BAB I
5
BAB IPENDAHULUAN
Latar BelakangKi hajar dewantara atau mempunyai nama sah Raden
Mas Soewardi Soerjaningrat merupakan salah satu tokoh yang sangat
terkenal di dunia pendidikan tanah air. Ki Hajar Dewantara bangkit
didalam tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal dalam usia
69 tahun yaitu pada tanggal 26 April 1959. Ki Hadjar Dewantara
dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hadjar Dewantara adalah
Putera dari Pangeran Suryaningrat (Paku Alam III), raja dari Pura
Pakualaman Yogyakarta. Pada waktu itu ia bernama Suwardi
Suryaningrat. Semasa mudanya, ia sangat dipengaruhi oleh suasana
yang dilingkupi oleh kesusasteraan Jawa, agama Islam, serta
pembicaraan-pembicaraan tentang ajaran yang dipengaruhi oleh
Hinduisme. Suasana kesenian, seperti seni gendhing, seni sastera
tak asing baginya. Dari suasana yang merupakan perpaduan rasa
keindahan dan religi inilah yang kemudian membentuk sikap dan
kepribadiannya di masa-masa yang akan datang.
Sebagaimana anak-anak Jawa lainnya yang gemar sekali pertunjukan
wayang, dan seringkali menyamakan dirinya dengan beberapa tokoh
idolanya dari dunia pewayangan. Ki Hadjar Dewantara sangat
mengidolakan tokoh-tokoh seperti Yudhistira (tokoh lambang
perdamaian dan cinta kasih), dan Kresna (tokoh yang bijaksana dan
politikus cerdas yang berpandangan jauh ke depan).Setelah
menamatkan pendidikan di sekolah rendah Belanda, ELS (Europeesche
Lagere School), Ki Hadjar Dewantara melanjutkan studinya ke STOVIA
di Jakarta. Namun, ia tak sampai menamatkan pelajarannya di sekolah
tersebut, karena beasiswa yang setiap bulan diterimanya dari
pemerintah telah dicabut oleh yang berwenang dengan alasan bahwa
kelancaran dalam kenaikan tingkat tidak berjalan sebagaimana
mestinya, berhubung dengan seringnya absen karena sakit.Setelah
keluar dari STOVIA, Ki Hadjar Dewantara berpindah-pindah kerja,
dimulai dari pabrik gula Kalibagor Banyumas sebagai ahli kimia,
beralih kerja di apotek Rathkamp Yogyakarta. Kegiatannya
berkorespondensi dengan berbagai macam surat kabar, terutama de
Express terlalu banyak menyita waktunya, sehingga kepala apotek
memecatnya. Ki Hadjar Dewantara akhirnya memutuskan untuk tetap
berkecimpung dalam bidang jurnalistik.Pada tanggal 15 November 1913
pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk mengadakan perayaan
100 tahun kemerdekaan negerinya dari jajahan Perancis (Napoleon).
Dalam perayaan itu rakyat Indonesia diwajibkan untuk turut
merayakannya dan membiayai dengan memberikan sumbangan dana. Hal
ini menimbulkan reaksi dari kalangan nasionalis Indonesia, termasuk
Ki Hadjar Dewantara.Dalam majalah de Express tertanggal 19 Juli
1913, Ki Hadjar Dewantara melontarkan kritik yang tajam terhadap
rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda tersebut. Kritik
tersebut ia tuangkan dalam sebuah artikel berjudul Als ik eens
Nederlander was (Andai Aku Seorang Belanda). Isinya pada intinya
menyatakan bahwa sebagaimana orang Belanda yang mencintai tanah
airnya, maka dia pun mencintai tanah air Indonesia ini dengan
sepenuh hati. Berikut ini cuplikan dari artikel tersebut... Andai
aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan peringatan
kemerdekaan di negeri yang masih terjajah itu. Lebih dahulu berilah
kemerdekaan kepada rakyat yang masih kita kuasai, barulah boleh
orang memperingati kemerdekaannya sendiri ...
Sebagai akibat dari tulisannya itu, Ki Hadjar Dewantara
menjalani hukuman pengasingan di Pulau Bangka atas permintaannya
sendiri. Kemudian ia meminta hukuman pengasingan ke negeri Belanda,
dan permintaan itu dikabulkan oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal
6 September 1913, Ki Hadjar Dewantara berangkat menuju negeri
Belanda didampingi oleh isterinya, Sutartinah.Dalam pengasingannya
di negeri Belanda, Ki Hadjar Dewantara aktif dalam kegiatan
organisasi pelajar Indonesia, Indische Vereniging (Perhimpunan
Indonesia). Untuk merintis cita-cita memajukan pendidikan di
Indonesia, ia juga belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh ijazah
pendidikan, Europeesche Akte, yang kelak menjadi pijakan dalam
mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya
ini, Ki Hadjar Dewantara memperoleh ide-ide dari sejumlah tokoh
pendidikan Barat, seperti Maria Montessori, Froebel, serta
Rabindranat Tagore dari India dengan pergerakan pendidikan
Santiniketan. Berbagai aliran pendidikan tersebut diolah dan
dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan sistem pendidikannya
sendiri.Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul tentang sejarah pengasingan KI
Hajar Dewantara Pada Tahun 1913-1917
Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah :
Apa yang menjadi latar belakang pengasingan KI Hajar Dewantara
Pada Tahun 1913-1917?Bagaimana dampak pengasingan KI Hajar
Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia?
Tujuan PenelitianUntuk mendeskripsikan dan menjelaskan latar
belakang pengasingan KI Hajar Dewantara Pada Tahun 1913-1917?Untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan dampak pengasingan KI Hajar
Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia?
Manfaat PenelitianAdapun manfaat penelitian ini yaitu;
Bagi pihak kampus
Sebagai bahan masukan atau sumber referensi berkaitan dengan
pengasingan KI Hajar Dewantara Bagi peneliti lain
Sebagai bahan masukan atau dasar untuk pengkajian lebih lanjut
tentang pengasingan KI Hajar Dewantara
Landasan TeoriTeori Perubahan Sosial Menurut Sztompka,
masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat
kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan
dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata
lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan sosial
secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau
berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir
yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk
mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.
Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik,
sedangkan ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan
organisasi, dan ditingkat mikro sendiri terjadi perubahan
interaksi, dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah
kekuatan fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling
terkait bertingkat ganda (Sztompka, 2004). Alfred (dalam Sztompka,
2004), menyebutkan masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai
keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang
kaku tetapi sebagai aliaran peristiwa terus-menerus tiada henti.
Diakui bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa)
hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu
didalamnya, seperti adanya tindakan, perubahan, dan proses tertentu
yang senantiasa bekerja. Sedangkan Farley mendefinisikan perubahan
sosial sebagai perubahan pola prilaku, hubungan sosial, lembaga dan
struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan sosial dapat
dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup
sistem sosial. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara keadaan
sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Parson mengasumsikan
bahwa ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat itu tumbuh
dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi masalah yang
dihadapinya. Sebaliknya, perubahan sosial marxian menyatakan
kehidupan sosial pada akhirnya menyebabkan kehancuran kapitalis.
Gerth dan Mills (dalam Soekanto, 1983) mengasumsikan beberapa hal,
misalnya perihal pribadi-pribadi sebagai pelopor perubahan, dan
faktor material serta spiritual yang menyebabkan terjadinya
perubahan. Lebih lanjut menurut Soekanto, faktor-faktor yang
menyebabkan perubahan adalah: Keinginan-keinginan secara sadar dan
keputusan secara pribadi.Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh
kondisi-kondisi yang berubah.Perubahan struktural dan halangan
struktural.Pengaruh-pengaruh eksternal.Pribadi-pribadi kelompok
yang menonjol.Unsur-unsur yang bergabung menjadi satu.
Peristiwa-peristiwa tertentu.Munculnya tujuan bersama
Selanjutnya Bottomore juga mengatakan bahwa perubahan sosial
mempunyai kerangka. Adapun susunan kerangka tentang perubahan
sosial, antara lain : Perubahan sosial itu dimulai pada suatu
masyarakat mana yang pertama-tama mengalami perubahan. Kondisi awal
terjadinya perubahan mempengaruhi proses perubahan sosial dan
memberikan ciri-ciri tertentu yang khas sifatnya.Kecepatan proses
dari perubahan sosial tersebut mungkin akan berlangsung cepat dalam
jangka waktu tertentu.Perubahan-perubahan sosial memang disengaja
dan dikehendaki. Oleh karenanya bersumber pada prilaku para pribadi
yang didasarkan pada kehendak-kehendak tertentu.
Perubahan sosial selalu mendapat dukungan/dorongan dan hambatan
dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mendorong
terjadinya perubahan, adalah:
Kontak dengan kebudayaan lain
Salah satu proses yang menyangkut dalam hal ini adalah difusi.
Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari
perorangan kepada perorangan lain, dan dari masyarakat kepada
masyarakat lain. Dengan difusi, suatu inovasi baru yang telah
diterima oleh masyarakat dapat disebarkan kepada masyarakat luas di
dunia sebgai tanda kemajuan. Sistem pendidikan yang maju Sikap
menghargai hasil karya dan keinginan-keinginan untuk maju.
Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Sistem
terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat.
Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan mobilitas sosial
vertikal secara luas yang berarti memberi kesempatan perorangan
untuk maju atas dasar kemampuan-kemampuanya.Penduduk yang
heterogen
Masyarakat-masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial
yang memiliki latar belakang, ras, dan ideologi yang berbeda
mempermudahkan terjadinya kegoncangan yang mendorong terjadinya
proses perubahan. Selain itu, perubahan sosial juga mendapatkan
hambatan-hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah
: Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain.
Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Sikap masyarakat yang
masih tradisional. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah
tertanam dengan kuat sekali atau vested interest. Rasa takut akan
terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Prasangka terhadap
hal-hal yang asing atau baru. Hambatan-hambatan yang bersifat
ideologis. Adat atau kebiasaan.Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif
Politik Modern Konsep pengasingan kuasa juga sudah menjadi suatu
pegangan dan prinsip yang telah sebati dalam masyarakat akibat
pengalaman sejarah silam dan di aplikasikan dalam sesebuah
pemerintahan. Sebab itu Legal Dictionary merumuskan, tiga badan
utama dalam pemerintahan iaitu kuasa perundangan, kuasa pentadbiran
dan kuasa kehakiman hendaklah di asingkan dari aspek bidangkuasa
serta tidak di anggotai oleh individu yang sama Sinha and Dheeraj
(1996), Legal Dictionary, Kuala Lumpur: International Law Book
Services, hal 189. . Menurut Dicey kewujudan konsep ini di anggap
dapat mengelakkan kuasa pentadbiran, perundangan dan mahkamah dari
mencerobohi bidang kuasa antara satu sama lain Dicey .1959. An
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, c. 10,
London: Macmillan, hal 337. . Pengasingan kuasa di anggap penting
dalam negara kerana merupakan instrumen check and balance dalam
sistem pemerintahan.
Menurut tokoh-tokoh perlembagaan barat, konsep dan teori
pengasingan kuasa dalam konteks tamadun masyarakat moden hari ini
mula dipelopori oleh Charles Louis Secondat de Montesquieu, iaitu
seorang ahli falsafah politik Perancis yang terkenal. Beliau
mengemukakan teori tersebut dalam bukunya The Spirit of Laws yang
diterbitkan pada tahun 1784. Corry menegasaskan konsep tersebut
adalah berpandukan kepada pemerhatian perkembangan dasar
perlembagaan Britain dan Perancis ketika berlakunya perubahan
daripada sistem pemerintahan monarki mutlak ke tahap pemerintahan
kerajaan berparlimen Corry. 1957. Democratic Government and
Politics, ed. 2, Toronto: University of Toronto Press, hal 59.
Mengikut teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, beliau menyatakan
dalam sesebuah pemerintahan terdapat tiga sumber kuasa yang perlu
di asingkan untuk mencapai kebebasan politik. Montesquieu Kevin Tan
Yew Lee, Yeo Tiong Min, Lee Kiat Seng .1991. Constitutional Law in
Malaysia and Singapore, Singapore: MLJ Pte. Ltd., hal 15-16
berpendapat rahsia kebebasan orang-orang Inggeris terletak pada
pengasingan kuasa dengan mengasingkan fungsi ketiga-tiga kuasa yang
sememangnya menjadi cita-cita dan hasrat rakyat seperti mana yang
dapat dipetik dalam bukunya, The Spirit of Laws sebagaimana
berikut: Kebebasan politik boleh diperolehi apabila tiadanya
penyalahgunaan kuasa. Tetapi pengalaman lalu menunjukkan kepada
kita bahwa setiap orang yang mempunyai kuasa berkemungkinan untuk
menyalahgunakannya dan meneruskan tindakan tersebut selama yang
boleh. Untuk menghalang daripada berlakunya salahguna kuasa, adalah
bagi pihak yang berkuasa itu memeriksa di antara satu sama lain.
Apabila kuasa legislatif dan eksekutif berada ditangan orang yang
sama, tidak akan adanya kebebasan. Demikian juga tidak ada
kebebasan sekiranya kuasa kehakiman tidak dipisahkan daripada
legislatif dan eksekutif. Segalanya akan berakhir jika orang atau
badan yang serupa samada bangsawan atau rakyat, melaksanakan
ketiga-tiga kuasa tersebut Montesquieu, Baron De dan Charles de
Secondat .1949. The Spirit of Laws, Thomas Nugent (terj.), c.2,
Book XI, Ch. I, Vol. 1, New York: Colonial Press, h. 220 .
Montesquieu menegaskan perlu ada pengasingan untuk mengelakkan
kezaliman. Dalam hak kebebasan berpolitik, ia hanya didapati
apabila tidak ada penyalahgunaan kuasa, tetapi pengalaman
menunjukkan setiap orang yang mempunyai kuasa berkemungkinan besar
menyalahgunakannya dan akan menggunakan kuasanya sejauhmana yang
boleh. Penyalahgunaan kuasa akan membawa kezaliman. Konsep
pengasingan kuasa cuba menyekat kezaliman tersebut dari berlaku
dengan memberi kebebasan kepada badan-badan yang ada supaya tidak
dipengaruhi oleh badan lain, serentak dengan itu sesuatu badan
boleh bertindak menghalang kezaliman yang dilakukan oleh badan yang
lain. Pemusatan kuasa dianggap sebagai pemerintahan diktator.
Konsep pengasingan kuasa yang diperkenalkan cuba menghapuskan
pemusatan kuasa berdasarkan lembaran sejarah seperti yang berlaku
pada zaman pemerintahan Raja Louis XIV di Perancis. Penekanan
terhadap perlunya pengasingan kuasa antara badan-badan yang
terlibat dianggap sebagai jalan penyelesaian yang terbaik.Sejarah
Konsep Pengasingan Kuasa Menurut Perspektif Barat Konsep
pengasingan kuasa telah lama dikenali oleh masyarakat Greek kuno.
Tetapi pengasingan kuasa yang dikenali tidaklah sesempurna yang
dikenali kini. Seiring dengan peredaran masa dan zaman, pengasingan
kuasa ini mengalami perubahan dan penyesuaian tertentu. Kewujudan
konsep pengasingan kuasa lebih dikenali berasal dari Eropah yang
bermula pada penghujung kurun kelapan belas akibat dari penindasan
dan kezaliman yang berterusan oleh pemerintah pada waktu itu. Tokoh
yang sinonim dan sering dikaitkan dengan kemunculan konsep ini
ialah Montesquieu Al-Qasimi, Zafir. 1992. Nizam al-Hukm fi
al-Syariat wa al-Tarikh al-Islami, juz. 1, c.4, Beirut: Dar
al-Nafais, hal 402. Walaupun begitu, ide ini sebenarnya pernah
diwujudkan oleh beberapa orang tokoh politik terdahulu sebelum itu.
Di antaranya ialah Plato (428 S.M-348 S.M), Aristotle (384 S.M-322
S.M) dan John Locke (1632-1704 M).
Plato (428 S.M-348 S.M) adalah orang terawal yang mengemukakan
ide tentang pengasingan kuasa dalam negara. Namun pengasingan yang
dimaksudkan lebih menjurus kepada ertikata pembagian kuasa kerana
beliau mengesyorkan beberapa pembagian fungsi kerajaan kepada
beberapa badan yang mempunyai peranan tertentu. Badan-badan
tersebut termasuklah badan yang bertanggungjawab menggubal dan
membentuk undang-undang negara, badan yang melaksanakan
undang-undang tersebut, badan yang mengadili kesalahan dalam negara
disamping badan-badan lain yang bertanggungjawab memelihara
keamanan negara dan badan yang menguruskan pelbagai hal ehwal
negara seperti pendidikan Laylah, Mohd Kamil. 1969. Al-Nuzum
al-Siasiyah, Beirut : Dar al-Nahdhah, hal 849 Menurut Plato,
perkara terpenting dalam politik adalah untuk mencegah golongan
elit daripada melakukan penyalahgunaan kuasa Kuper, Adam and
Jessica .2000. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, cet. 2, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, hal 766-767. . Keadaan ini menyebabkan
merumuskan ide tentang Perlembagaan Campuran (mixed constitution)
yang seterusnya mempengaruhi pandangan tokoh pemikir selepas beliau
seperti Montesquieu. Seterusnya ide pembagian kuasa ini dirintis
oleh seorang tokoh politik terkenal, Aristotle (384 S.M-322 S.M)
dalam bukunya Politics yang membahagikan kuasa kepada tiga badan
utama saja iaitu perundangan (deliberation), pemerintahan atau
perlaksanaan (commandement) dan kehakiman (justice) Prodjodikoro,
Wirjono. 1971. Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Jakarta: P.T
Eresco, hal 65. . Uthman Khalil Uthman berpendapat adalah lebih
baik tidak memusatkan kuasa kepada satu badan tertentu di samping
menitikberatkan kerjasama di antara satu badan dengan satu badan
yang lain Uthman Khalil, Uthman .1951. Al-Qanun al-Dusturi,
Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, hal 169. . Aristotle menekankan
perbedaan dan pengasingan di antara badan eksekutif dan badan
kehakiman Sibley, Mulford Quickert .1970. Political Ideas and
Ideologies: A History of Political Thought, New York: Harper and
Row, hal 66. Pendapat Aristotle telah diperkembangkan lagi oleh
pemikir-pemikir politik pada pemerintahan Rom zaman silam seperti
Polybius (200S.M-118 S.M) dan Cicero (106-43 S.M). Kedua-dua
pemikir tersebut di samping menyokong ide Aristotle juga telah
mencadangkan perlunya mekanisme-mekanisme tertentu bagi mengawal
dan mengimbangi kuasa di antara satu dengan yang lain. Kebetulan
pula Perlembagaan Kerajaan Republik Rom telah memperkenalkan
beberapa mekanisme bagi mengawal agar tiada badan yang memonopoli
kuasa pemerintah. Polybius telah menyatakan perlunya pemerintahan
memberi perwakilan kepada semua kelas rakyat. Di samping itu,
Polybius menekankan tentang perlunya diperkenalkan sistem
pengawalan dan keseimbangan kuasa supaya tidak ada kumpulan
tertentu yang dapat membolot kuasa pemerintahan. Sekiranya
pengawalan kuasa pemerintahan tidak berlaku, maka bagaimana baik
sekalipun sebuah kerajaan pasti akan mengalami kemunduran. Namun
demikian selepas era pemikiran golongan Rom klasik, teori pemisahan
kuasa serta corak pengawalan dan keseimbangan tidak dimajukan atau
menjadi tidak popular. Ini mungkin kerana pemikir-pemikir zaman
susulan ini lebih meyakini sistem pemerintahan beraja yang
mengutamakan pemusatan kuasa. Bagaimanapun pada abad keempat belas,
Marsilius Padua (1270-1343) telah mengemukakan pendapat yang agak
kontroversi pada masa itu. Walaupun Marsilius tidak menolak badan
eksekutif sebagai sebuah komponen pemerintahan yang penting, beliau
menegaskan badan perundangan merupakan institusi yang paling
penting untuk kemajuan dalam pemerintahan. Beliau menegaskan badan
perundangan sebenarnya adalah badan pembuat undang-undang. Oleh
yang demikian, ia mewakili kepentingan semua golongan rakyat. Di
samping itu beliau menegaskan juga dewan perwakilan rakyat ini
merupakan sumber segala kuasa politik. Tambahan pula, Marsilius
menegaskan raja atau pemerintah negara hanya merupakan alat yang
mewakili kepentingan rakyat yang ditugaskan memerintah bagi pihak
rakyat jelata. Namun demikian, sumbangan Marsilius pada ketika itu
kurang mendapat sambutan golongan rakyat dan golongan yang
berpengaruh. Manakala pada abad keenam belas, Jean Bodin
(1530-1596) ketika membincangkan teori kedaulatan menyatakan sistem
pemerintahan beraja merupakan salah satu sistem yang baik. Walaupun
demikian, Bodin telah menegaskan tugas kehakiman perlu di asingkan
daripada kuasa raja. Ini adalah perlu bagi memastikan agar ia
sentiasa bertindak adil kepada semua lapisan rakyat. Bodin juga
mengakui seorang raja perlu mendapat nasihat daripada
penasihat-penasihatnya yang terdiri daripada menteri dan wakil
rakyat. Tambahan pula Bodin mencadangkan supaya peranan rakyat dan
institusi yang mewakili kepentingan mereka harus di ambilkira dalam
proses pemerintahan negara. John Locke (1632-1704 M) adalah seorang
ahli falsafah Inggeris dan tokoh pemikir politik yang turut
menampilkan ide pembagian kuasa dalam bukunya Two Treaties on Civil
Government (1690) membagikan kuasa menjadi tiga bagian iaitu kuasa
perundangan (legislative), kuasa pemerintahan (executive) dan kuasa
persekutuan (federative) yang masing-masing terpisah di antara satu
sama lain Djaelani, Abdul Qadir. 1994. Sekitar Pemikiran Politik
Islam, Jakarta: Media Dawah, hal 114. Berbanding dengan pembagian
yang dikemukakan oleh Aristotle tidak menyatakan secara khusus
tentang kuasa kehakiman (judiciary) kerana beliau merumuskan kuasa
tersebut ke dalam kuasa pemerintahan (executive) Sibley, Mulford
Quickert .1970. Political Ideas and Ideologies: A History of
Political Thought, New York: Harper and Row, hal 379. Badan
legislatif yang mempunyai kuasa dan autoriti yang tertinggi tidak
boleh menjalankan kuasa dengan sewenangnya tetapi perlu mewujudkan
keadilan dengan tidak mengenepikan undang-undang dan kuasa hakim.
Menurut Sibley, kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan sepatutnya
tidak dipegang oleh pihak yang sama kerana ia akan mewujudkan
pengaruh yang besar di antara kedua-dua kuasa tersebut Ibid, hal
380. Montesquieu (1689-1755 M) bukanlah orang pertama yang
mendokong prinsip pengasingan kuasa ini kerana ide tersebut
ternyata telah wujud sebelum ini. Namun tidak dinafikan beliau
merupakan orang yang menjadikan ide tersebut amat penting dalam
sesebuah pemerintahan negara sehinggakan beliau lebih dikenali
sebagai pelopor utama konsep ini. Dengan erti kata lain, walaupun
konsep ini sudah lama diperkenalkan sebelum itu, Montesquieu boleh
di anggap sebagai seorang tokoh politik yang menjelaskan dan
mengemukakannya dalam bentuk yang sistematik berserta hujah-hujah
Kamlin, Muhamad. 1986. Pengantar Pemikiran politik Barat, Selangor:
Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia, hal 183. .Seterusnya
tokoh yang turut menyokong ide pembagian kuasa ini ialah Jean
Jacques Rousseau (1712-1778 M). Jean Jacques Rousseau merupakan
seorang ahli falsafah yang amat menitikberatkan pengasingan di
antara dua kuasa utama iaitu kuasa perundangan dan kuasa eksekutif.
Ini kerana beliau berpendapat kedua kuasa itu mempunyai peranan
yang berbeda dan tersendiri. Namun demikian Jean Jacques Rousseau
berpendapat kuasa kehakiman tidak mempunyai fungsi tertentu kerana
perlu tunduk pada arahan kuasa eksekutif yang telah digariskan
bidangkuasanya oleh kuasa perundangan. Oleh itu, Rousseau
berpendapat kuasa perundangan adalah kuasa yang tertinggi dan
berdaulat. Kuasa kehakiman termasuk ke dalam kategori kuasa
eksekutif dan tidak wujud pengasingan di antara kedua-dua kuasa
ini. Bahkan yang amat ditekankan ialah pengasingan di antara kuasa
perundangan dan kuasa eksekutif saja Uthman Khalil, Uthman .1951.
Al-Qanun al-Dusturi, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, hal 274. Badan
perundangan di anggap mempunyai kedaulatan kerana ahlinya dipilih
dan diundi oleh rakyat J.J.R. 1991. Darihal Perjanjian Sosial,
Puteri Rashidah Megat Ramli (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, hal 77. Menurut Rousseau kuasa perundangan disifatkan
sebagai hamba dan bukannya sebagai tuan kepada orang awam kerana
badan ini dilantik oleh rakyat Kamlin, Muhamad. 1986. Pengantar
Pemikiran politik Barat, Selangor: Penerbitan Universiti Kebangsaan
Malaysia, hal 201. Pandangan Rousseau ini didapati berbeda dengan
teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang menitikberatkan
pengasingan kuasa di antara kuasa kehakiman, kuasa perundangan dan
eksekutif.Pendidikan Untuk dapat memahami hakikat pendidikan
terlebih dahulu kita memahami makna pendidikan, secara etimologi
pendidikan berasal dari bahasa yunani pedagogiek yang dalam bahasa
inggris diterjemahkan education yang mempunyai arti ilmu yang
membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Sedangkan
dalam bahasa Indonesia disebut pendidikan yang berarti proses
mendidik Madyo Ekosusilo, Kasihadi. R. B. 1988. Dasar-Dasar
Pendidikan. Semarang: Effhar Offset, hal 12. Menurut Muhammad Ali
dalam kamusnya, pendidikan bearti pemeliharaan, latihan, ajaran,
bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran Tim Penyusun Kamus
Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet I. Jakarta:
Balai Pustaka, hal 82. Pendapat tersebut seirama dengan pengertian
pendidikan yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia,
pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam suatu usaha mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran itu sendiri Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen dan Kebudayaan. 1991. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi ke 2. Jakarta: Balai Pustaka, hal 232.
Sedangkan dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang
system pendidikan nasional pasal I, menyebutkan bahwa. pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan pelaksanaanya. 2004. Yogyakarta: CV. Tamima Utama,
hal 4.Berikut ini beberapa definisi pendidikan menurut beberapa
tokoh pendidikan, diantaranya :Rousseau, pendidikan adalah memberi
kita pembekalan yang tidak ada pada anak-anak, akan tetapi kita
membutuhkannya pada waktu dewasa Idris, Zahara. 1981. Dasar-Dasar
Pendidikan. Angkasa Raya, hal 9.Pengertian pendidikan sebagaimana
dikemukakan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan, umumnja berarti
daja upaja untuk mewudjudkan bertumbuhnja budi pekerti (kekuatan
batin, karakter), pikiran (intellect) dan tumbuh anak; dalam taman
siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaja
kita dapat memadjukan kesempurnaan hidup, jakni kehidupan dan
penghidupan anak-anak jang kita didik selaras dengan dunianja Ki
Hajar Dewantara. 1962. Karya Bagian pertama : Pendidikan.
Yogyakarta: MLTM, hal 14.Poerbakawatja dan Harahap pendidikan
adalah Usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan
pengaruhnya meningkatkan si anak ke-kedewasaan yang selalu
diartikan mampu menimbulkan tanggungjawab moril dari segala
perbuatannya. Orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang
yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk
mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan
keagamaan, kepala-kepala asrama, dan sebagainya Syah, Muhibbin.
2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal
11.
Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan
adalah usaha sadar yang berupa bimbingan untuk mengubah sikap dan
perilaku seseorang melalui pengajaran itu sendiri. Sehingga yang
menjadi kesimpulan utamanya adalah pendidikan menyangkut persoalan
yang luas serta komplek. Pendidikan bukan hanya sifat pengajaran
yang hanya mewariskan kemampuan kognitif saja akan tetapi adalah
usaha pengerahan seluruh potensi manusia -yang fitrah- dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga pendidikan nantinya berfungsi
sangat erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan sekaligus
sebagai proses penyadaran sosial yang signifikan.
Metode PenelitianJenis PenelitianPenelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, yaitu metode analisis data di mana
datanya tidak berwujud angka melainkan menunjukkan suatu mutu dan
kualitas, prestasi, tingkat dari semua variabel penelitian yang
bisa dihitung atau diukur secara langsung. Data ini digunakan untuk
menjelaskan atau melaporkan data dengan apa adanya kemudian membagi
interprestasi terhadap data tersebut Rakhmat, Djalaludin. 2001.
Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal
15.
Menurut Bogdan dan Taylor sebagaiman dikutip Maleong,
mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Maleong,
Lexy J, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
Bandung, hal 3. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta dan
peristiwa agar memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat
ini dan melihat kaitan-kaitan variabel yang ada. Penelitian
deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari
atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat
prediksi Rakhmat, Djalaludin. 2001. Metode Penelitian Komunikasi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 24.Penelitian yang dilakukan
oleh penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana sejarah
pengasingan KI Hajar Dewantara. Studi ini bertujuan untuk
mendiskripsikan atau menggambarkan suatu kasus, dalam hal ini
adalah pengasingan KI Hajar DewantaraObjek PenelitianObjek
penelitian pada penelitian ini adalah pengasingan KI Hajar
Dewantara pada Tahun 1913-1917
Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Dokumentasi. Studi
dokumentasi adalah pengumpulan data dari literatur-literatur,
majalah, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memuat informasi
yang relevan dan mendukung penelitian. Data yang dipakai oleh
penulis adalah dokumen, arsip-arsip, serta dengan cara mengunjungi
langsung kawasan Kotagede, Leaflet yang relevan dengan permasalahan
yang sedang diteliti, sebagai kelengkapan data.
Teknik Analisis DataTeknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data
yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata
tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
Sugiyono. 1999. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta,
hal 78. Metode analisis kualitatif menyajikan data yang tidak
berwujud angka melainkan suatu mutu, kualitas, prestasi tingkat
dari semua variabel penelitian yang biasanya tidak dihitung atau
diukur secara langsung. Data ini digunakan mejelaskan atau
melaporkan data dengan apa adanya, kemudian memberikan interpretasi
terhadap data tersebut Rakhmat, Djalaludin. 2001. Metode Penelitian
Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 27. Deskriptif
menurut Mattew Miles dan Michael Huberman sebagaimana dikutip dan
diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi menjelaskan bahwa langkah
analisis data dari penelitian-penelitian deskriptif terdiri dari
Rohidi, Tjejep Rohendi. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku
Sumber Tentang Metode Metode Baru. Jakarta: Penerbit UI Press, hal
15-20:
Pengumpulan Data
Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan
menggunakan teknik pengumpulan data atau teori melalui buku-buku,
majalah, surat kabar, literatur-literatur dan sumber-sumber lain
yang memuat informasi yang relevan dan mendukung dalam penelitian
ini.Reduksi Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus
menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data hingga dapat
ditarik kesimpulan.Penyajian Data
Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan, dan
penyerderhanaan informasi kedalam suatu konfigurasi yang mudah
dipahami dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.Penarikan Kesimpulan
Data yang terkumpul disusun dalam satu kesatuan kemudian
dikategorikan sesuai dengan masalah-masalahnya. Dan selanjutnya
data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang
lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penyelesaian
permasalahan. Kegiatan analisis data merupakan proses siklus yang
interaktif, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan secara bersamaan dan akan
berlanjut terus.Keabsahan DataKeabsahan data merupakan konsep
penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.
Menurut Maleong ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur
keabsahan data, yaitu Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi penelitian
kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, hal 175:
Perpanjangan keikutsertaanKetekunan
pengamatanTrianggulasiPengecekan sejawatKecukupan referensiKajian
kasus negatifPengecekan anggota
Untuk memperoleh keabsahan data diperkuat teknik pemeriksaan
meliputi pengukuran validitas yaitu pemeriksaan keabsahan data.
Caranya dengan menganalisis data yang telah terkumpul dan dibuat
laporan informasi yang telah diberikan atau penghalusan data oleh
subyek atau informan. Jika kurang sesuai diadakan perbaikkan maupun
responden dapat memberikan penjelasan dan informasi yang telah
diperoleh serta memanfaatkan teknik Trianggulasi.Trianggulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data tersebut Ibid, hal 178. Teknik
trianggulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah trianggulasi
sumber.Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
trianggulasi sumber yaitu membandingkan dsn mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif.
Sistematika PenulisanBAB I Pendahuluan, Bab ini memuat : judul,
latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian,
Landasan Teori, Metode penelitian, sistematika penulisan.
BAB II Profil KI hajar Dewantara, Bab ini memuat tentang profil
KI Hajar DewantaraBab III Pembahasan, bab ini memuat Pengasingan Ki
Hajar Dewantara pada Tahun 1913 sampai Tahun 1917 dan dampak
pengasingan KI Hajar Dewantara terhadap pendidikan di IndonesiaBAB
IVPenutup, Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas Pengasingan Ki
Hajar Dewantara pada Tahun 1913 sampai Tahun 1917 dan dampak
pengasingan KI Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia
