BAB 1 PERPAJAKAN INDONESIA · amandemen uud 1945 tentang pajak dan ... bea materai f. bea perolehan hak atas tanah ... pembahasan materi perpajakan 1

BAB 1BAB 1

PERPAJAKAN INDONESIAPERPAJAKAN INDONESIAoleh :

SUNARYO, SE, C.MM

EMAIL : [email protected]

BLOG’S: www.naryo1981.wordpress.com

PENGANTAR PERPAJAKANPENGANTAR PERPAJAKAN

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAKPAJAK : HARTA KEKAYAAN RAKYAT (SWASTA) PAJAK : HARTA KEKAYAAN RAKYAT (SWASTA)

YANG BERDASARKAN UNDANG YANG BERDASARKAN UNDANG –– UNDANGUNDANGSEBAGIANNYA WAJIB DIBERIKAN OLEH RAKYAT SEBAGIANNYA WAJIB DIBERIKAN OLEH RAKYAT KEPADA NEGARA TANPA MENDAPATKAN KEPADA NEGARA TANPA MENDAPATKAN KONTRAPRESTASI YANG DITERIMA RAKYAT KONTRAPRESTASI YANG DITERIMA RAKYAT SECARA LANGSUNG DARI NEGARA, YANG SECARA LANGSUNG DARI NEGARA, YANG BERFUNGSI SEBAGAI DANA UNTUK BERFUNGSI SEBAGAI DANA UNTUK PENYELENGGARAAN NEGARA.PENYELENGGARAAN NEGARA.

PENDEKATAN PAJAK BERBAGAIPENDEKATAN PAJAK BERBAGAIASPEKASPEK

1.1. ASPEK EKONOMIASPEK EKONOMIMERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA YANG DIGUNAKAN MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGARAHKAN KEHIDUPANA MASYARAKAT UNTUK MENGARAHKAN KEHIDUPANA MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAANMENUJU KESEJAHTERAAN

2.2. ASPEK HUKUMASPEK HUKUMPAJAK ADALAH MASALAH KEUANGAN NEGARA. DASAR PAJAK ADALAH MASALAH KEUANGAN NEGARA. DASAR YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATUR YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATUR MASALAH KEUANGAN NEGARA ADALAH PASAL 23A MASALAH KEUANGAN NEGARA ADALAH PASAL 23A AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG PAJAK DAN AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA BERSIFAT MEMAKSA UNTUK PUNGUTAN LAINNYA BERSIFAT MEMAKSA UNTUK KEPENTINGAN NEGARAKEPENTINGAN NEGARA

3.3. ASPEK KEUANGANASPEK KEUANGANKONDISI KEUANGAN NEGARA TIDAK LAGI KONDISI KEUANGAN NEGARA TIDAK LAGI SEMATA SEMATA –– MATA DARI PENERIMAAN NEGARA MATA DARI PENERIMAAN NEGARA BERUPA MINYAK DAN GAS BUMI, TETAPI BERUPA MINYAK DAN GAS BUMI, TETAPI LEBIH BERUPAYA UNTUK MENJADIKAN PAJAK LEBIH BERUPAYA UNTUK MENJADIKAN PAJAK SEBAGAI PRIMADONA PENERIMAAN NEGARASEBAGAI PRIMADONA PENERIMAAN NEGARA

4.4. ASPEK SOSIOLOGIASPEK SOSIOLOGIPADA ASPEK INI, UNTUK MEMBERIKAN PADA ASPEK INI, UNTUK MEMBERIKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA DENGAN MASYARAKAT SECARA MERATA DENGAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI MELAKUKAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI SEKTORSEKTOR

FUNGSI PAJAKFUNGSI PAJAK

1.1. FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETEIR)FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETEIR)SUMBER DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI SUMBER DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMERINTAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMERINTAH

2.2. FUNGSI MENGATUR (REGULER)FUNGSI MENGATUR (REGULER)ALAT UNTUK MENGATUR ATAU ALAT UNTUK MENGATUR ATAU MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DI BIDANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI. CONTOH PAJAK SOSIAL DAN EKONOMI. CONTOH PAJAK MINUMAN KERAS, BARANG MEWAH DLL.MINUMAN KERAS, BARANG MEWAH DLL.

Prepaired By Sunaryo Chapter 1 – 5

PEMBAGIAN PAJAKPEMBAGIAN PAJAK

1.1. MENURUT GOLONGANMENURUT GOLONGANA. PAJAK LANGSUNG, PAJAK YANG A. PAJAK LANGSUNG, PAJAK YANG

PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA ORANG LAINDILIMPAHKAN KEPADA ORANG LAIN

B. PAJAK TIDAK LANGSUNG, PAJAK B. PAJAK TIDAK LANGSUNG, PAJAK YANG PEMBEBANANNYA DAPAT YANG PEMBEBANANNYA DAPAT DILIMPAHKAN KE PIHAK LAIN DILIMPAHKAN KE PIHAK LAIN


2.2. MENURUT SIFAT (CIRI MENURUT SIFAT (CIRI –– CIRI PRINSIP)CIRI PRINSIP)A. PAJAK SUBJEKTIF, PAJAK YANG BERA. PAJAK SUBJEKTIF, PAJAK YANG BER

DASARKAN KEPADA SUBJEKNYA DASARKAN KEPADA SUBJEKNYA (ORANGNYA)(ORANGNYA)

B. PAJAK OBJEKTIF, PAJAK YANG BERB. PAJAK OBJEKTIF, PAJAK YANG BERDASARKAN KEPADA OBJEKNYA, DASARKAN KEPADA OBJEKNYA, TANPA MELIHAT KONDISI TANPA MELIHAT KONDISI SUBJEKNYA SUBJEKNYA


MENURUT PEMUNGUT DANMENURUT PEMUNGUT DANPENGELOLAANYAPENGELOLAANYA

PAJAK BERDASARKAN PEMUNGUT DAN PAJAK BERDASARKAN PEMUNGUT DAN PENGELOLANYA ADALAH :PENGELOLANYA ADALAH :

1.1. PAJAK PEMERINTAH PUSATPAJAK PEMERINTAH PUSATa. PAJAK PENGHASILANa. PAJAK PENGHASILANb. PAJAK PERTAMBAHAN NILAIb. PAJAK PERTAMBAHAN NILAIc. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG c. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG

MEWAHMEWAH


d. PAJAK BUMI DAN BANGUNANd. PAJAK BUMI DAN BANGUNANe. BEA MATERAIe. BEA MATERAIf. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH f. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNANDAN BANGUNANg. CUKAI g. CUKAI h. BEA MASUKh. BEA MASUK


PAJAK PEMERINTAH DAERAHPAJAK PEMERINTAH DAERAHTINGKAT ITINGKAT I

a.a. PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DAN KENDERAAN DI ATAS AIRKENDERAAN DI ATAS AIR

b.b. BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN KENDERAAN DI ATAS AIR(BBNKB) DAN KENDERAAN DI ATAS AIR

c.c. PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR (PBBKB)(PBBKB)

d.d. PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAANBAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN


PAJAK PEMERINTAH DAERAHPAJAK PEMERINTAH DAERAHTINGKAT IITINGKAT II

a.a. PAJAK HOTELPAJAK HOTELb.b. PAJAK RESTORANPAJAK RESTORANc.c. PAHAK HIBURANPAHAK HIBURANd.d. PAJAK REKLAMEPAJAK REKLAMEe.e. PAJAK PENERANGAN JALANPAJAK PENERANGAN JALANf.f. PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN CGOLONGAN C


AZASAZAS –– AZASAZAS PEMUNGUTAN PAJAKPEMUNGUTAN PAJAK

1.1. EQUALITYEQUALITYPEMUNGUTAN PAJAK HARUS BERSIFAT ADIL PEMUNGUTAN PAJAK HARUS BERSIFAT ADIL DAN MERATA, YAITU PAJAK DIKENAKAN DAN MERATA, YAITU PAJAK DIKENAKAN KEPADA PRIBADI SEBANDING DENGAN KEPADA PRIBADI SEBANDING DENGAN KEMAMPUANNYA.KEMAMPUANNYA.

2.2. CERTAINTYCERTAINTYWAJIB PAJAK BERHAK UNTUK MENGETAHUI WAJIB PAJAK BERHAK UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PAJAK TERUTANG, KAPAN BESARNYA PAJAK TERUTANG, KAPAN PEMBAYARAN, DAN WAKTU PEMBAYARANPEMBAYARAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN


3.3. CONVENIENCECONVENIENCEMEMBAYAR PAJAK DALAMMEMBAYAR PAJAK DALAMKEADAAN YANG TIDAKKEADAAN YANG TIDAKMENYULITKAN WAJIB PAJAKMENYULITKAN WAJIB PAJAK

4.4. ECONOMYECONOMYPEMUNGUTAN PAJAKPEMUNGUTAN PAJAKDIUPAYAKAN SEMINIMALDIUPAYAKAN SEMINIMALMUNGKINMUNGKIN


CARA PEMUNGUTAN PAJAKCARA PEMUNGUTAN PAJAK

1.1. STELSEL PAJAKSTELSEL PAJAKA. STELSEL NYATA, PENGENAAN PAJAK A. STELSEL NYATA, PENGENAAN PAJAK

DIDASARKAN PADA OBJEK YANG DIDASARKAN PADA OBJEK YANG NYATA, SEHINGGA PEMUNGUTANNYA NYATA, SEHINGGA PEMUNGUTANNYA BARU DAPAT DIKETAHUI PADA BARU DAPAT DIKETAHUI PADA AKHIR TAHUN PAJAKAKHIR TAHUN PAJAK


B. STELSEL ANGGAPANB. STELSEL ANGGAPANPENGENAAN PAJAK DIDASARKAN PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN KEPADA SUATU ANGGAPAN YANG KEPADA SUATU ANGGAPAN YANG DIATUR OLEH UNDANG DIATUR OLEH UNDANG –– UNDANGUNDANG..

C. STELSEL CAMPURANC. STELSEL CAMPURANKOMBINASI DARI KEDUA STELSEL KOMBINASI DARI KEDUA STELSEL SEBELUMNYASEBELUMNYA


2. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK2. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1.1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEMOFFICIAL ASSESSMENT SYSTEMPEMERINTAH (FISKUS) YANG MEMILIKI PEMERINTAH (FISKUS) YANG MEMILIKI WEWENANG DALAM MENENTUKAN BESARNYA WEWENANG DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAKPAJAKCIRI CIRI –– CIRICIRI ::WEWENANG PUNYA FISKUSWEWENANG PUNYA FISKUSWAJIB PAJAK PASIFWAJIB PAJAK PASIFUTANG DIAKUI SETELAH ADA SURAT DARI UTANG DIAKUI SETELAH ADA SURAT DARI FISKUSFISKUS


2.2. SELF ASSESSMENT SYSTEMSELF ASSESSMENT SYSTEMWAJIB PAJAK DIBERIKAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK DIBERIKAN KEPERCAYAAN UNTUK MENGHITUNG, MELAPORKAN UNTUK MENGHITUNG, MELAPORKAN DAN MEMBAYAR PAJAK TERUTANGNYA.DAN MEMBAYAR PAJAK TERUTANGNYA.

3.3. WITHOLDING SYSTEMWITHOLDING SYSTEMMEMBERIKAN WEWENANG KEPADA MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA PIHAK KETIGA UNTUK MEMOTONG PIHAK KETIGA UNTUK MEMOTONG PAJAKNYAPAJAKNYA


TARIF PAJAKTARIF PAJAK1.1. TARIF PAJAK PROPORSIONALTARIF PAJAK PROPORSIONAL

TARIF PAJAK BERUPA PERSENTASE TETAP TARIF PAJAK BERUPA PERSENTASE TETAP TERHADAP JUMLAH BERAPAPUN YANG TERHADAP JUMLAH BERAPAPUN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAKNYA.MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAKNYA.

2.2. TARIF PAJAK PROGRESIFTARIF PAJAK PROGRESIFTARIF PAJAK YANG PERSENTASENYA MENJADI TARIF PAJAK YANG PERSENTASENYA MENJADI LEBIH BESAR APABILA JUMLAH YANG LEBIH BESAR APABILA JUMLAH YANG MENJADI BESAR. TERBAGI MENJADI ;MENJADI BESAR. TERBAGI MENJADI ;PROGRESIF PROGRESIF PROGRESIFPROGRESIF (KENAIKAN (KENAIKAN PERSENTASE SEMAKIN BESAR), PROGRESIF PERSENTASE SEMAKIN BESAR), PROGRESIF TETAP, PROGRESIF DEGRESIF(KENAIKAN TETAP, PROGRESIF DEGRESIF(KENAIKAN PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL)PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL)


3.3. TARIF PAJAK DEGRESIFTARIF PAJAK DEGRESIFPERSENTASE TARIF PAJAK YANG PERSENTASE TARIF PAJAK YANG SEMAKIN MENURUN APABILA JUMLAH SEMAKIN MENURUN APABILA JUMLAH YANG MENJADI DASAR PENGENAAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK MENJADI SEMAKIN BESARPAJAK MENJADI SEMAKIN BESAR

4.4. TARIF PAJAK TETAPTARIF PAJAK TETAPJUMLAH YANG SAMA BESAR TERHADAP JUMLAH YANG SAMA BESAR TERHADAP BERAPAPUN JUMLAH YANG MENJADI BERAPAPUN JUMLAH YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK.DASAR PENGENAAN PAJAK.


ISTILAHISTILAH –– ISTILAHISTILAH DALAMDALAMPEMBAHASAN MATERIPEMBAHASAN MATERIPERPAJAKANPERPAJAKAN1.1. WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG PERUNDANG –– UNDANGAN PERPAJAKAN UNDANGAN PERPAJAKAN DITENTUKAN UNTUK MELAKUKAN DITENTUKAN UNTUK MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN, TERMASUK KEWAJIBAN PERPAJAKAN, TERMASUK PEMUNGUTAN PAJAK ATAU PEMUNGUTAN PAJAK ATAU PEMOTONGAN PAJAK TERTENTUPEMOTONGAN PAJAK TERTENTU


2.2. BADANBADANSEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA YANG MELIPUTI MELAKUKAN USAHA YANG MELIPUTI PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN KOMANDITER, PERSEROAN LAINNYA, BADAN KOMANDITER, PERSEROAN LAINNYA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU DAERAH USAHA MILIK NEGARA ATAU DAERAH DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, FIRMA, KONGSI, KOPERASI, DANA PENSIUN, FIRMA, KONGSI, KOPERASI, DANA PENSIUN, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, YAYASAN, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, YAYASAN, ORGANISASI MASA, ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI MASA, ORGANISASI POLITIK, ATAU ORGANISASI SEJENIS LEMBAGA, ATAU ORGANISASI SEJENIS LEMBAGA, BENTUK USAHA TETAP, DAN BENTUK BADAN BENTUK USAHA TETAP, DAN BENTUK BADAN LAINNYA.LAINNYA.


3.3. MASA PAJAKMASA PAJAKJANGKA WAKTU YANG LAMANYA SAMA JANGKA WAKTU YANG LAMANYA SAMA DENGAN SATU BULAN TAKWIM ATAU DENGAN SATU BULAN TAKWIM ATAU JANGKA WAKTU LAINNYA YANG JANGKA WAKTU LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PALING LAMA 3 MENTERI KEUANGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TAKWIM(TIGA) BULAN TAKWIM

4.4. TAHUN PAJAKTAHUN PAJAKJANGKA WAKTU SATU TAHUN TAKWIM JANGKA WAKTU SATU TAHUN TAKWIM KECUALI JIKA WAJIB PAJAK KECUALI JIKA WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN TAHUN BUKU YANG MENGGUNAKAN TAHUN BUKU YANG TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIMTIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM


5.5. BAGIAN TAHUN PAJAKBAGIAN TAHUN PAJAKBAGIAN DARI JANGKA WAKTU SATU BAGIAN DARI JANGKA WAKTU SATU TAHUN PAJAKTAHUN PAJAK

6.6. PAJAK YANG TERUTANGPAJAK YANG TERUTANGPAJAK YANG HARUS DIBAYAR PADA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR PADA SUATU SAAT, DALAM MASA PAJAK SUATU SAAT, DALAM MASA PAJAK DALAM TAHUN PAJAK, ATAU DALAM DALAM TAHUN PAJAK, ATAU DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK MENURUT BAGIAN TAHUN PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG ––UNDANGAN PERPAJAKAN.UNDANGAN PERPAJAKAN.


7.7. PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAKORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAU PEMBAYARAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU PEMBAYARAN PAJAK, TERMASUK WAKIL YANG PAJAK, TERMASUK WAKIL YANG MENJALANKAN BAIK HAK DAN MEMENUHI MENJALANKAN BAIK HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG ––UNDANGAN PERPAJAKANUNDANGAN PERPAJAKAN

8.8. NPWPNPWPNOMOR YANG DIBERKAN OLEH DIREKTUR NOMOR YANG DIBERKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK JENDERAL PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI PERPAJAKAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN HAK WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYADAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA


PENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWP1.1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENINGGAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENINGGAL

DUNIA DAN TIDAK MENINGGALKAN WARISANDUNIA DAN TIDAK MENINGGALKAN WARISAN2.2. WANITA KAWIN DAN TIDAK MEMILIKI WANITA KAWIN DAN TIDAK MEMILIKI

KESEPAKATAN DALAM PEMISAHAN HARTA KESEPAKATAN DALAM PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILANDAN PENGHASILAN

3.3. WARISAN YANG BELUM TERBAGI DALAM WARISAN YANG BELUM TERBAGI DALAM KEDUDUDKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK SUDAH KEDUDUDKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK SUDAH SELESAI DIBAGISELESAI DIBAGI

4.4. WAJIB PAJAK BADAN YANG TELAH WAJIB PAJAK BADAN YANG TELAH DIBUBARKAN SECARA RESMIDIBUBARKAN SECARA RESMI

5.5. BENTUK USAHA TETAP YANG KEHILANGAN BENTUK USAHA TETAP YANG KEHILANGAN STATUS BUTSTATUS BUT--NYANYA


TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Documents

BAB 1 PERPAJAKAN INDONESIA · amandemen uud 1945 tentang pajak dan ... bea materai f. bea perolehan hak atas tanah ... pembahasan materi perpajakan 1