ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN …portal.kotawaringinbaratkab.go.id/sites/default...(T4) Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakaat pluralis (S12) Meningkatnya

KKEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAMEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM

RENCANARENCANA KERJAKERJA PEMERINTAHPEMERINTAH DAERAH (DAERAH (RKPDRKPD))KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2019KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2019







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUNTAHUN 20201818

Pelaksanaan acara :

Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, 19 Maret 2018

OUTLINE

PENDAHULUAN

TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

11

22

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

PROSES BOTTOM UP DALAM PENYUSUNAN RKPD 2019

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARANDAN PELAPORAN (SIMRAL)

22

33

44

55


PENDAHULUAN

KEDUDUKAN RKPD TERHADAP RPJMD

RKPD Kabupaten

Kotawaringin Barat

Tahun 2019 merupakan

penjabaran tahun ke – 2


penjabaran tahun ke – 2

pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2017-2022.

RKPDRKPD

20192019

Penyusunan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan sebagai arahan dalam rancangan awal RKP

2019, yakni melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, serta kebijakan

anggaran belanja berdasarkan money follows program, dengan cara memastikan hanya

program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

TAHAPAN DAN MEKANISME

PENYUSUNAN RKPD

TAHAPAN DAN MEKANISME

PENYUSUNAN RKPD


SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAHSINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

DIP

ED

OM

AN

I

5 TAHUN

PEDOMAN DIJABARKAN

20 TAHUN

RPJMN RKP

1 TAHUN

RENSTRA

K/LRENJA

K/L

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBNPEDOMAN

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

I

PEDOMAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

DIACU

RPJPD

PROVRPJMD

PROV

RKPD

PROV

RENSTRA

SKPD PROV

RENJA

SKPD PROV

PEDOMANDIJABARKAN

PEDOMAN DIACU

RPJPD

K/K

RPJMD

K/K

RKPD

K/K

RENSTRA

SKPD K/K

RENJA

SKPD K/K

PEDOMAN

PEDOMAN

RAPBD

PROV

RAPBD

K/K

PEDOMAN

PEDOMAN

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

I

DIP

ED

OM

AN

I

TAHAPAN DAN TATACARAA PENYUSUNAN RKPD KABUPATENTAHAPAN DAN TATACARAA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN

TAHAPANTAHAPAN PENYUSUNANPENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

11 PERSIAPAN PENYUSUNANPERSIAPAN PENYUSUNAN

22PENYUSUNAN RPENYUSUNAN RANCANGAN AWALANCANGAN AWAL

33PENYUSUNAN RANCANGANPENYUSUNAN RANCANGAN

Pasal 16 Permendagri 86/2017

33PENYUSUNAN RANCANGANPENYUSUNAN RANCANGAN

44 PELAKSANAAN MPELAKSANAAN MUSRENBANGUSRENBANG

55PERUMUSAN RPERUMUSAN RANCANGAN AKHIRANCANGAN AKHIR

66PENETAPANPENETAPAN

ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH


Pembahasan &Pembahasan & KesepakaanKesepakaan

KUAKUA antara KDH dgn DPRDantara KDH dgn DPRD (Juni)(Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antaraKDH dgn DPRD (Juni)

Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD(Juli-September)

Pembahasan dan persetujuanRancangan APBD dgn DPRD

(Oktober-November)

Penyelesaian rankhir RKPD(paling akhir bulan Mei)

Musrenbang Provinsi(Paling labat minggu ke

dua April)

Musrenbang Kab/Kota(Paling lambat minggu

ke empat MaretForum SKPD

Penyusunan Renja SKPDKab/Kota (Maret)

33

44

55

66

77

88

99

RKPDRKPD KUAKUA PPASPPAS RAPBDRAPBD

Penetapan RKPD setelah Penetapan RKP (Juni)

TTAAHHAA

PPAANN

RRKK

Pembahasan dan persetujuanRancangan APBD dgn DPRD

(Oktober-November)

Penetapan Perda APBD

(Desember)

Forum SKPD

Penyusunan Renja SKPDKab/Kota (Maret)

Musrenbang Kecamatan

(Paling labambat Mingu kedua Februari)

Musrenbang Desa

(Januari)

Penyusunan DPA SKPD(Desember)

11

22

33 99

1111

1212

1010

1313Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya

Evaluasi RancanganPerda APBD (Desember)

Penyusunan Ranwal RKPD DAN RENJA-PDMinggu pertama Desember

KKPPDD--RRAA

PP

BBDD

DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPDDASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD––KUAKUA––PPAS & RAPBDPPAS & RAPBD


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

TAHUN 2019


NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

TAHUN 2019


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2019

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2019

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2019


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2019




Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

dalam rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2019

Sesuai RPJMD 2016-2021

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang

3. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi informasi

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak

6. Peningkatan ketercukupan energi

7. Pemberdayaan petani

8. Peningkatan ketersediaan sumber daya air

9. Pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan

10. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai

11. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis

3838

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang

3. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi informasi

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak

6. Peningkatan ketercukupan energi

7. Pemberdayaan petani

8. Peningkatan ketersediaan sumber daya air

9. Pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan

10. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai

11. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis


12. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin

13. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah

14. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah

15. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kaalimantan Tengah

16. Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian

17. Perluasan lapangan usaha dan kesempataan berkarya di instansi pemerintah dan swasta

18. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu

19. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomin

20. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik

21. Peningkataan SDM aparatur pelaksana pemerintahan

22. Peningkatan standar pelayanan publik

23. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah

24. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

25. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan

26. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan

27. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan

12. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin

13. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah

14. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah

15. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kaalimantan Tengah

16. Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian

17. Perluasan lapangan usaha dan kesempataan berkarya di instansi pemerintah dan swasta

18. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu

19. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomin

20. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik

21. Peningkataan SDM aparatur pelaksana pemerintahan

22. Peningkatan standar pelayanan publik

23. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah

24. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

25. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan

26. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan

27. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan


28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

29. Peningkatan kuaalitas sarana prasarana kesehatan

30. Peningkaatan promosi kesehatan masyarakat

31. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

32. Pengembangn objek-objek pariwisata

33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

34. Pengelolaan pengendalian kebakran lahaan dan hutan secaara sistematis

35. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan

36. Pengelolaan pertambangan

37. Pemnfaatan hasil SDA

38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

29. Peningkatan kuaalitas sarana prasarana kesehatan

30. Peningkaatan promosi kesehatan masyarakat

31. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

32. Pengembangn objek-objek pariwisata

33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

34. Pengelolaan pengendalian kebakran lahaan dan hutan secaara sistematis

35. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan

36. Pengelolaan pertambangan

37. Pemnfaatan hasil SDA

38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah


SASARAN DAN TARGET RKPD PROV. KALIMANTAN TENGAH

TERHADAP PEMBANGUNAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2019


Target Laju PertumbuhanTarget Laju Pertumbuhan

Ekonomi Tahun 2019Ekonomi Tahun 2019

7,707,70

Target TingkatTarget Tingkat

Kemiskinan Tahun 2019Kemiskinan Tahun 2019

5,045,04

Target IPMTarget IPM

Tahun 2019Tahun 2019

72,8472,84


Target RataTarget Rata--RataRata

Lama Sekolah Tahun 2019Lama Sekolah Tahun 2019

8,988,98

Target Angka HarapanTarget Angka Harapan

Hidup Tahun 2019Hidup Tahun 2019

71,9471,94

Target Penurunan TingkatTarget Penurunan Tingkat

Pengangguran terbuka Th 2019Pengangguran terbuka Th 2019

1,571,57



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2019


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2019


Filosofi Pembangunan Kotawaringin BaratNURANI – IKLHLAS

Semangat Pencapaian Visi

GerakanGerakan Membangun

Kotawaringin Barat Menuju

Kejayaan Dengan Kerja Nyata

Dan IKHLASIKHLAS

GerakanGerakan Membangun

Kotawaringin Barat Menuju

Kejayaan Dengan Kerja Nyata

Dan IKHLASIKHLAS

NASIONALIS UNGGUL

RELIGIUS

AMANAHNYATA

INSPIRATIF NURANI

NASIONALIS UNGGUL

RELIGIUS

AMANAHNYATA

INSPIRATIF NURANI

6 MISI


VISIPEMBANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2017 - 2022

GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJUKEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS

Maju pembangunan IPTEK dan INFRASTRUKTUR yang representatif;II

KK Masyarakat yang bermoral punya KETAKWAAN pada Tuhan yang Maha Esa;

Keberadaan Hidup yang AMAN;

KK

HH

LL

AA

SS

Masyarakat yang bermoral punya KETAKWAAN pada Tuhan yang Maha Esa;

Kemberagaman Masyarakat yang HARMONIS;

Interaksi dan Pergaulan yang LANGGENG;

Kehidupan Masyarakat SEJAHTERA, cukup pangan, sandang dan papan.

01 02

MISI MISI

Memperkuat tata pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan

transparan

KELEMBAGAAN

LOCALITY VALUE

Meningkatkan kualitas hidupmanusia melalui pendidikan,kesehatan dan olahraga

LAYANAN DASAR (SDM)

Mendorong penguatan kemandirianKEMANDIRIAN EKONOMI

MISI PEMBANGUNAN

03

0405

06MISI

MISIMISI

MISIMelestarikan situs budaya,

kesenian lokal dan masyarakat

lainnya guna meningkatkan

kunjungan wisata

LOCALITY VALUE

Mewujudkan kondisi masyarakat

yang aman, tenteram dan dinamis

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mendorong penguatan kemandirian

ekonomi yang berbasis pada pertanian

arti luas, kelautan, industri serta

pengelolaan potensi daerah dan

sumber energi melalui infrastruktur

memperhatikan lingkungan hidup

KEMANDIRIAN EKONOMI

Meningkatkan kualitas kehidupan

beragama dan bermasyarakat

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

NURANI

IKHLAS

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. KOBAR TAHUN 2017-2022

(T1) Meningkatkan Kualitas tata

kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance)

(S1) Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan

transparan

(S2) Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan

(S3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan

teknologi informasi

(S4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

(S5) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

(T2) Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

(S5) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

(S6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

(S7) Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga

(T3) Meningkatkan Kemandirian

Ekonomi yang Berkelanjutan

(S8) Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan

sekunder unggulan

(S9) Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah

(S10) Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait

Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi

(S11) Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana

(T4) Mewujudkan pembangunan

sosial dan toleransi

masyarakaat pluralis

(S12) Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama

(S13) Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa

(S14) Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan

anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas

Kabupaten layak anak

(T5) Mewujudkan kondisi

lingkungan masyarakat yang

aman, tertib dan berkeadilan

dengan penerapan

(S15) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-

sektor strategis(T5) Mewujudkan kondisi

lingkungan masyarakat yang

aman, tertib dan berkeadilan

dengan penerapan

(S15) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-

sektor strategis

(S16) Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam

mengakses sumber-sumber ekonomi

(S17) Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum

(T6) Peningkatan pariwisata daerah

(S18) Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata

(S19) Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan

RUMUSAN TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

SASARAN

PEMBANGUNAN


Membangun Sistem Kelola Pemerintahan Yang

Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi

Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan

Reformasi Birokrasi;

Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui

Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial

Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan

Berbudaya;

Sasaran:

S.1.T.1

S.2.T.1

S.3.T.1

S.4.T.1

Sasaran:

S.5.T.2

S.6.T.2

S.7.T.2

S.12.T.4

S.13.T.4

S.14.T.4

S.15.T.5

S.16.T.5

S.17.T.5

S.18.T.6

Sasaran:

S.8.T.3

S.9.T.3

S.11.T.3

Sasaran:

S.10.T3

Meningkatkan Kualitas Aksessibil itas Antar Ruang Dengan

Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi

Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan

Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang

Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan

Antar Daerah;

Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi

terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi

pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal;

Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi

Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor

Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya

Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep

Green Economy;


SASARAN

PEMBANGUNAN









Berbudaya;

Sasaran:

S.1.T.1

S.2.T.1

S.3.T.1

S.4.T.1

Sasaran:

S.5.T.2

S.6.T.2

S.7.T.2

S.12.T.4

S.13.T.4

S.14.T.4

S.15.T.5

S.16.T.5

S.17.T.5

S.18.T.6

Sasaran:

S.8.T.3

S.9.T.3

S.11.T.3

Sasaran:

S.10.T3






Antar Daerah;








Green Economy;



SASARAN

PEMBANGUNAN









Berbudaya;

Sasaran:

S.1.T.1

S.2.T.1

S.3.T.1

S.4.T.1

Sasaran:

S.5.T.2

S.6.T.2

S.7.T.2

S.12.T.4

S.13.T.4

S.14.T.4

S.15.T.5

S.16.T.5

S.17.T.5

S.18.T.6

Sasaran:

S.8.T.3

S.9.T.3

S.11.T.3

Sasaran:

S.10.T3






Antar Daerah;








Green Economy;


SASARAN

PEMBANGUNAN









Berbudaya;

Sasaran:

S.1.T.1

S.2.T.1

S.3.T.1

S.4.T.1

Sasaran:

S.5.T.2

S.6.T.2

S.7.T.2

S.12.T.4

S.13.T.4

S.14.T.4

S.15.T.5

S.16.T.5

S.17.T.5

S.18.T.6

Sasaran:

S.8.T.3

S.9.T.3

S.11.T.3

Sasaran:

S.10.T3






Antar Daerah;








Green Economy;

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

TEMA :

Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kulitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan

Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi

Unggulan Daerah


PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas

penguasaan IPTEK

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar

3. Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah dan lingkungan hidup

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik (good

governance)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan

Peningkatan pariwisata daerah

Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan

berkeadilan dengan penerapan nilai-nilai keagamaan

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya

pembinaan pemuda dan olahraga

Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan, Meningkatnya sistem

Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan

pemanfaatan teknologi informasi, Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan, Meningkatnya Pengembangan

Potensi Daerah, Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur

Ekonomi

1

2

3Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan, Meningkatnya Pengembangan

Potensi Daerah, Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur

Ekonomi

Meningkatnya nilai kearifan lokal produk dan destinasi wisata, Meningkatnya citra dan layanan

kepariwisataan

Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis, Meningkatnya kesempatan

dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, Meningkatnyaa keamanan,

kenyamanan dan ketertiban umum

3

4

5

SINKRONISASI TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH TAHUN 2019

Nasional Daerah Provinsi

Tema : Pemerataan Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas

Tema : Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan

Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-

Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah

Tema : Optimalisasi Pengelolaan Potensi

Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur

Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah

Prioritas Pembangunan:

Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan

pemilu

Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan

reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan

IPTEK

Peningkataan kualitas reformasi birokrasi

Pembangunan manusia melalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui

pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar

Peningkatan pelayanan pendidikan dan

kesehataan yang berkualitas

Pengurangan kesenjangan antar wilayh melalui

penguatan konektivitas dan kemaritiman

Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui

pembangunan sarana prasarana infrastruktur

Pemerataan infrastruktur wilayahPengurangan kesenjangan antar wilayh melalui

penguatan konektivitas dan kemaritiman


pembangunan sarana prasarana infrastruktur

Pemerataan infrastruktur wilayah

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui

pertanian, industri, dan jasa produktif

Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi

potensi unggulan daerah Lingkungan hidup

Peningkataan kualitas perencanaan tata

ruang

Pemantapan ketahanan energi, pangan dan

sumber daya air

Pengelolaan SDA secara bijaksana yang

berkelanjutan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

pedesaan, pesisir dan pantai

Stabilitas Ekonomi daerah

Peningkatan pendapatan msyarakat

Pengelolaan industri pariwisata

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi

PAD

SINKRONISASI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL,

PROVINSI DAN DAERAH TAHUN 2019

Nasional Provinsi Kalimantan Tengah** Kab. Kotawaringin Barat

Pertumbuhan ekonomi (%)

5,4 5,8 7,70** 7,53

InflasiInflasi

2,5 4,5 4,2 4,4 4,2

Tingkat Kemiskinan (%)

7,0 -8,0 5,04** 4,30

Indeks Pembangunan Manusia

71,98 71,94** 72,48

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,0 5,0 1,57** 2,82

** Target Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Kabupaten Kotawaringin Barat

PRIORITAS DAERAH 1


reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK11



reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK11

ISU STRATEGIS

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja

Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan

Secara Elektronik

Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa


Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja

Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan

Secara Elektronik

Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

KEBIJAKAN PRIORITAS DAERAH 1

Mewujudkan Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Yang

Bersih dan Transparan

Meningkatkan sistem

Kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik dengan Pemanfaatan

Teknologi Informasi.

Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

Desa

1. Pengelolaan keuangan sesuai

standar akuntantasi,

transparan, akuntabel, dan

bebas korupsi

2. Peningkatan evaluasi dan

pelaporan yang akurat untuk

predikat wtp

1. Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur dengan

manajemen asn berbasis merit

sistem

2. Melakukan monitoring dan

evaluasi kinerja asn dan bebas

dari intervensi politik, bersih,

dari praktik kkn


evaluasi pembangunan

berbasis kinerja

1. Penerapan e-government

mewujudkan open government

2. Kemudahan akses secara it dalam

program keterbukaan informasi

publik

3. Menjamin kepuasan masyarakat

dalam setiap layanan pemerintah

daerah

4. Pengoptimalan pelayanan fasilitas

teknologi informasi dan komunikasi

pada masyarakat

1. Tata kelola desa dan

pengawasan dalam

penggunaan dana desa


1. Pengelolaan keuangan sesuai

standar akuntantasi,

transparan, akuntabel, dan

bebas korupsi

2. Peningkatan evaluasi dan

pelaporan yang akurat untuk

predikat wtp

1. Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur dengan

manajemen asn berbasis merit

sistem


evaluasi kinerja asn dan bebas

dari intervensi politik, bersih,

dari praktik kkn


evaluasi pembangunan

berbasis kinerja

1. Penerapan e-government

mewujudkan open government

2. Kemudahan akses secara it dalam

program keterbukaan informasi

publik

3. Menjamin kepuasan masyarakat

dalam setiap layanan pemerintah

daerah

4. Pengoptimalan pelayanan fasilitas

teknologi informasi dan komunikasi

pada masyarakat

1. Tata kelola desa dan

pengawasan dalam

penggunaan dana desa

Memperkuat tatapemerintahan melaluipercepatan reformasi

birokrasi danpeningkatan kualitas

penguasaan IPTEK

Mewujudkanpengelolaan

keuanganpemerintah

yang bersih dantransparan

MeningkatkanTata Kelola

PemerintahanDesa

MeningkatkanKualitas

PelayananPublik denganPemanfaatan

TeknologiInformasi

PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANTASI, TRANSPARAN,

AKUNTABEL, DAN BEBAS KORUPSI

PENINGKATAN EVALUASI DAN PELAPORAN YANG AKURAT

UNTUK PREDIKAT WTP

PENERAPAN E-

GOVERNMENT

MEWUJUDKAN OPEN

GOVERMENT

KEMUDAHAN AKSES SECARA IT

DALAM PROGRAM KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

Program Prioritas 1Program Prioritas 1

Memperkuat tatapemerintahan melaluipercepatan reformasi

birokrasi danpeningkatan kualitas

penguasaan IPTEK

MeningkatkanTata Kelola

PemerintahanDesa

Meningkatkansistem

AkuntabilitasKinerja

penyelenggaraan Pemerintahan

dan aparatur

MeningkatkanKualitas

PelayananPublik denganPemanfaatan

TeknologiInformasi

MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS KINERJA

MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ASN DAN BEBAS

DARI INTERVENSI POLITIK, BERSIH, DARI PRAKTIK KKN

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

DENGAN MANAJEMEN ASN BERBASIS MERIT SISTEM

PENERAPAN E-

GOVERNMENT

MEWUJUDKAN OPEN

GOVERMENT

MENJAMIN KEPUASAN

MASYARAKAT DALAM

SETIAP LAYANAN

PEMERINTAH DAERAHTATA KELOLA DESA DAN PENGAWASAN

DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

PENGOPTIMALAN PELAYANAN

FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PADA

MASYARAKAT

PRIORITAS DAERAH 2


pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar22



pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar22

ISU STRATEGIS

Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan

Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar

Kurangnya minat baca masyarakat

Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar

Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan


Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan

Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar

Kurangnya minat baca masyarakat

Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar

Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan


Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Menyediakan pendidikan yang berkualitas

bagi putra-putri daerah

2. Mempermudah dan memeratakan akses

terhadap pendidikan

3. Mewujudkan generasi pemuda yang

berkualitas

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

gizi bagi masyarakat

2. Menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan

khususnya bagi warga kurang mampu


1. Menyediakan pendidikan yang berkualitas

bagi putra-putri daerah

2. Mempermudah dan memeratakan akses

terhadap pendidikan

3. Mewujudkan generasi pemuda yang

berkualitas

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan


2. Menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan

khususnya bagi warga kurang mampu

Meningkatkan kualitashidup manusia melalui

pembangunan saranaprasarana pelayanan

dasar

MeningkatkanDerajat

PendidikanMasyarakat

Menyediakan pendidikan yang

berkualitas bagi putra-putri daerah

Mempermudah dan memeratakan

akses terhadap pendidikan

Mewujudkan generasi pemuda

yang berkualitas


Meningkatkan kualitashidup manusia melalui

pembangunan saranaprasarana pelayanan

dasar

MeningkatkanDerajat

KesehatanMasyarakat

Menjamin akses terhadap

fasilitas kesehatan khususnya

bagi warga kurang mampu

Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan dan


PRIORITAS DAERAH 3


pembangunan sarana prasarana infrastruktur33



pembangunan sarana prasarana infrastruktur33

ISU STRATEGIS

Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri unggulan daerah

Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya

pengembangan Pertaninan, Perikanan dan Peternakan

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik



Meningkatkan Pemerataan Aksesbilitas

Daerah Terkait Infrastruktur Dasar

1. Peningkatan Aksesbilitas Daerah

Melalui PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DASAR

1. Pembangunan INFRASTRUKTUR

UTAMA ke pusat-pusat DESTINASI

PARIWISATA

2. Pengembangan KAWASAN EKONOMI

TERPADU: INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER

sebagai upaya penunjang aksesbilitas

ekonomi masyarakat dan penunjang

pengembangan potensi unggulan

daerah

Meningkatkan Pemerataan Aksesbilitas

Daerah Terkait Infrastruktur Ekonomi


1. Peningkatan Aksesbilitas Daerah

Melalui PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DASAR

1. Pembangunan INFRASTRUKTUR

UTAMA ke pusat-pusat DESTINASI

PARIWISATA



PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER

sebagai upaya penunjang aksesbilitas

ekonomi masyarakat dan penunjang

pengembangan potensi unggulan

daerah

Mengurangikesenjangan

antarwilayah melaluipembangunan sarana

prasarana infrastruktur

MeningkatkanPemerataanAksesbilitas

Daerah TerkaitInfrastruktur

Ekonomi



Dasar

Pengembangan KAWASAN EKONOMI TERPADU: INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER Sebagai Upaya Penunjang

Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat dan Penunjang Pengembangan

Potensi Unggulan daerah

Pembangunan INFRASTRUKTUR UTAMA

ke pusat-pusat DESTINASI PARIWISATA


Mengurangikesenjangan

antarwilayah melaluipembangunan sarana

prasarana infrastruktur



Ekonomi



Dasar

Peningkatan Aksesbilitas

Daerah Melalui

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DASAR

PRIORITAS DAERAH 4

Meningkatkan perekonomian masyarakat

berorientasi potensi unggulan daerah dan lingkungan hidup44


Meningkatkan perekonomian masyarakat

berorientasi potensi unggulan daerah dan lingkungan hidup44

ISU STRATEGIS

Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa

Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah

Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan

UMKM

Rendahnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata

Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa

Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah

Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan

UMKM

Rendahnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata

Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Meningkatkan Pertumbuhan

ekonomi sektor primer dan

sekunder unggulan

Meningkatkan Pengembangan

Potensi Daerah

Meningkatkan Kualitas

LIngkungan Hidup dan Tanggap

Bencana

1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA

RUANG WILAYAH Dalam Menciptakan

Pembangunan yang Berkelanjutan

2. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

LINGKUNGAN Dalam menciptakan Green

Economy

3. Peningkatan PENGELOLAAN POTENSI

ENERGI DAN MINERAL yang Berwawasan

Lingkungan

1. Peningkatan FAKTOR PENDUKUNG

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAERAH

Sebagai Upaya Pengoptimalan Hasil

Sektor Primer daerah



PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER Sebagai

Upaya Penunjang Aksesbilitas Ekonomi

Masyarakat dan Penunjang

Pengembangan Potensi Unggulan daerah

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah

Berbasis Pada PENGEMBANGAN

KOPERASI DAN UMKM

1. Pengoptimalan AKTIFITAS PERDAGANGAN

NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL dalam

meningkatkan pemasaran produk daerah

dan pemenuhan lokal

2. Menguatkan PEMBERDAYAAN KOPERASI

DAN UMKM dalam fasilitasi hak merk,

sertifikat halal, izin usaha, bantuan modal,

pemasaran, dan kelembagaan

3. MENGOPTIMALKAN PRODUKSI PERTANIAN

melalui peningkatan hasil panen dan

perluasan lahan pertanian

4. Menciptakan kemandirian pangan dengan

SWASEMBADA KOMODITAS KONSUMSI

PANGAN

5. Pemberdayaan dan pengembangan

KELOMPOK USAHA MASYARAKAT disetiap

desa/kelurahan

6. Meningkatkan POTENSI PERTANIAN,

PERIKANAN DAN PETERNAKAN sebagai

ekonomi unggulan daerah


1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA

RUANG WILAYAH Dalam Menciptakan

Pembangunan yang Berkelanjutan

2. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

LINGKUNGAN Dalam menciptakan Green

Economy

3. Peningkatan PENGELOLAAN POTENSI

ENERGI DAN MINERAL yang Berwawasan

Lingkungan

1. Peningkatan FAKTOR PENDUKUNG

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAERAH

Sebagai Upaya Pengoptimalan Hasil




PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER Sebagai

Upaya Penunjang Aksesbilitas Ekonomi

Masyarakat dan Penunjang

Pengembangan Potensi Unggulan daerah

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah

Berbasis Pada PENGEMBANGAN

KOPERASI DAN UMKM

1. Pengoptimalan AKTIFITAS PERDAGANGAN

NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL dalam

meningkatkan pemasaran produk daerah

dan pemenuhan lokal

2. Menguatkan PEMBERDAYAAN KOPERASI

DAN UMKM dalam fasilitasi hak merk,

sertifikat halal, izin usaha, bantuan modal,

pemasaran, dan kelembagaan

3. MENGOPTIMALKAN PRODUKSI PERTANIAN

melalui peningkatan hasil panen dan

perluasan lahan pertanian

4. Menciptakan kemandirian pangan dengan

SWASEMBADA KOMODITAS KONSUMSI

PANGAN

5. Pemberdayaan dan pengembangan

KELOMPOK USAHA MASYARAKAT disetiap

desa/kelurahan

6. Meningkatkan POTENSI PERTANIAN,

PERIKANAN DAN PETERNAKAN sebagai

ekonomi unggulan daerah

Meningkatkanperekonomian

masyarakat

berorientasipotensi unggulan

daerah danlingkungan hidup

MeningkatkanPertumbuhan

Ekonomi SektorPrimer danSekunderUnggulan


LIngkunganHidup danTanggapBencana

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN TATA RUANG

WILAYAH Dalam

Menciptakan Pembangunan

yang Berkelanjutan

Menciptakan Kemandirian Pangan dengan

SWASEMBADA KOMODITAS KONSUMSI PANGAN

Meningkatkan POTENSI PERTANIAN,

PERIKANAN DAN PETERNAKAN Sebagai

Ekonomi Unggulan Daerah

MENGOPTIMALKAN PRODUKSI PERTANIAN Melalui

Peningkatan Hasil Panen dan Perluasan lahan Pertanian

Menguatkan PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM dalam fasilitasi hak

merk, sertifikat halal, izin usaha, bantuan modal, Pemasaran, dan

Kelembagaan

Pemberdayaan Dan Pengembangan KELOMPOK USAHA

MASYARAKAT disetiap Desa/Kelurahan

Pengoptimalan AKTIFITAS PERDAGANGANNASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL DalamMeningkatkan Pemasaran Produk Daerah danPemenuhan Lokal

Peningkatan

PENGELOLAAN

POTENSI ENERGI DAN

MINERAL yang

Berwawasan

Lingkungan


Meningkatkanperekonomian

masyarakat

berorientasipotensi unggulan

daerah danlingkungan hidup

MeningkatkanPengembanganPotensi Daerah


LIngkunganHidup danTanggapBencana

Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis

Pada PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN LINGKUNGAN

Dalam menciptakan Green

Economy

Pengembangan KAWASAN EKONOMI TERPADU: INDUSTRI DAN PERDAGANGAN-SEKTOR PRIMER Sebagai

Upaya Penunjang Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat dan Penunjang Pengembangan Potensi Unggulan daerah

Pengembangan KAWASAN PERIKANAN

LAUT DAN DARAT Sebagai Sentra

Perikanan Daerah

Peningkatan FAKTOR PENDUKUNG PENGEMBANGAN

INDUSTRI DAERAH Sebagai Upaya Pengoptimalan Hasil


Pengoptimalan AKTIFITAS PERDAGANGANNASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL DalamMeningkatkan Pemasaran Produk Daerah danPemenuhan Lokal

Peningkatan

PENGELOLAAN

POTENSI ENERGI DAN

MINERAL yang

Berwawasan

Lingkungan

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

N

oIndikator Satuan 2019

1 Indeks Good Governance Skala 6,14

2 Indeks Pembangunan Manusia % 72,48


2 Indeks Pembangunan Manusia % 72,48

3 Pertumbuhan Ekonomi % 7,53

4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup skala 60,00

5 Indeks Pembangunan Masyarakat skala 6,2

6 Angka Kemiskinan % 4,30

7 Tourism Intencity Index NA meningkat

PROSES BOTTOM UP

DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019

PROSES BOTTOM UP

DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019


PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK)

ALOKASI DANA USULAN MUSRENBANG KECAMATAN

TAHUN 2019

No. Kecamatan PIK

1. Arut Selatan Rp. 26.552.533.621,-


1. Arut Selatan Rp. 26.552.533.621,-

2. Arut Utara Rp. 9.183.343.988,-

3. Kumai Rp. 22.933.530.146,-

4. Kotawaringin Laama Rp. 8.931.915.384,-

5. Pangkalan Banteng Rp. 10.233.541.880,-

6. Pangkalan Lada Rp. 7.965.134.981,-

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN ARUT SELATAN

PIK = Rp. 26.552.533.620,-

No. Bidang PIK Jumlah Usulan

1. Pelayanan Dasar Rp. 7.965.760.086,- 53 Usulan


2. Perekonomian Rp. 2.655.253.362,- 5 Usulan

3. Pertanian Rp. 2.655.253.362,- 14 Usulan

4. Fisik dan Prasarana Rp. 11.948.640.129,- 40 Usulan

5. Pelayanan Publik Rp. 1.327.626.681,- 1 Usulan

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN ARUT UTARA

PIK = Rp. 9.183.343.988,-




2. Perekonomian Rp. 918.334.399,- 4 Usulan

3. Pertanian Rp. 918.334.399,- 11 Usulan


5. Pelayanan Publik Rp. 459.167.199,- -

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN KUMAI

PIK = Rp. 22.933.530.146,-







5. Pelayanan Publik Rp. 1.146.696.507,- 2 Usulan

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

PIK = Rp. 8.931.915.384,-








HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PANGKALAN LADA

PIK = Rp. 7.965.134.981,-








HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

PIK = Rp. 8.931.915.384,-








REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN (PAGU INDIKATIF KECAMATAN)

PER BIDANG

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

No Bidang MusrenbangJumlah Anggaran (APBD-Kab)

Arut Selatan Arut Utara Kumai Kotawaringin Lama Pangkalan Lada Pangkalan Banteng

1 Pelayanan Dasar (Dik-Kes)7.368.000.000 6.176.000.000 6.880.059.044 2.675.000.000 5.610.000.000 7.274.000.000

2 Perekonomian225.000.000 1.630.000.000 2.293.353.015 895.000.000 1.335.000.000 1.220.000.000225.000.000 1.630.000.000 2.293.353.015 895.000.000 1.335.000.000 1.220.000.000

3 Pertanian1.516.000.000 2.080.500.001 2.293.353.017 890.000.000 10.589.000.000 6.605.085.000

4 Fisik dan Prasarana17.369.894.000 5.875.000.000 10.680.088.566 4.200.000.000 6.423.582.250 4.060.000.000

5 Pelayanan Publik65.000.000 - 1.146.676.000 500.000.000 - -

TOTAL26.543.894.000 15.761.500.001 23.293.529.642 9.160.000.000 23.957.582.250 19.159.085.000

Pagu Indikatif Kecamatan26.552.533.621 9.183.343.988 22.933.530.146 8.931.915.384 7.965.134.981 10.233.541.880

Selisih(8.639.621) 6.578.156.013 359.999.496 228.084.616 15.992.447.269 8.925.543.120

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN PELAPORAN

(SIMRAL)


merupakan aplikasi adopsi dari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebagai alatbantu dalam proses perencanaan dan penganggaran terintegrasi di Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagai pemenuhan tuntutan terhadap Rencana Aksi DaerahPencegahan Korupsi Terintegrasi (RAD KPK)

PENGANGGARANPENGANGGARAN

PERENCANAANPERENCANAANTERINTEGRASI DALAMTERINTEGRASI DALAM

SATU SISTEMSATU SISTEM

APLIKASIAPLIKASI

SIMRALSIMRAL

Ketersediaan Modul dalam SimralKetersediaan Modul dalam Simral ::

PerencanaanPerencanaan

Penatausahan/PenganggaranPenatausahan/Penganggaran

PelaporanPelaporan

Pengadaan Barang/Jasa (Sirup)Pengadaan Barang/Jasa (Sirup)

Modul Perencanaan berperan penting dalam aplikasi ini sebagai

induk sistem untuk penyediaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD

Ketersediaan Modul dalam SimralKetersediaan Modul dalam Simral ::

PerencanaanPerencanaan

Penatausahan/PenganggaranPenatausahan/Penganggaran

PelaporanPelaporan

Pengadaan Barang/Jasa (Sirup)Pengadaan Barang/Jasa (Sirup)

Data Base yang dibutuhkan dalam Aplikasi Simral :Data Base yang dibutuhkan dalam Aplikasi Simral :

RPJMD Kab. KobarTahun 2017RPJMD Kab. KobarTahun 2017--2022;2022;Renstra SKPD Kab. KobarTahun 2017Renstra SKPD Kab. KobarTahun 2017--20222022

Apabila data base tersebut tidak tersedia dalam

aplikasi/tidak diinput oleh operator SKPD untuk Renstra

SKPD, dipastikan untuk pelaksanaan perencanaan,

penganggaran dan pelaporan tidak dapat dilaksanakan.

Aplikasi SIMRAL dapat diaksesmelalui alamat

http://203.130.214.218/sikd

Proses perencanaan yang telah dilakukan Bappeda Kab. KobarProses perencanaan yang telah dilakukan Bappeda Kab. Kobarpada Aplikasi Simral :pada Aplikasi Simral :

Penyediaan Data Base Program dan Kegiatan, Unit Kerja, KodePenyediaan Data Base Program dan Kegiatan, Unit Kerja, KodeWilayah dan Pembagian Hak Akses untuk masingWilayah dan Pembagian Hak Akses untuk masing--masing penggunamasing penggunaInput RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017Input RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017--20222022Input RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017Input RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017--20222022

Input Hasil Musrenbang DesaInput Hasil Musrenbang Desa , Musrenbang Kecamatan dan Renja, Musrenbang Kecamatan dan RenjaSKPD Tahun 2019SKPD Tahun 2019

Hasil usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa menjadi

bahan pembahasan dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat

kecamatan dalam rangka pelaksanaan mekanisme perencanaan

bottom - up

Point Penting Dalam Penerapan Aplikasi SIMRAL :Point Penting Dalam Penerapan Aplikasi SIMRAL :Tersediannya Data Base (RPJMD dan RENSTRA SKPD)Tersediannya Data Base (RPJMD dan RENSTRA SKPD)

Pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaanPemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaanmekanisme perencanaan sesuai denganmekanisme perencanaan sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Apabila hal diatas tidak terpenuhi, maka penerapan aplikasi

Simral untuk perencanaan tahun 2019 tidak dapat diterapkan

di Kabupaten Kotawaringin Barat

RPJMDRPJMD

RenstraRenstra -- SKPDSKPD

Musrenbang DesaMusrenbang Desa

Musrenbang KecamatanMusrenbang Kecamatan

RenjaRenja -- SKPDSKPD

Documents

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN …portal.kotawaringinbaratkab.go.id/sites/default...(T4) Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakaat pluralis (S12) Meningkatnya