9BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas beberapa sub-bab yaitu tinjauan pustaka yang menge-

mukakan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian

yang akan dilakukan. Kedua, merupakan konsep yang mengemukakan acuan-

acuan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Ketiga, berupa tinjauan

terhadap teori yang ada dan keempat adalah model penelitian yang menjabarkan

pola pikir penelitian.

2.1 Kajian Pustaka

Dalam subbab ini akan dijabarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan

penelitian ini. Serta akan dicari persamaan dan perbedaannya untuk menghindari

adanya penduplikasian penelitian. Penelitian yang pertama berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Pada Area Wisata Gili

Trawangan. Penelitian ini dilakukan oleh Zul Hakim1, yang bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar nilai sumber daya alam dan lingkungan di area wisata

Gili Trawangan dengan menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah

kunjungan individu di area wisata tersebut. Variabel-variabel yang di teliti beaya

perjalanan, beaya waktu, persepsi pengunjung (responden), karakteristik

1 Zul Hakim, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Pada Area Wisata GiliTrawangan, (Universitas Mataram. 2007), hal. 53-59

10

substitusi, pendapatan individu, dan tingkat keamanan mempengaruhi jumlah

kunjungan individu ke kawasan area wisata Gili Trawangan. Pada penelitian ini

yang dapat diacu adalah persepsi pengunjung dan tingkat keamanan dalam

mempengaruhi jumlah kunjungan individu. Persamaan usulan penelitian ini

dengan Penelitian Zul Hakim adalah jumlah kunjungan individu di area wisata dan

persepsi pengunjung sedangkan perbedaannya adalah penelitian Zul Hakim

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai sumber daya alam dan

lingkungan di area wisata Gili Trawangan, sedangkan usulan penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi dalam aspek

kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ke-dua berjudul Kajian Pengembangan Pariwisata di Kecamatan

Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (aspek infrastruktur,

peran pemerintah, pemasaran dan promosi) oleh Andi Ritna Lamakarate.2

Penelitian ini mengkaji masalah pengembangan pariwisata di Kabupaten

Donggala dari aspek infrastruktur, peran pemerintah, pemasaran, dan promosi.

Persamaan penelitian oleh Andi Ritna Lamakarate dengan penelitian ini adalah

melihat kenyataan pengembangan pariwisata di lapangan serta peran pemerintah

dalam pengembangan tersebut. Perbedaannya adalah penelitian oleh Andi Ritna

Lamakarate meneliti kegiatan pariwisata di Kecamatan Banawa Kabupaten

Donggala dari aspek infrastruktur untuk penyediaan fasilitas bagi wisatawan.

Namun penelitian ini melihat pengelolaan kawasan wisata dalam aspek

kelembagaan dan pastisipasi masyarakat.

2 http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-herajenggu-30436,diakses tanggal 10 Desember 2009, pukul 10.00wita

11

Penelitian ke-tiga mempunyai judul Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Kawasan Gunung Salak: Studi Kasus Masyarakat Sekitar

Kawasan Gunung Salak Bogor, Jawa Barat oleh Harry Kartiwa (Tesis S2,

Universitas Indonesia).3 Penelitian ini melihat pengelolaan kawasan konservasi di

Gunung Salak, Bogor. Hal yang dapat diacu dalam penelitian ini adalah teori

dalam mengelola suatu kawasan. Persamaan penelitian oleh Harry Kartiwa ini

dengan penelitian ini adalah melihat suatu pengelolaan kawasan, yang bertujuan

untuk kelestarian lingkungan dan sosial. Perbedaannya adalah penelitian ini juga

melihat dari aspek kelembagaan dan berlokasi di daerah pesisir.

Penelitian ke-empat berjudul Peranan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Kabupaten Lombok Barat dalam Penataan dan Pengembangan Objek yang

Berbasis Alam pada Objek Wisata Pantai Senggigi oleh Suras Diani4. Penelitian

ini membahas bagaimana peranan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten

Lombok Barat dalam menata dan mengembangkan objek wisata Pantai Senggigi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Suras Diani adalah bertempat di

Pantai Senggigi, tapi cakupan penelitian penulis lebih luas, karena meneliti

Kawasan Wisata Senggigi. Hal yang membedakan adalah penelitian ini

membahas dari aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat, sedangkan Suras

Diani meneliti peran dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

3 http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=93299, diakses tanggal 27 April2010, pukul 13.00 wita4 Diani, Peranan Dinas Peranan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat

dalam Penataan dan Pengembangan Objek yang Berbasis Alam pada Objek Wisata PantaiSenggigi, (Universitas Mataram, 2004)

12

2.2 Konsep

Dalam konsep akan dibahas mengenai pengertian dari judul penelitian, yaitu

Aspek Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan

Wisata Senggigi Nusa Tenggara Barat

2.2.1 Aspek Kelembagaan

Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau

organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.5 Aspek

kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada prilaku dengan nilai, norma dan

aturan yang mengikuti dibelakangnya.6

Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis7, yaitu lembaga formal dan

lembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi

tiga kategori,8 yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah

lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori

sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga

yaitu lembaga garis (line organization, military organization); lembaga garis dan

staf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization).

Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan

usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan5 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997),

hal:979.6 Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya MembangunRumusan Yang Lebih Operasional, (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,Bogor, 2009) dalam www.kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti,diakses tanggal 23 Oktober 2010, pukul 13.00 wita.7http://organisasi.org/pengertian_definisi_dan_arti_organisasi_organisasi_formal_dan_informal_belajar_online_lewat_internet_ilmu_manajemen, diakses tanggal 17 Desember 2010.8 Bulkis, Manajemen Pembangunan, (Universitas Hasanudin, Makasar), hal: 16.

13

nilai, norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area

aktivitas tempat berlangsungnya.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari kata to participate9, yang dapat diartikan ikut

serta. Menurut Tosun10 partisipasi dapat membuat masyarakat, penduduk

melakukan berbagai kegiatan, baik itu berskala lokal maupun nasional. Partisipasi

yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan

skala kegiatan.11 Partisipasi itu antara lain, partisipasi karena paksaan

(manipulative participation), partisipasi dengan kekuasaan dan ancaman (coercive

participation), partisipasi karena adanya dorongan (indiced participation),

partisipasi yang bersifat pasif (passive participation) dan partisipasi secara

spontan (spontaneous participation). Sedangkan dari segi bentuk, partisipasi

memiliki dua bentuk, yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal

Terdapat kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif, tanpa suatu insentif

maka partisipasi tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut

serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki

harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan. Jadi pengertian

partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau penduduk dalam

berbagai kegiatan baik yang bersifat lokal maupun nasional, dapat terjadi secara

9 Wojowasito dalam Madiun, Nusa Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern,

(Udayana University Press, Denpasar, 2010), hal: 1710

Tosun, Expected Nature Of Community Participation In Tourism Development, (School OfTourism and Hotel Management, Turkey, 2004), hal:49411 Tosun, Expected Nature Of Community Participation In Tourism Development, (School OfTourism and Hotel Management, Turkey, 2006), hal:494

14

sukarela, paksaan, spontan, adanya dorongan maupun pasif dengan bentuk secara

vertikal atau horizontal.

2.2.3 Pengelolaan

Definisi dan pengertian pengelolaan menggunakan beberapa pemahaman,12

yaitu: Proses mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan

pembangunan yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut.

Dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan

secara rasional tentang pemanfaatan segenap sumberdaya alam yang terkandung

didalamnya secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.

26 tahun 2007, pengelolaan berarti suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan.13 Tahapan yang akan dilakukan adalah mengkaji

pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Lombok Barat, pihak swasta

dan masyarakat di sekitar kawasan.

Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian keputusan tentang pemanfaatan sumber daya alam

yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan.

2.2.4 Kawasan Wisata Senggigi

Pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau

budidaya.14 Fungsi budidaya dilihat dari adanya fasilitas penunjang pariwisata,

seperti hotel, restoran, dermaga dan lain sebagainya, sedangkan fungsi lindung

terlihat dengan adanya wilayah yang dilindungi keberadaanya, seperti terumbu

12 http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan, diakses tanggal 14 april 2010, pukul 13.00 wita.13

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.14

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007, pasal 1

15

karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Selain itu, kawasan juga berarti daerah

yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional

kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan

rekreasi.15 Sementara itu Bryant dan White16 dalam bukunya menyebutkan bahwa

pembangunan harus memperhatikan masalah lingkungan. Banyak sumber daya

alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dipikirkan kelangsungan

kedepannya. Bagi negara berkembang yang sedang memasuki kemajuan modern

dalam dunia industri, tetapi sudah diingatkan agar waspada terhadap kerusakan

lingkungan.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan

daya tarik wisata.17 Dalam pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu:

kegiatan perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu

seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Menurut Soetomo,18 berdasarkan pada ketentuan WATA (World Association of

Travel Agent), wisata adalah perjalanan keliling selama lebih dari tiga hari, yang

diselenggarakan oleh suatu kantor perjalanan di dalam kota dan acaranya melihat

di berbagai tempat atau kota baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi

berdasarkan dari pendapat beberapa orang, wisata dapat diartikan sebagai kegiatan

15 http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan, diakses tanggal 14 april 201016

Bryant dan white, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang ( Westview Press Inc.,1982), hal.2517 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 118

Soetomo dalam http://mangkutak.wordpress.com/2009/01/05/dasar-pengertian-pariwisata/,diakses tanggal 14 April 2010, pukul 10.00 wita.

16

perjalanan keliling yang bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik

di berbagai tempat.

Senggigi adalah salah satu kawasan wisata pantai yang terletak di Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Terletak di sebelah Utara dari ibukota Provinsi, yaitu Kota

Mataram. Kawasan Wisata Senggigi merupakan pusat daerah wisata pantai

dengan kemewahan hotel bintang, restoran, dan tempat-tempat hiburan yang

menarik. Pantai senggigi dengan karang lautnya merupakan tempat tinggal

beraneka ragam kehidupan laut dan karangnya yang indah sangat cocok untuk

olah raga air.

Dari keseluruhan kata yaitu Aspek Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi, NTB dapat diartikan sistem

kelembagaan dan keikutsertaan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian keputusan secara kontinu dalam mengimplementasikan suatu

rencana di wilayah Senggigi yang merupakan daerah tujuan wisata pantai dengan

tujuan kegiatan perjalanan keliling dan sementara untuk menikmati objek dan

daya tarik wilayah tersebut.

2.3 Landasan Teori

Dalam landasan teori akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan

dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

17

2.3.1 Teori Pengelolaan Kawasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007, pengelolaan

berarti suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.19

Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya,

kawasan lindung berarti wilayah yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian

lingkungan hidup sedangkan kawasan budidaya berarti wilayah yang ditetapkan

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia

dan buatan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mampu

memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan

potensi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa mendatang. 20

Pengelolaan kawasan21 dapat diartikan sebagai proses peran serta sumber

daya manusia secara berkesinambungan dan sistematis dalam pengalokasian dan

pemanfaatan sumber daya alam untuk membawa kawasan pada kondisi yang lebih

baik pada masa yang akan datang dan memecahkan masalah kawasan pada saat

ini. Dimensi pengelolaan kawasan yaitu partisipasi masyarakat, kelembagaan,

infrastruktur, keterlibatan swasta, transportasi, sumber daya manusia, peraturan

dan kebijakan, pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan masyarakat,

pemerintah dan swasta, finansial/keuangan dan manajemen promosi. Dari

keseluruhan dimensi tersebut, akan dibahas dua dimensi saja, yaitu kelembagaan

dan partisipasi masyarakat, karena di awal penelitian terdapat indikasi lemahnya

19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.

20 Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomer: Km.67 / Um.001 /Mkp/ 2004 TentangPedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil

21 Bobi, Definisi dan Cakupan Urban Planning dan Urban Management. (Magister PerencanaanKota dan Daerah, UGM: 2002), hal.3

18

penegakan aturan, dan pengelolaan kawasan menyangkut stakeholder yang

terlibat.

Pengelolaan terdiri atas dua elemen yang saling terkait, yaitu organisasi

tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan mengerahkan orang untuk melaksanakan

tugas tersebut. Berdasarkan pada dua elemen tersebut, ada berbagai tugas

pengelolaan22 sebagai berikut: a) mengidentifikasi proses pelatihan dan

rekrutmen, dukungan lingkungan terhadap proyek, dan kesenjangan informasi; b)

merundingkan tugas-tugas dan hubungan-hubungan para staf, hubungan antara

pendukung di luar organisasi dengan staf, dan prosedur penyelesaian konflik; c)

mengorganisasi pelaksanaan proyek, proses-proses komunikasi, dan proses-proses

untuk menanggulangi kemacetan; d) melakukan penyeliaan prosedur pemantauan,

jadwal dan anggaran; e) belajar dari evaluasi dan umpan balik.

Berdasarkan beberapa teori pengelolaan tersebut, tahapan pengelolaan

dimulai dari survey awal atau mengidentifikasi lokasi, hingga tahapan monitoring

dan evaluasi. Teori pengelolaan ini akan digunakan dalam mengkaji tahapan-

tahapan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat

pada Kawasan Wisata Senggigi.

Daya dukung dan dampak pariwisata dapat dipengaruhi oleh karakteristik

daerah tujuan wisata dan kondisi penduduk lokal. Hal itu meliputi daya tarik dan

22 Bryant dan White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, (LP3S, 1989),hal.167, diterjemahkan oleh Simatupang.

19

proses lingkungan alam, struktur dan pembangunan ekonomi, struktur dan

organisasi sosial, organisasi politik dan tingkat pembangunan masyarakat. 23

Suatu rencana kerja dapat berupa rencana zoning, seperti diterapkan pada

perencanaan strategis pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, yang

dikembangkan dalam proyek Marine Resource Evaluation and Planning (MREP)

di Depdagri.24 Menurut Goeldner and Brent Ritchie25, perencanaan yang baik

menggambarkan hasil yang ingin dicapai dan cara yang sistematis untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah

pesisir yang melibatkan dua ekosistem atau lebih, sumber daya dan kegiatan

pemanfaatan pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah

pesisir secara berkelanjutan. Mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, bidang ilmu

dan keterkaitan ekologis.26 Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri atas tiga

tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, maka

nuansa keterpaduan/ holistik perlu diterapkan mulai dari tahap awal, yaitu

perencanaan hingga evaluasi.

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 1, menyebutkan bahwa :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu prosesperencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber DayaPesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah

23 Mathieson dalam Madiun, Nusa Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern (UdayanaUniversity Press, Denpasar, 2010), hal. 5524 Djunaedi, Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung

Kebijakan Otonomi Daerah, (Universitas Gadjah Mada. 2002).25 Goeldner dan Ritchie, Tourism Principles, Practices, Philosophies, (John Willey & Sons, Inc.

2002), hal. 44226

Op. Cit, hal. 12

20

Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan danmanajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam aturan ini dapat diketahui bahwa wilayah pesisir dikelola oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Adapun pasal 1 juga membahas tentang daerah

peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di

darat dan laut, sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan,

dan jasa-jasa lingkungan; yang berupa keindahan alam, permukaan dasar laut

tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi

gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang No.27 tahun 2007,

pasal 3 berasaskan atas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,

kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi,

akuntabilitas, dan keadilan. Sedangkan tujuannya pada pasal 4 adalah:

Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, danmemperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistemekologisnya secara berkelanjutan; Menciptakan keharmonisan dan sinergiantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Memperkuat peran serta masyarakatdan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalampengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapaikeadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan Meningkatkan nilaisosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakatdalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam mengelola suatu kawasan wisata yang terletak di daerah pesisir harus

melihat beberapa prinsip dasar27, diantaranya yaitu; a) wilayah pesisir adalah

27 Loc. Cit. hal. 157-172

21

suatu sistem sumber daya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam

merencanakan dan mengelola pembangunannya; b) tata ruang daratan dan lautan

harus direncanakan serta dikelola secara terpadu; c) batas suatu wilayah pesisir

harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola

serta bersifat adaptip; d) fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah

untuk mengkonservasi sumber daya milik bersama; e) semua tingkatan

pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan

pengelolaan wilayah pesisir; f) pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan

sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir; g)

evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi

masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir; h) pemanfaatan

multiguna merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir

secara berkelanjutan; i) pengelolaan sumber daya pesisir secara tradisional harus

dihargai. j) analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah

pesisir secara efektif. Beberapa prinsip pengelolaan wilayah pesisir ini dapat

digunakan sebagai pedoman dalam mengkaji pengelolaan yang telah dilakukan di

Kawasan Wisata Senggigi.

Bagi masyarakat pesisir dan laut, sumber daya yang ada tidak hanya berfungsi

sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari, tetapi mereka

sangat mengenal lingkungan disekitarnya dan tahu bagaimana mempertahankan

kelangsungan hidup secara harmonis sekaligus dapat mempertahankan

22

keberlanjutan dan kestabilan lingkungan di sekitarnya.28 Hak dan kewajiban yang

dimiliki masyarakat adat dalam mengelola wilayah laut dan pesisir juga

mempunyai kekuatan eksternal yang mampu melindungi wilayah tersebut dari

ancaman orang luar, termasuk negara.

Untuk kepentingan pengelolaan,29 batas ke arah darat suatu wilayah pesisir

ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) dan

batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian

(day-to-day management). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh

daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat

menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di

wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari

wilayah pengaturan. Dalam day-to-day management, pemerintah atau pihak

pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin

kegiatan pembangunan. Sementara itu, bila kewenangan semacam ini berada di

luar batas wilayah pengaturan (regulation zone), maka akan menjadi tanggung

jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulation zone

dengan instansi/ lembaga yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya

yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia

pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti

28 Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah

Pesisir, (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001), hal. IV-1629 Ibid

23

bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang

menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek

kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di

dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (open access), kecuali

pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan sasi,

Bali dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe Talaud dengan

kelembagaan Maneeh.30 Karaktersitik yang khas dan open access tersebut, maka

setiap pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya timbul konflik

kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta sangat mudah terjadinya

degradasi lingkungan dan problem eksternalitas.

Berdasarkan beberapa teori yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan kawasan mempunyai dua elemen pendekatan, serta memiliki dimensi

pengelolaan kawasan yaitu kelembagaan, partisipasi masyarakat, infrastruktur,

keterlibatan swasta, transportasi, sumber daya manusia, paraturan dan kebijakan,

pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan masyarakat, pemerintah dan

swasta, finansial dan manajemen promosi. Dapat diketahui bahwa pengelolaan

wilayah pesisir mencakup dua hal, yaitu wilayah perencanaan dan wilayah

pengaturan. Karena wilayah perencanaan dilakukan aktivitas membangun,

meyebabkan wilayah ini lebih luas dari wilayah pengaturan. Setiap wilayah pesisir

mempunyai karakteristik tertentu sehingga perlu perlakuan yang berbeda di setiap

tempat. Pengelolaan kawasan wisata pesisir menitik beratkan pada proses

keberlangsungan sumber daya alam yang ada. Pengelolaan diharapkan mampu

30 http://coastaleco.wordpress.com/2008/04/26/karakteristik-sosial-ekonomi-masyarakat-pesisir/,diakses tanggal 1 Maret 2009

24

melindungi lingkungan dari kerusakan tapi disisi lain tetap dapat mengembangkan

daerah pesisir dari segi pariwisata. Pada penelitian ini akan dikhususkan pada

aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

2.3.2 Teori Kelembagaan

Kelembagaan, atau institusi, pada umumnya lebih diarahkan kepada

organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat,

sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap

dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.31

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi

atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi

satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.32 Selain itu

lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi. 33

Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis34, yaitu lembaga formal dan

lembaga non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang

memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama, biasanya

mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah,

partai politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Lembaga non-formal adalah

31 Tony, dkk., Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, (World Forestry

Center: 2003), hal: 12.32

Ruttan dan Hayami, Toward a theory of induced institutional innovation, (Journal OfDevelopment Studies; 1984).33 North, North DC. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. (CambridgeUniversity Press: 1990).34http://organisasi.org/pengertian_definisi_dan_arti_organisasi_organisasi_formal_dan_informal_belajar_online_lewat_internet_ilmu_manajemen, diakses tanggal 17 Desember 2010.

25

kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya

hanya memiliki ketua saja, contohnya arisan ibu-ibu RT, belajar bersama, dan

sebagainya. Lembaga formal memiliki struktur yang menjelaskan hubungan-

hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagaimana

bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing

anggotanya. Lembaga formal bersifat terencana dan tahan lama, karena

ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel.35 Pada lembaga non-formal,

biasanya sulit untuk menentukan waktu nyata seseorang menjadi anggota

organisasi, bahkan tujuan dari organisasi tidak terspesifikasi dengan jelas,

lembaga non-formal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila kegiatan dan

hubungan yang terjadi di dalamnya dilakukan secara terstruktur atau memiliki

struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan.

Kelembagaan36 adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota

masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan

atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau

antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat

berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi

mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bulkis37, kelembagaan berarti

seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan

35 Winardi, 2003, http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial, diakses tanggal 17 Desember

2010, pukul 15.00 wita.36 North, North DC. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. (CambridgeUniversity Press: 1990). hal: 14.37

Bulkis, Manajemen Pembangunan, (Universitas Hasanudin, Makasar), hal: 9

26

tujuan hidup mereka. Kelembagaan38 berisi sekelompok orang yang bekerjasama

dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi menjadi suatu

kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (the rules) dan

kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan umum atau

bersama.39 Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik

dan aturan main, sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur,

fungsi dan manajemennya. Saat ini kelembagaan biasanya dipadukan antara

organisasi dan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosial yang

berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada

kebutuhan tersebut.40

Beberapa unsur41 penting dari kelembagaan adalah institusi, yang merupakan

landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; norma tingkah laku

yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk

mencapai tujuan tertentu; peraturan dan penegakan aturan; aturan dalam

masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan kerjasama dengan dukungan

hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota; kode etik; kontrak; pasar; hak

milik; organisasi; insentif. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi

menjadi tiga kategori,42 yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan

38 Bobi, Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan,

kelembagaan dan Peraturan. (Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM: 2002), hal.139

Loc. Cit hal. 1240 Amitai Etzioni, Organisasi-organisasi Modern, (UI Press Pustaka Bradjaguna, Jakarta, 1982),hal: 7.41

Op. cit hal 1542 Bulkis, Manajemen Pembangunan, (Universitas Hasanudin, Makasar), hal: 16.

27

pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi);

kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta).

Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line organization, military

organization); lembaga garis dan staf (line and staff organization); lembaga

fungsi (functional organization). Lembaga garis bertanggung jawab pada satu

atasan dan bertanggung jawab penuh pada tugasnya. Lembaga garis dan staf wajib

melaporkan laporan kegiatan pada satu atasan, pemberian nasehat dari beberapa

atasan kepada satu atasan yang lebih tinggi, dan lembaga fungsi bertanggung

jawab kepada lebih dari satu atasan yang sesuai dengan spesialisasi masing-

masing.43

Tiga jenis dasar44 dari lembaga yaitu: Lembaga Sistem Otoriter, terdapat dua

tingkatan kedudukan, atasan dan bawahan. Atasan bertugas untuk membina dan

menguasai yang lain, suka maupun tidak suka, biasanya ditentukan oleh

keturunan, kekayaan, umur, pendidikan, kedudukan/kemampuan, hal ini

menyebabkan atasan memutuskan segala sesuatu sendiri; Lembaga Sistem

Demokrasi, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang,

pemimpin berfungsi sebagai yang satu dari yang sama; Lembaga Sistem Biarkan

Saja (claissez faire) semua anggota sama tingkat kedudukan dan fungsi sehingga

menyebabkan pemimpin tidak memiliki arti dan tidak mempunyai fungsi.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diketahui pengertian kelembagaan

adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat,

43 Phil A., Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, (Binacipta, Bandung, 1989), hal: 25.44 Wiryanto F., Membangun masyarakat, (Alumni, Bandung, 1986), hal: 101

28

diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk

hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-

faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-

formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.3 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat45 yaitu melibatkan seluruh warga dalam pengelolaan,

seperti adanya institusi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

(forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga

masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk memberikan pendapat pada

pemerintah (asosiasi, perkumpulan, lingkungan, RT/RW). Masyarakat harus aktif

dalam institusi dan lembaga untuk mempengaruhi keputusan publik. Keuntungan

dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, yakni membantu menciptakan

peluang baru bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, pengembangan

regional untuk menpelajari masa lampau, dan mampu mempromosikan

keseimbangan lingkungan alam, benda cagar budaya, tempat tinggal yang nyaman

dan local genius. 46

Partisipasi yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari

perbedaan skala kegiatan.47 Partisipasi itu antara lain, partisipasi karena paksaan

(manipulative participation), partisipasi dengan kekuasaan dan ancaman (coercive

45 Bobi, Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan,kelembagaan dan Peraturan. (Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM: 2002), hal.5

46Natori dalam Madiun, Nusa Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern, (UdayanaUniversity Press, Denpasar: 2010), hal. 5347 Tosun, Expected Nature Of Community Participation In Tourism Development, (School OfTourism and Hotel Management, Turkey, 2006), hal:494

29

participation), partisipasi karena adanya dorongan (indiced participation),

partisipasi yang bersifat pasif (passive participation) dan partisipasi secara

spontan (spontaneous participation).

Definisi partisipasi menurut kalangan di lingkungan aparat perencana dan

pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung program-

program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya secara mutlak.

Pengertian ini mengasumsikan adanya subordinasi subsistem oleh suprasistem dan

subsistem adalah suatu bagian yang pasif dari sistem pembangunan nasional.

Dalam melakukan pembangunan pada suatu kawasan, perencana dan pelaksana

menggunakan konsep hierarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan tersebut.

Proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah dianggap sebagai proyek

pembangunan untuk rakyat dan menjadi prioritas utama sedangkan proyek

pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat diistilahkan sebagai suatu

keinginan dan menjadi prioritas rendah.48

Pengertian lain dari partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah

dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan. Karena partisipasi merupakan suatu kerjasama, maka dalam

pengertian ini subsistem memiliki aspirasi nilai budaya yang perlu

direkomendasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program

pembangunan.49

Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai kerjasama yang bersifat

langsung dengan sedemikian rupa sehingga setiap kelompok masyarakat ataupun

48 Loekman, S., Menuju Masayarakat Partisipatif (Kanisius, Yogyakarta, 1995) hal: 206-207.

49 Op. Cit. hal 208

30

masyarakat sendiri dapat terlibat secara langsung dan nyata dalam proses

pembangunan.50

Dalam partisipasi terdapat beberapa hambatan yang harus disadari. Hambatan

itu berasal dari rakyat dan dari pemerintah. Hambatan dari rakyat adalah adanya

budaya diam atau enggan berpendapat, lemahnya kemauan untuk berpartisipasi

karena ada banyak peraturan atau perundang-undangan yang meredam keinginan

rakyat untuk berpartisipasi, contohnya UU No. 5 tahun 1979 mengenai kekuasaan

Kepala Desa/Pemerintah yang sangat kuat, dan lebih patuh pada perintah atasan

dari pada sebagai pengayom masyarakat.51

Terdapat kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif, tanpa suatu insentif

maka partisipasi tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut

serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki

harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan, dan hal ini yang

menyebabkan terjadinya mobilisasi. Usulan yang datang dari dinas (pemerintah)

yang biasanya lolos dalam proses seleksi dan dianggap sebagai proyek

pembangunan. Usul-usul dari masyarakat akan ditampung untuk memperkecil

makna dari partisipasi dan kebiasaan aparat pemerintah untuk curiga terhadap

setiap usul dari masyarakat karena merasa ada pihak lain yang menggerakan.52

Partisipasi memiliki dua bentuk, yaitu partsipasi horizontal dan partisipasi

vertikal. Dimaksud dengan partsipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai

kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota masyarakat dapat

50 Ndraha, T., Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, (BinaAksara, Jakarta, 1987), hal: 9451

Op. Cit. hal 21252

Op. Cit. hal 214-215

31

berpartisipasi secara sejajar satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha

bersama ataupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Sedangkan

partisipasi vertikal adalah masyarakat terlibat atau mengambil suatu bagian dalam

suatu program dari pihak lain, dimana masyarakat berada pada posisi sebagai

bawahan, klien dan pengikut.53

Beberapa tahapan dalam partisipasi yaitu: partisipasi dalam atau melalui

kontak sebagai suatu awal perubahan dengan pihak lain; partisipasi dalam

memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti

menerima maupun menolak; partisipasi dalam perencanaan pembangunan,

termasuk pengambilan keputusan. Perasaan yang terlibat dalam perencanaan perlu

ditumbuhkan sedini mungkin dalam masyarakat; partisipasi dalam pelaksanaan

operasional pembangunan; Partisipasi dalam menerima, memelihara dan

mengembangkan hasil pembangunan; dan partisipasi dalam menilai pembangunan

yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan perencanaan dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.54

Beberapa cara dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan adalah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; dijadikan

stimulus dalam masyarakat agar dapat mendorong timbulnya jawaban yang

diinginkan; dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi

membangkitkan tingkah laku yang diinginkan secara berlanjut. 55

53 Taliziduhu N., Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan masyarakat tinggal landas, (Bina

Aksara, Jakarta, 1987), hal: 102.54 Op. Cit. hal 10455

Ibid

32

Menurut Goldsmith dan Blustain56 masyarakat akan tergerak untuk

berpartisipasi jika: Partisipasi itu dilakukan melalui lembaga yang sudah diketahui

secara umum atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat; Partisipasi itu

memberikan manfaat secara langsung; Manfaat yang diperoleh melalui partsipasi

itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; dan dalam proses partisipasi terdapat

kontrol yang ditentukan oleh masyarakat.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan

keluaran. Sebagai masukan berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu

fase penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil

pembangunan dan penilaian pembangunan. Berfungsi menumbuhkan kemampuan

masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran berfungsi sebagai

keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres

Bantuan Desa, Lomba Desa, LKMD, KUD, dan sebagainya. 57

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan dapat diartikan partisipasi

masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam

merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi memiliki dua

bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal. Adanya budaya diam pada

masyarakat dapat menimbulkan partisipasi pasif, sehingga perlu dilakukan cara-

cara untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan memberikan insentif

dalam setiap kegiatan.

56 Op. Cit. hal 10557 Op. Cit. hal 122

33

Diagram 2.1 Model Penelitian

2.4 Model Penelitian

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai proses penelitian dari pengumpulan datasampai menghasilkan kesimpulan.

Perencanaan

Pengelolaan

Bagaimanakahkelembagaan danpartisipasi masyarakatdalam perencanaanKawasan WisataSenggigi ?

Bagaimanakahkelembagaan danpartisipasi masyarakatdalam pelaksanaandari perencanaanKawasan WisataSenggigi?

Bagaimanakahkelembagaan danpartisipasi masyarakatdalam pengendalianterhadap pelaksanaandari perencanaanKawasan WisataSenggigi?

Pelaksanaan

Pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi yang berkelanjutan,-Perencanaan pengelolaan kawasan dilihat dari aspek kelembagaandan partisipasi masyarakat.-Pelaksanaan pengelolaan kawasan dilihat dari aspek kelembagaandan partisipasi masyarakat.-Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dilihat dari aspekkelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Simpulan & RekomendasiUntuk Pemerintah Daerah LombokBarat, pihak swasta danmasyarakat Kawasan WisataSenggigi dalam PengelolaanKawasan Wisata Senggigi