Upload
faidhotur-rohmah-firdausi
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 asuransi bakrie
1/14
8/19/2019 asuransi bakrie
2/14
Menurut analis, rontoknya harga‐harga saham seluruh grup Bakrie disebabkan karena penggadaian
saham‐saham anak usaha yang dilakukan BNBR. Para kreditur secara besar‐besaran melepas aset‐
aset saham grup Bakrie pada harga murah. Sebelum terjadi peristiwa ini, tanpa sepengetahuan
nasabah, manajemen Bakrie Life menempatkan investasi pada saham lebih dari 15%, hingga
mencapai 70‐80%. Saham‐saham yang dibeli sebagian besar adalah saham grup Bakrie. Anjloknya
harga‐harga saham grup Bakrie ikut menyeret Bakrie Life dalam kesulitan likuiditas. Sejak akhir 2008,
Bakrie Life tidak mampu membayar simpanan pokok nasabah dan per Juni 2009 Bapepam‐LK (Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) melarang Bakrie Life untuk memasarkan produknya.
Total piutang Bakrie Life terhadap nasabahnya mencapai Rp 360 milyar. Manajemen Bakrie Life
menawarkan pengembalian dana nasabah sebesar 1% per bulan sehingga dibutuhkan waktu 8 tahun
4 bulan bagi setiap nasabah untuk memperoleh dananya kembali. Nasabah menolak tawaran ini,
yang akhirnya dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan restrukturisasi pembayaran.
SKB merupakan perjanjian atau kontrak antara nasabah dengan Bakrie Life yang dalam hal
ini Bakrie Life berkomitment untuk membayar bunga sebesar 9,5% per bulan beserta cicilan pokok
sebesar 25% pada 2010, 25% pada 2011 dan sisanya 50% pada 2012. Skema pembayaran angsuran
pokok
dana
tersebut
yaitu
Maret
2010
(6,25%),
Juni
2010
(6,25%),
September
2010
(6,25%),
Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%),
Desember 2011 (6,25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%).
Pada kasus ini nasabah dirugikan karena dari return 12‐13% seperti yang dijanjikan dalam
prospektus awal turun menjadi 9,5%. Angsuran bulan Maret dan Juni 2010 telah diselesaikan oleh
manajemen Barie Life, namun untuk angsuran bulan September dan Desember 2010 belum dilunasi.
Bapepam‐LK telah mengirim surat teguran kepada Bakrie Life dan meminta kepada pemegang
saham Bakrie Life, yaitu Bakrie Capital untuk membantu menyuntikkan dana ke Bakrie Life guna
memenuhi kewajiban pada nasabah. DPR juga telah memberikan tenggat waktu sampai dengan
akhir Oktober 2010 kepada pemegang saham dan manajemen Bakrie Life untuk melunasi dana
nasabah
Diamond
Investa.
Sampai
dengan
pertengahan
Oktober
2010
Bakrie
Life
telah
menyelesaikan pembayaran nasabah dengan dana di bawah Rp 200 juta dan tunggakan pembayaran
cicilan terhadap nasabah dengan dana di atas Rp 200 juta.
Bapepam‐LK telah menghentikan operasional Bakrie Life, tetapi tidak sampai mencabut ijin
usahanya. Apabila Bapepam‐LK mencabut ijin usaha Bakrie Life maka Bapepam‐LK tidak dapat
melakukan pendampingan kepada nasabah dan kasus ini dianggap selesai. Nasabah Diamond Investa
juga dapat mengambil jalur hukum, dan apabila berhasil sehingga Bakrie Life dianggap pailit, maka
aset yang tersisa dapat digunakan untuk menutup kewajiban kepada nasabah. Namun demikian
nasabah Bakrie Life meragukan apakah aset yang ada mencukupi untuk memberikan ganti rugi
kepada nasabah.
(Sumber: Etika Bisnis Modern, Tri Hendro Sigit, 2012)
Pertanyaan:
1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan, dari kasus di atas, yang dapat digolongkan
sebagai pelanggaran etika bisnis.
8/19/2019 asuransi bakrie
3/14
2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa yang
dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?
3. Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
4. Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh nasabah yang menyebabkan
dialaminya kerugian?
KASUS II. PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS
PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) adalah perusahaan sekuritas lokal terbesar kedua di Indonesia.
Didirikan oleh Herman Ramli yang juga berperan sebagai Komisaris Utama yang memiliki 100%
saham. PT SPS memiliki 48 kantor cabang yang tersebar di 24 propinsi. Penyelewengan terjadi pada
saat dana 8700 orang nasabah sebesar Rp 245 milyar dimasukkan oleh Herman Ramli ke dalam 17
rekening fiktif. Dana nasabah pada mulanya ditujukan untuk perdagangan di pasar saham, namun
kemudian dengan sengaja dipindahkan ke rekening yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham.
Pemegang saham’ yang sekaligus komisaris, seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk
melakukan pemindahan
dana.
Namun
kenyataannya
Herman
Ramli
memiliki
akses
untuk
melakukan
tindakan tersebut.
Sebelum terjadi peristiwa ini, PT SPS menggunakan dana nasabahnya terlibat pada aktivitas repo
saham Bumi Resources (BR). Ternyata pembayaran yang diterima dari BR tidak lancar. Dari
keseluruhan nilai repo sebesar Rp 35 milyar, yang telah terbayar hanya sebesar Rp 15 milyar. Untuk
menutupi kekurangan tersebut, Herman Ramli melakukan cara ‘menggoreng’ saham di lantai bursa
melalui pembelian saham‐saham yang kurang aktif, mendongkrak harga (‘menggoreng’) dengan
harapan harga saham akan naik tajam, dan kemudian menjual kembali saham‐saham tersebut untuk
memperoleh keuntungan dari selisih penjualan saham. Namun skenario tersebut tidak berhasil
karena terjadinya krisis global tahun 2008, yang menyebabkan semua harga saham jatuh secara
signifikan. Akibatnya,
bukan
keuntungan
yang
diperoleh
PT
SPS,
tetapi
sebaliknya
dana
nasabah
yang
terlanjur dipakai membeli saham tidak dapat kembali.
Berikut kronologi peristiwa penggelapan dana nasabah PT SPS menurut versi Bapepam‐LK:
2002‐2008 : Herman Ramli secara bertahap memerintahkan stafnya, Setya Ananda, untuk mencari
nasabah dengan nama orang lain (nominee) sejumlah 17 nasabah, yang sebagian besar adalah
pegawai grup Sarijaya, untuk kemudian dibuatkan rekening. Rekening tersebut dipergunakan
untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Karena dana dalam 17 rekening
tersebut tidak mencukupi, Herman Ramli meminta stafnya, Lanny Setiono, untuk menaikkan
batas transaksi atau Trading Available (TA). Kenaikan TA tersebut disetujui para direksi PT SPS
meskipun mereka mengetahui bahwa dana yang terdapat dalam 17 rekening itu tidak
mencukupi. Dengan
demikian,
transaksi
jual/beli
saham
dapat
dilakukan
tanpa
sepengetahuan
nasabah. Untuk pembayaran transaksi, Herman Ramli mendebet dana sebanyak 13.074 nasabah
yang tersimpan di main account PT SPS dengan akumulasi Rp 235,6 milyar.
12 Des 2008: Direksi PT SPS menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyatakan
bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas akibat pembukaan 17 rekening
nasabah sebesar Rp 235 milyar. Pembukaan 17 rekening nasabah tersebut dilakukan atas nama
orang lain.
8/19/2019 asuransi bakrie
4/14
15 Des 2008: Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam‐LK melakukan pemeriksaan ke PT SPS,
termasuk meminta jika BEI memiliki laporan terkait dengan PT SPS, maka BEI diminta untuk
melaporkan ke Bapepam‐LK. Komisaris Utama PT SPS, Herman Ramli, mengaku telah
menggunakan rekening nominee untuk transaksi sejak 2002, menggunakan dana nasabah yang
disimpan atas nama PT SPS. Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa PT SPS tidak melakukan
prosedur yang tepat dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).
19 Des 2008: Herman Ramli dianggap tidak beritikad baik, sehingga Bapepam‐LK melakukan upaya
pencegahan dengan mengamankannya. Dari hasil investigasi Bapepam‐Lk diperoleh fakta bahwa
Herman Ramli diduga melakukan tindak pidana dan penyimpangan karena sebagai pemegang
saham dan komisaris seharusnya tidak memiliki kewenangan. Namun yang terjadi Herman Ramli
mempunyai akses untuk memindahkan dana nasabah tersebut.
24 Des 2008: Herman Ramli di tahan oleh Bareskrim Mabes POLRI
28 Des 2008: PT SPS melaporkan kepada otoritas bursa (BEI) dan meminta bantuan karena nasabah
mulai menarik dana. Manajemen mengaku membutuhkan dana segar. Dalam pernyataannya,
Herman Ramli juga bersedia menjaminkan saham‐saham yang dimilikinya.
5
Jan
2009:
Ketua
Bapepam‐
LK
mengundang
Anggota
Bursa
(AB)
untuk
membahas
masalah
PT
SPS,
terutama guna mencari jalan keluar. Namun, dalam rapat tersebut tidak diperoleh solusi yang
jelas tentang sumber dana untuk menutupi kebutuhan PT SPS. Bapepam‐LK juga meminta agar
AB bersiap menghadapi penarikan dana dari nasabah.
6 Jan 2009: BEI menghentikan sementara (suspend ) aktivitas perdagangan PT SPS.
9 Jan 2009: Bapepam‐LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa PT
SPS.
13 Jan 2009: Rapat Bapepam‐LK dan Self Regulatory Organization (SRO) membahas tentang
verifikasi rekening‐rekening nasabah. Pada saat bersamaan, dua direksi PT SPS, Zulfian Alamsyah
dan Teguh Jaya diamankan oleh Bareskrim Mabes POLRI.
14 Jan 2009: Manajemen PT SPS mendatangi Bapepam‐LK untuk meminta arahan mengingat direksi
perusahaan sudah diamankan.
Dalam kasus tersebut, Mabes POLRI berbeda pendapat dengan Bapepam‐LK dalam hal POLRI
menyatakan kasus PT SPS masuk dalam ranah hukum pasar modal dan perlu ditindak sesuai UU
Pasar Modal; sedangkan Bapepam‐LK menyatakan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran pasar
modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang.
Terdapat beberapa perusahaan yang berminat membeli PT SPS yaitu Vierjamal, PT Panin Sekuritas
Tbk dan PT Trimegah Sekurities Tbk. Setelah dilakukan review oleh BEI maka kursi keanggotaan PT
SPS dicabut dan dilelang. Mantan Komisaris Herman Ramli, terkena ancaman hukuman 5 tahun
penjara jika
terbukti
bersalah
melanggar
pasal
378
KUHP
tentang
penipuan,
dan
kejahatan
pasar
modal melanggar Bab XI UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur perihal penipuan,
manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.
(Sumber: Etika Bisnis Modern, Tri Hendro Sigit,2012)
Pertanyaan:
8/19/2019 asuransi bakrie
5/14
1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan, dari kasus di atas, yang dapat digolongkan
sebagai pelanggaran etika bisnis.
2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa
yang dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?
3. Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
4.
Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh pemilik usaha yang
menyebabkan kerugian bagi para nasabah?
KASUS III. BISNIS KESEHATAN
Pada bulan Agustus 1992, Christy deMeurers, seorang guru berusia 32 tahun di Los Angeles dan juga
sebagai ibu dari dua anak, merasakan ada benjolan di dadanya. Kanker. Dua bulan sebelumnya, dia
mendaftar sebagai anggota Health Net, sebuah organisasi perawatan kesehatan (MHO) yang
memberikan layanan kesehatan kepada para anggotanya dan merupakan salah satu program
asuransi kesehatan yang ditawarkan di sekolah tempat ia bekerja. Health Net membayar mastektomi
dan juga
terapi
radiasi
serta
perawatan
kemoterapi.
Pada bulan Mei 1993, setelah melakukan scan tulang sumsum, sang dokter, dr. Gupta, menyarankan
untuk transplantasi tulang dan memintanya menemui Dr. McMillan, seorang spesialis yang akan
memeriksa apakah dia layak melakukan transplantasi – sebuah proses yang mungkin akan memakan
biaya setidaknya $100.000. Namun pada saat Christy dan keluarganya mengunjungi Dr. McMillan,
dia tidak menjelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam transplantasi tulang, namun hanya
mengatakan bahwa Christy pertama harus menjalani perawatan obat untuk menentukan apakah
tumor yang dideritanya bereaksi terhadap obat yang digunakan dalam transplantasi tulang sumsum.
Christy dan keluarganya agak mencurigai bahwa kemungkinan Health Net tidak akan mau
menanggung biaya
transplantasi
yang
besar
itu.
Kemudian
ia
mencoba
memeriksakan
diri
ke
dokter
ahli spesialis transplantasi tulang yang lain yakni Dr. Roy B Jones. Pada Juni 1993 Dr. Jones
menyarankan agar dilakukan transplantasi tulang sungsum, namun bersamaan itu Health Net
menolak untuk membiayainya dengan alasan transplantasi yang dilakukan masuk dalam klasifikasi
investigasional atau eksperimental, dan Health Net secara kontraktual tidak wajib membayar biaya
prosedur investigasional. Bahkan Dr. Gupta, dokter pertama yang memeriksa Christy akhirnya juga
tidak bersedia menyarankan transplantasi.
Sebagai informasi, Health Net adalah perusahaan independen yang berdiri sejak tahun 1979. Tahun
pertama keuntungan perusahaan sudah mencapai $17.000, dan pada tahun kedua $17 Juta. Sampai
dengan tahun 1994 Health Net masih merupakan perusahaan independen. Dengan menerapkan
sistem capitation,
Health
Net
memperoleh
keuntungan
yang
sangat
besar.
Premi
pada
tahun
1992
mencapai $ 2 milyar. Pada sistem capitation maka perusahaan asuransi akan menggaji secara
bulanan para dokter, spesialis, kelompok dokter, dan rumah sakit untuk masing‐masing pasien yang
dirujuk. Jika dokter, spesialis, kelompok dokter, atau rumah sakit mengeluarkan biaya yang lebih
kecil dari biaya capitation, maka mereka boleh mengambil kelebihannya. Jika mereka mengeluarkan
biaya lebih besar dari biaya capitation, maka mereka yang harus menutup kekurangannya dengan
dana sendiri. Dengan demikian sistem capitation memberikan sebuah insentif ekonomi untuk
memberikan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih rendah. Sistem ini di satu sisi berperan dalam
8/19/2019 asuransi bakrie
6/14
8/19/2019 asuransi bakrie
7/14
Christy diizinkan pulang ke rumah. Dia terbebas dari kanker selama 4 bulan, pada tahun 1994
penyakitnya mulai kambuh kembali. Pada Jumat, 10 Maret 1995 Christy meninggal dunia.
(Sumber: Etika Bisnis, Manuel G Velasquez, 2005)
Pertanyaan:
1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan, dari kasus di atas, yang dapat digolongkan
sebagai pelanggaran etika bisnis.
2.
Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa yang
dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?
3.
Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
4.
Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh dokter yang menyebabkan
dialaminya kerugian oleh pasien?
KASUS IV.
BURMA
CONNECTION
PEPSI
Pada tanggal 23 April 1996, PepsiCo mengumumkan bahwa pihaknya memutuskan untuk menjual
40% saham di pabrik botol Burma karena adanya kritik yang menyatakan bahwa dengan beroperasi
di Burma, perusahaan berarti mendukung rezim militer yang berkuasa. Tetapi PepsiCo tidak
memberitahukan kepada publik bahwa ia akan tetap menjual konsentrat sirup untuk perusahaan
botol di Burma dan tetap mengijinkan perusahaan botol tersebut menjual Pepsi di Burma.
Burma memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Pada Juli 1988, saat kondisi
perekonomian negara memburuk, sejumlah kekacauan terjadi di negara tersebut. Pada September
1988, militer
di
bawah
pimpinan
Jendral
U
Saw
Maung
mengambil
alih
kekuasaan
dan
secara
brutal
diperkirakan membunuh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. Jendral Maung menggantikan
pemerintahan dengan State Law and Order restoration Council (SLORC), sekelompok pejabat militer.
Pada tahun 1990, SLORC, karena merasa yakin mendapat dukungan dari rakyat, membentuk
pemerintahan baru dan melakukan Pemilu. Namun ternyata, mayoritas kursi dalam pemerintahan
baru dimenangkan oleh partai oposisi yang dipimpin Suu Kyi.
Militer menolak memberi kekuasaan pemerintahan pada sipil, SLORC membatalkan hasil
Pemilu, menyatakan partai oposisi sebagai partai terlarang, dan menangkap para pemimpinnya,
termasuk Suu Kyi. SLORC mengundang para investor dan perusahaan‐perusahaan asing untuk
berinvestasi di Burma dengan harapan mampu memperbaiki kondisi perekonomian negara. PepsiCo
merupakan
salah
satu
dari
sekian
banyak
perusahaan
yang
menanggapi
undangan
SLORC.
Perusahaan lainnya antara lain: produsen pakaian Eddie Bauer, Liz Caliborne, Spiegel’s dan Levi
Strauss.; pabrik sepatu seperti: Reebok; dan perusahaan‐perusahaan minyak seperti; Amoco,Unocal,
dan Texaco. Amerika menjadi investor asing terbesar kelima di Burma.
Burma dianggap menarik untuk investasi karena beberapa alasan. Tidak hanya karena tenaga kerja
yang sangat murah, namun juga karena budayanya yang memberikan nilai sangat tinggi pada
pendidikan dan hampir semua pekerja memiliki kemampuan baca tulis. Sumber daya minyak juga
8/19/2019 asuransi bakrie
8/14
besar, belum lagi berbagai sumber kekayaan alam lainnya yang belum dieksploitasi. Burma tidak
hanya menawarkan pasar besar yang potensial, akan tetapi juga lokasi yang strategis karena menjadi
penghubung beberapa pasar di Cina, India dan negara‐negara asia tenggara lainnya. Demikian juga
pemerintahan militer mengutamakan penegakan hukum dan peraturan, sehingga kondisi politik
negara stabil.
Akan tetapi
militer
juga
memberikan
banyak
masalah.
Banyak
organisasi
internasional,
menuduh
SLORC melakukan berbagai pelanggaran HAM berupa: pemaksaan tenaga kerja, pemindahan
pemukiman secara paksa, ratusan tahanan politik, 40 anggota parlemen terpilih tahun 1990,
membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan seterusnya. Akan tetapi tahun 1991 pihak
manajemen PepsiCo tetap memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Myanmar Golden Star Co.
(MGS), sebuah perusahaan Burma yang dimiliki oleh seorang pengusaha Burma bernama Thein Tun.
MGS memiliki 60% saham, sementara PepsiCo 40% saham. Kerjasama ini ditujukan untuk
membangun sebuah pabrik botol dengan lisensi 10 tahun untuk mendistribusikan produk‐produk
PepsiCo di Burma, termasuk Pepsi Cola, 7 Up dan Miranda.
Kerjasama berjalan baik, sampai dengan tahun 1995 PepsiCo melaporkan keuntungan bisnis
mencapai $20
Juta,
dan
bagian
PepsiCo
adalah
$8
Juta.
Perusahaan
menyatakan
bahwa
tahun
1996
penghasilan meningkat 25%; dan produk‐produk Pepsi menjadi sumber penghasilan utama bagi
Thein Tun yang saat itu berteman baik dengan para jendral di SLORC. Hubungan antara Tun dengan
junta militer ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong PepsiCo memilihnya sebagai
rekanan.
Namun di Amerika, para kritikus mempertanyakan etika melakukan bisnis di Burma. Di beberapa
kampus mahasiswa memprotes perusahaan‐perusahaan yang membuka bisnisnya di Burma, serta di
beberapa kota diserukan boikot terhadap produk‐produknya. Para kritikus menganggap tindakan
perusahaan yang demikian mencerminkan keberpihakan terhadap junta militer yang telah berbuat
kejam terhadap rakyatnya; sementara itu jika para perusahaan bersedia keluar dari negara tersebut
maka akan memberi pukulan terhadap kekuasaan junta militer akibat melemahnya kembali
ekonomi, sehingga dapat mendorong junta militer kembali membuka reformasi demokrasi.
PepsiCo dan perusahaan‐perusahaan lain menyampaikan tentang sebuah kebijakan ‘keterlibatan
konstruktif’. Menurutnya, cara terbaik agar junta militer melakukan reformasi adalah dengan tetap
berada di Burma dan menekan pihak militer untuk merubah kebijaksanaannya. Kondisi ekonomi
yang membaik akan membentuk kelas menengah yang mampu memperjuangkan demokrasi.
”Perdagangan bebas akan menghasilkan masyarakat bebas” adalah slogan favorit PepsiCo dan
perusahaan lainnya. Akan tetapi mulai karena begitu kuatnya desakan, akhirnya pada tahun 1996
PepsiCo melakukan divestasi atas saham pabrik botol di Burma. Tahun 1997, PepsiCo menjual
sahamnya ke Thein Tun, namun dengan tetap mematuhi perjanjian untuk memberikan lisensi
selama 10 tahun pada perusahaan botol tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai tindakan setengah‐
setengah dan para kritikus terus melakukan kritiknya terhadap PepsiCo.
(Sumber: Etika Bisnis, Manuel G Velasquez, 2005)
Pertanyaan:
8/19/2019 asuransi bakrie
9/14
1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan dari kasus di atas, yang dapat digolongkan
sebagai pelanggaran etika bisnis.
2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa
yang dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?
3. Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
4.
Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh perusahaan PepsiCo yang
menyebabkan tidak segera terselesaikannya polemik pelanggaran etika bisnis tersebut?
Kasus V. CSR
Sebuah perusahaan penambangan minyak beroperasi di sebuah pulau terpencil yang berpenduduk
100.000 jiwa. Sebagian besar penduduk adalah nelayan dengan tingkat ekonomi rendah. Kondisi
sanitasi dan kesehatan masyarakat masih buruk. Penduduk mengandalkan air hujan utk keperluan
sehari‐hari. Kebutuhan air pada musim kemarau hanya dipenuhi dengan air hujan yang ditampung
selama musim hujan. Karena keterbatasan air tersebut, penduduk terbiasa untuk melakukan BAB
dan membuang
sampah
di
laut.
Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat, Perusahaan tersebut
merumuskan program CSR berupa penyediaan delapan pompa sumur dalam dan pembuatan MCK
untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat. Ketika pembangunan selesai,
masyarakat dapat menikmati ketersediaan air bersih. Namun mereka masih lebih menyukai untuk
melakukan BAB dan membuang sampahnya ke laut. Setahun setelah dilaksanakannya CSR tersebut,
terjadi beberapa kali demonstrasi oleh masyarakat yang menuntut kesempatan kerja dan perbaikan
tingkat ekonomi masyarakat.
Pertanyaan:
1.
Berikan komentar
kelompok
Anda
tentang
program
CSR
yang
dilaksanakan
oleh
PT
X.
2.
Hal apakah yang harus dilakukan oleh PT X dalam menghadapi permasalahan dengan penduduk?
KASUS VI. PENYELUNDUPAN LIMBAH B3
Dinas Bea Cukai, pada tanggal 28 Januari 2012 berhasil membongkar upaya penyelundupan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok. Limbah tersebut dikirim dari Inggris
dan Belanda dengan dokumen palsu, dan tiba di Jakarta dalam tiga kapal antara bulan Desember
2011 hingga Januari 2012. Sebanyak 89 peti kemas berasal dari Inggris dan 24 dari Belanda. Masing‐
masing
peti
kemas
berbobot
28.2
ton.
Dalam dokumen ke‐113 kontainer dilaporkan berisi scrap baja. Namun yang ditemukan bukan hanya
scrap baja, melainkan juga limbah plastik yang bersimbol ‘berbahaya’, tanah dan kotoran lainnya
yang berbau menyengat (The Jakarta Globe, 2012).
Pertanyaan:
1.
Peraturan apa sajakah yang terkait dengan kasus tersebut di atas?
8/19/2019 asuransi bakrie
10/14
2. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal
tersebut?
KASUS VII. LIMBAH PABRIK KULIT
Sebuah
pabrik
kulit
yang
terletak
di
Jawa
Timur
mempunyai
bak
penampung
limbah
cair
berkapasitas 27 m3. Limbah yang ditampung secara periodik dibuang ke sungai tanpa dilakukan
pengolahan terlebih dahulu. Pembuangan terutama dilakukan pada saat hujan lebat. Pabrik kulit
tersebut baru saja menelan korban jiwa. Seorang petugas yang ditugaskan membersihkan lumpur di
dasar bak penampung, tewas ketika melakukan tugasnya. Diduga petugas tersebut tewas akibat gas
beracun yang tersisa di bak tsb. (Harian Jawa Pos 2011).
Pertanyaan:
1. Jelaskan tentang bahaya limbah pabrik kulit sehingga menyebabkan tewasnya operator
tersebut.
2.
Peraturan
apa
sajakah
yang
terkait
dengan
pembuangan
limbah
tersebut?
3. Hal apakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak pabrik kulit terhadap limbahnya?
KASUS VIII. PENCEMARAN AIR DAN AIR TANAH OLEH SALSBURRY LABORATORIES
Salsburry Laboratories yang terletak di kawasan Charles City, Iowa utara , memproduksi obat‐obatan
untuk hewan dan ternak. Sejak tahun 1953 hingga 1977, perusahaan tersebut menimbun 181.230
m3 lumpur arsen dan limbah kimia lainnya di lokasi LaBounty, yang terletak di tepi sungai Cedar.
Sungai Cedar mengalir ke arah selatan dengan melewati sebagian besar negara bagian Iowa.
Sebanyak 300.000 penduduk menggunakan air sumur yang terletak di dataran alluvium di daerah
pengaliran sungai (DPS) Cedar. Departemen Kualitas Lingkungan (DKL) Iowa menemukan bahwa air
sumur dan Sungai Cedar tercemar oleh arsenat dan sejumlah polutan kimiawi lainnya (Dahl, 1980).
Pertanyaan:
1.
Apakah bahaya arsen terhadap kesehatan?
2. Peraturan apa sajakah yang dilanggar Salsburry Laboratories?
3.
Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan Salsburry Laboratories terhadap limbahnya dan
terhadap timbunan limbah di LaBounty?
KASUS IX. EMISI DIOKSIN
Perusahaan Industri Chemische Meda Societa Aromia yang terletak di Seveso, Itali, memproduksi
1,4,5‐triklorofenol. Sebuah unit produksi dari perusahaan tersebut pada suatu saat melakukan
proses pemanasan, berlebihan yang mengakibatkan diemisikannya senyawa 2,3,7,8‐
tetraklorodibenzo‐ p‐dioksin, atau yang dikenal sebagai dioksin. Senyawa yang sangat beracun
tersebut terlepas ke atmosfir dan bergerak ke arah selatan, menuju Milan. Pemerintah setempat
melakukan evakuasi penduduk dan ternak. Sebanyak 41 drum limbah dioksin berhasil diamankan
dalam pembersihan lokasi pabrik. Limbah yang mematikan tersebut ditangani berbagai pihak.
8/19/2019 asuransi bakrie
11/14
Limbah dikirim ke Perancis melalui Paris untuk ditangani lebih lanjut. Namun dalam proses
pengangkutannya kontainer yang berisi limbah tersebut dinyatakan berisi limbah tar di dalam
dokumen (Lesser, 1984; Wentz, 1989).
Pertanyaan:
1.
Apakah bahaya
dioksin
terhadap
kesehatan?
2.
Peraturan apa sajakah yang dilanggar perusahaan industri tersebut?
3. Bagaimanakah seharusnya perusahaan tersebut melakukan proses produksi dan menangani
limbahnya?
KASUS X. PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI DI ABM‐WADE
ABM Wade merupakan salah satu dari belasan tempat pembuangan limbah industri di Amerika
Serikat. Pada pertengahan era 1970‐an pihak operator menerima limbah B3, yang ditimbun baik di
dalam tanah, maupun di atas permukaan tanah. Pada bulan Pebruari 1978 timbunan limbah B3 di
lokasi
tersebut
terbakar.
Penduduk
sekitar
terpapar
asap
beracun
dan
run‐
off
(limpasan
air
hujan)
yang mengandung polutan beracun dari ABM Wade, mengalir ke arah Sungai Delaware (Blackman,
2001).
Pertanyaan:
1. Bagaimanakah seharusnya sistem pembuangan limbah industri B3 di ABM Wade?
2. Hal apakah yang harus dilakukan pasca terjadinya kebakaran?
KASUS XI. PERSAINGAN ANTAR PERUSAHAAN TELKOM
Perusahaan X dan
perusahaan
Y bergerak
dibidang
jasa
telekomunikasi.
Kedua
perusahaan
ini
kalah
bersaing dengan perusahaan Z yang juga bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Untuk memenangi
persaingan tersebut, perusahaan X dan Y sepakat membuat perjanjian menetapkan harga pasar,
mengatur produksi dan pemasaran. Selain itu kedua perusahaan juga sepakat untuk membagi
wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas produk jasa masing‐masing. Ini dimaksudkan untuk
menyaingi perusahaan Z tersebut. Enam bulan berikutnya revenue perusahaan Z menurun drastis.
Setelah perusahaan Z melakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan indikasi bahwa ada permainan
antara perusahaan X dan perusahaan Y yang bertujuan untuk memenangkan persaingan dengan
perusahaan Z.
Pertanyaan:
Pelanggaran apakah yang telah dilakukan perusahaan X dan Y, serta bagaimanakah solusinya?
8/19/2019 asuransi bakrie
12/14
KASUS XII. GANGGUAN KESEHATAN AKIBAT OBAT NYAMUK
Anti nyamuk X dianggap produk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari manusia.
Namun ternyata murahnya harga tersebut membawa dampak negatif bagi pemakainya. Telah
ditemukan kandungan zat kimia berbahaya di dalam anti nyamuk X yang dapat membahayakan
kesehatan konsumennya, yaitu propoxur dan diklorvos. Dua zat ini berakibat buruk bagi kesehatan
manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan
terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan diklorvos untuk pestisida
dalam rumah tangga sejak awal 2004. Namun ternyata pihak produsen masih menciptakan produk
baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa pengawasan yang signifikan oleh pemerintah.
Suatu ketika seorang konsumen bernama Agus mengalami keracunan yang disebabkan anti nyamuk
X tersebut.
Sehingga
Agus
harus
di
rawat
inap
di
rumah
sakit
karena
mengalami
gangguan
pernapasan. Setelah sehat, Agus menggugat perusahaan yang memproduksi anti nyamuk X tersebut.
Pertanyaan:
Pelanggaran apakah yang telah dilakukan perusahaan tersebut, serta bagaimanakah solusinya?
KASUS XIII. KONFLIK PIMPINAN DAN KARYAWAN
Berawal dari kekecewaan kepada pihak managemen PT X, puluhan karyawan dari masing‐masing
departemen perusahaan kayu yang berbasis di Kalimantan mengancam keluar dari perusahaan dan
pindah Ke PT Y. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut telah mengingkari bonus
yang dijanjikan kepada para karyawa. Sebelumnya para karyawan PT X dijanjikan pihak managemen
akan mendapatkan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meskipun target
perusahaan telah tercapai sejak empat bulan yang lalu, janji pemberian bonus tidak kunjung
direalisasikan. Akibatnya 50% karyawan dari masing‐masing departemen berencana pindah ke PT Y.
Namun rencana
pindah
tersebut
terhalang
oleh
pihak
perusahaan
yang
tidak
ingin
melepaskan
begitu saja para karyawannya. Beberapa pimpinan PT X mendatangi beberapa karyawan yang akan
mengikuti interview di PT Y, dengan didampingi security berpakaian seragam dan bebas ke lokasi
interview. "Jujur saja, kami ketakutan. Soalnya pihak management membawa security satu truk dan
preman untuk menjegal kami agar tak jadi diinterview," kata salah satu karyawan yang akan
mengikuti interview.
8/19/2019 asuransi bakrie
13/14
Menanggapi hal tersebut, secara pribadi pihak Manager PT X mengatakan, bahwa hal itu tidak
benar. Ancaman untuk hengkang sudah kedua kalinya. Mekanisme untuk keluar dari perusahaan
karyawan sudah ditentukan dalam kesepakatan kontrak kerja sebelumnya. Jadi prosesnya tidak
semudah itu.
Pertanyaan:
Pelanggaran apakah yang telah dilakukan PT X dan PT Y, serta bagaimanakah solusinya?
KASUS XIV. KETERLAMBATAN PESAWAT
Pada tanggal 16 Agustus 2013 David berencana pergi dari Jakarta ke Surabaya pada pukul 08.35 WIB
dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Wings Air. Hingga batas waktu yang tertera di tiket,
ternyata pesawat
tak
kunjung
berangkat.
David
mencoba
mencari
informasi,
tetapi
ia
merasa
kurang
mendapat pelayanan. Keberangkatan pesawat terlambat 3,5 jam dari jadwal. Selanjutnya David
mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap kasus tersebut ke Lion Air selaku pemilik Wings Air.
Pertanyaan:
Pelanggaran apa yang telah dilakukan Lion dan cara apa yang ditempuh oleh DAVID biar dia dapat
ganti kerugian?
KASUS XV. KONFLIK ANTARA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
Dalam sebuah perusahaan seringkali timbul konflik antara komisaris/pemegang saham dan
manajemen (direksi) yang disebabkan karena pihak komisaris, yang umumnya adalah pemegang
saham, selalu mengharapkan keuntungan yang sesuai target.
Pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan selalu berhadapan dengan kondisi riil makro dan
mikro ekonomi yang sedang terjadi di pasar. Sedangkan pihak komisaris/pemegang saham seringkali
tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi karena mereka telah memiliki business plan
sendiri dan membutuhkan keuntungan untuk diinvestasikan lagi di bidang usaha yang lain. Terlebih
lagi komisaris/pemegang saham selalu dengan mudah mengganti personil manajemen yang
dianggap tidak sejalan.
Hal tersebut di atas menyebabkan manajemen harus bekerja keras, di bawah tekanan dan bahkan
harus mengesampingkan sikap profesional dan independensinya demi menjaga posisinya agar tidak
tergusur dan memenuhi target perolehan keuntungan tanpa memperhitungkan resiko bagi nama
baik perusahaan. (Sumber : Etika Bisnis, Irham Fahmi, 2013)
Pertanyaan:
8/19/2019 asuransi bakrie
14/14
Bagaimanakah Sikap anda sebagai direksi yang harus menjaga nama baik perusahaan sekaligus
mengakomodasi kepentingan komisaris/pemegang saham.
KASUS XVI. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Salah satu program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah pemerataan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan dengan cara mengurangi angka pengangguran. Salah satu upaya
yang ditempuh pemerintah daerah untuk itu adalah meningkatkan peluang kerja di daerah dengan
cara mewajibkan para pelaku industri di daerahnya untuk mempekerjakan penduduk asli daerah
sebanyak minimal 40% dari seluruh karyawannya.
Akan tetapi banyak perusahaan yang belum dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan alasan
tingkat pendidikan dan kompetensi yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Alasan
tersebut memicu kemarahan dan demonstrasi masyarakat setempat yang berujung pada perusakan
barang‐barang milik perusahaan. (Sumber : Etika Bisnis, Irham Fahmi, 2013)
Pertanyaan:
Bagaimanakah sikap Anda sebagai direksi dan apakah solusi etis bagi pihak pemerintah daerah dan
masyarakat?
KASUS XVII. KECELAKAAN LALU LINTAS DAN GANTI RUGI
Pada suatu malam, seorang pengendara motor terpelanting dan meninggal dunia akibat sepeda
motornya terperosok ke sebuah lubang yang cukup dalam. Lubang tersebut muncul akibat
penambalan yang tidak sempurna di bekas lubang proyek galian pemasangan box culvert. Pada
lokasi kecelakaan
tertulis
papan
yang
menyebutkan
nama
dan
alamat
perusahaan
(CV
X)
yang
mengerjakan proyek tersebut. Pihak keluarga korban meminta bantuan pengacara dan memiih
penyelesaian secara kekeluargaan dengan menuntut ganti rugi kepada CV X atas kelalaian tidak
memasang penerangan dan rambu‐rambu. Akan tetapi CV X tidak bersedia bertanggungjawab
karena proyek dikerjakan siang hari sehingga tidak ada kewajiban untuk memasang penerangan.
Pihak CV X juga menyataan bahwa di lokasi sudah terpasang lampu penerangan jalan. (Harian
Kompas, September 2013)
Pertanyaan:
Bagaimana sikap anda sebagai pengacara dan apa solusi etis bagi kedua belah pihak?
ooOoo