ARTIKEL STOP KORUPSI !

Kembali hari ini kita memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Korupsi telah menjadi permasalahan diseluruh dunia. Jadi bukan Indonesia saja yang menderita penyakit akut ini. Berdasarkan rilis Lembaga Transparency International tentang Indeks Korupsi Dunia 2014 pada 3 Desember lalu, dari semua negara didunia, sepertiganya memiliki skor di bawah 50 (Skala 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih). Denmark dinyatakan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi dengan skor 92. Berikutnya Selandia Baru dengan skor 91, Finlandia 89, dan Swedia 87. Di wilayah Asia, Singapura menjadi negara yang paling bersih dengan skor 84 dan menempati posisi ke-7. Sementara Negeri Samurai Jepang di peringkat 15 dengan skor 76. Bagaimana dengan Indonesia? Kita menduduki peringkat 107 sebagai negara paling bersih dengan skor 34. Angka ini lebih baik dari tahun 2012 dan 2013 dengan skor 32. Paling tidak korupsi dan praktik sejenisnya berkurang sedikit di Bumi Ibu Pertiwi. Kiranya Kabinet Kerja Jokowi-JK dapat melakukan terobosan-terobosan cerdas untuk melakukan pencegahan korupsi APBN maupun APBD, minimal mampu menata birokrasi dan penggunaan anggaran yang transparan dan celah-celah kebocoran dapat ditutup.

Setiap Hari Anti Korupsi

Pada momentum hari anti korupsi, biasanya berbagai event diselenggarakan untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan kita semua untuk memupuk sikap anti korupsi dan memahami betapa berbahayanya korupsi. Berbagai spanduk “Berani Jujur Hebat!!!” akan bertebaran dimana-mana, mulai dari instansi pemerintah pusat sampai daerah, bahkan kelurahan dan desa-desa. Begitupula dengan lembaga-lembaga penegak hukum juga memiliki semangat yang sama bahkan harusnya lebih, dan tentu mereka sebenarnya harus bersih terlebih dahulu dari perilaku korup jika ingin memberantas korupsi.

Semangat anti korupsi ini seharusnya tidak hanya menjadi momentum sesaat tetapi setiap hari. Jangan sampai hari ini meminta bawahan pasang sepanduk anti korupsi didepan kantor Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, besoknya atau bulan depan sudah jadi tersangka/terdakwa korupsi. Begitu pula dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan TIPIKOR, termasuk KPK sendiri harus betul-betul menjaga integritasnya agar dapat dipercaya masyarakat. Tertangkapnya “oknum-oknum” aparat penegak hukum dalam kasus korupsi selama ini harus menjadi pelajaran bagi para penegak hukum untuk tidak coba-coba korupsi dengan berbagai modus, seperti menerima suap, jual beli perkara, terlibat mafia peradilan, dan lain-lain. Anda adalah penegak hukum dan bukan pelanggar

hukum. Sudah cukup kasus korupsi mantan Ketua MK menjadi contoh buruk yang mencoreng penegakan hukum di Indonesia.

Dimulai Dengan Budaya Anti Suap

Pada level nasional selama tahun 2014 berdasarkan data di website KPK (update 31 Oktober), tahap penyelidikan ada 73 perkara, penyidikan 49 perkara, penuntutan 37 perkara, inkracht 34 perkara dan eksekusi 40 Perkara. Kasus korupsi yang dominan dari data tersebut adalah tindak pidana penyuapan, yakni ada 16 perkara. Kasus suap menyuap tidak hanya terbanyak di tahun ini, namun sejak 4 tahun lalu. Tahun 2010 ada 19 perkara, 2011 ada 25 perkara, 2012 ada 34 perkara dan 2013 yang tertinggi yakni 50 perkara. Data ini menunjukkan bahwa praktik suap menyuap menjadi perilaku korup yang banyak terjadi. Suap menyuap dapat terjadi karena banyak hal, seperti penyebab korupsi yaitu untuk memenangkan proyek/lelang, agar terpilih sebagai anggota/ketua dilembaga tertentu, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, dan lain-lain. Praktik seperti ini sebenarnya juga terjadi disekitar kita dengan adapun pada skala yang lebih kecil dan terminologi yang lain, seperti uang rokok, uang terima kasih, uang damai, uang pelicin, uang koordinasi, dan lain-lain yang itu lumrah dilakukan. Tujuannya macam-macam, agar cepat selesai urusan, cepat jadi dokumennya, tidak perlu ditilang kendaraannya, tidak perlu diproses saat TI-nya dirazia, dan lain-lain. Namun disisi yang lain, adapula kebiasaan sebagian masyarakat kita yang tetap memberi uang kepada petugas meskipun jelas tertulis biaya gratis. Sementara petugas pun mengatakan dengan malu-malu, “seiklasnya saja” atau bahkan memasang tarif dengan alasan ini dan itu. Akibatnya sistem transparan yang coba dibangun pun gagal total. Pada kondisi ini, menurut saya institusi dengan budaya kerja transparan dan anti korupsi, petugas harus berani untuk tidak menerima dan menegaskan kembali bahwa tidak dipungut biaya serupiah pun. Sikap ini penting untuk menjaga integritas institusi dan pegawainya dari atas sampai bawah, sekaligus menjaga kepercayaan publik. Budaya kerja seperti ini dapat tercipta jika mental pegawainya jujur, sistem birokrasi yang transparan, audit yang maksimal dan kesejahteraan yang terpenuhi. Jika belum, pungli kecil-kecilan dan besar-besaran akan terus terjadi disini, disana dan dimana-mana.

Korupsi Babel

Data KPK tentang pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah, sejak tahun 2006-2013 setidaknya ada 311 laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari Bangka Belitung. Namun pada data penanganan kasus korupsi berdasarkan wilayah, Kepulauan Bangka Belitung tidak muncul. Artinya KPK belum ada menangani langsung kasus di provinsi ini. Bagaimana nasib pengaduan tadi? Bisa

jadi berdasarkan verifikasi KPK bukan merupakan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2014 total ada 7.692 pengaduan dan hasil verifikasi hanya 3.803 yang terindikasi Tipikor. Kemungkinan lainnya tidak semua Tipikor harus diperiksa langsung oleh KPK yang memang memiliki kewenangan/syarat khusus terkait Tipikor yang harus ditanganinya. Kemudian didaerah-daerah juga sudah ada Pengadilan TIPIKOR dan ada Polri dan Kejaksaan yang berwenang menangani kasus korupsi. KPK juga memiliki fungsi supervisi dan koordinasi dengan kedua lembaga tersebut untuk bersama-sama memberantas korupsi. Harapan kita tentunya korupsi di Babel belum parah dengan indikator sederhana KPK yang belum turun gunung ke Negeri Serumpun Sebalai. Namun jika pun ada perkara korupsi besar dengan tingkat kerugian negara yang besar serta lambannya proses hukum disini, tentu saja masyarakat Bangka Belitung membuka lebar-lebar pintunya untuk KPK segera masuk.

Sudah 14 tahun provinsi ini berdiri dan sudah banyak berbagai kasus korupsi yang diputus Pengadilan. Pelakunya beragam, dari unsur pemerintahan, legislatif, swasta, dunia pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan daftar perkara Tipikor di Website Pengadilan Negeri Pangkalpinang (update 4 Desember 2014) dari tahun 2013-2014 ada 56 perkara Tipikor yang sudah diperiksa dengan berbagai status mulai dari putusan dan proses kasasi. Kemudian saat ini ada 77 narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pangkalpinang (Bangkapos 8 Oktober 2014). Dominannya kasus korupsi di provinsi ini menuntut upaya-upaya represif maupun preventif.

Penggunaan anggaran misalnya harus dari awal terencana dengan baik, termasuk saat pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Proses lelang harus transparan dan spesifikasi barang sesuai yang ditentukan. Begitupula dengan penyaluran dana-dana hibah dan bantuan sosial juga harus dilakukan seleksi ketat terhadap penerimanya. Apabila bermasalah untuk berikutnya jangan diberikan lagi.

Upaya pencegahan tentu harus menjadi prioritas yang dimulai sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat. Budaya hidup jujur dan sederhana menjadi kunci awal untuk mencegah berbagai praktik-praktik korup. Anda yang sudah korupsi dan divonis kiranya menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Dan anda yang baru mau, coba-coba atau sedang akan korupsi, saran saya berhentilah dan jangan lakukan karena ketika anda menjadi narapidana koruptor, tidak hanya karir dan nama baik anda, tetapi tetapi juga anak, istri dan keluarga besar akan menanggung stigma negatif yang sulit hilang di mata publik. Mari Stop Korupsi!!!