ayat (4), yf 20ll p.rt p..*t - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_14_2016.pdf · kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi ... terpadu dan

Ru"uJ5out,l"55*u'o

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 22, pasar 31,Pasal 50 ayat (3),^pasal 53 ayat (3), pasal SS ayat tO), pasaf SSayat (4), pasal ,84_ayat (Z),_ pasal 85 "y"f 1S1,,b"".r SO,pasal e3, f-as$ ss_ ayat (o), pasal to4-, p""j,i lls, a..,Pasal 150 Undang_Undang. Nomo. 1 Tahun 20ll tentangPerumahan dan Kawasan permukiman, p.rt" *".ret"ptanperaturan pemerintah tentang penyelengglr""" p.."*"t mdan Kawasan permukjman;

Mengingat

Menetapkan :

: 1. Pasal 5 .ayat (2) Undang_Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 194S;

2. Undang--Undang Nomor I Tahun 2OlL tentangPerumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran weg".ERepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, TambaianLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAHPERUMAHAN DAN KAWASAN

TENTANG PENYELENGGARAANPERMUKIMAN.

BAB I

bphn.go.id

armiatni

Highlight

armiatni

Highlight

PRESIDENREPU B LII( INDONESIA

-2-

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal IDalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:l. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnyapengembangan kelembagaan, pendanaan dan sisternpembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasidan terpadu.

2. Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satukesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasanP,ermukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahandan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaandan sistem pembiayaan, serta peran masyarakit.

3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkunganhidup di luar kawasan lindung, baik berupa fawasanPerkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dantempa! kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.

4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasanPermukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuanPermukiman.

5. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunianyang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yangmempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, sertamempunyai penunjang kegiatan fungSi lain di KawasanPerkotaan atau Kawasan perdesaan.

6. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dariPcrmukiman, baik.perkotaan maupun perd.sa"rr, yangdilengkapi dengan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umurisebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

7. Rumah adalah_ bangunan gedung yang berfungsi sebagaitempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaankeluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,serta aset bagi pemiliknya.

8. Hunian . . .

bphn.go.id

8.

PRESIDENREPU BLII( INDONESIA

-3-

Hunian Berimbang adalah perumahan dan KawasanPermukiman yang dibangun secara berimbang dengankomposisi tertentu dalam Rumah tunggal dan Rumahderet antara Rumah sederhana, Rumah menengah danRumah mewah, atau dalam Rumah susun antara Rumahsusun umum dan Rumah susun komersial, atau dalamRumah tapak dan Rumah susun umum.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik LingkunganHunian yang memenuhi standar tertentu untukkebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yangberfungsi untuk mendukung penyelenggaraan danpengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untukpelayanan Lingkungan Hunian.Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnyadisingkat RKP adalah dokumen rencana sebagai pedom"r,dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian diperkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatanpendukung yang dituangkan dalam rencana jangkapendek, jangka menengah, danjangka panjang.Rencana Pembangunan dan pbngembangan perumahanyang selanjutnya disingkat Rp3 adalah dokumen rencanasebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhanpenyediaan Perumahan beserta prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan sebagai bagian dariperwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu padaRKP.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yangselanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalahrencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayahkabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRWprovinsi, dan yang beribi tujuan, keb{jakan, strategipenataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencanastruktur .ruang wilayah kabupaten/ kota, rencana polaruang

. wilayah kabupaten/ kota, penetapan kawasan

strategis _ kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendaliaipemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Rencana .

bphn.go.id

17.

18.

15.

16.

19.

20.

2r.

22.

FRESIDEI.IREPU BLII( INDONESIA

-4-

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota yangselanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secaraterperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kotayang dilengkapi dengan peraturan Zonasikabupaten/kota.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuanpengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zonaperuntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rincitata ruang.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalamipenurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.Per:mukiman Kumuh adalah permukiman yang tidaklayak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkatkepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunanserta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasibaadalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana,Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untukpembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuaidengan rencana tata ruang.

Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisibaadalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana,Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untukpembangunan Perumahan dengan batas-batas kavelingyang jelas dan merupakan bagian dari Kawasan SiafBangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuaidengan rencana tata ruang wilayah dalam usahapenyediaan tanah untuk kepentingan pembangunanPerumahan dan Permukiman gu.ra meningkatkankualitas linglungan dan pemeliharain sumber daya alamdengan partisipasi aktif masyarakat.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsikawasan sebagai tempat permukiman perkotain,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemlrintahan,pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

23. Kawasan

bphn.go.id

23.

FRESIDENREPUELIK INDONESIA

-5-Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama pertanian, termasuk pengeiolaan sumberdaya alam dengan susunan furgsi kiwasan sebagaitempat Permukiman perdesaan, pelayanan jasaPemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiata-n ekonomi.Perencanaan Perumahan dan Kawasan permukimanadalah suatu .proses perencanaan Lingkungan Hunianperkoraan,

, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat

pendukung kegiatan, permukiman, perumahan, Rumih,.dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untukmenghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman.Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukimanadalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan danKawasan Permukiman sesuai dengan rencana kawasanPermukiman melalui pelaksanaan konstruksi.Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan permukimanlddt! suatu proses untuk memanfaatkan perumahandan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yangditetapkan, termasuk kegiatan pemelihiraan, perawatan,dan pemeriksaan secara berkala.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengendalian perumahan danadalah suatu proses untukPenyelenggaraan perumahan danyEing dilaksanakan padapembangunan, dan pemanfaatan.

Kawasan Permukimanmewujudkan tertib

Kawasan Permukimantahap perencanaan,

S-etiap Orang adalah orang perseorangan atau BadanHukum.

Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannyadi bidang perumahan dan xaiasan ?.-.riukim"n,termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli,Iurg . berkepentingan dengan penlelenggaraanPerumahan dan Kawasan permukliman

Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan olehwarga negara Indonesia yang kegiatannya di bidangPenyelenggaraan Perumahan dan Kalwasan "permukiman.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnyadisingkat MBR adalah ..masyarakat y.rf *.*prrry"iketerbatasan daya beli . sihingg" i"ri" mendapatdukungan Pemerintah untuk memli."t.t n.r-"t.

31.

32. Pemerintah .

bphn.go.id

PRESIDENREPUBLII( TNDONESIA

-6-

32. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintahadalah Presiden Republik tndon-esia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara nepuUtit< Indon"esiisebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang DasarNegara Repubtik Indonesia Tahun 1945.

33. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat dlaerah seUagl;i unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanPemerintahan di bidang perurnahan* dan KawasanPermukiman.

Bagian KeduaTujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukimanbertujuan untuk:a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan permukiman;b. memberikan kepastian- hukum bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam melaksanakan -tugas dan weweningserta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraaiPerumahan dan Kawasan permukiman; dan

c. mewujudkan keadilarr bagi seluruh pemangkukepentingan terutama bagi MBiR dalam penyelirrgg*i*Perumahan dan Kawasan permukiman.

Bagian KetigaLingkupPasal 3

Lingkup Peraturan pemerintah ini meliputi:a. penyelenggaraanperumahan;b. penyelenggaraankawasan permukiman;c. keterpaduan prasarana, Sarana, Utilitas UmumPenrmahan dan Kawasan permukiman;d. pemeliharaan dan perbaikan;e. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan

Kumuh dan permukiman fumuh;f. Konsolidasi Tanah; dang. sanksiadministrasi.

Pasal 4

bphn.go.id

(1)

(2)

(3)

PIlES IDEI\REF]UBLII( II!DONESIA

-7 -

Pasal 4

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukimanmerupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakansecara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsippenyelenggaraan kawasan permukiman sebagai- dasaipenyelenggaraan Perumahan.Prinsip penyelenggaraan kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakanperwujudan kegiatan pembangunan

' peruntukan

Perumahan di kawasan permukiman sebag.i*.na yangdituangkan di dalam rencana tata ruang yangmengutamakan keterpaduan prasarana, Sarana,

- dan

Utilitas umum kawasan sebagai pengendalian danpengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukimandilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strateginasional di bidang perumahan dan KawasanPermukiman.

kebijakandalam

Kawasan

(1)

(2) Kebijakan Perumahan dan kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmeliputi:a. kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian

yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi, teratur, terencanal t"rp.ar, a"iberkelanjutan; dan

b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasiantar pemangku kepentinganPenyelenggaraan perumahan dinPermukiman.

(3) strategi kemudahan masyarakat untuk memperolehhunian yang layak dan ti4angkau dalam lingkunganyang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, ierpadu,dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud p.dr. ayat (zihuruf a meliputi:a. penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan

Kawasan permukiman melalui perencanaan danpembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang; dan

b. keterjangkauan

bphn.go.id

(4)

(s)

(1)

(2t

15RESIDENREPLIBLII<. INIDONESIA

-8-

b. keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaanteknologi.

Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasikebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmeliputi:a. pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan

Perumahan dan Kawasan permukiman antarpemangku lintas sektor, lintas wilayah, danmasyarakat;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan bidangPerumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strateginasional bidang Perumahan dan Kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Presiden.

(3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakanmenurut jenis dan bentuknya.

(4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan aaripenghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum,Rumah swadaya, Rumah khusus, dan Rumah negara.

BAB IIPENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumahan meliputi:a. perencanaanPerumahan;b. pembangunanPerumahan;c. pemanfaatan Perumahan; dand. pengendalianPerumahan.

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup Rumah atau Perumahan beserta prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum.

(5) Bentuk

bphn.go.id

(s)

(6)

PRES IDEI\REPU".'1;NDoNEStA

Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatanantarbangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret,dan Rumah susun.Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah negarasebagaimana dimaksud pada

"y"t 1+1 dan Rumah susunsebagaimana dimaksud pada ayat (S) diatur denganPeraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7

(1) Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR,Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah- dapaimemberikan fasilitasi terhadap perencanaan,pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang dituiasi olehPemerintah dan/atau pemerintah naerah.

(3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilaksanakan sesuai -d.ng.r, ketentuan

peraturan perundang_undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Perumahan

Paragraf 1

Umum

pasal 8

(1) Perencanaan perumahan menghasilkan dokumenrencana pembangunan dan pengembangan perumahanyang mengacu pada dokumen RKp.

(2) Re-ncana pembangunan dan pengembangan perumahansebagaimana dimaksud pada

"y"1 1ty diietapkan daramrencana pembangunan jangka panjang, rencanapembangunan jangka menengih, dan ,""rr""rr^ tahunansesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(3) Dokumen

bphn.go.id

R E F, rr JtT,? t,',$5|*

u' o- 10-

(3) Dokumen rencana pembangunan dan pengembanganPerumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumahserta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas UmumPerumahan.

(4) Dokumen rencana pembangunan dan pengembanganPerumahan sebagaimana dimaksud piaa- ayat (1)ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakartaditetapkan oleh gubernur.

(5) Dokumen rencana pembangunan dan pengembanganPerumahan sebagaimana dimaksud pada ayatll) ditinjaukembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam sltimai tahun.

Pasal 9

(1) Dokumen rencana pembangunan dan pengembanganPerumahan mencakup:a. kebijakan pembangunan dan pengembangan;b. rencana kebutuhan penyediaan Rumah;c. rencana keterpaduan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum; dand. program pembangunan dan pemanfaatan.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahandilakukan dalam bentuk rencana:a. pembangunan dan pengembangan;b. pembangunan baru; atauc. pembangunan kembali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusunandokumen rencana pembangunan dan pengembanganPerumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal g dan pasal 9diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

(1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:a. perencanaan dan perancangan Rumah; danb. perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas umum

Perumahan.

(2) Perencanaanbphn.go.id

(2)

(3)

$tr$-il9y4#

I]RESIDENREPIJBLII( INDONESIA

- 1l -

Perencanaan Perumahan merupakan bagian dariperencanaan Permukiman yang terintegraJi dengansistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urium KawasanPerkotaan atau Kawasan perdesaan.

Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana,Rumah menegah, dan/atau Rumah mewah.

paragraf 2

Perencanaan dan perancangan Rumah

(r)

pasal 12

Perencanaan dan perancangandimaksud dalam pasal l l ayatuntuk:a. menciptakan Rumah yang layak huni;b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah

oleh masyarakat dan pemerintah; danc. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang

terstruktur.(2) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk

menciptakan Rumah layak huni iebagaimana dimaksudpada . ayat (l) huruf a dilakukan dalam rangkamewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.

(3) Perencanaan dan perancanganmendukung upaya pemenuhansebagaimana dimaksud padadalam rangka memenuhimasyarakat.

Rumah sebagaimana(l) huruf a dilakukan

Rumah untukkebutuhan Rumah

ayat (1) huruf b dilakukankebutuhan Rumah bagi

(4) Perencanaan dan perancangan Rumah untukmeningkatkan tata bangunan dan lingkungan yangterstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1f 1 nuruf Idilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yangfungsional, dan sesuai dengan tata banguian b""gunaiyang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 13

(l) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan olehsetiap orang yang memiliki keahlian di bidangperencanaan dan perancangan Rumah.

(2) Setiap.bphn.go.id

(2)

(3)

(4)

PRES IDENREPU BLIK INDONESIA

-12-

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajibmemiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan olehlembaga sertifikasi.

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memenuhi klasifikasi dan kualilikasi perencanaan danperancangan Rumah.

Sertilikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidangperencanaan dan perancangan Rumah sebagaimanadimaksud pada ayat (21 sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-perundangan.

(1)

Pasal 14

Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harusmemenuhi persyaratan:a. teknis;b. administratif;c. tata ruang; dand. ekologis.

Persyaratan teknis dalam perencanaan dart perancanganRumah meliputi:a. tata bangunan dan lingkungan; danb. keandalan bangunan.

Persyaratan administratif dalam perencanaan danperancangan Rumah meliputi:a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan

dari pemegang hak atas tanah; danb. status kepemilikan bangunan.Persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaandan perancangan Rumah sesuai dengan rencana detiltata ruang dan Peraturan Zonasi.

Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalamperencanaan dan perancangan Rumah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2t

(3)

(4)

(s)

Pasal 15

bphn.go.id

(1)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-13-

pasal 15

P-erencanaan dan perancangandimaksud dalam pasal lnpen]rusunan:a. prarencana;b. pengembanganrencana;

paragraf 3Perencanaan Prasarana, Sarana,

Rumah sebagaimanadilaksanakan melalui

dan Utilitas Umum

(21

(3)

c. gambar kerja;d. spesifikasi teknis; dane. rencana anggaran biaya.Perencanaan _dan perancangan Rumah sebagaimanadimaksud pada ayat (t) dilakukan untuk mengf,asilkanooKumen rencana teknis sebagai lampiran dokumenpermohonan izin mendirikan bangunan.

-

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi:a. gambar rencana arsitektur, struktur, dan utilitas;b. spesifikasi teknis rencana arsitektur, struktur dan

utilitas; danc. perhitungan struktur untuk kompleksitas tertentu.Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan danperancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan Menteri.

(4)

(1)

pasal 16

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

lyat (1) huruf b mengacu pada rencana keterpaduanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan meliputi:a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk

Perumahan sebagai bagian dari permukiman; danb. ::L9"""_ kelengkapan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum perumahan.

(21

(3) Rencana

bphn.go.id

(3)

(4)

(l)

(21


-14-

Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:a. landasan perencanaan prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum; danb. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah

sesuai dengan rencana tapak (site - plan) ataurencana tata bangunan dan lingkungan.

Rencana kelengkapan prasarana, Sarana, dan UtilitasU-mum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdigunakan untuk:a. mewu-judkan lingkungan perumahan yang layak

huni; danb. membangun Rumah.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksudhuruf b meliputi:a. gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar

detil teknis;b. jenis bangunan; danc. cakupan layanan.

l4l Persy.aratan - ekologis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:a. perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

dengan penggunaan bahan bangunan yang ramahlingkungan; dan

b. mengutamakan penggunaan energi non fosil untukUtilitas Umum.

pasal 17

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumharus memenuhi persyaratan:a. administratif;b, teknis; danc. ekologis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a meliputi:a. status penguasaan kaveling tanah; danb. kelengkapanperizinan.

pada ayat (l)

(5) Perencanaan

bphn.go.id

(s)

(6)

ItrRESIDEI{REPUBLIK INDONESIA_15-

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumfalus mempertimbangkan kelayakan hunian sertakebutuhan masyarakat yang mempunyai keterbatasanfisik.Persyaratan administratif, persyaratan teknis, danpersyaratan ekologis sebagaimana dimaksud padaayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 18

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yangtelah memenuhi persyaratan wqiib mendapat pengesahan dariPemerintah Daerah sesuai kewen.rrg.rrrryu.

pasal 19

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dibidang perencanaan prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum.Setiagr.-o.rang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki sertifikat keahlian yang diterbitk"., ol.h i"*U"g"sertifikasi.Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memenuhi klasifikasi dan kualilikasi perencanaanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidangperencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumsebagaimana dimaksud pada ayat 121 sesuai denganketentuan peraturan perunda.rg-pe.rri".rg".r. --

(1)

(2)

(s)

(41

Bagian Ketigapembangunan perumahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20(1) Pembangunan perumahan meliputi:a. pembangunan Rumah dan prasarana, Sarana,

Utilitas Umum; dan/ataub. peningkatan kualitasperumahan.

(2) Pembangunan

bphn.go.id

(2)

PRES IDENIREPUTT']rrH_ooNEStA

Pembangunan Perumahan dilakukan denganmengembangkan teknologi dan rancang bangun yangramah lingkungan serta mengembangkan industri bahanbangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber9"y. dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagikesehatan.

Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upayapenataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumahbeserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yangterpadu dengan penataan lingkungan sekitar.Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitasPerumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan danpencegahan terhadap perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh serta penurunan kualitaslingkungan.Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan status penguasaan ataukepemilikan tanah dan perizinan berdasarkin ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

(1) Badan Hukum yang melakukan pembangunanPerumahan wqiib mewujudkan perumahan dinganHunian Berimbang.

(2) Pembangunan Perumahan skara besar yang dilakukanoleh Badan Hukum wajib mewujudkan HunianBerimbang dalam satu hamparan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksuddikecualikan untuk Badan HukumPerumahan yang seluruhnyapemenuhan Rumah umum.

(4) Dalam hal pembangunan perumahan dengan HunianBerimbang tidak dalam satu hamparan, p.r.rb.rrgrrr"r,Rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerahkabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta dalam satuprovinsi.

(5) Badan Hukum yang melakukan pembangunanPerumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satuhamparan wajib menyediakan akses dari Rumah umumyang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempatkerja.

(3)

(4)

(s)

pada ayat (1)yang membangunditujukan untuk

(6) Ketentuan

bphn.go.id


-17-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akses dariRumah umum yang dibangun menuju pusat pelayananatau tempat kerja sebagaimana dimaksud padi

"V"t lStdiatur dengan peraturan Daerah KabupatenTKoL;khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jaliarta diatuidengan Peraturan Daerah provinsi.

(r)

(2)

(3)

paragraf 2Pembangunan Rumah

pasal22

Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumahtunggal, dan/ atau Rumah deret.Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai denganrencana tata ruang wilayah.Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang masihdalam .tahap proses pembangunan perumlhan dapatdipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jualbeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan setelah memLnuhi persyaratankepastian atas:a. status pemilikan tanah;b. hal yang diperjanjikan;c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

dane. keterbangunan perumahan paling sedikit 2}vo (dv

puluh persen).(5) Badan_ H,ukum yang melakukan pembangunan Rumah

tunggal dan/atau Rumah deret, tidak bolih melakukanserah terima dan/ atau menarik dana lebih dari8O% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelummemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (4).

(4)

Paragraf 3

bphn.go.id

(l)

(2t

PRESIDENREPUBLII( II{DONESIA

-18-

Paragraf 3

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

pasal 23

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahDaerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuaidengan rencana, rancangan dan perizinan.Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan harus memenuhi persyaratan:a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah

Rumah;b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum dan Lingkungan Hunian; danc. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesaidibangun -oleh setiap orang harus diserahkan kepadaPemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

P-enyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan danperawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.P.enyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdilakukan secara bertahap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganperaturan menteri yang membidangi urusanPemerintahan dalam negeri.

(3)

(4)

(s)

(6)

(l)

(2)

Paragraf 4

Peningkatan Kualitas perumahan

pasal 24

Peningkatan kualitas perumahan dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang.Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana aimarcuapada ayat (1) dilakukan terhadap penuru.ran kualitasRumah serta Prasarana, Sarana, din Utilitas Umum.

(3) Peningkatan

bphn.go.id

PRESII)ENREIII-lBLII( INDONESIA

_19_

(3) Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota, khususDKI Jakarta ditetapkan oleh gubernur.'

Bagian Keempat

Pemanfaatan Perumahan

Pasal 25

Pemanfaatan Perumahan meliputi:a.

b.

c.

pemanfaatan Rumah;pemanfaatan Prasarana, dan Sarana perumahan; danpelestarian Rumah, perumahan, serta prasarana danSarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

pasal 26

Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 huruf -a dapat digunakan sebagai kegiatanusaha secara terbatas tanpa membahayaka-n dan tidakmengganggu fungsi hunian.Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsihunian harus memastikan terpeliharanya perumahandan Lingkungan Hunian.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumahsebagaimana dimaksud pada ayai (l) diatur denganPeraturan Daerah.

(1)

(2)

(3)

Pasal27

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana perumahandimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan :

a. berdasarkan jenis prasarana dan Saranasesuai dengan ketentuan peraturanundangan; dan

b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

sebagaimana

Perumahanperundang-

Pasal 28

bphn.go.id

(r)

(2)

(3)

(4)


-20-

pasal 28

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal ataumenghuni Rumah.Penghunian Rumah dapat berupa:a. hak milik sesuai dengan ketentuan peratur€rn

perundang-undangan;b. cara sewa menyewa; atauc. cara bukan sewa menyewa.Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa ataudengan cara bukan sewa menyewa sebagaimanadimaksud. pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya sahapabila ada persetujuan atau izin pemilik Rumah.Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa ataudengan cara bukan sewa menyewa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukanberdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik danpenyewa.

Perjanjian- tertulis sebagaimana dimaksud pada. ayat (4)sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuanmengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewamenyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi forcemaJeure,

Ty*u! yang sedang dalam sengketa tidak dapatdisewakan.

pasal 29

Harga sewa bagi Rumah sewa yang pembangunannyamemperoleh kemudahan dari pemerinlah dan pimerintahDaerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuaikewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkanoleh Menteri.Dalam menetapkan harga sewa sebagaimana dimaksudpada,ayat (1), kepala daerah harus tetap memperhatikanspesifikasi Rumah dan lokasi Rumah yang disewakanserta kelangsungan usaha atau kegiatan seira menyewaRumah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenaipenghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau carabukan .sewa menyewa diatur lebih lanjut dengan peraturanMenteri.

(s)

(6)

(l)

(21

Bagian Kelima . . .

bphn.go.id

(1)

(2t

PRES IDEI{REPUBLII( INDONESIA

-21 -

Bagian Kelima

Pengendalian perumahan

pasal 3lPengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:a. perencanaan;b. pembangunan; danc. pemanfaatan.

Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atauPemerintah Daerah dalam bentuk:a. perizinan;b. penertiban;dan/atauc. penataan.

Pasal 32

Pengendalian Perumahan oleh pemerintah dilakukan melaluipenetapan-norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1)

(2t

(t)

pasal 33

Pemerintah. Daerah dapat membentuk atau menunjuksatuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakanpengendalian Perumahan.

Pembentukan atau penunjukan satuan kerja perangkatdaerah sebagaimana dimaksud pada ayai 1iy sesuaidengan ketentuan peraturan peru.rdang-u.rdarrg"rr.

pasal 34

Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalambentuk perizinan dilakukan melalui plmberian izin yangefektif dan efisien.

Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalambentuk penertiban dilakukan - untuk menjaminkesesuaian perencanaan perumahan dengan rencanatata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(2t

(3) Pengendalian .bphn.go.id

PRESIDENREPUBLII( II'IDONESIA

_22_

(3) Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalambentuk penataan dilakukan untuk menjamin kesesuaianperencanaan Perumahan dengan tata bangunan danlingkungan yang terstruktur.

(1)

(2t

pasal 35

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunandalam bentuk perizinan dilakukan melalui kesesuaianpembangunan dengan perizinan.

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunandalam bentuk penertiban dilakukan untuk menjaminkesesuaian pembangunan perumahan dengan rencanatata ruang wilayah, perencanaan perumahan, izinmendirikan bangunan, dan persyaratan lain sesuaiperaturan perundang-undangan.

Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunandalam bentuk penataan dilakukan untuk menJaminpembangunan Perumahan yang layak huni sehat, aman,serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunankualitas Perumahan.

pasal 36

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfataan dalambentuk perizinan dilakukan melalui pemberian arahanpenerbitan sertilikat laik fungsi.

Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kesesuaianpemanfaatan Rumah dengan fungsinya.

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalambentuk penertiban dilakukan untuk menjaminkesesuaian pemanfaatan perumahan dengan sertifikatlaik fungsi.

Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalambentuk penataan dilakukan untuk menjamin kesesuaianpemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian.

(3)

(l)

(21

(3)

(4)

Bagian.

bphn.go.id

(1)

(2)

q,#PRESIDEN

REPU BLII( INDONESIA_23_

Bagian Keenam

Kemudahan dan/ atau Bantuan pembangunandan Perolehan Rumah Bagi MBR

pasal 37

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagiMBR.

Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (l), pernerintahdan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikankemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melaluiprogram perencanaan pembangunan perumahan secarabertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan danperole_han Rumah bagi MBR sebagaimana dirnaksud padaayat (2) dapat berupa:a. subsidi perolehan Rumah;b. stimulan Rumah swadaya;c. insentif perpajakan sesuai dengan

(3)

peraturan perundang-undangan diperpajakan;perizinan;asuransi dan penjaminan;penyediaan tanah;sertifikasi tanah; dan/atauPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

ketentuanbidang

d.

e.

f.

b.

h.

(1)

pasal 38

Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidiperolehan Rumah sebagai.mana dimaksud dalam pasal 37ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kreditatau pembiayaan.

Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadayasebagaimana dimaksud dalam pasal 3T ayat (3) huruf bdiberikan berupa perbaikan dan pemb-angunan baruRumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Ll=-rr.r.

(2)

(3) Kemudahan

bphn.go.id

(s)

(4t

(s)

PRESIDENREI3UBLII( INDONESIA

-24-

Kemudahan/ bantuan insentif perpajakan dan asuransidan penjaminan sebagaimana ahatsua dalam pasal 37ayat (3) huruf c dan huruf e diberikan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (3) huruf d diberikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 3Z

-ayat (3) huruf f dilakukan

melalui:a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang

langsung dikuasai negara;b. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah;c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh

pemilik tanah;d. pe.manfaatan dan pemindah tanganan tanah barangmilik negara atau milik daerah sesuai dengai

ketentuan peraturan perundang_undangan;e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;

dan/atauf, pengadaan tanah untuk pembangunan bagi

kepentingan umum sesuai dengan" ketentuanperaturan perundang-undangan.

Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37ayat (3) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertilikasi hakatas tanah.

Bantuan pembangunan berupa penyediaan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum

"ib.gai*arra dimaksuddalam. Pasal 37 ayat (3) huruf h dipat diberikan olehPemerintah dan/ atau pemerintah Daerlh.

pasal 39

B,.antuan -pembangunan Rumah bagi MBR dapat

diberikan dalam bentuk:a. dana;b. bahan bangunan Rumahl dan/atauc. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Bantuan pembangunan Rumah dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang_undangan.

(6)

17t

(l)

Pasal 4Obphn.go.id

R E P u JrT,t t,',?5|*

u u, o-25-

Pasal 40

Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoreh dariBadan Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungansesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratankemudahan perolehan Rumah bagi MBR

"ib.gli*u..ru.dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengaln peraturan uei-rteri.

Pasal 42

orang perseorangan yang memiliki Rumah umum dengankemudahan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintahDaerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengarihkankepemilikannya atas Rumatr- kepada pihak lain dalam hal:a. pewarisan;

b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima)tahun; atau

c' pM"! tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yanglebih baik.

Pasal 43

Pengalihan kepemilikan Rumah umum melaluisebagaimana dimaksud dalam pasal 42 hurufketentuan peraturan perundang-undangan.

pewansana sesuai

(1)

Pasal 44

Pengalihan kepemilikan daram hal penghunian setelahjangka waktu paling sedikit S (lima) i"t i" *"U.g.i*.r*dimaksud dalam pasal 42 huruf 'b,

dapat dil.k k.r,dengan berdasarkan bukti pembayaran pumah umumdan surat penyataan kepemilikan Rumah umum.Bukti pembayaran Rumah umum dan surat penyataankepemilikan Rumah umum sebagaimana dimarisua padaayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundlng_undangan.

(2)

Pasal 45bphn.go.id

PRESIDENREI]U BLIK INDONESIA

-26-

Pasal 45

(1) Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggalsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 hurui- cdilakukan karena:a. pindah kota tempat tugas; ataub. memiliki Rumah baru.

(2) Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggalsebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib melfrorkepada 191baga yang ditunjuk dengan melampirkanpaling sedikit:a. surat pindah dari pimpinan instansi atau pejabat

yang berwenang; danb. surat pernyataan mengembalikan Rumah umum.

Pasal 46

D,alam hal.dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimanadimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45, pengalihannla wajibdilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuf

"ti" dibeniuk olehPemerintah atau pemerintair Dairah dalam bidangPerumahan dan permukiman.

BAB IIIPENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian KesatuArahan pengembangan Kawasan permukiman

Pasal 47

(1) Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi:a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian

lingkungan hidup di luar kawa-san lindung;b. keterkaitan Lingkungan. Hunian perkotaan dengan

Lingkungan Hunian perdesaan;c. keterkaitan antara pengembangan LingkunganHunian perkotaan dan pengemba.rgan Kawasan

Perkotaan;

d. keterkaitan

bphn.go.id

(21

PRESIDEI{REF'UBLII( INDONES,IA

-27-

d. keterkaitan antara pengembangan LingkunganHunian perdesaan dan pengembangan KawasanPerdesaan;

e. keserasian tata kehidupan manusia denganlingkungan hidup;

f. keseimbangan antara kepentingan publik dankepentingan setiap orang; dan

g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangankawasan Permukiman.

Arahan pengembangan kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuandalam mewujudkan:a. hubungan antara pengembangan perumahan

sebagai bagian dari kawasan permrlkiman; danb. kemudahan penyediaan pembangunan perumahan

sebagai bagian dari kawasan permukiman.

paragraf 1

Hubungan Antarkawasan Fungsional SebagaiBagian Lingkungan Hidup Di LuaiKawasan Liidung

pasal 4g

Hubungan antarkawasan, fungsional sebagai bagianlingkungan }idup di luar kawasln [ndung seLgaimanadimaksud dalam pasal 4Z ayat (l) hurui

" aiUmUnuntuk mewujudkan keterpaduan ' dan sinergi fungsiantarkawasan yang saling mendukung -kegiatin

budidaya.

Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan intuk:a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan

or r.dtclaya lainnya sesuai dengan peraturan Zonasidalam rencana tata ruang agar tidak mengubahfungsi utama kawasan budidayl lainnya;

b. mengembangkan kawasan permukiman sebagaipendukung kegiatan pemanfaatan sumber da]rapada kawasan budidaya lain di sekitarnya; dan

(1)

(2)

c. mengoptimalkan

bphn.go.id

(3)

(41

PRESIDENR EP LI B LII( II"IDONESIA

-2A-

c. mengoptimalkan hasil budidaya secara terpadu danberkelanjutan sesuai daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup.

Kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawas-an lindung sebagaimana di;aks;d pada ayat(l) merupakan kawasan budidaya yang ditetaplian dalamrencana tata ruang wilayah.Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. pemanfaatan kawasan permukiman sebagai

Lingkungan Hunian sesuai peraturan Zonasi dalamrencana tata ruangwilayah;

b. pemenuhan standar pelayanan minimalPermukiman sesuai dengan ketentuanperundang-undangan;

kawasanperaturan

(l)

(2)

c. keterpaduan akses prasarana antara kawasanPermukiman dengan kawasan budidaya lainnya; dan

d. penyediaan Sarana untuk Lingkungan Huniandengan kapasitas pelayanan berdasarkin hubunganfungsional yang terbentuk.

paragraf 2

Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaanDengan Lingkungan Hunian perdesaan

pasal 49

Keterkaitan Lingkungan, Hunian perkotaan denganL.ingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4Z ayat (1) huruf b dilakukan untukmewujudkan keserasian dan keseimbangan antaraLingJ<ungan Hunian perkotaan dan Lingkunian Hunianperdesaan yang saling mendukung.Keterkaitan Lingkungan_ Hunian perkotaan denganLingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan untuk menjaga:a. hubungan fungsional antara peran perkotaan

dengan perdesaan yang saling meniukungib. keserasian dan keseimbangan kualitas

pembangunan perkotaan dengan perdesaan; dan

c. fungsi

bphn.go.id

(3)

(4)

(s)

PRESIDENREPU BLII( INIDONESIA

-29-

c. fungsi Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaanyang sesuai dengan arahan rencana tata ruangwilayah.

Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan Lingkungan Hunian dalamKawasan Perkotaan yang .rrendukung kegiatan utamayang bukan pertanian.

Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) merupakan Lingkungan Hunian dalamKawasan Perdesaan yang mendukung kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumbir daya alam.Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan denganLingkungan Hunian perdesaan dil"kukan melaluipenyediaan konektivitas:a. Iisik, antara Lingkungan Hunian perkotaan dan

Lingkungan Hunian perdesaan;b. fungsional antara Lingkungan Hunian perkotaan

dan Lingkungan Hunian perdesaan; danc. ekonomi antara Lingkungan Hunian perkotaan dan

Lingkungan Hunian perdesaan.

. paragraf3

Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan HunianPerkotaan Dan pengembangan Kawaian perkotaan

pasal SO

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunianperkotaan dan pengembangan Kawisan- perkotaansebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (l) huruf cdilalukan untuk mewujudkan -pengembangan

Lingkungan. .Hunian perkotain yang "..r"ui d".r!".,

rencana, kebijakan dan strategi pengemba.rg"n KawasanPerkotaan yang telah ditetapkan.-Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunianpe,rkotaan dan pengembangan Kawisan"perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan

Perkotaan sesuai dengan peraturan Zonasi dalamrencana tata ruang Kawasan perkotaan agar tidakmengubah fungsi kawasan lainnya; dan

(1)

(2)

b. mengembangkanbphn.go.id

(3)

(41

PRESIDENREPU BLIK INIDONESIA

-30-

b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalamKawasan Perkotaan sebagai pendukung kegiatanpemanfaatan sumber daya pada kawasan bucl-idayalain secara efektif dan efisien sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan upayamengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian-dariKawasan Perkotaan yang mendukung kJgiatan utamabukan pertanian.

Pengembangan Kawasan perkotaan sebagaimanadimaksurd -pada ayat (l) merupakan upayamengembangkan Kawasan perkotaan yang:a. menjadi bagian wilayah kabupaten; ataub. mencakup 2 (dua)

kabupaten/kota padaprovinsi.

(5) Keterkaitan _ pengembangan Lingkungan Hunianperkotaan dengan pengembangan K"-rJ.r, perkotaansebagaimana dimaksud pada ayit (l) dilakukan dengan:a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan

yangsesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategidari rencana tata ruang Kawasan-perkotaan;

b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yangmendukung sistem pusat kegiatan dan sisterijaringan Prasarana Kawasan perkotaan;

c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yangs-esuai dengan pola ruang kawasan budi daya d'iKawasan perkotaan;

d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yangsesuai dengan arahan pemanfaatan ruang KawasanPerkotaan berupa indikasi program utama yangbersifat interdependen antarwilayah administiatifldan

e. pengendalian pengembangan Lingltungan Hunianperkotaan sesuai ketentuari pengendalianpemanfaatan ruang Kawasan perkotaan.

atau lebih wilayahsatu atau lebih wilayah

Paragraf 4

bphn.go.id

REFr u #T,t t,',?55*

= =, o

-31 -

Paragraf 4Keterkaitan Antara pengembangan Lingkungan Hunian

Perdesaan Dan pengembangan Kawasan pLrdesaan

Pasal 51

(1) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan dan pengembangan Kawasan perdesaansebagaimana dimaksud dalam pasal 4T ayat (1) huruf ddilakukan untuk mewujudkan pengembanganLingkungan_ -Hunian perdesaan yang

"."rii denfanrencana, kebijakan dan strategi pengembangan KawaianPerdesaan yang telah ditetapkan.

(2) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan dan pengembangan Kawasan perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan

Perdesaan sesuai dengan peraturan zonasi dalamrencana tata ruang Kawasan perdesaan agar tidakmengubah fungsi kawasan lainnya melalui; dan

b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalamKawasan perdesaan sebagai pendukung kegiatanpemanfaatan sumber daya pada kawasan bud'idayalain secara efektif dan efisiin sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan.

(3) Pengembangan. Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana-dimaksud pada ayat (1) -..rrp"kan upayamengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian'diriKawasan Perdesaan yang mendukung kegiatai utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

(4) Pengembangan Kawasan perdesaan sebagaimanadimaksud -pada ayat (1) merupakan ,p"y"mengembangkan Kawasan perdesaan ya.rg,a. menjadi bagian wilayah kabupaten; ataub. mencakup _ 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayahprovinsi.

(5) Keterkaitan _ pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan dengan pengembangan r"-"""r, perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat 1t1 dilakukan dengan:

a. perencanaan

bphn.go.id

c.

PRESIDEI{REITtJELII( INDONESIA

_32_

perencanaan Lingkungan , Hunian perdesaan yangsesuai dengan tqiuan, kebijakan dan strategirencana tata ruang Kawasan Perdesaan;perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yangmendukung sistem pusat kegiatan dan sistemjaringan Prasarana Kawasan perdesaan;perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yangsesuai dengan pola ruang kawasan budi daya diKawasan Perdesaan;pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yangsesuai dengan arahan pemanfaatan ruang KawasanPerdesaan berupa indikasi program utama yangbersifat interdependen antardesa; danpengendalian pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan sesuai ketentuan pengendalianpemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan.

Paragraf 5

Keserasian Tata Kehidupan ManusiaDengan Lingkungan Hidup

Pasal 52

Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat-(l)huruf e dilakukan untuk mewujudkan tata kehidupanmanusia yang serasi dengan lingkungan hidup.Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayai 1t1 bertujuanuntuk menjaga berbagai kegiatan manusia dalam rangkamencapai keberlanjutan kehidupan manusia.

Paragraf 6Keseimbangan Antara Kepentingan publik

Dan Kepentingan Setiap Orang

Pasal 53

Keseimbangan antara kepentingan publik dankepentingan setiap orang sebagaimana dirnaksud dalamPasal 47 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mewujudkanpembangunan yang berkeadilan antara pemenuhankepentingan publik dengan kepentingan setiap orang.

e.

(l)

(2)

(1)

(2) Keseimbanganbphn.go.id


-33-

(2) Keseimbangan antara kepentingan publik dankepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan sasaran Penyelenggaraan perumahandan Kawasan Permukiman yang dilakukan melalui:a. pelibatan masyarakat dalam perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian;b. pemberian informhsi rencana kawasan permukiman

secara terbuka kepada masyarakat;c. pemberian hak ganti rugi bagi setiap orang yang

terkena dampak Penyelenggaraan perumahan danKawasan Permukiman; dan/atau

d. pemberian insentif kepada setiap orang yang dengansukarela memberikan haknya untuk dimanfatkanbagr kepentingan umum.

Paragraf 7Lembaga Yang Mengoordinasikan

Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 54

Lembaga yang mengoordinasikan pengembangankawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (1) huruf g merupakan kelompok kerjapengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman.Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk berjenjang ditingkat pusat, provinsi, dankabupaten/kota.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugaskelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

(r)

(2)

(3)

Bagian KeduaPenyelenggaraan

Paragraf IUmum

Pasa.l 55

Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakansesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukimanyang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 56bphn.go.id

(1)

(2)

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-34-

pasal 56

Penyelenggaraan kawasan permukimanmelalui tahapan:a. perencanaan;b. pembangunan;c. pemanfaatan; dand. pengendalian.

Penyelenggaraan kawasan permukimandimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:a. pengembangan yang telah ada;b. pembangunan baru; atauc. pembangunankembali.

dilaksanakan

sebagaimana

Paragral2

Perencanaan

Pasal 57

Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuaidengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 58

(l) Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:a. peningkatan sumber daya perkotaan atau

perdesaan;b. mitigasi bencana; danc. penyediaan atau peningkatan prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum.(2) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud-pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemirintah,Pemerintah Daerah, dan setiap orang.Perencanaan kawasan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen Rkp.

(3)

Pasal 59

bphn.go.id

(1)

(2)


-35-

pasal 59

Dokumen RKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5gayat (3) untuk memenuhi kebutuhan Lingkungan Huniandan.tempat kegiatan pendukung dahmlang[a pendek,jangka menengah, dan jangka panjang.Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terdiri atas:a. kebijakan dan strategi pengembangan dan

pembangunan kawasan permukiman;b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan

perdesaan;c. rencana keterpaduan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum; dand. indikasi program pembangunan dan pemanfaatan

kawasan Permukiman.

Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)menjadi acuan pen]rusunan rencanu p"*burg,rnan danpengcmbangan perumahan serta rencina induk masing_masing sektor.

f.9ku1en RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakartaditetapkan oleh gubernur.

D,.okumen- RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)9ililj"l kembali paling sedikit l(satui kali dalam5 (lima) tahun.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penJrusunan,penetapan, dan peninjauan kembali RKp diatur dalamPeraturan Menteri.

Pasal 61

(1) Rencana - Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 ayaf (2) huruf b ailakukanmelalui:a. perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian

perkotaan;

(3)

(4)

(s)

b. perencanaan

bphn.go.id

PRESIDENIREPU BLIK INDONESIA

_36_

b. perencanaan pembangunan Lingkungan Hunianbaru perkotaan; dan/ atau

c. perencanaan pembangunan kembali LingkunganHunian perkotaan.

(2) Penyusunan rencana Lingkungan Hunian perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:a. menentukan sebaran Permukiman dan perumahan

perkotaan berdasarkan RTRW kabupaten/kota,RDTR, dan/atau Peraturan Zonasi; dan

b. merumuskan arahan pengembangan satuanPermukiman dan Perumahan perkotaanberdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dankarakteristik kegiatan Kawasan perkotaan.

Pasal 62

(1) Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunianperkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat(1) huruf a dimaksudkan untuk mengembangkan danmeningkatkan kualitas dari Lingkungan Hunianperkotaan yang telah terbangun.

(21 Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunianperkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)mencakup penyusunan rencana:a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian

perkotaan dengan memperhatikan fungsi danperanan perkotaan;

b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperkotaan;

c. peningkatan keterpaduan prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaan;

d. pencegahan terhadap tumbuhnya perumahanKumuh dan Permukiman Kumuh; dan

e. pencegahan tumbuh dan berkembangnyaLingkungan Hunian yang tidak terencana aan tiaatteratur.

(3) Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensiLingkungan Hunian perkotaan dengan memperhatikanfungsi dan peranan perkotaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a. kajianbphn.go.id

(41


-37-

a. kajian fungsi dan peranan perkotaan sesuai arahanrencana tata ruang Kawasan perkotaan;

b. identifikasi potensi Lingkungan Hunian perkotaanyang meliputi potensi potensi sumber daya alam,potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi,potensi sosial dan potensi budaya;

c. kajian kebijakan peningkatan efisiensi potensiLingkungan Hunian perkotaan dalam mendukungfungsi dan peranan perkotaan, yang memanfaatkansumber daya dan kegiatan sosial ekonomisetempat; dan

d. rumusan indikasi program elisiensi LingkunganHunian perkotaan.

Rencana peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperkotaan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf bberisi:a. identilikasi pelayanan Lingkungan Hunian

perkotaan yang ada;b. identifikasi kebutuhan pelayanan Lingkungan

Hunian perkotaan sesuai alokasi rencana tata ruingKawasan Perkotaan dan standar teknis;

c. arahan peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperkotaan yang ada;

d. arahan penyediaan pelayanan Lingkungan Hunianperkotaan yang belum ada;

e. indikasi program peningkatan pelayananLingkungan Hunian perkotaan yang adaberdasarkan arahan keterpaduar Sara.ra,Prasarana, dan Utilitas Umum; dan

f. indikasi program peningkatan pelayananLingkungan Hunian perkotaan yang bilum adaberdasarkan arahan keterpaduan Sarana,Prasarana, dan Utilitas Umum.

Rencana peningkatan keterpaduan prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beiisi:a. identifikasi kinerja kapasitas prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaan yangada;

b. ka.jian keterpaduan prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Lingkungan Hunian perkotaan sesuairencana tata ruang Kawasan perkotaan dan standarteknis;

(s)

c, arahanbphn.go.id

(6)

FRES IDENREPUBLII( INDONESIA

-38-

c. arahan peningkatan keterpaduan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunianperkotaan yang ada; dan

d. indikasi program penyediaan prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaanyang belum ada secara terpadu.

Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahanKumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf d berisi:a. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh padalokasi tidak kumuh;

b. indikasi program pengawasan dan pengendalianterhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dankelaiakan fungsi; dan

c. indikasi . program pendampingan dan pelayananinformasi.

Rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnyaLingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidaktgratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf edilakukan melalui pemberian arahan pencegahan danpeningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh.

pasal 63

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baruperkotaan sebagaimana dimakiud tahm pasal 6layat (1) huruf b dimaksudkan untuk membangunLingkungan Hunian baru perkotaan pada kawasanPermukiman sesuai RTRW kabupaten/ kota.Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baruperkotaan sebagaimana dimalisud pada ayat (1)mencakup penJrusunan:

a. rencana penyediaan lokasi permukiman;b. rencana penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum Permukiman; danc. rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ikonomi.

(71

(l)

(2)

(3) Rencanabphn.go.id


_39_

(3) Rencana penyediaan lokasi permukiman. sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:a. identifikasi lokasi permukiman baru perkotaan

sesuai arahan rencana tata ruang KawasanPerkotaan;

b. identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan danpemanfaatan tanah pada lokasi permukiman baruperkotaan;

c. arahan penyediaan tanah permukiman barrrperkotaan yang dilakukan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang; dan

d. indikasi program penyediaan tanah untukPermukiman baru perkotaan sesuai rencana tatarlang.

(41 Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Permukiman sebagaimana dimalsud pada ayat(2) huruf b mencakup:a. identilikasi kondisi prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum Permukiman di sekitar lokasi permukimanbaru perkotaan;

b. identilikasi kebutuhan prasarana, Sarana, danUtilitas Umum permukiman pada lokasiPermukiman baru perkotaan sesuai arahan rencanatata ruang Kawasan perkotaan;

c. rencana integerasi Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Permukiman baru perkotaan denganprasana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada;dan

d. indikasi program penyediaan prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum permukiman pada lokasiPermukiman baru perkotaan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

(5) Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan. sosial, dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c mencakup:a. identifikasi rencana lokasi jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasiPermukiman baru perkotaan sesuai arahan rencanatata ruang Kawasan perkotaan; dan

b. indikasi program penyediaan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasiPermukiman baru perkotaan.

Pasal 64 . .

bphn.go.id

nip

(l)

(2)

(3)

(41

(1)


_40_

Pasal 64

Perencanaan pembangunan t ingkungan Hunian baruperkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat(1) meliputi perencanaan:a. Lingkungan Hunian baru skala besar dengan

Kasiba; danb. Lingkungan Hunian baru bukan skala besar dengan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.Lingkungan Hunian baru skala besar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LingkunganHunian yang direncanakan secara menyeluruh danterpadu yang pelaksanaannya dilakukan secarabertahap.

Lingkungan Hunian baru bukan skala besarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b LingkunganHunian yang direncanakan secara menyeluruh danterpadu yang pelaksanaannya diselesaikan denganjangka waktu tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kasiba sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf a diatur dengan peraturanMenteri.

Pasal 65

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baruperkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat(1) didahului dengan penetapan lokasi pembangunanLingkungan Hunian baru yang dapat diusulkan olehBadan Hukum bidang Perumahan dan KawasanPermukiman atau Pemerintah Daerah.

Lokasi pembangunan Lingkungan Hunian barusebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengankeputusan bupati/walikota.

Penetapan lokasi pembangunan Lingkungan Hunian barusebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanberdasarkan hasil studi kelayakan:a. rencana pembangunan perkotaan atau perdesaan;b. rencana penyediaan tanah; danc. analisis mengenai dampak lalu lintas dan

lingkungan.

(2)

(3)

Pasal 66

bphn.go.id

(2)


-41 -

Pasal 66

(1) Perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunianperkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6layat (1) huruf c dimaksudkan untuk memulihkan fungsiLingkungan Hunian perkotaan.

Pcrencanaan pembangunan kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan carapen]rusunan:a. rencanarehabilitasi;b. rencana rekonstruksi; atauc. rencana peremajaan.

Pasal 67

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66ayat (21 huruf a merupakan pembangunan kembaliLingkungan Hunian perkotaan melalui perbaikandan/atau pembangunan baru untuk memulihkan fungsihunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) huruf a mencakup:a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian

perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi;b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian

perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi; danc. indikasi program pelaksanaan rehabilitasi

Lingkungan Hunian perkotaan yang dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiaporang.

Pasal 68

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66ayat (21 huruf b merupakan pembangunan kembaliLingkungan Hunian perkotaan melalui perbaikandan/atau pembangunan baru dengan sa"".i.r, utamamenumbuh kembangkan kegiatan perekonomian, sosial,dan budaya.Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat(2) hurufb mencakup:

(1)

(2)

(1)

(2t

a. identifikasibphn.go.id

b.


_42_

identilikasi lokasi dari Lingkungan Hunianperkotaan yang membutuhkan rekonstruksi;identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunianperkotaan yang membutuhkan rekonstruksi; danindikasi program pelaksanaan rekonstruksiLingkungan Hunian perkotaan yang dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiaporang.

Pasal 69

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat(21 huruf c merupakan pembangunan kembaliLingkungan Hunian perkotaan yang dilakukan melaluipenataan secara menyeluruh.

Rencana peremqjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat(21 hurufc mencakup:a. identilikasi lokasi dari Lingkungan Hunian

perkotaan yang membutuhkan peremajaan;b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian

perkotaan yang membutuhkan peremajaan; danc. indikasi program pelaksanaan peremajaan

Lingkungan Hunian perkotaan yang dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiaporang.

(1)

(2)

(1)

Pasal 7O

Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf bdilakukan melalui:a. perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian

perdesaan;b. perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian

baru perdesaan; atauc. perencanaan pembangunan kembali Lingkungan

Hunian perdesaan.

Penyusunan rencana Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

(2t

a. menentukan

bphn.go.id

b. merumuskan arahan pengembangan satuanPermukiman dan perumahan perdesaanberdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dankarakteristik kegiatan Kawasan perdesaan.

Pasal 71

(1) Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan sebngaimana dimaksud dalam pasal 70ayat (l) huruf a dimaksudkan mengembangkan danmeningkatkan kualitas dari Lingkungan Hunianperdesaan yang telah terbangun.

(2) Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunianperdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup penJrusunan rencana:a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian

perdesaan dengan memperhatikan fungsi danperanan perdesaan;

b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperdesaan;

c. peningkatan keterpaduan prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;

d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perdesaanyang dibatasi dan yang didorong pengembingannya;dan

e. peningkatan kelestarian alam dan potensi sumberdaya perdesaan.

(3) Rencana peningkatan efisiensi potensi LingkunganHunian perdesaan dengan mempeihatikan fuilsi fanperanan perdesaan sebagaimana dimalsud pada ayat (2)huruf a mencakup:a. identifikasi fungsi dan peranan perdesaan sesuai

arahan rencana tata ruang Kawasan perdesaan;b. identifikasi potensi Lingkungan Hunian perdesaan

yang meliputi potensi sumber daya alam, potensisumber daya manusia, potensi ekonomi, potensisosial dan potensi budaya;

PRESIDENREPUELIK INDONESIA_43_

a. menentukan sebaran permukiman dan perumahanperdesaan berdasarkan rencanaPeraturan Zonasi; dan

tata ruang dan

c. arahan

bphn.go.id

(4)

PRESIDENREPUBLII( INDONESIA

-44-

c. qah.an peningkatan elisiensi potensi LingkunganHunian perdesaan dalam mendukung fungsi danperanan perdesaan, melalui efisiensi pemanfaatansumber daya dan efisiensi kegiatan produktif; dan

d. indikasi program peningkatan efisiensi pemanfaatansumber daya dan efisiensi kegiatan produktif.

Rencana peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmencakup:a. identifikasi pelayanan Lingkungan Hunian

perdesaan yang ada;b. identifikasi kebutuhan pelayanan Lingkungan

Hunian perdesaan sesuai perhitungan dan proyeksipopulasi rencana tata ruang Kawasan perdesaandan standar teknis;

c. arahan peningkatan pelayanan lingkunganperdesaan yang ada;

d. arahan penyediaan pelayanan lingkungan perdesaan .

yang belum ada;e. indikasi program peningkatan pelayaan lingkungan

perdesaan yang ada sesuai arahan peningkatanketerpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;dan

f. indikasi program penyediaan pelayanan lingkunganperdesaan yang belum ada sesuai arahanpeningkatan keterpaduan prasarana, Sarana, danUtilitas Umum.

Rencana peningkatan keterpaduan prasarana, Sarana,.dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:a. identilikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Lingkungan Hunian perdesaan yang ada;b. identifikasi keterpaduan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan sesuairencana tata ruang Kawasan perdesaan dan standarteknis;

c. arahan peningkatan keterpaduan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunianperdesaan yang ada; dan

d. arahan penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Lingkungan Hunian perdesaan yang belumada secara terpadu.

(s)

(6) Rencana

{.w

bphn.go.id

(6)

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

_45_

Rencana penetapan bagianperdesaan yang dibatasipengembangannya sebagaimanahuruf d mencakup:

Lingkungan Huniandan yang didorongdimaksud pada ayat (2)

a. identifikasi bagian lirr*Lrngan Hunian perdesaanyang dibatasi dan didorong pengembangannyasesuai arahan tata ruang Kawasan perdesaan;

b. arahan pembatasan pengembangan bagianLingkungan Hunian perdesaan berupa pembatasanintensitas dan pembatasan kegiatan tertentu melaluipengenaan disinsentif dan pengenaan sanksi; dan

c. arahan pengembangan bagian Lingkungan Hunianperdesaan berupa peningkatan intensitas danpengembangan kegiatan tertentu melalui pemberianinsentif.

(7) Rencana peningkatan kelestarian alam dan potensisumber daya perdesaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf e mencakup:a. identifikasi kondisi alam yang dimiliki;b. identifikasi potensi sumber daya perdesaan yang

dimiliki;c. arahan peningkatan kelestarian alam dan sumber

daya perdesaan melalui pengendalian dampaklingkungan; dan

d. indikasi program pengendalian dampak lingkungan.

pasalZ2

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baruperdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ZOayat (1) huruf b dimaksudkan membangun LingkunganHunian baru perdesaan yang belum Grbangtrn paaakawasan peruntukan Permukiman sesuai reniana tataruang wilayah.

Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baruperdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup penyusunan:a. rencana penyediaan lokasi permukiman;b. rencana penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum Permukiman; dan

(l)

(2)

c. rencanabphn.go.id

PRESIDENREPUBLII< INDONESIA

-46-

c. rencana penyediaan lokasi pelayanan jasaPemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatanekonomi.

(3) Rencana penyediaan lokasi permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:a. identifikasi lokasi permukiman baru perdesaan

sesuai arahan rencana tata ruang KawasanPerdesaan;

b. identifikasi penguasaan tanah pada lokasiPermukiman baru perdesaan;

c. arahan penyediaan tanah permukiman baruperdesaan oleh Pemerintah, pemerintah Daerahdan/ atau setiap orang; dan

d. indikasi program penyediaan tanah untukPermukiman baru sesuai rencana tata ruang.

(4) Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b mencakup:a. identilikasi kondisi prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum Permukiman di sekitar lokasi permukimanbaru perdesaan;

b. identilikasi kebutuhan prasarana, Sarana, danUtilitas Umum permukiman pada lokasiPermukiman baru perdesaan sesuai arahan rencanatata ruang Kawasan perdesaan;

c. rencana integerasi prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Permukiman baru perdesaan denganprasana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada;dan

d. indikasi program penyediaan prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum permukiman pada lokasiPermukiman baru perdesaan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

(5) Re-ncana penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:a. identifikasi rencana lokasi jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasiPermukiman baru perdesaan sesuai arahln rencanatata ruang Kawasan perdesaan; dan

b. indikasi

#ip

bphn.go.id

(1)

t2l


-47 -

b. indikasi program penyediaan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasiPermukiman baru perdesaan.

Pasal 73

Perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunianperdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ZOayat (f ) huruf c dimaksudkan untuk memulihkan fungsiLingkungan Hunian perdesaan.

Perencanaan pembangunan kembali dilakukan dengancara penrusunan:

a. rencanarehabilitasi;b. rencana rekonstruksi; atauc. rencana perem4jaan.

Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a mencakup:

a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunianperdesaan yang membutuhkan rehabilitasi;

b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunianperdesaan yang membutuhkan rehabilitasi;

c. arahan pelaksanaan rehabilitasi Lingkungan Hunianperdesaan yang dilakukan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang; dan

d. indikasi program pelaksanaan rehabilitasiLingkungan Hunian perdesaan.

Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud padaayat 12) huruf b mencakup:a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian

perdesaan yang membutuhkan rekonstruksi;b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian

perdesaan yang membutuhkan rekonstruksi;c. arahan pelaksanaan rdkonstruksi Lingkungan

Hunian perdesaan yang dilakukan oleh pemlrintafr,Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang; dan

d. indikasi program rekonstruksi Lingkungan Hunianperdesaan.

(3)

(41

(5) Rencana

bphn.go.id


-48-

(5) Rencana peremajaan sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf c mencakup:a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian

perdesaan yang membutuhkan peremajaan;b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian

perdesaan yang membutuhkan peremajaan;c. arahan pelaksanaan peremajaan Lingkungan

Hunian perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang; dan

d. indikasi program peremajaan Lingkungan Hunianperdesaan.

Paragraf 3pembangunan

Pasal T4

Pembangunan kawasan Permukiman dilakukan sesuai{9ngan indikasi program dalam dokumen RKp yang telahditetapkan.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) pembangunan kawasan permukiman harusmematuhi rencafla dan izin pembangunan LingkunganHunian dan kegiatan pendukung.

Pembangunan kawasan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh pemirintah,Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.Pembangunan kawasan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sinkronisasiprogram dan anggaran pembangunan antara pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Pasal 75

Pembangunan kawasan Permukiman terdiri atas:a. Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan

pendukung perkotaan; dan

b. Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatanpendukung perdesaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 76bphn.go.id

PRES IDENREPUELIK INDONESIA_49_

(1)

(2)

(3)

Pasal 76

Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuktempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan untukmendukung penataan dan pengembangan wilayah sertapenyebaran penduduk yang proporsional.

Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuktempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pelaksanaan:a. pengembanganLingkunganHunian;b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atauc. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian

perkotaan;b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian

perkotaan;c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang

mendukung pengembangan kota layak huni, kotahijau, dan kota cerdas;

d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum lingkunan hunian perkotaan;

e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

f. pengembangan Permukiman perkotaan yangberbasis pemberdayaan masyarakat; dan

g. pengembangan tempat pelayanan jasaPemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatanekonomi.

Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencalup:a. penyediaan lokasi Permukiman perkotaan;b. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;c. pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang

mendukung pembangunan kota layak huni, kotihijau, dan kota cerdas;

(4)

d. pembangunanbphn.go.id

(s)


-50-

d. pembangunan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Permukiman yang terpadu dan berketahananterhadap perubahan iklim dan bencana; dan

e. Pembangunan Permukiman perkotaan yang berbasispemberdayaan masyarakat

Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mincakup:a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan;

dan/atauc. peremqiaan Lingkungan Hunian perkotaan

Pasal TT

Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasuktgmplt kegiatan pendukung perdesaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan untuk:a. mendukung perwujudan Lingkungan Hunian

perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahananekologi, sosial, dan ekonomi; dan

b. meningkatkan konektivitas dan keterkaitan ekonomiLingkungan Hunian perkotaan dengan LingkunganHunian perdesaan.

Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasukt9mp1t kegiatan pendukung perdesaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan;b. pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan;

atauc. pembangunan kembali Lingkungan Hunian

perdesaan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:a. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi

sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;b. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong

pengernbangan bagian Lingkungan Hunianperdesaan;

c. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunianperdesaan;

(r)

(21

(3)

d. peningkatan

bphn.go.id

(4)


-51 -

d. peningkatan konektivitas Lingkungan Hunianperdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;

e. peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu diLingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatanekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas sertaketerpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumLingkungan Hunian perdesaan;

g. pengembangan Permukiman perdesaan yangberbasis pemberdayaan masyarakat; dan

h. pengembangan tempat pelayanan jasaPemerintahan, pelayanan sosial; d4n kegiatanekonomi.

Pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:a. penyediaan lokasi Permukiman perdesaan;b. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;c. pembentukan konektivitas Lingkungan Hunian

perdesaan dengan dengan Lingkungan Hunianperkotaan;

d. pembangunan basis ekonomi hulu di permukimanperdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi hilirLingkungan Hunian perkotaan;

e. pembangunan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum perdesaan; dan

f. pembangunan Permukiman perdesaan yang berbasispemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perdesaan;b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perdesaan; atauc. peremajaan pada Lingkungan Hunian perdesaan.

Paragraf 4Pemanfaatan

Pasal 78

(l) Pemanfaatan kawasan Permukiman dilakukan untuk:

(s)

a. menjaminbphn.go.id


-52-

a. menjamin kawasan permukiman sesuaifungsinya sebagaimana ditetapkan dalamkabupaten/kota; dan

b. mewujudkan struktur ruang sesuaiperencanaan kawasan Permukiman.

(2) Pemanfaatan kawasan permukimandimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

sebagaimana

a. pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaantermasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan;

b. pemanfaatan Lingkungan Hunian perdesaantermasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan.

Pasal 79

Pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan termasuktempat kegiatan pendukung perkotaan dan pemanfaatanLingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatanpendukung perdesaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (21 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:a. pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan

Hunian;b. pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan

Hunian baru; atauc. pemanfaatan hasil pembangunan kembali

Lingkungan Hunian.

Pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunianperkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud padaayat (l) huruf a berupa:a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian;b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian;c. peningkatan keterpaduan perumahan dan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dand. peningkatan kinerja produktivitas ekonomi dan

pelayanan sosial di perkotaan dan perdesaan.

Pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan Hunianbaru perkotaan dan perdesaan serta pemanlaatan hasilpembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaandan perdesaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf b dan huruf c berupa:a. kesesuaian dan kelayakan tempat tinggal;

denganRTRW

dengan

(1)

(2)

(3)

b. keterpaduan

bphn.go.id


_53_

keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumuntuk efisiensi dan efektivitas pelayanan; dankesesuaian lokasi pelayanan jasa Pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Paragraf 5

Pengendalian

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya bertanggung jawab dalam pengendaliandalam penyelenggzrraan kawasan Permukiman.Pengendalian dalam penyelenggaraan kawasanPermukiman dilakukan pada tahap:a. perencanaan;b. pembangunan; danc. pemanfaatan.

Pasal 81

(U Pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilakukanuntuk menjamin:a. pemenuhan kebutuhan Perumahan dan Kawasan

Permukiman sesuai dengan proyeksi pertumbuhanpenduduk, daya dukung dan daya tampunglingkungan, serta alokasi ruang yang ditetapkandalam RTRW kabupaten/kota;

b. kesesuaian peruntukan dan intensitas perumahandan Kawasan Permukiman dengan rencana tataruang dan Peraturan Zonasi;

c. keterpaduan rencana penyediaan prasarana, Saranadan Utilitas Umum berdasarkan hirarkinya sesuaidengan struktur ruang dan standar pelayananminimal.

(2) Pengendalian perencanaan kawasan permukimandilakukan dengan:

b.

(1)

(2)

a. mengawasi

bphn.go.id

(s)


-54-

a. mengawasi rencana penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum sesuai dengan standar pelayananminimal; dan

b. memberikan batas zonasi Lingkungan Hunian dantempat kegiatan pendukung.

Pengendalian perencanaan kawasan permukimandilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunanRKP yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 82

Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilakukandengan mengawasi pelaksanaan pembangunan kawasanPermukiman.

Pcngendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, danpelaporan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk:a. menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan

Permukiman;b. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan

Permukiman dengan RKP; danc. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan

Permukiman dengan perizinan yang diterbitkan olehPemerintah Daerah.

Pasal 83

Pengendalian pada tahap pembangunan yang dilakukandengan mengawasi pelaksanaan pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (l) meliputi kegiatan:a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(1)

{2t

(3)

Pasal 84

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal g3huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadappembangunan kawasan permukiman yang dilakukansecara:

a. langsung

bphn.go.id

(2t

(3)


-55-

a. langsung;b. tidak langsung; dan/atauc. melalui laporan masyarakat.

Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf a dilakukan dengan memverifikasikesesuaian antara pelaksanaan pembangunan kawasanPermukiman dengan perizinan yang diberikan.Pemantauan secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan denganmemverifikasi kesesuaian antara rencana pembangunanyang disusun oleh pelaku pembangunan dengan rencanapembangunan yang disahkan oleh pemerintah Daerahkabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta olehPemerintah Daerah provinsi.Pemantauan melalui laporan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai denganmekanisme peran masyaralat dalam penyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman.Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)merupakan tanggung jawab pemerintah Daerahkabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta olehPemerintah Daerah provinsi.

pasal 85

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal g3huruf a ditindaklanjuti melalui evaluasi untuk menilaitingkat pencapaian penyelenggaraan kawasanPermukiman secara terukur dan objektif.Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menilai hasil pemantauan.Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)menghasilkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh s4tuankeda perangkat daerah atau instansi pemerintah yangmembidangi Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 86

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal gSayat (3) disusun dalam bentuk pelaporan.

(4)

(s)

(1)

(2t

(3)

(l)

(2) Pelaporan

#,D

bphn.go.id

(t)


-56-

(21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah secaraberjenjang sesuai dengah kewenangannya.

Pasal 87

Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:a. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan

kawasan Permukiman seSuai rencana tata ruang;b. pengenaan disinsentif untuk membatasi pengembangan

kawasan Permukiman sesuai rencana tata ruang; dan-c. pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran

penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 88

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalamPasal 87 huruf a berupa:a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan;

b. pemberiankompensasi;c. subsidi silang;d. pembangunan serta pengadaan prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum; dan/ ataue. kemudahan prosedur perizinan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan oleh instansi yang betwenang sisuai .i..rg."ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 89

Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalamPasal 87 huruf b berupa:a. Pengenaan retribusi daerah;b. pembatasan penyediaan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum;c. pengenaan kompensasi; dan/atau

(2t

(l)

d. pengenaanbphn.go.id


-57-

d. pengenaan sanksi sesuai undang-undang di bidangPerumahan dan Kawasan permukiman.

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangin.

(l)

(2)

(3)

(41

BAB IVKETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

pasal 90

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan dan Kawasan permukiman dilakukan sebagaipengikat satu kesatuan sistem perumahan dan KawasanPermukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkanRTRW.

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan dan Kawasan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan rencanapenyediaan tanah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan dan Kawasan permukiman sebagaimanadimaksud Rada ayat (l) dilakukan denganmemperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai denlanstandar teknis yang berlaku.Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan KawasanPermukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaihierarki Perumahan dan Kawasan Fermukiman diaturdalam Peraturan Menteri.

Pasal 9lPembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerlrnahan dan Kawasan permukiman wajibdilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disahkandan izir: yang telah diterbitkan oleh pemeiintah Daerah.

(1)

(2) Pembangunanbphn.go.id

(21

(3)


_58_

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan dan Kawasan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemirintah,Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.Dalam pembangunan prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan dan Kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukanmelalui kerja sama antara:a. Pemerintah dengan pemerintah Daerah;b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daerah

lainnya;c. Pemerintah dan/ atau pemerintah Daerah dengan

Badan Hukum; dan/ ataud. Badan Hukum dengan Badan Hukum lainnya.

{:.:." sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VPEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu

Umum

pasal 92

Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untukmenjaqa fungsi Perumahan dan Kawasan permukimanyang. dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutanuntuk kepentingan kualitas hidup orang perorangan.

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dilakukan pada Rumah serta prasaraaa,Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan, permukiman,Lingkungan Hunian dan kawasan permukiman.

Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan olehPemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

(41

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua .

bphn.go.id

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-59-

(1)

(21

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 93

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukanpenyusunan pedoman pemeliharaan Rumah sertaPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan,Permukiman, Lingkungan Hunian dan kawasanPermukiman.

Pemeliharaan Rumah serta prasarana, Sarana, danUtilitas Umum dilakukan melalui perawatan danpemeriksaan secara berkala.

Pasal 94

Pemeliharaan Rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.Pemeliharaan Rumah dilakukan terhadap Rumah yangtelah selesai dibangun.Rumah sebelum diserahterimakan kepada pemilik,pemeliharaan Rumah menjadi tanggung jawab- pelakupembangunan.

T3'ngqrrrrg jawab pelaku pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya selama3 (tiga) bulan.Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukan sesuai ketentuan peraturan pirundang_undangan.

pasal 95

Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumuntuk Perumahan, dan permukiman wajib dilakukanoleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untukLingkungan Hunian wajib dilakukan oleh pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan permukimanwajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah,dan/atau Badan Hukum.

(l)(2t

(3)

(41

(s)

(1)

(2t

(3)

(4) Pemeliharaan

bphn.go.id

(4)

(s)

Bagian Ketiga

Perbaikan

Pasal 96

Perbaikan Rumah dan prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

PRESIDENREFUBLII( INDONESIA

-60-

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat

.(.2.1,.-daq,aVat (3) dilakukan oleh setlap orang yangmemiliki keahlian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaansebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 97

Perbaikan lumah wajib dilakukan oleh setiap orang.Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan terhadap Rumah milik setiap orang.

pasal 9g

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untukPerumahan dan permukiman wajib dilakukan olehPemerintah Daerah.

Perbaika.n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapP.rasaranra, Sarana, dan Utilitas Umum yang tehLdiserahkan kepada pemerintah Daerah.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pad,a ayat (2)da.pat menunjuk atau bekerjasama dengan BadanHukum untuk melakukan perbaikan prasaralna, Sarana,dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yangbelum, diserahkan kepada pemerintah Daerah makaperbaikan merupakan kewajiban penyelenggarapembangunan.

(1)(2)

(1)

(2t

(3)

(41

Pasal 99bphn.go.id

(1)

(2)


-61 -

Pasal 99

Perbaikan Prasarana untuk Lingkungan Hunian dankawasan Permukiman wajib dilakukan oleh pemerintahdan/ atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Perbaikan Prasarana untuk kawasan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui penunjukan atau bekerjasama dengan BadanHukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10O

Ketentuan mengenai tata cara perbaikan Rumah danPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk perumahan,Permukiman, Lingkungan Hunian, dan kawasan permukimandiatur dengan Peraturan Menteri.

(r)

(2)

pasal 101

Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yangmengakibatkan beban tambahan terhadap konstruksibangunan wajib memperoleh pertimbangan penilai ahlibidang konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIPENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahanKumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan un[uk mencegahtumbuh dan berkembangnya perumahan Kumuh d".,Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga danmeningkatkan kualitas dan fungsi perumahan danPermukiman.

Bagian Kedua .bphn.go.id

(1)


-62-

Bagian KeduaPencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya

Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh

Pasal 103

Pencegahan __

terhadap tumbuh dan berkembangnyaPerumahan Kumuh dan permukiman Kumuh dilaksanikanmelalui:

a. pengawasan dan pengendalian; danb. pemberdayaanmasyarakat.

pasal 104

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 103 huruf a dilakukan atas kesesuaianterhadap:a. perizinan;b. standar teknis; danc. kelaikan fungsi.

Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksudpada. ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhanperizinan sesuai dengan ketentuan peratur;n perundang_undangan.

Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (i) huruf b dilakukan tirhadappemenuhan standar teknis:a. bangunan gedung;b. jalan lingkungan;c. penyediaan air minum;d. drainaselingkungan;e. pengelolaan air limbah;f. pengelolaan persampahan; dang. proteksi kebakaran.Kesesuaian terhadap kelaikandimaksud pada ayat (l) huruf cpemenuhan:a. persyaratan administratif; danb. persyaratan teknis.

(21

(3)

fungsi sebagaimanadilakukan terhadap

(4)

(5) Dalambphn.go.id

(s)

(1)

(2)

(3)


-63-

Dalam. hal hasil pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat(4) terdapat ketidaksesuaian, pemerintah, pemerintahDaerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upayapenanganan sesuai dengan kewenangannya.

pasal 105

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 103 huruf b dilakukan oleh pemerintahdan/ atau Pemerintah Daerah melalui:a. pendampingan; danb. pelayananinformasi.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kegiatan pelayinan i<epadamasyarakat dalam bentuk:a. penyuluhan;b. pembimbingan; danc. bantuan teknis.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakukan untuk membuka akses informasibagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:a. rencana tata ruang;b. penataan bangunan dan lingkungan;c. perizinan; dand. standar teknis dalam bidang perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas TerhadapPerumahan Kumuh dan permukiman Kumuh

pasal 106

Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan permukimanKumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didahuluiproses pendataan yang dilakukan oleh

' i?emerintah

Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(l)

(2)

(3) Penetapanbphn.go.id

(3)

l4l


-64-

P.enetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus untuk DKIJakarta oleh gubernur.

l:l.Fp?" lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditindaklanjuti dengan perencanaan penangananPerumahan Kumuh dan permukiman Kumuh -yangdilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota, khususuntuk DKI Jakarta oleh gubernur.

(l)

Pasal 107

(1) Proses pendataan sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat(2) meliputi:a. identifikasi lokasi; danb. penilaian lokasi.

(2) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap:a. kondisi kekumuhan;b. legalitas tanah; danc. pertimbangan lain.

pasal 109

Kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 107 ayat(2) hurufa dilakukan berdasarkan kriteriakekumuhan yang ditinjau dari:a. bangunan gedung;b. jalan lingkungan;c. penyediaan air minum;d. drainaselingkungan;e. pengelolaan air limbah;f. pengelolaanpersampahan; dan/ataug. proteksi kebakaran.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a m".r&kup,-a. ketidakteraturanbangunan;b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang; aanTatiu -c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2t

(3) kriteria

bphn.go.id

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-65-

(3) Kriteria kekumuhan ditinjau dar{lalan lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b rn"ri"ut r"p,a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh

lingkungan perumahan atau permukimin; dan/ataub. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(4) Kriteria kekumuhan ditinjau daripenyediaan air minumsebagaimana dimaksud pada ayat if 1 truruf c mencakup:a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/ataub. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak

terpenuhi.(5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meic"hlp,a. drainase lingkungan tidak tersedia;b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air hujan sehingga menimbulkangenangan; dan/ atau

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.(6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat [ty truruf e mencakup:a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis; dan/ataub. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis.(71 Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan

persampahan sebagaimana dimaksud pada a5rat 1i) huruff mencakup:a. Prasarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis; dan/ataudengan

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhipersyaratan teknis.

(8) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaransebagaimana dimaksud pada ayat (l) iruruf g mencalup:a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; danb. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Pasal 109

Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhansebagaimana dimaksud.{a]am pasal lO7 ayat (2) huruf amengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagi.i berikut:

a. rlngan

bphn.go.id

a.

b.

c.


-66-

ringan;

sedang; dan

berat.

Pasal 110

Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 107 ayat (21 huruf b merupakan tahap identifikasiuntuk menentukan status legalitas tanah pada setiaplokasi Perumahan Kumuh dan permukimLn Kumuhsebagai dasar penentuan bentuk penanganan.

Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. kejelasan status penguasaan tanah; danb. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(1)

(2t

(1)

(2)

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkanklasifikasi:a. status tanah legal; danb. status tanah tidak legal.

Pasal 111

Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal IOZ ayat (2) huruf c merupakantahap identifikasi terhadap beberapa aspek lain yangbersifat non fisik untuk menentukan ikala prioritalpenanganan Perumahan Kumuh dan permukimanKumuh.

Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (l) meliputi aspek:a. nilai strategis lokasi;b. kependudukan; danc. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:a. pertimbangan lain kategori rendah;b. pertimbangan lain kategori sedang; danc. pertimbangan lain kategori tinggi.

(3)

Pasal 112

bphn.go.id


-67 -

Pasal 112

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh dilakukan dengan pola_polapenanganan:

a. pemugaran;b. peremajaan; atauc. pemukiman kembali.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf adilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunankembali Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuhmenjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni.

(3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf b dan huruf c dilakukanuntuk mewujudkan kondisi Rumah, perumahan, danPermukiman yang lebih baik guna melindungikeselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakitsekitar.

(41 Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secaramenyeluruh terhadap bangunan dan prasaranapendukungnya

(5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harusdilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempattinggal sementara b"gi masyarakat terdampak.

(6) Pelaksanaan pemugaraan,pemukiman kembali dilakukanantara lain:a. hak keperdataan masyarakat terdampak;b. kondisi ekologis lokasi; danc. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

terdampak.(71 Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh sebagaimana dimakasud padaayat (l) dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya denganmelibatkan peran masyarakat.

Pasal 113

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalamPasal 112 ayat (f) diatur dengan ketentuan:

peremajaan, dan/ataudengan memperhatikan

a. dalam

bphn.go.id

b.

d.

(1)


-68-

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdan sedang dengan status tanah legal, maka polapenanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdan sedang dengan status tanah ilegal, maka polapenanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan{:"9"1 status- tanah legal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemugaran; dandalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan{gnqan status tanah ilegal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 114

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 112ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan

pemugaran;b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat

terdampak;c. pendataanmasyarakatterdampak;d. penyusunan rencana pemugaran;e. musyawarah untuk penyepakatan;f. proses pelaksanaan konstruksi;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi;pemanfaatan; danpemeliharaan dan perbaikan.

(21 Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahap:a. identilikasi permasalahan dan ka,iian kebutuhan

peremajaan;b. penghunian sementara untuk masyarakat

terdampak;c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat

terdampak;d. pendataan masyarakatterdampak;e. penJrusunan rencana peremajaan;f. musyawarah dan diskusi penyepakatan;

c,

h.i.

g. proses .

bphn.go.id

ob.

h.

1.


-69-

proses ganti rugi bagi masyarakat terdampakberdasarkan hasil kesepakatan;penghunian sementara masyarakat terdampak padalokasi lain;proses pelaksanaan konstruksi peremajaan padalokasi Permukiman eksisting;pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksiperemajaan;proses penghunian kembali masyarakat terdampak;pemanfaatan; danpemeliharaan dan perbaikan.

(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalamPasal Ll2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahap:

kajian pemanfaatan ruang danlatau kajian legalitastanah;penghunian sementara untuk masyarakat diPerrrmahan dan Permukiman Kumuh pada lokasirawan bencana;sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;pendataan masyarakat terdampak;penJrusunan rencana pemukiman baru, rencanapembongkaran pemukiman eksisting dan rencanapelaksanaan pemukiman kembali;musyawarah dan diskusi penyepakatan;proses ganti rugi bagi masyarakat terdampakberdasarkan hasil kesepakatan;proses legalisasi tanah pada lokasi pemukimanbaru;proses pelaksanaan konstruksi pembangunanPerumahan dan Permukiman baru;pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksipemukiman kembali;proses penghunian kembali masyarakat terdampak;proses pembongkaran pada lokasi pemukimaneksisting;pemanfaatan; danpemeliharaan dan perbaikan.

a.

b.

j.

k.l.m.

c.

d.e.

j.

k.1.

m.n.

f.ob.

h.

i.

Pasal 115

bphn.go.id

(1)

(21

(3)


_70 _

Pasal 115

Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untukmempertahankan dan menjaga kualitas perumahan danPermukiman secara berkelanjutan.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah Daerahuntuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalampengelolaan Perumahan dan permukiman layak huni.

Pasal 117

Pembentukan kelompok swadaya masyarakatsebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf amerupakan upaya untuk mengoptimalkan peranmasyarakat dalam mengelola pemmahan danPermukiman layak huni dan berkelanjutan.Pembentukan kelompok swadaya masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat 1fl aihtukan padatingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagaifasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman tay-at<huni.

Pembentukan kelompok swadaya masyarakatsebagaimana dimaksud pada uyit (21 dibentukberdasarkan peraturan perundang-urrdarrg".r.

Pasal 118

(1) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadayaoleh masyarakat.

Pasal 116

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal l15 ayat (l)terdiri atas:

a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; danb. pemeliharaan dan perbaikan.

(l)

(2t

(3)

(2) Pembiayaan

bphn.go.id

(2t

PRESIDENREI]U BLIK INDONESIA-7t-

Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secaraswadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melaluikontribusi setiap orang.

Pasal 119

Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapatdifasilitasi oleh Pemerintah Daerah.Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukandalam bentuk:a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar,

pedoman, dan kriteria;b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,

supervisi, dan konsultasi; danc. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

Pasal 120

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 huruf b merupakan upaya menjagakondisi Perumahan dan Permukiman yang layak hunidan berkelanjutan.Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 121

I{etentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatankualitas terhadap Perumahan Kumuh dan permukimanKumuh diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KONSOLIDASI TANAH

Pasal 122

Konsolidasi Tanah dilakukan untuk mencapai pemanfaatantanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi danproduktifitas penggunaan tanah.

(l)

(2t

(1)

(2t

Pasal 123

bphn.go.id

(1)

(21


-72-

Pasal 123

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dansekaligus menyediakan tanah untuk pembangunanPrasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturanpenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah dalam bentuk konsolidasi tanah di wilayahperkotaan dan di pedesaan.

Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembalibidang-bidang tanah termasuk hak atas tanahdan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapiPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum denganmelibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/ataupenggarap tanah,

Pasal 124

Konsolidasi Tanah dilakukan dalam rangka penataankembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah sesuai dengan RTRWkabupaten/kota, sebagai upaya penyediaan tanah untukPembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.Konsolidasi Tanah seb"gaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan bagi pembangunan Rumah tunggal,Rumah deret, atau Rumah susun.

Pasal 125

Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah yang terletak padasatu kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota,khusus untuk DKI Jakarta, dilakukan oleh Gubernur.

(21 Lokasi Konsolidasi Tanah yang sudah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukanizin lokasi.

Pasal 126

Konsolidasi Tanah bagi Pembangunan perumahan danKawasan Permukirnan diutarnakan bogi :

a. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;b. Permukiman yang tumbuh pesat secara alami;c. Permukiman yang mulai tumbuh;

(1)

(21

(1)

d. kawasanbphn.go.id

d.

e.

PRES IDENREPU BLII( INDONESIA

-73-

kawasan yang direncanakan menjadi Permukiman baru;kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kotayang diperkirakan akan berkembang sebagai daerahPermukiman; dan/ ataupembangunan kembali Perumahan dan KawasanPermukiman yang terkena bencana alam, kebakaran,atau kerusuhan sosial.

(1)

Pasal 127

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 128

Setiap orang yang melakukan perencanaan danperancangan Rumah tidak memiliki keahlian di bidangperencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana.dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatantertulis;b. pembatasan kegiatan usaha;c. pembekuan izin usaha; dand. dendaadministratif.

Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaiberikut:a, bagi orang perseorangan dikenai sanksi berupa

denda administrasi paling sedikit Rp.50.0O0.O00,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp.2OO.OOO.000,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. bagi Badan Hukum, dikenakan sanksi administratifberupa denda administratif paling sedikitRp.100.OOO.0O0,00 (seratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 1.000.00O.000,00 (satu miliar rupiah).

Tata cara penambahan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan sebagai berikut:

(21

(3)

a. Badan

bphn.go.id

b.


-74-

Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan sanksi administratif dikenakan sanksiadministratif berupa pembatasan kegiatan usahapaling lama I (satu) tahun; danBadan, Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha dikenakansanksi administratif berupa pembekuan izin usahapaling lama 2 (dua) tahun.

pasal 129

Setiap orang yang melakukan perencanaan danperancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhipersyaratan teknis, administratif, tata ruang, danekologis sebagaimana dimaksud dalam pasal la iyat (1)dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatantertulis;b. pencabutan izin usaha;c. pencabutan insentif; dand. dendaadministratif.

Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifyang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali

dengan jangka waktu setiap peringatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerja; dan

b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif berupa dendaadministratif paling sedikit Rp.IO.O0O.OO0,OO(sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal perencanaan dan perancangan Rumahdilakukan olah Badan Hukum, tata cara pengenaansanksi administratif dilakukan sebagai berikut:-a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

menqabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (duaJkali dengan jangka waktu peringatan teitulis palinglama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksiadminis_tratif berupa pembekuan izin usaha palinglama 6 (enam) bulan;

(1)

(21

(3)

b. Badan

bphn.go.id

(r)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA_75_

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmeng-abaikan pembekuan izin usaha sibagaimanidimaksud pada huruf a dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan insentif; dan

c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pencabutan insentif

"eb"gai-anidimaksud pada huruf b dikenakan sanksiadministratif berupa denda administratif palingsedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) daipalilq.banyak Rp.500.00O.0OO,OO ilima ratus jutarupiah).

pasal 130

Setiap orarrg yang melakukan perencanaan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak memenuhipersyaratan admistratif, teknis, dan ekologissebagaimana dimaksud dalam pasal lZ ayat (1) diken'aisanksi berupa:a. peringatantertulis;b. pencabutan izin usaha;c. pencabutan insentif; dand. dendaadministratif.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifyang, dikenakan pada orang perseorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (t) dilakukan sebagli berikut:a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali

dengan jangka waktu setiap peiingatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerja; dan

b orang. perseorangan yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif berupa dendaadministratif paling sedikit Rp.IO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah) dan ialing banyakRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahJ.

Dalam hal perencanaan prasarana,Umum dilakukan olah Badanpengenaan sanksi administratifberikut:

(4)

(s) Sarana, dan UtilitasHukum, tata caradilakukan sebagai

a. Badan Hukurn sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan peringatan tertulis sebanyak Z (duaIkali dengan jangka waktu peringatan teitulis palinglama 5 (lima) hari kerja -dikenakan

sanksi

administratifbphn.go.id

c.


_76_

administratif .!.Tpu pembekuan izin usaha palinglama 6 (enam) bulan;Badan. H.rlkum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha s-ebagaimanadimaksud pada huruf a dikenakan - santsiadministratif berupa pencabutan insentif; danBadan. H.ukum sebagai pelaku pembangunan yangmenga.baikan pencabutan insLntif s-ebagaimanadimaksud pada huruf b dikenakan '"urrt"iadTjTi*rali! berupa denda administratif patingsedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupia-h) danpaling. banyak Rp.S0O.00O;OO0,O (iima ratus' jutarupiah).

pasal 131

Setiap orang yang melakukan perencanaan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki keafrUan dibidang perencanaan prasarana, Sarana, dan UtilitasU_Tr* sebagaimana dimaksud dalam pasal t9 ayat (f;dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatantertulis;b. pembatasan kegiatan usaha;c. pembekuan izin usaha; dand. dendaadministratif.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud piaa ayat (l) dilakukan sebagaiberikut:a. bagi. oralg perseorangan dikenai sanksi berupadenda administrasi paling sedikit np.SOOOO.OOO,if Oj|iry^ p-It"t juta..rupiah) dan 'paling

banyakRp.200.000.000,00 (duaratus juta *pi"fr)i a"r,b. bagi Badan Hukum, dikenakan sanksi ajministratifberupa denda administratif pafing sedikitRp. I 00. 000. 00O, 00

. (sera^tuls_ juta rupiah; ?an paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu "iifi"l *pi"i,1. -

Tata cara penambahan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan ".t.g"i il.iif,"t,a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

mengabaikan sanksi administratif dikenikan sanksiadmini,stratif berupa pembatasan kegiatan usahapaling lama 1 (satu) tahun;

b.

(4)

(s)

(6)

b. Badan

bphn.go.id

(1)

PRESIDENREPUBLI}( INDONESIA

-77 -

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha diken;ka;sanksi administratif berupa pembekuan izin usahapaling lama 2 (dua) tahun.

pasal 132

Badan . Hukum yang melakukan pembangunanP-erumahan yang tidak mewujudkan perumahan dinganHunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) atau Badan Hukum yang melakukanpembangunan Perumahan skala besar tidak-mewujudkanHrrnian Berimbang dalam satu hamparan sebag;imanadimaksud dalam pasal 2I ayat (2) dikenai sanksi 6erupa:a. peringatantertulis;b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan

pelaksanaan pembangunan, dan/ aLuc. dendaadministratif.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakansebagai berikut:a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kalidengan jangka waktu setiap peiingatan tertulispaling lama S (lima) hari kerja;

b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimaria al-.f.""j pJ"iu.ui a, aau-:.lgl.1 waktu 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksiadministratif berupa pengh;ntian tetap padapekerjaan pelaksanaan pembangunan;

c. Badan Hukum yang mengabaikan penghentian tetapp"9a pekerjaan. pelaksanaan- f,embangunansebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakansanksi administratif berupa penguasaan sementaraoleh Pemerintah dengan cira- disEgel paling lama 30(tiga puluh) hari kerja; dan

d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izinusaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalaml,Tqki, waktu. .paling lama S llima; hari kerjadrkenakan sanksi administratif berupa pencabutanizin usaha; dan

(2t

e. Badan .

bphn.go.id

PRES I DENR EF' 1r

" r_'I2il.? o r\t ES I A

e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan izinusaha sebagaimana dimaksud pada huruf fdikenakan sanksi administratif berupa dendaadministratif paling sedikit Rp.1.000.ooo.o0o,oo(satu mitiq _ rupiah) dan paling banyakRp. 10.000.O00.000,0O (sepuluh miliar rr[i"n1.

Pasal 133

(1) Badan Hukum yang melakukan pembangunanpeumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalani satuhamparan, pembangunan Rumah umum tidakdilaksanakan dalam satu daerah kabupatenf kota,khusus untuk DKI Jakarta dalam satu provinsisebagaimana dimaksud dalam pasal 2l'ayat (4)atau Badan. Hukum yang melakukan pembangunanPerumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalari satuhamparan tidak menyediakan akses dari Rumah umumrang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempattgrj" sebagaimana dimaksud aalam pasal 2r ayat (s)dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;pembatasan kegiatan pembangunan;pembeku an izirr mendirikan bangunan;pencabutan izin mendirikan bangunan; danpembongkaran bangunan.

a.b.c.

d.e.

(2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansebagai berikut:a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kalidengan jangka waktu setiap peiingatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerjaf

b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada hurui a, d-alam' jangka waktu 5 (rima) hari kerja dikenakan sanksiadministratif berupa pembatasan kegiatanpembangunan;

c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasankegiatan pembangrrnan sebagaimana dimaksudpada huruf b dikenakan sanksi administratif berupapembekuan izin mendirikan bangunan otltrPemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama30 (tiga puluh) hari kerja;

d. Badan. . .

bphn.go.id

(r)

(2)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA_79-

d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izinmend-irikan bangunan sebagaimana dimaksud padahuruf c dikenakan sanksi administratif bempapencabutan izin mendirikan bangunan;

e. Badan.Hukum yang mengabaikan pencabutan izinmend-irikan bangunan sebagaimana dimaksud padahuruf f dikenakan sanksi administratif berupapembongkaran ban€unan paling lambat 3 (tiga)bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oi-ehBadan Hukum yang bersangkutan; dan

f. Badan Hukum yang mengabaikan perintahpembongkaran bangunan sebagaimana dimaksudpada huruf e dikenakan sanksi administratif berupadenda administratif paling sedikitRp. 1 . 000. 000. 000,0_0

-(satu miliai rupilahl dan palingbanylk Rp.l0.000.00O.OOO,O0 (sepuiuh miliar

rupiah).

pasal 134

Setiap orang ye.ng melakukan pembangunan Rumah danPerumahan tidak sesuai dengan ."i"u.rru tata ruangyihy"! sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2\dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatantertulis;b. pembekuan izin mendirikan bangunan;c. pencabutan izin mendirikan bangunan; dand. pembongkaranbangunan.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang dikenakanpada orang perseorangan dilaksanakan' sebag"ai terikut:a. peringatan tertulis,. sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurrf a diberikan sebanyak 2 (dua) kalidengan jangka waktu setiap peringatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerjaf

b. orang. perseorangan yang mengabaikan. peringatan*Jtuli: sebagaimana dimaksud pada 'huruf

a,dikenakan sanksi administratif berupa pembekuanizin mendirikan bangunan oleh pemerin'tah Daerahdengan cara disegel paling lama 3O (tiga puluh) harikerja;

c.orang...

bphn.go.id

(3)

qffiPRESIDEN

REPU ELII( INDONESIA-80-

c. orang perseorangan yang mengabaikan pembekuanizin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksudpada huruf c dikenakan sanksi administratif berupapencabutan izin mendirikan bangunan;

d. orang perseorangan yang mengabaikan pencabutanizin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksudpada huruf f dikenakan sanksi administratif berupapembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga)bulan sejak perintah pembongkaran diberikan

'ol,eh

setiap orang yang bersangkutan; dane. orang perseorangan yang mengabaikan perintah

pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksudpada huruf e dikenakan sanksi administratif berupadenda administratif paling sedikit Rp. 1O.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (2).huruf e yang dikenakan terhadap Badan Hukumdapat ditambah sanksi administratif berupa:a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

mengabaikan perintah pembongkaran bangunandikenakan sanksi administratif berupa pembekuanizin usaha paling lama 2 (dua) tahun;

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimanadimaksud pada huruf a dikenakan dendaadministratif paling sedikit Rp.100.000.000,O0(seratus juta rupiah) dan paling banyakRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiafr;.

pasal 13S

Badan _ Hukum yang melakukan pembangunan Rumah

tunggal dan/atau Rumah deret, yang melakukan serahterima dan/atau menarik dana lebih-dari g0% (delapanpuluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22ayat (5) dikenai sanksi berupa:a. peringatantertulis;b. pembekuan izin usaha;c. pencabutan insentif; dand. dendaadministratif.

(l)

(2) Tata .

bphn.go.id

(21

PRES IDENREFU B LII( INDOI!ESIA

_81 _

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan sebagai berikut:a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) diberikan sebanyak 2 (dua) kali denganjangka waktu setiap peringatan tertulis paling lina5 (lima) hari kerja;

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan peringatan tertulis dikenakan sanksiadministratif berupa pembekuan izin usaha palinglama I (satu) tahun;

c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha siUagaimanidimaksud pada huruf a dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan insentif; dan

d. Badan Hukum sebaqai pelaku pembangunan yangmengabaikan pencabutan insentif sEbagaimanidimaksud pada huruf b dikenakan sanksiadministratif berupa denda administratif palingsedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiahl daipaling banyak Rp. l.000.O00.OOO,OO (satu miliarrupiah).

pasal 136

Setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum perumafian tidak sesuai{9ngan rencana, rancangan dan perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (li atau tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23a-yat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, danUtilitas !*rp _

yang telah selesai dibangun kepadaP-emerintah kabupaten/kota sebagaimana- dimalsuddalam Pasal 23 ayat (3) dikenai Janksi administratifberupa:a. peringatantertulis;b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;

danc. perintahpembongkaran.

Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratify.ang. dikenakan pada orang perseorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagii berikut:a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kati

dengan jangka waktu setiap peringatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerjaf dan

(r)

(21

b. setiap

bphn.go.id

(3)

PRESIDENRETJU B LII( INIDONESIA

-82-

b. setiap orang yang mengabaikan peringatan tertulissebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakansanksi administratif berupa penghentian sementarapelaksanaan pembangunan; dan

c. orang perseorangan yang mengabaikan penghentiansementara pelaksanaan pembangunan sebagaimanadimaksud pada huruf a dikenakan sanksiadministratif berupa denda administratif palingsedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) danpaling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan dilakukan olah Badan Hukum, tatacara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagaiberikut:a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua)kali dengan jangka waktu peringatan tertulis palinglama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksiadministratif berupa penghentian sementarapelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu)tahun;

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan penghentian sementara pelaksanaanpembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif berupa pencabutaninsentif; dan

c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pencabutan insentif sebagaimanadimaksud pada huruf b dikenakan sanksiadministratif berupa denda administratif palingsedikit Rp.f 00.00O.O00,0O (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).

Pasal 137

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Rumah selaindigunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikanterpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Huniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenaisanksi administratif berupa:a. peringatantertulis;b. pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah;

(1)

c. dendabphn.go.id

PRESIDENREPU BLIK INIDO N ESIA

-83-

c. denda administratif; dand. pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifyang. dikenakan pada or.ang perseorangan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakulan

""fugii t".iilrrt,a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kalidengan jangka waktu setiap peringatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerjaf dan

b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif i"-p" dendaadministratif paling sedikit Rp.1O.OO0.OOO,OO

$enu]uh juta rupiah) dan ialing banyakRp.50.000.000,0O (tima puluh juta rupiahj.

Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikenakanpada Badan Hukum dilakukan sebagai'beritrit:a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali

dengan jangka waktu setiap peringatan tertulispaling lama 5 (lima) hari kerjai

b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana - dimaklud p.a" 'frrr,rf .dikenakan sanksi administratif berupa pembekuansurat bukti kepemilikan Rumah paling lama I (satu)tahun;

c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izinusaha - sebagaimana dimaksud iada huruf bdikenakan sanksi administratif ^ berupa dendaadministratif paling sedikit Rp.1O.OOO.OOO,0O(sepuluh juta rupiah) dan ialing banyakRp.10O.O00.O00,O0 (seratus juta rupiah); iand. Badan Hukum mengabaikan denda

'administratifsebagaimana dimaksud pada huruf c, aafam jangkawaltu. paling lama 5 (lima) hari ke4.a Jik.nak"nsanksi administratif berupa pencabutair surat buktikepemilikan Rumah.

Pasal 138

(l) Setiap.orang yang melakukan penyelenggaraan kawasanPermukiman yang tidak metaiui ianaffi sebagaimanadimaksud dalam pasal 56 ayat (tf aikenai" sanksiadministratif berupa:

(2t

(3)

a. peringatan

bphn.go.id

(21

PRESIDENREPI-l B LII( INDONESIA

-84-

a. peringatantertulis;b. pembekuan izin usaha;c. pencabutan insentif; dand. dendaadministratif.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada= ayat lf t Vang aitenal<anpada orang perseorangan dilakukan sitaiai frerikut:a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

lyat (l) diberikan sebanyak 2 (dua) kali denganjangka waktu setiap peringatan tertulis paling lina5 (lima) hari kerja; dan

b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif berupa pembatalanizin paling lama I (satu) tahun.

Tata cara penambahan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (7) dilakukan sebagai berikut:a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

mengabaikan sanksi adminisiratif sibagaimanidimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksiadministratif berupa pembekuan izin usaha palinglama I (satu) tahun;

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmengabaikan pembekuan izin usaha sEbagaimanidimaksud pada huruf a dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan insentif; dan

c. Badan Hukum sebog3i pelaku pembangunan yangmengabaikan pencabutan inslntif s"ebagaimanidimaksud pada huruf b dikenakan sanksiadministratif berupa denda administratif palinsedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiatr) dafrpaling. banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

pasal 139

Setiap. grang yang melakukan pembangunan kawasanPermukiman tidak mematuhi ..."".r" dan izinpembarrgunan Lingkungan Hunian dan kegiatanpenduku-n-g sebagaimana dimaksud dalam pasal 74ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatantertulis;

(3)

(l)

b. pembekuan

bphn.go.id

(2t

PRES IDENREPUBLII( INDONESIA

-85-

b. pembekuan izin usaha;c. pencabutan insentif; dan/ataud. dendaadministratif.Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada= ayat tfl Va"g ditenakanpada orang perseorangan dilak"anrl"rr'

""Uug'.i t"ritrrt,a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

lyat (3) diberikan sebanyak 2 (dua) kali denganjangka waktu setiap peringatan tertulis paling lima5 (lima) hari kerja; dan

b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adikenakan sanksi administratif Uerupa pembatalanizin paling lama I (satu) tahun.

Tata cara penambahan sanksi administratif sebagaimanadimaksud. pada ayat (1) yang dikenakan pala naaannuKum dllaksanakan sebagai berikut:a. Badan Hukum sehegai pglaku pembangunan yangmengabaikan sanksi adminisiratif s-ebagaimanidimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksiadministratif berupa pembikuan izin usaha pating

lama I (satu) tahun;b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang

mengabaikan pembekuan izin usaha s".bagaimanidimaksud pada huruf a dikenakan- sanksiadministratif berupa pencabutan i"".rrUl L.,c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yangmeng-abaikan pencabutan insintif sEbagaimanidimaksud pada huruf b dikenakan sanksiadministratif berupa denda administJf pahgsedikit Rp. 100.000.000-,00 (seratu" .yrrt.- rupiuny a..,paling. banyak Rp. l.ooo.do0.ooo,o0 lsall mifiarrupiah).

(3)

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, perizinanterkait pembangunan perumahan d"" p;*L;;g.rnan kawasanPermukiman yang telah dikeluarkan .i"t -p.*?ri"tah

Daerahkabupaten/kota dan pemerintah D";[ -p.lii""i khususuntuk DKI Jakarta dinyatakan tetap tertatu. ---

BAB Xbphn.go.id

PRES IDENREIf,UELIl( INDONESIA

-86-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal L4L

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakr, p...t r.,pelaksanaan dari:a. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun rgg4tentang Penghunian Rumah oleh Bukan pemilik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rgg4Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3576); dan

b. Peraturan pemerintah Nomor g0 Tahun lggg tentangKawasan S_hp Bangun dan Lingkungan Siap e"nguiYang Berdiri sendiri (Lembaran -N"g.r. -

Repu6utIndonesia Tahun rggg Nomor 171, Tamrinan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3g921;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan danbelum diganti sesuai dengan ketEntuan dalam peraturanPemerintah ini.

Pasal 142

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku:a. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun lgg4tentang Penghunian Rumah oleh Bukan pemilik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgg4Nomor TS, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3576); dan

b. Peraturan pemerintah Nomor go rahun rggg tentangKawasan Shp Bangun dan Lingkungan Siap nanguiYang Berdiri Sendiri (Lemba[n fr.g..u RepublikIndonesia Tahun r99g Nomor r71, Tambiran LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3gg2)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintahdiundangkan.

Pasal 143

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK IN DOI\]ESIA

-87-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik IndonesL.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2OL6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 27 Mei2016MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1OI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang perekonomian,

bphn.go.id

PRESIDENR EPU BLII( INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Sesuai amanat pasal 2g H Undang_Undang Dasar (UUD) Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, negara *e"".;ar"i" fia1. w"rla "AifJiilffi;;sejahtera rahir dan batin, birtempui ti.,ggJ au" ^.-"a.p?ii..;il;;k""g""hidup yang baik dan^sehat..Dalam p""$iu.un Undang_Undang Nomor ITahun 201-1 tentang perumahan au" r#""u., permukiman, amanat UUD1945. tersebut dliabarkan lahwa Negara memajukan t""":"t t .""rrL_.r-melalui P-enyelenggaraan perumah.-r, du., Kawasan permukiman untukmewujudkan pemenuhan hak warga negara atas tempat tinggal yanglayak dalam lingkungan yang sehat, airan, serasi dan teratur sertamenjamin kepastian bermukim. untuk mencapai tujuan tersebut,Undang-Undang Nomor l Tahun 2011 mengamanatkan ketentuan dalamPasal 22, pasal 31, pasat.50 ayat (3), pas"iis ayat (3), nu"ui-Siuyut

1oy,Pasals8 ayat (4), pasal.84-ayat (zj,'iasat sa;ffis.);fi."lito]"#", s.,Pasal 95 ayat (6), pasal 1.04, pas"i trs, dan pasal r50 Undang_UndangNomor I Tahun 20r 1, perlu diatur dalam pl.rtu.r.r, pemerintah. Amanat_amanat dimaksud diatur dalam satu peraturan pemerintah tentangPenyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai denganketentuan pasal l angka 1 UU Nomor i-i;i"" 20r. I menyatakan bahwaperumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistemyang terdiri atas pembinaan, p.rryel.nggr.aa"--- ***"n.",penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,pencegahan dan peningkatan kualitas terfraaap p.rr*"h"r, d*ril a",permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistempembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan tei.Urrt,dalam.peraturan pemerintah ini diatur t"t*. perumahan dan kawasanpermukiman merupakan satu kesatuan sistem y""g -aiitJ" or"ninfrastruktur sesuai hirarkinya.

Sedangkan

bphn.go.id


-2-Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimansesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.l Tahun 2011menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan KawasanPermukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaata.r,dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembingan Lelembagaan,pendanaan dan sistem pembiayaan,

'seria peran masyarakat

*yang

terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sibagai ""t, pro.." y".rgterpadu dan terkoordinasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur mengenai penyelenggaraanperumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman y".rg -ei.atuparahan pengembangan kawasan pirmukiman

"".tI" tahapanpenyelenggaraan kawasan permukiman, penyelenggaraan keterpadianprasarana, sarana dan. utilitas umum, pemeliharaan dan pertaikan,pencegahan dan peningkatan kualita; perumahan kumuh danpermukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sa;ksi administratif.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai kebijakan danstrategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permuklman yangmenjadi acuan dalam pen{yly.nan kebijakan strategi tingkat pro"rin"iTaupul kabupaten/kota. Kebijakan dan Strategi N=asion"ar di'bidangPerumahan dan Kawasan permukiman merupakin arahan a""* y""gmemuat kebijakan kemudahan masyarakat untuk memperoleh hrinLnyang layak dan terjangkau serta kebijakan yang berkaitan d;il;"peningkatan koordinasi dan sinkronisasi t<eti.laf.a-"n antar p";;;;k"kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan ' kawaEanpermukiman. Kebijakan. dan strategi tersebut masih harus ai;"tarta"secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkep.nti.rga., aibidang penyelenggaraan perumahan dan ka*as"., peimukiman,

"Jhirrgg.tqluan. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman da[Ltdicapai dengan baik. Di kabupaten/kota, kebiiakan tersebut diacu dai'ampenyusunan Rencana Kawasan permukiman (RKp) dan RencanaPengembangan dan Pembangunan perumahan (Rp3).Perencanaan Kawasan permukiman menghasikan dokumen RencanaKawasan Permukiman (RKp) yang diacu ialam pen5rusunan dokumenre-ncana pembangunan dan pengembangan p.ru*aha., (Rp3). DokumenRKP merupakan instrumen yang wajib disusun oleh daerah dalammelaksanakan pembangunan kawasan permukiman

"..tu t i.ipuJ.il"prasarana, sarana, dan utilitas umum (pSU). Dalam Rpp ini, pSU menjadikomponen penting untuk menjamin' pembangunan perumahan dankawasan permukiman yang teratur dan sesuai dingan d"y";;d;;;;"daya tampung lingkungan.

Pembangunan . . .

bphn.go.id


-3-Pembangunan perumahan maupun pembangunan kawasan permukimandilaksanakan melalui kegiatan pengembangan, pembangjrnan baru,maupgn pembangunan kembali untuk mewujudkan kawasanpermukiman, yang layak huni dan terpadu. pasla pembangunan,perumahan dan kawasan permukiman dimanfaatkan dan dikelola irelaluipemeliharaan. dan perbaikan, dan dijamin pemanfaatanya agar sesuaidengan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. untuk mewujudkn tertibpelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatai perumahandan kawasan permukiman tersebut, maka dilakukan pengendalianperumahan _dan pengendalian kawasan permukiman. iren[endalianperumahan dan pengendalian kawasan permukiman menjadi iistrumenpenting bagi Pemerintah dan pemerintah daerah agai implementasiperencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan di lapangan, yangkhususnya dilakukan oleh badan hukum dan setiap o.urrg duf,ut'"g^tu.,dan terpadu dengan kebijakan dan rencana kawasari permukimanTaupu_n rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yangditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pencegahan dan peningkatankualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman ku-muh -sesuaiamanat pasal 95 ayat (6) dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2011. Pengaturan terkait kedua amanat paial tersJbut dibutuhkanmengingat kondisi Perumahan dan permukiman di beberapa daerah diIndonesia yang masih belum memenuhi persyaratan teknis dari segiBangunan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menyebabkansuatu perumahan dan permukiman menjadi kumuh. pencegahanterhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh danpermukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahandan. permukimln yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dantidak menjadi kumuh. upaya pencegahan terseLut diliksanaka" *.r.t"ipengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian tlrhadapperizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi dari Bangunan, p.."".u"",Sarana, Dan Utilitas Umum. p.emerintah kabupaten/ko6 y".rg Uer...r".gmengeluarkan izin dan sertifikat laik fungsi terkait Feru-mahan danP_ermukiman perlu cermat dan sistematis dalam melakukan p"rrga*"*"r,dan pengendalian. Dukungan masyarakat dengan memberikan "lupor.r,diperlukan agar ketidaksesuaian terhadap peiiinan, standar teknis', aankelaikan -fungsi dapat segera diketarrui dan ditindaklanjuti 'orehpemerintah daerah. Oleh karena itu, pendampingan dan p.taya.raninformasi dilakukan. kepada masyarakat untuk memberikan infoimasi,pengetahuan, petunjuk, keterampilan, dan/atau bantuan teknis gunameningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kualitas p"."-it."dan Permukiman.

Sedangkan ...

bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK

;NDONESIA

Sedangkan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh_ didahului dengan penetapan lokasi yang melaluiproses pendataan. proses pendataan tersebui dilaksanakan" denganidentilikasi dan penilaian berdasarkan kriteria pe.umahan i<umuh danpermukiman kumuh yang komprehensif dan dilakukan secara obyektif.Kriteria perumahan_

-kumuh dan permukiman kumuh diperrukan untukmenyeragamkan indikator yang dipergunakan dalam menintukan kondisikekumuhan suatu perumaha.r, d", permukiman. Kriteria yangdipergunakan untuk menilai kondisi kelumuhan dilihat dari aspek:bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainaselingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan p"r"u*p.t

"rr,' d..r7"t.,

proteksi kebakaran. Di samping itu, perumahan Iiumuh ian permukimanKumuh dapat diidentifikkasi berdasarkan aspek regalitas tanah. Aspeklegalitas tanah meliputi status kepemilikan atau pemanfaatan tanah dankesesuaian dengan rencana tata ruang. Identifikasi lokasi dan penilaianlokasi berdasarkan aspek tingkat kekumuhan dan aspek legalitas lahandilakukan untuk menentukan pola penanganan perumahan kumuh danpermukiman kumuh, apakah akan ditangani melalui pemugaran,peremajaan, atau pemukiman kembali. pasca piningkatan kuaiitas, daramPeraturan Pemerinrah ini diatur mengenai pengelolaan sebagai'upayauntuk menjaga kualitas perumahan dan permukiiran agar tidai kembaliJ<u1uh. Dengan diberrakukannya peiaturan pemerintah ini,makaimplementasi secara menyeruruh, konsisten, dan berkesinambungandiperlukan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan p"r*rt i*"r,yang terpadu, layak huni dan berkelanjutan sehingga penduduk Indonesiadapat hidup sehat, aman, tertib, produktif, dan

"";it tir..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal ICukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6...

bphn.go.id

ffiPRESIDEN

REFUBLII( INDONESIA-5-

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal l0Cukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Perencanaan dan

_ perancangan rumah bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah dapat difasilitasi oleh peterintarr pusatmelalui prototipe atau pembuatan model rumah.

Ayat (4)

Cukup jelas.




Pasal 16Ayat (r)

Yang dimaksud. prasarana paling sedikit meliputi jalan,penyediaan air minum, drainase, dan sanitasi.

Yang

bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK;NDONESIA

Yang dimaksud sarana paling sedikit meliputi ruang terbukahijau, sarana sosial dan/atau sarana pendidikan.Yang dimaksud utititas paling sedikit meriputi jaringan listrikdan jaringan telepon.

Ayat (21

Cukup jelas.






Pasal 2OCukup jelas.


Pasal 22Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (s)Cukup jelas.

Ayat (4)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d

bphn.go.id

FRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-t-

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterbangunan perumahan palingsedikit 2oo/o (dta puluh persen) adalah perhitungan 20%(dua puluh persen) rumah terbangun dari total jumlahrumah yang di rencanakan dan ketersediaan prasarana,sarana, dan utilitas umum yang direncanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.












Pasal 34

bphn.go.id

PRESIDENREI]UBLII( INDONESI,A

-8-Pasal 34

Cukup jelas.










Pasal 44Ayat (1)

Yang dimaksud bukti pembayaransah pembayaran angsuran rumahpemilik rumah.




rumah umum adalah buktiumum yang dilakukan oleh

Pasal 47

bphn.go.id


-9-


Pasal 48Ayat (1)

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsiutama melindungi kelestarian ringkungan hidup yang mencakupsumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (21

Huruf aKawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan denganfungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi danpotensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dansumber daya buatan.

Kawasan budidaya terdiri atas:1) kawasan peruntukan hutan produksi;2l kawasan peruntukan hutan ralryat;3) kawasan peruntukan pertanian;4) kawasan peruntukan perikanan;5) kawasanperuntukanpertambangan;6) kawasan peruntukan industri;7) kawasan peruntukan pariwisata;8) kawasan peruntukan permukiman; dan/atau9) kawasan peruntukan lainnya.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cDaya dukung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidrpu.rtmanusia, makhluk hidup lain, dan keseimbarganantarkeduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.


Ayat (a)Cukup jelas.

Pasal 49Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bphn.go.id

PRESIDEN*.',u ur,].rlYoN EsrA

Ayat (2)Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkunganhunian perdesaan bertuijuan agar fungsi kawisan ;"?;;""tetap terjaga dan tidak mengalami proses urbanisasi(pengkotaan).



Ayat (s)Huruf a

Konektivitas fisik antara lingkungan hunian perkotaan danlingkungan hunian perdesaan diwujudkan dalam bentukinfrastruktur lisik, antara lain: jalan, trarr"po.tasi,penyediaan air minum, dan sebagainya.

Huruf bKonektivitas fungsional antara lingkungan hunianperkotaan dan lingkungan hunian perdisaari diwujudkandalam bentuk keterkaitan fungsi antara kawasan p"rtot"u.dengan kawasan perdesaan antara lain: 'mobilitaspenduduk,

, interaksi sosial, teknologi, penyedia sumberdaya alam dan pemanfaat sumber daya alam.

Huruf cKonektivitas ekonomi antara ringkungan hunian perkotaandan lingkungan hunian perdesaan diwujudkan da-lambentuk keterkaitan antara lain: produsen a""g"" p""".,produk dengan konsumen, aliran moddl, dan sebigain;r;

Pasal 50Ayat (i)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.



Ayat (5)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

bphn.go.id

PRESIDENR EP LIB LII( INDOI{ESIA

- 11-

Huruf bSistem pusat kegiatan merupakan bagian dari rencanastruktur ruang yang berupa rencana pengembanganketerkaitan an tara pusat kegiatan satu denlan pu-satkegiatan yang lainnya, yang se-ara berjenjang bJrdasarkanskala dan kapasitas pusit kegiatan- terdii aari RrsatKegiatan Nasional/pKN yang ditentukan oleh pemerintah,dan oleh pemerintah daerah mencakup pusat KegiaianWilayah/pl{W, pusat Kegiatan Lokal/pKl, pusat peh}ananKawasan / ppK, dan pusat pelayanan Lingkungan/ppl."Sistem jaringan prasarana kawasan perkotaan menrpakanketerkaitan antara sistem prasarana persampahan, sumberair minum kota, jalur evakuasi b"rr"..r., dan sistemjaringan prasarana kabupaten lainnya aifembangkanuntuk mengintegrasikan wilayah perkotaan dan uitukmelayani kegiatan yang memiliki calupan wilayah layananprasarana perkotaan.

Huruf cPola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalamsuatu wilayah yang meliputi peruntukar, .u"n! dala*suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruan[ untukfungsi lindung dan peruntukan ruang untuk funisi budidaya.

Huruf dYang dimaksud dengan interdependen antarwilayahadministratif adalah saring bergantung/ saling terkait urri".^I (satu) wilayah administratif dan wilayafi administratifyang lain.

Huruf eCukup jelas.

Pasal 5lCukup jelas.


Pasal 53Ayat (1)

Keseimbangan antFra kepentingan publik dan kepentingansetiap orang) bertujuan untuli menjamin p"rry"f.rrgg";i""perumahan 1ll . k"*.-:11 p"r-rki-arryu."g " *.?""t"pkepentingan publik dapat dilakukin selaras aenga"n k"p"ilil;"setiap orang.

Kepentinganbphn.go.id

*=o,JrT,[t,'S5f;n.r,o_12_

Kepentingan,publik merupakan kepentingan bangsa, negara,dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemlrintah-dandigunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ra$at.Kepentingan setiap orang merupakan kepentingan setiap warganegara yang dilindungi oleh negara dan terikat denganketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 54Ayat (l)

Lembaga dapat berbentuk forum perumahan dan kawasanpermukiman yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayahadministrasi di tingkat pusat, provinsi, dan/ ataukabupaten/kota.

Ayat (21

Cukup jelas.





Pasal 58Ayat (1)

Huruf aSumber daya adalah potensi ekonomi lokal termasukkearifan lokal dan komoditas unggulan.

Huruf bCukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.


Ayat (s)bphn.go.id


_13_


Pasal 59Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan lingkungan hunian adalahkebutuhan tentang alokasi ruang lingkungan hunian.Ayat (2)

Cukup jelas.


Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 6lCukup jelas.

Pasal 62Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

yang dimaksud dengan "efisiensi potensi lingkunganhunian perkotaan,, adalah upaya untuk me*irr.im"tfanpenggunaan. sumber daya untuk menciptakan kondisilingkungan hunian perkotaan secara lebih "pti;.i-;;;;meningkatkan pelayanan perkotaan.Huruf b

Yang dimaksud dengan .,peningkatan pelayaaan,, adalahupaya yang harus dilakukan melalui penyediaan pru"*".r",sarana, dan utilitas umum

"""rr.i dlrg"" [.4;;;;;sehingga fungsi lingkungan hunian p.".t"t""" -ariltmemadai.

Huruf cbphn.go.id

PRESIDENREPLIBLII( INDONESIA

-14-

Huruf cPeningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitasumum perkotaan dimaksudkan untuk menciptakan fungsi,baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkunfanhunian yang baru sehingga lebih baik aan aalatmendukung perikehidupan dan penghidupan

""ti.ppenghuni dalam lingkungan hunian yang sihat, ama.r,serasi, dan berkelanjutan

Huruf dYang dimaksud dengan "pencegahan tumbuhnyaperumahan- kumuh dan permukiman kumuh,, adalah upayapenetapan fungsi sesuai dengan tata ruang.

Huruf eYang dimaksud dengan .,lingkungan hunian yang tidakterencana dan teratu/, adalah perumahan di lokasi yangtidak direncanakan untuk perumahan atau fungsi lainakibat perkembangan lingkungan hunian perkotain yangtidak sesuai dengan tata ruang.







Pasal 64Ayat (1)

Huruf aKawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasibaadalah sebidang. tanah yang fisiknya serta prasarana,sarana, dan uti.ljtas umumnya telah dipersiapkan untukpembangunan lingkungan hunian skita bisar sesuaidengan rencana tata ruang.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (21bphn.go.id

FRESIDENREPUBLIK II''IDONESIA

- 15-

Ayat (2)Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru yangdilakukan secara bertahap yaitu melalui beberapa peiioaepembangunan. Sebagai contoh: pembanguna., lirrgkunganhunian baru yang terdiri dari beberapa permukiman atau fi-ot<_blok peruntukan pendukung fungsi peimukiman diselesaikandalam tahap-tahap pembebasan lahan, pembangunan tahap Iuntuk hunian, kegiatan pendukung sosial dan ekonomi padablok tertentu, pembangunan tahap II untuk hunian, kegiatanpendukung lainnya pada blok atau klaster yang lainnya, danseterusnya.

Ayat (s)Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru yangdilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu pelaksanaanpembangunan yang dapat dilakukan dalam satu kali periodepembangunan, yaitu dalam satu kali tahap pembangunan telahterbangun hunian beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumpermukimannya.







Pasal 7OCukup jelas.

Pasal 71Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)bphn.go.id

PRES IDENREPU ELII< II.IDONESIA

-16-

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensihunian perdesaan, adalah upayapenggunaan sumber daya untukperdesaan secara lebih optimal.

Huruf bCukup jelas.

Humf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.








Pasal 74Ayat (1)

Cukup jelas.



potensi lingkunganuntuk meminimalkanmenciptakan kondisi

Ayat (4)bphn.go.id

IJRESIDENREFLIB LII( INDONESIA

-17-

Ayat (4)Sinkronisasi program dan anggaran dalam pembangunankawasan permukiman dimaksudkan untuk kebuiuhanpelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ditujukanuntuk kepentingan umum.


Pasal 76Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cPembangunan lingkungan hunian baru perkotaan yangmendukung pembangunan kota layak huni dilaksanakanmelalui kegiatan antara lain peningkatan sistemtransportasi perkotaan yang terintegerasi, pengelolaan airbersih perkotaan, pengelolaan sanitasi dan sistem drainaseperkotaan, dan pengelolaan sampah perkotaan.Pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan yangmendukung pembangunan kota hijau dilaksanakan melaluikegiatan antara lain penyediaan ruang terbuka hijau,pembangunan bangunan hijau, pengembangan energi hijau(energi alternatif yang terbarukan), pengembanganinfrastruktur yang berketahanan di kawasan permotaanyang rentan.

Pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan yangmendukung pembangunan kota cerdas dilaksanakanmelalui kegiatan antara lainkegiatan antara lainpenggunaan TIK dalam sistem transportasi, perijinan, danperekonomian perkotaan.

Huruf dCukup jelas.

Huruf ebphn.go.id


-18-

Huruf eCukup jelas.


PasalTTCukup jelas.







Pasal 84Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan Rencana pembangunan yang disahkandapat berupa Rencana Kawisan permukimai sebaeaipenerjamahan atas Tata Ruang Wilayah. Dalam hal ;"*;;i;A;daerah belum mempunyai RKp, *ik" ...r"".ra pembangunandapat mengacu pada rencana tata ruang.

Ayat (4)Mekanisme peral masyarakat dalam penyelenggaraanperumahan dan

- kawasan permukiman dil;kui<an T;il;"memberikan masukan melalui forum pengembangan p"*_"Eundan kawasan permukiman sesuai -ketentu]an 'p";;i;;;;

perundang-undangan.

Ayat (5)bphn.go.id


_19_




Pasal 87Huruf a

Pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong setiap orangagar memanfaatkan kawasan permukiman seiuai denganfungsinya.

Huruf bPengenaan disinsentif dimaksudkan untuk mencegahpemanfaatan kawasan permukiman yang tidak sebagaiminamestinya oleh setiap orang.

Huruf cPengenaan sanksi dimaksudkan untuk mencegah danmelakukan tindakan sebagai akibat dari pemanfaatan" kaw"s..,permukiman yang tidak sebagaimana mestinya oteh setiaporang.



Pasal 90Ayat (1)

Prasarana sekurang_kurangnya antara lain mencakup:a. jaringan jalan;b. sistem penyediaan air minum;c. jaringan drainase;d. sistem pengelolaan air limbah;e. sistem pengelolaan persampahan; danf. sistem proteksi kebakaran.Sarana sekurang-kurangnya antara lain mencakup:a. saranapemerintahan;

bphn.go.id

13RESIDENREtrU B LII( INDONESIA

_20_

b. sarana pendidikan;c. sarana kesehatan;d. sarana peribadatan;e. sarana perdagangan;f. sarana kebudayaan dan rekreasi; dang. sarana ruang terbuka hijau.Utilitas umum sekurang_kurangnya antara lain mencakup:a. jaringan listrik;b. jaringan telekomunikasi; danc. jaringan gas.



Ayat (a)Cukup jelas.








Pasal 98Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21bphn.go.id

FRESIDEN*r"r".:; IYoNESTA



Ayat (4)Yang dimaksud dengan .,penyelenggara pembangunan,, adalahsetiap orang yang memiliki dan/atau membangun prasarana,sarana, dan utilitas umum.



Pasal 1O1Cukup jelas.







Pasal 108Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.


Ayat (a)

tt,q.)-*gya{

bphn.go.id

PRESIDET.IREFU BLIK INDONESIA

-22-

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (7)

Huruf aPrasarana persampahan meliputi tempat penampungansementara, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R(reduce, -reuse, recycle), tempat pengolahan sampahterpadu, dan tempat pemrosesan akhii.

Huruf bSistem. pengelolaan sampah adalah upaya yang sistematis,menyeluruh, dan berkesinambungan dalam plngurangandan penanganan sampah.



Pasal l lOAyat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Status penguasaan tanah dapat diidentifikasi melalui statuskepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemiliktanah.

Huruf bKesesuaian dengan rencana tata ruang dapat diidentifkasimelalui izin mendirikan bangunan.


Pasal 1l ICukup jelas.

Pasal 112bphn.go.id

PRESIDENREFUBLII( INDONESIA

-23-

Pasal 112Ayat (1)

Cukup jelas.





Ayat (6)Huruf a

Yang dimaksud hak keperdataanrugi, penghunian sementara yang

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.







Pasal I 19Cukup jelas.

antaralayak,

lain hak atas gantihak atas tanah.

Pasal 120bphn.go.id


-24-



Pasal 122Konsolidasi ranah dimaksudkan untuk terwujudnya suatu tatananpenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfiatan tanah yangtertib dan teratur.





Pasal L27Cukup jelas.







Pasal 134bphn.go.id

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-25-


Pasal 135Cukup jelas









TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5883

bphn.go.id

Documents

ayat (4), yf 20ll p.rt p..*t - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_14_2016.pdf · kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi ... terpadu dan