TUGAS RESUME
BAB 3 (Pertemuan Ke-5)
KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN AKUNTANSI
BISNISBastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu
Pengantar. Erlangga. Jakarta FEBRIANITA DWI AYU (07.02.2.1.1.00040)
3.1 SEKTOR BISNIS (SWASTA) VERSUS SEKTOR PUBLIK Setelah jaman
primitif, masyarakat nomaden menjadi masyarakat yang lebih
berkembang. Dan karenan adanya kerja sama antara kelompok
nonpenguasa dan penguasa mulailah dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat pada suatu daerah yang akhirnya muncullah
kelompok swasta dan kelompok publik. Dan peranan Sektor Publik
seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedangkan Sektor swasta
seperti perusahaan-perusahaan swasta. Istilah Sektor Publik sendiri
memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu
ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh
sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak,
pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa
tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta,
misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya,
akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi
sektor swasta karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi
seperti faktor ekonomi, politik, kultural, dan demografi. Dan
perbedaan lainnya jika di sektor publik ada sebuah peraturan
undang-undang yang mengikat, sedangkan di sektor swasta tidak ada.
BUMN didirikan lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak
cenderung untuk mencari laba, dimana awal proses pembentukan BUMN
adalah melalui unit pemerintahan. Sedangkan Perusahaan swasta
didirikan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh laba
(keuntungan) disitulah salah satu perbedaan antara Sektor Publik
dengan Sektor Swasta. Saat ini BUMN lebih dikembangkan dengan
adanya Perusahaan Negara (BUMN) yang tidak hanya di sektor utilitas
tetapi juga di industri distribusi, produksi, dan jasa sehingga
membawa pengaruh besar di pasar karena bertujuan untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3.2 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
VERSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN Akuntansi Sektor Publik digambarkan
sebagai suatu institusi pemerintah Negara dan industri nasional
seperti perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, dan
perusahaan publik. Tujuan Akuntansi Sektor Publik yaitu untuk
memberikan informasi yang diperlukan secara tepat, efisiensi dan
ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi dengan menggunakan pengendalian
manajemen, dan untuk memberikan informasi bagi manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif
program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan
bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil
operasi pemerintah dan penggunaan dana publik dengan menggunakan
akuntanbilitas (Accountability). Akuntansi Pemerintahan
didefinisikan sebagai suatu sistem pengukuran kinerja pemerintahan
pada era Reformasi yang sangat didukung agar akuntansi dapat
mempertanggungjawabkan terhadap sumber daya yang akan digunakan
dalam memenuhi kebutuhan militer dan kelompok sipil. Pada Orde
Reformasi, praktik akuntansi pemerintahan mendapatkan dukungan yang
luas yang ditandai dengan tuntutan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN sehingga diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
1
3.3 AKUNTANSI (PELAPORAN KEUANGAN) DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
Pelaksanaan Akuntabilitas Publik dituntut dalam melaksanakan setiap
kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan pada era Reformasi. Dengan
adanya pelaksanaan Akuntabilitas Publik, UU No. 17/2003
mengasumsikan bahwa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang
dipertanggungjawabkan. Seperti halnya dengan laporan pemerintahan
pusat dan daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan menerapkan
indikator hasil seperti ekonomi, efisien, dan efektivitas. Pada
Bulan Juni 1999, Amerika mengeluarkan GASB Statement No. 34 Basic
Financial Statements and Management Discussion and Analysis for
State and Local Governments yang mana dalam pengambilan keputusan
dan akuntabilitas menerapkan suatu model pelaporan keuangan.
Akibatnya, reorientasi pengembangan ilmu dan praktik Internasional
dan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) harus
dilakukan dengan munculnya pengembangan sistem informasi keuangan
dan manajemen di pemerintahan. Akuntabilitas Publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanah/agen untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi
amanah/principal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta
pertaggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2
macam, yaitu : 1. Akuntabilitas Vertikal pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada pemerintah pusat dan parlemen. 2.
Akuntabilitas Horisontal pertanggungjawaban kepada masyarakat atas
pengelolaan sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik
dalam rangka pemberian pelayanan publik. Perbedaan Akuntansi Sektor
Swasta dengan Sektor Publik Tabel Perbedaan sifat dan karakteristik
Sektor Swasta Vs Sektor Publik No 1. PERBEDAAN Tujuan Organisasi
SEKTOR SWASTA Tujuan Profit Motive untuk memaksimumkan laba
(keuntungan). Pembiayaan Intern : Modal sendiri, laba ditahan,
penjualan aktiva. Pembiayaan Ekstern : Utang bank, obligasi. SEKTOR
PUBLIK Tujuan Non Provit Motive tidak untuk mencari laba tetapi
untuk memberikan pelayanan publik, dan kesejahteraan publik. Pajak,
retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan
asset Negara.
2.
Struktur Pendanaan (Keuangan)
3.
Pola Kepada pemegang saham dan Pertanggungjawaban kreditor atas
dana yang diberikan.
Pertanggungjawaban horizontal pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas, karena sumber dana yang digunakan organisasi
sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari
masyarakat (public fund) Pertanggungjawaban vertical
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat
dan parlemen (DPR/DPRD) Birokratis, kaku, dan hirarkis.
4.
Struktur Organisasi
Fleksibel, datar, piramid, lintas 2
fungsional. 5. Karakteristik Anggaran Sistem Akuntansi Tertutup
untuk publik, karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Accrual
Accounting mengakui pendapatan dan beban pada saat transaksi
terjadi Stakeholder internal manajemen, karyawan, dan pemegang
saham. Stakeholder eksternal Bank, serikat buruh, pemerintah,
pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan
pasar modal. Terbuka untuk publik, karena anggaran bukan sebagai
rahasia Negara. Cash Accounting mengakui pendapatan dan beban pada
saat kas diterima Stakeholder internal lembaga negara (kabinet,
MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik),
manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah.
Stakeholder eksternal masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat
pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang
menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas
organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan
internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan
generasi yang akan datang.
6.
7.
Stakeholder
Persamaan Sektor Swasta dan Sektor Publik 1. Keduanya merupakan
bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan keduanya
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah kelangkaan sumber daya sehingga di
tuntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien dan
efektif value for money 3. Keduanya membutuhkan informasi yang
handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 4. Pada beberapa
hal, keduanya menghasilkan produk yang sama. Misalnya pendidikan,
kesehatan, transportasi massa. 5. Keduanya terikat pada peraturan
perundangan dan ketentuan hokum lain yang disyaratkan. Pelaporan
Keuangan Sektor Publik versus Sektor Bisnis (Swasta) Ada empat
faktor yang mempengaruhi bentuk dan penyusunan Laporan keuangan
Sektor Publik dan Laporan keuangan Sektor Swasta yaitu lembaga
Sektor Publik, Sistem Pemerintahan suatu Negara, mekanisme
pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Perbedaan Laporan
Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta : 1.
Laporan unit pemerintah sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan
politik. 2. Laporan keuangan Sektor swasta sangat terikat dengan
aturan dan kriteria keuangan. 3. Pertanggungjawaban laporan unit
pemerintah ke DPR/DPRD dan masyarakat. 4. Kriteria
pertanggungjawaban laporan keuangan Sektor Swasta ditentukan oleh
para pemegang saham dan kreditor. 5. Laporan unit pemerintah
seharusnya dikembangkan sebagai pengembangan akuntabilitas publik.
6. Laporan keuangan Sektor Swasta hanya diungkap di tingkat
organisasi secara keseluruhan. 3
7. Laporan unit pemerintah secara keseluruhan dijadikan dasar
analisis prospek pemerintahan. 8. Laporan unit pemerintah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan keuangan Sektor
Swasta diperiksa oleh auditor independen. Persamaan Laporan
Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta : 1.
Kriteria validitas dan reliabilitas dokumen sumber. 2. Fungsi
Akuntabilitas menentukan dalam pelaporan keuangan. 3. Siklus
akuntansi yang dapat diperbandingkan. 4. Penetapan Standard
Akuntansi Keuangan oleh Organisai Independen. 5. Keduanya sama-sama
dapat diakui sebagai dasar hukum. Ekonomi, Efisiensi, Dan
Efektivitas Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik
memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana
value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : 1. Ekonomi
Perolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektivitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Manfaat
implementasi value of money : 1. Meningkatkan pelayanan publik. 2.
Meningkatkan efektifitas pelayanan publik dan pelayanan tepat
sasaran. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya
efisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
4
