Bab 7 - Beberapa Isu Penting

7Bab

BEBERAPA ISU PENTING

DALAM PENGEMBANGAN SID

1. PENDAHULUAN

Sistem inovasi, baik pada tataran nasional maupun daerah, semakin disadari sebagai determinan penting bagi daya saing dan kinerja ekonomi secara umum maupun pencapaian tujuan-tujuan sosial. Tidak berfungsinya sistem inovasi dengan baik dapat bersumber dari beragam sebab/faktor, seperti aturan/perundangan dan kebiasaan/praktik yang tidak memadai atau para pelaku dalam sistem yang tidak berfungsi dengan baik, bahkan paradigma yang dianut yang tak lagi sesuai dengan konteks dinamika perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan perkembangan jaman, dan berimplikasi pada penadbiran inovasi (innovation governance).

Untuk memahami persoalan dan tantangan dalam pengembangan sistem inovasi daerah, bab ini akan mendiskusikan isu-isu penting yang terkait dengan sistem inovasi nasional. Dengan situasi seperti Indonesia, isu-isu utama nasional sebenarnya merupakan isu umum bagi sistem inovasi daerah. Untuk sebagian besar daerah di Indonesia bahkan, perkembangan sistem inovasi masih berada pada tahapan sangat awal, terlebih lagi dalam perbandingan internasional. Penelitian lebih mendalam untuk masing-masing daerah perlu dilakukan lebih lanjut, yang tentunya bukan tujuan dari buku ini.

Walaupun setiap negara atau daerah menghadapi persoalan dan tantangan spesifik masing-masing, terdapat banyak keserupaan yang sebenarnya juga berlaku umum. Isu umum tersebut antara lain berupa beberapa kecenderungan yang juga “berlaku” dalam arti dapat memberi dampak pengaruh (walaupun mungkin dengan bentuk dan/atau intensitas yang berbeda) dan karenanya perlu disikapi dengan tepat oleh daerah dalam mengembangkan/memperkuat sistem inovasi daerahnya. Diskusi singkat tentang ini selanjutnya akan mengawali bab ini.

2. BEBERAPA KECENDERUNGAN DINAMIKA PERUBAHAN DAN TANTANGAN

Beberapa kecenderungan penting seperti yang telah disinggung pada bab-bab dan bagian sebelumnya, tentunya tidak dapat diabaikan dan perlu direspon oleh pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan. Lima kecenderungan umum yang berkembang yang menurut hemat penulis patut dicermati dalam merancang kebijakan inovasi daerah adalah: globalisasi, kemajuan iptek, ekonomi jaringan, ekonomi pengetahuan, dan tumpuan pada kekhasan faktor lokal.

PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN 246

2.1 Beberapa Kecenderungan Perubahan

A. Kecenderungan Globalisasi

Kecenderungan global membawa kepada perubahan pada tata hubungan internasional. Bagi konteks sistem inovasi misalnya, hal ini berkaitan dengan semakin pentingnya aspek teknis yang mengemuka dalam perdagangan, seperti standarisasi dan HKI yang semakin menentukan. Walaupun instrumen konvensional seperti tarif perdagangan tetap diperlukan oleh negara seperti Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa faktor yang terkait dengan pengetahuan/inovasi semakin menentukan daya saing dan posisi tawar dalam perdagangan. Ini tentu menjadi tantangan yang tak ringan bagi daerah.

Di sisi lain, kecenderungan global juga berpengaruh atas semakin berkembangnya peluang bagi daerah untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas internasional. Peluang bagi investasi, hubungan perdagangan, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas inovatif daerah sesuai kebutuhannya masing-masing kini semakin terbuka. Investasi asing di daerah akan terbatas dampaknya jika pola seperti di masa lalu tetap diterapkan. Daerah perlu mengembangkan upaya-upaya agar investasi asing tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah, memiliki keterkaitan erat dengan bisnis/ekonomi lokal dan menjadi instrumen alih dan difusi pengetahuan/teknologi bagi daerah.

Seperti diungkapkan oleh Archibugi dan Michie (1999), globalisasi teknologi mencakup tiga kategori berbeda, yaitu eksploitasi internasional dari teknologi, kolaborasi teknologi dan pembangkitan (generation) teknologi.

Investasi dari luar (inward investment) perlu dikembangkan lebih dari “sekedar” datangnya uang dari luar tetapi menjadi sumber bagi perbaikan (upgrading) kapabilitas bisnis yang ada (terutama UKM) dan bahkan mempengaruhi berkembangnya perusahaan pemula/baru yang inovatif di daerah.

B. Perkembangan Kemajuan Iptek

Di antara kecenderungan yang berkembang antara lain adalah:

Pergeseran berkaitan dengan bagaimana pengetahuan berkembang. Dalam model yang diungkapkan Gibbons, et al. (1994) tentang penciptaan/pengembangan pengetahuan (the knowledge production system), maka moda pengembangan pengetahuan semakin bergeser ke moda 2, di mana perkembangan pengetahuan perlu semakin berorientasi pada solusi. Ini diilustrasikan pada Tabel 7.1 berikut. Walau tidak semua pakar setuju sepenuhnya dengan apa yang mereka sampaikan, terdapat beberapa hal yang dianggap merupakan kecenderungan yang berkembang saat kini. Simplifikasi dalam model ini tidak berarti bahwa terdapat “garis pemisah” yang tegas antara kedua moda penciptaan/ pengembangan pengetahuan. Karena dalam kenyataannya keduanya saling berkaitan dan bahkan dalam beberapa hal batas antara keduanya sangat kabur (salah satu contohnya adalah dalam bidang bioteknologi).119

Perkembangan iptek kini semakin cepat, yang berdampak pada perubahan-perubahan pasar dan persaingan (misalnya siklus produk semakin pendek, pasar semakin terfragmentasi, persaingan semakin ketat, dan lainnya). Kemampuan menggali dan mengembangkan potensi terbaik setempat bagi pengembangan yang fokus pada relung-relung pasar spesifik yang memiliki nilai tambah tinggi dan berprospek bagi daerah untuk memiliki keunggulan kompetitif yang khas semakin penting. Pengetahuan dan keterampilan beserta aktivitas produktif dalam sistem inovasi yang mendukung hal ini semakin perlu dikembangkan oleh daerah.

119 Untuk lebih detail lihat misalnya Gibbons dan Nowotny (2001); dan Gibbons (2000). Lihat juga misalnya Agassi (1997)

di antara kritik atas buku Gibbons, et al. (1994).

BAB 7 BEBERAPA ISU PENTING DALAM PENGEMBANGAN SID

247

Tabel 7.1 Dua Sistem Penciptaan/Pengembangan Pengetahuan (Knowldege Production System).

Moda 1 Moda 2 Konteks akademik (academic context):

Persoalan dihimpun dan dipecahkan dalam konteks terutama oleh kepentingan akademik;

Bersifat ”displiner” yang tunggal; Adanya homogenitas dalam persepsi; Kendali kualitas bersifat internal: kendali

kualitas dan relevansi ditentukan oleh peers (“rekan sejawat”), yaitu dalam displin yang bersangkutan;

Struktur dan pengorganisasiannya bersifat hirarkis dan cenderung ”tetap”;

Akuntabilitas bersifat internal.

Konteks aplikasi (context of application): Persoalan dihimpun dan dipecahkan dalam konteks aplikasi;

Bersifat transdisciplinarity (transgressiveness of knowledge), lebih dari sekedar kontribusi satu disiplin;

Bersifat heterogen dalam persepsi; Kendali kualitas lebih ditentukan oleh

akuntabilitas sosial: para penentu eksternal menetapkan kualitas dan relevansi;

Pengorganisasian lebih bersifat “sementara” dan berstruktur datar (flat);

Akuntabilitas bersifat eksternal, para pengguna dan kepentingan lebih menentukan agenda prioritas.

Sumber : Diadopsi dari Gibbons dan Nowotny (2001) dan Arnold, et al., (2001) berdasarkan “Michael Gibbons, Camilla Limoges, Helga Nowotny, Schwartzman, S., Scott P. and Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge.” London: Sage, 1994.

Sejarah juga menunjukkan bahwa gelombang perubahan ekonomi internasional yang signifikan umumnya didorong oleh kemajuan bidang iptek tertentu dan perkembangan industri yang terkait dengannya. Kemajuan di bidang iptek tertentu (seperti misalnya bioteknologi, bahan baru, teknologi informasi dan komunikasi), belakangan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini, seperti pada masa-masa sebelumnya dipandang akan mempengaruhi gelombang perubahan ekonomi internasional. Memasuki era gelombang perubahan ekonomi internasional kelima, daerah pun perlu menyikapi dengan lebih arif (ilustrasi Gambar 7.1). Tidak dalam semua bidang iptek setiap daerah dapat secara langsung memanfatkan peluang kemajuan iptek yang pesat tersebut. Namun, mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan iptek tersebut pun sama pentingnya. Upaya mencegah/meminimumkan ”kesenjangan informasi/pengetahuan” dalam masyarakat atau antardaerah akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu contoh langkah penting.

C. Perkembangan Ekonomi Jaringan

Perkembangan tuntutan pasar, kecenderungan global, kemajuan iptek dan semakin ketatnya persaingan bisnis/ekonomi, mendorong pelaku untuk semakin berspesialisasi dalam bidang terbaiknya. Di sisi lain, independensi dan kompetensi pelaku bisnis (dan non-bisnis) di bidang masing-masing membutuhkan interdependensi satu dengan lainnya dalam jaringan keterkaitan yang saling melengkapi. Karena itu berkembang kecenderungan pergeseran dalam aktivitas nilai tambah dari “semua dikerjakan sendiri” kepada “masing-masing mengerjakan sesuai dengan kemampuan terbaiknya.” Perubahan paradigma juga berkembang dari pendekatan sektoral yang terlampau terkotak-kotak kepada pola berjaringan (dalam keterkaitan) rantai nilai. Karena itu, semua pihak perlu berupaya memperbaiki pengubahan fragmentasi dan sekat sektoral yang terlampau menghambat menjadi pola-pola kolaborasi sinergis.


Information CommunicationTechnologies, Biotechnology

30 Tahun

20202005

G – 5The Information

Age :Era Informasi

1990

40 Tahun

G – 4The Cold-WarKondratieff :Pertahanan, Televisi dan KomputerMainframe

50 Tahun

1950

G – 3The New-

MercantilistKondratieff :

Listrik dan Heavy Engineering (Mobil,

Petrokimia, dsb.)

1900

G – 2The BourgeoisKondratieff :

Mesin Uap dan Kereta Api

1845

G-1Revolusi Industri :

The Factory System ~ Mekanisasi Awal

1785

Information &CommunicationTechnologies, Biotechnology

Aviation, Petro-

chemicals& Electronics

Internal-combustion

Engine, Electricity, Chemicals

Steam, Rail,Steel

Water Power, Textiles, Iron

60 Tahun 55 Tahun 50 Tahun 40 Tahun 30 Tahun

Perkiraan durasi

Gambar 7.1 Gelombang Perubahan Ekonomi dan Teknologi Pendorong yang Utama.

Paradigma jaringan juga menuntut penyesuaian dari cara pandang yang terlampau kaku dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya dan kapabilitas pada batasan-batasan administratif dan struktural. Kemampuan berjaringan para aktor dalam sistem inovasi daerah merupakan elemen sangat penting. Hal ini juga berarti bahwa proses pembelajaran daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam hal ini.

D. Kecenderungan ke Arah Ekonomi Pengetahuan/EP (atau Knowledge Economy/KE)

Istilah yang agak ”kontroversial” dan ”beragam” yang diyakini merupakan salah satu kecenderungan penting adalah terkait dengan ”bentuk” perekonomian yang kini mulai, tengah berkembang dan akan menjadi ciri di masa depan. Beberapa pihak menggunakan istilah ”ekonomi baru/EB” (new economy/NE), sementara lainnya memakai istilah ”ekonomi berbasis pengetahuan/EBP” (knowledge-based economy/KBE), atau ”ekonomi pengetahuan/EP” (knowledge economy/KE).120 OECD (1996) mendefinisikan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) sebagai ekonomi yang secara langsung berbasiskan pada produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi. McKeon dan Weir (2000), serupa dengan OECD mendefinisikan ”ekonomi berbasis pengetahuan” (EBP/KBE) pada dasarnya merupakan ekonomi di mana penciptaan (produksi), penyebarluasan (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan, dan

120 EC (European Commission) (2000a) dan Cowan dan van de Paal (2000) menyarankan menggunakan istilah

knowledge-driven economy ketimbang knowledge-based economy. Karena seluruh ekonomi pada dasarnya berbasis pengetahuan. Saat kini, semakin ditekankan bahwa kontribusi pengetahuan sangat menentukan dinamika ekonomi. Catatan: di antara kritik tentang penggunaan istilah KBE ini dibahas oleh Smith (2002).


249

penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor ekonomi. Sementara itu, the World Bank Institute (lihat situs web http://www.worldbank.org/) menggunakan istilah ”ekonomi pengetahuan/EP” (Knowledge Economy), yaitu suatu ekonomi yang membuat penggunaan pengetahuan secara efektif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ini mencakup penghimpunan/akumulasi pengetahuan asing, adaptasi dan menciptakan pengetahuan untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik.

Identifikasi oleh Atkinson, et al. (1999) mengungkapkan beberapa ciri/karakteristik dari Ekonomi Baru seperti ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Beberapa Kunci bagi Ekonomi “Lama” dan “Baru.”

ISU EKONOMI “LAMA” EKONOMI “BARU”

Karakteristik Ekonomi secara Umum: Pasar Stabil Dinamis Lingkup Persaingan (Scope of Competition)

Nasional Global

Bentuk Organisasi Hierarkis, Birokratis Jaringan, Enterpreneurial Potensi Mobilitas Geografis dari Bisnis Rendah Tinggi Persaingan antar Daerah Rendah Tinggi

Industri: Organisasi Produksi Produksi Masa Flexible Production Faktor Produksi yang Penting Modal/Buruh Inovasi/Pengetahuan Pendorong Teknologi yang Penting Mekanisasi Digitasi Sumber Keunggulan Daya Saing Penurunan Biaya melalui

Economies of Scale Inovasi, Kualitas, Waktu Penyampaian ke Pasar, dan Biaya

Tingkat Kepentingan Penelitian/Inovasi Moderat Tinggi Hubungan dengan Perusahaan Lain Berjalan Sendiri-sendiri Aliansi dan Kolaborasi

Tenaga Kerja: Sasaran Kebijakan Utama Penyerapan Tenaga Kerja

Penuh (Full Employment) Upah dan Pendapatan yang Lebih Tinggi

Keterampilan Keterampilan Khusus Pekerjaan (Job-specific Skills)

Keterampilan luas, Pelatihan Silang (Broad Skills, Cross-Training)

Kebutuhan Pendidikan Suatu Keterampilan Pembelajaran Menerus (Lifelong Learning)

Hubungan Buruh-Manajemen Adversarial Kolaboratif Sifat dalam Bekerja Stabil Ditandai oleh Risiko dan Peluang

Pemerintah: Hubungan Pemerintah-Bisnis Menentukan Persyaratan Membantu Inovasi dan

Pertumbuhan Perusahaan Regulasi Perintah dan Kontrol

(Command and Control) Market Tools, Fleksibilitas

Sumber: Atkinson, et al., (1999).


Lundvall dan Borras (1997) lebih menekankan ”ekonomi baru” sebagai ”ekonomi pembelajaran” (learning economy). Menurut mereka, dalam ekonomi pembelajaran (learning economy) elemen-elemen pengetahuan yang paling penting akan tetap bersifat spesifik dan tacit, serta berakar pada organisasi dan lokasi spesifik. Ini merupakan alasan utama mengapa pola spesialisasi internasional dalam perdagangan tetap relatif stabil sepanjang waktu dan mengapa kesenjangan teknologi tetap ada antardaerah dan antarnegara. Perubahan dan pembelajaran merupakan dua sisi dari mata uang logam yang sama. Perubahan yang makin cepat akan menghadapkan para pelaku dan organisasi kepada persoalan-persoalan baru yang menuntut keterampilan baru. Proses seleksi pasar atas perusahaan-perusahaan yang berorientasi perubahan akan mendorong lebih lanjut percepatan inovasi dan perubahan. Nampaknya tidak ada tanda bahwa proses ini akan melambat dalam waktu dekat ini. Sebaliknya, deregulasi pasar produk dan masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar dunia akan memberi momentum baru terhadap proses tersebut.

Karena itu, menurut mereka kebijakan inovasi akan sangat penting bagi kinerja ekonomi. Tujuan utama upaya pemerintah haruslah diarahkan untuk menyumbang kepada kemampuan pembelajaran perusahaan, lembaga-lembaga pengetahuan dan masyarakat, dan bersamaan dengan itu juga mengatasi dampak-dampak negatif yang mungkin muncul dari ekonomi pembelajaran dalam bentuk polarisasi sosial dan daerah. Salah satu hasil dari konteks ekonomi baru ini adalah bahwa kebijakan inovasi kini semakin penting dibanding di masa lalu. Globalisasi dan khususnya liberalisasi pasar-pasar keuangan telah membatasi secara dramatis otonomi kebijakan ekonomi umum seperti kebijakan anggaran dan moneter. Semakin pentingnya inovasi mencerminkan kenyataan bahwa hal ini merepresentasikan respons utama atas semakin ketatnya persaingan dengan peningkatan kemampuan pembelajaran perusahaan dan tenaga kerja. Tak ada satu pun perusahaan atau daerah yang dapat membangun pertumbuhan berkelanjutan tanpa inovasi dan pembelajaran.

Bank Dunia menekankan empat elemen esensial bagi berkembangnya EBP (KBE), utamanya menyangkut:

Insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang memberikan insentif untuk pemanfaatan pengetahuan yang ada maupun yang baru secara efisien dan menumbuhkembangkan kewirausahaan;

SDM yang terdidik, kreatif dan terampil;

Infrastruktur informasi yang dinamis;

Sistem inovasi nasional yang efektif.

E. Kecenderungan Tumpuan atas Kekhasan Faktor Lokal

Kini semakin diyakini bahwa keunggulan daya saing global semakin ditentukan oleh faktor-faktor lokalitas. Dalam ungkapan Porter: “. . . keunggulan daya saing yang bertahan lama dalam suatu ekonomi global akan semakin terletak pada ”hal-hal yang bersifat lokal,” yaitu pengetahuan, hubungan, dan motivasi, yang sulit disaingi oleh para pesaing jauh . . .” untuk menunjukkan betapa semakin pentingnya faktor lokalitas dalam tata perekonomian modern dewasa ini.

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai potensi sebagai (atau merupakan aset bagi pengembangan) kekhasan lokal daerah, yang secara umum terkait dengan:

Anugerah sumber daya alam (natural endowments): Keragaman sumber daya alam setempat, yang sangat potensial sebagai suatu “basis” bagi pengembangan/penguatan klaster-klaster industri. Faktor ini membuka peluang bagi pengembangan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan setempat maupun ”ekspor” (ke luar daerah dan/atau internasional), namun tentunya membutuhkan upaya mengidentifikasi dan mengembangkan aktivitas-aktivitas nilai tambah agar klaster industri tersebut kompetitif.


251

Religi dan sosial-budaya: Religi yang dianut dan keragaman kekayaan sosial-budaya yang telah berkembang turun-temurun, terutama berupa:

Nilai-nilai religi dalam masyarakat dan sosial-budaya yang khas bagi perkembangan masyarakat di masing-masing daerah maupun menjadi basis dan jembatan sosial-budaya bagi pola keterkaitan dalam suatu negara kesatuan dan hubungan dengan negara tetangga maupun hubungan internasional;

Aset intelektual berupa pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/ technology);

Peninggalan sejarah di berbagai daerah.

Kesemuanya merupakan ”modal”/basis bagi pengembangan masyarakat memasuki tata kehidupan baru masyarakat di era sekarang dan membuka peluang sebagai ”pusat/model” sosial-budaya secara internasional. Keterpaduan pemajuan dan harmonisasi merupakan suatu tantangan dalam upaya membawa ke kondisi masyarakat yang lebih baik.

Letak geografis: Keluasan, keragaman jarak dan letak dalam dan antara daerah membuka peluang bagi pengembangan pelayanan yang maju. Namun kesemuanya membutuhkan upaya-upaya penggalian, baik oleh lembaga/organisasi riset ataupun perusahaan.

Yang tentunya tidak dapat diabaikan adalah bahwa faktor lokal yang semakin menentukan daya saing bukanlah semata faktor ”alamiah” melainkan faktor-faktor lokal ”yang dikembangkan” sehingga terspesialisasi dan memiliki keunggulan spesifik lokasional.

Dari diskusi tentang kecenderungan umum yang berkembang ini, intinya adalah bahwa kini pengetahuan (dan proses pembelajaran) semakin diyakini sebagai faktor penentu (faktor yang semakin penting) bagi kemajuan ekonomi. Mencermati perkembangan yang terjadi (setidaknya sejauh ini), penulis lebih memaknakan ekonomi pengetahuan atau ekonomi baru sebagai ekonomi dengan peningkatan pengetahuan/inovasi, kolaborasi, pembelajaran dan tumpuan pada potensi terbaik lokal serta kesejalanan dengan perkembangan global sebagai pendorong utama bagi pemajuan ekonomi yang adaptif secara seimbang. Ekonomi pengetahuan tidak sama dengan ”teknologi tinggi” atau sekedar ”teknologi informasi dan komunikasi.” Ekonomi pengetahuan berlaku pula bagi aktivitas bisnis ”tradisional.” Apabila pengetahuan (penciptaan/pengembangan, distribusi dan pemanfaatannya) mampu menjadi penggerak utama dan mendongkrak aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah sehingga bernilai tambah tinggi, maka ini merupakan ciri (pertanda) bahwa daerah tersebut berada pada (mulai memasuki) ekonomi pengetahuan.

Sine qua non, dalam kerangka ini, maka elemen penting dari ekonomi pengetahuan tersebut secara ringkas terutama sebagai berikut:

1. “Pengetahuan” merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan. Lihat misalnya Gera dan Weir (2001); Cortright (2001).

2. “Kemampuan inovasi” semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi. Pengetahuan beserta kemampuan memanfaatkannya menjadi kunci bagi inovasi. Pengetahuan dan inovasi tentu tak terjadi serta-merta. Kemampuan pembelajaran (learning) menjadi kunci bagi hal ini. Pentingnya pembelajaran ini menjadi tekanan bagi beberapa pakar sistem inovasi seperti Lundvall dan Borras (1997); Cooke (beberapa terbitan); Dodgson dan Bessant (1996); Wolfe (2000, terutama tentang modal sosial), dan lainnya;

3. ”Kompetensi” merupakan basis untuk fokus inovasi/aktivitas produktif yang kompetitif. Lihat antara lain Barney (1995, 1991); Porter (beberapa terbitan); Smith (2000); Cooke (beberapa terbitan); Maskell dan Malmberg (1995); Lundvall, et al. (2001).

4. ”Jaringan/keterkaitan rantai nilai” menjadi ”pola” aktivitas ekonomi terbaik. Lihat antara lain publikasi OECD (beberapa terbitan); Roelandt dan den Hertog (eds.) (1999); Stern, et al., (2000); dan Porter (beberapa terbitan);


5. ”Faktor lokalitas” semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global, atau dengan kata lain keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal. Untuk menyebut beberapa kajian, lihat misalnya Anderssen, et al., (2004); Studi Porter (beragam terbitan); Bergman dan Feser (1999); dan Saxenian (1994). Bagaimanapun, wilayah dan kedekatan merupakan dimensi penting untuk mengawali dan mengembangkan terutama pengetahuan tacit serta kemampuan untuk memanfaatkannya. Selain itu, modal sosial yang terbentuk dan kultur yang mendukung kreativitas, inovasi dan kewirausahaan serta kekhususan kelembagaan yang kesemuanya biasanya bersifat lokal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan inovasi, daya saing dan kohesi sosial.

Walaupun bukan satu-satunya sumber/faktor penting, aktivitas litbang sangat penting bagi pengembangan sistem inovasi dan pemajuan ekonomi daerah. Ini bukan sekedar ranah dari komunitas litbang dan perguruan tinggi ataupun ”pemerintah pusat.” Untuk dapat memperoleh kemanfaatan yang tinggi dari upaya litbang, daerah perlu berfokus pada bidang litbang yang paling urgen bagi penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik setempat, termasuk mendukung aktivitas ekonomi yang telah berkembang.

Aktivitas Litbang

Con

toh

Man

faat

Man

faat

Kel

uara

n (O

utpu

t)

Hasil Litbang

Manfaat langsung –karena penggunaan

hasil litbang bagi tujuan komersial dan kebijakan

pemerintah (penggunaan diketahui)

Keluaran yang mempengaruhi aktivitas masa

depan

Peningkatan pengetahuan dan keahlian

Manfaat langsung –karena penggunaan lain

dari hasil litbang (penggunaan tidak

diketahui)

Manfaat sistem inovasi – karena sistem

inovasi yang lebih kuat dan/atau lebih efisien

Manfaat kompetensi –

karena penggunaan pengetahuan dan

keahlian bagi pemberian advis dan pemecahan masalah

• Pengembangan produk baru atas dasar hasil litbang.

• Pengembangan proses produksi yang baru atas dasar hasil litbang.

Hasil litbang yang pada akhirnya digunakan atau penggunaan litbang lain atas dasar hasil litbang yang bersangkutan –untuk pengembangan produk dan proses baru, dan lainnya.

• Pengembangan peraturan pemerintah atas dasar advis dari peneliti.

• Pengembangan produk baru atas dasar keahlian yang diperoleh dari proses litbang.

• Peningkatan aktivitas inovatif sebagai hasil dari keterkaitan yang berkembang selama proses litbang.

• Pengembangan produk baru menggunakan peralatan dan fasilitas yang tersedia sebagai hasil dari upaya litbang.

Sumber : Williams dan Rank (1998 ), diadopsi dari Advisory Council on Science and Technology (http://acst-ccst.gc.ca/intel/report-web2/).

Gambar 7.2 Manfaat Ekonomi dari Upaya Litbang.


253

Penciptaan, pengembangan, pemanfaatan dan distribusi pengetahuan semakin dinilai sebagai faktor utama aktivitas ekonomi masa depan. Hal ini tentu tidak berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan terabaikan. Sebaliknya, pengetahuan perlu semakin menjadi kunci bagi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. OECD (2001d) mengungkapkan beberapa agenda yang dipandang penting untuk dilakukan oleh negara anggotanya dalam menyikapi kecenderungan ini. Walaupun begitu, beberapa saran tersebut juga relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia, dengan berbagai penyesuaian secara kontekstual. Beberapa saran tersebut meliputi hal sebagai berikut: mengelola basis sains, kebijakan dan prakarsa difusi teknologi, mendorong perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT), memfasilitasi pertumbuhan jasa layanan berbasis internet, dan mengembangkan aset-aset intangible, serta insentif keuangan bagi upaya-upaya litbang industri.

2.2 Tantangan Penyikapan terhadap Kecenderungan Perubahan

Dengan memperhatikan kecenderungan perubahan beserta isu terkaitnya, Indonesia, pada tataran nasional maupun daerah, dihadapkan pada tantangan untuk menyikapi secara tepat. Tantangan tersebut pada intinya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan strategi adaptif untuk:

Memperkuat kapasitas daerah agar semakin mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang dari perubahan, serta membangun landasan yang kuat bagi peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial;

Meminimalisasi dampak negatif (kerugian) atas perubahan terutama terhadap sektor/bidang (atau aktivitas bisnis) yang berpengaruh langsung kepada kelompok masyarakat yang relatif miskin, kelompok UKM, dan semakin buruknya kesenjangan (termasuk kesenjangan antardaerah, misalnya dalam bentuk digital/information divide).

Dalam kaitan ini, tantangan yang dihadapi tidak saja perlu diletakkan dalam kerangka nasional melainkan juga perspektif daerah. Sebagaimana semangat utama buku ini, tekanan diskusi diletakkan pada dimensi daerah. Bagi Indonesia (terutama dari perspektif daerah dalam konteks nasional), kerja yang lebih keras, cerdas dan sungguh-sungguh perlu semakin diarahkan untuk mendukung pengembangan/penguatan:

Sistem inovasi yang efektif (baik pada tataran nasional dan daerah maupun sistem inovasi sektoral) yang paling sesuai bagi potensi terbaik yang dimiliki dan pengembangan relung bidang yang paling berprospek memiliki keunggulan daya saing yang khas;

SDM yang terdidik, kreatif dan terampil serta kultur adaptif dengan perkembangan jaman dan sesuai dengan nilai-nilai religi dan sosial setempat yang positif;

Infrastruktur dinamis yang mendukung perbaikan pembelajaran, dan pengembangan serta pemanfaatan pengetahuan yang ada maupun yang baru;

Iklim kondusif beserta kerangka kebijakan dan penadbiran (governance) yang mendukung bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan pemajuan sistem inovasi;

Kesiapan dan penyelarasan terhadap perkembangan global.


Walaupun setiap daerah pada dasarnya secara politis dan ekonomi merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun keragaman multidimensional daerah merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, betapa penting daerah memiliki konsensus strategi yang jelas antara lain bagaimana akan memposisikannya dalam peta/lanskap perkembangan perekonomian global (nasional dan internasional), yang paling sesuai dengan potensi terbaiknya dan tentunya tidak selalu harus sama dengan daerah lainnya.

Buku ini tentunya tidak dimaksudkan untuk membahas hal ini secara khusus, namun perlu disampaikan bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggali beragam peluang, termasuk misalnya bagaimana ”budaya” daerah dikembangkan sebagai akar bagi pengembangan kompetensi daerah ke depan.

Karena inovasi pada dasarnya merupakan suatu proses sosial yang sifatnya lekat dengan tempat (a place-based social process), maka para pemimpin di daerah dapat mendorong interaksi dan mengarahkan bentuk lembaga-lembaga daerah (setempat) yang mempengaruhi proses inovasi. Beberapa implikasi yang patut diperhatikan dalam proses kebijakan antara lain adalah seperti berikut:

Faktor-faktor sosial dan pengembangan institusional merupakan hal yang sangat penting. Keterkaitan antara elemen-elemen sistem inovasi sangat menentukan kinerja sistem:

Infrastruktur riset dan klaster-klaster semakin perlu diperkuat; Inovasi bukanlah semata fenomenon suppy-push.

Pentingnya sisi demand dalam sistem inovasi: Kapasitas absorptif, baik pada tingkat perusahaan maupun daerah; Pengetahuan bukanlah “barang yang dapat diperoleh secara cuma-cuma,”

melainkan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh daerah. Kebijakan-kebijakan nasional akan berdampak pada tingkat lokal. Karena itu, interaksi

antara elemen pada skala spasial yang berbeda menjadi sangat penting. Kecenderungan meningkatnya peran jaringan dan klaster:

Talenta sangat penting bagi kemajuan dan faktor daya tarik daerah, baik bagi perkembangan “aset” intelektual, proses maupun kinerja keluaran inovasi, yang tentunya sangat kunci bagi upaya bersaing dalam kreativitas;

Semakin perlunya kombinasi yang saling memperkuat antara sumber daya pendidikan dan faktor-faktor kualitas hidup di daerah.

Upaya mendorong inovasi memerlukan bauran kebijakan yang tepat. Ini bukan saja penting bagi efektivitas, tetapi juga kememadaian cakupan (adequacy of scope) kebijakan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan upaya khusus daerah antara lain: Dukungan untuk meningkatkan/meng-upgrade kapasitas inovatif perusahaan

setempat; Infrastruktur untuk mempercepat difusi inovasi/teknologi/praktik baik di daerah; Dukungan perkembangan UKM melalui jaringan dan interaksi di daerah maupun

antara daerah dengan pihak luar; Mengembangkan dan mempertahankan talenta yang dibutuhkan untuk menggali,

mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik daerah; Menstimulasi kedua sisi, baik supply maupun demand bagi pengetahuan/inovasi; Mengembangkan sistem keuangan dan pendanaan yang mendukung inovasi di

daerah. Peran penting dari perencanaan strategis daerah dan regional foresight/roadmapping. Koordinasi kelembagaan (termasuk di lingkungan pemerintahan) di tingkat daerah/lokal

perlu terus diperbaiki.


255

3. ISU DAN TANTANGAN UMUM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH

3.1 Isu/Tantangan Umum

Wong dan Brahmakulam (2002) mengungkapkan bahwa pada umumnya negara berkembang menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas iptek dan inovasi sebagai berikut:

Keterbatasan kapasitas iptek (kelembagaan dan SDM); Keterbatasan sumber daya keuangan; Sektor swasta yang tidak kompetitif di negara berkembang; Kelemahan dalam kemauan politik (political will), kebijakan yang stabil, dan penegakan hukum

(law enforcement); Kebutuhan jangka pendek yang selalu mendominasi investasi jangka panjang dalam iptek.

Ini merupakan tantangan yang sebenarnya juga dihadapi oleh Indonesia (secara nasional maupun pada tataran daerah secara umum).

Merangkum diskusi yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, beberapa isu yang menurut hemat penulis perlu mendapat perhatian bagi pemecahannya terutama adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya input inovasi. Ini ditunjukkan oleh: a. Ketidakmemadaian pembiayaan iptek, termasuk rendahnya dana litbang. Pengeluaran

sebesar 0,05% dana litbang terhadap PDB merupakan rasio yang sangat rendah (bukan saja dalam perbandingan internasional, tetapi juga perbandingan dengan negara-negara anggota ASEAN tertentu seperti Singapura, Malaysia dan Thailand) dan merupakan salah satu kendala bagi pencapaian masa kritis aktivitas pengetahuan/inovasi (dan termasuk litbang) yang kompetitif dengan negara lain;121 Gambaran ini semakin memprihatinkan jika melihat proporsi alokasi pendanaan iptek daerah pada umumnya (khususnya yang bersumber dari APBD).

b. Kurang berkembangnya sistem pendanaan inovasi. Pembiayaan aktivitas inovasi (terutama litbang) yang rendah yang sebagian besar masih didukung oleh pengeluaran pemerintah “Pusat” belum mendorong perkembangan sumber pembiayaan lain terutama pembiayaan berupa kapital berisiko (risk capital) bagi komersialisasi inovasi/teknologi (hasil litbang) dan perkembangan perusahaan pemula (baru) yang inovatif.

c. Terbatasnya SDM bagi pemajuan inovasi dan difusi. Jumlah, kualitas dan sebaran tenaga SDM yang terspesialisasi masih sangat terbatas. Ketidakmemadaian SDM ini merupakan di antara persoalan serius yang dihadapi oleh setiap daerah umumnya di Indonesia. Tenaga teknis terampil, pakar/ahli terspesialisasi sesuai dengan kebutuhan daerah serta pewirausaha-pewirausaha inovatif adalah di antara kelompok yang sangat kurang.

2. Kegiatan litbang yang sejauh ini masih didominasi oleh lembaga litbang pemerintah dan

perguruan tinggi, keluarannya masih belum memuaskan. Ini diindikasikan antara lain oleh: a. Masih rendahnya keluaran HKI nasional dan publikasi ilmiah.

121 Proporsi pendanaan litbang Indonesia ini tentu masih demikian jauh dibanding dengan besaran yang direkomendasikan

UNESCO sebesar 2%. Menindaklanjuti the Lisbon Strategy, Uni Eropa (dikenal dengan European Council in Barcelona) mentargetkan proporsi pengeluaran litbang terhadap PDB minimum sebesar 3% untuk setiap negara anggotanya pada tahun 2010.


b. Kualitas keluaran yang beragam dan seringkali tidak terinformasikan dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah belum berkembangnya informasi tentang sejauh mana tingkat kesiapan teknologi/TKT (technology readiness level/TRL) yang dihasilkan/ dikembangkan oleh lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi untuk diadopsi oleh pengguna (calon pengguna).

c. Hasil litbang yang diadopsi oleh industri relatif masih terbatas. 3. Swasta belum menjadi pelaku inovasi yang dominan. Beberapa isu penting terkait antara lain

adalah sebagai berikut: a. Usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan pelaku bisnis terbesar dalam

ekonomi nasional dan daerah pada umumnya belum mempunyai kemampuan inovasi (jika pun ada, jumlah pelaku dan intensitasnya masih sangat terbatas) dan menghadapi kendala untuk dapat melaksanakan sendiri kegiatan litbang.

b. Sementara itu, usaha skala besar (UB) Indonesia umumnya bukan industrialis, sumber teknologi umumnya dari luar (impor), dan bukan saja belum menjadi sumber inovasi yang signifikan, tetapi juga belum menjadi pengguna utama hasil-hasil litbang (mitra utama) lembaga litbang atau perguruan tinggi nasional.

c. Investasi asing (FDI) walaupun tentu sangat penting bagi perkembangan perekonomian (terutama penyediaan kesempatan kerja), namun sebenarnya belum menjadi sumber alih dan difusi teknologi yang efektif, terutama bagi perkembangan aktivitas bisnis setempat/ sekitar (keterkaitan dengan ekonomi lokal rendah). Bentuk alih pengetahuan/teknologi lebih berupa embodied knowledge/technology, dan belum ada bukti signifikan terjadi dalam bentuk disembodied knowledge/technology. Walaupun beberapa telah menjalin keterkaitan bisnis dengan perusahaan setempat, sebagian perusahaan demikian (terutama yang berada di kawasan-kawasan industri) umumnya masih seperti enclave industries yang ”terisolasi” bagi (dalam) perekonomian daerah.

4. Persoalan umum di sisi penyediaan teknologi. Di luar investasi asing, perusahaan pemasok dan

pengguna (terutama bagi UKM), atau bahkan para pesaing bisnis, maka penyediaan teknologi biasanya berasal dari lembaga litbang dan perguruan tinggi. Namun sejauh ini biasanya pihak penyedia ini menghadapi berbagai persoalan, yang umumnya adalah sebagai berikut: a. Kompetensi yang masih relatif rendah. Terbatasnya sumber daya (terutama SDM dan

dana) dan kurang terfokusnya pengembangan bidang yang ditangani serta kendala masa kritis di bidang yang ditangani menyulitkan terbangunnya kompetensi khas dan kompetitif dari lembaga litbang dan perguruan tinggi.

b. Orientasi ke dalam (inward) yang terlampau menonjol dibanding terhadap kemanfaatan bagi pengguna atau calon penggunanya (moda 1 dalam model Gibbons, et al.) menjadi penghambat terbangunnya keterkaitan dengan komunitas pengguna dan bahkan untuk terbangunnya jaringan knowledge pool yang komplementatif dan sinergis.

c. Knowledge pool yang berada di daerah, pada umumnya belum menjadi “penggerak” signifikan bagi perkembangan bisnis/perekonomian setempat (walaupun beberapa keterkaitan telah ada).122 Walaupun beberapa daerah telah mengembangkan ”Badan Litbang Daerah (Balitbangda),” namun selain organisasi ini relatif masih baru, juga pada umumnya memiliki SDM dengan kualifikasi peneliti dan keahlian terspesialisasi yang relatif masih terbatas.

122 Catatan: dalam berbagai kesempatan, penulis memperoleh “keluhan” terutama dari kalangan UKM dan pembuat

kebijakan atas kurangnya perhatian dan/atau keterbatasan kemampuan perguruan tinggi setempat. Pembuat kebijakan di daerah sering juga mengeluhkan masih “terlampau teoritisnya” hasil-hasil penelitian perguruan tinggi. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi setempat sering mengungkapkan pula “kekurangseriusan” para pembuat kebijakan di daerah dan “terbatasnya kemampuan” pelaku UKM setempat pada umumnya. “Kesenjangan” klasik demikian tentu perlu mendapat perhatian bagi pemecahannya.


257

d. Lambatnya regenerasi SDM berkemampuan riset dan pengembangan. Apresiasi yang rendah terhadap profesi litbang dan pembatasan perekrutan tenaga baru serta peraturan perundangan (UU Kepegawaian) tidak saja menjadi kendala yang sering dikeluhkan bagi perkembangan profesionalisme di bidang iptek/litbang, tetapi juga mobilitas dan regenerasi SDM iptek di masa depan.

e. Brain drain di lembaga litbang dan daerah. Persoalan-persoalan yang disampaikan di atas turut mempengaruhi gejala terjadinya brain drain (”surut atau hilangnya” tenaga berkualifikasi, yang semestinya diharapkan dapat berperan penting), sekalipun ini tidak selalu nampak secara jelas. ”Pengangguran tersembunyi” (disguised unemployement) di lembaga litbang atau perguruan tinggi, alih profesi SDM iptek/litbang, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, atau kecenderungan SDM terdidik di daerah untuk lebih memilih berkarir di kota-kota besar tertentu adalah di antara gejala brain drain demikian. Brain drain umumnya terkait dengan faktor insentif/reward yang buruk (imbalan keuangan dan/atau non-keuangan yang rendah, kesempatan karir yang terbatas, dan lainnya) dan lingkungan yang biasanya dinilai tidak mendukung atau tidak sekompetitif bidang profesi/tugas atau daerah lainnya. Ketika gejala/persoalan demikian ”meluas,” maka persoalan brain drain sebenarnya bukan sekedar menyangkut etika/komitmen personil individual, tetapi juga menyangkut kelemahan manajemen dalam organisasi atau daerah yang bersangkutan dan kesungguhan pemerintah mengatasinya. Jika hal demikian dibiarkan berlarut, maka pengembangan kompetensi lembaga litbang/ perguruan tinggi ataupun kompetensi daerah memang masih akan terbatas sebagai mimpi.

5. Isu umum di sisi “pengguna”. Pengguna dalam sistem inovasi terutama adalah pihak swasta

(badan usaha) sebagai pelaku bisnis ataupun pemerintah baik sebagai pembuat kebijakan ataupun pengguna jasa tertentu sesuai tugas/fungsi pemerintahannya. Detail persoalan membutuhkan elaborasi untuk masing-masing pengguna secara kontekstual dan tentunya bukan maksud buku ini mencakup hal demikian. Namun persoalan utama yang umumnya dihadapi dapat disampaikan sebagai berikut:

a. “Keperdulian” (awareness) yang masih rendah. Ketertinggalan pelaku usaha (terutama UKM), misalnya dalam memenuhi ketentuan perundangan tertentu, bidang teknologi, manajemen atau bidang lain, sering terjadi karena keterbatasan ”kesadaran/pengetahuan atau pemahaman” atas isu tertentu atau tuntutan penyikapan atas perkembangan perubahan tertentu yang semestinya dilakukannya. Beberapa kasus pelanggaran HKI dan keterbatasan pemanfaatan hasil litbang oleh UKM di beberapa daerah adalah di antara contoh akibat hal ini. Serupa dengan hal tersebut, terbatasnya peran pembuat kebijakan untuk memanfaatkan hasil litbang atau mengembangkan instrumen kebijakan (program) yang sesuai, menindaklanjuti hasil litbang atau kajian kebijakan misalnya sering terkendala hal ini. Perubahan/perkembangan yang terjadi, termasuk misalnya urgensi pengembangan sistem inovasi yang terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah (dan bukan semata tugas “Pemerintah Pusat” atau KRT semata), menuntut semua pihak menyadari dan meningkatkan pemahamannya akan hal ini.

b. Keterbatasan kemampuan absorpsi pelaku bisnis, terutama UKM. Sebagian besar pelaku bisnis adalah UKM, yang sejauh ini harus diakui kemampuan absorpsinya terhadap hal-hal yang baru baginya (misalnya teknologi atau praktik-praktik baik) masih relatif rendah. Perbaikan-perbaikan dalam praktik bisnis pada umumnya membutuhkan kemampuan menyerap dan memanfaatkan hal baru secara lebih baik dari sebelumnya. Aliran pengetahuan, baik yang berupa tacit (tacit knowledge) ataupun yang terkodifikasi (codified knowledge) membutuhkan kemampuan absorpsi yang sesuai pada si penggunanya (selain elemen-elemen lain). Pengabaian pada perbaikan (upgrading) kemampuan pengguna sering menjadi kendala atau faktor yang menentukan kegagalan alih pengetahuan/teknologi dari lembaga litbang/perguruan tinggi kepada UKM.


c. Pelaku bisnis berskala besar umumnya belum berorientasi inovasi. Pernyataan ini mungkin bernada ”kontroversial.” Tetapi sebenarnya ini juga bukan hal yang baru dan telah cukup banyak diskusi menyoroti hal ini. Orientasi jangka pendek perusahaan yang terlampau mendominasi strategi bisnis (yang juga umumnya terjadi di berbagai negara) menyulitkan terbangunnya kemampuan inovatif perusahaan yang bersangkutan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga litbang atau perguruan tinggi. Sama dengan isu-isu lainnya, ini memang tidak berdiri sendiri. Beberapa hal mungkin patut diberi catatan:

Kesenjangan ”orientasi dan kultur kerja” antara lembaga litbang/perguruan tinggi dengan pelaku bisnis misalnya, sering dinilai sebagai faktor penghambat atau mempengaruhi potensi kolaborasi antarpihak. Persepsi umum terhadap lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi nampaknya belum sebagai bagian penting bagi perbaikan nilai tambah aktivitas bisnis;

”Keengganan” swasta berinvestasi dalam aktivitas inovasi (litbang) juga terkait dengan tidak/belum adanya insentif yang efektif dibanding dengan di negara lain. Aktivitas yang berpotensi memberikan imbalan tinggi tetapi juga berisiko demikian lebih ”diserahkan” kepada mekanisme pasar.

Karenanya, ketika mekanisme pasar yang berkembang di Indonesia tidak memberikan sinyal insentif yang efektif (artinya pelaku bisnis harus menanggung sendiri risiko tersebut, walaupun berpotensi memberikan manfaat sosial yang besar), maka tentu saja yang terjadi adalah ”kegagalan pasar” yang tidak terpecahkan. Ini menjadi isu umum, berbeda dengan negara yang relatif maju, mengapa sejauh ini aktivitas ”inovasi” (termasuk litbang) di swasta di Indonesia masih sangat underinvest.

6. Lemahnya keterkaitan antara penyediaan potensi inovasi dengan industri. Aliran pengetahuan

atau proses inovasi yang masih terbatas tidak saja karena kelemahan-kelemahan seperti disampaikan, tetapi juga dihadapi berkaitan dengan keterkaitan dan/atau interaksi antarpihak. Ini terutama berupa:

a. Belum berkembangnya antarmuka (interface) yang efektif antara penyedia dan pengguna pengetahuan/inovasi atau praktik baik. Kemitraan/aliansi triple helix belum banyak berkembang. Demikian juga jasa intermediasi inovasi yang masih lemah. Asosiasi bisnis, profesi dan/atau intermediaries lainnya belum berperan signifikan dalam aktivitas terkait dengan inovasi atau komersialisasi hasil litbang.

b. Sistem litbang dan industri (swasta), BUMN, BUMNIS, maupun militer belum saling memperkuat. Industri yang semula diharapkan menjadi wahana alih teknologi (BUMNIS) bahkan dapat dikatakan melemah sejak krisis ekonomi 1997.

c. Keragaman lembaga dalam aktivitas inovasi masih cenderung tersegmentasi/ terfragmentasi dan kerjasama/kolaborasi antarlembaga belum berkembang baik.

7. Kelemahan yang berkaitan dengan kondisi umum dan kerangka kebijakan inovasi:

a. Infrastruktur inovasi, seperti misalnya lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga pendukung lainnya yang terspesialisasi relatif belum berkembang di seluruh daerah.

b. Kerangka regulasi penting yang masih lemah. Ini berupa regulasi yang menghambat, yang masih sering dirasakan oleh para aktor dalam sistem inovasi (misalnya perijinan bisnis, dan perundangan PNBP), maupun belum adanya instrumen kebijakan yang dinilai diperlukan (misalnya insentif perpajakan bagi aktivitas inovasi oleh swasta).

c. Belum koherennya kebijakan inovasi. Ini merupakan isu kompleks terkait dengan beragam isu lain seperti disebutkan sebelumnya dan juga beberapa hal berikut:


259

Pengembangan/penguatan sistem inovasi sendiri belum sepenuhnya menjadi agenda nasional (dan daerah), walaupun perundangan yang telah dimiliki memberikan landasan hukum bagi hal ini.

Lembaga pemerintah yang ada (pada tataran nasional maupun daerah) cenderung ”terfragmentasi” dan bekerja untuk sektornya masing-masing. Koordinasi antar-lembaga pemerintah (dan termasuk juga antarlembaga litbang dan/atau perguruan tinggi) dalam kerangka sistem inovasi masih lemah.

Pengembangan yang tidak/belum terfokus sehingga sulit mendorong terbentuknya masa kritis bagi perkembangan inovasi.

Kebijakan/rencana nasional masih belum efektif sebagai acuan bagi banyak pihak. Sebagai contoh, kebijakan strategis pembangunan nasional iptek belum menjadi acuan lembaga lain di luar KRT (dan LPND di bawah koordinasinya), termasuk bagi ”daerah.” Sementara daerah, pada umumnya belum memiliki dokumen strategis terkait dengan pengembangan sistem inovasi dan peningkatan daya saingnya.

Masa transisi, misalnya terkait dengan otonomi daerah, jika tidak diiringi perbaikan penadbiran (governance) dapat menjadi potensi ancaman kontra produktif bagi perkembangan inovasi di daerah maupun secara nasional.

d. Instrumen kebijakan yang dikembangkan, yang walaupun secara konsep telah baik, secara operasional sering kurang efektif. Ini antara lain karena kurangnya kesungguhan dalam pelaksanaan, tidak diimplementasikan secara konsisten (istiqomah), dan/atau tidak/kurang memiliki cakupan yang memadai.

e. Kapabilitas implementasi kebijakan inovasi, baik pada lembaga pembuat kebijakan maupun lembaga-lembaga pelaksana masih lemah. Ini juga terkait antara lain dengan kelemahan koordinasi dan belum adanya mekanisme yang efektif bagi implementasi kebijakan yang saling memperkuat.

3.2 Isu/Tantangan Utama Kebijakan Inovasi

Merangkum isu seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya (termasuk bab-bab sebelumnya), maka beberapa isu/tantangan utama kebijakan inovasi yang dipandang perlu untuk dipecahkan dapat dikelompokkan seperti berikut.

1. Kelemahan kerangka umum.

Di antara persoalan/faktor yang sangat menghambat perkembangan sistem inovasi antara lain adalah menyangkut isu berikut:

Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti: Regulasi yang menghambat; Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan); Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi; Administrasi yang birokratif;

Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi; Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi; Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.


2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM.

Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.

3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang).

Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antar- dan antara berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi daerah.

4. Persoalan budaya inovasi.

Beragam isu yang diungkapkan pada Sub-bab 3.1 sebenarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan:

Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;

Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;

Mobilitas dan interaksi yang terbatas dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;

Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.

5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.

Ini berupa kelemahan dalam bisnis maupun non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan daya saing yang khas, yang juga berkaitan dengan dan/atau disebabkan oleh;

Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan daya saing yang lebih terfokus;

Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah;

Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan di daerah dalam pemajuan inovasi dan difusinya;


261

Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif di daerah;

Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.

6. Tantangan global.

Seperti telah didiskusikan, berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat meminimalisasi dampak negatifnya dan memaksimumkan kemanfaatan bagi masyarakat.

4. PERAN PEMERINTAH

4.1 Peran Umum Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Inovasi

Diskusi pada bab-bab sebelumnya telah menyinggung tentang peran pemerintah dalam mendorong pengembangan sistem inovasi. Di sini penulis ingin memberikan tekanan pada beberapa hal agar pemerintah daerah semakin dapat menjalankan perannya dengan tepat dalam pemajuan sistem inovasi. Pemerintah pada beragam tataran (nasional/pusat dan daerah), walaupun sama-sama memiliki tanggung jawab atas pemajuan sistem inovasi, namun masing-masing tentu perlu melakukan peran-peran tertentu sesuai dengan ranah kewenangan, jangkauan dan ketentuan tata pemerintahan yang berlaku. Tetapi beberapa hal penting mendasar perlu memperoleh perhatian oleh seluruh pemerintahan sebagai penentu/pembuat kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas/fungsi pelayanan publiknya. Hal ini terutama adalah menyangkut isu berikut.

1. Semakin perlunya perhatian pada pengetahuan dan inovasi dan pemahaman atas sistem inovasi.

Daya saing menjadi landasan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil.

Pengetahuan/inovasi senantiasa menjadi faktor penting bagi pembangunan. Namun kini perannya semakin menentukan bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, semua pihak perlu semakin memberi perhatian dalam hal ini mengingat perkembangan kontekstual di era percepatan penciptaan/pengembangan dan difusi pengetahuan.

Pemahaman atas inovasi bagi peningkatan daya saing, berkembang dalam tatanan yang berubah dinamis, tidak sekedar karena dorongan teknologi atau tarikan permintaan secara sekuensial-linier, melainkan interaksi dinamis keduanya. Membangun daya saing memerlukan pendekatan bersistem, dan keterpaduan serta keserentakan gerak langkah semua pihak dalam sistem. Perubahan yang terjadi antara lain juga menyangkut bagaimana pengetahuan dihasilkan dan digunakan menunjukkan semakin perlunya perhatian terhadap penataan penadbiran beragam pengetahuan/teknologi atau inovasi, penyedia dan pengguna, baik yang bersifat dasar maupun terapan.

Tuntutan dunia usaha dan masyarakat secara umum agar pengetahuan/inovasi memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan persoalan nyata yang dihadapi sangat penting untuk direspon dan menjadi bagian integral dalam pengembangan pola sistem pengetahuan/inovasi. Telah menjadi fenomena kecenderungan umum bahwa masyarakat semakin menuntut relevansi pengetahuan/teknologi atau inovasi terhadap


kebutuhan mereka. Karena itu, moda (pola) bagaimana pengembangan pengetahuan dan kemanfaatannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya dan politik) cenderung berubah. Moda 2 dalam pengembangan pengetahuan semakin menjadi elemen penting bagi pihak/aktor litbang di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Intinya, sekalipun pengembangan keilmuan sangat penting, namun itu tidak berarti bahwa dunia pendidikan dan litbang merupakan lingkungan eksklusif dan terisolasi dari sistem sosial ekonomi dan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini tentunya memerlukan keterlibatan dan penadbiran pengetahuan, riset atau aktivitas inovasi serta kebijakan yang lebih baik.

2. Pengembangan/penguatan sistem inovasi perlu menjadi agenda utama pembangunan dan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional/daerah.

Pengalaman yang dilalui sendiri oleh bangsa Indonesia sejauh ini dan praktik-praktik yang dialami oleh negara lain memberikan pelajaran pentingnya kesungguhan, kepemimpinan, kepeloporan, komitmen dan konsistensi dalam menjalankan pembangunan. Ketika upaya yang urgen tidak secara sadar teragendakan dan terencanakan, maka hal demikian cenderung hanya sebatas wacana tanpa upaya kongkrit dan jelas.

Penetapan pengembangan sistem inovasi sebagai salah satu agenda prioritas nasional dan daerah juga sangat penting karena berimplikasi antara lain pada perlunya upaya terpadu bahwa semua elemen pemerintahan melaksanakan perannya secara lebih terkoordinasi.

Otonomi daerah merupakan momentum baik bagi pembangunan sistem inovasi. Namun sebaliknya, bila hal ini terabaikan, maka masa ”transisi” saat kini justru dapat berpotensi menjadi kontra produktif dan bahkan sangat boleh jadi berakibat pada kemunduran dalam pembangunan.

3. Pentingnya strategi inovasi. Pada tataran nasional maupun daerah, ”konsensus” para pemangku kepentingan atas kejelasan arah, strategi (termasuk prioritas) dan langkah-langkah utama kebijakan pembangunan sistem inovasi perlu dirumuskan sebagai pedoman dalam membentuk keterpaduan dan keserentakan langkah para pihak serta melaksanakan peran masing-masing. Ini juga terkait dengan dan sebagai implikasi dari perundangan yang ada seperti UU No. 18 tahun 2002 (Sisnas P3Iptek), UU No. 25 tahun 2005 (SPPN), dan UU No. 32 tahun 2004 (Pemerintahan Daerah).

Pada tataran nasional, hal ini bukan hal baru walaupun perbaikan-perbaikan perlu terus dilakukan. Pada tataran daerah, upaya ini relatif baru. Isu pengetahuan/teknologi dan inovasi sebelumnya merupakan/dianggap ranah utama dari, dan sangat ditentukan oleh kebijakan nasional. Namun kini semakin disadari bahwa peran daerah yang lebih besar dan karenanya juga kebijakan daerah dalam pemajuan sistem inovasi sangatlah penting. Hal ini tentu akan berimplikasi pada pergeseran “aturan main” dan kerangka serta siklus kebijakan inovasi.

Pergeseran pandangan yang semakin menekankan sifat sistemik inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial semakin memerlukan upaya yang lebih baik yang menuntut perbaikan kebijakan dan politik (di seluruh tataran) serta penadbiran dan kinerja inovasi.

Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya (termasuk penggunaan dana yang diperoleh dari pembayar pajak) semakin menjadi bagian penting penadbiran publik yang baik (good public governance) yang tentu juga berlaku bagi kebijakan inovasi.


263

4. Pentingnya kepemimpinan dan kepeloporan daerah dalam pengembangan sistem inovasi.

Perkembangan pemerintahan yang semakin memberi peran penting kepada daerah menuntut peran lebih baik dari daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, termasuk dalam pengembangan sistem inovasi. Kepemimpinan dan kepeloporan daerah akan semakin menentukan upaya ini dan semua pihak perlu mendorong dan membantu pewujudan hal tersebut. Seperti ditegaskan antara lain dalam UU No. 32/2004, bahwa

tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan

kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g).

Sebagaimana telah didiskusikan, pengembangan sistem inovasi daerah merupakan determinan bagi keberhasilan peningkatan daya saing daerah.

Mendorong perkembangan ekonomi yang semakin mampu mendayagunakan pengetahuan/inovasi bagi pemajuan ekonomi dan sosial-budaya daerah. “Perkembangan ekonomi” dalam hal ini mempunyai arti sebagai upaya dan proses dinamis perbaikan ekonomi daerah, termasuk pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, baik melalui peningkatan akses, “akuisisi,” dan penyesuaian teknologi dari “luar” daerah, maupun peningkatan pemanfaatan dan penciptaan/pengembangan teknologi sendiri untuk kebutuhan khusus daerah.

5. Pembangunan sistem inovasi sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

Pengembangan sistem inovasi bukanlah langkah sesaat, tetapi suatu proses yang memerlukan komitmen, kesungguhan dan konsistensi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu juga yang sering diungkapkan oleh para pakar bahwa pengembangan sistem inovasi intinya merupakan proses pembelajaran, demikian halnya dengan kebijakan yang diperlukannya. Dalam siklus inovasi, maka adopsi dan difusi yang luas dalam masyarakat umumnya membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Namun sebaliknya, siklusnya dalam perkembangannya cenderung semakin pendek (sebagai ilustrasi lihat Gambar 7.3).123 Pola pembangunan yang terlampau didominasi oleh orientasi jangka pendek akan selalu ”menyisihkan” langkah-langkah pengembangan sistem inovasi sebagai agenda prioritas. 124

Perbaikan terus-menerus juga diperlukan dalam konteks membangun kapasitas untuk bertindak, melakukan langkah-langkah penting sesuai dengan konteks dan perkembangannya, dan beradaptasi di tengah lingkungan persaingan internasional yang semakin meningkat serta dinamika perubahan yang cepat dan kompleks.

Pengembangan sistem inovasi dalam kondisi seperti yang dihadapi oleh Indonesia (dalam tataran nasional maupun daerah) memerlukan percepatan, terutama dalam turut memecahkan persoalan yang kini dihadapi dan menyikapi perubahan-perubahan strategis terhadap masa depan bangsa, dan memanfaatkan serta menciptakan peluang yang berkembang, serta mengurangi kesenjangan dalam dan antardaerah maupun dalam dan antarkelompok masyarakat.

123 Teknologi baru umumnya membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi standar baru. Pengalaman di Amerika Serikat

menunjukkan misalnya lamanya waktu yang diperlukan oleh setiap teknologi untuk menjangkau 25% rumah tangga antara lain sebagai berikut: Mobil = 56 tahun; Listrik = 45 tahun; Telepon = 36 tahun; Microwave = 31 tahun; Televisi = 26 tahun; Internet = 23 tahun; Cellular phone = 14 tahun.

124 Percepatan perkembangan iptek yang tidak disikapi dengan baik akan membuat negara/daerah semakin tertinggal dan berpotensi mempertajam kesenjangan yang berkembang, baik antarnegara, antardaerah ataupun antarmasyarakat.


100908070605040302010 110

Listrik (1873) Telepon

(1876)

Mobil(1886)

Televisi(1926) Radio

(1905)VCR

(1952)

Microwave(1953)

Cell Phone(1983)

PC(1975)

Sumber : Rich Kaplan (Microsoft), Dikutip dari Morse (2002).

Internet(1975)

Pers

enta

se“K

epem

ilika

n”(O

wne

rshi

p)

Lama (dalam Tahun) sejak Invensi

1

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

Gambar 7.3 Contoh Ilustatif Tingkat Adopsi Inovasi di Amerika Serikat.

Pemerintah pada dasarnya berperan dalam mengatasi tantangan kekinian berkaitan dengan struktur administratif dan instrumen-instrumen kebijakan yang disusun sebagai respons terhadap persoalan masa lampau. Dalam pengembangan sistem inovasi pola responsif demikian dinilai tidak cukup. Pemerintah juga perlu semakin memperhatikan dinamika perubahan/perkembangan dan berorientasi pada masa depan. Upaya-upaya antisipatif dipandang semakin penting dalam menumbuhkembangkan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya secara ”konvensional” biasanya mengintervensi bidang pengetahuan/teknologi untuk mengatasi ”kegagalan pasar” (market failures). Namun dalam pengembangan sistem inovasi, paradigma demikian dinilai tidak memadai. Dengan sifat kompleksitas dan dinamika sistem inovasi, pemerintah juga perlu mengatasi kegagalan sistemik (systemic failures) yang menghalangi berfungsinya sistem inovasi dan yang menghambat aliran pengetahuan dan teknologi, yang dapat berakibat antara lain pada penurunan efisiensi upaya litbang, efektivitas komersialisasi/pemanfaatan atau difusi hasil litbang atau praktik-praktik baik. Kegagalan sistemik demikian dapat muncul dari ketidaksepadanan antara berbagai komponen sistem inovasi, misalnya berupa insentif yang bertentangan bagi lembaga pasar dan non-pasar, atau karena kekakuan kelembagaan (akibat terlampau sempitnya spesialisasi), informasi asimetrik dan kesenjangan komunikasi, serta kelemahan jaringan atau mobilitas personil (lihat diskusi pada bagian-bagian sebelumnya).

Pemerintah sering dipandang perlu untuk dapat memainkan peran mengintegrasikan dalam penadbiran pengetahuan/inovasi berdasarkan konteks perekonomian secara luas dengan mengembangkan kebijakan teknologi dan inovasi sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan kontribusi yang terkoordinasi dari berbagai kebijakan, antara lain dalam rangka:


265

Mengembangkan kerangka dasar yang kondusif bagi inovasi seperti misalnya lingkungan ekonomi makro yang stabil, perpajakan dan lingkungan regulasi yang mendukung, dan infrastruktur yang memadai, serta kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.

Menghilangkan hambatan-hambatan tertentu terhadap inovasi dalam sektor bisnis dan meningkatkan sinergi antara investasi publik dan swasta dalam inovasi.

Mengembangkan instrumen-instrumen ”tematik” tertentu yang dinilai urgen bagi pemajuan sistem inovasi sesuai dengan konteksnya (dalam memecahkan isu-isu/tantangan kebijakan yang mendesak), baik pada tataran nasional maupun daerah.

Seperti telah disinggung pada Bab 6, ketentuan tentang fungsi dan peran pemerintah dan masyarakat yang secara spesifik berkaitan dengan bidang iptek dan telah digariskan oleh perundangan dapat dilihat dalam UU No. 18 tahun 2002 Bab IV (Fungsi dan Peran Pemerintah, Pasal 18 – 23)) dan Bab V (Peran Serta Masyarakat, Pasal 24 dan 25).

4.2 Beberapa Peran Relevan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan semangat utama buku ini, penulis selanjutnya ingin menekankan beberapa peran khusus pemerintah daerah yang dipandang penting (selain yang telah disampaikan di atas) dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Beberapa peran relevan pemerintah daerah terutama adalah sebagai berikut:

1. Peran utama pemerintah daerah pada dasarnya adalah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan inovasi di daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan di daerah antara lain perlu:

Menghilangkan/meminimalisasi hambatan-hambatan (terutama hambatan regulasi daerah) bagi perkembangan inovasi secara umum dan perkembangan bisnis di daerah.

Mengembangkan kerangka regulasi (regulatory framework) yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing dan dinilai urgen, antara lain untuk mendorong peningkatan sinergi antara investasi publik dan swasta dalam inovasi, perkembangan bisnis (baik yang telah ada, yang baru dan investasi dari luar), dan insentif tertentu bagi pemajuan sistem inovasi daerah.

Mengembangkan infrastruktur inovasi yang terspesialisasi sesuai dengan kebutuhan daerah, dan investasi dalam pembelajaran, termasuk pengembangan pendidikan dan keterampilan di daerah. Bentuk seperti ”taman teknologi, inkubator,” dan/atau lainnya semakin dinilai penting bagi perkembangan sistem inovasi daerah.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, respons kebijakan yang tepat dan cepat.

Melakukan perbaikan-perbaikan terus menerus dalam penadbiran inovasi di daerahnya dan koordinasi dengan daerah lain dan tataran nasional, maupun internasional.

2. Mengembangkan strategi inovasi daerah dan meningkatkan pembelajaran dalam proses kebijakan inovasi:

Setiap daerah perlu mengembangkan strategi inovasi yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Tentunya, karena sistem inovasi daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional, maka upaya daerah juga perlu diarahkan agar mendorong terbentuknya kesinkronan/kesejalanan dan koordinasi yang lebih baik dengan konteks nasional.


Memahami kondisi setempat berkaitan dengan inovasi sebagai basis bagi penetapan agenda yang tepat. Karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengembangan ketersediaan data, analisis, tinjauan berkaitan dengan sistem inovasi di daerahnya masing-masing.

Mengembangkan pembelajaran atas pengalaman daerah sendiri dan belajar dari pihak lain. Upaya seperti benchmarking, studi banding, dan pemanfaatan praktik baik perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah, untuk selanjutnya melakukan penyesuaian dengan konteks daerah masing-masing.

Mengembangkan pola penadbiran inovasi, termasuk kebijakan dan kelembagaannya, yang dinilai sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Kebijakan inovasi pada dasarnya merupakan proses pembelajaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) kunci sejak awal dan dalam formulasi instrumen kebijakan, termasuk kemungkinan dalam penentuan indikator kinerja (keberhasilan) yang jelas, dan pengawasan yang baik.

3. Pemerintah daerah perlu bersikap proaktif dalam pengembangan sistem inovasi daerah dan mendukung munculnya potensi keunggulan daerah (termasuk misalnya bidang-bidang dan/atau produk baru). Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah:

Mengembangkan kerangka dan instrumen-intrumen kebijakan inovasi yang penting bagi daerah.

Memprakarsai langkah-langkah pengembangan/penguatan yang dinilai prioritas bagi daerah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan misalnya bentuk-bentuk seperti:

Menciptakan/memperkuat keterkaitan (hubungan) dalam sistem inovasi. Pengembangan/penguatan sistem inovasi dan prakarsa pengembangan klaster industri ibaratnya adalah mata uang logam bersisi ganda yang satu sama lain akan saling berkaitan dan memperkuat, atau sebaliknya.

Meningkatkan kapabilitas teknologi dan manajemen pelaku bisnis di daerah. Fokus utama adalah pada UKM setempat. Beberapa langkah penting adalah meningkatkan kapabilitas teknologi UKM yang ada, mendorong perkembangan perusahaan baru (pemula) yang inovatif, dan menumbuhkembangkan/memperkuat keterkaitan dengan investasi dari luar (perusahaan besar, PMA) dengan UKM setempat. Upaya mengembangkan talenta (dari daerah sendiri maupun dari luar) sangat penting bagi pemajuan sistem inovasi daerah.

Inventarisasi, pengembangan dan perlindungan hukum serta pemanfaatan potensi spesifik lokal seperti pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/ technology) dan potensi lokal lainnya.

Pengembangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang penting bagi daerah.

Prakarsa kebijakan pengadaan pemerintah bagi inovasi lokal.

Pengembangan jaringan antara penyedia dan pengguna teknologi.

Pengembangan litbang kolaboratif, seperti dalam bentuk kerjasama, atau konsorsia.

Kontrak litbang untuk mendukung perkembangan UKM setempat.

Program (formal dan informal) selektif dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi.


267

Perluasan dalam implementasi HKI di daerah.

Pengembangan sistem pendanaan/pembiayaan inovasi daerah. Isu kebijakan yang sering menjadi titik paling lemah bagi perkembangan inovasi adalah pendanaan/ pembiayaan inovasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pembiayaan inovasi yang sesuai dengan konteks setempat, terutama bagi perkembangan perusahaan baru (pemula) yang inovatif di daerah.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah khususnya dalam bidang iptek, lihat misalnya UU No. 18 tahun 2002, terutama Pasal 20 dan 21.

4.3 Beberapa Isu Penadbiran

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan atau penadbiran kebijakan publik (public policy governance) khususnya, pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan mutlak dilakukan. Namun ini selalu mengandung risiko, yang bila tidak dikelola dengan baik justru berpotensi pada tidak efektifnya peran yang dilaksanakan dan kebijakan yang diterapkan. Pembagian tanggung jawab sektoral sering membawa kepada situasi di mana para aktor terjebak dengan cara pandang dan cara kerja yang terlampau “myopic, sempit, terkotak-kotak” dan seolah mengakumulasi dinding penyekat yang akhirnya terlampau sulit ditembus dalam membangun koordinasi dan kolaborasi sinergis dengan pihak lain, terutama pembuat kebijakan dengan ranah kewenangan yang berbeda.

Belajar dari pengalaman praktik beberapa negara dan perkembangan yang dilalui sendiri oleh Indonesia, penadbiran inovasi (innovation governance) di Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) perlu memperhatikan antara lain beberapa isu yang berkaitan dengan berikut ini:

Penerapan pendekatan yang terpadu dalam mengembangkan kebijakan inovasi;

Pengambilan keputusan dan penetapan prioritas;

Mengarahkan kelembagaan (organisasi dan pengorganisasian) litbang/iptek, intermediaries dan pendukung aktivitas inovasi lainnya;

Memperbaiki akuntabilitas para aktor;

Koordinasi kebijakan inovasi (nasional - daerah dan lintas-sektor).

Persoalan “fragmentasi” dalam lembaga pemerintah merupakan isu “klasik” yang sebenarnya juga bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Pola penadbiran inovasi di tingkat nasional sendiri sejauh ini lebih condong pada penadbiran sesuai dengan sektor kementerian/departemen masing-masing. Sebelumnya (menurut Keppres No. 47 tahun 2003, yang digantikan dengan Perpres No. 9 tahun 2005), ”kewenangannya” (dan artinya juga koordinasinya) berada pada dan merupakan tanggung jawab KRT. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah bagaimana mengembangkan pola yang sesuai bagi keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan ranah kompetensi masing-masing aktor (pembuat kebijakan maupun pelaksana aktivitas inovasi), mengatasi hambatan-hambatan untuk tindakan bersama dan keserentakan, dan fenomena persoalan multilevel, yang berkaitan dengan aspek politis dan operasional. Bagaimana membentuk kesinkronan antara ”Kebijakan Pembangunan Industri Nasional” (yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian) dengan ”Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek” (yang menjadi ranah KRT) merupakan salah satu contoh isu pengembangan keterpaduan dalam penadbiran inovasi. Dalam tataran daerah, hal serupa ini juga merupakan salah satu isu yang perlu dipecahkan konteks pragmatisnya.


Desain kebijakan baru dalam penadbiran inovasi sering dinilai perlu mengingat beberapa urgensi antara lain:

Paradigma baru dalam menghadapi pengetahuan/inovasi dalam cara pandang sistem;

Paradigma baru dalam intervensi pemerintah (misalnya semakin perlunya pola kooperatif, perlunya sistem pemantauan dan/atau supervisi yang terintegrasi dalam proses kebijakan, dan peran pemerintah yang lebih pada proses fasilitasi dan enabling dalam pemajuan sistem inovasi);

Penadbiran publik (public governance) yang baru, yang lebih semakin menuntut efisiensi, akuntabilitas, dan kebebasan operasional;

Merespon kompleksitas penadbiran sistemik (systemic governance), terutama berkaitan dengan beberapa hal seperti:

Keterbatasan informasi menyangkut isu-isu kebijakan yang dihadapi;

Beragam variabel yang perlu dipertimbangkan;

Interaksi, feedback, dan siklus dalam proses kebijakan.

Respons untuk meningkatkan fleksibilitas, responsivitas/ketanggapan dan keserentakan;

Pengorganisasian interaksi, jaringan dan regulasi prosedural.

Koordinasi horisontal juga perlu dikembangkan yang sesuai dengan konteksnya (nasional maupun daerah). Isu menyangkut desain kebijakan baru, pengembangan infrastruktur legal yang sesuai, dan pengorganisasian batasan (boundary) antarorganisasi misalnya, merupakan beberapa di antara yang perlu mendapat perhatian.

Reformasi fragmentasi kelembagaan/institusional merupakan hal yang sangat penting. Hal inti terutama bertujuan untuk meningkatkan responsivitas/ketanggapan, mengembangkan pola berpikir strategis untuk menghasilkan inovasi, dan berpikir sistemik dalam pengembangan kebijakan inovasi yang sesuai. Dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, beberapa cara perlu dikaji/dikembangkan. Namun pada dasarnya, para pihak perlu mendorong ”keterbukaan” atas inovasi kelembagaan demikian. Untuk itu, upaya-upaya sebaiknya mempertimbangkan (tidak mengabaikan) antara lain:

langkah penting untuk menanamkan pola berpikir strategis dalam organisasi,

keterbukaan atas kemungkinan kelembagaan baru atau inovasi kelembagaan (selain penguatan pola kelembagaan yang telah ada), dan

peningkatan kapasitas keserentakan bertindak.

Dalam kaitan ini, cara-cara yang sering dinilai ”klasik” sebenarnya tetap sangat penting, termasuk misalnya

Mengorganisasikan pertemuan-pertemuan;

Memperkuat “jaringan”;

Menciptakan ruang interaksi produktif;

Mendorong perubahan sikap dan budaya secara terus-menerus.


269

5. CATATAN PENUTUP

Pengembangan sistem inovasi semakin urgen dalam pembangunan ekonomi. Namun untuk dapat mengembangkannya, para pihak perlu memahami beragam aspek dan tantangan yang dihadapi. Penulis ingin menekankan bahwa dalam upaya pengembangan sistem inovasi perlu pula dipahami beberapa hal berikut:

1. Penyediaan data dan informasi dasar (baseline data/information) merupakan hal sangat mendasar yang penting dikembangkan pada tingkat nasional maupun daerah, sebagai pijakan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya yang dinilai penting.

2. ”Belajar” dari pihak lain, termasuk melalui benchmark semakin dipandang penting selain untuk meningkatkan pengetahuan tentang posisi sendiri dalam lingkungan baru beserta perkembangannya juga memahami dan memetik pelajaran dari keberhasilan (misalnya praktik baik/terbaik) maupun kegagalan pihak lain, dengan menyesuaikannya dengan konteks yang dihadapi.

3. Membangun kapasitas inovasi merupakan proses jangka panjang dan kumulatif. Pengembangan teknologi atau inovasi sering membutuhkan waktu yang lama dan investasi sumber daya yang tidak sedikit. Sekalipun teknologi/inovasi dinilai cukup siap untuk komersialisasi, seringkali dibutuhkan waktu adopsi yang tidak sebentar, terutama bagi inovasi yang bersifat ”terobosan”. Karenanya, peran pemerintah selalu diperlukan dalam mendorong pengembangan sistem inovasi.

4. Para penyedia pengetahuan/teknologi berperan penting dalam pemajuan sistem inovasi. Di antara ”faktor” yang termasuk dinilai sering ”terabaikan” oleh para penyedia teknologi (peneliti atau enjiner) adalah informasi dan/atau upaya penyiapan teknologi yang ”sesuai” dengan konteks kebutuhan/permintaannya. Pihak penyedia teknologi sebaiknya mengembangkan kesiapan teknologi sesuai dengan konteks kebutuhan dan menginformasikannya kepada (menyediakan informasi bagi) para calon pengguna (adopter).

5. Penadbiran yang baik merupakan suatu keharusan. Sehubungan dengan itu, tidak saja diperlukan aturan perundangan (hukum, regulasi), standar profesi dan etika yang mendukung, tetapi juga upaya-upaya para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingannya untuk senantiasa memperbaiki pola organisasi dan pengorganisasian, koordinasi dan interaksi produktif satu dengan lainnya, selain perbaikan kompetensi dan peran masing-masing.

6. Pada dasarnya tidak ada suatu formula pasti bagi pengembangan kapasitas inovasi yang “baku” yang menjamin pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sistem inovasi merupakan suatu proses, yang membutuhkan kepemimpinan, kepeloporan, dan komitmen dalam upaya perbaikan yang terus-menerus, karena ini merupakan kunci bagi keberhasilan.

7. Kebijakan inovasi di Indonesia (pada tataran nasional dan daerah) perlu berfokus pada “relung” (niche), lokasi, pasar dan prioritas yang sesuai dengan potensi terbaik nasional (dan daerah masing-masing), dengan tidak mengabaikan potensi pasar nasional (setempat) yang besar.

8. Membangun kemampuan berinovasi dan kemampuan bersaing di daerah harus dibarengi dengan perubahan sikap mental ”inferior” untuk senantiasa menghasilkan/memberikan yang terbaik (contoh perubahan sikap mental demikian misalnya adalah bahwa produksi berkualitas terbaik bukan sekedar untuk pasar ”ekspor,” tetapi justru untuk para konsumen pasar setempat), memanfaatkan yang terbaik dan mencintai produksi sendiri.

Sebagaimana telah disampaikan, dengan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia (secara nasional maupun pada tataran daerah), maka pengembangan iptek, litbang dan pemajuan inovasi perlu menjadi bagian integral dari agenda prioritas nasional dan daerah. Ini juga berarti bahwa kebijakan iptek, litbang dan kebijakan inovasi perlu menjadi bagian integral dari prioritas kebijakan


nasional dan daerah. Selain itu, pengembangan sistem inovasi perlu dikembangkan sesuai dengan potensi terbaik sendiri dan relevan dengan pengembangan struktur ekonomi dan kelembagaan.

Upaya-upaya yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan difusi dan proses pembelajaran, terutama di daerah dan di lingkungan UKM. Pemerintah juga perlu secara sungguh-sungguh mengembangkan insentif (misalnya insentif perpajakan) yang kompetitif untuk mendorong peningkatan dan percepatan inovasi oleh pelaku bisnis (swasta).

Mengingat bahwa kemajuan inovasi justru ditentukan oleh pelaku swasta, maka langkah-langkah pemerintah juga perlu semakin diarahkan untuk mendorong/memperkuat keterkaitan, komplementasi, dan kolaborasi sinergis antara investasi pemerintah dan swasta dalam aktivitas inovasi, termasuk aktivitas litbang.

Documents

Bab 7 - Beberapa Isu Penting