• Home

  • Documents

  • Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä...
6

Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan
Page 2: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan
Page 3: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan
Page 4: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan
Page 5: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan
Page 6: Audit Board of Indonesia · 2013. 2. 13. · Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah init makä ketentuen pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: … PU... · Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: … PU... · Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan

Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

Documents
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ... · ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ... · ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filePasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filePasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Documents
KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

Documents
PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN …

PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN …

Documents
SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2),

Documents
Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - … · peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ... pasal 55 ayat (3), pasal

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - … · peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ... pasal 55 ayat (3), pasal

Documents
Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - PKB · 2019-09-30 · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - PKB · 2019-09-30 · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal

Documents
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Documents
IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN · PDF fileDaftar Bagan ... 5. Struktur Organisasi Puskesmas Arjowinangun..... 64 B. Analisa Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN · PDF fileDaftar Bagan ... 5. Struktur Organisasi Puskesmas Arjowinangun..... 64 B. Analisa Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Documents
Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - dpr.go.id · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - dpr.go.id · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal

Documents
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Documents
IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR …repository.iainbengkulu.ac.id/3749/1/Leti Novitasari.pdf · 2019. 9. 26. · IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR

IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR …repository.iainbengkulu.ac.id/3749/1/Leti Novitasari.pdf · 2019. 9. 26. · IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAdishub.jabarprov.go.id/doc/pp/pp_no_55_tahun_2012.pdf59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang–Undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAdishub.jabarprov.go.id/doc/pp/pp_no_55_tahun_2012.pdf59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang–Undang

Documents
jdih.bengkaliskab.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang

jdih.bengkaliskab.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Documents
BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN …jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2018/PERBUP/perbup_42_2018.pdf · Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN …jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2018/PERBUP/perbup_42_2018.pdf · Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017110708381515f8b...Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017110708381515f8b...Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat

Documents
dindik.babelprov.go.iddindik.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/POS_Penyelenggaraan_Ujian... · Pasal 14 ayat Pasal IS ayat (2) peraturan Mentert Pendidlkan dan Kebudayaan

dindik.babelprov.go.iddindik.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/POS_Penyelenggaraan_Ujian... · Pasal 14 ayat Pasal IS ayat (2) peraturan Mentert Pendidlkan dan Kebudayaan

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN … No. 71 Th 2013... · 22 ayat (1) huruf c,Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN … No. 71 Th 2013... · 22 ayat (1) huruf c,Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal

Documents
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN …ifma.or.id/wp-content/uploads/2015/02/permen-nakertrans...40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN …ifma.or.id/wp-content/uploads/2015/02/permen-nakertrans...40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …lman.kemenkeu.go.id/assets/images/pf/peraturan/UNDANG-UNDANG NOMOR 2... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …lman.kemenkeu.go.id/assets/images/pf/peraturan/UNDANG-UNDANG NOMOR 2... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal

Documents
Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota

Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota

Documents