan antara penyediaan kebutuhan pokok ini secara luas dan dengan harga yang terjangkau masyarakat dengan kebijakan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi para petani.

Ketahanan pangan merupakan hal yang paling esensial diperlukan untuk menjamin ketahanan nasional. Berkenaan dengan itu, kebijakan pokok pembangunan pertanian adalah kebijakan promosi dan proteksi, yang diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional yang terutama disandarkan pada produksi pangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk pertanian serta kesejahteraan petani.

I – 21

Kebijakan promosi dilaksanakan melalui berbagai upaya dukungan dan fasilitasi pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan produktivitas dan produksi padi dan bahan pangan lainnya, sehingga efisiensi dan daya saing beras di pasar dalam negeri meningkat dan dapat menurunkan tingkat ketergantungan konsumsi pangan dari produk impor. Dalam jangka pendek, upaya tersebut telah berhasil meningkatkan produksi padi dan bahan pangan lainnya. Produksi padi dalam tahun 2004 mencapai 53,67 juta ton gabah, yang merupakan angka produksi tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia. Upaya-upaya tersebut tentu saja tidak dapat diharapkan membawa hasil secara jangka pendek namun memerlukan upaya yang berkelanjutan. Untuk itu, langkah-langkah tersebut di atas diiringi pula dengan peningkatan kemampuan dengan pemberdayaan petani secara nasional.

Di samping itu, kebijakan proteksi pun diterapkan sebagai upaya melindungi petani dari dampak negatif atas produk impor yang merugikan produsen, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen. Dalam hal ini Pemerintah menerapkan kebijakan tarif bea masuk bagi impor beras sebesar Rp430/kg, bahkan dalam tahun 2004 telah diterapkan instrumen kebijakan pelarangan impor beras selama periode sebulan sebelum dan dua bulan sesudah masa panen raya, atau dari Januari hingga Agustus 2004.

Selanjutnya, upaya membatasi impor gula juga dilakukan guna memberikan perlindungan bagi petani tebu karena masih adanya impor gula terutama pada saat musim giling. Dalam hal ini impor gula dibatasi bahwa: (i) hanya importir produsen (IP) gula yang boleh mengimpor gula kristal mentah atau gula kasar (raw sugar) dan gula kristal rafinasi (refined sugar). Kedua jenis gula tersebut hanya boleh dipergunakan sebagai bahan baku proses industri yang dimiliki oleh importir produsen gula dan gula impor tersebut dilarang diperjual-belikan ataupun dipindah-tangankan; (ii) impor hanya diperbolehkan jika harga gula di tingkat petani sudah mencapai Rp3.100 per kilogram dan importir yang diperbolehkan adalah perusahaan yang 75% bahan bakunya diperoleh dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasamanya dengan petani setempat. Langkah ini diharapkan dapat melindungi kepentingan produsen, namun juga tetap dapat disediakan

I – 22

bahan kebutuhan pokok ini secara meluas dan dengan harga terjangkau.

Dari segi pembangunan daerah, upaya normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar perekonomian rakyat dilaksanakan dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah; meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, arah kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan pembangunan seluruh daerah di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah;

Untuk mempercepat pembangunan daerah perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan kebijakan yang ditempuh diarahkan kepada peningkatan penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu untuk membantu masyarakat perdesaan dalam mengembangkan usahanya yang berorientasi ke daerah perkotaan, telah meningkat dukungan infrastruktur peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian pula bagi masyarakat perkotaan, selama empat tahun pelaksanaan program telah berhasil menambah berbagai sarana dan prasarana perkotaan, merehabilitasi lingkungan permukiman kumuh, menyediakan kredit mikro penduduk miskin, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan perkotaan dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

Dalam tahun 2004, jumlah penduduk miskin tercatat 16,6 persen dari jumlah penduduk, lebih rendah dari tahun 2001 yang mencapai 18,4 persen. Namun secara absolut, jumlahnya masih cukup besar, yaitu 36,1 juta jiwa. Demikian pula berbagai bencana dan konflik

I – 23

sosial selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kesengsaraan masyarakat yang telah menciptakan kelompok pengungsi dengan jumlah yang cukup besar. Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial antara lain melalui pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan dan mengembangkan kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal, fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh dan perbaikan serta penanganan para pengungsi.

Demikian gambaran tentang normalisasi kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan memperkuat dasar perekonomian rakyat. Untuk meningkat ke tahap berikutnya, yaitu mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan cukup tinggi agar dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi dan ekspor. Untuk itu diperlukan iklim investasi yang kondusif serta menjaga agar kualitas penyediaan infrastruktur dapat dipertahankan melalui penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan. Uraian rinci tentang kedua hal tersebut dapat diikuti pada pembahasan bidang ekonomi. Di samping itu, pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai upaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan modal utama dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu disyaratkan agar tetap menjaga kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang. Uraian rinci tentang hal ini disampaikan pada pembahasan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Kabinet Keempat

Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melakukan pemberantasan KKN.

Permasalahan yang dihadapi pada masa awal kabinet adalah gangguan ketertiban dan keamanan seperti teror bom, di samping

I – 24

berbagai konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Papua, Maluku dan Aceh. Akar permasalahan dari gangguan ketertiban dan keamanan ini dapat beragam, mulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi sampai dengan rasa ketidakadilan secara luas. Tingkat kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan kebebasan arus informasi yang makin tinggi di dalam era transparansi dan proses demokratisasi membuat segala bentuk berbagai bentuk KKN, kesenjangan dan secara lebih luas berbagai bentuk ketidakadilan dapat segera diketahui masyarakat dalam bentuk apa adanya. Apabila hukum tidak dapat ditegakkan secara adil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan anarkis sehingga dapat menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri.

Peristiwa 11 September 2001 telah menjadikan terorisme sebagai isu global dan terorisme menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ancaman terorisme telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 yang disusul oleh insiden-insiden lainnya, termasuk pemboman Hotel J. W Marriot Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003, menunjukkan bahwa ancaman terorisme sangat nyata di Indonesia.

Menghadapi masalah ini, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kelembagaan dan hukum. Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Koordinasi Pemberantasan Terorisme (Anti-terrorism Task Force) yang pengelolaannya berada di bawah Kantor Menkopolkam.

Pemerintah juga telah memanfaatkan mekanisme-mekanisme kerjasama bilateral, regional dan global dalam upayanya memerangi terorisme. Dengan Pemerintah Australia, Indonesia menandatangani MOU tentang Counter Terrorism pada 7 Februari 2003, menyelenggarakan seminar regional mengenai pencucian uang dan terorisme serta Bali Regional Ministerial Conference on Terrorism pada bulan Februari 2004. Indonesia dan India telah menandatangani Memorandum Kesepahaman untuk Memerangi Terorisme. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia telah menjalin kerjasama kepolisian dan

I – 25

angkatan bersenjata maupun dengan badan-badan intelijen. Di forum PBB, Indonesia telah aktif dalam pembahasan-pembahasan masalah terorisme serta dalam memajukan kerjasama dengan Komite Pemberantasan Terorisme PBB (UN CTC).

Disamping langkah-langkah diatas, diupayakan pula pengembangan institusi Polri sebagai unsur utama dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, dan pengaturan kerjasama dengan TNI agar upaya mencegah dan menangkal atau mengatasi gangguan dan ancaman tersebut dapat terlaksana dengan lebih baik. Oleh karena itu perlu dibangun lembaga kepolisian yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi, melalui berbagai metodologi, taktik dan teknik yang berlandaskan hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui pengembangan dan pembinaan kekuatan serta operasional kepolisian. Dalam rangka pembangunan kekuatan antara lain telah dilaksanakan pengembangan organisasi dan kewilayahan sesuai dengan administrasi pemerintah daerah dan pengembangan organisasi kepolisian di tingkat pusat sesuai dengan Keppres No 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, upaya pembangunan kekuatan dilakukan dengan peningkatan rekrutmen personal baru dan penahanan masa dan usia pensiun dini untuk Bintara dan Tamtama serta meningkatkan fungsi PNS Polri sebagai komplemen yang mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang staf. Hal ini dilakukan agar kinerja Polri dapat terus ditingkatkan, mengingat rasio Polri terhadap jumlah penduduk pada triwulan I tahun 2004 baru mencapai sekitar 1 : 900 dan ini terasa masih jauh dari kondisi ideal yang di targetkan pemerintah yakni 1 : 750. Sedangkan PBB mensyaratkan perbandingan ideal polisi dengan masyarakatnya di suatu negara adalah 1 : 400.

Sementara itu, dalam meningkatkan kemampuan operasional Polri terutama dalam menangani masalah keamanan dan keselamatan negara, telah dibentuk Badan Intelijen Keamanan (BAINTELKAM).

I – 26

Badan yang dibentuk berdasarkan Keppres No 54 Tahun 2001 ini selanjutnya memberikan masukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas menangani ancaman negara baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu telah pula dilakukan validasi dan pengembangan Korps Brimob guna meningkatkan kemampuan penanganan dalam negeri. Langkah yang juga penting adalah program pengembangan keamanan dalam negeri, dengan sasaran terwujudnya keterkaitan kegiatan pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri akan bekerjasama dan saling membantu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam hal gangguan keamanan telah mencapai intensitas yang membahayakan persatuan bangsa dan integritas wilayah.

Upaya-upaya mengatasi ganguan keamanan dan ketertiban hanya akan bersifat jangka pendek apabila tidak disertai upaya mengatasi akar permasalahan. Salah satu upaya tersebut adalah memperbaiki kondisi perekonomian seperti yang telah dijelaskan pada program kerja ketiga di atas. Selanjutnya, fokus bahasan dalam uraian berikut adalah tentang pemberantasan KKN.

KKN adalah masalah lama yang telah berurat dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya membuktikan terjadinya KKN. Oleh karena itu, UU No 31 Tahun 1999 disempurnakan menjadi UU No 20 Tahun 2001 dengan memasukkan pengaturan mengenai pembuktian terbalik. Di samping itu, juga ditetapkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mengatur secara menyeluruh penanganan kasus korupsi mulai dari institusinya, cara penanganan perkaranya, maupun penambahan khusus pada bagian tertentu pada hukum acaranya. Lebih lanjut, ditetapkan pula UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian lebih disempurnakan lagi melalui UU No 25 Tahun 2003, yang diharapkan dapat membantu melacak arus harta kekayaan hasil korupsi. Dengan pemantapan berbagai landasan hukum tersebut, upaya pemberantasan KKN akan dapat lebih ditingkatkan.

Selanjutnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi, pada tahun 2004 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian

I – 27

dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Sebagai tindak lanjutnya telah direkrut hakim untuk pengadilan ini baik dari hakim karir maupun dari kalangan praktisi hukum lainnya. Proses rekrutmen dilakukan secara bertahap agar dapat diperoleh hakim yang berkemampuan dan berintegritas tinggi. Disamping itu, dilakukan pula pendidikan dan pelatihan untuk investigasi khusus terhadap tindak pidana korupsi, kejahatan komputer dan praktek pencucian uang.

Program Kabinet Kelima

Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintahan

Program ini bertujuan untuk menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional; meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warganegara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional; meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi, regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, serta kerjasama dan pembangunan kawasan.

Kebijakan luar negeri diprioritaskan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa dengan mencari dukungan dari negara-negara di dunia terhadap keutuhan NKRI, membantu pemulihan ekonomi dengan cara melakukan promosi dan pemasaran secara intensif mengenai perdagangan, investasi, pariwisata, dan tenaga kerja serta melakukan promosi citra Indonesia untuk memulihkan martabat bangsa dan sekaligus meningkatkan kepercayaan luar negeri. Di samping itu, kebijakan luar negeri diarahkan untuk terwujudnya kerjasama internasional yang saling menguntungkan di berbagai

I – 28

bidang, serta terciptanya stabilitas politik di kawasan Asia Pasifik serta kawasan internasional lainnya.

Upaya menciptakan stabilitas kawasan antara lain diwujudkan dengan ikut berperan dalam menciptakan situasi damai di Laut Cina Selatan dengan memfasilitasi lokakarya tahunan secara reguler untuk mengelola potensi konflik seputar persoalan klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Solidaritas ASEAN juga mengalami langkah maju dengan tercapainya kesepakatan Bali Concord II pada KTT ASEAN 2003 di Bali bagi tercapainya Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) pada 2020, dengan ditopang oleh ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-cultural Community. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-37, 30 Juni 2004, sepakat secara konsensus untuk menerima naskah ASEAN Security Community Plan of Action (ASC PoA) yang disusun Indonesia untuk direkomendasikan guna pengesahannya pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos.

Pengesahan Program Aksi ASEAN Economic Community pada KTT ASEAN 2003 di Bali, penerimaan AMM atas Program Aksi ASEAN Security Community serta target para Menlu ASEAN untuk menyelesaikan Program Aksi ASEAN Socio-cultural Community sebelum KTT ke-10 ASEAN, menunjukkan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Indonesia di ASEAN telah dicapai “road map” ke arah integrasi komunitas ASEAN dan diselesaikannya seluruh Rencana Aksi yang memuat aktifitas secara rinci. Keberhasilan ini menegaskan arti penting (crucial) satu tahun kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN.

Sementara itu, hubungan bilateral Indonesia-Australia mencatat perkembangan penting yakni berhasilnya potensi benturan kedua negara diubah menjadi kerjasama kongkrit yang saling menguntungkan, tercermin dari peningkatan kerjasama kedua negara di bidang kontra-terorisme, dialog antar agama dan penanganan masalah penyelundupan dan perdagangan manusia (people smugling and trafficking in persons).

I – 29

Secara umum, kebijakan luar negeri hanya akan berhasil jika kondisi dalam negeri memang menunjukkan perbaikan. Dengan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja pertama, kedua, ketiga dan keempat seperti diuraikan di atas, maka telah dicapai hasil meningkatnya dukungan internasional terhadap integritas wilayah NKRI, antara lain dengan adanya Communique ASEAN Ministrial Meeting 14 yang memberikan dukungan penuh negara-negara ASEAN terhadap keutuhan NKRI. Di samping itu, dukungan diberikan juga oleh negara-negara sahabat dari kawasan Amerika, Afrika, Timur Tengah, Asia Pasifik dan Eropa agar kedaulatan dan integritas wilayah RI tetap terjaga.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, ditempuh upaya untuk melakukan temu wicara, temu usaha, serta pameran dagang baik untuk kawasan ASEAN secara keseluruhan, mendorong kerjasama khusus seperti Indonesia-Malaysia-Thailand growth triangle, dan negara-negara yang potensial bagi pemasaran produk Indonesia seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Inggris, dan Australia. Di samping itu, untuk meningkatkan kesiapan pemerintah dan pengusaha Indonesia khususnya pengusaha daerah dalam menghadapi era perdagangan bebas, telah dilakukan sosialisasi kesepakatan forum WTO, APEC, ASEM dan AFTA di berbagai kota besar di Indonesia.

Hasil awal menunjukkan bahwa kombinasi upaya memperbaiki stabilitas dan kondisi ekonomi serta sosial politik dalam negeri secara keseluruhan dan diplomasi luar negeri seperti diuraikan di atas telah memungkinkan Indonesia meletakkan landasan pembenahan perekonomian. Salah satu unsur penting adalah konsolidasi fiskal yang dapat dilakukan antara lain karena dukungan lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pemberian pinjaman tetapi juga penjadwalan pinjaman melalui Paris Club I, II, dan III masing-masing sejumlah US$4,5 miliar, US$5,8 miliar dan US$ 5,4 miliar. Langkah pengelolaan pinjaman luar negeri ini disertai dengan pengelolaan pinjaman dalam negeri melalui reprofiling (menata ulang jatuh tempo pinjaman melalui kesepakatan langsung dengan pemilik surat utang negara), buy back (pembelian kembali

I – 30

pinjaman yang belum jatuh tempo), debt switching (penawaran untuk merubah jatuh tempo pinjaman), dan refinancing (penerbitan surat utang negara untuk membiayai pinjaman yang jatuh tempo). Kemampuan dalam mengelola pinjaman telah memberikan ruang gerak bagi konsolidasi fiskal melalui penurunan defisit secara bertahap. Konsolidasi yang bertahap ini juga memungkinkan pemupukan pendapatan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran negara secara bertahap agar semakin memperkokoh kesinambungan keuangan negara. Sementara itu, membaiknya kondisi dalam negeri juga telah memungkinkan pembiayaan dari penerbitan obligasi pemerintah di pasar internasional dengan tingkat pengembalian 6,85% atau 2,77% di atas US Treasury bond dengan waktu jatuh tempo yang sama, dan yang sekitar 2% lebih baik dibandingkan Filipina meskipun rating Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tersebut. Dengan berbagai perkembangan tersebut, ke depan konsolidasi tersebut akan diteruskan dan sekaligus mengurangi secara bertahap jumlah pinjaman luar negeri, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.

Upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi juga dilakukan dari segi hukum. Dalam rangka melakukan restrukturisasi utang perusahaan, diperlukan peraturan perundangan tentang kepailitan. Untuk itu, telah ditetapkan UU No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang. Untuk melaksanakannya, telah dibentuk Pengadilan Niaga sebagai bagian dari lingkungan Pengadilan Umum di awali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dibentuk pula di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar. Untuk mengisi kebutuhan akan hakim pengadilan niaga maka melalui Keppres No. 71/M/1999 dan Keppres No 108/M/2000 telah ditunjuk hakim ad hoc. Dalam perkembangannya banyak kritik dialamatkan pada penanganan kasus kepailitan di Indonesia. Permasalahan yang timbul bukan hanya dari belum optimalnya kinerja pengadilan niaga akan tetapi juga karena kelemahan-kelemahan hukum dari Undang-undang Kepailitan. Untuk itu, saat ini sedang dilaksanakan revisi UU Kepailitan tersebut.

I – 31

Langkah di atas merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepastian hukum agar dapat memberikan kepastian usaha. Upaya meningkatkan kepastian hukum juga dilakukan melalui penyelesaiaan RUU Pasar Modal, harmonisasi peraturan-peraturan daerah agar tidak justru merugikan iklim investasi, dan penyelesaian berbagai konflik kepentingan seperti konflik antara pertambangan dengan kehutanan.

Langkah-langkah lain untuk menciptakan iklim yang kondusif juga ditempuh melalui menyederhanakan prosedur perijinan investasi; meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam penanganan berbagai hambatan yang dihadapi oleh penanam modal termasuk masalah-masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas daerah seperti keamanan, ketenagakerjaan dan infrastruktur; serta meningkatkan kerjasama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral di bidang penanaman modal.

Secara keseluruhan, stabilitas nasional (politik, sosial dan ekonomi) yang dapat dipelihara selama 3 (tiga) tahun terakhir merupakan modal bagi upaya meningkatkan kepercayaan investor lebih lanjut ke arah peningkatan investasi swasta/masyarakat. Namun demikian, untuk dapat meningkatkan investasi masih diperlukan berbagai pembenahan, termasuk dari segi peraturan perundangan yang mampu untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, baik yang bersifat nasional seperti UU tentang Penanaman Modal maupun berbagai bentuk peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan semangat peningkatan investasi. Sementara itu, pelaksanaan pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama yang relatif berjalan dengan lancar, serta pemilu putaran kedua Presiden dan Wakil Presiden yang diharapkan juga diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, akan memberikan landasan yang kuat dalam meningkatkan kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Program Kabinet Keenam

Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia dan langsung

I – 32

Pemilu 2004 merupakan preseden baru dalam kehidupan politik di Indonesia, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung, selain penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif pada tahun yang sama. Untuk Pemilu 2004 sudah disahkan perundang-undangan politik yang baru, yakni UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU No. 31/2002 tentang Parpol sebagai pengganti UU No.2/1999, UU No. 12/2003 tentang Pemilu sebagai pengganti UU No. 3/1999, dan UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengganti UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Sebagai konsekuensi dari telah diberlakukan berbagai perundang-undangan baru di bidang pemilu, kepartaian serta rekrutmen para pejabat publik, kualitas proses politik sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah politik di Indonesia, rakyat memilih presiden secara langsung pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, rakyat juga memilih para anggota legislatif yang sudah mengalami perubahan dalam struktur keanggotaannya, yakni parlemen yang memiliki dua kamar (bikameral), serta dihilangkannya keanggotaan parlemen melalui pengangkatan di luar pemilu. Parlemen juga sudah mampu melakukan proses seleksi kewajaran dan kepantasan (fit and proper test) yang cukup transparan terhadap para pejabat publik.

Kepartaian yang sejak pemilu 1999 sudah menganut sistem multipartai, pada pemilu 2004 makin menunjukkan kristalisasi dengan munculnya beberapa partai politik yang dominan. Karena partai-partai yang berorientasi pada asas-asas kepartaian politik modern sudah cukup kuat berakar, maka partai-partai primordial yang saat ini masih cukup besar, secara alamiah diharapkan tidak lagi mendominasi kehidupan politik dan penyelenggaraaan negara di masa depan. Kehidupan kepartaian, termasuk proses pembentukan aliansi, koalisi, kompromi dan konsensus antar partai dan tokoh-tokoh partai dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden, tampak sudah banyak mengalami proses rasionalisasi. Sejalan dengan makin kritis dan

I – 33

terdidiknya masyarakat, hubungan partai-partai dan massa tampak makin berorientasi pada kredibilitas pelaksanaan visi-misi serta program, serta makin kurang terfokus hanya pada latar belakang aliran, agama dan ideologi.

Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas proses politik, seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Panwaslu, sudah memainkan peranan aktifnya masing-masing dalam mempersiapkan pemilu (KPU), mengadili sengketa pemilu (Mahkamah Konstitusi), dan mengawasi jalannya pemilu (Panwaslu). Pada tingkat masyarakatpun, bermunculan organisasi-organisasi yang berinisiatif sebagai watchdog dari proses-proses politik yang terjadi secara begitu intens selama tahun 2004. Dalam keseluruhan proses persiapan, penyelenggaraan, dan pengawasan pemilu yang terjadi pada pemilu 2004, keterlibatan pemerintah sangat minimal. Kerja keras lembaga-lembaga yang disebutkan di atas serta luasnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalam mengawasi penyelenggaraannya, merupakan pertanda awal dari berjalannya proses transformasi politik ke arah yang benar. Walaupun pada awalnya banyak kalangan yang menyatakan pesimistis atas keberhasilan pemilu, ternyata pemilu dapat berjalan relatif sukses.

Keenam program kerja kabinet tersebut pada dasarnya merupakan landasan yang penting agar upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terus berlangsung. Dua unsur utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan.

Dalam pembangunan bidang kesehatan, hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit. Status kesehatan dan gizi masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan keadaan gizi masyarakat. Angka kematian bayi (AKB) telah menurun dari 46 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2003). Angka kematian balita menurun dari 79 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 1997) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup

I – 34

(SDKI 2003). Sementara itu angka kematian ibu melahirkan (AKI) mengalami penurunan dari 334 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2003). Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, usia harapan hidup meningkat dari 63 tahun (1990) menjadi 66 tahun (2002-2003), sementara itu angka kurang gizi pada balita telah menurun dari sekitar 30 persen di tahun 1998 menjadi 27,5 persen di tahun 2003.

Hasil pelaksanaan program pembangunan kesehatan pada tahun 2003 berdasarkan indikator kinerja Propenas antara lain adalah : (1) cakupan universal child immunization (UCI) di tingkat desa mencapai 80 persen ; (2) angka kesembuhan penyakit tuberkulosis (TB) paru mencapai 85 persen ; (3) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sekitar 70 persen; (4) cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal sekitar 80 persen; (5) persentase keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium dengan cukup sebesar 78,5 persen; (6) keluarga yang menggunakan air bersih di perkotaan dan perdesaan mencapai 80 persen; dan (7) keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan di perkotaan dan perdesaan mencapai 68 persen.

Pencapaian kondisi kesehatan seperti dijelaskan diatas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003 mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun keatas yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,1 tahun pada tahun 2002, dan meningkatnya proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan SMP keatas menjadi 36,2 persen pada tahun 2003. Sejalan dengan itu angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga mengalami peningkatan menjadi 89,8 persen pada tahun 2003. Membaiknya

I – 35

tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi pendidikan untuk semua kelompok usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2002 data Depdiknas dan Depag menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,29 persen, penduduk usia 13-15 tahun mencapai 80,43 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun mencapai 50,65 persen. Pada tahun yang sama angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/SDLB mencapai 114,53 persen, APK SMP/MTs/ SMPLB mencapai 78,43 persen, APK SMA/SMK/MA/MAK mencapai 48,79 persen dan APK PT menjadi 14,25 persen.

Program Wajar Dikdas 9 Tahun telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan SMP-MTs per tahun secara signifikan dalam lima tahun terakhir yaitu dari 2,78 juta orang pada tahun 2000 menjadi 3,04 juta orang pada tahun 2004. Hal tersebut lebih lanjut berdampak pada meningkatnya jumlah lulusan SMP-MTs yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila pada tahun ajaran 1999/2000 jumlah murid baru sebanyak 1,86 juta orang, pada tahun ajaran 2003/2004 jumlahnya menjadi 2,2 juta orang. Penambahan tersebut meningkatkan jumlah seluruh siswa SLTA menjadi 6,2 juta orang, sehingga APK SLTA juga meningkat dari 41,26 persen menjadi 48,79 persen. APK tersebut telah melampaui sasaran yang direncanakan dicapai pada tahun 2004 yaitu sebesar 42,3 persen.

Disamping upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan juga terus mendapat perhatian besar. Kemampuan akademik dan profesional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Pendidikan lanjutan serta pendidikan dan latihan jangka pendek terus dilaksanakan baik untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan maupun untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengajar menurut bidang studi. Berbagai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan telah meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, sehingga pada tahun 2003 proporsi guru SD yang berpendidikan Diploma 2 keatas menjadi 48,6 persen dan guru SLTP yang berpendidikan Diploma-3 keatas menjadi 62,1 persen. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Bahkan untuk jenjang

I – 36

pendidikan SLTP-MTs dan SLTA-MA yang menggunakan sistem guru mata pelajaran, banyak pula terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Untuk itu diperlukan jumlah dan kualitas pendidikan dan latihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya secara lebih memadai sehingga mereka mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas. Untuk menjawab kurangnya jumlah guru pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2003 direncanakan untuk dikaryakan sebanyak 194 ribu guru untuk sekolah umum dan 13,5 ribu guru untuk madrasah dan guru agama pada sekolah umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pada tahun 2002 tunjangan kependidikan bagi guru telah pula ditingkatkan sebesar 50 persen. Selain itu telah disediakan pula berbagai insentif bagi guru sekolah negeri dan swasta seperti tunjangan kelebihan jam mengajar dan bantuan khusus guru yang secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong guru untuk tetap berkarya. Meskipun kualitas pendidikan yang masih belum sepenuhnya baik, pada tahun 2002 Indonesia berhasil menjadi salah satu juara Olympiade Fisika Internasional yang diikuti oleh 340 peserta dari 72 negara.

Upaya melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen sebagai arahan kebijakan pembangunan tahun 2000-2004 telah menjadi agenda utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2003 telah diselesaikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) sebagai pengganti UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 sebagai landasan hukum untuk secara intensif melibatkan partisipasi seluruh stakeholders pendidikan.

Demikian secara ringkas pelaksanaan Program Kerja Kabinet selama tahun 2001-2004, yang sekaligus merupakan pelaksanaan UU No 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Uraian secara lebih terinci, termasuk identifikasi permasalahan yang masih ada dan tantangan yang akan dihadapi serta rencana tindak lanjut untuk mengatasinya berikut matriks pencapaian indikator kinerja, disampaikan secara berurutan sesuai bidang dan program pembangunan dalam bab-bab berikut.

I – 37