Upload
ayu-esthika
View
270
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pelajaran auditing
Citation preview
KELOMPOK 1
ADANI KHAIRINA - 125020300111008
RIANTI PRATIWI - 125020300111015
VITRIA ZHUANITA RANI - 125020300111018
AJI NUR AFIFATUL H. - 125020300111060
PENGERTIAN AUDITING
Audit memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan suatu perusahaan,
karena dalam proses auditing akan diberitahukan kewajaran laporan-laporan
keuangannya dari seseorang yang independen dan ahli. Auditing sendiri
merupakan bentuk atestasi atau komunikasi dari seorang ahli mengenai
kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang.
Tapi akhir-akhir ini akuntan publik juga melakukan jasa assurance lainnya
yaitu Assurance service. Assurance service ini memiliki ruang lingkup yang lebih
luas yaitu memerhatikan soal (1) Realibilitas dari sistem informasi, (2) cukup
tidaknya sistem manajemen resiko, (3) Efektivitas dari sistem pengukuran kinerja,
(4) Cukup tidaknya keamanan atas transaksi komersial. Assurance service
meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan.
Auditing sendiri memiliki beberapa pengertian, diantaranya akan dibahas
di paper ini.
Konrath (2002;5) mendefinisikan auditing sebagai “ suatu objektif
mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan
dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara
asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan
hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
Menurut Alvin A.Arens dan James K. Loebbecke, auditing is the
accumulation and evaluation of evidence about in formation to determine and
1
report on the degree of correspondence between the in formation and established
criteria. Auditing should be done by a competent independent person.
Menurut WHITTINGTON, O RAY dan KURT PANNY, Auditing is
an examination of a company’s financial statements by a firm of independent
public accountants. The audit consists of a searching investigation of the
accounting records and other evidence supporting those financial statements. By
obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting
documents, observing of assets, making enquires within and outside the company,
and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence
necessary to determine whether the financial statements provide a fair and
reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities
during the period being audited.
Menurut Sukrisno Agoes, Auditing adalah: “ Suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap
laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Ada beberapa hal penting dari pengertian tersebut
1. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya.
Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan
laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal dan laporan arus
kas. Catatan pembukuan terdiri dari buku harian, buku besar, dan buku
pembantu. Bukti pendukung antara lain bukti penerimaan kas dan
pengeluaran kas, faktur penjualan, jurnal voucher dan lain-lain.
Dokumen lain yang perlu diperiksa antara lain notulen rapat direksi
dan pemegang saham, akte pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan
lain-lain.
2
2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis.
Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan publik berpedoman pada
SPAP (di Amerika GAAS).Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara
kritis, pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar
akuntan dan mempunyai ijin praktek sebagai akuntan publik dari
Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan harus berpendidikan,
berpengalaman dan berkeahlian di bidang akuntansi, perpajakan,
sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntansi.
Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan
publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses
pemeriksaan dimulai dengan membuat AUDIT PLAN yang memuat
kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama, kapan laporan harus selesai,
berapa orang staf yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan
akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi dan perpajakan.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu
akuntan publik.
Independen berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu di
perusahaan tersebut (Misal sebagai pemegang saham, direksi) atau
mempunyai hubungan khusus (Misal keluarga dari pemegang saham,
direksi). Akuntan publik harus independen karena sebagai orang
kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak
dan melaporkan apa adanya.
4. Tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan
PABU (di Indonesia: SAK, di Amerika: GAAP), diterapkan secara
konsisten, dan tidak mengandung kesalahan yang material. Akuntan
publik tidak menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut benar,
3
karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling, sehingga mungkin
saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak
material sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan.
Auditing dan Asersi Manajemen
Asersi ialah representasi manajemen tentang kewajaran laporan keuangan.
Auditing Standards Board (ASB), suatu badan yang dibentuk AICPA untuk
memformulasikan standar auditing dan intrepretasinya, mengklasifikasikan asersi
laporan keuangan sebagai berikut :
1. Existence atau Occurance
Apakah semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca
benar-benar ada, dan atau semua transaksi yang direpresentasikan dalam
laporan laba rugi benar-benar terjadi ?
2. Completeness
Apakah ada aset, liabilitas, dan ekuitas, atau transaksi yang dihilangkan
dari laporan keuangan ?
3. Rights and Obligation
Apakah aset yang tercantum di neraca dimiliki perusahaan, dan apakah
liabilitas yang tercantum di neraca merupakan liabilitas perusahaan per
tanggal yang dilaporkan ?
4. Valuation and Allocation
Apakah aset, liabilitas dan ekuitas dinilai dengan tepat sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum, dan apakah saldo-saldo sudah
dialokasikan secara wajar antara laporan posisi keuangan dan laba rugi
komprehensif.
5. Presentation and Disclosure
Apakah pengklasifikasian, seperti current versus noncurrent assets and
liabilities, dan operating versus nonoperating revenues and expenses,
sudah direfleksikan secara tepat di laporan keuangan, dan apakah
4
pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai agar
laporan keuangan itu tidak misleading.
Tugas auditing adalah untuk menentukan apakah asersi tersebut benar-
benar wajar. Untuk mengevaluasi kewajaran, auditor harus mengumpulkan bukti-
bukti yang mendukung atau menyangkal asersi tersebut. Dalam melakukan
aktivitas audit, auditor harus menaati seperangkat standar yang ditetapkan oleh
Auditing standards boards (ASB). Standar – standar tersebut disebut Standar
Auditing yang Diterima Umum (GAAS).
Auditing merupakan proses yang sistematik, yang terdiri atas langkah-
langkah yang berurutan, termasuk (1) evaluasi internal accounting control (2) tes
terhadap substansi transaksi-transaksi dan saldo. Auditor harus mengevaluasi
bukti-bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti tersebut harus sufficient (cukup) dan
competent. Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan audit.
Perbedaan Auditing dan Accounting
Perbedaan Auditing Accounting
Sifat Analitis
Memulai pemerikasaannya
dari laporan keuangan >
dicocokkan dengan neraca >
buku besar > buku harian >
bukti pembukuan
Konstruktif
Memulai dengan
mengumpulkan bukti
pembukuan > membuat
buku harian > buku besar >
neraca > dan menghasilkan
laporan keuangan
Pelaku Akuntan publik (financial audit) Pegawai perusahaan (bagian
akuntansi)
Pedoman SPAP / Kode etik profesi akuntan
publik / SPM
Standar Akuntansi Keuangan /
ETAP / IFRS
Tahapan - tahapan audit
5
1. KAP dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa
audit
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk mengajukan
beberapa pertanyaan
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal)
4. KAP melakukan audit field work (pemerikasaan lapangan) di kantor clien
5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management
Letter
Mengapa Diperlukan Audit?
Laporan keuangan perlu diaudit terutama untuk perusahaan yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang
saham. Dalam satu tahun sekali biasanya para pemegang saham meminta
pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan keuangan termasuk dalam tanggung jawab manajemen dan perlu diaudit
oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena
a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan tersebut
mengandung kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Oleh karena itu laporan keuangan yang belum diaudit biasanya
diragukan kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan tersebut.
b. Jika sudah diaudit dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
(unqualified) dari KAP, berarti pengguna dari laporan keuangan
tersebut dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah
saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp 25 milyar ke atas
harus memasukkan audited financial statements nya ke Departemen
Perdagangan dan Perindustrian.
6
d. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audited financial
statements nya ke Bapepam-LK paling lama 90 hari setelah tahun
buku.
e. SPT yang didukung oleh audited financial statements lebih dipercaya
oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan
keuangan yang belum diaudit.
Jenis-Jenis Audit
Dilihat dari luasnya pemeriksaan audit dibedakan menjadi:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Pemeriksaan umum yang pada laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP
independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dilakukan sesuai dengan
Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas
Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik
Profesi Akuntan Pubilik serta Standar Pengendalian Mutu.
2. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh
KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu
memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan. Pendapat hanya terbatas pada masalah tertentu karena prosedur
yang dilakukan juga terbatas. Contohnya, KAP diminta untuk memeriksa
apakah ada kecurangan pada penagihan piutang perusahaan. Dalam hal ini
penagihan terbatas untuk memeriksa piutang usaha, penjualan dan
penerimaan kas. KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat
kecurangan atau tidak, jika ada, berapa besar jumlahnya dan bagaimana
modus nya.
Dilihat dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan menjadi:
1. Manajemen Audit (Operational Audit)
7
Pemeriksaan pada kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan opersaional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk
mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif,
efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasanya dilakukan adalah
menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dari masing-masing fungsi
perusahaan. Prosedur audit yang dilakukan manajemen audit tidak seluas
audit prosedur dalam general audit. Audit prosedur terdiri dari
Analytical review procedures: membandingkan laporan
keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget
dengan realisasinya dan analisis rasio.
Evaluasi atas Management control system: untuk mengetahui
apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan
pengendalian internal perusahaan, menjamin keamanan harta
perusahaan, dapat dipercayai data keuangan dan mencegah
terjadinya pemborosan dan kecurangan.
Pengujian Ketaatan (Compliance Test): untuk menilai
efektivitas dari pengendalian internal dan system pengendalian
manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling
atas bukti-bukti pembukuan, jadi dapat diketahui apakah
transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah
sesuai dengan manajemen atau tidak.
Ada 4 tahapan dalam manajemen audit
a. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey)
Dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai bisnis
perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan
manajemen dan staf perusahaan dengan penggunaan
questionnaires.
b. Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen
(Review and Testing of Management Control System)
8
Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian
manajemen yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan
management control questionnaires (ICQ), flowchart dan
penjelasan narrative serta dilakukan pengetesan atas beberapa
transaksi (walk through the documents).
c. Pengujian Terinci (Detailed Examination)
Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk
mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan manajemen. Biasanya auditor melakukan observasi
terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang ada di perusahaan.
d. Pengembangan Laporan (Report Development)
Saat menyusun laporam pemeriksaan auditor tidak memberi opini
tentang kewajaran laporan keuangan. Laporan yang dibuat mirip
dengan management letter yang berisi temuan pemeriksaan tentang
penyimpangan dan kelemahan dalam system pengendalian
manajemen yang ada di perusahaan. Dan auditor juga memberikan
saran-saran perbaikan.
Manajemen audit dapat dilakukan oleh Internal Auditor, Kantor Akuntan
Publik dan Mangement Consultant. Hal terpenting adalah tim manajemen
audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu misalnya akuntan, ahli
manajemen produksi, pemasaran, keuangan sumber daya manusia dan
lain-lain. Menurut Aren et, all. (2011:825) ada 3 jenis operasional audit:
a. Functional Audits: untuk menilai 3E dari berbagai fungsi dalam
perusahaan seperti fungsi akuntansi, fungsi produksi dan lain-lain.
b. Organizational Audits: untuk menilai 3E dari keseluruhan
organisasi perusahaan. Perencanaan organisasi dan metode untuk
koordinasi aktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam
jenis audit tersebut.
9
c. Special assignment: biasanya ada karena manajemen yang
meminta, contohnya mengaudit tidak efektifnya IT system,
investigasi ada tidaknya fraud di suatu bagian dan membuat
rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menataati
peraturan dan kebijakan yang berlaku yang diterapkan internal
perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun eksternal seperti
(Pemerintah, Bapepam LK, BI dan lain-lain).
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan
keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan pada
kebijakan manajemen. Biasanya pemeriksaannya lebih rinci daripada
yang dilakukan KAP tapi tidak memberikan opini terhadap kewajaran
laporan keuangan, karena pihak internal dianggap tidak independen.
Berisi penemuan tentang penyimpangan, kecurangan kelemahan yang
ditemukan dan saran-saran perbaikan.
4. Computer Audit
Pemeriksaan KAP pada perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP)
System
Ada dua metode yang dapat dilakukan auditor;
1. Audit Around The Computer
Auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa
melakukan tes pada proses dalam EDP system tersebut.
2. Audit Through The Computer
10
Proses EDP juga dites oleh auditor dengan menggunakan
Generalized Audit Software, ACL dll dan memasukkan data palsu
untuk mengetahui apakah data yang diproses sesuai dengan sistem
yang seharusnya. KAP harus mempunyai Computer Audit
Specialist yang berpengalaman.
Dalam mengevaluasi Internal Control atas EDP system, auditor
menggunakan Internal Control Questionnaires untuk EDP system.
Internal control dalam EDP system terdiri atas:
a. General Control
Berkaitan dengan organisasi EDP Departement, prosedur
dokumentasi, testing dan otorisasi dari original system dan setiap
perusahaan yang akan dilakukan terhadap system tersebut dan
berkaitan juga dengan hardware-nya.
b. Application Control
Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang khusus oleh EDP
Departement dan dimaksudkan untuk meyakinkan data yang
diinput, processing data, output dalam bentuk print out dilakukan
secara akurat dan menghasilkan informasi yang akurat.
1.5 Profesi Akuntan di Indonesia dan Negara Lain
Di Indonesia pemakaian gelar akuntan sampai saat ini dilindungi oleh UU
Pemakaian Gelar Akuntan tahun 1954. Dan yang berhak memakai gelar akuntan
adalah lulusan Fakultas Ekonomi Negeri Jurusan Akuntansi (Universitas
Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas
Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Sam Ratulangi, Universitas
Brawijaya, Unud, Andalas, Syah Kuala) lulusan STAN dan lulusan FE Swasta
Jurusan Akuntansi yang telah lulus ujian negara dan UNA Dasar serta UNA
Profesi.
11
Untuk mendapat gelar akuntan, harus mengikuti Pendidikan Profesi
Akuntan di Perguruan Tinggi tertentu dan mengambil antara 20-30 SKS. Dan
setelah mendapat gelar harus mendaftar ke Departemen Keuangan untuk
mendapat nomor register dimulai dengan A dan D. Untuk mendapat izin praktik
sebagai akuntan publik, seorang akuntan harus memenuhi syarat seperti
berpengalaman di KAP min. 3 tahun atau setara 4000 jam, mempunyai beberapa
orang staf, mempunyai kantor yang cukup representative dan lain-lain. Mulai awal
tahun 1998, untuk memperoleh izin praktik, terlebih dulu lulus Ujian Sertifikasi
Akuntan Publik (USAP) yang diadakan oleh IAI bekerjasama dengan Departemen
Keuangan. Ujian ini sekarang sudah diganti CPA yang boleh diikuti oleh mereka
yang sudah bergelar akuntan. Khusus untuk Akuntan Publik Senior diberikan
kesempatan untuk memperoleh CPA Recognition dengan pelatihan seminggu
penuh. Akuntan yang mempunyai nomor register dapat memilih profesi seperti,
Akuntan Publik, Pemeriksa Intern, Auditor Pemerintah, Financial Accountant,
Cost Accountant, Management Accountant, Tax Accountant dan Akuntan
Pendidik.
Di negara lain untuk mendapatkan gelar akuntan harus mengikuti ujian
profesi yang diselenggarakan oleh ikatan profesi akuntan di negara tersebut, dan
peserta paling tidak memiliki ijazah sardana muda, tapi saat ini harus berijazah
master. Di Amerika untuk mendapat gelar Certified Public Accountant (CPA)
harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh American Institute of Certified Public
Accountant (AICPA). Untuk mendapat gelar Certified Management Accountant
(CMA) harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Institute of Management
Accountant (IMA). Di Inggris, untuk mendapatkan gelar Chartered Accountant
(CA) harus lulus ujian yang diadakan oleh UK Accountant Association.
Sedangkan di Singapura diadakan oleh Singapore Accountant Association.
Peer Review
Peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan
Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah
12
mengambangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pernyataan Srandar Auditing (PSA)
No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Bagi Akuntan Publik yang menjadi anggota Fotum Akuntan Pasar Modal,
peer review dilakukan minimal 1 kali dalam tiga tahun. Peer review sangat
bermanfaat bagi profesi akuntan public dan KAP. Dengan membantu KAP
memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan public memperoleh
keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. KAP yang telah
melayani peer review juga memperoleh manfaat jika ia dapat meningkatkan mutu
praktik auditnya dan sekaligus dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi
kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Tentu saja biaya yang cukup mahal
namun selau ada trade-off antara cost and benefit.
Sampai dengan tahun 2000 Peer Review terhadap KAP Indonesia
dilakukan oleh BPKP. Sekarang ini Peer Review dilakukan oleh:
1. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Departemen
Keuangan RI yang melakukan Compilance Review.
2. Tim Peer Review (sekarang Dewan Review Mutu) IAPI yang
melakukan Quality Review menjelaskan beberapa hal tentang
Compilance Review:
Compilance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai
ketaatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
Tujuan compliance review adalah: (1) Menilai ketaatan AP dan
KAP terhadap peraturan dan standar yang berlaku, (2) memberikan
rekomendasi perbaikan, dan (3) menetapkan tindak lanjut (sanksi)
Jenis Compilance Review adalah:
1. Reguler review: berdasarkan rancana review tahunan
2. Investigate review:
Berdasarkan pengaduan masyarakat
Berdasarkan hasil regulasi review
Berdasarkan informasi yang layak ditindaklanjuti
13
Menurut Arens, Elder, dan Beasly
Peer review adalah penelaahan yang dilakukan akuntan public terhadap
ketaatan KAP pada system pengendalian mutu. Tujuan peer review adalah untuk
menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan
prosedur dan kebijakan yang cukup atas kelima elemen pengendalian mutu dan
menerapkan dalam praktik.
Standar Pengendalian Mutu
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri atas: Standar Auditing,
Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi,
Standar Pengendalian Mutu, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kodifikasi
Standar Pengendalian Mutu (SPM) terdiri atas:
SPM Seksi 100: Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik.
SPM Seksi 200: Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu.
SPM Seksi 300: Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Review Mutu.
Untuk lebih jelas lagi, unsur-unsur pengendalian mutu tersebut akan dibahas
seperti dibawah ini dengan pengelompokan sebagai berikut:
1. Independensi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua
personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Kode
Etik Profesi Akuntan Publik. Secara rinci, Kode Etik Profesi Akuntan
Publik No.100, lndependensi, Integritas, dan Objektivitas memuat contoh-
contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.
2. Penugasan Personel
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki
tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam
proses penugasan personel, sifat dan lingkup supervisi harus
14
dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang ditugasi semakin
cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personel
tersebut, semakin tidak diperlukan
3. Konsultasi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan
dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan
(judgment), dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung
atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat
pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf
pelaksana perikatan.
4. Supervisi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar
mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review yang
sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara
lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup
konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab KAP
untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung
jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan
supervisi secara memadai atas perikatan tertentu
5. Pemekerjaan (Hiring)
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya,
sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.
Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas integritas, kompetensi dan
motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi pekerjaan.
Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur
penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP.
15
6. Pengembangan Profesional
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel
memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka
memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan
pelatihan memadai bagi personelnya sangat diperlukan untuk memenuhi
tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karir mereka di KAP.
7. Promosi (Advancement)
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel yang
terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan
untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel
akan berimplikasi terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel
terseleksi untuk promosi harus mencakup. namun tidak terbatas pada,
karakter, intelejensi, pertimbangan (judgement), dan motivasi.
8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau
dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan
dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya
keharusan bagi KAP dalam menetapkan prosedur untuk tujuan seperti
tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan integritas
atau keandalan klien, dan tidak juga bahwa KAP berkewajiban kepada
siapa pun, kecuali kepada dirinya, untuk menerima, menolak atau
mempertahankan kliennya. Namun, berdasarkan pada prinsip
pertimbangan kehati-hatian (prudence), KAP disarankan selektif dalam
menentukan hubungan profesionalnya.
9. Inspeksi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu
16
telah diterapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan
dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan
manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan
tergantung pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan
tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu.
Tahun 1978, AICPA membentuk Quality Control Standards Committee yang
diberi tanggung jawab untuk membantu KAP mengembangkan dan
mengimplementasikan standar pengendalian mutu. Untuk KAP quality control
terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk meyakinkan bahwa KAP
memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak lainnya,
Metode ini mencakup struktur organisasi KAP dan prosedur yang
ditetapkan KAP. Misalnya, sebuah KAP memiliki struktur organisasi untuk
meyakinkan bahwa terhadap setiap penugasan akan dilakukan penelaahan teknis
oleh partner yang memiliki pengalaman atau keahlian di jenis usaha klien
tersebut.
Quality control berkaitan erat namun berbeda dengan Generally Accepted
Audlting Standard (GAAS). KAP harus menaati GAAS dalam setiap pelaksanaan
auditnya. Quality Control adalah prosedur-prosedur yang diqunakan KAP agar
dapat memenuhi standar-standar tersebut secara konsisten dalam setiap
penugasan.
Karena itu quality control ditetapkan untuk seluruh KAP, sedangkan
GAAS berlaku untuk masinq-masinq penuqasan SAS 25 (AU) 161 mengharuskan
KAP untuk menetapkan kebuakan dan prosedur penqendalian mutu. Standar
tersebut menqakui bahwa sistem penqendalian mutu hanya dapat menyediakan
keyakinan memadai, bukan suatu jaminan bahwa GAAS dipatuhi.
AICPA belum menentukan prosedur penqendalian mutu yang khusus
untuk KAP. Prosedur tersebut tergantung pada besar kecilnya KAP, jumlah
kantor cabang KAP dan terus kliennya. Misalnya prosedur penqendalian mutu
untuk KAP lntemasionai yang memiliki 150 kantor cabang dan kebanyakan
17
kliennya adalah perusahaan multinasional yang kompleks, akan banyak berbeda
dengan KAP yang memiliki staf 5 orang dan kliennya kebanyakan perusahaan
kecil yang bergerak di satu atau dua bidang usaha.
Quality Control Standards Committee telah mengidentitikasikan lima
elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan
prosedur dan kebijakan pengendalian mutunya. Kelima elemen penqendalian
mutu tersebut dapat dilihat ditabel berikut dengan penjelasan rinci mengenai
persyaratan dari masinq-masmq elemen dan contoh prosedur pengendalian mutu
yang harus diqunakan KAP untuk memenuhi persyaratan tersebut (Arens et et.,
2011. 35-37).
Elemen Persyaratan
Independensi, intergritas, dan objektivitas
Semua petugas audit harus memelihara sikap independen baik dalam kenyataan maupun dalam penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan integritas yang tinggi, dan memelihara objektivitas dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.
Manajemen personalia
Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: Seluruh staf baru harus mempunyai kualifikasi yang cukup agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan kompeten. Tugas diberikan kepada staf yang mempunyai pelatihan teknis dan
keahlian yang cukup. Semua staf semua staf harus mengikuti pendidikan profesi
berkelanjutan dan kegiatan pengembangan profesi agar dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
Staf yang dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
Penerimaan dan keberlanjutan klien dan penugasan
Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau mempertahankan klien lama. Kebijakan dan prosedur ini harus bisa mengurangi resiko yang timbul dari klien yang manajemennya tidak memiliki integritas: Perusahaan sebaiknya hanya menerima penugasan yang sesuai dengan kemampuan profesionalnya.
Kinerja Penugasan
Harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf audit memnuhi standar professional yang berlaku, persyaratan perundang-undangan, dan standar pengendalian mutu perusahaan.
Pemantauan Harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa keempat elemen pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif
18
AICPA telah membentuk suatu DIVISI KAP yang terbagi atas dua bagian:
SEC PRACTICE SECTION dan PRIVATE COMPANY PRACTICE SECTION
(THE AICPA ALLIANCE FOR CPA FIRMS). Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas praktik dari KAP, konsisten dengan standar pengendalian
mutu AICPA. Masing-masing Practice Section memiliki persyaratan keanggotaan
dan otoritas untuk menetapkan sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran.
Setiap KAP dapat memilih untuk menjadi anggota di salah satu seksi, di kedua
seksi atau sama sekali tidak menjadi anggota. Tetapi jika sebuah KAP memiliki
satu atau lebih klien yang go public, maka KAP tersebut harus menjadi anggota
SEC Practice Section.
Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi anggota SEC Practice
Section:
• Menaati Standar Pengendalian Mutu. KAP harus setuju dan
menaati standar pengendalian mutu.
• Kewajiban Peer Review. Setiap KAP harus menjalani peer review
atas pengendalian mutu, praktik audit dan akuntansi oleh KAP lain
yang qualified.
• Pendidikan Berkelanjutan. Setiap staf KAP harus mengikuti
pendidikan profesi berkelanjutan selama 120 jam setiap tiga tahun.
• Rotasi Partner. Partner in-charge untuk suatu penugasan audit di
perusahaan publik yang telah bertugas 7 tahun berturut-turut di klien
tersebut harus diganti oleh Partner in-charge yang lain. Partner
tersebut tidak boleh kembali menjadi partner in-charge di perusahaan
tersebut sebelum melampaui 2 tahun. Untuk KAP kecil dapat
dikecualikan dari persyaratan ini.
• Concurring Partner Review. Setiap penugasan audit di perusahaan
publik harus di-review oleh seorang partner lain, selain dari partner in-
charge.
• Proscription of certain services. KAP harus menolak untuk
memberikan jasa konsultasi manajemen tertentu kepada perusahaan
publik yang menjadi klien auditnya. Jasa tersebut termasuk tes
19
psikologis, public opinion polls, proses merger dan akuisisi,
rekruitmen untuk eksekutif, dan jasa aktuaria untuk perusahaan
asuransi.
Reporting on Disagreements. Seorang auditor diharuskan untuk
melaporkan kepada Komite Audit atau Board of Directors dari klien
perusahaan publik mengenai perbedaan pendapat yang terjadi dengan
manajemen mengenai masalah akuntansi, pengungkapan dan audit.
Auditor harus melaporkan kepada Komite Audit atau Board of Directors
jika dalam melaksanakan audit di suatu perusahaan publik ia juga memberikan
jasa konsultasi manajemen untuk periode yang sama. Yang harus dilaporkan
adalah jenis jasa konsultasi manajemen tersebut dan jumlah fee untuk jasa
tersebut.
Selanjutnya, pada akhir tahun 1998, Chairman SEC meminta Public
Oversight Board untuk membentuk panel yang terdiri atas delapan anggota untuk
melakukan penelaahan komprehensif dan evaluasi terhadap kualitas dari
independent audits. Panel on Audit Effectiveness tersebut memeriksa secara
sampling audit atas perusahaan publik untuk mengumpulkan data mengenai
kualitas audit, dan juga melakukan survey terhadap pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan atas laporan keuangan.
Public Oversight Board (POB) adalah suatu badan independen yang
memonitor dan melaporkan kepada self-regulatory programs dari SEC Practice
Section. POB mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap praktik Akuntan
Publik dalam bidang tertentu seperti kewajiban hukum dan tanggung jawab
auditor untuk menemukan kecurangan (fraud) melalui rekomendasi yang terdapat
dalam laporan tahunan POB.
20