69 

 

BAB 3

ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

3.1 Tentang Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan

perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

• Jawatan pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak

berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas

pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah.

• Jawatan lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap

barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.

• Jawatan akuntan pajak yang bertugas membantu jawatan pajak

untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan

Wajib Pajak Badan.

• Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan

Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan

pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun

1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan

kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat

Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan

Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976,

Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter

70

 

 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember

1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat

IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang

semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak

Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti

menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah,

dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di

Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa,

Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini

kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti

yang ada sekarang ini.

3.1.2 Tujuan Perusahaan

Ada beberapa tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelayanan dalam

perpajakan.

2. Melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak

melalui pengawasan & penegakan hukum.

3. Melakukan peningkatan efektivitas efisiensi

organisasi melalui reformasi dan modernisasi.

71

 

 

4. Meningkatkan profesionalisme dan integritas

sumber daya masusia.

3.1.3 Kegiatan Perusahaan

Secara umum kegiatan bisnis Direktorat Jenderal Pajak

adalah mengatur seluruh perpajakan yang ada, tetapi secara

khusus kegiatan bisnis yang menjadi ruang lingkup pada skripsi

ini adalah kegiatan bisnis perpajakan pajak bumi dan bangunan

pada sektor perkebunan.

3.1.4 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak :

• Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan

sistem administrasi perpajakan modern yang efektif,

efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan

integritas dan profesionalisme yang tinggi.

• Menjadi model pelayanan masyarakat yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan

kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan

masyarakat.

72

 

 

Misi Direktorat Jenderal Pajak :

1. Fiskal

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan

Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan

yang efektif dan efisien.

2. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam

mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan

kebijaksanaan yang minimizing distortion.

3. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi

masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta

administrasi perpajakan mutakhir.

73

 

 

3.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak yang

sesuai dengan ruang lingkup skripsi ini yaitu pada Direktorat

Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

3.1.6 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian

dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan,

74

 

 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi

dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,

dan rumah tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan

data, penyajian informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP

dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penertiban produk hukum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

75

 

 

penyuluhan, perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib

Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahan piutang pajak,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan

Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan

objek dan subjek pajak, pembentukan dan

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi.

8. Seksi Bimbingan Sistem

Melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan

penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan

evaluasi kebijakan teknik operasional, serta

76

 

 

pelaksanaan pelatihan sistem yang ada di Direktorat

Jenderal Pajak, serta administrasi program aplikasi.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada

Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam

rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan

ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil

banding.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

77

 

 

3.2 Gambaran Sistem

Setelah melakukan observasi dan wawancara akan segala proses

yang sedang berjalan, dapat dijelaskan dengan menggunakan Data Flow

Diagram (DFD) yang menjelaskan bagaimana alur dari proses

pendaftaran dan pendataan, penilaian, pembayaran dan penagihan

bersangkutan.

3.2.1 Data Flow Diagram

Alur yang dibuat adalah dengan menggunakan dua tipe

diagram, yaitu diagram konteks dan diagram nol, adalah sebagai

berikut :

78

 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Pendaftaran & Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran

79

 

 

Gambar 3.3 Diagram Nol Sistem Pendaftaran & Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran

80

 

 

3.2.2 Prosedur di Dalam Sistem

3.2.2.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

Prosedur pendaftaran dan pendataan di Direktorat

Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan

penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (LSPOP).

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

meneruskan perintah kepada Account Representative

(AR).

3. AR membuat konsep Surat Penyampaian SPOP dan

LSPOP.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti,

memaraf konsep Surat Penyampaian SPOP dan

LSPOP dan menyampaikan kepada Kepala KPP

Pratama.

5. Kepala KPP Pratama menyetujui dan

menandatangani Surat Penyampaian SPOP dan

LSPOP serta mengembalikan ke Seksi Pengawasan

dan Konsultasi.

81

 

 

6. AR menyampaikan Surat Penyampaian SPOP dan

LSPOP kepada Wajib Pajak.

7. Setelah menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi

oleh Wajib Pajak, Kepala Seksi Ekstensifikasi

Perpajakan meneliti SPOP dan LSPOP.

8. Wajib Pajak memberikan SPOP dan LSPOP yang

telah diisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi

Perpajakan.

9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan

memberikan usulan tindak lanjut kepada Kepala KPP

Pratama.

10. Kepala KPP Pratama mempelajari dan menyetujui

usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

82

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Prosedur Pendaftaran & Pendataan

83

 

 

3.2.2.2 Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian di Direktorat Jenderal Pajak

adalah sebagai berikut :

1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Penilai untuk

melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data

Masukan (FDM) berdasarkan SPOP, LSPOP dan

Lembar Kerja Penilaian/Laporan Penilaian.

2. Penilai melakukan penilaian, mengisi FDM dan

menandatangani SPOP dan FDM serta meneruskan ke

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

menandatangani SPOP dan FDM kemudian

meneruskannya ke Seksi PDI.

4. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console

(OC) untuk melakukan perekaman SPOP dan FDM.

5. Operator Console (OC) meneruskan SPOP dan FDM

kepada TPT.

6. TPT menerima SPOP dan FDM serta mengarsipkannya.

84

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Prosedur Penilaian

85

 

 

3.2.2.3 Prosedur Pencetakan RPN

Prosedur pencetakan RPN di Direktorat Jenderal

Pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan

Pencetakan RPN melalui TPT.

2. Petugas TPT menerima Surat Permohonan

Pencetakan RPN, meneliti kelengkapan dan

menerbitkan BPS kemudian memberikan ke Wajib

Pajak dan berkas permohonan ke Pelaksana Staff

Pelayanan.

3. Staff Pelayanan meneruskan berkas permohonan

kepada Kepala Seksi PDI.

4. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator

Console mencetak RPN.

5. OC mencetak RPN dan menyerahkan kepada

Kepala Seksi PDI.

6. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf dan

meneruskan RPN ke Kepala KPP Pratama.

7. Kepala KPP Pratama meneliti dan

menandatangani RPN dan menyerahkan kepada

Kepala Seksi PDI.

8. Kepala Seksi PDI meneruskan RPN ke Staff

Pelayanan.

86

 

 

9. Staff Pelayanan menatausahakan dan

menyampaikan RPN ke Wajib Pajak.

87

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Prosedur Pencetakan RPN

88

 

 

3.2.2.4 Prosedur Penetapan, Pembayaran dan Penagihan Prosedur penagihan di Direktorat Jenderal Pajak

adalah sebagai berikut :

1. Staff Pembayaran membuat SPPT untuk

menginformasikan kepada Wajib Pajak jumlah

yang harus dibayar dalam batas waktu yang

ditentukan.

2. Jika membayar tepat waktu, Wajib Pajak

memberikan bukti pembayaran kepada staff

pembayaran dan mendapatkan bukti lunas.

3. Jika tidak membayar pada waktu yang telah

ditentukan, maka bagian penagihan membuat STP

( Surat Tagihan Pajak ) yang akan diberikan

kepada Wajib Pajak.

4. Setelah Wajib Pajak menerima STP, maka Wajib

Pajak harus melunasi pembayaran yang telah jatuh

tempo sebelumnya.

5. Wajib Pajak memberikan bukti pembayaran

kepada staff pembayaran dan mendapatkan bukti

lunas.

89

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Prosedur Penetapan, Pembayaran & Penagihan

90

 

 

3.3 Analisis Kebutuhan Informasi

Bedasarkan analisis dan observasi yang telah dilakukan

pada Direktorat Jenderal Pajak, data-data yang dibutuhkan pada

proses pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, serta

pembayaran dan penagihan pajak sektor perkebunan, antara lain :

Tabel 3.1 Tabel Analisis Kebutuhan PBB Dirjen Pajak

Sektor Perkebunan

Entity Name Description

Wajib_Pajak Berisi mengenai informasi

para wajib pajak yang

terdaftar.

Objek_Pajak Berisi mengenai informasi

objek-objek pajak yang

terdaftar.

Pegawai Berisi mengenai pegawai-

pegawai Dirjen Pajak.

SPOP Berisi mengenai data-data

OP dan WP beserta

lampirannya.

SPPT Berisi mengenai informasi

data-data jumlah yang harus

dibayar WP.

91

 

 

Entity Name Description

FDM Berisi mengenai data OP

dan WP.

RPN Berisi mengenai data

rincian perhitungan nilai

OP.

STP Berisi mengenai data

tagihan beserta tanggal

jatuh tempo pajak.

Pembayaran_SPPT Berisi mengenai transaksi

pembayaran pajak.

Pembayaran_STP Berisi mengenai transaksi

pembayaran pajak

terhutang.

3.4 Permasalahan yang Dihadapi

Setelah melakukan wawancara dan analisis proses

pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, serta

pembayaran dan penagihan, ditemukan beberapa masalah yang

dihadapi, antara lain :

1. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam mencari dan

mengumpulkan data wajib pajak dan objek pajak yang

92

 

 

dibutuhkan dalam pajak perkebunan, karena data yang

disimpan kurang terorganisir.

2. Pencetakan SPPT pajak perkebunan dilakukan dengan

software yang berbeda-beda sehingga sulit

menggabungkan data-data yang ada

3. Perhitungan NJOP dilakukan secara manual, sehingga

dapat memakan waktu yang cukup lama dan kesalahan

dalam penghitungan.

4. Belum adanya sistem basisdata yang dapat digunakan

sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengolahan dan

pengadministrasian data dilakukan secara manual.

5. Dokumentasi manual lebih rawan akan human error.

3.5 Solusi Pemecahan Masalah

Dari analisis permasalahan dan kebutuhan data, ada

beberapa solusi yang dihasilkan, antara lain :

1. Membangun basisdata yang dapat menampung proses

sistem pendaftaran dan pendataan, penilaian,

penetapan, serta pembayaran dan penagihan.

2. Membangun aplikasi untuk input data-data yang

dibutuhkan.

93

 

 

3. Membuat aplikasi yang digunakan agar tidak terjadi

perbedaan software, sehingga data dapat mudah

diperoleh dan digabungkan.

4. Membangun aplikasi yang dapat melakukan

perhitungan PBB Perkebunan, sehingga kesalahan

yang terjadi dapat diminimalisir.

5. Membangun aplikasi yang dapat memberikan

pencarian data-data yang dibutuhkan.

6. Membangun aplikasi yang memiliki beberapa validasi

yang dapat meminimalisasi kesalahan dalam input

data.

7. Membangun aplikasi yang mampu mengolah data

untuk mencetak laporan pendataan dan pendaftaran,

pembayaran dan penagihan.

Berdasarkan poin-poin diatas, dapat disimpulkan

pemecahan masalah yang diusulkan adalah dengan

penerapan aplikasi basisdata untuk menggantikan sistem

manual dan menyeragamkan aplikasi yang digunakan

dalam menyimpan data. Basisdata yang akan dibuat akan

menampung data pendaftaran dan pendataan, penilaian,

penetapan, serta pembayaran dan penagihan pajak

perkebunan.

94

 

 

Aplikasi tersebut dibuat untuk mengakses,

memanipulasi, dan mengolah data yang terdapat pada

basisdata yang telah dibuat untuk digunakan dalam

beberapa bagian pajak perkebunan. Aplikasi ini akan

menggunakan validasi dalam tiap input sehingga dapat

meminimalisasikan kesalahan input data.

Aplikasi ini juga dapat mengolah data yang telah

di-input menjadi informasi dalam bentuk laporan

Pengajuan, pembayaran dan penagihan. Dengan adanya

aplikasi ini diharapkan proses pendaftaran dan pendataan,

penilaian, penetapan, serta pembayaran dan penagihan

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.