Inilah Besarnya Iuran BPJS Kesehatan Bagi Karyawan Swasta

Inilah Besarnya Iuran BPJS Kesehatan Bagi Karyawan SwastaPosted by Master Karton Sunday, January 5, 2014 118 comments

Pengantar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa 31 Desember 2013. Dalam sambutannya SBY menegaskan tidak ingin mendengar ada rumah sakit yang menolak pasien, karena alasan biaya. "Karena, BPJS Kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan bagi rakyat miskin. Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin oleh BPJS," katanya.

Peluncuran JKN didukung oleh peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berfungsi sebagai operator di lapangan. Program jaminan sosial ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Upaya ini sejalan dengan TAP MPR No X/MPR/2001 yaitu membentuk jaminan sosial nasional dalam rangka pemberian perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. 

Siapa Saja Peserta Jaminan Kesehatan Nasional ?

Sesuai ketentuan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 24 : Wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Lebih lanjut dalam pasal 6, Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk Indonesia. Diharapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan ini.

Bagaimana dengan Karyawan Swasta / Buruh Pabrik?

Selama ini banyak pekerja pabrik yang sudah menjadi peserta JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) dari Jamsostek. Bagaimana mekanisme perubahan kepesertaan dari JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan sampai saat ini masih belum jelas. Banyak sekali karyawan swasta yang masih bingung. Sosialisasi dari pemerintah

juga sangat minim. Apalagi selama ini masih banyak buruh pabrik yang belum menjadi peserta JPK Jamsostek. Bagaimana dengan nasib mereka?

Untuk sedikit mengurangi kebingungan teman-teman pekerja, berikut saya share beberapa ketentuan mengenai BPJS Kesehatan semoga bias memberikan gambaran tentang BPJS Kesehatan khususnya bagi karyawan swasta.

Peserta BPJS Kesehatan

Secara garis besar peserta Jaminan Kesehatan ada 2 macam yaitu :

a. PBI Jaminan Kesehatan; dan

b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.

PBI adalah singkatan dari Penerima Bantuan Iuran. Jadi yang dimaksud peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah peserta Jaminan Kesehatan yang Iurannya ditanggung oleh Negara. Peserta PBI Jaminan Kesehatan ini meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud huruf b diatas terdiri atas:

1). Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;2). Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan3). bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

1) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1) terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota TNI;

c. Anggota Polri;

d. Pejabat Negara;

e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

f. pegawai swasta; dan

g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.

2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2) terdiri atas:

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

3) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2) terdiri atas:

a. investor;

b. Pemberi Kerja;

c. penerima pensiun;

d. Veteran;

e. Perintis Kemerdekaan; dan

f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

Berapa besarnya Iuran BPJS Kesehatan untuk Karyawan Swasta?

Karyawan swasta termasuk peserta Non PBI yaitu Pekerja Penerima Upah. Besarnya Iuran untuk Pekerja Penerima Upah sudah diatur dalam Pasal 16C Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Besarnya Iurannya adalah sbb :

Pasal 16C

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

Keterangan :

Upah Perbulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran bagi pekerja swasta yaitu Upah Pokok + Tunjangan tetap ( Pasal 16E ayat (3).

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16E ayat (3) merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.

Bagaimana Cara Pendaftarannya ?

Menurut Direktur Kepesertaan PT Askes Sri Endang Tridarwati : Bagi karyawan swasta, Anda bisa mendaftar melalui perusahaan tempat Anda bekerja. Kemudian perusahaan mendaftarkan ke kantor Askes yang sekarang sudah berganti nama jadi BPJS Kesehatan. Bisa melalui kantor cabang yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota. 

Perusahaan kemudian membayar iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.

Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya, pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Kemudian mengisi formulir dan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor.

Nah mudah bukan?

Bagi Anda yang selama ini sudah mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK-Jamsostek), tunggu informasi lebih lanjut dari HRD tempat Anda bekerja. Yang jelas sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS setiap warga Negara Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi untuk karyawan swasta dengan keluarganya.

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2014/01/inilah-besarnya-iuran-bpjs-kesehatan_5.html#sthash.7YPyARYJ.dpuf

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PT. Askes telah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014, dan akan beroperasi penuh pada Juli 2015.

Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering diajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bahkan banyak dari pekerja yang tidak terekspos mengenai sistem jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak kesejahteraan sosial anda sebagai pekerja, ada baiknya anda mempelajari lebih dahulu dasar mengenai jaminan sosial.

Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Sosial menurut Undang-Undang?

Apa   yang dimaksud dengan BPJS ?

BPJS KESEHATAN

1. Apa itu BPJS Kesehatan? 2. Apa yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apa beda

kedua program ini?

3. Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?

4. Ada berapa macam keanggotaan peserta BPJS Kesehatan ?

5. Jika iuran untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayar seluruhnya oleh pemerintah, bagaimana dengan cara pembayaran iuran bagi Bukan PBI?

6. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?

7. Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ?

8. Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?

9. Bagaimana cara mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan?

10. Apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan?

11. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta program JKN?

12. Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ?

13. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?

14. Kemana peserta dapat melakukan pengaduan atas pelayanan yang diberikan?

15. Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?

 

BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana dengan status kepesertaan dari program Jamsostek setelah PT. Jamsostek berubah

menjadi BPJS Ketenagakerjaan?

3. Apa program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan? Apakah program PT. Jamsostek juga berlaku di BPJS Ketenagakerjaan?

4. Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

5. Berapa Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)? Dan siapa yang membayarkan?

6. Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

7. Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kematian (JK)?

8. Siapa yang menanggung iuran untuk program Jaminan Kematian (JK)?

9. Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kematian (JK)?

10. Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Hari Tua (JHT)?

11. Siapa yang menanggung iuran untuk program Jaminan Hari Tua (JHT)?

12. Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT)?

13. Dengan berubahnya PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dulunya adalah program dari PT. Jamsostek?

14. Program dan manfaat apa saja yang dapat dinikmati oleh peserta ketika BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh?

15. Apakah Kartu Peserta Jamsostek yang dimiliki peserta masih dapat digunakan di BPJS Ketenagakerjaan?

16. Apa yang harus dilakukan tenaga kerja bila tidak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Sosial menurut Undang-Undang?

Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

 

Apa  yang dimaksud dengan BPJS ?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia . Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Undang-Undang BPJS mewajibkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan mentransformasikan penyelenggara saat ini, PT Askes dan PT Jamsostek, dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan hukum yang bersifat publik dan nirlaba. Transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan harus diselesaikan paling lambat 1 Januari 2014 dan program ketenagakerjaan harus mulai berjalan paling lambat 1 Juli 2015.

BPJS KESEHATAN

Apa itu BPJS Kesehatan?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai opersional pada tanggal 1 Januari 2014.

Apa yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apa beda kedua program ini?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

Sementara Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Singkatnya,  Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS menggantikan program jaminan kesehatan yang dulunya diselenggarakan oleh PT Askes dan juga PT Jamsostek.

Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

Ada berapa macam keanggotaan peserta BPJS Kesehatan ?

Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu :1. PBI jaminan kesehatanPenerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang  mengalami cacat total tetap dan tidak mampu

2. Bukan PBI jaminan kesehatanPeserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas:

Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri (pegawai honorer, staf khusus, staf ahli), pegawai swasta dan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

Pekerja bukanpenerima upah dan anggota keluarganya

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, seperti pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri atau pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah

Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Sedangkan yang termasuk kategori bukan pekerja adalah investor, pemberi kerja, penerima pensiun, dan bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.

Jika iuran untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayar seluruhnya oleh pemerintah,  bagaimana dengan cara pembayaran iuran bagi Bukan PBI?

 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterima oleh pekerja penerima upah.

Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar sendiri oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, akan dipotong sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 3%  dibayar oleh pemberi kerja, dan 2% dibayar oleh peserta. Pemotongan iuran akan dilakukan secara bertahap dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 dan pemotongan yang dilakukan tidak sebesar yang disebutkan di atas melainkan pemotongan 4% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 4%  dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta. namun mulai 1 juli 2015, pembayaran iuran 5% dari gaji per bulan itu menjadi 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulanyang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Sementara bagi peserta yang termasuk kategori Pekerja Bukan Penerima  maupun Peserta bukan Pekerja akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan adalah:

Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan

Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran? BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan

gaji atau upah peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS

Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.

Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ?

Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang. Apabila peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.

Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap. 

Bagaimana cara mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan?

Cara mendaftar anggota BPJS untuk umum

1. Masyarakat datang ke kantor BPJS Kesehatan yang ada di tingkat kabupaten maupun propinsi2. Masyararakat mengisi formulir dengan membawa salah satu kartu identitas KTP, SIM, Kartu

Keluarga, atau Paspor.

3. Setelah mengisi formulir, maka Anda akan mendapatkan Virtual Accountyang digunakan sebagai nomor transaksi untuk pembayaran premi.

4. Bagi Anggota Non BPI, anda harus membayar iuran terlebih dahulu dan setelah membayar iuran anda resmi menjadi anggota BPJS kesehatan.

5. Bagi anggota BPI, setelah mendapat virtual account anda resmi menjadi anggota BPJS kesehatan, anda tidak perlu membayar iuran karena iuran anda dibayarkan oleh pemerintah.

6. Anda akan mendapatkan kartu anggota BPJS Kesehatan.

 

Cara mendaftar anggota BPJS untuk karyawan

1. Untuk karyawan di perusahaan yang sebelumnya menggunakan Jamsostek, cara mendaftarkan keanggotaan BPJS bisa langsung melalui perusahaan.

2. Perwakilan perusahaan bisa datang langsung ke kantor BPJS di wilayah kabupaten atau kota kemudian mengisi formulir dan setelah itu mendapat satu Cara Mendaftar Anggota BPJS Untuk Karyawan dan Umumirtual Account untuk seluruh karyawan di satu perusahaan.

3. Setelah itu perwakilan perusahaan membayarkan premi sejumlah iuran premi per karyawan dikalikan jumlah karyawan.

4. Karyawan perusahaan telah resmi menjadi anggota BPJS kesehatan non PBI setelah membayar premi dan mendapatkan kartu anggota BPJS kesehatan sejumlah karyawan tersebut.

 

Cara mendaftar anggota BPJS untuk TNI, Polri, PNS serta Pengguna Askes

1. Secara umum cara pendaftaran untuk TNI, Polri dan Pengguna Askes adalah sama. Namun pendafatarnnya akan lebih mudah karena data anda sudah ada di kantor BPJS.

2. Pendaftaran bisa dilakukan sendiri maupun secara kolektif di kantor BPJS kesehatan dengan menyertakan bukti kartu askes anda.

3. Premi anda akan dipotongkan dari gaji bulanan anda sebagaimana pengguna Askes sebelumnya.

4. Setelah pendaftaran selesai, anda akan mendapatkan kartu BPJS kesehatan.

Apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan?

Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas tunggal.

Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta program JKN?

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif),  peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:

Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.

Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi

Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ?

Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

A.      Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:

Administrasi pelayanan Pelayanan promotif dan preventif

Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratam dan

Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

1. Rawat inap yang meliputi:

Perawatan inap non intensif

Perawatan inap di ruang intensif.

 

B.      Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:

1. Rawat jalan yang meliputi:

Administrasi pelayanan

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis

Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

Pelayanan alat kesehatan implant

Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis

Rehabilitasi medis

Pelayanan darah

Pelayanan kedokteran forensic

Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2. Rawat inap yang meliputi: Perawatan inap non intensif Perawatan inap di ruang intensif.

C. Pelayanan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?

Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Apabila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari

sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

 

Kemana peserta dapat melakukan pengaduan atas pelayanan yang diberikan?

Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. 

Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?

Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran.Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerjayang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta.

 

BPJS KETENAGAKERJAAN

 

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Bagaimana dengan status kepesertaan dari program Jamsostek setelah PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan?

Bagi perusahaan dan pekerja mandiri yang sudah menjadi peserta program Jamsostek untuk program JHT, JKK dan JK, kepesertaannya tidak mengalami perubahan dan tidak perlu melakukan registrasi ulang. Bagi perusahaan dan pekerja mandiri yang menjadi peserta program JPK perlu melakukan pendaftaran ulang ke BPJS Kesehatan (dulunya PT Askes).

Apa program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan?  Apakah program PT. Jamsostek juga berlaku di BPJS Ketenagakerjaan?

Menurut UU No.24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan akan tetap melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT). Selama belum ada peraturan baru yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan sebelum BPJS beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015, maka prosedur dan manfaat tersebut masih sama dengan yang berlaku di PT. Jamsostek.

Berikut adalah program yang dapat dinikmati di BPJS Ketenagakerjaan :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Jaminan Kematian (JK)

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

d. Jaminan Pensiun (JP) – berlaku mulai Juli 2015

 

Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

1. Biaya Transport (Maksimum)

Darat/sungai/danau Rp 750.000,- Laut Rp 1.000.000,-

Udara Rp 2.000.000,-

2. Sementara tidak mampu bekerja

Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan

Seterusnya 50% x upah sebulan

3. Biaya Pengobatan/Perawatan

Rp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,- (Maksimum)

4. Santunan Cacat

a. Sebagian-tetap : % tabel x 80 bulan upah

b. Total-tetap:

Sekaligus: 70% x 80 bulan upah Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*

5. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah

6. Santunan Kematian

Sekaligus 60% x 80 bulan upah Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*

Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

7. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-

Prothese/alat penganti anggota badan Alat bantu/orthose (kursi roda)

8. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

Berapa Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?  Dan siapa yang membayarkan?

Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Kelompok I         = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan

Kelompok II        = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan

Kelompok III      = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan

Kelompok IV      = Premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan

Kelompok V       = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)? 

Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Keteneagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan

1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.

2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:

Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan

Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c

Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kematian (JK)?

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

Santunan Kematian : Rp 14.200.000,- Biaya Pemakaman : Rp 2.000.000,-

Santunan Berkala : Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

Siapa yang menanggung iuran untuk program Jaminan Kematian (JK)?

Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 12.000.000 terdiri dari Rp. 10.000.000  santunan kematian dan Rp. 2.000.000 biaya pemakaman dan santunan berkala. 

Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kematian (JK)?

Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti:

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan

3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku

4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)

5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat

6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan)

Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Hari Tua (JHT)?

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan

Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Siapa yang menanggung iuran untuk program Jaminan Hari Tua (JHT)?

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

•             Ditanggung Perusahaan = 3,7%

•             Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

a. Premi jaminan hari tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek.

b. Premi jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.

Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT)?1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS

Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli

Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)

Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial

Kartu Keluarga (KK)

Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia

Photocopy Paspor

Photocopy VISA

Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan

Photocopy Kartu keluarga

Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan

Surat pernyataan belum bekerja lagi

Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

6. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembayaran JHT

 

Dengan berubahnya PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dulunya adalah program dari PT. Jamsostek?

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, pengelolaan JPK yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) baik program, kepesertaan maupun aset dan liabilitasnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2014.

Program dan manfaat apa saja yang dapat dinikmati oleh peserta ketika BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh?

Selain tiga program yang selama ini telah dinikmati yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan perlindungan hari tua berupa Jaminan Pensiun ketika tenaga kerja tersebut memasuki usia pensiun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap atau pindah secara permanen ke luar negeri.

 

Apakah Kartu Peserta Jamsostek  yang dimiliki peserta masih dapat digunakan di BPJS Ketenagakerjaan?

Kartu Peserta Jamsostek  masih dapat digunakan di BPJS Ketenagakerjaan tanpa mengurangi fungsinya sehingga tidak perlu dilakukan penggantian/pencetakan ulang. Pada saatnya nanti, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap akan mengganti Kartu Peserta Jamsostek  tersebut dengan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Apa yang harus dilakukan tenaga kerja bila tidak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Tenaga kerja dapat melaporkan hal tersebut ke Disnaker setempat atau Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Sumber

Departemen Kesehatan RI  

Situs Resmi BPJS Kesehatan  

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan 

Jaminan Sosial Indonesia 

Liputan 6  

Penentuan Kelas Rawat BPJS KesehatanMungkin banyak dari peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Badan Usaha (perusahaan) masih bertanya mengenai bagaimana menghitung besar iuran dan penentuan kelas rawat peserta BPJS Kesehatan.

Peserta yang didaftarkan oleh Badan Usaha disebut dengan peserta Pekerja Penerima Upah

(PPU). Perhitungan iuran dan penentuan hak kelas rawat telah diatur oleh pemerintah dalam Perpres nomor 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa penentuan kelas rawat bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dari Badan Usaha Swasta adalah:

1. Perawatan kelas II: diberikan bagi pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap sampai dengan 1,5 (satu koma lima) penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 PTKP K/1) atau sebesar Rp3.543.750. Minimal gaji/upah dan tunjangan tetap adalah UMK.

2. Perawatan kelas I: diberikan bagi pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di atas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 – 2 PTKP K/1) atau sebesar Rp3.543.751 hingga Rp4.725.000.

Apabila terdapat pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di bawah UMK, maka dasar perhitungan iuran tetap menggunakan UMK, kecuali Badan Usaha tersebut memiliki surat penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dari gubernur.

Apabila terdapat pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di atas 2 PTKP K/1, maka dasar perhitungannya tetap menggunakan 2 PTKP K/1 sebagai batas atas potongan iuran.

Tarif iuran bagi PPU Badan Usaha Swasta yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari gaji/upah dan tunjangan tetap per bulan dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerjab. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta

Ilustrasi contoh perhitungan iuran adalah sebagai berikut :PT. X, UMK Kota Y 1.423.500. Gaji Karyawan A 1.000.000, gaji karyawan B 1.500.000, Gaji karyawan C 5.000.000. Maka perhitungannya :

Karyawan A : 1.423.500 x 4,5% = 64.058 ,hak kelas IIKaryawan B : 1.500.000 x 4,5% = 67.500 ,hak kelas IIKaryawan C : 4.725.000 x 4,5% = 212.625 ,hak kelas ITotal iuran PT. X setiap bulannya adalah Rp. 344.183.

Informasi lengkap silahkan menghubungi Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 24 jam 500 400.

Editor : Nur Istibsaroh

Sumber: Antara Jateng