BAB 12 – PERADILAN DAN

PENEGAKAN HUKUM

AWANISA HUWAINI – DARMA PRAPTA – PINGKAN AUDRINE – PITA RINI

F.R. – TANYA LEE

POLITIK PENEGAKAN HUKUM• MENGAPA PENEGAKAN HUKUM MENJADI KETERTARIKAN BAGI PARA PELAJAR

POLITIK?

• SISTEM PENEGAKAN HUKUM HARUS DILIHAT SECARA BERIMBANG JIKA DITERIMA SEBAGAI LEGITIMASI DARI RAKYATNYA.

• KEBEBASAN TOTAL DARI TEKANAN POLITIK ATAU KETERLIBATAN ITU TIDAK MUNGKIN TERJADI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN APAPUN.

• LEMBAGA PENGADILAN DAN KEPOLISIAN ADALAH SUBJEK TEKANAN POLITIK DAN PERAN YANG MEREKA LAKUKAN DAN KEPUTUSAN YANG MEREKA BUAT MUNGKIN SAJA MEMAKSA MEREKA TERLIBAT DALAM ARENA POLITIK.

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KEPOLISIAN

• SIAPA YANG SEHARUSNYA MENGAWASI LEMBAGA KEPOLISIAN DAN KEPADA SIAPA LEMBAGA KEPOLISIAN HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TUGASNYA?

• PERAN UTAMA POLISI ADALAH MEYAKINKAN BAHWA SELURUH WARGA NEGARA MEMATUHI HUKUM YANG ADA.

• SANKSI YANG DIBERIKAN DAPAT BERUPA PERINGATAN ATAU PENANGKAPAN

• PENTINGNYA KEBERADAAN DARI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA POLISI AGAR TINDAKAN POLISI TERSEBUT DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. ISU INI PENTING DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL.

PENGAWASAN PEMERINTAH NASIONAL• KEPOLISIAN DIAWASI DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PEMERINTAH NASIONAL

(EKSEKUTIF),

• PERAN UTAMA DARI POLISI TERSEBUT DAPAT BIAS KARENA DISALAHGUNAKAN OLEH EKSEKUTIF UNTUK MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK YANG MENDUDUKI PEMERINTAHAN

• JIKA PERAN UTAMA DARI POLISI ADALAH UNTUK MEMBENARKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH, UNTUK MELAKUKAN PENERTIBAN DAPAT MELALUI CARA YANG KOERSIF (KEKERASAN) KEPADA SEMUA YANG TIDAK SETUJU DENGAN KEBIJAKAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH.

• PENERTIBAN MELALUI KEKERASAN SERINGKALI DIPENGARUHI OLEH POLISI MILITER YANG DIPERINTAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGRI. PERILAKU MEREKA SERINGKALI BERPEGANG PADA PRINSIP “SHOOT FIRST AND ASK QUESTIONS LATER”

Pengawasan Nasional dalam Menjaga KetertibanDi Perancis, pemerintah pusat memfokuskan peran kepolisian. Ada dua pasukan utama

polisi yaitu police nationale dan gendarmerie nationale. Police nationale adalah pasukan

yang diawasi oleh Kementrian Interior (Ministry of The Interior), sedangkan gendarmerie

nationale adalah bagian dari pasukan tentara yang diawasi oleh Kementrian Pertahanan

(Ministry of Defence). Polisi-polisi dari dua pasukan utama ini juga digunakan sebagai

petugas investigasi untuk melakukan penyelidikan dibawah pengawasan hakim investigasi

(investigating judges) atau penuntut umum (public prosecutor). Dalam kapasitas ini

mereka disebut police judiciare yang berarti bertanggung jawab terhadap lembaga

kehakiman.

Di Irlandia, dalam skala nasional tugas serupa dijalankan oleh garda slochana dan diawasi

oleh komisioner yang ditunjuk oleh Menteri Peradilan (Minister of Justice) sehingga

komisioner tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Peradilan.

PENGAWASAN PEMERINTAH LOKAL DALAM MENJAGA KETERTIBAN

• POLISI HARUS TUNDUK KEPADA PENGAWASAN PEMERINTAH LOKAL

• BEBERAPA PASUKAN POLISI (POLICE FORCES) LEBIH EFEKTIF DARIPADA SATUAN POLISI (UNIFIED POLICE) DALAM SUATU NEGARA

• AKTIVITAS YANG DILAKUKAN POLISI HARUS MENGUTAMAKAN PADA MASALAH-MASALAH SEPERTI, MERESPON TINDAK KEJAHATAN ATAU TINDAKAN KRIMINAL DAN PELANGGARAN HUKUM

Proses Pertanggungjawaban

Pengawasan terhadap Menjaga Ketertiban di Amerika

Di Amerika, usaha menjaga ketertiban adalah urusan utama pemerintah daerah (local affairs), diawasi

oleh unit-unit dari pemerintah lokal.

National guard berada di level negara bagian (state) juga menunjukkan fungsinya yang serupa dengan

fungsi dari polisi. Disamping itu ada pula lembaga yang kita kenal dengan Federal Bureau of

Investigation (FBI), Pengawasan dari pemerintah lokal, bagaimana pun juga tidak memperkenankan

adanya campur tangan secara politik terhadap upaya menjaga ketertiban. Pemerintah negara bagian

atau pun negara memiliki tujuan politiknya masing-masing yang ingin mereka capai dan ada

kemungkinan polisi pun dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Pengembangan dari upaya menjaga ketertiban di Amerika banyak dipengaruhi oleh “mesin politik”

yaitu mempekerjakan pasukan polisi dengan tugas-tugas yang menitikberatkan pada kepentingan

politis dari politikus lokal. Kurangnya efisiensi kerja polisi dan juga banyaknya korupsi yang

bermunculan dengan situasi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa dekade belakangan di akhir abad

ke-19.

PENGAWASAN PENJAGAAN KETERTIBAN OLEH GOLONGAN PROFESSIONAL

• PROFESSIONAL YANG DIMAKSUDKAN DI SINI IALAH PETINGGI POLISI DAN JUGA KOMANDAN.

• POLISI DENGAN MASYARAKAT UMUM BISA SAJA MEMILIKI KONSENTRASI ISU YANG BERBEDA (SKALA PRIORITAS TERHADAP KASUS YANG BERBEDA).

• HAL INI BISA MENJADIKAN ADANYA JARAK DIANTARA MEREKA DAN LEGITIMASI YANG DIMILIKI POLISI HILANG KARENA TIDAK ADA LAGI PENGAKUAN DARI MASYARAKAT.

SISTEM PERADILAN

• PERAN UTAMA DARI ADANYA PENGADILAN (COURTS) ADALAH MENGADILI PERSELISIHAN ATAU PUN PERDEBATAN DI ANTARA DUA PARTAI.

• TIDAK ADA NEGARA LIBERAL DEMOKRASI YANG MEMILIKI SISTEM PERADILAN YANG IDENTIK SATU SAMA LAIN.

• PERBEDAAN YANG ADA PADA UMUMNYA TERLETAK PADA TATA CARA PERADILANNYA (CONDUCT OF TRIAL).

• INGGRIS DAN AMERIKA SISTEM ADVERSARIAL

YAITU SISTEM YANG MEMPERKENANKAN MASING-MASING PIHAK UNTUK MENCARI BUKTI UNTUK MERINGANKAN TUNTUTANNYA. DENGAN ADANYA HAKIM YANG MEMAINKAN PERAN SEBAGAI PENEGAK KEADILAN.

• NEGARA DI EROPA MEMAKAI SISTEM INQUISITORIAL

PENGUMPULAN BUKTI ADALAH TANGGUNGJAWAB HAKIM DAN PERAN UTAMA DARI PENGADILAN (TRIAL) ADALAH MENGINVESTIGASI KASUS TERLEBIH DAHULU.

HUKUM SIPIL DAN KRIMINAL

• HUKUM SIPIL RESOLUSI TERHADAP KETIDAKSETUJUAAN YANG BIASANYA TERJADI DIANTARA PIHAK SATU DENGAN PIHAK LAINNYA DENGAN CARA MENGIMBAGI KEKURANGAN/KERUSAKAN DARI PIHAK LAINNYA.

• HUKUM KRIMINAL AKTIVITAS YANG MEMBERIKAN IMPACT SOSIAL YANG LEBIH LUAS DAN MELIBATKAN NEGARA UNTUK MENGAMBIL LANGKAH UNTUK MENGHUKUM PARA PELAKU TINDAK KRIMINAL.

• DI BEBERAPA NEGARA KEDUA PERKARA TERSEBUT DIADILI DI PENGADILAN YANG BERBEDA. DI PERANCIS, KEDUA PERKARA INI DIADILI DALAM SATU PENGADILAN YANG SAMA YAITU ORDRE JUDICIAIRE. DI INGGRIS DAN WALES TERJADI PEMISAHAN PENGADILAN DI ANTARA KEDUA KASUS TERSEBUT, MAGISTRATES’ COURTS LEBIH MENUNJUKKAN FUNGSI PERADILAN SIPIL.

Organisasi Peradilan di Inggris dan Wales

Pengadilan untuk perkara sipil dan kriminal di Inggris dan Wales berbentuk hirarkis. Kebanyakan, kasus

kriminal ditangani oleh magistrates’ courts. Semakin berat kasusnya, semakin berat pula hukuman

yang dijatuhkan dan yang mengadili adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu crown courts. Jika

keputusan dari crown courts dinilai masih kurang, dapat naik banding ke Court of Appeal (Criminal

Division).

Perkara sipil yang lebih ringan/minor dapat ditangani oleh prosedural yang lebih rendah tingkatannya

tanpa perlu masuk ke ranah pengadilan. Kebanyakan, perkara sipil yang masuk ke pengadilan akan

ditangani oleh county courts dan jika naik banding akan dibawa pada Court of Appeal (Civil Division).

House of Lord adalah pengadilan tertinggi untuk proses banding, baik bagi perkara sipil maupun

kriminal.

Scotlandia memiliki sistem legal yang berbeda dengan Inggris dan Wales walaupun mereka sama-sama

tergabung dalam United Kingdom.

HUKUM ADMINISTRATIF• MENARUH PERHATIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN

RAKYATNYA.

• DI UNITED KINGDOM, JIKA ADA PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT EKSEKUTIF DAPAT DIBAWA KE PENGADILAN. PEJABAT TERSEBUT TETAP AKAN DIPROSES SESUAI HUKUM YANG BERLAKU. SEDANGKAN JIKA YANG TERLIBAT KASUS ADALAH PEJABAT PUBLIK (CIVIL SERVANT) DAPAT DIPROSES OLEH TRIBUNAL.

• DI NEGARA-NEGARA LAIN, PEMISAHAN PROSES PENGADILAN TENTU SAJA TERJADI. JERMAN DAN PERANCIS ADALAH CONTOH DARI NEGARA YANG MEMILIKI HUKUM ADMINISTRATIF YANG JELAS.

SISTEM PENGADILAN ADMINISTRATIF DI PERANCIS

• BADAN EKSEKUTIF PEMERINTAH BERADA DI BAWAH PENGADILAN, JIKA PENGADILAN YANG BIASA DAPAT MENINJAU TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN EKSEKUTIF MENGAKIBATKAN PEMBENTUKAN DARI SUATU SISTEM YANG TERPISAH PADA PENGADILAN ADMINISTRATIF DI PERANCIS. PENGADILAN ADMISTRATIF INI MEMILIKI WILAYAH HUKUM YANG EKSKLUSIF DALAM BERBAGAI KASUS YANG TERCAKUP DALAM HUKUM PUBLIK, HAL INI MENYEBABKAN ADANYA PERSELISIHAN DIANTARA INDIVIDU-INDIVIDU DENGAN CARA KERJA NEGARA, TERMASUK DUGAAN DARI TINDAKAN-TINDAKAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH PARA MENTERI, PEGAWAI NEGARA, DAN JUGA BADAN-BADAN PUBLIK.

• SISTEM PERANCIS MENGENAI PENGADILAN ADMINISTRATIF DIKETUAI OLEH CONSEIL D’ETAT, YANG BERTINDAK SEBAGAI BADAN PENASEHAT DAN JUGA BADAN PERADILAN. DI KONSTITUSI TAHUN 1958 DIJELASKAN CAKUPAN DARI ISU-ISU YANG DIMANA PEMERINTAH HARUS BERKONSULTASI DENGAN PENGADILAN SEBELUM MENGAMBIL TINDAKAN. DIBAWAH PENGADILAN INI ADA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL. PENGADILAN INI MEMILIKI KEKUATAN PERADILAN SENDIRI DAN MENANGGAPI NAIK BANDING/PERMOHONAN BANDING DARI TRIBUNAL ADMINISTRATIF. BADAN YANG TERAKHIR TERSEBUT BEROPERASI DI LEVEL REGIONAL DAN SEPERTI CONSEIL D’ETAT, BADAN INI JUGA MERUPAKAN BADAN PENASEHAT DAN JUGA BADAN PERADILAN.

• DI BEBERAPA NEGARA, PENGADILAN MUNGKIN JUGA DIPANGGIL UNTUK MENGADILI SENGKETA YANG TIMBUL DARI KONSTITUSI. HAL INI DISEBUT DENGAN “TINJAUAN PERADILAN”. BIASANYA, TERMASUK DENGAN MENILAI APAKAH TINDAKAN-TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BADAN LEGISLATIF SELARAS DENGAN PERNYATAAN HUKUM DASAR YANG TERKANDUNG DI DALAM KONSTITUSI NEGARA. AKAN TETAPI, BISA JUGA MENELITI TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN EKSKUTIF (SEPERTI PERINTAH-PERINTAH EKSEKUTIF YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN AMERIKA). JIKA PENGADILAN MEMUTUSKAN BAHWA TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KONSTITUSI, MEREKA DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI “INKONSTITUSIONIL”. HAL INI AKAN MENYEBABKAN ADANYA PENGGULINGAN TERHADAP MEREKA, MEREKA DIANGGAP TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU.

• SEBAGAI TAMBAHAN, PENGADILAN MUNGKIN DIBUTUHKAN UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR OLEH BADAN-BADAN SUB-NASIONAL SEPERTI PEMERINTAHAN NEGARA. BENTUK DARI PENGADILAN INI SERING KALI DIBUTUHKAN DI NEGARA-NEGARA FEDERAL. PENGADILAN JUGA DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMASTIKAN ALOKASI DARI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG ADA DI DALAM INSTITUSI-INSTITUSI PEMERINTAHAN TETAP SEPERTI YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI.

• DI AMERIKA, PROSES DARI TINJAUAN PERADILAN DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG. MAHKAMAH AGUNG INI TERDIRI DARI 9 HAKIM YANG DITUNJUK OLEH PRESIDEN BERDASARKAN KEPADA PERSETUJUAN DARI SENAT. INTERVENSI MEREKA TERJADI KETIKA KASUS-KASUS MENGACU PADA MEREKA BERDASARKAN PERMOHONAN BAIK DARI PENGADILAN TERTINGGI DI SUATU NEGARA MAUPUN DARI PENGADILAN FEDERAL. TINJAUAN PERADILAN MENYEDIAKAN MAHKAMAH AGUNG SUATU KEKUATAN POLITIK YANG BESAR. PADA TAHUN 1950AN DAN 1960AN KEPUTUSAN-KEPUTUSANNYA SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PEMBENTUKAN HAK-HAK SIPIL DARI ORANG HITAM AMERIKA.

HUKUM KONSTITUSIONAL

PENGADILAN KONSTITUSIONAL PERANCIS•  DI PERANCIS, CONSEIL CONSTITUTIONNEL BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMASTIKAN BAHWA KONSTITUSI ITU DITAATI. BADAN ITU DIBENTUK

DI DALAM KONSTITUSI TAHUN 1958. TERDIRI DARI 9 ANGGOTA, DIMANA ANGGOTA-ANGGOTA TERSEBUT TIDAK DIHARUSKAN MENJADI HAKIM YANG SUDAH TERLATIH. 3 DIANTARANYA DITUNJUK OLEH PRESIDEN PERANCIS, 3 LAGI OLEH PRESIDEN DARI MAJELIS NASIONAL, DAN 3 TERAKHIR OLEH PRESIDEN DARI SENAT. MEREKA MENGABDI SELAMA 9 TAHUN DAN MUNGKIN TIDAK AKAN DICALONKAN KEMBALI. MANTAN PRESIDEN REPUBLIK JUGA DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGABDI DI DALAM BADAN INI.

• BERBEDA DARI MAHKAMAH AGUNG DI AMERIKA, DISANA ADA SEMACAM PEMBATASAN YANG DITERAPKAN TERHADAP WILAYAH HUKUM DARI BADAN INI DAN LEBIH LANJUTNYA BERTINDAK PADA TINGKAT KEKUASAAN PENASEHAT (TERMASUK SYARAT, YAITU HARUS DIKONSULTASIKAN JIKA PRESIDEN BERNIAT UNTUK MENGGUNAKAN KEKUASAAN DARURAT).

• DI JERMAN, MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERAL MEMASTIKAN BAHWA KONSTITUSI ITU DITAATI. BADAN INI DIDIRIKAN PADA TAHUN 1951 DAN TERDIRI DARI 16 HAKIM YANG SECARA FORMAL DI TUNJUK OLEH BUNDESRAT DAN BUNDESTAG, PEMILIHAN INI DIDASARKAN KEPADA NOMINASI DARI SELURUH PANITIA PARTAI-PARTAI. SEBAGAI TAMBAHAN DARI KEMAMPUANNYA UNTUK MENDEKLARASIKAN HUKUM INKONSTITUSIONIL, BADAN INI TELAH LEBIH JAUH LAGI MELIBATKAN DIRINYA DIDALAM PROSES PEMBUATAN HUKUM DENGAN MENYARANKAN BAGAIMANA HUKUM YANG TADINYA TIDAK SESUAI DENGAN KONSTITUSI DAPAT DI AMANDEMEN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DAPAT SELARAS DENGAN KONSTITUSI YANG ADA. DI ITALIA, TUGAS DARI MEMPERTAHANKAN KONSTITUSI YANG ADA DIBAGI ANTARA PENGADILAN KONSTITUSI DAN PRESIDEN REPUBLIK YANG BERSANGKUTAN. PERAN-PERAN YANG SEBELUMNYA TERMASUK BERTINDAK SEBAGAI PENGADILAN PENDAKWAAN BAGI PRESIDEN, PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI YANG LAINNYA. FUNGSI YANG BELAKANGAN INI TERMASUK MEMASTIKAN BAHWA TINDAKAN-TINDAKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SESUAI DENGAN HUBUNGAN YANG TELAH DITENTUKAN OLEH KONSTITUSI.

• NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KONSTITUSI YANG TERKODIFIKASI SEPERTI BRITANIA RAYA TIDAK MEMPUNYAI PROSES DIMANA TINDAKAN-TINDAKAN DARI BADAN-BADAN YANG ADA SEPERTI PARLEMEN BISA DIJUNGKIRBALIKKAN. PROSEDUR INI BERTOLAK BELAKANG DENGAN KONSEP MENGENAI KEDAULATAN DARI PARLEMEN. DOKTRIN INI MENEGASKAN BAHWA PARLEMEN ADALAH SATU-SATUNYA SUMBER DARI PEMBUATAN HUKUM, DIMANA TINDAKAN-TINDAKANNYA TIDAK BISA DIGULINGKAN OLEH SIAPAPUN. DI NEGARA-NEGARA YANG KONSTITUSINYA TIDAK TERKODIFIKASI, TINJAUAN PERADILAN MEMPUNYAI JANGKAUAN YANG TERBATAS, YAITU MENELITI TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN JUGA TINGKATAN-TINGKATAN LAINNYA DI PEMERINTAH UNTUK MEMASTIKAN BAHWA MEREKA ITU SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG DIKENAKAN KEPADA MEREKA OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.

INTERPRETASI PERADILAN• DALAM KEADAAN SEPERTI APA HAKIM BISA DIKATAKAN SEBAGAI

PARA PEMBUAT HUKUM?

• SECARA TEORI, PERAN DARI HAKIM ADALAH UNTUK MENGAPLIKASIKAN HUKUM ATAU KONSTITUSI MENGENAI HAL YANG ADA DIANTARA MEREKA. AKAN TETAPI, TERKADANG MASIH DIPERDEBATKAN KARENA PARA HAKIM BERTINDAK MELEBIHI PERAN MEREKA DAN SECARA EFEKTIF MENENTUKAN ISINYA YANG KEMUDIAN MENGIKAT PENGADILAN UNTUK MENANGANI KASUS-KASUS YANG SAMA. SITUASI MUNCUL DIKARENAKAN ADANYA INTERPRETASI DARI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DAPAT SECARA EFEKTIF MEMBERIKAN PARA HAKIM KEMAMPUAN UNTUK DAPAT BERTINDAK DI DALAM PROSES PEMBUATAN HUKUM. HAKIM ITU BERBEDA, BAGAIMANAPUN, DI DALAM PRINSIP-PRINSIP YANG MEREKA APLIKASIKAN KETIKA MENGINTERPRETASIKAN HUKUM ATAU KONSTITUSI. SEMUA HAL INI SEKARANG SEDANG DIDISKUSIKAN. 

SURAT KETAT HUKUM• BEBERAPA HAKIM SECARA KAKU MENGAPLIKASIKAN KATA-KATA DARI UNDANG-UNDANG YANG ADA

ATAU DARI KONSTITUSI YANG ADA KEPADA KASUS-KASUS YANG MEREKA TANGANI. ADANYA INTERPRETASI DARI PARA HAKIM MENYEBABKAN BAHWA HUKUM ITU LEBIH DARI APA YANG DIKUTIP DARI SUMBER-SUMBER YANG ADA SEBAGAI SALAH SATU DASAR DARI KEPUTUSAN YANG MEREKA CAPAI. SEBUAH KASUS DITENTUKAN BERDASARKAN SURAT KETAT HUKUM. INTERPRETASI YANG KETAT MENGENAI PERAN DARI PERADILAN CENDERUNG MEMPROMOSIKAN PENDEKATAN KONSERVATIF TERHADAP INTERPRETASI PERADILAN. HAL ITU MENYARANKAN BAHWA ISU-ISU YANG TIDAK TERKANDUNG DI HUKUM SUATU NEGARA ATAU KONSTITUSI TIDAK BISA DITANGANI OLEH PARA HAKIM. MEREKA YANG MENDUKUNG PANDANGAN INI BAIK SEBAGAI KARYA LEGISLATOR ATAU SEBAGAI MASALAH YANG HARUS DITANGGAPI OLEH PROSES AMANDEMEN KONSTITUSI.

AKTIVISME YUDISIAL• HAKIM YANG LAIN, BAGAIMANAPUN, MELAKUKAN TINGKATAN YANG LEBIH

LUAS DALAM HAL KEBIJAKSANAAN KETIKA MENGINTERPRETASIKAN HUKUM ATAU KONSTITUSI. BEBERAP YANG DIHADAPKAN TERHADAP SITUASI YANG TIDAK SECARA KETAT TERTUTUP OLEH HUKUM YANG ADA ATAU KETENTUAN KONSTITUSIONAL DAPAT PERCAYA BAHWA ADALAH TANGGUNG JAWAB MEREKA UNTUK MEMBAWA HUKUM YANG ADA ATAU KONSTITUSI YANG ADA SESUAI DENGAN JAMAN SEKARANG INI.

TAFSIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN

• HAL APA YANG DAPAT DIPERDEBATAN BAHWA HAKIM ADALAH PEMBUAT UNDANG-UNDANG?

• SECARA TEORI, PERAN HAKIM ADALAH UNTUK MENERAPKAN HUKUM ATAU KONSTITUSI KEDALAM PERSOALAN YANG DATANG. NAMUN, HAL ITU SERING DIPERDEBATKAN BAHWA HAKIM JAUH MELEBIHI PERAN INI DAN SECARA EFEKTIF MENENTUKAN ISINYA YANG KEMUDIAN MENGIKAT DALAM URUSAN PENGADILAN DENGAN KASUS YANG SERUPA. SITUASI INI MUNCUL SEBAGAI AKIBAT DARI TAFSIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN DARI DOKUMEN YANG DAPAT SECARA EFEKTIF MEMBERIKAN HAKIM KEMAMPUAN UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITAS PEMBUATAN UNDANG-UNDANG. HAKIM BERBEDA, NAMUN, DALAM PRINSIP YANG MEREKA TERAPKAN KETIKA MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI. HAL INI PUN KEMUDIAN DIDISKUSIKAN.

ISI UNDANG-UNDANG YANG KETAT• BEBERAPA HAKIM DENGAN TEGUH MENERAPKAN APA YANG ADA DALAM UNDANG-UNDANG ATAU

KONSTITUSI KEDALAM KASUS YANG ADA. PENAFSIRAN HAKIM, OLEH KARENA ITU, SEDIKIT LEBIH DARIPADA KUTIPAN DARI SUMBER YANG ADA SEBAGAI DASAR UNTUK KEPUTUSAN YANG AKAN MEREKA CAPAI. SUATU KASUS DITENTUKAN BERDASARKAN ISI UNDANG-UNDANG YANG KETAT. PENAFSIRAN YANG KETAT DARI PANDANGAN SUATU PERAN DARI PENGADILAN CENDERUNG MEMPROMOSIKAN PENDEKATAN KONSERVATIF KE PENAFSIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN. HAL ITU MEMBERI KESAN BAHWA ISU YANG TIDAK TERKANDUNG DALAM HUKUM NEGARA TIDAK DAPAT DICAMPURTANGANI OLEH HAKIM. MEREKA YANG MENDUKUNG PANDANGAN TERSEBUT MENGANGGAP HAL INI SEBAGAI SALAH SATU DARI TUGAS LEGISLATOR ATAU SEBAGAI SUATU PERSOALAN YANG SEHARUSNYA DITANGGAPI MELALAUI PROSES AMANDEMEN KONSTITUSIONAL.

AKTIVISME YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN 

•  

• HAKIM LAIN, MESKIPUN BEGITU, MELAKSANAKAN TINGKATAN YANG LEBIH LUAS DARI KELELUASAAN KETIKA MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI. BEBERAPA YANG MENGHADAPI SUATU SITUASI YANG TIDAK DILINDUNGI DENGAN KETAT OLEH UNDANG-UNDANG YANG ADA ATAU KETENTUAN KONSTITUSIONAL MUNGKIN PERCAYA BAHWA HAL ITU MERUPAKAN TANGUNG JAWAB MEREKA UNTUK MEMBAWA UNDANG-UNDANG YANG ADA ATAU MENJAGA KONSTITUSI AGAR TETAP TERKINI.

• JIKA TIDAK, SEBUAH UNDANG-UNDANG ATAU KETENTUAN KONSTITUSIONAL DI ISU DALAM SEBUAH KASUS DAPAT KURANG AKURAT ATAU AMBIGU DAN DAPAT MEMILIKI LEBIH DARI SATU ARTI. HAKIM AKAN DIPERLUKAN UNTUK MEMBERIKAN SEBUAH PENDAPAT UNTUK MEMPERBAIKI ARAH DARI TINDAKAN YANG SEHARUSNYA DIKEJAR DALAM SUATU KASUS DENGAN APA YANG TELAH MEREKA SETUJUI. DALAM SITUASI INI PENAFSIRAN SECARA HUKUM BERANGKAT DARI PENYUSUNAN KATA SECARA TEPAT DALAM HUKUM ATAU KONSTITUSI. HAL ITU DAPAT DIPANDU OLEH SATU ATAU LAINNYA DARI DUA PRINSIP.

• PARA HAKIM DAPAT MEMUTUSKAN SUATU KASUS BERDASARKAN JIWA DARI UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI. DENGAN KATA LAIN, MEREKA MENDAPATKAN SUATU KEPUTUSAN BERDASARKAN APA YANG MEREKA LIHAT AGAR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI YANG BERLAKU DARIPADA APA YANG SEBENARNYA TERKANDUNG DI DALAMNYA. DALAM MENCAPAI KEPUTUSAN MEREKA, PARA HAKIM DAPAT MENCARI UNTUK MENENTUKAN APA YANG ADA DALAM PIKIRAN DARI YANG AWALNYA DISUSUN UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI DAN MENERAPKAN HAL INI DALAM KASUS. HAKIM LAIN DAPAT LEBIH DARI INI. MEREKA MUNGKIN MEMPERTIMBANGKAN HAL ITU SEBAGAI TUGAS MEREKA SEBAGAI HAKIM UNTUK MENGADILI SUATU KASUS BERDASARKAN PADA APA YANG MEREKA PERCAYAI HARUS TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI DARIPADA APA YANG ADA DALAM KENYATAANNYA.

• KEDUA PRINSIP INI MEMUNGKINKAN SEORANG HAKIM UNTUK MAJU MELAMPAUI ADMINISTRASI UNDANG-UNDANG DAN MALAH UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITAS SEBAGAI SEORANG LEGISLATOR. DENGAN KATA LAIN, MEREKA MEMAJUKAN UNDANG-UNDANG YANG ADA ATAU MEMBUAT UNDANG-UNDANG BARU MELALUI KEMAMPUAN YANG MEREKA BERIKAN PADA DIRI SENDIRI UNTUK MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DAN KONSTITUSI. ISTILAH ‘AKTIVISME YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGADILAN’ DITERAPKAN DALAM SITUASI DIMANA PARA HAKIM MENJALANKAN PERAN POSITIF DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN.

• PENAFSIRAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGADILAN DAPAT MEMBANTU UNTUK MEMASTIKAN BAHWA UNDANG-UNDANG ATAU KONSTITUSI TETAP TERKINI ATAU SESUAI DENGAN PERUBAHAN SENTIMEN PUBLIK MENGENAI SUATU HAL YANG WAJAR. NAMUN, KRITIK DARI PERAN INI MENENTANG BAHWA PARA HAKIM SEHARUSNYA MEMBEDAKAN ANTARA MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DAN BENAR-BENAR MENULISKAN ITU. MEREKA MENEGASKAN BAHWA PENAFSIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN MEMBAWA PARA HAKIM UNTUK MEMERANKAN SUATU PERAN YANG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN OLEH BADAN LEGISLATIF PEMERINTAH ATAU MELALUI PROSES AMANDEMEN KONSTITUSIONAL.

NILAI PRIBADI

• NILAI PRIBADI DARI PARA HAKIM DAPAT MENDORONG BANYAK PENGARUH DALAM BAGAIMANA MEREKA MELAKUKAN TUGAS MEREKA. NILAI-NILAI INI DAPAT DIPENGARUHI OLEH BANYAK FAKTOR TERMASUK LATAR BELAKANG SOSIAL HAKIM ATAU PELATIHAN SAH MEREKA. HAL INI MENUNJUKAN BAHWA HAKIM MEMANG DIINGINKAN UNTUK MENJADI PERWAKILAN DARI MASYARAKAT DIMANA MEREKA BEROPERASI DALAM BATAS-BATAS SEPERTI KELAS, JENIS KELAMIN, ATAU RAS. JIKA PARA HAKIM SECARA TIDAK MEWAKILI SECARA SOSIAL MEREKA DAPAT MEMBUAT TUDUHAN DISKRIMINASI TERHADAP MEREKA YANG BERASAL DARI LATAR BELAKANG BERBEDA.

POLITIK PERADILAN

• SAMPAI SEJAUH MANA OPERASI DARI SUBJEK PERADILAN KE PERTIMBANGAN POLITIK?

• KITA TAHU DARI PENGALAMAN KITA BAHWA SULIT UNTUK BERTINDAK SECARA BENAR-BENAR TERPISAH DAN DALAM SIKA NETRAL. TINDAKAN KITA BIASANYA DIDASARI DARI NILAI PRIBADI KITA. PARA HAKIM BUKAN PENGECUALIAN DARI HAL INI. YANG LAINNYA MENILAI BEBERAPA FAKTOR YANG MUNGKIN MEMENGARUHI JALAN DIMANA PARA HAKIM MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB MEREKA DAN SEJAUH MANA MEREKA DIPERHITUNGKAN UNTUK TINDAKAN MEREKA.

PENDAPAT POLITIK

• PENDAPAT POLITIK YANG DIPEGANG OLEH SEORANG HAKIM JUGA DAPAT MEMENGARUHI BAGAIMANA PEJABAT ITU BEROPERASI. HAL INI DAPAT DIPEROLEH DARI POSISI DIMANA PENGADILAN BEROPERASI DALAM MEKANISME SUATU NEGARA. DALAM LIBERAL DEMOKRASI, PENGADILAN DAPAT MENGANGGAP BAHWA PELESTARIAN DARI SISTEM PEMERINTAHAN INI MENJADI SANGAT PENTING. HAL INI DAPAT MEMENGARUHI SIKAP APA YANG PARA HAKIM PERLIHATKAN DALAM KASUS KETIKA KEPENTINGAN NEGARA TERLIBAT. JIKA TIDAK, PENDAPAT-PENDAPAT INI DAPAT TERKANDUNG DALAM PILIHAN POLITIK HAKIM SENDIRI.

• DI DALAM BANYAK NEGARA, BADA EKSEKUTIF PEMERINTAHAN MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENGANGKAT HAKIM. DI AMERIKA MISALNYA, PRESIDEN SERING MEMINTA UNTUK MEMPROMOSIKAN NILAI POLITIK MEREKA MELALUI PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT KEPADA SISTEM PENGADILA FEDERAL, TERUTAMA KEPADA PENGADILAN TERTINGGI. DENGAN DEMIKIAN, MEREKA MENGANGKAT HAKIM YANG MEMILIKI PANDANGAN POLITIK YANG SAMA DENGAN MEREKA.

MASA JABATAN HAKIM

• INGGRIS: HAKIM SENIOR HANYA DAPAT DIHAPUSKAN ATAS PERINTAH KEDUA PARLEMEN (HOUSES OF PARLIAMENT) KE RATU

• IRLANDIA: HAKIM HANYA DAPAT DIBERHENTIKAN ATAS KELAKUAN BURUK DAN KETIDAKMAMPUAN, BUTUH RESOLUSI DARI THE DAIL DAN THE SEANAD

• AMERIKA

• INDONESIA