1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara

pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta

memasarkan produk yang dimiliki baik barang dan jasa sebaik mungkin

agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Dari sisi manfaat, persaingan

dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai

pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan

cendrung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih

rendah serta kualitas semakin meningkat.1

Dalam undang-undang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Pasal 1

point 5 dinyatakan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

meyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.2

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah menjelaskan Usaha Mikro adalah usaha produktif

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha Kecil

1 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

2012, h. 8. 2 Dr. Pande Radja Silalahi, Posisi Dominan dan Pemilikan Silang, Penerbit PT. Telaga Ilmu

Indonesia, Jakarta Selatan, 2009, h. 45.

2

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha

Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Dalam Pasal 33 UUD’45 menetapkan bahwa perekonomian

Indonesia bertujuan pada pembangunan ekonomi berdasarkan

demokratis bersifat kerakyatan dengan keadilan social bagi rakyat

Indonesia melalui pendekatan kesejahtraan dan mekanisme pasar.

Tujuan perekonomian nasional dapat dicapai dengan memberikan

perasamaan kesempatan bagi setiap pelaku usaha besar maupun

kecil yang tidak lain adalah esensi daripada ekonomi pasar yang

ada sekarang.3

Hukum Persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin

kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (freedom of

competition). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain

diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi

(prevention of abuse of economic power) yaitu dengan menjamin supaya

persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara

3 Faculty of Law – Gajah Mada University, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan

Perkembangannya, Penerbit CICODS FH-UGM, Yogyakarta, 2009, h. 23.

3

ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan4

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang,

diharapkan dapat memberikan aturan main kepada pelaku usaha atau

ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama

larangan praktik monopoli. Di beberapa Negara, undang-undang semacam

ini lazim disebut Undang-Undang Antitrust atau Anti Monopoli.5

Undang-undang Persaingan Usaha juga mengatur pembentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara

dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan

usaha dan member saran kebijakan persaingan. Bebas dari pengaruh dan

control pemerintah dan pihak manapun. Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Tidak Sehat dibentuk dengan keputusan presiden No. 75 Tahun

1999. Pasal-Pasal yang member mandate atas keberadaan KKPU adalah :

Pasal 30

Untuk mengawasi pelakasanaan Undang-undang ini dibentuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi.

Pasal 34

1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan

fungsinya ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dengan tugas antara

lain untuk melakukan pengawas terhadap pelaksanaan Undang-

4 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan, 2002, h.

26. 5 Syud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 20.

4

undang No. 5 Tahun 1999, yang memuat ketentuan anatara lain

tentang :

a) Perjanjian yang dilarang

b) Kegiatan yang dilarang

c) Posisi dominan

d) KKPU dan

e) Penegakan hukum (ketentuan saksi)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga berwenang member saran

dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang

mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajiann proses pembentukan

peraturan, evaluasi kebijakan, atau rekomendasi diberlakukanya kebijakan.

KKPU bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR).6

Secara ritel pertumbuhan toko-toko modern di Indonesia sangat

pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari tuntutan hidup yang praktis.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran toko-toko modern dalam

sekala besar mengancam pedagang-pedagang kecil menengah karena tidak

mampu bersaing. Pada dasarnya sebuah perusahaan tidak dilang menguasai

pasar 50 persen atau lebih. Beberapa perusahaan juga tidak dilarang 75

persen atau lebih, yang dilarang ialah posisi dominan disalahgunakan untuk

mengeksploitasi konsumen atau pelaku usaha lain atau berusaha untuk

6 Drs. Suharsil, S.H., M.H., Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2002, h. 149-150.

5

menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam

pasar.7

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang

menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan

menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan

perkulakan. Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan

variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket

menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk

rumahtangga lainnya secara eceran. Department Store menjual barang

konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran.

Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah

toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store,

Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko

modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar

serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.

Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat

karena adanya pendapat bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih

rapi, bersih dan praktis daripada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula

masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional. Hal ini

merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan

psikologis kebutuhan fungsional (functional needs) adalah kebutuhan yang

berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan (performance) dari

7Syud Margono, Op.Cit., h. 125.

6

produk, sedangkan kebutuhan psikologis (psychological needs) adalah

kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat mental dari

konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun membeli sebuah

produk. Terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan

minimarket modern, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko

modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pedagang ritel tradisional yang barang dagangannya kurang lengkap

ditambah pelayanan serta kenyamanan yang di berikan tidak sebaik dan

sebagus pasar ritel modern, membuat persaingan ini sangat memberi

dampak negatif terhadap pasar ritel tradisional. Modal apa adanya, SDM

yang sebagian besar berpendidikan rendah membuat pasar ritel tradisional

tersebut semakin kalah saing dengan pasar ritel modern8.

Banyaknya minimarket tersebut akan membawa dampak buruk

terhadap toko-toko tradisional, warung kecil yang tadinya untuk mata

pencaharian mereka, dengan adanya Indomaret posisi dominan tersebut

turunnya omzet di beberapa toko-toko tradisional karena kalah untuk

bersaing dari segi kenyamanan tempat yang lebih bagus dan lebih mudah

memilih dan mengambil sendiri barang yang akan kita beli, karena beberapa

syarat fasilitas yang diberikan oleh perjanjian jaringan minimarket ini,

memberikan label harga pada barang untuk kemudahan pembelian

konsumen.9

8 Kristin Widya Utami, Manajemen Retail Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 265. 9 Adrian Sutedi, SH., M.H., Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 34.

7

Melihat perkembangannya minimarket Indomaret berpotensi

melanggar UU Larangan Praktik Monopoli karena memiliki posisi dominan,

yaitu menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan dan

kemampuan akses pasokan. Posisi Dominan Pasar dengan jumlah produsen

yang banyak tidak identik bahwa pasar tersebut bersaing sempurna, jumlah

persahaan tidak akan berarti apabila dalam pasar yang bersangkutan terdapat

dominan firm atau posisi dominan, pasar dengan dominan firm adalah pasar

dimana satu perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar sisanya

dikuasai oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil tetapi dengan jumlah

yang sangat besar dengan strukutur pasar seperti ini, dapat mempengaruhi

pembentukan harga dipasar melalui pengaturan tingkat produksinya

sehingga ia mempunyai kekuatan monopoli yang cukup berarti, dominan

firm selain dapat hanya terdiri dari satu perusahaan juga terdapat terdiri atas

beberapa perusahaan yang secara kolektif menyatukan pengambilan

keputusan dalam bentuk kartel, dominan firm akan bertindak sebagai

pengatur harga, didalam pasar yang dikuasai oleh dominan firm kekuatan

pasar akan ditentukan oleh jumlah perusahaan yang memasuki pasar, dan

biaya produksinya10

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku tidak memiliki

pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan

pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi

tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan

kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

10

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ciawi Bogor, Ghalia Indonesia, 2010. H. 55.

8

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

atau jasa tertentu.

PT Indomarco Prismatama berencana terus ekspansi gerai. Anak

usaha PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) itu bakal

membangun gerai baru untuk mendukung perluasan pasar. Hingga kuartal

III tahun lalu, perusahaan sudah memiliki 14.846 gerai Indomaret yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut akan terus

ditambah. Salah satu wilayah ekspansi yang menarik adalah wilayah timur

seiring dengan pembangunan infrastruktur. Yang jelas, perusahaan akan

membangun gerai yang terdapat titik distribusi milik. Oleh karena itu

penambahan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan infrastruktur

pendukung di lokasi-lokasi yang dituju.

Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000 PT indomarco Prismatama

di gugat oleh lemabaga swadaya masyarakat menyatakan bahawa sebagian

besar pengusaha kecil/pemilik warung menyatakan memiliki dampak

negatif dari berdirinya swalayan indomaret terhadap usaha mereka, yaitu

berupa :

1. Penghasilan atau omset penjualan menjadi turun drastis;

2. Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena

kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan Toko Swalayan

Indomaret;

9

3. Biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena

sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencarian untuk

biaya kehidupan sehari hari.

Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan

pengusaha kecil yang ada disekitarnya, di setiap satu Toko Swalayan

Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil,

maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha

kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan

kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret.

Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor

melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat 4. Maksud dari posisi dominan yaitu:

menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses

pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai

Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan,

kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari

pelaku usaha tertentu.

Bahwa setelah melakukan monitoring, komisi menemukan adanya

keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha Terlapor disamping

dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal

22, dan Pasal 25 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan sosial

10

yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar

dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan

yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Disamping

itu juga disebabkan oleh hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi

usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara

terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentinga.

Majelis Komisi menemukan fakta sejumlah warung kecil di sekitar

Toko Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang,

sebagai berikut:

1. Seluruh warung menyatakan merasakan terpengaruh dengan

berdirinya Toko Swalayan Indomaret yaitu terjadi penurunan

omset penjualan;

2. Terdapat harga-harga yang lebih murah untuk produk tertentu

khususnya yang berasal dari PT. Indomarco Adi Prima yang dijual

di Toko Swalayan Indomaret;

3. Sebagian besar warung kecil yang berada di sekitar Toko Swalayan

Indomaret, memiliki kemampuan bersaing yang rendah karena

keterbatasan manajemen, permodalan, dan keterbatasan akses

terhadap pasokan barang.

11

Putusan terhadap gugatan tersebut menyatakan :

Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya

di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer

kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku

usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera

menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-

langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada

kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan

sosial;

Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan

pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil

agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara

berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;

Namun pada pelakasananya belum ada penyepurnaan dan

pengektifan pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perizinan, ekspansi

indomaret terhadap pegadang kecil/warung eceran oleh pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat. Peraturan Mentri Perdagangan nomor 70 tahun

2013 pada pasal 3 menjelasankan jumlah pasar tradisional, pusat

perbelanjaan, dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran

tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. pemerintah daerah

setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud

harus mempertimbangkan kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi

12

ekonomi daerah pola kehidupan masyarakat setempat serta jam kerja toko

modern yang sinergi yang tidak mematikan usaha toko eceran tradisonal

disekeitarnya.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut tentang perkembangan

Toko Modern khsusnya Indomaret di Indonesia dilakukan penelitian

tentang pengaturan Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern pasar tradisional pada Perpres Nomor 112

Tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli Persaingan dan Usaha Tidak Sehat. Dengan

ini penulis member judul “KONSTRUKSI HUKUM PENATAAN

PASAR MODERN BERDASARKAN UNDANG UNDANG

LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI ‘’

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi hukum penataan pasar modern agar tidak

melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada undang-undang

nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah:

1. Mengetahui konstruksi hukum penataan pasar modern agar sesuai

dengan undang-undang larangan praktik monopoli persaingan.

13

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat

yaitu:

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

2. Hasil penulisan memberikan gambaran kepada Pemerintah dalam

merekonstruksi undang-undang serta peraturan-peraturan yang terkait

penataan pasar tradisional dan pasar modern.

E. METODE PENELITIAN

Metode penilitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa

penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-

isu hukum yang dihadapi.11

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis

menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun metode pendekatan

yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat

dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep

hukum (analytical and cenceptual approach), pendekatan sejarah

(historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophy approach).12

11

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, h. 35. 12

Ibid., h. 95.

14

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan berupa uraian tentang penelitan. Secara

sitematis penulis membagi skripsi menjadi 3 bab, dan tiap babnya terbagi

menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan,

tujuan penelitian, metode penelitian sistematika penulisan sebagai

kerangka penelitian ini

Bab II Pembahasan

Pada Bab ini menguraikan tentang menganalisis masalah yang

terjadi dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas yang berlaku

serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Bab ini akan

menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dan

saran dari penulis. Pada bab ini, penulis akan menjawab pokok

permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan.