16

Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Download PDF Report

Upload
others
View
19
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 2: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 3: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 4: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 5: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 6: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 7: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 8: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 9: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 10: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 11: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 12: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 13: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 14: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 15: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

Page 16: Audit Board of Indonesia...Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 BPD mempunyai

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MADIUNadbang.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2019/06/...Surat Perjanjian Pemborongan dan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaporkan,

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MADIUNadbang.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2019/06/...Surat Perjanjian Pemborongan dan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaporkan,

Documents

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …itjen.pu.go.id/.../Permen_14-PRT-M-2016_Pengendalian_Gratifikasi.pdf · Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …itjen.pu.go.id/.../Permen_14-PRT-M-2016_Pengendalian_Gratifikasi.pdf · Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG

Documents

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 ...binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri...oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 ...binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri...oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2)

Documents

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN ...hukum.bmkg.go.id/vifiles/KEP.13 TAHUN 2009, Penyandian Aerodrome Forecast.pdf · dibuat dan dilaporkan setiap 3 jam sekali

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN ...hukum.bmkg.go.id/vifiles/KEP.13 TAHUN 2009, Penyandian Aerodrome Forecast.pdf · dibuat dan dilaporkan setiap 3 jam sekali

Documents

KEPALA DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN … DESA...oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang

KEPALA DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN … DESA...oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang

Documents

a.jdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Peraturan_Daerah_Nomer_1_Tahun... · Peraturan Tata Tertib BPD; f. Pembinaan dan Pengawasan;dan g. Pendanaan. BAB III KEANGGOTAAN BPD Paragraf

a.jdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Peraturan_Daerah_Nomer_1_Tahun... · Peraturan Tata Tertib BPD; f. Pembinaan dan Pengawasan;dan g. Pendanaan. BAB III KEANGGOTAAN BPD Paragraf

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAKOLEH BPD Pasal 20 BPD setiap akhir Tahun Anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dalam bentuk perhitungan Anggaran. Pasal 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAKOLEH BPD Pasal 20 BPD setiap akhir Tahun Anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dalam bentuk perhitungan Anggaran. Pasal 21

Documents

PETRÓLEO 20052014 CONSUMO2.108.000 BPD3.229.000 BPD PRODUÇÃO1.713.000 BPD2.346.000 BPD REFINO1.942.000 BPD2.235.000 BPD

PETRÓLEO 20052014 CONSUMO2.108.000 BPD3.229.000 BPD PRODUÇÃO1.713.000 BPD2.346.000 BPD REFINO1.942.000 BPD2.235.000 BPD

Documents

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM …eprints.ums.ac.id/31556/11/9R._NASKAH_PUBLIKASI.pdf · PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM …eprints.ums.ac.id/31556/11/9R._NASKAH_PUBLIKASI.pdf · PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN

Documents

Peraturan Tata Tertib BPD Desa Lewoloba

Peraturan Tata Tertib BPD Desa Lewoloba

Documents

sku amunisi@yahoo.co.id Dilaporkan

sku [email protected] Dilaporkan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN LAHAT NOMOR 26 TAHUN … · Anggota BPD. (l) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara hasil pemilihan Pimpinan BPD, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN LAHAT NOMOR 26 TAHUN … · Anggota BPD. (l) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara hasil pemilihan Pimpinan BPD, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

Documents

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Documents

BUPATI TABANAN PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH …dprd-tabanankab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/PERATURAN-DAERAH-KA…Pengisian anggota BPD Pasal 5 (1) Anggota BPD merupakan wakil

BUPATI TABANAN PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH …dprd-tabanankab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/PERATURAN-DAERAH-KA…Pengisian anggota BPD Pasal 5 (1) Anggota BPD merupakan wakil

Documents

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI …...(1) Panitia Pemilihan berkewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Pambakal

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI …...(1) Panitia Pemilihan berkewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Pambakal

Documents

PERMENDAGRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA … · Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. ... peran serta masyarakat dalam ... dianggarkan

PERMENDAGRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA … · Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. ... peran serta masyarakat dalam ... dianggarkan

Documents

jdih.probolinggokab.go.id · ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD - BAB PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasa 1 40 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusa (2) Keputusan

jdih.probolinggokab.go.id · ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD - BAB PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasa 1 40 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusa (2) Keputusan

Documents

Jenis-jenis Bank menurut Kasmir - digilib.esaunggul.ac.id · 4 BPD DI. Yogyakarta 5 BPD Riau 6 BPD Jawa Timur 7 BPD Sulawesi Selatan 8 BPD Nusa Tenggara Barat ... No Nama Bank 1 Bank

Jenis-jenis Bank menurut Kasmir - digilib.esaunggul.ac.id · 4 BPD DI. Yogyakarta 5 BPD Riau 6 BPD Jawa Timur 7 BPD Sulawesi Selatan 8 BPD Nusa Tenggara Barat ... No Nama Bank 1 Bank

Documents

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYATdispkp.sumutprov.go.id/updated/wp-content/uploads/2016/12/Permen... · perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYATdispkp.sumutprov.go.id/updated/wp-content/uploads/2016/12/Permen... · perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Documents

kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id... · PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasa 1 40 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusa (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada

kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id... · PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasa 1 40 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusa (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada

Documents

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG TENTANGportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201408.pdf · dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG TENTANGportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201408.pdf · dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Documents

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK … · a. hartabersih yang dilaporkan dalamspt pph terakhir a.1. nilaiharta yang dilaporkan dalamspt pph terakhir no kode harta nama harta

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK … · a. hartabersih yang dilaporkan dalamspt pph terakhir a.1. nilaiharta yang dilaporkan dalamspt pph terakhir no kode harta nama harta

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...€¦ · Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan. (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...€¦ · Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan. (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan

Documents

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2018 ...e. peraturan tata tertib BPD; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan. BAB III KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2018 ...e. peraturan tata tertib BPD; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan. BAB III KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Documents

Sehat.perkeso - Travelling to and from w ork: R isk …...Bilangan kemalangan dilaporkan Bilangan kemalangan perusahaan dilaporkan Bilangan kemalangan semasa perjalanan dilaporkan

Sehat.perkeso - Travelling to and from w ork: R isk …...Bilangan kemalangan dilaporkan Bilangan kemalangan perusahaan dilaporkan Bilangan kemalangan semasa perjalanan dilaporkan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM …...(3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 8 (1) Rancangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM …...(3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 8 (1) Rancangan

Documents

KECENDERUNGAN PERUSAHAAN DALAM MENERBITKAN LAPORAN ...repository.unja.ac.id/3863/7/65_72.pdf · keuangan yang dilaporkan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Berdasarkan peraturan

KECENDERUNGAN PERUSAHAAN DALAM MENERBITKAN LAPORAN ...repository.unja.ac.id/3863/7/65_72.pdf · keuangan yang dilaporkan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Berdasarkan peraturan

Documents

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perda/Peraturan-Daerah...kembali sebelum diagendakan pembahasan bersama BPD. (2) Tatacara penarikan kembali Rancangan Peraturan

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perda/Peraturan-Daerah...kembali sebelum diagendakan pembahasan bersama BPD. (2) Tatacara penarikan kembali Rancangan Peraturan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 29 …dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 29 …dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya

Documents

PERANCANGAN PERATURAN TATIB BPD DAN PERDES BUM DESA fileSALAM LAMANGKAU Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah PERANCANGAN PERATURAN

PERANCANGAN PERATURAN TATIB BPD DAN PERDES BUM DESA fileSALAM LAMANGKAU Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah PERANCANGAN PERATURAN

Documents