Bab 2_tinjauan Kebijakan_rpjm Malut

RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA 2009-2013

2 - 1

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) tahun

2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan

nasional. Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 bab

dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP

Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Nasional dan

RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nasional

dan RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Undang-Undang tentang

RPJP Nasional 2005 – 2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang

tak terpisahkan dari Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 yang

berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025.

2.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yakni “Indonesia yang

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.” Visi pembangunan tersebut diwujudkan dalam

delapan misi yakni: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, (2)

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) Mewujudkan masyarakat

demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan

bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6)

b a b

2


2 - 2

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi

negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan

nasional, (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

2.1.2. Tujuan dan Arah Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap

pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia

yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya, dan beradab;

2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang

lebih makmur dan sejahtera

3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan

berkeadilan

4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan

negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional

8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia

internasional.


2 - 3

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu

5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional

8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional.

Pencapaian visi RPJP Nasional dalam 20 tahun mendatang terbagi atas 4

(empat) Tahapan dan Skala Prioritas, yaitu:

1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya,

RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala

bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai,

yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya

meningkat.

2. RPJM ke-2 (2010 – 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-

1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali

Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan

teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

3. RPJM ke-3 (2015 – 2019)


2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang

terus meningkat.


2 - 4

4. RPJM ke-4 (2020 – 2024)


3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2010-2014

2.2.1. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan

RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan satu

dokumen rencana resmi yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta

keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia ditetapkan Visi

Indonesia 2014, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan

Berkeadilan”. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat,

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya

saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya

bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(2) Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,

berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang

bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

(3) Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan

oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh

seluruh bangsa Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan

3 (tiga) misi pemerintah tahun 2010-2014, yaitu:

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi

3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.


2 - 5

2.2.2. Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014,

ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Agenda I. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan

pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup

rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah

program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan,

kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Program

peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan

pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga

stabilitas ekonomi makro.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga

agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi

birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya

diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan

dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara

menyeluruh. Cakupan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya

terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk

pengelolaan BUMN.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi

manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances,

jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan


2 - 6

terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul,

golongan, dan gender.

Agenda IV. Penegakan Hukum

Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh

rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan

kepastian berusaha bagi masyarakat. Agenda dalam bidang hukum juga

mencakup proses pembuatan undang–undang, proses penjabarannya, proses

pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu, wujud dari agenda

hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Perwujudan keadilan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi.

Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau

terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan

terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan

(inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan

berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam

bentuk diskriminasi.

2.2.3. Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2010-2014

A. Isu Strategis

Beberapa isu strategis di wilayah Maluku sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan

Hal ini ditunjukkan oleh belum optimalnya pengembangan industri

pengolahan hasil laut di Provinsi Maluku, dan belum optimalnya penanganan

industri pengolahan kelapa di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan pula oleh

rendahnya akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, khususnya

akses terhadap jalan, akses terhadap pelabuhan, akses terhadap prasarana

listrik, dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana pos dan

telematika.

2. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan

kawasan bencana.


2 - 7

Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah

perbatasan, rendahnya jumlah dan menurunnya persentase kredit usaha kecil

di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kurangnya akses penduduk terhadap

sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan luasnya

kawasan bencana.

3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas Pemda dalam menjalankan tata

pemerintahan yang baik, dan secara khusus terkait dengan rendahnya akses

masyarakat terhadap informasi tata ruang di Provinsi Maluku.

4. Kualitas sumberdaya manusia

Isu strategis ini berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan

dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta

rendahnya pendapatan per kapita di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

5. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan

sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

Lebih jauh lagi muncul persentase yang tinggi pada pengangguran,

kemiskinan, dan modal sosial sebagai konsekuensi dari konflik sosial di

Provinsi Maluku.

6. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi

menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya luas panen dan produksi tanaman

pangan di Provinsi Maluku Utara.

7. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan energi, dan tingginya

perambahan hutan dan gangguan lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Tujuan pembangunan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014

adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara.

2. meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan

perkebunan di wilayah Maluku.

3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana

dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara.


2 - 8

4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan

bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Sasaran pengembangan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014

adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan

dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan

ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan

hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita.

2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan di wilayah Maluku.

3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.

4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan

bagian Selatan.

5. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah darat, pesisir dan pulau-

pulau kecil.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan

mempertimbangkan isu strategis wilayah Maluku, maka arah kebijakan dan

strategi wilayah Maluku kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi

pengembangan:

a. meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya.

b. diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar

negeri.

c. mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat

industri pengolahan.

d. penganekaragaman produk olahan kelapa.

e. mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat

industri pengolahan.

2. Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan

dan keamanan, dengan strategi pengembangan:

a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.


2 - 9

b. mengembangkan kegiatan ekonomi diwilayah perbatasan, tertinggal dan

pulau terpencil.

3. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi

pengembangan:

a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah.

b. meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus

korupsi.

c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan

angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi

pengembangan:

a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja.

b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

c. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan

ekonomi lokal.

5. Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama

dan golongan, dengan strategi pengembangan:

a. meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat (Maluku).

b. memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya ditengah masyarakat

(Maluku).

6. Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan strategi

pengembangan

a. meningkatkan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

7. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah, dengan strategi

pengembangan:

a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

b. memperkuat interaksi perdagangan antar wilayah.

c. diversifikasi pangan.

8. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,

dengan strategi pengembangan:

a. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

9. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam, dengan

strategi pengembangan:

a. mitigasi bencana alam.


2 - 10

2.3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Struktur ruang wilayah nasional disusun berdasarkan:

(1) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman nasional;

(2) Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional;

(3) Arahan pengembangan jaringan prasarana tenaga kelistrikan nasional;

(4) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional;

(5) Arahan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air nasional.

2.3.1. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Nasional

Arahan pengembangan sistem pusat permukiman nasional meliputi

arahan pengembangan pusat permukiman perkotaan dan pusat permukiman

perdesaan. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRWN untuk Provinsi Maluku Utara dapat

dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1. Pusat-Pusat Kegiatan di Provinsi Maluku Utara

No Kawasan Darat Kawasan Laut yang Terkait Pusat-Pusat Kegiatan Fungsi Kota 1 Kawasan Halmahera

Utara dan sekitarnya Sektor Unggulan: 1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Industri Pariwisata

Kawasan Laut Batutoli dan sekitarnya Sektor Unggulan: 1. Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertambangan Kota Orientasi: Ternate

Ternate Soasio Jailolo Buli Tobelo

PKW PKL PKL PKL PKL

2 Kawasan Kep. Sula dan sekitarnya Sektor unggulan: 1. lndustri 2. Perikanan 3. Perkebunan 4. Kehutanan 5. Pertambangan

Kawasan Laut Batutoli dan sekitamya Sektor Unggulan: 1. Perikanan 2. Pariwisata Kota orientasi: Dofa Dofa PKL

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 (Buku Data dan Analisa)

2.3.2. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional mencakup

sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem

jaringan transportasi udara. Jaringan transportasi nasional merupakan sistem


2 - 11

yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar-

wilayah dan antar-kota dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya

dengan jaringan transportasi internasional. Pengembangan sistem jaringan

transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi antara transportasi darat, laut,

dan udara yang menghubungkan antar pulau, pusat permukiman dan kawasan

produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial-

ekonomi dan pertahanan keamanan negara dalam rangka memantapkan

kesatuan wilayah nasional.

Usaha pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI IV) yang

melintasi dari Samudera Pasifik ke Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua dan

Australia merupakan konsekuensi logis dari eskalasi perkembangan kawasan

negara-negara Asia Pasifik, Asia Tenggara, Australia dan pemekaran wilayah di

Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Provinsi Papua. Pengembangan jalur Alur Laut

Kepulauan Indonesia Cabang IV ini berdasarkan pada pertimbangan:

(1) Perkembangan kawasan Asia Pasifik, Asia Tenggara dan Autralia diberbagai

bidang perdagangan dan investasi;

(2) Membuka keterisoliran dikawasan Provinsi Maluku Utara khususnya

kawasan Pulau Halmahera bagian Utara dan Halmahera Timur, Provinsi

Maluku dan dampak dari Pemekaran wilayah Provinsi Papua;

(3) Membuka aksesibilitas pada kawasan-kawasan potensial di Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua;

(4) Meningkatkan produktifitas sektor/komoditi unggulan baik dipasaran lokal,

regional bahkan mancanegara terutama kawasan Asia Pasifik, Asia

Tenggara dan Australia;

(5) Besarnya intensitas lalu-lintas barang dan jasa dikawasan ini terutama pada

pelabuhan-pelabuhan penting di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Papua;

(6) Berkembangnya pemekaran wilayah-wilayah baru sebagai pusat kegiatan

nasional dan wilayah dikawasan ini, sehingga memerlukan dukungan

prasarana dan sarana pelayaran laut.

Saat ini sedang diusulkan penetapan ALKI baru (ALKI IV):

(1) Perairan dekat Morotai: strategis dan menguntungkan penetapan ALKI;


2 - 12

(2) ALKI baru: Pasifik melintasi Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Arafura, dan

ke Australia atau sebaliknya, dari Australia, Laut Arafura, Laut Seram, Laut

Halmahera, dan langsung ke Pasifik.

2.3.3. Arahan Pengembangan Jaringan Prasarana Tenaga Kelistrikan Nasional

Arahan pengembangan jaringan prasarana tenaga kelistrikan nasional

terdiri dari pengembangan jaringan transmisi nasional dan jaringan

terinterkoneksi, serta jaringan terisolasi. Arahan pengembangan jaringan

prasarana tenaga kelistrikan nasional merupakan kebijakan pengembangan

jaringan prasarana tenaga kelistrikan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan

sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara, di kawasan budidaya dan

pusat-pusat permukiman, serta memantapkan kesatuan wilayah nasional.

Pengembangan jaringan prasarana tenaga kelistrikan nasional

diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat

produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat

perkembangannya. Daerah atau pulau yang tingkat perkembangannya tinggi dan

merata didukung oleh jaringan interkoneksi tegangan tinggi untuk kedayagunaan

pengadaan energi listrik.

2.3.4. Arahan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Nasional

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional meliputi

pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi. Arahan

pengembangan jaringan telekomunikasi nasional merupakan kebijakan

pengembangan jaringan telekomunikasi yang terpadu dalam mendukung

perwujudan kesejahteraan masyarakat yang majemuk dan tersebar di wilayah

nasional yang ditujukan untuk menyediakan arus informasi untuk menunjang

kegiatan sosial, ekonomi, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan

mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat

permukiman.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi secara nasional terbagi

dalam 6 (enam) “Ring” pelayanan: Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku Utara-Papua. Masing-masing “ring”


2 - 13

memiliki beberapa “gateway” yang berada di ibukota provinsi dan satu gateway

stasiun bumi. Untuk ring Maluku Utara-Papua di Jayapura dan Ambon.

2.3.5. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Air Nasional

Arahan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air nasional berupa

penetapan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang berperan mendukung

pengembangan dan perlindungan kawasan-kawasan layanannya dan SWS/DAS

kritis.

Arahan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air nasional

merupakan kebijakan untuk mendukung pengembangan wilayah nasional yang

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan

berbagai usaha dan/atau kegiatan secara berkelanjutan. Pengembangan jaringan

prasarana dan sarana air baku nasional diselaraskan dengan pengembangan

sistem permukiman yang didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan air

baku untuk permukiman dan kegiatan budi daya dengan ketersediaan sumber

daya air, dengan memperhatikan teknologi, investasi nasional, lingkungan hidup

alam, lingkungan hidup sosial, budaya, dan hidrologi wilayah.

2.4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI MALUKU UTARA 2005-2025

2.4.1. Visi dan Misi Pembangunan

A. Visi Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025 adalah:

”Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Damai, Maju, Mandiri, Adil, dan

Sejahtera yang Berorientasi Sumberdaya Laut dan Kepulauan”. Pada hakekatnya

Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 mengandung substansi :

1. Secara sosial budaya, menata kembali, memantapkan, dan memelihara

tatanan masyarakat Maluku Utara yang aman, rukun dan damai dalam

bingkai semangat nilai-nilai Moloku Kie Raha yang didukung oleh masyarakat

dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang

menghargai keberagaman, tegaknya supremasi hukum dan hak-hak azasi


2 - 14

manusia, sebagai dasar penyelenggaraan tata kehidupan sosial budaya,

ekonomi dan politik di wilayah Maluku utara .

2. Secara ekonomis, berusaha memajukan dan mensejahterakan kehidupan

seluruh lapisan masyarakat yang memungkinkan terpenuhinya berbagai

kebutuhan dasar (basic needs), ketersediaan sarana prasarana dalam

kerangka peningkatan taraf kehidupan setiap individu dan masyarakat.

3. Secara lokal, nasional dan internasional, ingin meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi kesenjangan wilayah melalui pengembangan

wilayah kepulauan yang difokuskan pada konsep gugus pulau dan laut pulau

berbasis pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan yang

mendukung pembangunan sumberdaya alam kelautan.

5. Masyarakat yang adil dan sejahtera yaitu rakyat mempunyai hak baik dalam

melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan

haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keadilan ini

harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai

kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh

lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan

kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya,

mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di

depan hukum, transparansi, akutanbilitas dan pelayanan publik yang efektif

dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik

antarindividu, gender maupun wilayah.

6. Secara politis, meneguhkan komitmen seluruh komponen bahwa dalam

penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat,

Provinsi Maluku Utara senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama provinsi lainnya

yang berkarakteristik kepulauan.


2 - 15

B. Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui

5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Rasa Aman, Damai, Demokratis Berlandaskan Hukum,

Artinya perlu menjaga kemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih

kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas

desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan

kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;

melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum

dan menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

2. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Artinya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia aparatur

pemerintahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan

publik; peningkatan kesejahteraan PNS dilakukan guna meminimalisir

munculnya penyalahgunaan kewenangan serta peningkatan sistem

pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;

peningkatan kapasitas PNS khususnya pejabat struktural harus sesuai dengan

kualitas dan kompetensinya, peningkatan pemahaman dan keterampilan para

aparatur pemerintahan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-

prinsip good governance; perlunya meningkatkan kesadaran dan wawasan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal dalam menghadapi tuntutan

akuntabilitas publik dan demokratisasi pemerintahan.

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dan

Berkelanjutan

Artinya penyediaan infrastruktur perhubungan harus mempertimbangkan

karakteristik kepulauan, guna mengurangi kesenjangan sosial antarpulau,

keberpihakan kepada masyarakat yang nelayan dan pesisir, menyediakan

sarana prasarana ekonomi masyarakat pesisir dan kelautan, serta serta

pembangunan yang berbasis pengembangan potensi sumberdaya alam

kebaharian.

4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

Artinya pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan serta

peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dilaksanakan guna


2 - 16

mendukung pengembangan sumberdaya berbasis kelautan dan

kepariwisataan, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan

iptek guna mendukung pengembangan sumberdaya berbasis kelautan dan

kepariwisataan;

5. Meningkatkan Perekonomian Maluku Utara Yang Berbasis Pengelolaan

Potensi SDA Kelautan Secara Lestari

Artinya pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA kelautan,

pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman,

kegiatan sosial dan ekonomi disertai upaya konservasi. Disamping itu,

pemanfaatan ekonomi SDA kelautan dan lingkungan, pemeliharaan dan

pengelolaan kepariwisataan baik wisata alam maupun wisata sejarah,

pengelolaan SDA kelautan serta pemeliharaan dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati kelautan sebagai modal dasar pembangunan

dilakukan secara berkelanjutan.

2.4.2. Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan

A. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi-misi Provinsi

Maluku Utara adalah sebagai berikut:

I. Misi Meningkatkan Rasa Aman, Damai, Demokratis Berlandaskan Hukum

dengan arah kebijakan:

1. Memelihara situasi aman dan tertib dengan menekan tingkat kriminalitas

dan konflik baik horizontal maupun vertikal dengan meningkatkan kualitas

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam

kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkup berbangsa dan

bernegara terutama nilai-nilai agama yang berdimensi pluralisme;

2. Penciptaan harmonisasi sosial dalam kehidupan intern dan antar umat

beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka

menciptakan suasana yang aman dan damai serta mendorong peran aktif

lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka peningkatan hubungan antar

umat beragama;


2 - 17

3. Memperkuat kapasitas aparat pemerintah daerah untuk mendukung

desentralisasi dan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi;

serta penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik

demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM;

4. Menjamin pengembangan kebebasan media dalam mengkomunikasikan

dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat di era transparansi;

5. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara

tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada

penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam

proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan

khususnya bagi penanganan kegiatan-kegiatan ilegal (illegal logging,

illegal fishing, illegal minning, illegal trading) di wilayah perairan dan

perbatasan negara;

II. Misi Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan

bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi

sehingga mampu memberikan pelayanan umum yang berkualitas dan

mampu dalam mendukung pembangunan daerah;

2. Mewujudkan transparansi dalam manajemen pemerintahan dan

pembangunan daerah dalam menghasilkan berbagai kebijakan publik

yang bersifat penting dan strategis (transparency and openness);

3. Mengakomodasi beragam aspirasi melalui partisipasi aktif masyarakat

dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik;

4. Mewujudkan akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan serta

meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme

seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat

karir;

5. Menyediakan peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan

kebutuhan masyarakat serta tidak memberatkan dunia usaha dalam

upaya mendorong aliran investasi masuk.


2 - 18

III. Misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dan

Berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Menyiapkan jaringan infrastruktur transportasi handal yang berorientasi

kelautan serta terintegrasinya transportasi laut yang didukung oleh

transportasi darat dan udara;

2. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien di daerah-

daerah terpencil dan kepulauan dengan mengembangkan sumber-sumber

energi alternatif dan atau bahan energi substitusi yang terbarukan seperti

biofuel (jarak pagar), energi arus laut dan tenaga angin yang banyak

tersedia dan lebih ramah lingkungan;

3. Memperkuat kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan

strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi seperti di

wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Tobelo, Bacan dan Morotai melalui

penyediaan infrastruktur (pasar, lembaga keuangan, informasi dan

distribusi) yang mendukung pengembangan komoditas unggulan di

masing-masing kawasan tersebut;

4. Menerapkan sistim pengelolaan tata ruang yang berorientasi kelautan dan

pengembangan wilayah pesisir serta berbasis mitigasi bencana;

5. Mengembangkan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring

antardaerah untuk saling berbagi dalam memikul tanggung jawab

pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut (pelabuhan)

maupun sarana prasarana strategis lainnya (PPI).

IV. Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya

Saing dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal yang mendukung

pengembangan komoditas unggulan kelautan, perikanan, pariwisata dan

pertambangan;

2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat yang berorientasi pada

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);

3. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan usia

harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi/ibu melahirkan serta

menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita;


2 - 19

4. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang;

5. Pengembangan pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda untuk

mampu berperan aktif dalam pembangunan;

6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja khususnya di bidang kelautan,

pariwisata dan pertambangan melalui penyempurnaan penyelenggaraan

pelatihan tenaga kerja agar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja (demand driven);

7. Penciptaan kesempatan kerja bagi mereka yang berada di wilayah yang

memang kegiatan ekonominya masih sangat tertinggal berupa pemberian

kredit lunak bagi pengembangan komoditas kelautan dan perikanan.

V. Misi Meningkatkan Perekonomian Maluku Utara Yang Berbasis Pengelolaan

Potensi Kelautan Secara Lestari dengan arah kebijakan:

1. Mempertahankan ketahanan pangan daerah yang didukung oleh

lembaga ketahanan pangan yang tangguh dan mampu menjamin

pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup baik

dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, serta terjangkau melalui

revitalisasi perikanan dan memperkuat kelembagaan nelayan;

2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan

pariwisata melalui diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil

kelautan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai

tambah yang lebih tinggi melalui membangun pabrik pengalengan ikan di

Bacan, pendirian pabrik pengolahan rumput laut menjadi agar-agar di

Tobelo, pengembangan pusat wisata sejarah di Morotai, Ternate, Tidore

dan Bacan wisata alam di Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan

Halmahera Barat;

3. Mengembangkan dan menyediakan teknologi tepat guna sesuai dengan

karakteristik masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya kelautan

melalui modernisasi peralatan perikanan budidaya;

4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan

dan pariwisata dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan

secara serasi, seimbang dan lestari;

5. Memelihara kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA kelautan dan

pariwisata bagi generasi penerus;


2 - 20

6. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan

memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan

sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini

terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.

B. Tahapan Pembangunan

Berdasarkan Visi yang telah dijabarkan ke dalam Misi seperti yang

dikemukakan di atas, maka periodesasi Tugas Pokok Pemerintah Daerah Tahun

2005 – 2025, dapat dibagi atas 4 (empat) tahap, yaitu :

1) Tahap Pertama disebut sebagai Tahap Penciptaan Iklim Yang Kondusif

(2005– 2009)

2) Tahap Kedua disebut sebagai Tahap Pemantapan (2010-2014)

3) Tahap Ketiga disebut Tahap Pengembangan (2015-2019)

4) Tahap Keempat disebut Tahap Penciptaan Daya Saing Yang

Berkelanjutan (2020-2024).

Tahap Pertama (2005–2009) Tahap Penciptaan Iklim Yang Kondusif:

• Stabilitas sosial, politik dan keamanan

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah

• Penyiapan ketersediaan berbagai infrastruktur

• Penyiapan database/riset pengembangan produk-produk unggulan daerah

• Penyiapan dan peningkatan sumberdaya manusia

• Penyiapan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur

• Penyiapan sistem transparansi

• Penyiapan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahap Kedua (2010-2014) Tahap Pemantapan :

• Pemantapan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar daerah/negara

• Pemantapan stabilitas sosial, agama, politik, hukum dan keamanan

• Pemantapan berbagai infrastruktur dan sarana prasarana

• Pemantapan pengembangan investasi skala besar

• Pemantapan kerjasama antar daerah

• Pemantapan sumberdaya manusia berbasis Iptek

• Pemantapan pemberdayaan masyarakat, UMKM dan koperasi

• Pemantapan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan.


2 - 21

Tahap Ketiga (2015-2019) Tahap Pengembangan:

• Pengembangan investasi dan pemasaran komoditas unggulan

• Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana

• Pengembangan tata kehidupan sosial budaya masyarakat yang

mendukung pelaksanaan pembangunan

• Pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas

• Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Iptek.

Tahap Keempat (2020-2024) Penciptaan Daya Saing Yang Berkelanjutan:

• Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif

masing-masing wilayah

• Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah

Kabupaten/Kota.

Keempat tahapan di atas merupakan suatu kesatuan yang saling terkait,

dimana pencapaian hasil-hasil pembangunan pada tahap pertama, akan

menentukan dan menjadi dasar pijakan bagi pembangunan pada tahap yang

berikutnya. Titik berat sebagaimana tertera di atas, pada hakekatnya

mencerminkan respons terhadap kondisi dan kebutuhan objektif, sehingga

memungkinkan seluruh aset daerah dapat dikonsolidasikan, digalang dan

dimanfaatkan secara optimal dan terfokus pada setiap isu dalam masing-masing

tahap pembangunan.

2.5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA 2007-2027

2.5.1. Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara

Visi penataan ruang yang merupakan penjabaran visi Provinsi Maluku

Utara adalah ”Terwujudnya Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis

pada sumber daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau menuju

masyarakat Maluku Utara yang sejahtera”.

Kemudian, dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi

penataan ruang Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:


2 - 22

(1) Menciptakan keserasian pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan

kawasan budidaya, dengan berbasis pada mitigasi bencana;

(2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah secara

berkelanjutan, membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kantong-

kantong produksi baru;

(4) Menata pusat-pusat pengembangan sesuai dengan daya dukung dan

kapasitas wilayah dan kondisinya sebagai provinsi gugus pulau dengan

dukungan sistem jaringan transportasi yang memadai.

2.5.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Sistem Kota-kota/Sistem Pusat-pusat Permukiman

Sistem perkotaan utama di wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki fungsi

yang berbeda-beda dan adanya interaksi dan hubungan antar kota-kota tersebut.

Kota-kota tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri,

karena berfungsi sebagai penyangga bagi 3 kota utama, yaitu Kota Sofifi, Kota

Ternate dan Kota Soasio.

Hierarki kota atau kawasan perkotaan dibagi atas 4 (empat) kelompok

berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

provinsi, yaitu:

(a) Kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan

Nasional (PKN). Kota atau daerah yang dimaksud adalah perkotaan yang

mempunyai wilayah pelayanan skala nasional.

(b) Kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW). Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah

pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten.

(c) Kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal

yang merupakan Pusat Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau), dan

diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Kota tersebut disebut PKL*

yang merupakan embrio untuk menjadi PKW.

(b) Kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL). Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang


2 - 23

mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup

kabupaten dan umumnya merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.

(c) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN). Adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan

untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Kota

atau kawasan perkotaan ini berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas

batas negara dengan negara lain, disamping merupakan pintu gerbang

internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.

Kota-kota PKL yang diusulkan menjadi PKL* adalah Kota Jailolo, Weda,

Bobong yang masing-masing merupakan pusat pengembangan wilayah di Gugus

Pulau 2, 5 dan 8. Kota Sofifi diusulkan menjadi PKL* untuk menggantikan fungsi

pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang selama ini berada di Kota

Ternate. Dengan demikian Kota Ternate yang semula merupakan kota dengan

fungsi pusat pemerintahan, difokuskan hanya untuk kegiatan pusat

perdagangan dan jasa, karena di kota ini sudah berkembang sarana dan

prasarana infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan kota-kota/kawasan-

kawasan lain di Provinsi Maluku Utara. Secara diagramatis hierarki pusat-pusat

permukiman di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Rencana Struktur Pusat-Pusat Permukiman di Provinsi Maluku Utara

No. Hierarki Gugus Pulau (Wilayah Pengembangan)

Kota/Ibukota Kecamatan

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 1 Ternate 1 Tidore 3 Tobelo 6 Labuha

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

7 Sanana 3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 4 Daruba

1 Sofifi 2 Sidangoli 2 Jailolo 5 Weda 8 Bobong

4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL*)

5 Maba


2 - 24

lanjutan tabel 2.2. No. Hierarki Gugus Pulau (Wilayah

Pengembangan) Kota/Ibukota

Kecamatan 3 Galela 4 Bere-Bere 4 Wayabula 3 Kao 3 Malifut 2 Kedi 2 Tongutesungi 2 Susupu 5 Buli 5 Payahe 5 Patani 5 Subaim 6 Guruapin 5 Lelief 6 Mafa 6 Saketa 6 Babang 8 Falabisahaya 7 Dofa

5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL )

5 Pulau Gebe Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027 Catatan : PKL* adalah PKL yang dalam kurun waktu perencanaan diusulkan menjadi PKW.

Ditinjau dari fungsinya, dalam lingkup wilayah, secara umum

pengembangan kota akan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan regional

yaitu (1) Pusat administrasi wilayah/provinsi; (2) Pusat perdagangan, jasa dan

pemasaran; (3) Pusat perhubungan dan komunikasi; (4) Pusat produksi

pengolahan; (5) Pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan dan lain-lain); (6)

Pusat pendidikan tinggi.

Untuk memantapkan sistem kota-kota di Provinsi Maluku Utara sesuai

dengan masing-masing orde/hirarki yang direncanakan dalam kurun waktu 20

tahun yang akan datang, maka perlu arahan fungsi masing-masing kota yang

ada di Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir tahun perencanaan. Rencana

pusat-pusat permukiman dan skala pelayanan di Provinsi Maluku Utara Tahun

2027 dapat dilihat pada tabel berikut.


2 - 25

Tabel 2.3. Rencana Pusat-Pusat Permukiman dan Skala Pelayanan

di Provinsi Maluku Utara Tahun 2027

Skala Pelayanan No Hierarki

Gugus Pulau (Wilayah

Pembangunan)

Kota/ Ibukota

Kabupaten/ Kecamatan Fungsi Kewenangan

A B C D E F

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

1 Ternate Nasional Provinsi * * * * *

1 Tidore (Soasio)

Provinsi Provinsi * * * *

3 Tobelo, Provinsi Provinsi * * * 6 Labuha Provinsi Provinsi * * *

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 7 Sanana Provinsi Provinsi * * *

3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

4 Daruba Nasional Nasional * * * *

1 Sofifi Regional Provinsi * * * * 2 Sidangoli, Regional Kabupaten * * * 2 Jailolo Regional Kabupaten * * * 5 Weda Regional Kabupaten * * * 8 Bobong Regional Kabupaten * * *

4. Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) yang

diusulkan menjadi

PKW sampai akhir tahun perencanaa

n

5 Maba Regional Kabupaten * * *

3 Galela Regional Kabupaten * * * 4 Bere-Bere Regional Kabupaten * * * 4 Wayabula Regional Kabupaten * * * 3 Kao Regional Kabupaten * * * 3 Malifut Regional Kabupaten * * * 2 Kedi Regional Kabupaten * * * 2 Tongutesungi Regional Kabupaten * * * 2 Susupu Regional Kabupaten * * * 5 Buli Regional Kabupaten * * * 5 Payahe Regional Kabupaten * * * 5 Patani Regional Kabupaten * * * 5 Subaim Regional Kabupaten * * * 6 Guruapin Regional Kabupaten * * * 5 Lelief Regional Kabupaten * * * 6 Mafa Regional Kabupaten * * * 6 Saketa Regional Kabupaten * * * 6 Babang Regional Kabupaten * * * Falabisahaya Regional Kabupaten * * * 7 Dofa Regional Kabupaten * * *

5. Pusat Kegiatan

Lokal (PKL)

5 dan Pulau Gebe

Regional Kabupaten * * *

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027 Keterangan: A : Pusat administrasi Provinsi/Kabupaten B : Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran C : Pusat perhubungan dan Komunikasi D : Pusat produksi pengolahan E : Pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan dan lainnya) F : Pusat pendidikan tinggi


2 - 26

B. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Konsep pengembangan sistem transportasi di Provinsi Maluku Utara

adalah:

(a) Membentuk pola pengembangan sistem transportasi terpadu antar

transportasi laut, darat dan udara yang terintegrasi dengan Tata Ruang

Wilayah Provinsi Maluku Utara;

(b) Meminimasi jarak dan waktu tempuh antar wilayah di Provinsi Maluku

Utara melalui peningkatan peran jaringan transportasi yang ada, dan

pengembangan jaringan transportasi yang belum tersedia, baik di darat,

laut maupun udara;

(c) Mengembangkan jaringan transportasi darat Trans Maluku Utara yang

merupakan perluasan dari Trans Halmahera jalur yang memadukan

jaringan transportasi darat, penyeberangan, laut dan udara dalam rangka

mendukung keterhubungan antar gugus pulau di Provinsi Maluku Utara;

(d) Mengembangkan “Multi Gate System”. Untuk membuka akses di kawasan

perbatasan dan pulau-pulau terpencil, selain gerbang utama yang telah ada

(Ternate), dikembangkan gerbang sekunder di bagian utara (Daruba) dan

selatan (Sanana);

(e) Mengembangkan sistem transportasi terpadu untuk mengantisipasi

bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengembangan sistem jaringan

transportasi di Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(a) Sistem transportasi yang dikembangkan antar PKN (Pusat Kegiatan

Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yaitu Kota Ternate, Kota

Soasio, Kota Sofifi dengan kota-kota lain utamanya PKN di luar Provinsi

Maluku Utara seperti Kota Ambon, Kota Manado, dan Kota Sorong adalah

transportasi udara dan laut, karena dari ketiga kota ini dipisahkan oleh laut

dalam dan luas;

(b) Antara PKW (Kota-kota Ternate, Soasio, Sofifi) dengan PKL* (Pusat

Kegiatan Lokal), seperti Jailolo, Tobelo, Weda, Labuha, Sanana, Maba,

dikembangkan kombinasi antar sistem transportasi darat, penyeberangan,

laut dan udara, tergantung kondisi geografisnya.


2 - 27

(i) PKW (Kota-kota Ternate, Soasio, Sofifi) – PKL* (Kota Jailolo) sistem

transportasi laut;

(ii) PKW – PKL* (Kota Tobelo) kombinasi antara laut, darat dan udara;

(iii) PKW – PKL* (Maba) kombinasi antara laut, darat dan udara;

(iv) PKW – PKL* (Weda) kombinasi antara laut dan darat;

(v) PKW – PKL* (Labuha) laut dan udara;

(vi) PKW – PKL* (Sanana) laut dan udara.

(c) Antar PKL* (Kota-kota Jailolo, Tobelo, Weda, Labuha, Sanana, Maba)

sistem transportasi yang dikembangkan adalah kombinasi antara, darat,

laut dan udara. Untuk kota - kota PKL* yang terletak dalam satu pulau,

seperti Kota-kota Weda, Maba, Jailolo, Tobelo, sistem transportasi yang

dikembangkan adalah transportasi darat, sedangkan antar PKL* yang

terpisah oleh laut namun jaraknya relatif dekat seperti Kota-kota Tobelo-

Daruba, Ngofakiaha-Weda dikembangkan sistem transportasi laut dan

penyeberangan. Sedang antar PKL* yang terpisah oleh laut dengan jarak

yang cukup jauh dikembangkan sistem transportasi laut dan udara.

Antar PKL* dengan PKL

(i) PKL* (Kota Sanana) dengan PKL (Kota Dofa dan Bobong)

dikembangkan sistem transportasi laut, udara dan darat;

(ii) PKL* (Kota Labuha) dengan PKL ( Kota Laiwui) dikembangkan sistem

transportasi laut;

(iii) PKL* (Kota Weda) dengan PKL (Kota Mafa), (Kota Payahe)

dikembangkan sistem transportasi darat;

(iv) PKL* (Kota Maba)- dengan PKL (Kota Patani) dikembangkan sistem

transpotasi darat dan laut;

(v) PKL* (Kota Maba ) dengan PKL (Kota Subaim) dikembangkan sistem

transportasi darat;

(vi) PKL* (Kota Tobelo) dengan PKL (Kota Kao, Kota Galela)

dikembangkan sistim transportasi darat;

(vii) PKL* (Kota Daruba) dengan PKL (Kota Bere-bere) dikembangkan

sistem transportasi darat.


2 - 28

(d) Antar PKL

Kebijakan pengembangan antar PKL atau kota setingkat kecamatan dalam

satu pulau dikembangkan sistem transportasi darat, sedangkan antar pulau

dikembangkan sistem transportasi laut dan penyeberangan.

Transportasi Darat

Rencana jaringan jalan darat adalah jaringan jalan darat yang menghubungkan

antar kota-kota PKW dengan PKL dan antara kota-kota PKL dengan PKL, yang

tidak terhubungkan oleh jaringan Trans Maluku Utara. Jaringan jalan darat

tersebut setingkat jalan kolektor dan jalan lokal sesuai kebutuhannya dengan

kewenangan provinsi dan kabupaten.

Tabel 2.4. Rencana Jaringan Jalan Trans Maluku Utara

No.

Ruas Nama Ruas Gugus Pulau Status Panjang (Km)

Kabupaten Halmahera Utara 039.1 Daruba – Daeo 4 N 25,59 039.2 Daeo – Berebere 4 N 68,00 .034 Podiwang – Tobelo 3 N 47,86 .035 Tobelo – Galela 3 N 27,02 .036 Kao – Podiwang 3 N 32,90 .037 Galela - Lapangan Terbang 3 N 10,87 038.2 Basso – Kao 3 N 71,49

Kabupaten Halmahera Barat 038.1 Sidangoli (Dermaga Ferry) - Basso 2, 5 N 23,23 043.1 Simpang Dodinga-Akelamo (KM60) 2, 5 N 63,01 054.1 Basso - Simpang Dodinga 2, 5 N 2,67 033.1 Jailolo – Goal 2 P 21,19 054.1 Simpang Dodinga-Dodinga (Dermaga Ferry) 2 P 3,30 030.1 Simpang Dodinga- Bobaneigo 2, 5 P 3,32 033.2 Simpang Dodinga-Jailolo 2 P 32,40

Kota Tidore Kepulauan .029 Payahe – Weda 1 N 24,5 043.2 Akelamo (KM60) – Payahe 1 N 52,47 .021 Keliling Pulau Tidore 1 P 29,19

Kabupaten Halmahera Timur 059.1 Subaim – Buli 5 P 60,00 059.2 Buli – Gotowase 5 P 45,00 030.1 Bobaneigo - Ekor 5 P 41,81 030.2 Ekor - Subaim 5 P 52,47

Kabupaten Halmahera Tengah 058.1 Weda - Sagae 5 P 50,00 058.2 Sagae - Gotowase 5 P 60,00

Kabupaten Halmahera Selatan .028 Labuha - Babang 6 P 18,32

Saketa - Mautiting 6 K 21,00 Mautiting - Mafa 6 K 43,00


2 - 29

lanjutan tabel 2.4. No.

Ruas Nama Ruas Gugus Pulau Status Panjang (Km)

Mafa - Weda 5, 6 K 50,00 Kota Ternate

.032 Keliling Pulau Ternate 1 N 8,60 Kabupaten Kepulauan Sula

.026 Sanana - Manaf 7 P 31,86

.027 Sanana - Pohea 7 P 12,05 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027 Keterangan : N : Jalan Nasional; P : Jalan Provinsi; K : Jalan Kabupaten.

Transportasi Laut

Rencana alur pelayaran di Provinsi Maluku Utara meliputi :

(i) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran Internasional yang merupakan

jaringan trayek transportasi laut utama yang mempunyai pelayanan tetap

dan teratur, yaitu: Australia – Ternate; Jepang – Ternate; Filipina – Ternate;

Amerika Serikat – Ternate; Korea – Ternate dan Jepang – Daruba (Morotai);

(ii) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran Nasional, yang merupakan jaringan

trayek transportasi laut utama yang mempunyai pelayanan tetap dan

teratur, yang melalui Provinsi Maluku Utara menuju provinsi-provinsi di

sekitarnya seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.5. Rencana Alur Pelayaran Nasional

dari Provinsi Maluku Utara menuju Provinsi-provinsi Tujuan

Provinsi Tujuan Lokasi Pelabuhan

Maluku Namlea, Ambon, Saumlaki Sulut Bitung, Manado, Satal

Irjabar Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-fak, Manokwari, Waisai (Raja Ampat) Sulteng Banggai, Toli-toli Sultra Bau-bau Sulsel Makasar Papua Biak, Jayapura Jatim Surabaya Kaltim Balikpapan, Samarinda, Tarakan Kalsel Banjarmasin

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027

(iii) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran Regional dengan kota-kota di

wilayah Indonesia bagian Timur yang merupakan jaringan trayek

transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur,


2 - 30

yaitu (1) Ternate – Tobelo – Gebe – Ambon – Sorong; (2) Ternate – Labuha

– Ambon – Sorong; dan (3) Ternate – Sanana – Ambon – Sorong.

Sampai tahun 2027 direncanakan alur pelayaran regional ditingkatkan

jadwalnya, perbaikan dalam sistem pelayanan, penambahan jumlah kapal

serta mendorong pelayaran swasta untuk ikut beroperasi.

(iv) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran lokal atau Pelayaran Kapal Rakyat

di di Provinsi Maluku Utara yang merupakan jaringan trayek transportasi laut

pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur. Jaringan

pelayaran rakyat ini umumnya dilaksanakan untuk mengangkut hasil bumi

dari satu pulau ke pulau lain atau menyisir pantai khususnya untuk daerah

atau pulau-pulau yang akses daratnya belum berkembang.

Transportasi Udara

Rencana tatanan bandar udara adalah peningkatan dan pemeliharaan bandar

udara yang telah ada dan pengembangan bandar udara sesuai yang diperlukan,

antara lain :

(a) Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier

Yaitu Bandara di Ternate dan diusulkan untuk ditingkatkan dalam hal

pelayanan terhadap konsumennya, terutama dalam hal kenyamanan,

kecepatan pelayanan dan fasiitas pendukungnya. Pelayanan penerbangan

dan sistem penyelamatan penerbangan perlu ditingkatkan, kemampuan

atau klasifikasi landasan ditingkatkan (menjadi kelas II) sehingga mampu

didarati oleh pesawat yang lebih besar.

(b) Bandara Bukan Pusat Penyebaran

Pada kota-kota PKW diusulkan tersedia bandara Bukan Pusat Penyebaran

dengan jadwal penerbangan rata-rata 3 x seminggu, dengan berpusat di

Ternate. Bandara tersebut antara lain: Sanana, Buli, Labuha, Kao dan

Daruba.

(c) Bandara Perintis

Bandara yang terletak pada PKL perlu ditingkatkan utamanya landas pacu

baik dari segi ukuran maupun konstruksi, sehingga dapat didarati oleh

pesawat yang lebih besar, serta frekuensi penerbangan yang lebih sering

dan mempunyai kepastian penerbangan. Bandara perintis yang ada di


2 - 31

Provinsi Maluku Utara sampai tahun 2027 tetap merupakan bandara perintis,

yaitu bandara Weda, Gebe, Mangole dan Galela.

Rencana pengembangan jalur penerbangan di Provinsi Maluku Utara meliputi:

(a) Rencana Pengembangan Jalur Nasional Antar Provinsi, yaitu: Ternate –

Jakarta; Ternate – Manado; Ternate – Ambon; Ternate – Makassar; Ternate

- Sorong; Ternate – Fak - Fak; Ternate – Manokwari; Ternate – Luwuk dan

Sanana – Ambon.

(b) Rencana Pengembangan Jalur Reguler Antar Kabupaten, yaitu: Ternate –

Sanana dan Ternate – Buli.

2.5.3. Rencana Pola Ruang Wilayah

A. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pola ruang dan arah pengembangan ruang Provinsi Maluku Utara

merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Provinsi Maluku Utara

yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan

kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini

diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian

wilayah Provinsi Maluku Utara yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa

mengganggu kelestarian lingkungannya.

Berdasarkan hasil Analisa dapat diketahui bahwa luas total Kawasan

Lindung di Provinsi Maluku Utara hanya sekitar 20 persen. Angka ini masih

kurang dibandingkan dengan luas minimum Kawasan Lindung yang hendaknya

dimiliki suatu wilayah pengembangan. Perbandingan menurut Kota dan

Kabupaten menunjukkan bahwa Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten

Halmahera Timur memiliki potensi Kawasan Lindung yang sesuai dengan luas

minimum yang disyaratkan. Sementara itu, Kawasan Lindung di Kabupaten

Halmahera Tengah dan Halmahera Barat relatif paling sempit (8-11 persen dari

luas wilayah kabupaten tersebut).

Berdasarkan hasil analisa diketahui Kawasan Lindung yang terdapat di

Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang

dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh pulau

dengan luas 799.629,6 Ha atau sekitar 21,9 % dari total luas daratan.


2 - 32

Sebaran hutan lindung ini mayoritas tersebar di Pulau Halmahera Utara,

Pulau Bacan, Pulau Mangole dan Pulau Taliabu (tersebar di seluruh

kabupaten);

(2) Kawasan perlindungan setempat berlokasi di sepanjang pantai seluruh

pulau, sekitar danau dan sungai;

(3) Kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan

maupun di wilayah perairan laut. Lokasinya adalah sebagai berikut:

(a) Taman Nasional Aketajawe, Kota Tidore Kepulauan, GP-1 (RTRWN);

(b) Cagar Alam Lolobata, Halmahera Timur, (GP-5);

(c) Cagar Alam Wayabula di Pulau Morotai (GP-4);

(d) Suaka Margasatwa Gamkonora yang terdapat di Kecamatan Sahu/Ibu

(GP-2);

(e) Cagar Alam Saketa di Pulau Halmahera bagian selatan, (GP-6);

(f) Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, (GP-6);

(g) Cagar Alam Pulau Obi, (GP-6);

(h) Cagar Alam Lifamatola, (GP-7);

(i) Cagar Alam Tobalai;

(j) Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu, (GP-8);

(k) Cagar Alam Pulau Seho di Pulau Seho, Taliabu Barat, (GP-8);

(l) Cagar Alam Taman Laut di Tobelo (GP-3);

(m) Cagar Alam Taman Laut di Gane Timur (GP-6).

B. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Arahan pola pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mencakup

arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non pertanian.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan

pada pertimbangan berikut:

(1) Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan

atau daya dukung terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu;

(2) Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil

penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan

budidaya tertentu.


2 - 33

Berdasarkan Pedoman Penyusunan RTRW, kawasan budidaya telah

diklasifikasikan secara khusus. Di Provinsi Maluku Utara, kawasan budidaya yang

akan ditetapkan mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari:

(1) Kawasan hutan produksi tetap;

(2) Hutan produksi terbatas;

(3) Hutan produksi;

(4) Arahan penggunaan lain :

a. Budidaya non hutan dan perkebunan yang dapat dikonversikan;

b. Pertanian, yaitu pertanian lahan basah dan perkebunan;

c. Kawasan pertambangan;

d. Kawasan perindustrian;

e. Kawasan pariwisata;

f. Perikanan;

g. Kawasan permukiman.

Berdasarkan hasil penjelasan rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya di

Provinsi Maluku Utara, maka rencana pola ruang dan luasan wilayah untuk pola

ruang di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Rencana Pola Ruang Provinsi Maluku Utara

No Pola Ruang Luas (Ha) 1 Hutan Lindung 823.798,84 2 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 45.841,10 3 Hutan Produksi Terbatas 710137,00 4 Hutan Produksi 353.317,13 5 Hutan Produksi Konversi 962.248,17 6 Perkebunan 345.948,64 7 Pertanian Lahan Kering 279.228,53 8 Pertanian Lahan Basah 111.256,72 9 Permukiman 14.422,22


2.5.4. Rencana Pengembangan Perikanan

A. Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap yang optimal harus berdasarkan pada

kemampuan daya dukung yang tersedia, utamanya adalah potensi sumber daya

ikan. Berdasarkan karakteristik perairan laut dan jenis sumber daya ikannya,

perairan Maluku Utara secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) daerah


2 - 34

penangkapan utama yang potensial dikembangkan untuk usaha perikanan

tangkap, yaitu:

(1) Daerah penangkapan ikan 1, yaitu daerah-daerah dengan potensi

pengembangan untuk ikan karang (utamanya: ikan kerapu, beronang, biji

nangka, dan kakaktua), daerah-daerah tersebut antara lain perairan pantai

sebelah barat daya Pulau Morotai, perairan pantai sebelah timur Kepulauan

Sula, perairan pantai Tobelo, peraiaran pantai Bacan dan Obi;

(2) Daerah penangkapan ikan 2, yang memiliki potensi untuk pengembangan

perikanan pelagis kecil dan demersal (utamanya: ikan layang, kembung,

julung-julung, kuwe, dan kakap merah); berada di perairan pantai sebelah

selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, barat laut dan barat Pulau

Morotai, perairan pantai Tidore dan Ternate dan wilayah periaran pantai

Sanana;

(3) Daerah penangkapan ikan 3, untuk pengembangan perikanan pelagis besar

(utamanya: cakalang, tongkol dan tuna) wilayah ini terletak di perairan

lepas pantai Maluku Utara.

Sebagai mata rantai terakhir dalam sistem produksi perikanan, maka

sistem pemasaran ikan juga harus dikembangkan untuk melayani kegiatan

produk yang akan berada dalam volume besar karena adanya pelabuhan

perikanan. Dengan mempertimbangkan bahwa produksi ikan di Maluku Utara

akan terdiri dari berbagai jenis (spesies) dan kualitas maka sistem pemasaran

yang dapat dikembangkan harus mampu mengantisipasi produksi ikan yang

nantinya didaratkan. Sistem pemasaran yang tampaknya tepat adalah yang

berbasis komoditas sebagai berikut:

(1) Komoditas pelagis besar untuk pasar ekspor. Jenis atau bentuk komoditas

adalah olahan segar untuk tuna dan beku untuk cakalang. Sistem

pemasaran ini bertumpu pada adanya perusahaan ekspor yang berusaha di

daerah. baik dalam bentuk pengumpulan (penampungan) maupun dalam

bentuk kantor cabang atau kantor utama;

(2) Komoditas pelagis besar untuk tujuan pasar domestik, yaitu cakalang dan

tongkol. Jenis produknya adalah segar dan beku. Komoditas lainnya adalah

dalam bentuk ikan olahan asap;


2 - 35

(3) Komoditas pelagis kecil untuk pasar ekspor, yaitu: ikan layang. Produk yang

tepat adalah dalam bentuk olahan beku;

(4) Komoditas pelagis kecil untuk pasaran domestik, yaitu: layang, kembung

dan julung-julung. Untuk antar pulau produk yang tepat adalah olahan

beku dan khusus untuk julung-julung dalam bentuk olahan asap,

sedangkan untuk pasaran setempat. produk yang tepat adalah olahan

segar;

(5) Ikan demersal untuk pasaran ekspor, yaitu: kakap merah. Produk yang

tepat adalah dalam bentuk olahan fillet;

(6) Ikan demersal untuk pasaran domestik dan lokal, yaitu ikan kuwe. Untuk

antar pulau produk yang tepat adalah olahan beku, sedangkan untuk

pasaran setempat. produk yang tepat adalah olahan segar;

(7) Produk perikanan karang, seperti: kerapu, beronang, kakatua, dan biji

nangka lebih diutamakan untuk pasar ekspor. Produk yang tepat adalah

dalam bentuk ikan hidup, sedangkan untuk pasar domestik dalam bentuk

olahan segar.

B. Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) di Provinsi Maluku Utara

diarahkan untuk memproduksi komoditas yang berorientasi ekspor dan berbasis

kepada sumberdaya alam. Pengembangan akuakultur dilakukan pada lokasi yang

memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan berprinsip pemanfaatan

sumberdaya perairan seoptimal mungkin secara ramah lingkungan sehingga

dicapai keberlanjutan usaha sepanjang masa. Komoditas akuakultur yang akan

dikembangkan di Maluku Utara mencakup spesies air tawar, air payau dan air

laut. Mengingat sumberdaya alam pulau ini yang sebagian besar didominasi oleh

perairan laut, maka penekanan pengembangan diberikan pada komoditas

budidaya laut (marikultur).

Untuk pengembangan marikultur di Maluku Utara diperlukan diversifikasi

sistem dan teknologi budidaya, tidak hanya sistem karamba jaring tancap dan

sistem dasar dengan longline. Terdapat beberapa sistem budidaya yang bisa

dikembangkan antara lain; sistem karamba jaring apung, longline terapung,

rakit, kandang (penculture) dan sistem sekat (enclosure).


2 - 36

2.5.5. Rencana Pengembangan Kawasan Andalan

Penetapan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku mengacu pada

RTRWN, terdiri atas 4 kawasan yang diandalkan berdasarkan sektor-sektor

unggulannya, yaitu:

(1) Kawasan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan sekitarnya;

(2) Kawasan Bacan-Halmahera Selatan;

(3) Kawasan Kepulauan Sula;

(4) Kawasan Laut Halmahera dan sekitarnya.

Tabel 2.7. Kawasan Andalan 1 di Provinsi Maluku Utara

No Kawasan Andalan Gugus Pulau (Wilayah Pengembangan) Sektor Unggulan Sub Sektor

Unggulan 1 Kawasan Ternate,

Tidore, Sidangoli, Sofifi, Weda dan Sekitarnya a. (III/B/2) b. (I/G/2) c. (II/D/2) d. (III/C/2) e. (II/E/2)

Sebagian besar WP I, Sebagian WP II dan Sebagian WP V

a. Perkebunan b. Perikanan laut c. Industri d. Pertambangan e. Pariwisata

1. Kopra, cengkeh, pala, jambu mente, kakao;

2. Cakalang, tuna; 3. Industri perikanan

laut; 4. Nikel dan emas; 5. Wisata alam, wisata

bahari dan wisata sejarah;

2 Kawasan Bacan -Halmahera Selatan a. (III/B/2) b. (III/A/2)

Sebagian WP VI a. Perkebunan b. Pertanian

1. Kopra, kakao, cengkeh, pala, kenari dan vanili;

2. Tuna dan cakalang; 3 Kawasan Kep. Sula

a. (III/B/2) b. (III/H/2) c. (III/D/2) d. (III/C/2) e. (II/F/2)

WP VIII a. Perkebunan b. Kehutanan c. Industri d. Pertambangan e. Perikanan

1. Kopra, kakao, jambu mente, cengkeh, kopi, sukun, sagu, kenari, kunyit dan pala;

2. Damar, madu, rotan dan bambu;

3. Gerabah, industri makanan dari tepung, industri pati ubi kayu dan industri anyam-anyaman;

4. Pasir, kuarsa, dan koral;

5. Budidaya rumput laut.


2 - 37

lanjutan tabel 2.7. No Kawasan Andalan Gugus Pulau

(Wilayah Pengembangan) Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan

4 Kawasan Andalan Laut Halmahera dan sekitarnya a. (II/F/2) b. (II/C/2) c. (III/E/2)

Sebagian WP III, WP IV dan WP V

a. Perikanan laut b. Pertambangan c. Pariwisata

1. Cakalang; 2. Emas dan nikel; 3. Wisata bahari dan

wisata sejarah.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027 Keterangan: I – IV : Tahapan Pengembangan A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan.

Tabel 2.8. Kawasan Andalan 2 di Provinsi Maluku Utara

No Kabupaten/Kota Kawasan Andalan Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan 1 Ternate Pulau Ternate,

Ternate Selatan, Ternate Utara dan Moti

1. Perikanan 2. Perkebunan 3. Pariwisata 4. Industri 5. Perikanan laut 6. Pemerintahan 7. Perdagangan,

hotel & restoran

8. Angkutan laut

1. Perikanan budidaya

2. Kopra, cengkeh, pala, kakao

3. Wisata bahari, wisata budaya

4. industri gerabah, industri perikanan laut

2 Tidore Tidore, Tidore Selatan, Tidore Utara, Obi Utara dan Obi

1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Pariwisata 4. Perikanan laut 5. Pemerintahan 6. air bersih 7. angkutan laut

1. tanaman pangan 2. Jambu mete,

cengkeh, pala 3. Wisata bahari,

wisata sejarah, wisata alam

4. Cakalang


2 - 38

lanjutan tabel 2.8. No Kabupaten/Kota Kawasan Andalan Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan 3 Halmahera

Tengah Weda, Patani dan Pulau Gebe

1. Perkebunan 2. Pariwisata 3. Industri 4. Pertambangan 5. Pemerintahan 6. air bersih

1. Industri kayu 2. wisata alam,

wisata bahari 3. Industri

perikanan laut 4. pertambangan

nikel 4 Halmahera Timur Wasile, Maba, Maba

Selatan dan Wasile Selatan

1. Perkebunan 2. Pertanian 3. Perikanan laut 4. Pertambangan 5. Air bersih

1. Kopra, kakao, cengkeh, pala

2. tanaman pangan 3. cakalang 4. pertambangan

emas

5 Halmahera Selatan Makian, Kayoa, Gane Timur, Gane Barat, Obi, Obi Selatan, Bacan, Bacan Timur dan Bacan Barat

1. Perkebunan 2. Perikanan laut 3. Industri 4. pertambangan

1. kopra, kakao, vanili, cengkeh, pala, kenari

2. tuna dan cakalang

3. Industri kelautan, dan industri kayu/gerabah

6 Halmahera Barat Jailolo, Jailolo

Selatan, Sahu, Ibu dan Loloda

1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Pariwisata 4. air bersih

1. tanaman pangan 2. Kopra, cengkeh 3. wisata bahari

7 Kepulauan Sula Sanana, Mangole Timur, Sulabesi Barat, Taliabu Barat, Taliabu Timur dan Mangole Barat

1. Perikanan laut 2. Pertambangan 3. Perkebunan 4. Kehutanan 5. Industri

1. cakalang, tuna 2. pasir, kuarsa,

koral 3. Kopra, jambu

mete, cengkeh, pala

4. damar, rotan dan bambu

industri kelautan gerabah, industri anyam-anyaman, dll

8 Halmahera Utara Tobelo, Tobelo Selatan, Galela, Morotai Utara, Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Loloda Utara, Kao dan Malifut

1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Pariwisata 4. Pertahanan

1. tanaman pangan 2. kopra 3. wisata alam,

wisata bahari


2.5.6. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Secara

keseluruhan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:


2 - 39

(1) Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi

Kawasan ini berpotensi untuk kegiatan pelayanan tingkat regional,

pemerintahan, pendidikan dan pengembangan industri. Kawasan industri

yang potensial dikembangkan adalah (a) Industri perkayuan yang spesifik

berlokasi di Sidangoli dengan orientasi ekspor ke Jepang dan Asia Pasifik;

(b) Industri minyak goreng yang terletak di Ternate.

Untuk itu pengembangannya diarahkan pada:

(a) Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor, dengan

penyediaan prasarana dan sarana penunjangnya seperti prasarana

jalan dan penyeberangan dari kawasan Sidangoli ke Pelabuhan

Ternate;

(b) Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi;

(c) Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore

(Kota Soasio);

(d) Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota

provinsi;

(e) Peningkatan bandar udara di Ternate;

(f) Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana

penyeberangan;

(g) Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut,

bandar udara, rumah sakit dan lain-lain;

(h) Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi

luapan penumpukan peti kemas di Ternate;

(i) Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-

masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan pulau Halmahera;

(j) Peningkatan peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di

Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas

dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;

(k) Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus

penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;

(l) Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan

lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta

pengembangan sumber-sumber air bersih;

(m) Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai


2 - 40

strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah

dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan

Kerajaan Tidore;

(n) Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.

(2) Kawasan Kepulauan Sula

Kawasan ini meliputi Kecamatan-kecamatan Sanana, Taliabu Timur dan

Taliabu Barat. Kawasan ini potensial untuk pengembangan perkebunan,

kehutanan, industri (untuk pengolahan hasil-hasil perkebunan dan

kehutanan).

(3) Kawasan Pulau Bacan

Kawasan ini potensial untuk pengembangan industri (industri perikanan dan

industri pengolahan kayu), kehutanan, serta pariwisata.

(4) Kawasan Halmahera Selatan

Kawasan ini meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur

merupakan wilayah yang perkembangannya relatif tertinggal dengan

daerah lainnya di Provinsi Maluku Utara, oleh karena itu perlu diprioritaskan

pula penanganan pembangunannya agar terjadi pemerataan

pembangunan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Halmahera Selatan ini

adalah perkebunan. Permasalahan yang dimiliki kawasan ini adalah

kurangnya aksesibilitas.

(5) Kawasan Weda

Kawasan ini meliputi Weda dan sekitarnya. Kawasan ini perlu diprioritaskan

karena adanya rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi)

pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nikel seluas 90.000 Ha.

(6) Kawasan Strategis bidang Pertahanan Keamanan - Pulau Morotai

Sebagai kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga (Filipina), maka

pengembangan kawasan ini diarahkan untuk tujuan pertahanan keamanan.

Selain itu, pulau ini juga mempunyai potensi pariwisata (dengan objek

wisata taman laut dan atraksi sejarah/budaya). Pengembangan Pulau

Morotai ini diarahkan pada, antara lain (a) Pengembangan Pulau Morotai

sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan

keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (b)

Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan

kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal.


2 - 41

(7) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Pulau Jiuw

Berdasarkan Keppres Nomor 78 Tahun 2004, Pulau Jiuw merupakan salah

satu pulau kecil terluar yang harus diperhatikan mengingat posisi pulau ini

yang berada pada gerbang depan di Samudera Pasifik (sisi sebelah timur

Pulau Halmahera). Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk

mengoptimalkan potensi yang ada mengingat posisi strategis Pulau Jiuw.

Sebagai pulau terluar, pembangunan pulau ini akan mencerminkan

kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun wilayahnya

sampai wilayah-wilayah paling luar sekalipun.

(8) Kawasan Pengembangan Ekonomi – Pertanian : Halut - Halbar – Haltim

Provinsi Maluku Utara perlu meningkatkan ketahanan pangan agar supaya

menjadi provinsi swasembada pangan. Selain tanaman pangan lain,

tanaman padi/pertanian lahan basah yang utamanya tersebar di

Kabupaten-kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera

Timur layak mendapat perhatian, karena dapat mendukung program

ketahanan pangan tersebut.

(9) Kawasan Pulau Gebe

Kawasan pulau Gebe merupakan pulau yang mengalami kerusakan akibat

terjadinya penambangan nikel pada masa PT. Aneka Tambang, atau sering

disebut sebagai ”downward transitional area”. Berkaitan dengan hal

tersebut diperlukan perhatian khusus karena menurunnya kualitas

lingkungan di wilayah tersebut.

(10) Kawasan Pulau Obi

Pulau Obi adalah pulau yang diketahui memiliki potensi tambang (nikel)

yang cukup besar. Pemerintah daerah setempat akan memulai eksploitasi

tambang tersebut. Berdasarkan pengalaman beberapa wilayah

pertambangan yang menjadi rusak setelah dilakukan penambangan, maka

kawasan Pulau Obi ini perlu mendapat perhatian khusus sebagai kawasan

strategis provinsi, agar kerusakan lingkungan tidak terjadi di pulau ini.


2 - 42

2.5.7. Rencana Pengembangan Ekonomi

A. Arahan Pengembangan Daya Saing Wilayah (competitiveness)

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan daya saing wilayah

adalah sebagai berikut:

(1) Peningkatan produksi yang berorientasi kepada produktivitas dan daya

saing terutama di Kabupaten-kabupaten Halmahera Utara, Halmahera

Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota

Tidore;

(2) Melakukan studi secara luas mengenai daya saing wilayah serta

menyiapkan tahapan pendekatan-pendekatan baru yang bersifat

fundamental untuk kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis

keluaran dan pasar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

B. Rencana Pemerataan Pembangunan (equity)

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemerataan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(1) Memanfaatkan sumber-sumber daya sektor pemerintah dan swasta untuk

membantu dan menyediakan bantuan keuangan dan teknis bagi

pengembangan dunia usaha, perumahan, dan jasa-jasa sosial lainnya

Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kota Tidore, Kota

Ternate;

(2) Menciptakan peluang-peluang sosial dan ekonomi bagi individu dan

keluarga yang berisiko mengalami kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di

Maluku Utara;

(3) Melakukan penelitian dan kebijakan pembangunan di seluruh

kabupaten/kota di Maluku Utara.

C. Rencana Pembangunan secara Menyeluruh

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan

secara menyeluruh di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(1) Peningkatan angkatan kerja yang kapabel dan bermotivasi, yang terdidik

dengan baik serta didukung dengan sistem sumberdaya manusia yang baik

pula, terfasilitasi dan terbantu dalam bursa tenaga kerja;


2 - 43

(2) Pengadaan infrastruktur fisik yang baik, terdiri dari transportasi,

komunikasi, energi, dan pengelolaan air bersih dan air buangan di

Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera

Timur, Kota Tidore, Kota Ternate;

(3) Sumber daya alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik, untuk

pembangunan masa kini dan masa mendatang terutama di seluruh

kabupaten/kota;

(4) Sistem peraturan, kapital, dan bantuan teknis yang mendorong

pengembangan unit/badan usaha;

(5) Fiskal yang stabil, dikarakteristikkan dengan tingkat pajak yang reasonable

dan kebijakan belanja yang hati-hati.

D. Rencana Pembangunan Kolaborasi Regional

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan sinergitas dalam

pembangunan regional di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(1) Menciptakan dan melanjutkan dukungan inisiatif-inisiatif pendanaan

regional di Provinsi Maluku Utara.

(2) Membangun kerjasama regional dengan fokus kegiatan masalah teknologi

dan layanan lingkungan, pembangunan pasar global, mendapatkan nilai

tambah dari sumberdaya hutan, pelatihan tenaga kerja untuk kebutuhan

dunia, serta penggunaan teknologi telekomunikasi untuk pembelajaran

yang lebih tinggi di Provinsi Maluku Utara.

E. Rencana Pembangunan Klaster Industri

Untuk mendukung penciptaan klaster industri di Provinsi Maluku Utara

maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

(1) Merancang pendanaan dan program pembangunan ekonomi yang

difokuskan pada industri-industri kunci /unggulan terutama:

(i) Industri perikanan di Kabupaten-kabupaten Halmahera Selatan,

Kepulauan Sula, Kota Ternate;

(ii) Perkebunan dan tanaman pangan di Kota Tidore, Kabupaten

Kepualaun Sula, Ternate, Kabupaten Hamahera Selatan, Kabupaten

Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah.


2 - 44

(2) Menyusun komitmen untuk membantu kelompok-kelompok industri dan

bekerjasama agar menjadi kompetitif terutama di Kabupaten-kabupaten

Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kota Tidore, dan

Kota Ternate;

(3) Mempromosi jaringan usaha (broker) yang fleksibel untuk mengembangkan

pasar, produksi komoditas baru, dan meningkatkan keuntungan di seluruh

kab/kota di Provinsi Maluku Utara.

2.5.8. Rencana Pengembangan Kependudukan

Rencana pengembangan kependudukan dilakukan melalui penyusunan

berbagai kebijakan seperti pengaturan pertumbuhan penduduk, pengaturan

penyebaran dan kepadatan penduduk, serta ketenagakerjaan dan

pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan kependudukan

ini perlu sejalan dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti kebijakan

pengembangan kawasan, pengembangan ekonomi, dan mitigasi bencana.

Rencana pengaturan pertumbuhan penduduk sangat berperan dalam

menunjang pertumbuhan wilayah Provinsi Maluku Utara. Secara umum hal-hal

yang dapat dilakukan untuk mengatur pertumbuhan adalah sebagai berikut (1)

Sosialisasi pentingnya KB kepada masyarakat; (2) Sistem insentif dan disinsentif

untuk keluarga kecil; (3) Peningkatan taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Pengaturan dan penyebaran penduduk di Provinsi Maluku Utara

selanjutnya akan disesuaikan dengan fungsi-fungsi setiap kecamatan dalam

lingkup kabupaten dan provinsi. Untuk menciptakan penyebaran penduduk

Provinsi Maluku Utara yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (1)

Membangun fasilitas sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah terutama

pusat-pusat kegiatan masyarakat; (2) Melaksanakan program transmigrasi lokal.

Rencana penduduk yang menyangkut ketenagakerjaan dan

pengembangan sumberdaya manusia juga mempertimbangkan peran dan fungsi

Provinsi Maluku Utara dalam lingkup yang lebih luas. Upaya yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia adalah

sebagai berikut (1) Peningkatan akses, pemerataan, relevansi dan mutu

pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) Peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan ketenagakerjaan, untuk mewujudkan manusia Maluku Utara yang


2 - 45

sehat, cerdas, kreatif, produktif, berbudaya, berakhlak mulia dan percaya diri

yang memiliki kompetensi baik kompetitif maupun kooperatif.

Secara sistematis upaya mitigasi bencana harus melibatkan masyarakat

dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk dalam pengambilan

keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi,

pemantauan dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring

relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum

dan pendelegasian otoritas. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada

semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif, meliputi

kegiatan-kegiatan: (1) Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan

kelembagaan dalam penanggulangan bencana regional, nasional dan lokal,

termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia

dan lain-lain; (2) Memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dan

koordinasi antar lembaga-lembaga yang menangani peringatan dini,

pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya

pada semua tingkatan; (3) Memperkuat dan membangun koordinasi kewilayahan

dan membuat atau meningkatkan kebijakan regional, mekanisme operasional

dan sistem komunikasi perencanaan untuk menyiapkan respons yang efektif

dalam kasus bencana antar negara; (4) Menyiapkan atau mengkaji ulang dan

secara periodik memperbarui rencana kesiapan bencana serta kebijakan dan

rencana tanggap darurat pada semua tingkatan; (5) Mengupayakan diadakannya

dana darurat, logistik dan peralatan untuk mendukung tanggap darurat bencana,

pemulihan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana; dan (6) Membangun

mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki dari

para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.


2 - 46

2.6. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

2.6.1. Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata

Visi pengembangan pariwisata nasional meliputi 3 (tiga) hal penting, yaitu

pembangunan, pemerataan, dan stabilitas. Ketiga hal tersebut menjadi dasar

pariwisata provinsi Maluku Utara secara terpadu sehingga visi pengembangan

pariwisata provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

”Menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai Gerbang Virtual Realitas Daerah

Tujuan Wisata Alam dan Wisata Budaya yang berkelanjutan dan berorientasi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Rumusan misi yang dapat mengembangkan pariwisata di Provinsi Maluku

Utara, yaitu:

(1) Meningkatkan daya saing pariwisata Provinsi Maluku Utara baik pada tingkat

nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan

wisata mencapai tiga kali lipat pada tahun 2017, melalui :

(a) Mengembangkan produk-produk wisata andalan yang sudah ada dan

yang potensial dikembangkan (wisata alam, wisata sejarah, dan wisata

budaya) untuk memenuhi standar melalui perencanaan dan

pembangunan yang terstruktur, berwawasan lingkungan, dan

berkelanjutan.

(b) Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi yang efisien, efektif dan

mengglobal berbasis teknologi informasi.

(2) Mengembangkan pariwisata Provinsi Maluku Utara yang berkelanjutan

melalui pembangunan sistem pengelolaan pariwisata secara collaborative dan

berwawasan lingkungan, melalui:

(a) Membangun sistem pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis

teknologi informasi melalui konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi

pemerintah dengan berbagai stakeholders pariwisata.

(b) Membangun dan mengembangkan produk-produk wisata berkelanjutan

melalui penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

(c) Meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengalaman pengunjung melalui

penyediaan pusat informasi wisata (tourism information center) Provinsi

Maluku Utara berbasis teknologi informasi.


2 - 47

(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata melalui pendidikan,

pelatihan, dan magang dengan:

(a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pariwisata dan keterlibatannya dalam pariwisata melalui sosialisasi

kepariwisataan kepada masyarakat dan stakeholders yang terlibat dalam

kepariwisataan Provinsi Maluku Utara.

(b) Meningkatkan kualitas SDM pariwisata di Provinsi Maluku Utara melalui

pendidikan, pelatihan, dan magang kepariwisataan.

(4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara melalui

pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha

pendukung pariwisata dengan :

(a) Mengembangkan sistem kepariwisataan adat yang mendukung

kepariwisataan Provinsi Maluku Utara.

(b) Meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan

pekerjaan di sektor pariwisata.

(c) Meningkatkan minat investasi bagi masyarakat setempat dan masyarakat

di luar Provinsi Maluku Utara melalui perperbaikan iklim investasi yang

kondusif.

2.6.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pengembangan pariwisata meliputi empat kebijakan utama,

yang di dalamnya terkandung delapan aspek, yaitu jumlah kunjungan

wisatawan, obyek wisata, sarana dan prasarana, institusi, promosi dan

pemasaran, sumberdaya manusia, perekonomian, dan lingkungan. Empat

kebijakan utama tersebut adalah:

(1) Meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata andalan beserta sarana dan

prasarana pendukungnya untuk mencapai daya saing wisata yang tinggi

secara nasional dan regional serta berkelanjutan.

(2) Mengembangkan jejaring institusi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam

rangka meningkatkan promosi dan pemasaran kepariwisataan Provinsi

Maluku Utara untuk mencapai tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat

investasi yang ditargetkan.


2 - 48

(3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pariwisata agar mampu

mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja pariwisata yang standar sesuai

keahlian dan keterampilannya.

(4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata melalui

keterlibatannya dalam usaha dan jasa pariwisata yang berwawasan

lingkungan.

Untuk mewujudkan Provinsi Maluku Utara menjadi Daerah Tujuan Wisata

dengan sistem kepariwisataan yang berkelanjutan maka diperlukan strategi-

strategi pengembangan pariwisata sebagai berikut:

(1) Strategi pengembangan obyek wisata agar berdaya saing nasional, regional,

dan global, serta berkelanjutan

(2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata untuk

mencapai sistem kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat.

(3) Strategi peningkatan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia

pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan magang.

(4) Strategi promosi dan pemasaran melalui pengembangan institusi pariwisata

dengan sistem pengelolaan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

(5) Strategi pengembangan ekonomi dan investasi berbasis kesejahteraan

masyarakat setempat.

(6) Strategi pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan

menuju sistem kepariwisataan berkelanjutan.

Strategi pengembangan keruangan untuk pariwisata Provinsi Maluku

Utara adalah pembentukan sub kawasan pariwisata yang terpadu untuk

memudahkan sistem kepariwisataan dengan membagi kawasan Maluku Utara ke

dalam delapan sub wilayah pengembangan (SWP) seperti yang tertuang dalam

Kebijakan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara. Sub Wilayah Pengembangan itulah

yang kemudian dimodifikasi dan dikembangkan menjadi Zona Wisata, yaitu:

(1) Zona Wisata I (SWP I) meliputi pulau-pulau di wilayah barat Provinsi

Maluku Utara, yaitu Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Tidore, Pulau Maitara,

Pulau Mare, dan Kepulauan Guraici.

(2) Zona Wisata II (SWP II) meliputi wilayah Tidore daratan.


2 - 49

(3) Zona Wisata III (SWP III) meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Barat,

yang terdiri dari Jailolo, Sahu, Ibu dan Loloda Selatan

(4) Zona Wisata IV (SWP IV) meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Utara

yang terdiri dari Tobelo, Galela, Morotai, Kao dan Malifud

(5) Zona Wisata V (SWP V) meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang

terdiri dari Maba dan Wasiley

(6) Zona Wisata VI (SWP VI) meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

yang terdiri dari Bacan Gane Barat dan Obi

(7) Zona Wisata VII (SWP VII) meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

yang terdiri dari Weda

(8) Zona Wisata VIII (SWP VIII) meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

yang terdiri dari Pulau Selabesi, Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli.

Documents

Bab 2_tinjauan Kebijakan_rpjm Malut